-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kajari Bireuen Resmikan Klinik Pelayanan Hukum Gratis bagi Masyarakat

By On Senin, Januari 20, 2025

Kajari Bireuen, Munawal Hadi, SH, MH resmikan Klinik pelayanan hukum gratis guna meningkatkan layanan kepada masyarakat Kabupaten setempat, di Kantor Kejari setempat, Senin, 20 Januari 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Kepala Kejaksaan (Kajari) Bireuen meresmikan Klinik pelayanan hukum gratis guna meningkatkan layanan kepada masyarakat Kabupaten setempat, Senin, 20 Januari 2025.

Klinik pelayanan hukum yang diresmikan tersebut merupakan inisiasi dari Kajari Bireuen, Munawal Hadi SH MH menyikapi banyaknya permasalahan hukum yang terjadi di Kabupaten Bireuen selama ini, terutama pengelolaan dana desa dan dana eks PNPM Mandiri Pedesaan.

Kajari Bireuen, Munawal Hadi kepada wartawan menyebutkan, dengan kehadiran Klinik Hukum ini nantinya dapat membantu masyarakat di Kabupaten Bireuen, baik menyangkut untuk berkonsultasi dengan Jaksa Pengacara Negara. 

Nantinya, kata Munawal Hadi, masyarakat akan mendapat solusi terbaik, apabila ada permasalahan hukum secara profesional dan layanan yang diberikan oleh petugas Kejaksaan Negeri Bireuen dan Klinik ini tidak dipungut biaya apapun. 

“Kita berharap dengan adanya Klinik Hukum ini, pihak organisasi perangkat daerah dan perangkat desa jangan sungkan untuk berkonsultasi masalah hukum untuk mencari penyelesain permasalahan hukum yang dialami,” katanya. 

Hal ini selaras dengan tugas Jaksa Pengacara Negara tersebut yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan TUN.

Tujuan utama untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Menurut Munawal, ada beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, di antaranya masalah pertanahan, utang piutang, hukum waris, pernikahan atau perceraian, pembubaran perusahaan, pidana, dana desa, dana eks PNPM mandiri pedesaan dan pesoalan lainnya.

Selain untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan konsultasi hukum secara gratis, melalui program ini diharapkan dapat menunjang kinerja jajaran Kejaksaan dalam menghasilkan data akurat berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Dengan adanya Klinik pelayanan hukum tersebut dapat mewujudkan Reformasi Birokrasi pada Kejaksaan Negeri Bireuen dengan menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik,” sebut Kajari Bireuen itu. (Joniful Bahri)

Dana BOS dan BOSDA Diduga Disalahgunakan, Badak Bersatu Tuntut Transparansi!

By On Senin, Januari 20, 2025



Serang, KabarViral79.Com – Koalisi Barisan Depan Anti Koruptor Bersatu (Badak Bersatu) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten. Dipimpin oleh Adi Muhdi selaku Koordinator Lapangan (Korlap), Puluhan massa berkumpul untuk menuntut penyelesaian dugaan kasus korupsi dan penyimpangan di tubuh Dindikbud yang dinilai telah mencoreng dunia pendidikan di Provinsi Banten, Senin (22 Januari 2025).

Dalam orasinya yang lantang, Adi Muhdi menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan atas ketidakadilan dan sikap apatis pemerintah terhadap berbagai persoalan pendidikan. “Kami tidak akan diam! Dunia pendidikan di Banten telah dijadikan ladang korupsi oleh segelintir oknum. Kami datang untuk memastikan mereka bertanggung jawab atas kerusakan yang telah terjadi!” tegasnya.

Aksi jilid 2 ini juga membawa temuan baru yang semakin menguatkan dugaan penyimpangan di Dindikbud. Adi Muhdi mengungkapkan beberapa kasus yang menjadi fokus mereka:

1. Praktik Jual Beli Jabatan

Dugaan adanya transaksi dalam pengangkatan 23 kepala sekolah yang tidak memenuhi rekomendasi dari Kementerian Pendidikan semakin mencuat. “Guru yang berprestasi justru disingkirkan, sementara yang punya ‘uang pelicin’ mendapat jabatan!” seru Adi Muhdi.

2. Penyalahgunaan Dana BOS dan BOSDA

Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar malah disalahgunakan. “Kemana uang itu? Kesejahteraan guru dan fasilitas siswa masih jauh dari kata layak!” tambahnya.

3. Mark-Up Proyek Fasilitas Sekolah

Proyek pembangunan fasilitas SMK di Kota Serang dengan anggaran Rp1,3 miliar diduga dimark-up oleh oknum tertentu. Selain itu, pengawasan proyek dianggap tidak transparan.

4. Pungutan Liar di Sekolah

Orang tua siswa terus dibebani biaya tidak wajar, termasuk dalam kegiatan seperti study tour. “Sudah ada BOS dan BOSDA, tapi pungutan masih berjalan. Ini penghinaan terhadap kepercayaan masyarakat!” ujar Adi.

Dalam aksi ini, massa mendesak PJ Gubernur Banten untuk segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan jika tidak mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, mereka meminta Kejaksaan Tinggi Banten turun tangan menyelidiki temuan mereka.

“Kami ingin bukti nyata! Tindak tegas semua yang terlibat tanpa pandang bulu. Jika tidak, kami akan menggelar aksi yang lebih besar!” ancam Adi Muhdi.

Adi Muhdi juga menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya sekadar protes, melainkan upaya untuk menyelamatkan dunia pendidikan Banten. “Kami tidak ingin generasi muda Banten dirusak oleh sistem yang korup. Pendidikan adalah kunci masa depan, dan kami akan terus berjuang hingga keadilan ditegakkan!” tutupnya.

Aksi yang berlangsung damai ini tetap diwarnai semangat tinggi dari para peserta. Mereka berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga pemerintah dan aparat hukum menunjukkan tindakan nyata untuk membersihkan Dindikbud dari korupsi.

Hujan Deras, Tiga Kecamatan di Jember Terendam Banjir

By On Senin, Januari 20, 2025


JEMBER, KabarViral79.Com – Akibat hujan deras, tiga Kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim), terendam, pada Minggu, 19 Januari 2025.

Tiga kecamatan itu, yaitu Kecamatan Sumbersari, Kaliwates, dan Rambipuji. Bahkan, satu mobil hanyut karena terbawa arus banjir genangan di depan kampus Universitas Terbuka.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, Widodo Julianto mengatakan, hujan deras mengguyur Jember sejak pukul 12.30 WIB.

“Air meluap ke permukiman warga serta menyebabkan kemacetan pada akses jalan,” kata Widodo.

Menurutnya, penyebab meluapnya air yaitu penyempitan selokan yang disebabkan oleh material tanah atau sampah serta banyaknya saluran yang tertutup bangunan.

“Banjir terjadi di Jalan Kaliurang, 25 rumah warga terendam dengan ketinggian hingga 40 cm,” kata dia.

Selain itu, banjir luapan berdampak ke jalan dengan ketinggian hingga 60 cm, banyak sepeda motor yang mati, dan satu mobil terseret arus. Banjir juga terjadi di Perumahan Mastrip. Di sana, 30 rumah warga tergenang dengan ketinggian antara 10 sampai 30 cm.

Lalu, di Kecamatan Kaliwates, banjir juga merendam 50 rumah milik warga Lingkungan Krajan, Kelurahan Mangli. Kemudian, 14 rumah milik warga Lingkungan Condro, Kelurahan Kepatihan, dengan ketinggian air hingga 60 cm. Banjir juga melanda Dusun Dukusiah, Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji.

“Ada 41 KK yang terdampak banjir dengan ketinggian air hingga 40 cm. Banjir luapan juga menggenangi jalan hingga ketinggian 70 sampai 100 cm,” ujarnya. 

Widodo mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyedotan air di sejumlah rumah warga yang tergenang air.

“Air sudah mulai surut di beberapa titik. Warga mulai membersihkan rumahnya,” ujarnya. (*/red)

Soal Pagar Laut di Tangerang, Menteri KKP Minta Jangan Dibongkar!

By On Senin, Januari 20, 2025

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar laut misterius yang terpasang sepanjang 30,16 kilometer di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, jangan dibongkar dulu. 

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk memudahkan proses penyelidikan.

“Kalau nyabut gampang, seperti kemarin saya mendengar ada pembongkaran dari insitusi Angkatan Laut (AL), seharusnya itu barang bukti, setelah dari hukum sudah terdeteksi terbukti baru bisa dibongkar,” ujarnya usai kegiatan pembersihan sampah plastik di Kawasan Pantai Kedonganan, Kuta, Badung, Bali, Minggu, 19 Januari 2025.

Saat ini, kata dia, KKP tengah menyelidiki pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer tersebut dengan memanggil sejumlah nelayan yang diduga terlibat.

Menurutnya, belum diketahui siapa yang memasang pagar laut yang sangat ilegal itu.

“Belum diketahui siapa yang pasang, kita sedang penyelidikan,” ujar Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Kendati KKP mengakui mendapat informasi adanya perkumpulan nelayan yang mengaku memasang pagar bambu. Namun, sudah beberapa kali dipanggil Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, tapi perkumpulan nelayan tersebut tidak kunjung memenuhi panggilan.

Pernyataan Menteri KKP bertolak belakang dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya memerintahkan untuk membongkar pagar tersebut.

Bahkan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, pembongkaran terus dilanjutkan.

“Lanjut (pembongkaran). Sudah perintah Presiden,” kata Agus Subianto kepada awak media, Minggu, 19 Januari 2025. (*/red)

Pj Gubernur Damenta Sebut Pelestarian Budaya Perlu Kolaborasi Semua Pihak

By On Senin, Januari 20, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Pelestarian kebudayaan membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak. Menumbuh kembangkan dan mengedukasi kepada generasi muda.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten A Damenta kepada wartawan usai mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Kebudayaan (Menbud) Republik Indonesia (RI), Fadli Zon, di Kawasan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Minggu, 19 Januari 2025.

“Kami menyadari pelestarian budaya tidak hanya sinergi pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga membutuhkan sinergi stakeholder terkait,” ujarnya.

“Kita akan kolaborasi dengan seluruh penggiat kesenian, kebudayaan, sejarawan, dan akademisi yang ada di Provinsi Banten agar kita tidak kehilangan kaidah lokalnya,” sambungnya.

Menurut Damenta, kunjungan Menteri Kebudayaan ini diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya pelestarian budaya.

“Poin utama kunjungan kerja ini menjadi motivasi kami, untuk lebih kuat lagi merawat budaya dan sejarah yang ditinggalkan agar lebih lestari,” katanya.

Sementara itu, Menbud Fadli Zon mengatakan, kebudayaan merupakan aset yang penting, terlebih kebudayaan yang ada di Indonesia sangat luar biasa.

“Tadi kita sudah lihat, bagaimana kekayaan dari peninggalan-peninggalan warisan budaya masa lalu yang ada di Situs Banten Lama,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Fadli Zon beserta rombongan berkunjung ke Benteng Speelwijk, Keraton Kaibon, Keraton Surosowan, Masjid Agung Banten dan Museum Kepurbakalaan Banten Lama.

“Ini menunjukan, bahwa setiap daerah kita memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk di Provinsi Banten. Peninggalan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tidak cukup hanya dilestarikan dan dilindungi, tetapi setelah dilindungi itu dapat dikembangkan, dimanfaatkan dan juga dibina,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Fadli Zon meresmikan Revitalisasi Museum Kepurbakalaan Banten Lama Kementerian Kebudayaan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII. (*/red)

Presiden Prabowo Sebut Ormas MKGR Bisa Jadi Mitra Strategis Pemerintah

By On Senin, Januari 20, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto meyebut Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) akan menjadi mitra strategis pemerintah. 

Hal itu disampaikan Prabowo melalui keterangan video yang ditayangkan pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Ormas MKGR di Jakarta Pusat, Sabtu malam, 18 Januari 2025.

Meskipun diundang untuk hadir dalam acara puncak HUT MKGR, Prabowo tidak dapat hadir secara langsung dan mengirimkan ucapan melalui video.

Prabowo juga mengajak Ormas MKGR untuk bersatu dalam upaya menghilangkan kemiskinan di Indonesia.

“Ini adalah salah satu cita-cita MKGR dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan dirgahayu MKGR. Jaya selalu berjuang terus untuk merah putih,” ujarnya.

Prabowo juga menekankan, MKGR merupakan simbol Pancasila, persatuan, gotong-royong, dan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara.

Ia mengatakan, perjalanan MKGR selama 65 tahun adalah bukti ketangguhan, semangat, dan pengabdian dalam memperjuangkan keadilan dan kebijakan rakyat serta membela ideologi negara, Pancasila.

“MKGR lahir di saat negara sedang dalam pertarungan antara ideologi dan MKGR setia kepada Pancasila,” ujarnya.

Sebelumnya, Ormas MKGR juga menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh Ketua Penyelenggara Rakernas Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) dan HUT MKGR ke-65, Soedeson Tandra, di Jakarta pada hari yang sama.

“Ormas MKGR sebagai pendiri dari Partai Golkar juga mendukung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sampai masa akhir jabatan selesai,” ujar Tandra.

Selain itu, Ormas MKGR juga memberikan dukungan terhadap program Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, MKGR memiliki peran strategis dalam mendukung agenda politik dan kebijakan yang diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Kami mendukung segala program kerja Pak Bahlil hingga masa jabatannya selesai, baik sebagai Ketua Umum Partai Golkar maupun sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” kata Tandra. (*/red)

Seorang Janda Beranak Tiga di Desa Cimandiri Harus Tinggal di Tenda Posko Bencana Akibat Dampak Terjadinya Pergerakan Tanah

By On Minggu, Desember 08, 2024

 

Misnah janda tiga anak bersama ketua LPM Desa Cimandiri saat melihat rumahnya terdampak bencana di Kampung Srimanik Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Banten

Lebak, KabarViral79.Com - Sangat menyedihkan, Misnah (42) tahun seorang Janda beranak tiga warga Kampung Srimanik, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Banten, harus tinggal di tenda posko bencana karena rumah yang ia tempati sudah nyaris roboh akibat terjadinya bencana pergerakan tanah.

Pasalnya hal ini diungkapkan Misnah kepada awak media di tenda bencana yang sekarang ia tempati tepatnya di Kampung Srimanik, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, bahwa ia memohon kepada dinas terkait agar dapat membantu dirinya dan tiga anak-anak bisa punya tempat tinggal kembali, Minggu (08 Desember 2024).

“Saya hidup hanya seorang diri dan mengasuh dan membiayai ke tiga anak saya, dan setelah terjadi bencana rumah saya tidak bisa ditempati akibat mengalami kerusakan karena pergerakan tanah sehingga saat ini saya bersama anak-anak saya tinggal di tenda posko bencana,” kata Misnah.

Misnah menuturkan bahwa saat ini dirinya tidak punya tempat tinggal lagi lantaran rumah yang ditempatinya sudah miring akibat terjadinya bencana pergerakan tanah beberapa waktu lalu.

Selain itu, Janda beranak tiga ini pun menerangkan bahwa dirinya juga orang yang sudah tidak mampu dan sudah tidak punya bapak kandungan karena sudah meninggal dunia.

Misnah bersama anak perempuannya saat menempati tenda posko bencana Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Banten


“Saya orang susah pak, katanya kepada awak media ini, bapak saya juga telah tiada meninggal dunia dan saya juga tidak punya Kaka laki-laki, kemana lagi saya harus mengadu dan membiayai anak-anak saya,” terang Misnah sambil berlinang mengeluarkan air mata.

Ia juga menambahkan bahwa ke tiga anaknya itu yang pertama udah ga sekolah dan yang ke dua anak laki-laki duduk di kelas VI SD, dan anak yang ke tiga perempuan baru duduk di kelas II SD.

Untuk itu kata Misnah, saya berharap kepada pemerintah agar saya bersama anak-anak saya bisa mempunyai tempat tinggal lagi seperti biasanya. Dan saat ini saya benar-benar bingung, harus bagaimana lagi sementara rumah yang kami tempati juga tanah nya milik orang lain,” ujarnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cimandiri Wahyudi menuturkan pihaknya merasa prihatin kepada Misnah seorang janda beranak tiga ini yang rumahnya rusak dan posisi badan bangunan rumahnya telah miring akibat terjadinya pergerakan.

“Saya sangat prihatin melihat Ibu Misnah yang mana saat ini harus tinggal sementara di tenda posko bencana akibat kena dampak pergerakan tanah, sehingga rumahnya tidak bisa ditempati akibat rusak dan miring,” kata Wahyudi.

Dan saya juga memohon kepada pemerintah terkait, untuk mencari solusi agar ibu Misnah bisa punya tempat tinggal yang baru lantaran kata ia, sekarang rumah ibu Misnah ini harus tinggal di tempat tenda,” pungkasnya.

(Cup/Uday)