-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

HRD Apresiasi Presiden Prabowo dan Menteri PU Terkait Pembangunan Jembatan Rangka Baja Bireuen Takengon di Wih Porak Bener Meriah

By On Senin, April 13, 2026

Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD), melakukan peninjauan pembangunan Jembatan Weh Porak, Pinto Rime Gayo, Bener Meriah, Aceh, sebagai jalur Kabupaten Bener Meriah dengan Aceh Tengah. 

BENER MERIAH, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat dalam memulihkan infrastruktur pasca banjir yang melanda Aceh pada November 2025. 

Apresiasi tersebut disampaikan saat ia meninjau pembangunan jembatan rangka baja di jalur alternatif Bireuen-Takengon, tepatnya di Desa Weh Porak, Kecamatan Pinto Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Minggu, 12 April 2026. 

Menurut Ruslan, pembangunan jembatan tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan oleh pemerintah daerah dan legislatif Aceh. 

“Permintaan Wakil Ketua DPR Aceh Fraksi PKB, Salihin, serta bupati di wilayah tengah Aceh, telah direspons pemerintah pusat. Ini bukti kerja nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya. 

Ia menilai, percepatan penanganan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bawah kepemimpinan Dody Hanggodo sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam pemulihan akses jalan yang vital. 

Ruslan juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo Subianto atas perhatian serius terhadap Aceh. 

“Hadirnya Presiden secara rutin ke Aceh menunjukkan komitmen kuat dalam proses pemulihan pasca bencana. Ini menjadi semangat bagi kami di daerah,” katanya. 

Jembatan Weh Porak yang saat ini mulai dibangun memiliki peran strategis dalam menghubungkan tiga kabupaten, yakni Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. 

Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik dan hasil pertanian dari wilayah tengah Aceh ke jalur lintas timur, barat, hingga ke Sumatera Utara. 

Pemerintah melalui Kementerian PU akan membangun jembatan permanen dengan konstruksi rangka baja sepanjang 40 meter, dilengkapi jalan pendekat sepanjang 20 meter. 

Total anggaran pembangunan diperkirakan mencapai Rp 80 miliar dan ditargetkan rampung pada tahun ini. 

Selain itu, pemerintah pusat juga akan melakukan perbaikan geometrik jalan guna mendukung kelancaran arus transportasi, termasuk bagi kendaraan angkutan berat seperti truk kontainer.  

Sementara itu, pembangunan Jembatan Enang-Enang yang merupakan bagian dari jalan nasional masih dalam tahap perencanaan desain dan dijadwalkan mulai dikerjakan pada periode 2027-2029. 

Tak hanya itu, proyek pembangunan infrastruktur lainnya juga akan dilakukan di kawasan Simpang Lancang. Proyek tersebut direncanakan ditenderkan tahun ini dan mulai konstruksi pada 2027, dengan nilai anggaran sekitar Rp 55 miliar. 

Ruslan berharap seluruh proyek dapat diselesaikan tepat waktu sehingga memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah tengah Aceh. (Joniful Bahri)

Bupati Bireuen Buka Lomba Kualifikasi Sempoa Se-Aceh 2026, Dorong Penguatan Karakter dan Logika Anak

By On Minggu, April 12, 2026

Bupati Bireuen, Mukhlis membuka Lomba Kualifikasi Best of The Best Sempoa se-Aceh 2026 yang berlangsung di Hj. Fauziah Convention Hall, Minggu, 12 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, ST, secara resmi membuka Lomba Kualifikasi Best of The Best Sempoa Se-Aceh 2026 yang berlangsung di Hj. Fauziah Convention Hall, Minggu, 12 April 2026. 

Kegiatan tersebut diikuti peserta dari Training Center SEMPOA SIP yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Aceh. Turut hadir dalam acara itu Bunda Guru Ny. Sadriah Mukhlis, Asisten III Setdakab Bireuen, Regional Direktur SEMPOA SIP Aceh, Sumut, Sumbar dan Kerinci Drs. Nugroho, para direktur SEMPOA SIP Aceh, serta perwakilan Faber Castell. 

Dalam sambutannya, Bupati Mukhlis mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. 

Ia menilai lomba sempoa tidak sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sarana penting dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. 

“Kegiatan ini memiliki nilai edukatif yang sangat tinggi. Selain melatih kemampuan berhitung, metode sempoa juga mampu meningkatkan daya ingat, konsentrasi, serta keseimbangan kerja otak kanan dan kiri anak,” ujarnya. 

Menurutnya, pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, kata dia, berkomitmen untuk terus mendorong hadirnya ruang-ruang pembelajaran yang inovatif dan kreatif bagi generasi muda. 

Bupati juga memberikan motivasi kepada para peserta agar tidak takut mencoba dan terus mengembangkan diri melalui pengalaman mengikuti kompetisi. 

“Kemenangan bukan satu-satunya tujuan, tetapi keberanian untuk mencoba dan terus berkembang adalah hal yang jauh lebih penting,” tambahnya. 

Ia turut mengapresiasi peran orang tua, guru, dan pembimbing yang dinilai berkontribusi besar dalam membentuk karakter serta semangat belajar anak. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir logis, konsentrasi tinggi, serta mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. (Joniful Bahri)

HRD Tekankan, Kader PKB Diminta Mengayomi dan Turun Langsung ke Masyarakat

By On Sabtu, April 11, 2026

Ketua DPW Partai PKB Aceh, Ruslan M. Daud membuka Muscab serentak DPC PKB Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Bener Meriah, Lhokseumawe, dan Aceh Utara, di Bireuen, Jumat malam, 10 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, Ruslan M. Daudnmenegaskan pentingnya kehadiran kader partai secara langsung di tengah masyarakat sebagai bentuk pelayanan nyata kepada rakyat. 

Penegasan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) serentak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Bener Meriah, Lhokseumawe, dan Aceh Utara, di Bireuen, Jumat malam, 10 April 2026. 

Dalam sambutannya, Ruslan Daud—yang akrab disapa HRD—menyampaikan amanat Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, kepada seluruh kader, khususnya di Aceh. 

Ia menekankan konsep “politik kehadiran”, yakni kader harus aktif turun ke lapangan dan mendampingi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani, buruh, nelayan, tenaga honorer, dan masyarakat kecil lainnya. 

“Politik kehadiran, turun ke lapangan sebagai pelayan rakyat. Kader PKB harus hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar HRD. 

Menurutnya, Muscab ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus mempererat kebersamaan antar kader di berbagai daerah. 

HRD juga menegaskan, penentuan Ketua DPC ke depan merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sementara DPW hanya berperan memberikan usulan. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga soliditas partai, siapapun yang terpilih sebagai pemimpin. 

“Siapapun yang akan meneruskan kepemimpinan PKB, partai ini harus tetap solid,” tegasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Mohammad Rano Alfath, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kedatangannya ke Aceh merupakan mandat langsung dari Ketua Umum DPP PKB. 

Ia mengapresiasi cabang-cabang PKB di Aceh yang dinilai memiliki prestasi, sekaligus menegaskan pentingnya peran ulama dalam perjalanan politik PKB. 

“PKB tidak bisa dipisahkan dari ulama. Di tengah tantangan politik yang semakin kompleks, nilai-nilai keulamaan harus tetap menjadi dasar,” ujarnya. 

Rano juga menekankan bahwa kader PKB harus terus meningkatkan kapasitas diri, tidak hanya sebagai pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai pemimpin di berbagai level. 

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi kunci utama agar kader mampu bersaing dan menjawab tantangan masa depan. 

Pelaksanaan Muscab serentak di lima kabupaten/kota tersebut berlangsung khidmat dan penuh semangat, mencerminkan komitmen PKB dalam membangun kader yang unggul, berakar pada nilai keulamaan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. (Joniful Bahri)

Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud Dorong Percepatan Infrastruktur dan Hunian Pasca Bencana di Aceh

By On Jumat, April 10, 2026

Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan pasca bencana di Aceh agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. 

Hal itu disampaikan Ruslan, yang akrab disapa HRD, saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Aceh, Kamis, 09 April 2026 kemarin. 

Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di wilayah terdampak bencana. 

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden dan seluruh jajaran, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, atas upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh,” ujar Ruslan. 

Menurutnya, kehadiran negara sudah mulai terlihat melalui pembangunan yang berjalan dengan total anggaran mencapai triliunan rupiah. 

Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses pembangunan membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan secara instan. 

“Pembangunan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Perlu waktu berbulan-bulan bahkan tahunan,” katanya. 

Ruslan juga menyoroti masih adanya kendala akses di sejumlah wilayah, terutama konektivitas antar desa, kecamatan, hingga kabupaten. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat terus mempercepat pembangunan agar seluruh wilayah dapat terhubung dengan baik. 

“Kami berharap percepatan ini terus dilakukan. Jika akses tersambung, masyarakat tentu sangat terbantu,” ujarnya. 

Selain infrastruktur, pemerintah juga menjalankan program pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Program Periode 2026-2028 ini menargetkan pembangunan 20.647 unit rumah dengan total anggaran Rp 5,94 triliun. 

Rinciannya, pada 2026 ditargetkan 6.220 unit, 2027 sebanyak 9.747 unit, dan 2028 sebanyak 4.680 unit. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi daerah dengan alokasi terbesar, disusul Aceh Utara dan Gayo Lues. 

Sejumlah daerah lain juga mendapat alokasi, di antaranya Kabupaten Bireuen (644 unit), Aceh Tengah (533 unit), Aceh Timur (349 unit), Bener Meriah (183 unit), Pidie (89 unit), Pidie Jaya (110 unit), Kota Lhokseumawe (66 unit), dan Aceh Tenggara (40 unit). 

Di sisi lain, pembangunan hunian sementara (Huntara) juga terus berjalan. Hingga kini, pemerintah telah membangun 1.218 unit huntara yang tersebar di berbagai wilayah terdampak, dengan tambahan 84 unit masih dalam tahap pembangunan serta rencana penambahan 386 unit. 

Ruslan menegaskan, berbagai program tersebut merupakan bukti kehadiran negara tidak hanya melalui anggaran, tetapi juga perhatian langsung dari Presiden terhadap masyarakat Aceh. 

“Ini bukti negara hadir. Bukan hanya anggaran, tetapi juga perhatian langsung untuk masyarakat Aceh,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

Wakil DPRK Bireuen Kritik Bupati soal Penanganan Banjir, Soroti Transparansi Data dan Dana Rp 4 Miliar

By On Kamis, April 09, 2026

Wakil DPRK Bireuen, Surya Dharma. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Wakil DPRK Bireuen, Surya Dharma melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Bupati Bireuen yang menyebut seluruh keputusan penanganan banjir merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

Ia menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk lepas tangan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun etika kepemimpinan. 

“Ini bukan sekadar keliru, tapi berbahaya. Bupati tidak boleh bersembunyi di balik pemerintah pusat. Undang-Undang sudah jelas mengatur kewenangan daerah dalam penanggulangan bencana,” kata Surya Dharma kepada wartawan, Kamis, 09 April 2026. 

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. 

Hal itu juga diperkuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebut perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah. 

Ia menekankan bahwa pendataan korban dan rumah terdampak merupakan kewajiban pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. 

“Kalau data saja tidak beres, maka seluruh kebijakan lanjutan pasti kacau,” ujarnya. 

Surya Dharma juga menyoroti pentingnya akurasi data sebagai dasar intervensi pemerintah pusat, sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Ia menilai dalih menunggu pusat justru menunjukkan lemahnya sistem pendataan di daerah. 

Selain itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk membuka data korban secara transparan agar dapat diawasi publik. 

Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci untuk mencegah konflik dan potensi manipulasi di lapangan. 

Soroti Dana Bantuan Presiden

Dalam kesempatan itu, Surya Dharma turut menyoroti penggunaan dana bantuan Presiden RI sebesar Rp 4 miliar yang dinilai belum jelas. 

Ia mengungkap adanya perbedaan pernyataan antara pejabat daerah terkait status penggunaan dana tersebut. 

“Publik disuguhi dua pernyataan yang saling bertentangan. Ini harus dijelaskan secara terbuka. Jika masih di kas daerah, segera gunakan. Jika sudah digunakan, rincian penggunaannya wajib dipublikasikan,” tegasnya. 

Ia menegaskan bahwa dana bantuan tersebut seharusnya digunakan untuk kebutuhan mendesak korban bencana, seperti logistik, layanan kesehatan, hunian sementara, hingga perbaikan infrastruktur dasar. 

Menurutnya, lambannya penggunaan anggaran mencerminkan lemahnya manajemen krisis di tingkat daerah dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik. 

Dorong Pemulihan Ekonomi dan Partisipasi Publik

Surya Dharma juga mengingatkan agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat. 

Ia mendorong adanya program padat karya, bantuan usaha, dan skema pemulihan ekonomi bagi warga terdampak. 

Selain itu, ia menekankan pentingnya proses pendataan yang objektif dan bebas dari kepentingan politik, serta melibatkan lintas instansi dari tingkat desa hingga kabupaten. 

Ia juga mendesak percepatan penetapan penerima bantuan, termasuk Dana Tunggu Hunian (DTH), serta penyediaan hunian sementara yang layak bagi korban. 

Lebih lanjut, Surya Dharma mendorong pemerintah daerah membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan ulama, tokoh masyarakat, dan elemen sipil dalam merumuskan kebijakan penanganan bencana. 

Kritik Jubir Pemerintah Daerah

Tak hanya itu, ia turut mengkritik juru bicara pemerintah daerah yang dinilai tidak profesional dan memperkeruh situasi dengan narasi yang menyudutkan massa aksi. 

Menurutnya, jubir seharusnya menjadi corong resmi pemerintah, bukan pihak yang membangun opini yang berpotensi memecah belah masyarakat. 

Ia juga mengecam keras narasi yang menyerang kelompok disabilitas yang ikut dalam aksi demonstrasi. 

“Menyerang masyarakat, apalagi kelompok disabilitas, adalah tindakan yang tidak beretika dan mencederai rasa keadilan,” ujarnya. 

Siap Kawal Data dan Ingatkan Pemimpin Terbuka terhadap Kritik

Sebagai langkah solusi, Surya Dharma mengusulkan pembentukan forum pertimbangan bupati yang melibatkan tokoh berpengalaman untuk memberikan masukan dalam situasi krisis. 

Ia juga menyatakan komitmennya untuk mengawal proses verifikasi ulang data korban, khususnya bagi warga yang sebelumnya dikategorikan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK), agar tidak terjadi ketidakadilan. 

Surya Dharma menutup pernyataannya dengan mengingatkan kepala daerah agar terbuka terhadap kritik. 

“Kritik adalah bentuk kepedulian. Pemimpin tidak boleh alergi terhadap kritik, apalagi di tengah situasi krisis,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

Wabup Razuardi Buka Musrenbang RKPK Bireuen 2027, Fokus Pemulihan Pasca Bencana dan Ketahanan Pangan

By On Kamis, April 09, 2026

Wakil Bupati Bireuen, Ir. Razuardi, ST., M.T membuka Musrenbang RKPK Bireuen Tahun 2027, di Aula Hotel Fajar, Kamis, 09 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Wakil Bupati (Wabup) Bireuen, Ir. Razuardi, ST., M.T resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2027, di Aula Hotel Fajar, Kamis, 09 April 2026. 

Kegiatan tersebut dihadiri unsur legislatif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. 

Ketua Panitia, Dailami, S.Hut., M.Ling dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan strategis dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan berlandaskan regulasi nasional dan daerah. 

Sementara itu, Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. 

Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif serta seluruh elemen masyarakat dapat melahirkan program yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 

Anggota DPRA Dapil III, Saifuddin Muhammad juga menekankan pentingnya kebersamaan dan komunikasi antara pemerintah daerah dan legislatif, khususnya dalam menghadapi tantangan pasca bencana yang melanda wilayah tersebut. 

Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda Aceh memaparkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), di mana sekitar 13 persen diperuntukkan bagi Kabupaten Bireuen, dengan prioritas pada upaya pemulihan pasca bencana. 

Wakil Bupati Razuardi dalam arahannya menegaskan sejumlah fokus utama pembangunan daerah ke depan, di antaranya penanganan dan pemulihan pasca bencana secara berkelanjutan, penguatan mitigasi bencana dalam setiap program, peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. 

Ia juga memaparkan capaian pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. 

"Sejauh ini pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,26 persen atau di atas rata-rata Provinsi Aceh. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,3 persen atau turun 1,8 persen," paparnya. 

Sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,82 persen, lebih rendah dibandingkan provinsi maupun nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mencapai 76,25, melampaui rata-rata Aceh dan nasional. 

Secara umum, pembangunan Kabupaten Bireuen dinilai berada pada jalur yang positif, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. 

Melalui Musrenbang ini, pemerintah berharap dapat merumuskan program pembangunan yang solutif, tepat sasaran, serta berorientasi pada perlindungan masyarakat dan percepatan pemulihan daerah. 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan panel oleh Bappeda Kabupaten Bireuen dan Bappeda Aceh. (Joniful Bahri)

DPRK Bireuen Gelar Rapat Paripurna, Bupati Serahkan LKPJ 2025 dan Dua Rancangan Qanun

By On Selasa, April 07, 2026

Bupati Bireuen, Mukhlis secara resmi menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang mencakup Periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, di ruang paripurna DPRK setempat. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menggelar Rapat Paripurna II Masa Persidangan II dalam rangka penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2025, Selasa, 07 April 2026. 

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRK Bireuen tersebut dipimpin Ketua DPRK Juniadi SH dan dihadiri Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis ST beserta jajaran pemerintah daerah. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Mukhlis secara resmi menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang mencakup periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, sekaligus menyerahkan dua Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen untuk dibahas bersama legislatif. 

Bupati menjelaskan, penyusunan LKPJ berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK). 

“LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan selama satu tahun anggaran,” ujarnya. 

Ia merinci, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen telah melaksanakan berbagai urusan pemerintahan, meliputi urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. 

Selain itu, urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan seperti kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, perindustrian, perdagangan, hingga transmigrasi juga telah dijalankan. 

Bupati juga menyebutkan adanya peran unsur pendukung dan penunjang pemerintahan, termasuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan oleh Inspektorat. 

Terkait dua Rancangan Qanun yang diajukan, salah satunya bertujuan memperkuat peran Majelis Adat Aceh dalam pembinaan, pelestarian, dan pengembangan adat di Kabupaten Bireuen. 

Mukhlis mengajak seluruh pihak, baik legislatif, eksekutif, tokoh adat, maupun masyarakat, untuk memberikan masukan konstruktif demi penyempurnaan rancangan qanun tersebut. 

“Sinergi dan kolaborasi sangat diperlukan agar qanun yang dihasilkan benar-benar aspiratif, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya. 

Ia berharap proses pembahasan hingga penetapan qanun dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam penguatan nilai-nilai adat di Bireuen. 

Di akhir penyampaiannya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat meski dihadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah. 

“Dengan segala keterbatasan, kami tetap bertekad mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan,” tutupnya. (Joniful Bahri)

Temui Pendemo, Bupati Bireuen Jelaskan Proses Pendataan dan Penyaluran Bantuan Korban Banjir

By On Senin, April 06, 2026

Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis memberikan penjelasan terkait proses pendataan dan penyaluran bantuan kepada korban bencana saat menemui massa aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 06 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis memberikan penjelasan terkait proses pendataan dan penyaluran bantuan kepada korban bencana saat menemui massa aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 06 Maret 2026. 

Dalam pertemuan tersebut, Mukhlis menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen tetap berkomitmen memperjuangkan hak-hak korban bencana hidrometeorologi dan tidak pernah meninggalkan para penyintas sejak awal kejadian. 

Ia menjelaskan, proses penanganan dilakukan secara bertahap mengingat luasnya dampak bencana yang tidak hanya terjadi di Bireuen, tetapi juga mencakup wilayah lain di beberapa provinsi. 

“Sejak awal, pendataan dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, hingga dihimpun oleh BPBD dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati untuk diajukan ke pemerintah pusat,” ujar Mukhlis. 

Berdasarkan data awal yang diusulkan para Keuchik dari desa terdampak, tercatat sekitar 31 ribu Kepala Keluarga (KK). Pada tahap pertama verifikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 23.348 KK telah diverifikasi. 

Dari jumlah tersebut, 6.522 KK dinyatakan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, sementara 13.189 KK lainnya tergolong tidak memenuhi kriteria (TMK). 

Mukhlis merinci, dari 6.522 KK yang lolos verifikasi tahap pertama, sebanyak 3.702 KK mengalami kerusakan rumah ringan, 1.711 KK rusak sedang, 420 KK rusak berat, dan 689 KK masuk kategori relokasi. 

Ia memastikan, data yang belum terverifikasi pada tahap pertama, termasuk yang masuk kategori TMK, akan kembali diusulkan pada verifikasi tahap kedua. 

Menurutnya, hingga saat ini Pemkab Bireuen telah menyalurkan berbagai bantuan tahap awal, seperti Dana Tunggu Hunian (DTH), santunan kematian, bantuan stimulan perumahan, serta bantuan kebutuhan hidup (Jadup). 

Mukhlis menambahkan, penyaluran bantuan lanjutan akan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. 

“Pemkab terus mengawal agar seluruh hak korban dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang ada,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

Bupati Bireuen Serahkan Rumah Layak Huni dari Dana Pribadi untuk Lima Anak Yatim Piatu

By On Senin, April 06, 2026

Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST menyerahkan satu unit rumah layak huni kepada keluarga anak yatim, Dewi Auliana dan empat saudara kandungnya, Senin, 06 Maret 2026.  

BIREUEN, KabarViral79.Com - Suasana haru menyelimuti Gampong Bate Timoh, Kecamatan Jeumpa, saat Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST menyerahkan satu unit rumah layak huni kepada Dewi Auliana dan empat saudara kandungnya, Senin, 06 Maret 2026. 

Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial Kepala Daerah terhadap warganya, khususnya anak-anak yang kehilangan kedua orang tua. 

Dewi Auliana bersama empat adiknya kini berstatus yatim piatu. Kondisi ekonomi keluarga serta tempat tinggal mereka sebelumnya menjadi perhatian Bupati, hingga akhirnya dibangun hunian permanen yang lebih aman dan nyaman. 

Pembangunan rumah tersebut sepenuhnya bersumber dari dana pribadi Bupati Bireuen. 

Prosesi serah terima kunci rumah turut disaksikan perangkat Gampong, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang hadir memberikan dukungan moral kepada keluarga tersebut. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Bireuen menyampaikan harapannya agar rumah bantuan tersebut dapat menjadi tempat tinggal yang layak sekaligus memberikan semangat baru bagi Dewi dan saudara-saudaranya. 

“Rumah ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan menjadi tempat berlindung yang aman bagi anak-anak kita ini. Meskipun mereka telah kehilangan orang tua, mereka tidak sendiri. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk masa depan mereka,” ujarnya. 

Dewi Auliana merupakan anak sulung dari lima bersaudara yang tinggal di Gampong Bate Timoh, Kecamatan Jeumpa. 

Sejak kepergian kedua orang tua mereka, kelima anak tersebut menjadi perhatian dan tanggung jawab sosial bersama masyarakat setempat. (Joniful Bahri) 

Ribuan Korban Banjir Bireuen Demo Kantor Bupati, Tuntut Bantuan dan Pendataan Ulang

By On Senin, April 06, 2026

Masyarakat korban banjir dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Bireuen yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin pagi, 06 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Ribuan masyarakat korban banjir dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Bireuen yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin pagi, 06 Maret 2026. 

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambannya penyaluran bantuan serta ketidakmerataan pendataan korban terdampak banjir yang terjadi beberapa bulan lalu. 

Massa yang didominasi warga dari Kecamatan Peusangan, Jeumpa, Peudada, dan Gandapura itu datang dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah daerah segera memenuhi hak-hak mereka sebagai korban bencana. 

Dalam orasinya, para demonstran menilai proses pendataan selama ini tidak transparan. Mereka menyebut banyak warga terdampak yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan karena dianggap Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). 

“Empat bulan telah berlalu sejak banjir melanda, namun sebagian besar korban belum menerima bantuan yang layak,” ujar salah satu perwakilan korban dari Kecamatan Peusangan. 

Masyarakat korban banjir dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Bireuen yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin pagi, 06 Maret 2026. 

Ia mengungkapkan, masih banyak warga yang kehilangan harta benda dan rumahnya terendam banjir, tetapi belum mendapatkan bantuan seperti Dana Tunggu Hunian (DTH), bantuan rumah rusak, maupun dana stimulan lainnya. 

“Ada yang tidak terdata, ada juga yang dianggap tidak memenuhi syarat. Ini yang kami pertanyakan,” katanya. 

Selain menuntut kejelasan bantuan, massa juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen untuk segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh dan transparan, serta membuka data penerima bantuan kepada publik. 

Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Meski sempat diwarnai orasi secara bergantian, situasi secara umum tetap kondusif. 

Setelah beberapa waktu berorasi, Bupati Bireuen Ir H Mukhlis ST bersama Wakil Bupati Ir H Razuardi MT dan jajaran pemerintah daerah akhirnya menemui massa untuk berdialog langsung. (Joniful Bahri)

Pria 35 Tahun di Bireuen Aceh Ditemukan Meninggal Gantung Diri, Keluarga Minta Video Tidak Disebar

By On Sabtu, April 04, 2026

Foto ilustrasi. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Seorang pria bernama Muslaimi (35), warga Gampong Pante Rheng, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di pohon mangga di depan rumah warga di Gampong Blang Mee Barat, Kecamatan Jeunieb, Sabtu, 04 April 2026, sekitar pukul 07.30 WIB. 

Keuchik Gampong Pante Rheng, Mislainur, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa korban merupakan warganya. 

“Ia benar warga Pante Rheng. Almarhum diduga mengalami depresi sehingga nekat mengakhiri hidupnya,” kata Mislainur. 

Menurutnya, pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut dan tidak mempersoalkan kematian korban. 

Hal itu dikarenakan keluarga mengetahui adanya persoalan pribadi yang diduga memicu depresi pada almarhum. 

Selain itu, keluarga juga menyampaikan permintaan kepada masyarakat, khususnya pengguna media sosial, agar tidak menyebarluaskan video terkait peristiwa tersebut. 

“Keluarga meminta agar video kejadian itu dihapus. Almarhum memiliki empat orang anak yang masih kecil,” ungkapnya. 

Diketahui, video peristiwa tersebut sempat beredar luas di media sosial dan menuai perhatian masyarakat. 

Pihak terkait mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyebarkan konten yang berkaitan dengan musibah atau privasi keluarga korban. (Joniful Bahri)

Dana Jadup Korban Banjir Bireuen Tahap I Cair 6 April 2026, Total Rp 22,1 Miliar

By On Jumat, April 03, 2026

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T, didampingi Kepala Dinas Sosial, Ismunandar, S.T., M.T serta Camat menyerahkan Jadup kepada 100 penerima korban banjir di Pendopo Bireuen. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen memastikan pencairan dana bantuan hidup (Jadup) tahap pertama bagi korban banjir dan tanah longsor akan dimulai pada Senin, 6 April 2026. Penyaluran bantuan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. 

Total dana yang disalurkan pada tahap pertama mencapai Rp 22.104.900.000, dengan jumlah penerima sebanyak 16.374 jiwa atau 4.759 kepala keluarga (KK). Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 15.000 per jiwa per hari atau Rp 450.000 per bulan, yang diberikan untuk jangka waktu tiga bulan. 

Penyerahan secara simbolis telah dilakukan kepada 100 penerima pada Jumat, 03 April 2026, pukul 15.00 WIB, di Pendopo Bireuen. 

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T., didampingi Kepala Dinas Sosial Bireuen, Ismunandar, S.T., M.T juga Camat. 

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T, didampingi Kepala Dinas Sosial, Ismunandar, S.T., M.T serta Camat menyerahkan Jadup kepada 100 penerima korban banjir di Pendopo Bireuen. 

Dana Jadup ini merupakan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) untuk korban bencana hidrometeorologi yang meliputi banjir dan tanah longsor di wilayah Bireuen. 

Penerima bantuan mencakup warga terdampak dengan kategori kerusakan hunian, baik rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat hingga hilang. 

Dalam proses pencairannya, PT Pos Indonesia akan menghubungi para penerima melalui Kepala Desa masing-masing guna memastikan penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran. 

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli mengatakan, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan. (Joniful Bahri)

Dana Jadup Korban Banjir Bireuen Mulai Cair 6 April, Total Rp 22,1 Miliar

By On Kamis, April 02, 2026

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Dana bantuan jaminan hidup (Jadup) bagi korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen mulai dicairkan pada Senin, 06 April 2026, melalui PT Pos Indonesia. 

Pada tahap pertama, total dana yang disalurkan mencapai Rp 22.104.900.000, dengan jumlah penerima sebanyak 16.374 jiwa atau 4.759 Kepala Keluarga (KK). 

Setiap jiwa akan menerima bantuan sebesar Rp 15.000 per hari atau Rp 450.000 per bulan, yang diberikan untuk jangka waktu tiga bulan. 

Penyaluran dana tersebut akan diawali dengan penyerahan secara simbolis kepada 100 penerima oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., pada Jumat, 03 April 2026, pukul 15.00 WIB di Pendopo Bireuen. 

Kegiatan itu turut didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, Ismunandar, S.T., M.T. 

Juru Bicara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Muhajir Juli, Kamis, 02 April 2026 menyampaikan bahwa dana Jadup merupakan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. 

“Bantuan ini diberikan kepada korban banjir dan tanah longsor yang huniannya masuk kategori rusak ringan, sedang, hingga rusak berat atau hilang,” ujarnya. 

Ia menjelaskan, dalam proses pencairan, setiap penerima akan dihubungi oleh PT Pos Indonesia melalui kepala desa masing-masing untuk memastikan penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran. 

Pemerintah berharap bantuan jadup ini dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana di Kabupaten Bireuen. (Joniful Bahri)

Bupati Bireuen Lantik Delapan Pejabat Tinggi Pratama, Tekankan Integritas dan Kinerja Cepat

By On Kamis, April 02, 2026

Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T, melantik dan mengambil sumpah atau jabatan delapan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemkab Bireuen, di Oproom Kantor Pusat setempat, Kamis, 02 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T., resmi melantik dan mengambil sumpah atau janji jabatan delapan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Kamis, 02 April 2026. 

Prosesi pelantikan berlangsung di Oproom Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen. 

Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong, setelah melalui tahapan seleksi terbuka dan memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Rekomendasi itu tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor 05493/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 22 Januari 2026. 

Dalam arahannya, Bupati Mukhlis menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme. 

“Saya membutuhkan pimpinan perangkat daerah yang mampu bergerak cepat, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan daerah,” ujarnya. 

Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T, melantik dan mengambil sumpah atau jabatan delapan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemkab Bireuen, di Oproom Kantor Pusat setempat, Kamis, 02 April 2026. 

Adapun pejabat yang dilantik, yakni dr. Minar Mushari, Sp.S. sebagai Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen; Mohammad Amrullah, S.E., M.Si. sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; serta Doli Mardian, S.E., M.S.M. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana. 

Selanjutnya, Azhari, S.Sos. dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Munawar, S.K.M., M.Kes. sebagai Kepala Dinas Syariat Islam; Ir. Marwan, S.T., M.T. sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; serta Zamzami, S.Pd., M.M. sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. 

Bupati juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program kerja, menjaga loyalitas, serta menghadirkan inovasi di tengah berbagai keterbatasan. 

“Tidak ada ruang bagi sikap lamban, tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang, dan tidak ada kompromi terhadap pelanggaran integritas,” tegasnya. 

Ia menambahkan, kinerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala guna memastikan jalannya pemerintahan yang optimal. 

Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bireuen, para Kepala Perangkat Daerah, serta sejumlah undangan lainnya. 

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Bireuen diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (Joniful Bahri)

Kejari Bireuen Terima Pengembalian Kerugian Negara Rp 98,7 Juta dalam Kasus Dugaan Korupsi Baitul Mal

By On Selasa, Maret 31, 2026

Kejari Bireuen, Yarnes, S.H., M.H didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, M. Riko Ari Pratama, Inspektorat Bireuen serta BPKD saat penyerahan kerugian negara 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menerima pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 98,7 juta dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran zakat dan infak pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun 2024. 

Pengembalian tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, S.H., M.H didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, M. Riko Ari Pratama, bersama pihak Inspektorat Kabupaten Bireuen serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen. 

Penyerahan dilakukan di Kantor Kejari Bireuen pada Selasa, 31 Maret 2026. 

Dana yang dikembalikan tersebut merupakan hasil penghitungan audit investigasi Inspektorat Kabupaten Bireuen terhadap pengelolaan anggaran zakat dan infak pada Baitul Mal tahun 2024. 

Usai menerima pengembalian kerugian negara, Kejari Bireuen langsung menyerahkan dana tersebut kepada BPKD Kabupaten Bireuen untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah berjalan. 

Kajari Bireuen, Yarnes, S.H., M.H, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan keuangan negara agar berjalan secara transparan dan akuntabel, serta memastikan setiap penyimpangan dapat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Pihaknya juga mengimbau seluruh instansi pengelola anggaran publik agar meningkatkan tata kelola keuangan yang baik guna mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. (Joniful Bahri) 

Bantuan Stimulan Perumahan Tahap I di Bireuen Mulai Ditransfer, 868 Rekening Sudah Cair

By On Selasa, Maret 31, 2026

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen mulai menyalurkan bantuan stimulan perumahan Tahap I bagi korban banjir dan tanah longsor. 

Hingga 27 Maret 2026, sebanyak 868 rekening penerima telah menerima transfer dengan total Rp 18,12 miliar. 

Penyaluran bantuan tersebut merujuk pada Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/63 Tahun 2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Terdampak Bencana Tahap I, yang ditetapkan pada 18 Februari 2026. 

Bantuan ini sebelumnya telah diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, pada 03 Maret 2026. 

Saat ini, proses transfer terus berlangsung melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) pusat, yang juga membuka rekening bagi para penerima. 

Secara keseluruhan, jumlah penerima bantuan stimulan perumahan di Kabupaten Bireuen mencapai 4.347 Kepala Keluarga (KK). 

Rinciannya, sebanyak 2.954 KK masuk kategori rumah rusak ringan dengan total bantuan Rp44,31 miliar. 

Sementara itu, 1.393 KK lainnya menerima bantuan masing-masing Rp 30 juta dengan total Rp 41,79 miliar. 

Pemerintah menjadwalkan sosialisasi terkait mekanisme pencairan bantuan akan dilaksanakan pada minggu kedua April 2026. 

Sesuai ketentuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pencairan bantuan dilakukan dalam dua tahap, yakni 80 persen pada termin pertama dan 20 persen pada termin kedua. 

Seluruh dana wajib digunakan untuk perbaikan atau pembangunan rumah dan tidak diperbolehkan untuk keperluan lain. 

Untuk memastikan penggunaan bantuan tepat sasaran, Bupati Bireuen membentuk tim teknis yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI. 

Adapun mekanisme pencairan dimulai dari pemberitahuan kepada penerima dan pihak bank, penyusunan rencana kebutuhan material bersama tukang, hingga pembelian bahan bangunan secara mandiri oleh penerima di toko material. 

Selanjutnya, penerima melakukan pencairan dana di bank dengan membawa dokumen yang diperlukan, termasuk faktur pembelian. 

Dana tersebut kemudian ditransfer langsung ke rekening toko material serta digunakan untuk membayar upah tukang. 

Setelah proses pembangunan berjalan, penerima wajib mengumpulkan seluruh bukti transaksi untuk diverifikasi oleh tim teknis. Jika dinyatakan sesuai, maka pencairan tahap kedua dapat dilanjutkan. 

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli mengatakan bahwa proses transfer bantuan masih terus berlangsung dan diharapkan dapat segera menjangkau seluruh penerima. 

“Pemerintah memastikan proses penyaluran berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat segera memperbaiki rumah mereka pasca bencana,” ujarnya. 

Pemerintah mengimbau masyarakat penerima bantuan agar mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan serta tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mencoba mengintervensi proses pencairan dan penggunaan dana. (Joniful Bahri)

Ketua DPD Partai NasDem Bireuen, Yah Fud Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Samalanga

By On Jumat, Maret 27, 2026

Ketua DPD Partai NasDem Bireuen yang juga Wakil Ketua DPRA, Ir. H. Saifuddin Muhammad saat menyerahkan bantuan kepada warga yang rumahnya terbakar, di Gampong Matang Teungoh, Samalanga, Kamis, 26 Maret 2026 kemarin. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Guna meringankan beban korban bencana kebakaran, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Bireuen yang juga Wakil Ketua DPRA, Ir. H. Saifuddin Muhammad, turun langsung ke lokasi kebakaran di Dusun Kuta Kumbang, Gampong Matang Teungoh, Kemukiman Tanjongan, Kecamatan Samalanga, Kamis, 26 Maret 2026 kemarin. 

Politikus yang akrab disapa Ayah Fud itu menyerahkan bantuan berupa kebutuhan bahan pokok dan pakaian kepada warga terdampak. 

Kunjungan tersebut merupakan respons atas musibah kebakaran yang terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026 yang menghanguskan dua unit rumah milik Arifuddin (50) dan T. Reka Irnanda (32). 

Kendati tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa itu menyebabkan kerugian material yang cukup besar. 

Dalam kesempatan itu, Ayah Fud menyampaikan bahwa kehadirannya bersama jajaran Partai NasDem merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. 

Ketua DPD Partai NasDem Bireuen yang juga Wakil Ketua DPRA, Ir. H. Saifuddin Muhammad turun langsung ke titik lokasi rumah warga Samalanga yang terbakar, Kamis, 26 Maret 2026 kemarin.  

“Partai NasDem berkomitmen untuk selalu hadir bersama masyarakat dalam situasi apa pun, terutama saat mereka membutuhkan dukungan dan perhatian,” ujarnya. 

Ia menegaskan, Partai NasDem tidak hanya menjalankan fungsi politik, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. 

Menurutnya, bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban korban sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. 

“Kami berharap bantuan ini dapat membantu saudara-saudara kita yang sedang diuji. Tetap semangat dan tabah, semoga Allah SWT memberi kekuatan dan jalan terbaik,” kata Ayah Fud. 

Kehadiran Ayah Fud di lokasi kebakaran turut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat yang merasa terbantu dengan perhatian dan bantuan yang diberikan. (Joniful Bahri)

Pemkab Bireuen Tegaskan Penanganan Bencana Sesuai Prosedur, Persilakan Uji Lewat Class Action

By On Kamis, Maret 26, 2026

Juru Bicara Pemerintah Bireuen, Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menegaskan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah tersebut telah dilaksanakan sesuai tahapan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. 

Juru Bicara Pemerintah Bireuen, Muhajir Juli menyatakan, seluruh proses penanganan, mulai dari penetapan status darurat hingga masa transisi pemulihan, telah mengacu pada ketentuan yang berlaku. 

“Pemkab Bireuen tidak memiliki kewenangan untuk mengabaikan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sejak awal, seluruh proses dijalankan sesuai prosedur,” ujarnya. 

Hal tersebut, kata dia, dibuktikan dengan sejumlah Keputusan Bupati, di antaranya penetapan status keadaan darurat bencana banjir dan tanah longsor pada 2025, perpanjangan status darurat, hingga penetapan masa transisi darurat ke pemulihan yang berlangsung sejak 7 Januari hingga 6 April 2026. 

Menurut Muhajir, seluruh kebijakan tersebut merujuk pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 dan 22 Tahun 2008, serta aturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Qanun Daerah. 

Ia menambahkan, selama penanganan bencana, Pemkab Bireuen juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan tidak mengambil keputusan secara sepihak. 

Terkait tidak dibangunnya hunian sementara (Huntara), Muhajir menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah dengan masyarakat terdampak, bukan kebijakan sepihak pemerintah daerah. 

“Pembangunan Huntara memiliki sejumlah persyaratan, seperti harus berada di lahan yang sesuai, tidak berada di zona rawan bencana, serta mendapat persetujuan masyarakat. Dalam prosesnya, sebagian besar korban menolak ditempatkan di Huntara komunal maupun di luar desa,” jelasnya. 

Sebagai alternatif, lanjut dia, pemerintah memilih skema Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai bantuan stimulan bagi korban sembari menunggu pembangunan hunian tetap oleh pemerintah pusat. 

Muhajir juga menanggapi adanya wacana class action yang akan diajukan oleh sejumlah pihak terkait penanganan bencana. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati langkah hukum tersebut 

“Upaya hukum merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Pemerintah Bireuen tidak keberatan dan siap menghormati proses tersebut,” katanya. 

Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap terbuka dan berkomitmen menjalankan pemerintahan yang transparan serta berintegritas dalam percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. 

“Pemerintah akan terus bekerja keras sesuai ketentuan untuk memastikan pemulihan berjalan optimal bagi masyarakat terdampak,” ujar Muhajir. (Joniful Bahri)

HRD Apresiasi Polda Aceh, Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2026 Menurun

By On Kamis, Maret 26, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD).  

BANDA ACEH, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Aceh beserta jajaran atas kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. 

Hal tersebut disampaikan HRD kepada wartawan, Kamis, 26 Maret 2026. 

Ia menilai, pengamanan yang dilakukan Polda Aceh menunjukkan tren positif, ditandai dengan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan periode sebelumnya. 

“Pengamanan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah tahun ini berjalan sangat baik. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatnya kepuasan masyarakat,” ujar HRD. 

Meski demikian, ia tetap mengingatkan masyarakat agar tetap waspada selama perjalanan. 

HRD menekankan pentingnya memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, seperti rest area dan pos pelayanan, untuk menjaga kondisi fisik tetap prima saat berkendara. 

Menurutnya, capaian tersebut menjadi hal yang signifikan, mengingat Aceh sebelumnya dilanda bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. 

“Secara umum situasi tetap aman dan kondusif. Arus lalu lintas, termasuk di kawasan Jembatan Kutablang Bireuen dan daerah terdampak banjir, terpantau lancar,” ujarnya. 

HRD yang juga Ketua DPW PKB Aceh menyatakan bangga atas dedikasi seluruh personel kepolisian di lapangan. 

Ia menilai kerja keras aparat telah memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam merayakan Idul Fitri.

“Suasana Lebaran di Aceh tahun ini dapat dirasakan dengan aman dan nyaman oleh seluruh masyarakat,” tutupnya. (Joniful Bahri)

Ketua Gerbang Tani Bireuen Nilai Penanganan Pasca Bencana Lambat, Petani dan Nelayan Terdampak Parah

By On Rabu, Maret 25, 2026

Pemkab Bireuen dinilai lambat dalam menangani dampak bencana, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Ketua Gerakan Kebangkitan Petani (Gerbang Tani) Kabupaten Bireuen, Sunazardi atau yang akrab disapa Tengku Dan, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen berjalan lambat dalam menangani dampak bencana, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan. 

Dalam siaran pers yang diterima, Rabu, 25 Maret 2026,Sunazardi menyampaikan bahwa kondisi di lapangan saat ini sangat memprihatinkan. Petani sawah dan pelaku perikanan darat disebut sebagai kelompok yang paling terdampak akibat belum maksimalnya penanganan pasca bencana. 

“Hampir di seluruh wilayah terdampak, masyarakat sudah tidak bisa lagi turun ke sawah maupun ke tambak. Kondisinya sangat sulit,” ujar Sunazardi. 

Ia menjelaskan, banyak lahan pertanian dan tambak milik warga tertimbun lumpur tebal pasca bencana, sehingga tidak dapat digunakan untuk aktivitas produksi. 

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penanganan cepat dan terukur dari pemerintah daerah. 

“Lahan sawah dan tambak saat ini tertutup lumpur padat. Pemerintah harus segera melakukan normalisasi dan pengerukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas,” tegasnya. 

Sunazardi juga memperingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan serius, dampaknya akan semakin luas. Selain kehilangan mata pencaharian, masyarakat juga berpotensi menghadapi krisis ekonomi hingga ancaman kelaparan. 

“Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat akan kehilangan pekerjaan. Ancaman kelaparan sudah di depan mata,” katanya. 

Ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam merespons kondisi darurat yang dialami masyarakat. 

Menurutnya, situasi saat ini membutuhkan langkah cepat dan konkret, bukan sekadar menunggu tanpa aksi nyata. 

“Masyarakat sudah sangat menderita. Pemerintah harus turun langsung dan bergerak cepat, jangan berpangku tangan. Keresahan masyarakat sudah semakin meningkat,” ujarnya. 

Selain itu, Sunazardi juga mengingatkan Bupati Bireuen agar tidak mencari kesalahan pihak lain di tengah kondisi masyarakat yang masih terdampak bencana banjir dan tanah longsor. 

Ia menilai, hingga saat ini belum ada kepastian yang jelas bagi para pengungsi yang masih tinggal di tenda. 

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa sebagai pemimpin daerah, Bupati harus bertanggung jawab penuh terhadap penanganan masyarakat korban bencana. 

Gerbang Tani berharap Pemkab Bireuen segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. (Joniful Bahri)