Lebong Bengkulu, KabarViral79.Com - Dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan, (DPUPRDP) bidang sumber daya air, kegiatan pembangunan jaringan irigasi permukaan dan pembangunan peningkatan jaringan irigasi lokasi air mengayau kiri (DAK) Kabupaten Lebong volume satu paket, Kamis 19/9/2024.
Nilai pekerjaan Rp,1.258.727.000 ( satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah ), nomor kontrak, 824/05/610/SPK/lV/2024.tanggal 01 April 2024, waktu pelaksanaan 180 hari.
Pelaksanaan kegiatan CV EMPAT PUTRA SUMATERA, konsultan pengawas CV PALEMO KONSULTAN. Tahun ANGGARAN 2024.
Diduga menggunakan material tidak berizin alias NO IUP, dan diduga mencuri material kawasan hutan lindung TNKS dibawah kaki bukit barisan kabupaten Lebong. Lingkungan kegiatan pembangunan jaringan irigasiAir mengayau kiri (DAK) Kabupaten Lebong dengan demikian bagaimana cara menghitung pajak maupun pelaporan SPJ kegiatan jaringan irigasi tersebut.
Saudara berinisial AD saat jumpa awak media di lokasi menjelaskan bahwa pihak perusahaan CV EMPAT PUTRA menggunakan material dilokasi ini, dia juga menambah kan, “saya tau pihak perusahaan yang dimaksud dengan mudah mengambil batu dan pasir di sungai air mengayau kita tau ini. di kawasan hutan lindung air mengayau kiri, di bawah kaki bukit barisan yang berada di lokasi air mengayau kiri Lebong,” katanya ke awak media.
Kegiatan jaringan irigasi air mengayau kiri diduga tidak sesuai spesifikasi teknis maupun perencanaan awal, bagaimana tidak terlihat dari pekerjaan asal jadi dan kurangnya pengawasan dari pihak terkait seolah olah kegiatan tersebut sengaja dilancarkan pihak pengawasan CV PALEMO KONSULTAN,” katanya ke awak media.
“Entah Negeri ini aparat penegak hukumnya masih berada pada barisan terdepan menjaga keberlangsungan tatanan hukum, Atau ada unsur kesengajaan melakukan pembiaran terhadap pelaku pelanggaran hukum yang nyata di depan mata,” ungkapnya.
Konsultan adalah mereka yang bertugas dalam memberikan opini, saran, nasihat, dan solusi atas masalah yang dialami oleh kliennya, baik itu perusahaan, organisasi, ataupun perorangan.
Konsultan Pengawas bertugas dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana tugas pengawasan yang dilimpahkan oleh Penanggung Jawab Kegiatan (PPK Fisik) dan harus mengendalikan pekerjaan.
Konsultan merupakan orang yang ahli dengan tugas memberi petunjuk, pertimbangan, atau nasihat dalam suatu kegiatan bisnis, penelitian, dan sebagainya.
Konsultan proyek sendiri merupakan suatu badan usaha atau perorangan yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan proyek dan memastikan kualitas proyek berjalan sesuai dengan perencanaan serta selesai tepat waktu.
Jangan sampai Dana negara diambil hutan tetap rusak tentang kerusakan Hutan di Lebong Khusus nya, “Dana Negara digunakan, tetapi kerusakan Hutan tetap terjadi, nanti juga kita minta aparat penegak Hukum mengusut Penggunaan Anggaran (Dana) Pengawasan Penjagaan Hutan, Kodim juga harus bertindak jika ada anggota yang terlibat dalam ilegal Logging Perambahan Hutan.
Tiga ketentuan karena kejahatan dilakukan dengan sengaja. Pertama, Pasal 68 RUU SDA menegaskan bahwa setiap orang tidak boleh dengan sengaja: a. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai, kerusakan sumber air dan prasarananya, dan/atau pencemaran air ; b. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air. Bila hal di atas dilanggar, maka orang tersebut dipidana dengan paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 5 miliar dan maksimal Rp 15 miliar.
Kedua, Pasal 69 menyatakan jenis pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja: a. Mengganggu upaya pengawetan air; b. Menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum di sekitarnya; c. Melakukan pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; atau d. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana Sumber Daya Air. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp 2,5 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
Demikian bunyi Pasal tersebut.
Ketiga, ketentuan Pasal 70 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja: a. Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ; b. Menyewakan atau memindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha; atau c. Melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar,” demikian bunyi pasal tersebut, dilansir kliklegal.com
Mengaju kepada peraturan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS),UU 37 tentang tentang Konservasi Tanah dan Air untuk melestarikan tanah dan air dan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Hingga berita ini tayangkan semua pihak yang terkait kegiatan tersebut tidak dapat hubungi atau di konfirmasi kan.
( red/tim)
