-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kejari Bireuen Terima Pengembalian Kerugian Negara Rp 98,7 Juta dalam Kasus Dugaan Korupsi Baitul Mal

By On Selasa, Maret 31, 2026

Kejari Bireuen, Yarnes, S.H., M.H didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, M. Riko Ari Pratama, Inspektorat Bireuen serta BPKD saat penyerahan kerugian negara 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menerima pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 98,7 juta dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran zakat dan infak pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun 2024. 

Pengembalian tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, S.H., M.H didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, M. Riko Ari Pratama, bersama pihak Inspektorat Kabupaten Bireuen serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen. 

Penyerahan dilakukan di Kantor Kejari Bireuen pada Selasa, 31 Maret 2026. 

Dana yang dikembalikan tersebut merupakan hasil penghitungan audit investigasi Inspektorat Kabupaten Bireuen terhadap pengelolaan anggaran zakat dan infak pada Baitul Mal tahun 2024. 

Usai menerima pengembalian kerugian negara, Kejari Bireuen langsung menyerahkan dana tersebut kepada BPKD Kabupaten Bireuen untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah berjalan. 

Kajari Bireuen, Yarnes, S.H., M.H, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan keuangan negara agar berjalan secara transparan dan akuntabel, serta memastikan setiap penyimpangan dapat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Pihaknya juga mengimbau seluruh instansi pengelola anggaran publik agar meningkatkan tata kelola keuangan yang baik guna mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. (Joniful Bahri) 

Bantuan Stimulan Perumahan Tahap I di Bireuen Mulai Ditransfer, 868 Rekening Sudah Cair

By On Selasa, Maret 31, 2026

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen mulai menyalurkan bantuan stimulan perumahan Tahap I bagi korban banjir dan tanah longsor. 

Hingga 27 Maret 2026, sebanyak 868 rekening penerima telah menerima transfer dengan total Rp 18,12 miliar. 

Penyaluran bantuan tersebut merujuk pada Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/63 Tahun 2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Terdampak Bencana Tahap I, yang ditetapkan pada 18 Februari 2026. 

Bantuan ini sebelumnya telah diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, pada 03 Maret 2026. 

Saat ini, proses transfer terus berlangsung melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) pusat, yang juga membuka rekening bagi para penerima. 

Secara keseluruhan, jumlah penerima bantuan stimulan perumahan di Kabupaten Bireuen mencapai 4.347 Kepala Keluarga (KK). 

Rinciannya, sebanyak 2.954 KK masuk kategori rumah rusak ringan dengan total bantuan Rp44,31 miliar. 

Sementara itu, 1.393 KK lainnya menerima bantuan masing-masing Rp 30 juta dengan total Rp 41,79 miliar. 

Pemerintah menjadwalkan sosialisasi terkait mekanisme pencairan bantuan akan dilaksanakan pada minggu kedua April 2026. 

Sesuai ketentuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pencairan bantuan dilakukan dalam dua tahap, yakni 80 persen pada termin pertama dan 20 persen pada termin kedua. 

Seluruh dana wajib digunakan untuk perbaikan atau pembangunan rumah dan tidak diperbolehkan untuk keperluan lain. 

Untuk memastikan penggunaan bantuan tepat sasaran, Bupati Bireuen membentuk tim teknis yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI. 

Adapun mekanisme pencairan dimulai dari pemberitahuan kepada penerima dan pihak bank, penyusunan rencana kebutuhan material bersama tukang, hingga pembelian bahan bangunan secara mandiri oleh penerima di toko material. 

Selanjutnya, penerima melakukan pencairan dana di bank dengan membawa dokumen yang diperlukan, termasuk faktur pembelian. 

Dana tersebut kemudian ditransfer langsung ke rekening toko material serta digunakan untuk membayar upah tukang. 

Setelah proses pembangunan berjalan, penerima wajib mengumpulkan seluruh bukti transaksi untuk diverifikasi oleh tim teknis. Jika dinyatakan sesuai, maka pencairan tahap kedua dapat dilanjutkan. 

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli mengatakan bahwa proses transfer bantuan masih terus berlangsung dan diharapkan dapat segera menjangkau seluruh penerima. 

“Pemerintah memastikan proses penyaluran berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat segera memperbaiki rumah mereka pasca bencana,” ujarnya. 

Pemerintah mengimbau masyarakat penerima bantuan agar mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan serta tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mencoba mengintervensi proses pencairan dan penggunaan dana. (Joniful Bahri)

Ketua DPD Partai NasDem Bireuen, Yah Fud Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Samalanga

By On Jumat, Maret 27, 2026

Ketua DPD Partai NasDem Bireuen yang juga Wakil Ketua DPRA, Ir. H. Saifuddin Muhammad saat menyerahkan bantuan kepada warga yang rumahnya terbakar, di Gampong Matang Teungoh, Samalanga, Kamis, 26 Maret 2026 kemarin. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Guna meringankan beban korban bencana kebakaran, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Bireuen yang juga Wakil Ketua DPRA, Ir. H. Saifuddin Muhammad, turun langsung ke lokasi kebakaran di Dusun Kuta Kumbang, Gampong Matang Teungoh, Kemukiman Tanjongan, Kecamatan Samalanga, Kamis, 26 Maret 2026 kemarin. 

Politikus yang akrab disapa Ayah Fud itu menyerahkan bantuan berupa kebutuhan bahan pokok dan pakaian kepada warga terdampak. 

Kunjungan tersebut merupakan respons atas musibah kebakaran yang terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026 yang menghanguskan dua unit rumah milik Arifuddin (50) dan T. Reka Irnanda (32). 

Kendati tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa itu menyebabkan kerugian material yang cukup besar. 

Dalam kesempatan itu, Ayah Fud menyampaikan bahwa kehadirannya bersama jajaran Partai NasDem merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. 

Ketua DPD Partai NasDem Bireuen yang juga Wakil Ketua DPRA, Ir. H. Saifuddin Muhammad turun langsung ke titik lokasi rumah warga Samalanga yang terbakar, Kamis, 26 Maret 2026 kemarin.  

“Partai NasDem berkomitmen untuk selalu hadir bersama masyarakat dalam situasi apa pun, terutama saat mereka membutuhkan dukungan dan perhatian,” ujarnya. 

Ia menegaskan, Partai NasDem tidak hanya menjalankan fungsi politik, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. 

Menurutnya, bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban korban sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. 

“Kami berharap bantuan ini dapat membantu saudara-saudara kita yang sedang diuji. Tetap semangat dan tabah, semoga Allah SWT memberi kekuatan dan jalan terbaik,” kata Ayah Fud. 

Kehadiran Ayah Fud di lokasi kebakaran turut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat yang merasa terbantu dengan perhatian dan bantuan yang diberikan. (Joniful Bahri)

Pemkab Bireuen Tegaskan Penanganan Bencana Sesuai Prosedur, Persilakan Uji Lewat Class Action

By On Kamis, Maret 26, 2026

Juru Bicara Pemerintah Bireuen, Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menegaskan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah tersebut telah dilaksanakan sesuai tahapan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. 

Juru Bicara Pemerintah Bireuen, Muhajir Juli menyatakan, seluruh proses penanganan, mulai dari penetapan status darurat hingga masa transisi pemulihan, telah mengacu pada ketentuan yang berlaku. 

“Pemkab Bireuen tidak memiliki kewenangan untuk mengabaikan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sejak awal, seluruh proses dijalankan sesuai prosedur,” ujarnya. 

Hal tersebut, kata dia, dibuktikan dengan sejumlah Keputusan Bupati, di antaranya penetapan status keadaan darurat bencana banjir dan tanah longsor pada 2025, perpanjangan status darurat, hingga penetapan masa transisi darurat ke pemulihan yang berlangsung sejak 7 Januari hingga 6 April 2026. 

Menurut Muhajir, seluruh kebijakan tersebut merujuk pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 dan 22 Tahun 2008, serta aturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Qanun Daerah. 

Ia menambahkan, selama penanganan bencana, Pemkab Bireuen juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan tidak mengambil keputusan secara sepihak. 

Terkait tidak dibangunnya hunian sementara (Huntara), Muhajir menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah dengan masyarakat terdampak, bukan kebijakan sepihak pemerintah daerah. 

“Pembangunan Huntara memiliki sejumlah persyaratan, seperti harus berada di lahan yang sesuai, tidak berada di zona rawan bencana, serta mendapat persetujuan masyarakat. Dalam prosesnya, sebagian besar korban menolak ditempatkan di Huntara komunal maupun di luar desa,” jelasnya. 

Sebagai alternatif, lanjut dia, pemerintah memilih skema Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai bantuan stimulan bagi korban sembari menunggu pembangunan hunian tetap oleh pemerintah pusat. 

Muhajir juga menanggapi adanya wacana class action yang akan diajukan oleh sejumlah pihak terkait penanganan bencana. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati langkah hukum tersebut 

“Upaya hukum merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Pemerintah Bireuen tidak keberatan dan siap menghormati proses tersebut,” katanya. 

Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap terbuka dan berkomitmen menjalankan pemerintahan yang transparan serta berintegritas dalam percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. 

“Pemerintah akan terus bekerja keras sesuai ketentuan untuk memastikan pemulihan berjalan optimal bagi masyarakat terdampak,” ujar Muhajir. (Joniful Bahri)

HRD Apresiasi Polda Aceh, Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2026 Menurun

By On Kamis, Maret 26, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD).  

BANDA ACEH, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Aceh beserta jajaran atas kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. 

Hal tersebut disampaikan HRD kepada wartawan, Kamis, 26 Maret 2026. 

Ia menilai, pengamanan yang dilakukan Polda Aceh menunjukkan tren positif, ditandai dengan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan periode sebelumnya. 

“Pengamanan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah tahun ini berjalan sangat baik. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatnya kepuasan masyarakat,” ujar HRD. 

Meski demikian, ia tetap mengingatkan masyarakat agar tetap waspada selama perjalanan. 

HRD menekankan pentingnya memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, seperti rest area dan pos pelayanan, untuk menjaga kondisi fisik tetap prima saat berkendara. 

Menurutnya, capaian tersebut menjadi hal yang signifikan, mengingat Aceh sebelumnya dilanda bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. 

“Secara umum situasi tetap aman dan kondusif. Arus lalu lintas, termasuk di kawasan Jembatan Kutablang Bireuen dan daerah terdampak banjir, terpantau lancar,” ujarnya. 

HRD yang juga Ketua DPW PKB Aceh menyatakan bangga atas dedikasi seluruh personel kepolisian di lapangan. 

Ia menilai kerja keras aparat telah memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam merayakan Idul Fitri.

“Suasana Lebaran di Aceh tahun ini dapat dirasakan dengan aman dan nyaman oleh seluruh masyarakat,” tutupnya. (Joniful Bahri)

Ketua Gerbang Tani Bireuen Nilai Penanganan Pasca Bencana Lambat, Petani dan Nelayan Terdampak Parah

By On Rabu, Maret 25, 2026

Pemkab Bireuen dinilai lambat dalam menangani dampak bencana, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Ketua Gerakan Kebangkitan Petani (Gerbang Tani) Kabupaten Bireuen, Sunazardi atau yang akrab disapa Tengku Dan, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen berjalan lambat dalam menangani dampak bencana, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan. 

Dalam siaran pers yang diterima, Rabu, 25 Maret 2026,Sunazardi menyampaikan bahwa kondisi di lapangan saat ini sangat memprihatinkan. Petani sawah dan pelaku perikanan darat disebut sebagai kelompok yang paling terdampak akibat belum maksimalnya penanganan pasca bencana. 

“Hampir di seluruh wilayah terdampak, masyarakat sudah tidak bisa lagi turun ke sawah maupun ke tambak. Kondisinya sangat sulit,” ujar Sunazardi. 

Ia menjelaskan, banyak lahan pertanian dan tambak milik warga tertimbun lumpur tebal pasca bencana, sehingga tidak dapat digunakan untuk aktivitas produksi. 

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penanganan cepat dan terukur dari pemerintah daerah. 

“Lahan sawah dan tambak saat ini tertutup lumpur padat. Pemerintah harus segera melakukan normalisasi dan pengerukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas,” tegasnya. 

Sunazardi juga memperingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan serius, dampaknya akan semakin luas. Selain kehilangan mata pencaharian, masyarakat juga berpotensi menghadapi krisis ekonomi hingga ancaman kelaparan. 

“Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat akan kehilangan pekerjaan. Ancaman kelaparan sudah di depan mata,” katanya. 

Ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam merespons kondisi darurat yang dialami masyarakat. 

Menurutnya, situasi saat ini membutuhkan langkah cepat dan konkret, bukan sekadar menunggu tanpa aksi nyata. 

“Masyarakat sudah sangat menderita. Pemerintah harus turun langsung dan bergerak cepat, jangan berpangku tangan. Keresahan masyarakat sudah semakin meningkat,” ujarnya. 

Selain itu, Sunazardi juga mengingatkan Bupati Bireuen agar tidak mencari kesalahan pihak lain di tengah kondisi masyarakat yang masih terdampak bencana banjir dan tanah longsor. 

Ia menilai, hingga saat ini belum ada kepastian yang jelas bagi para pengungsi yang masih tinggal di tenda. 

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa sebagai pemimpin daerah, Bupati harus bertanggung jawab penuh terhadap penanganan masyarakat korban bencana. 

Gerbang Tani berharap Pemkab Bireuen segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. (Joniful Bahri)

Ribuan Warga Hadiri Halalbihalal di Kediaman Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan Daud di Bireuen

By On Senin, Maret 23, 2026

Warga dari berbagai daerah di Aceh memadati acara Halalbihalal yang digelar Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan Daud, di kediamannya di Komplek Meuligoe Residence Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen, Minggu, 22 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Ribuan warga dari berbagai daerah di Aceh menghadiri acara Halalbihalal yang digelar Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan Daud, di kediamannya di Komplek Meuligoe Residence Cot Gapu, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Minggu, 22 Maret 2026. 

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Idul Fitri 1447 Hijriah tersebut berlangsung penuh keakraban dan menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat dengan tokoh politik yang akrab disapa HRD itu. 

Sejumlah tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta pejabat pemerintahan tampak hadir bersama masyarakat umum dari berbagai kabupaten/kota di Aceh. Mereka memanfaatkan momentum tersebut untuk saling bermaafan dan mempererat hubungan sosial. 

Dalam sambutannya, Ruslan Daud menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya dapat berkumpul bersama masyarakat pada hari raya. 

“Ini adalah momentum yang sangat berharga untuk saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. Saya sangat bersyukur dapat berbagi kebahagiaan bersama masyarakat Bireuen dan Aceh umumnya,” ujarnya. 

Warga dari berbagai daerah di Aceh memadati acara Halalbihalal yang digelar Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan Daud, di kediamannya di Komplek Meuligoe Residence Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen, Minggu, 22 Maret 2026. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, serta bersama-sama membangun Aceh ke arah yang lebih baik. 

Suasana hangat terlihat saat Ruslan Daud berbaur langsung dengan para tamu. Ia menyapa satu per satu warga yang hadir, berbincang santai, serta menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri. 

Selain itu, panitia juga menyediakan berbagai hidangan makanan dan minuman bagi para tamu yang hadir, menambah semarak suasana kebersamaan di hari raya. 

Salah satu tamu undangan, Aris mengaku senang dapat bersilaturahmi langsung dalam acara tersebut. 

“Alhamdulillah kami sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan Pak HRD dan keluarga, serta bertemu dengan banyak masyarakat dari berbagai daerah,” ujarnya. 

Halalbihalal tersebut menjadi salah satu agenda rutin yang digelar setiap tahun dan selalu mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. (Joniful Bahri)

Pemkab Bireuen Jelaskan Alasan Pembelian Sapi Meugang dari Luar Daerah

By On Minggu, Maret 22, 2026

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen memberikan penjelasan terkait kebijakan pembelian sebagian sapi meugang dari luar daerah dalam penyaluran bantuan kemasyarakatan Presiden untuk masyarakat terdampak bencana. 

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, efisiensi harga, serta menjaga stabilitas pasar daging di daerah. 

Ia menjelaskan, bantuan sebesar Rp2.250.000.000 dari Presiden Republik Indonesia (RI)!telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bireuen pada Selasa, 17 Maret 2026, sekitar pukul 15.00 WIB. 

Dana tersebut diperuntukkan bagi pembelian sapi meugang untuk 91 desa yang terdampak bencana. 

Pada malam harinya, pemerintah daerah mengikuti rapat virtual bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, yang membahas petunjuk penggunaan bantuan tersebut. 

Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa bantuan harus disalurkan dalam bentuk daging, bukan uang tunai, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 12 Februari 2026. 

Namun, setelah rapat tersebut, rangkaian hari libur nasional langsung berlangsung, yakni cuti bersama Nyepi pada 18 Maret, Hari Raya Nyepi pada 19 Maret, serta cuti bersama Idul Fitri pada 20 Maret 2026. Kondisi ini membuat waktu persiapan menjadi sangat terbatas. 

“Dengan tenggat waktu yang singkat, kami harus memastikan daging meugang tetap sampai ke masyarakat tepat waktu,” ujar Muhajir. 

Melalui rapat terbatas, pemerintah daerah memutuskan pengadaan sapi dilakukan dengan komposisi 60 ekor dari luar Aceh dan 32 ekor dari dalam Kabupaten Bireuen. 

Keputusan ini diambil karena keterbatasan pasokan lokal yang mampu memenuhi kriteria, seperti berat, umur, dan harga sapi. 

Selain itu, pembelian dalam jumlah besar di dalam daerah dikhawatirkan akan mengganggu ketersediaan dan memicu kenaikan harga daging di pasar lokal menjelang Idul Fitri. 

Adapun harga pembelian sapi berada pada kisaran Rp 22 juta hingga lebih dari Rp 30 juta per ekor, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa berdasarkan jumlah penduduk. 

"Harga tersebut telah mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPh) Pasal 22, infaq, serta biaya pendukung lainnya," ucap Muhajir Juli. 

Dalam proses distribusi, satu ekor sapi dilaporkan mati. Pemerintah daerah telah mengambil langkah cepat dengan menggantinya, sehingga total sapi yang didistribusikan menjadi 92 ekor untuk 91 desa terdampak. 

Pemkab Bireuen memastikan seluruh bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran dan tidak mengganggu momentum tradisi meugang bagi masyarakat. (Joniful Bahri)

Saat Tak Semua Bisa Pulang di Hari Idul Fitri: Kisah Sunyi dari Tenda Pengungsian Kantor Bupati Bireuen

By On Jumat, Maret 20, 2026

Memasuki lebaran Idul Fitri, warga masih menempati tenda pengungsian di halaman kantor Bupati Bireuen.  

BIREUEN, KabarViral79.Com — Besok, Sabtu, 21 Maret 2026, gema Idul Fitri akan menyapa. Pendopo terbuka, open house digelar, senyum dan hidangan tersaji untuk para tamu yang datang bersilaturahmi. 

Namun di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, suasana yang berbeda justru terasa. Di sana, puluhan warga masih bertahan di bawah tenda. 

Yang satu bersiap menyambut tamu, yang lain masih menunggu kepastian. Yang satu merayakan kemenangan, yang lain masih berjuang dengan kehilangan. 

Malam itu, angin berembus pelan, menyusup di sela-sela tenda darurat yang berdiri seadanya. Di atas tikar tipis, beberapa anak terlelap, tubuh kecil mereka berusaha berdamai dengan dingin. Di dekatnya, para ibu tetap terjaga-diam, memandangi langit yang tak pernah benar-benar menjanjikan apa-apa. 

Sudah sembilan hari mereka bertahan di tempat itu. Jauh dari rumah yang dulu mereka sebut tempat pulang. Banjir tak hanya merenggut dinding dan atap, tapi juga rasa aman sesuatu yang tak mudah digantikan oleh terpal dan tiang seadanya. 

“Yang kami butuhkan bukan penjelasan panjang, tapi kepastian,” ucap seorang ibu pelan, sambil memeluk anaknya yang terbangun karena dingin malam. 

Kalimat itu sederhana, tapi menggambarkan kelelahan yang dalam lelah menunggu, lelah berharap. 

Siang hari menghadirkan wajah yang berbeda. Suara-suara mulai meninggi. Para pengungsi, bersama sejumlah warga lainnya, berdiri di depan kantor Bupati. Mereka tidak datang membawa kemarahan semata, tapi harapan yang terus mereka jaga. 

Namun yang datang sering kali hanya penjelasan yang berulang. Tentang kewenangan yang berada di pusat, tentang prosedur yang harus dilalui, tentang data yang masih diverifikasi. Sementara waktu terus berjalan, tanpa jeda. 

Memasuki lebaran Idul Fitri, warga masih menempati tenda pengungsian di halaman kantor Bupati Bireuen. 

Di sisi lain, pemerintah merasa telah berupaya. Hunian sementara disebut telah disiapkan. Proses verifikasi data telah dibuka. 

Sebagian pengungsi memilih tetap bertahan di tenda. Bukan karena menolak bantuan, melainkan karena keraguan yang belum terjawab. Mereka takut berpindah tanpa kepastian, takut kembali terjebak dalam ketidakjelasan yang sama. 

“Kami sudah capek pindah-pindah. Kami ingin tahu, kapan semua ini benar-benar selesai,” kata seorang pria paruh baya, menatap kosong keramaian di sekitarnya. 

Hari-hari terus bergulir mendekati Lebaran. Di banyak tempat, orang-orang mulai menyiapkan baju baru, kue khas, dan rencana mudik. Rumah-rumah dibersihkan, meja makan dipenuhi hidangan. 

Namun di Bireuen, sebagian warga justru masih berkutat dengan tenda, genangan, dan ketidakpastian. 

Di sudut tenda, seorang anak bertanya polos kepada ibunya, “Kita Lebaran di sini, ya?” 

Sang ibu terdiam. Tak ada jawaban. 

Barangkali, yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan rumah, melainkan ketika harapan perlahan memudar, digantikan oleh perasaan bahwa suara mereka tak benar-benar didengar. 

Di tengah gemerlap perayaan Idul Fitri, ada mereka yang masih bertahan dalam sunyi. 

Bahwa suatu hari nanti, mereka benar-benar bisa pulang. Dan ketika hari itu tiba, mungkin Lebaran akan kembali terasa utuh—bukan sekadar perayaan, tapi benar-benar tentang kembali ke rumah. (Joniful Bahri)

HRD Ingatkan Bupati Bireuen: Kritik Publik Harus Jadi Evaluasi, Bukan Alasan Turun Semangat

By On Kamis, Maret 19, 2026

Ruslan M Daud dan Bupati Bireuen dalam suatu pertemuan saat penanganan pasca banjir dan longsor di Bireuen. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan Daud, menanggapi pernyataan Bupati Bireuen, Mukhlis, yang mengaku kehilangan semangat dalam membantu korban banjir akibat kritik yang berkembang di media. 

Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Mukhlis saat kegiatan buka puasa bersama awak media di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu 18 Maret 2026. 

Menanggapi hal itu, Ruslan Daud yang akrab disapa HRD menegaskan, dalam situasi bencana, kritik seharusnya dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah, bukan sebagai tekanan yang melemahkan. 

“Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang kuat dan responsif. Kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki,” ujar HRD kepada wartawan, Kamis, 19 Maret 2026. 

Menurutnya, kritik yang berkembang di tengah masyarakat dan media mencerminkan kondisi nyata di lapangan, terutama terkait penanganan banjir di Kabupaten Bireuen yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan. 

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara Kepala Daerah dan masyarakat terdampak. 

HRD menilai, pendekatan yang hanya mengandalkan laporan internal tidak cukup untuk memahami kondisi riil di lapangan. 

“Kalau tidak turun langsung berdialog dengan masyarakat dan bermusyawarah di desa, maka sulit menemukan solusi. Informasi yang diterima tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya,” tegasnya. 

Selain itu, HRD menyoroti lemahnya komunikasi pemerintah daerah yang dinilai turut memperkeruh situasi. 

Ia menyebut, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme bantuan akibat kurangnya sosialisasi secara langsung. 

HRD juga menyinggung sejumlah persoalan teknis yang dinilai belum tertangani optimal, seperti polemik Dana Tunggu Hunian (DTH), pendataan korban yang belum akurat, hingga belum adanya langkah konkret pembangunan hunian sementara (Huntara) sebagai bagian dari transisi menuju hunian tetap (Huntap). 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dalam sistem penanggulangan bencana, status bencana sangat menentukan pola penanganan dan keterlibatan pemerintah pusat. Untuk bencana berstatus daerah, tanggung jawab utama berada pada pemerintah kabupaten/kota. 

Namun demikian, pemerintah pusat tetap dapat memberikan dukungan melalui berbagai skema, sepanjang pemerintah daerah aktif mengajukan usulan dan melengkapi administrasi yang dibutuhkan. 

“Pemerintah pusat bukan tidak hadir, tetapi mekanismenya harus melalui usulan dari daerah. Artinya, daerah harus cepat, tepat, dan aktif,” jelasnya. 

HRD menegaskan, dukungan pemerintah pusat pada prinsipnya siap diberikan secara maksimal, namun sangat bergantung pada kesiapan dan kinerja pemerintah daerah. 

Ia juga mengingatkan, dalam sistem pemerintahan yang terbuka, kritik publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat dan harus diterima sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan. 

“Memimpin daerah tidak sama dengan memimpin perusahaan. Ada tanggung jawab publik yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya. 

Sebagai penutup, HRD menegaskan pentingnya keberanian pemimpin dalam menghadapi kritik serta hadir langsung di tengah masyarakat, terutama dalam situasi krisis. 

“Menjadi pemimpin itu penuh risiko dan sorotan. Namun yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk turun langsung, mendengar masyarakat, serta mengambil keputusan yang tepat,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

Bupati Mukhlis Minta Pers Bireuen Kedepankan Kritik Solutif dan Membangun

By On Kamis, Maret 19, 2026

Bupati Bireuen, Mukhlis menggelar temu pers bersama wartawan liputan Bireuen di Meuligo Bupati, Rabu, 18 Maret 2026 malam, usai kegiatan buka puasa bersama. 


BIREUEN, KabarViral79.Com – Bupati Bireuen, Mukhlis mengharapkan insan pers yang bertugas di wilayah tersebut dapat menyampaikan kritik yang konstruktif serta disertai solusi, guna mendukung kinerja pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Bireuen. 

Harapan itu disampaikan Mukhlis saat menggelar temu pers bersama wartawan liputan Bireuen di Meuligo Bupati, Rabu, 18 Maret 2026 malam, usai kegiatan buka puasa bersama. 

“Mari kita berkolaborasi peduli kepada Bireuen, sehingga program-program yang telah direncanakan dapat tercapai, termasuk dalam upaya mensejahterakan masyarakat,” ujar Mukhlis. 

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Razuardi, Penjabat Sekretaris Daerah Hanafiah, Juru Bicara Bupati Muhajir Juli, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Bireuen, Mursyidin. 

Mukhlis mengakui, berbagai hujatan dan kritik yang disampaikan melalui media selama ini kerap memengaruhi semangat kerjanya sebagai Kepala Daerah. 

Ia menilai, kritik yang tidak disertai solusi justru berpotensi menurunkan motivasi dalam menjalankan tugas untuk masyarakat. 

“Sebagai manusia biasa, saya juga merasakan bagaimana dihujat dan dicaci, bahkan sampai menyangkut orang tua,” ungkapnya. 

Karena itu, ia berharap media dapat menyajikan kritik yang membangun dan tidak bersifat menyerang secara personal. 

Menurutnya, kritik yang solutif akan lebih membantu pemerintah dalam melakukan perbaikan kebijakan. 

Mukhlis juga menegaskan, keterbukaannya terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk insan pers. 

Ia mempersilakan wartawan untuk berkomunikasi langsung melalui juru bicara maupun datang ke pendopo. 

“Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, silakan disampaikan. Saya tidak menutup diri,” katanya. 

Selain itu, ia mengingatkan agar media tidak memelintir informasi dalam pemberitaan, serta dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah. 

“Mudah-mudahan kita terus menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan media,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

Pemkab Bireuen Salurkan Insentif Rp 1,59 Miliar untuk Pimpinan dan Guru Dayah Jelang Idul Fitri

By On Rabu, Maret 18, 2026

Kadis Pendidikan Dayah Bireuen, Anwar, S.Ag, M.A.P.  

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menyalurkan insentif kepada pimpinan dan guru dayah di seluruh wilayah kabupaten menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. 

Berdasarkan data resmi, sebanyak 173 pimpinan dayah menerima insentif masing-masing Rp 3 juta, sementara 715 guru dayah memperoleh Rp 1,5 juta per orang. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp 1.591.500.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun 2026. 

Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, mengatakan, penyaluran insentif tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan pendidikan dayah, terutama di tengah kondisi pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bireuen. 

“Ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi bentuk penghormatan kepada pimpinan dan guru dayah yang terus berperan dalam membina generasi, meski dalam situasi sulit,” ujar Mukhlis. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen, Anwar, S.Ag, M.A.P, menambahkan, banyak dayah terdampak banjir, baik dari sisi sarana prasarana maupun aktivitas belajar mengajar. Meski demikian, proses pendidikan tetap berjalan. 

Menurutnya, insentif tersebut diharapkan dapat membantu sekaligus memotivasi para pimpinan dan guru dayah agar terus menjalankan peran pendidikan di tengah keterbatasan. 

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat dayah sebagai pilar pendidikan Islam dan pembinaan moral masyarakat,” kata Anwar. 

Pemkab Bireuen, lanjutnya, akan terus meningkatkan dukungan terhadap dayah melalui berbagai program, termasuk bantuan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan berbasis kemandirian. 

Penyaluran insentif ini diharapkan dapat membantu para penerima dalam memenuhi kebutuhan menjelang Idul Fitri, sekaligus menjaga semangat dalam mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak. (Joniful Bahri)

Korban Banjir Bireuen Kecewa dengan Pernyataan Safrizal, Minta Turun Langsung ke Lokasi Pengungsian

By On Selasa, Maret 17, 2026

Korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen menyayangkan pernyataan Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Pasca Bencana, Safrizal ZA. 

BIREUEN, KabarViral79.Com — Masyarakat korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen menyayangkan pernyataan Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana, Safrizal ZA, yang menyebut pengungsi tidak boleh lagi tinggal di tenda karena telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). 

Pernyataan tersebut diketahui dari sebuah video yang beredar di media sosial, saat Safrizal menjawab pertanyaan seorang warganet di Pendopo Bupati Bireuen. 

Sejumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda darurat di kompleks Kantor Bupati Bireuen mengaku kecewa atas pernyataan tersebut. 

Mereka menilai, kondisi di lapangan belum memungkinkan untuk meninggalkan tenda karena belum adanya kepastian hunian yang layak. 

“Kami masih tinggal di tenda bersama keluarga karena rumah kami hancur. Kami kecewa dengan pernyataan itu,” ujar salah seorang pengungsi, Selasa, 17 Maret 2026. 

Para korban menyatakan akan tetap bertahan di tenda hingga ada kejelasan terkait pembangunan hunian tetap maupun hunian sementara. 

Korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen menyayangkan pernyataan Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Pasca Bencana, Safrizal ZA. 

Mereka juga meminta Safrizal untuk turun langsung ke lokasi bencana agar dapat melihat kondisi yang sebenarnya. 

Selain itu, para pengungsi menilai kehadiran pejabat pusat seharusnya membawa solusi, bukan menimbulkan polemik di tengah kondisi mereka yang masih sulit. 

“Kami berharap beliau bisa datang langsung dan mendengar keluhan kami, bukan hanya menerima informasi dari pihak lain,” kata pengungsi lainnya. 

Dalam kesempatan itu, para korban juga mengaku tidak seluruhnya menerima DTH. Sebagian dari mereka bahkan menyatakan kehilangan rumah dan lahan akibat bencana, sehingga saat ini tidak memiliki tempat tinggal selain tenda darurat. 

“Kami tidak tahu harus ke mana jika tenda dibongkar. Tidak semua dari kami menerima DTH, dan kami juga tidak mampu menyewa rumah,” ujarnya. 

Para pengungsi turut meminta perhatian pemerintah pusat untuk mengevaluasi penanganan bencana di daerah, serta memastikan bantuan dan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi riil di lapangan. 

Hingga kini, para korban masih bertahan di tenda pengungsian sambil menunggu kepastian terkait tempat tinggal yang layak pasca bencana. (Joniful Bahri)

Pria di Bireuen Ditangkap Polisi atas Dugaan Pencabulan Anak di Bawah Umur

By On Selasa, Maret 17, 2026

Pria berinisial MY, warga Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, diamankan oleh polisi atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bireuen menangkap seorang pria berinisial MY (55), warga Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. 

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelecehan seksual terhadap seorang anak perempuan dari keluarga kurang mampu, yang identitasnya disamarkan sebagai Melati. 

Kasus tersebut menjadi perhatian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bireuen sejak awal Maret 2026. Kapolres Bireuen, AKBP Tuschad Cipta Hendardi, turut memberi atensi khusus agar perkara itu segera ditangani. 

Kasatreskrim Polres Bireuen, AKP Jefryandi mengatakan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan. 

“Setelah dilakukan pendalaman secara detail, pelaku berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan dan didukung alat bukti yang cukup, tersangka mengakui perbuatannya,” ujar Jefryandi, Senin, 16 Maret 2026 kemarin. 

Saat ini, tersangka telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik Unit PPA dengan didampingi penasihat hukum, guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan. 

Jefryandi menambahkan, pihaknya juga terus mendalami kasus tersebut untuk melengkapi berkas perkara. 

“Pelaku dijerat Pasal 50 juncto Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan ancaman hukuman maksimal 16 tahun penjara,” jelasnya. 

Polisi mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mengetahui adanya tindak kekerasan atau pelecehan terhadap anak, agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. (Joniful Bahri)

Pemkab Bireuen Klaim Sudah Tawarkan Hunian Sementara, Pengungsi Tetap Bertahan di Tenda Komplek Kantor Bupati

By On Selasa, Maret 17, 2026

Bupati Bireuen, H. Mukhlis saat melakukan pertemuan dengan pengungsi yang mendirikan tenda di Kantor Bupati setempat. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menyatakan telah berupaya mencarikan solusi sementara bagi para pengungsi korban bencana yang mendirikan tenda di kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Namun, tawaran tersebut belum diterima oleh para penyintas. 

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli menjelaskan, sejak hari pertama para pengungsi tiba, Bupati Bireuen langsung menemui mereka pada 13 Maret 2026 untuk mendengar aspirasi secara langsung. 

Dalam pertemuan yang berlangsung di mushala kantor pusat pemerintahan, para penyintas menyampaikan keluhan serta mempertanyakan kepastian pembangunan hunian tetap (Huntap). Mereka juga meminta solusi tempat tinggal sementara yang lebih layak, karena telah lama bertahan di tenda. 

“Bupati merespons dengan menawarkan hunian sementara yang layak bagi seluruh pengungsi, tanpa membedakan apakah sudah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) atau belum,” ujar Muhajir. 

Ia menyebutkan, meski pemerintah daerah berkomitmen menyediakan hunian sementara yang memenuhi kebutuhan dasar seperti kamar per kepala keluarga, fasilitas mandi, dapur, serta logistik, namun kepastian pembangunan Huntap belum dapat ditentukan. 

“Pembangunan Huntap merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait,” katanya. 

Menurutnya, kesepakatan sempat tercapai antara pemerintah dan pengungsi pada dini hari menjelang sahur, di mana para penyintas bersedia menempati hunian sementara yang disiapkan. Bahkan, momen tersebut diakhiri dengan santap sahur bersama. 

Namun, pada pagi harinya, sikap sebagian pengungsi berubah. Melalui perwakilan mereka, disampaikan penolakan terhadap solusi tersebut dan memilih tetap bertahan di tenda hingga ada kepastian pembangunan Huntap. 

Upaya lanjutan juga dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bireuen, Hanafiah yang ditugaskan langsung oleh Bupati untuk menyiapkan hunian sementara. Namun, saat proses penjemputan, para pengungsi kembali menolak dipindahkan. 

Pada Senin, 16 Maret 2026, puluhan pengungsi bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati. Mereka menuntut kepastian pembangunan huntap serta pengakuan status sebagai korban bencana. 

Dalam aksi tersebut, massa juga menilai Bupati tidak peduli dan tidak pernah menjenguk pengungsi. Pernyataan ini dibantah oleh Pemkab Bireuen. 

“Asisten II Setdakab Bireuen, Mawardi menegaskan bahwa Bupati telah turun langsung menemui pengungsi pada awal kejadian,” kata Muhajir. 

Ia juga menjelaskan, ketidakhadiran Bupati saat aksi berlangsung karena sedang menjalankan tugas dinas di Banda Aceh yang tidak dapat diwakilkan. 

Dalam dialog dengan demonstran, pemerintah juga mengajak pengungsi untuk memverifikasi data melalui kartu keluarga dan KTP guna memastikan status mereka dalam data Jitupasna, termasuk penerimaan DTH. Namun, ajakan tersebut tidak mendapat respons penuh dari peserta aksi. 

Muhajir menyimpulkan bahwa kebuntuan (deadlock) yang terjadi bukan karena kurangnya upaya pemerintah, melainkan adanya penolakan terhadap solusi yang ditawarkan. 

Ia mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan kerja sama demi kepentingan para korban bencana, terlebih menjelang Idul Fitri. 

“Pemerintah daerah bersama seluruh pihak terus berupaya mempercepat penanganan pasca bencana. Diharapkan semua elemen dapat bersatu mencari solusi terbaik agar para pengungsi tidak berlarut-larut tinggal di tenda,” tutupnya. (Joniful Bahri)

Korban Banjir dan Longsor di Bireuen Gelar Aksi Damai, Desak KPK Audit Dana Bencana

By On Selasa, Maret 17, 2026

Korban banjir bandang dan tanah longsor dari sejumlah desa di Kabupaten Bireuen menggelar aksi damai, di Halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 16 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Ratusan korban banjir bandang dan tanah longsor dari sejumlah desa di Kabupaten Bireuen menggelar aksi damai di Halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 16 Maret 2026. 

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menyuarakan berbagai tuntutan terkait penanganan pasca bencana yang dinilai belum memberikan kepastian bagi korban hingga saat ini. 

Para peserta aksi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit penggunaan dana bantuan korban banjir di Kabupaten Bireuen. 

Massa juga menyoroti proyek-proyek tanggap darurat pasca bencana yang menggunakan anggaran negara. Mereka menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yang dinilai menguntungkan pihak tertentu, sehingga berdampak pada lambatnya penanganan terhadap para korban. 

Selain itu, para korban juga menuntut tempat tinggal yang layak. Hingga lebih dari tiga bulan pasca bencana yang terjadi pada akhir November 2025 lalu, sebagian korban masih bertahan di tenda darurat. 

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penanganan bencana yang dinilai belum memberikan kepastian, termasuk adanya korban yang hingga kini belum menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). 

Perwakilan korban, Nurpinda, dalam orasinya menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah segera menyediakan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi warga yang kehilangan rumah. 

Para pengunjuk rasa ikut mengusung sejumlah spanduk, menyuarakan berbagai tuntutan terkait penanganan pasca bencana, di Halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 16 Maret 2026. 

Selain itu, massa juga meminta keterbukaan informasi publik terkait anggaran penanganan bencana, data korban, serta daftar penerima bantuan. Mereka juga menuntut transparansi dalam penggunaan dana bantuan bencana. 

Para korban turut meminta keadilan dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak, serta langkah penanganan banjir secara berkelanjutan agar musibah serupa tidak terulang. 

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga meminta pejabat yang hadir di lokasi untuk menghubungi Bupati Bireuen melalui sambungan telepon dan menyalakan pengeras suara agar warga dapat mendengar penjelasan langsung dari Kepala Daerah. 

Salah seorang peserta aksi, Halimah, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan penjelasan langsung kepada para korban. 

Ia bahkan sempat meminta pejabat yang hadir untuk menghubungi Bupati Bireuen melalui sambungan telepon dan menyalakan pengeras suara agar warga dapat mendengar penjelasan langsung dari Kepala Daerah. 

“Kalau memang tidak bisa hadir, tolong hubungi Bupati lewat telepon dan hidupkan pengeras suara supaya kami bisa mendengar langsung penjelasannya. Kami hanya ingin kepastian,” ujar Halimah di hadapan para pejabat yang hadir. 

Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi. Hingga aksi berakhir, belum ada kesepakatan konkret antara pemerintah daerah dan para korban terkait berbagai tuntutan yang disampaikan. 

Meski demikian, para peserta aksi menutup kegiatan dengan tertib dan berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang hingga kini masih menunggu penanganan pasca bencana. (Joniful Bahri)

Pererat Silaturahmi, NasDem Bireuen Santuni Puluhan Anak Yatim dalam Buka Puasa Bersama Masyarakat

By On Senin, Maret 16, 2026

Ketua DPD NasDem Bireuen yang juga Wakil Ketua DPRA, Saifuddin Muhammad (Yah Fud) saat menyerahkan bantuan serta santunan kepada anak yatim pada agenda buka bersama, di Kantor NasDem Bireuen, Minggu sore, 15 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Bireuen menggelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus memberikan santunan kepada puluhan anak yatim di Kantor DPD NasDem, Kota Juang, Minggu sore, 15 Maret 2026. 

Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat, pengurus partai, kader, serta anggota DPRK dari NasDem. Acara juga dirangkai dengan tausyiah Ramadan, penyerahan santunan dan paket sembako kepada anak yatim, serta pemberian paket parsel kepada atlet sepak bola Juang FC kategori U-15 dan U-17 yang turut didampingi orang tua masing-masing. 

Ketua DPD NasDem Bireuen yang juga Wakil Ketua DPRA, Saifuddin Muhammad atau yang akrab disapa Yah Fud mengatakan, kegiatan buka puasa bersama tersebut merupakan agenda rutin partai sebagai upaya mempererat silaturahmi antara pengurus, kader, anggota legislatif, dan masyarakat. 

Menurutnya, kegiatan silaturahmi dengan masyarakat merupakan bagian dari instruksi Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, agar seluruh jajaran partai terus menjaga kedekatan dengan masyarakat. 

“Silaturahmi bersama masyarakat ini terus kita lakukan sesuai instruksi Ketua Umum NasDem, Bapak Surya Paloh. Tentunya tidak hanya di bulan suci Ramadan, tetapi juga pada agenda lainnya sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat,” ujar Yah Fud. 

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat hubungan antara pengurus partai, anggota legislatif, kader NasDem, dan masyarakat di Kabupaten Bireuen. 

Selain itu, Partai NasDem Bireuen juga ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial partai kepada masyarakat. 

Ribuan masyarakat, kader partai memadati acara buka bersama yang digelar DPD Partai NasDem Kabupaten Bireuen, di Kantor DPD NasDem, Kota Juang, Minggu sore, 15 Maret 2026. 

Yah Fud juga menyinggung peran serta NasDem dalam membantu masyarakat pasca bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Bireuen beberapa waktu lalu. 

Ia menyebutkan, sejak awal bencana hingga masa transisi, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, telah menginstruksikan seluruh anggota legislatif, pengurus, dan kader partai untuk turut membantu masyarakat terdampak bencana, termasuk menyalurkan bantuan. 

“Saat pertama bencana banjir dan longsor hingga masa transisi, Ketua Umum NasDem terus menginstruksikan agar seluruh anggota legislatif, pengurus, dan kader NasDem ikut membantu masyarakat korban banjir,” katanya. 

Di akhir kegiatan, Yah Fud juga mengingatkan seluruh kader Partai NasDem di Bireuen agar tetap solid, kompak, dan terus menjalin silaturahmi dengan masyarakat. 

Ia menegaskan, jika ada persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, dapat disampaikan melalui jalur partai karena NasDem merupakan partai yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. 

“Saat ini, di Bireuen ada lima anggota DPRK dari NasDem yang tetap aktif membantu masyarakat, yang paling penting adalah tetap membuka diri dan solid dalam membantu masyarakat secara menyeluruh,” tutupnya. (Joniful Bahri)