-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Berhenti di Sepadan Jalan Panimbang-Munjul, Kakek Kritis, Cucu Tewas di Puskesmas Angsana

By On Jumat, Januari 17, 2025

 


Pandeglang, KabarViral79.Com - Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan provinsi Banten, jalur Panimbang-Munjul, tepatnya di Kampung Babakan Karet, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Insiden ini melibatkan pengendara roda dua yang kini dalam kondisi kritis.

Peristiwa terjadi pada Kamis, 16 Januari 2024, sekitar pukul 20:35 WIB. Kendaraan roda dua yang dikendarai seorang pria berinisial M bersama anak dan cucunya menabrak bagian belakang sebuah dump truck yang terparkir di sepadan jalan.

Menurut informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, M bersama keluarga yang berasal dari Kampung Taraju sedang menuju Desa Karyasari, Kecamatan Sukaresmi. Naas, motor mereka menghantam bagian belakang dump truck yang sedang diparkir.

Menurut keterangan saksi mata yang enggan disebutkan namanya, kecelakaan ini mengakibatkan pengendara roda dua kritis dan segera dilarikan ke RSUD Banten. Sang cucu, yang turut menjadi korban dalam kejadian ini, dinyatakan meninggal dunia setelah sempat dirawat di Puskesmas Angsana.

Sementara itu, anak M yang merupakan ibu dari korban meninggal dunia, kini masih mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Perdana.

Supir dump truck berinisial H, warga Desa Cipinang, Kecamatan Angsana, yang saat itu membawa batu untuk proyek berskala nasional Tol Serang-Panimbang, telah diamankan oleh pihak kepolisian. Kendaraan tersebut awalnya ditahan di Polsek Angsana sebelum dipindahkan ke Polres Pandeglang untuk penyelidikan lebih lanjut.

Media masih berusaha mendapatkan keterangan resmi dari pihak Lakalantas Polres Pandeglang, keluarga korban, dan supir dump truck terkait insiden ini.

(Yockhie87)

Diduga Langgar UU Desa, Kepala Desa Umbulan Bungkam Soal Pasutri Menjabat Disatu Lembaga Pemerintah

By On Senin, Januari 13, 2025

 


‎Pandeglang - KabarViral79.com - Perangkat Desa (Prades) merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa, Perangkat desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan

‎

‎Adanya perubahan Undang-undang Desa, dimana Perubahan Undang - Undang (UU) Desa diwujudkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU ini diundangkan pada 25 April 2024

‎

‎Sedangkan dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, disitu dijelaskan adanya larangan Pasangan suami istri (pasutri) agar tidak boleh menjabat di satu lembaga penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di perangkat desa, Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 Huruf F

‎

‎Sementara, dalam UU Desa hasil perubahan yang sudah diundangkan pada tanggal 25 April 2024, disitu hanya dijabarkan tentang Masa jabatan kepala desa yang diperpanjang menjadi 8 tahun, dengan maksimal dua periode,

‎

‎Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan Pasal 5A terkait pemberian dana konservasi dan/atau rehabilitasi, Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah juga tentang Anggota Permusyawaratan Desa (BPD) berhak mendapatkan tunjangan purnatugas 1 kali diakhir masa jabatan

‎

‎Dalam UU Desa hasil perubahan tidak ada yang dirubah soal adanya pasangan suami istri yang menjadi perangkat desa atau menjabat disatu lembaga pemerintah

‎

‎Hal tersebut berbeda dengan Pemerintah Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, yang diduga adanya pasangan suami istri di lembaga pemerintah khususnya di Pemerintah Desa Umbulan, Dimana sang Suami diduga menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dan sang istri menjabat sebagai kepala dusun

‎

‎Adanya dugaan tersebut, media mencoba untuk menanyakan langsung kepada Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Umbulan, terkait adanya dugaan tersebut, namun kepala desa hingga saat ini, tanggal 13 Januari 2025 belum mendapatkan keterangan resmi,

‎

‎Sementara, awak media mencoba komunikasi dengan hal adanya dugaan tersebut dari tanggal 27 Desember 2024, hingga sekarang Kepala Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik tutup mulut bahkan seakan adanya dugaan pembiaran yang melanggar UU Desa (Yockhie87)

Pj Gubernur Al Muktabar Kunjungi Warga Terdampak Banjir di Pagelaran

By On Minggu, Desember 08, 2024


PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengunjungi warga terdampak banjir akibat meluapnya aliran Sungai Cilemer di Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu, 07 Desember 2024.

Dalam kunjungan itu, Al Muktabar juga meninjau pelayanan dapur umum dan kesehatan bagi korban banjir di gedung sekolah dasar. Dia juga mengajak warga masyarakat untuk waspadai perubahan cuaca.

Al Muktabar menegaskan, Pemprov Banten terus intensifkan penyaluran bantuan kepada para korban banjir.

“Saya memantau terus detail pelaporan oleh BPBD Provinsi Banten maupun BPBD Kabupaten dan Kota. Hal-hal yang bisa dideploy (terapkan-red) di sana sebagai sebuah bantuan sudah dilaksanakan,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Al Muktabar, akan memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi apabila diperlukan. Sesuai perkembangan keadaan lingkungan masing-masing.

“Kita menginventaris itu,” ucapnya. (*/red)

Anggota DPRD Banten, Kader Presiden RI Prabowo Subianto Salurkan Baksos Kepada Korban Banjir di Pandeglang

By On Jumat, Desember 06, 2024

 


Pandeglang, KabarViral79.Com – Curah hujan tinggi di beberapa hari terakhir ini mengakibatkan volume air meningkat, akibatnya beberapa desa di kabupaten Pandeglang mengalami banjir khususnya di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sukaresmi.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten, H. Roni Mitra menyampaikan turut prihatin atas bencana banjir yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Pandeglang.

“Saya turun langsung untuk meninjau kondisi dan keadaan masyarakat yang terdampak oleh bencana kali ini,” ujar H.Roni anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Gerindra kepada para awak media, Kamis (5/12/2024).

“Dan juga saya sampai kepada seluruh masyarakat, mohon untuk tetap waspada dengan keadaan curah hujan yang tinggi, kita berharap dan berdoa bersama-sama semoga banjir ini segera surut,” sambungnya.

Dengan adanya batuan tersebut masyarakat yang terkena banjir berterima kasih dengan adanya anggota DPRD Banten dari daerah pemilihan Kabupaten Pandeglang yang langsung datang ke lokasi banjir.

“Alhamdulillah dengan datang bantuan dengan rasa kepedulian, kami merasa terbantu dengan datangnya dari anggota dewan dari DPRD Banten Partai Gerindra,” ucap Masitoh warga yang terkena dampak musibah banjir di Kabupaten Pandeglang.

(Red)

GEMPITA Dorong Pemda agar ambil Langkah Konkret Atasi Banjir 13 Kecamatan di Pandeglang

By On Kamis, Desember 05, 2024

 


Pandeglang, KabarViral79.Com - Korwil GEMPITA Banten (Agus Rustandi, ST) mendesak Pemerintah Daerah Pandeglang Provinsi Banten (Pemda) untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah banjir yang melanda di 13 kecamatan khususnya di Kabupaten Pandeglang.

Banjir yang melanda 13 kecamatan dengan ketinggian rata-rata -+ 1 meter akibat hujan deras selama empat hari terakhir ini diantaranya melanda : kecamatan Saketi, Cisata, Pulosari, Labuan, Sukaresmi, Patia, Sobang, Cikesik, Munjul, dan Sindangresmi. (Kamis,05/12/24).

Akibat banjir tersebut, para petani pun mengeluh karena padi yang baru di tanam hanyut terbawa arus dan terendah banjir.

Bukan hanya petani padi saja tapi petani-petani lain pun mengalami hal yang sama, termasuk petani Cabai, Timun, Kacang panjang, dan Bawang merah.

Menurutnya, banjir yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten Pandeglang telah berdampak signifikan pada aktivitas masyarakat, infrastruktur, dan sektor ekonomi.

Agus menegaskan bahwa penanganan banjir harus menjadi prioritas utama, terutama di daerah-daerah yang setiap tahunnya terdampak parah. Ia menyarankan Pemerintah Daerah maupun Provinsi untuk segera menyusun rencana jangka panjang, seperti pembangunan sistem drainase yang memadai di perkotaan, serta program penghijauan di daerah aliran sungai (DAS).

“Banjir ini bukan hanya soal fenomena alam, tetapi juga karena kurangnya pengelolaan lingkungan yang baik, sehingga Pemda harus proaktif, baik dengan anggaran yang ada maupun dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat,” ujar Agus.

Ia juga mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana banjir dan peningkatan kesadaran lingkungan. Selain itu Agus meminta agar Pemda bisa mendistribusikan bantuan bagi warga terdampak banjir agar bisa berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Jangan hanya fokus pada penanganan saat banjir terjadi. Kita harus pikirkan solusi preventif agar permasalahan ini tidak terus berulang setiap tahun,” tambah Agus.

Agus juga berharap semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, dapat berkolaborasi untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi ancaman banjir di Kabupaten Pandeglang provinsi Banten khususnya selama musim penghujan.

Lebih lanjut ia memintanya Pemda untuk segera mengambil langkah-langkah penanganan jangka pendek terhadap banjir yang melanda beberapa wilayah di provinsi Banten. Banjir yang dipicu oleh intensitas hujan tinggi ini telah menyebabkan sejumlah kawasan terendam, mengganggu aktivitas warga, dan mengancam keselamatan serta kesehatan masyarakat.

Korwil GEMPITA Banten ini berharap pemerintah Daerah dapat segera merespons dengan langkah-langkah nyata untuk mengurangi dampak banjir pada masyarakat.

“Banjir ini tidak hanya berdampak pada kerugian materi, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesejahteraan warga. Penanganan yang cepat dan tepat harus menjadi prioritas,” Tutupnya.

(Red)

Selesaikan PTSL Tahun 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Juga Sudah Menyiapkan Rencana Aksi Tahun 2025

By On Selasa, November 26, 2024

 


Pandeglang, KabarViral79.Com – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, 3 (tiga) kantor pertanahan di Provinsi Banten telah menyelesaikan target sertifikasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2024.

“Bukan hanya sertifikasi PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang juga telah menuntaskan sertifikasi BMN (Barang Milik Negara-red) sebanyak 7 bidang, sertifikasi Lintas Sektor sebanyak 300 bidang, Peta Bidang Tanah kegiatan PTSL seluas 10.158 hektar, menjaga kinerja 7 layanan prioritas tetap hijau pekat dan kami sudah menyiapkan juga rencana aksi untuk 2025,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Arinaldi, dalam Acara Tasyakuran Capaian Kinerja di Aula Kantah Kabupaten Pandeglang, Selasa (26/11/2024)

Arinaldi mengatakan kerja sama tim, sinkronisasi data, dan upaya percepatan dengan mengerahkan sumber daya yang ada membuat Kantah Kabupaten Pandeglang bisa berada di rangking atas di Provinsi Banten.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi jajaran Kepala Kantor Pertanahan beserta Tim Ajudikasi PTSL Kantah Kabupaten Pandeglang yang telah merampungkan targetnya, “Bukan hanya mengalir tapi berjalan dan berlari itu tidak mudah, perlu tangan-tangan besi dan komitmen yang kuat dari puncuk pimpinan dan jajaran,” ujarnya.

“Dengan taglinenya PanBers Progresif memiliki makna berubah terus, menjadi baik terus, setiap hari harus ada perubahan-perubahan yang mengarah ke kebaikan,” tandasnya.

Kantah Kabupaten Pandeglang tahun 2023 merampungkan sertifikasi PTSL sebanyak 7.500 Sertifikat Hak atas Tanah (SHAT), pada minggu kedua bulan September 2024 Kantah Kabupaten Pandeglang telah menyelesaikan sertifikasi PTSL Tahun Anggaran 2024 dengan target lebih dari 2 kali lipat tahun sebelumnya yakni 18.910 SHAT PTSL tersebar di 22 kecamatan, 60 desa.

Pembagian sertifikat akan dilakukan mulai hari Kamis (28/11/2024) melalui kepala desa/lurah setempat dan akan dilaksanakan sehari setelah Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak.

Program Irpom di Kecamatan Angsana diduga dipotong oknum petugas POPT BPP angsana Rp. 15Jt serta Adanya Pengakomodiran Pembelanjaan Mesin Pompa

By On Rabu, November 20, 2024

 


Pandeglang, KabarViral79.Com – Aktifis Pandeglang mengecam bantuan Irigasi Perpompaan (Irpom) tersier Kementan yang diperuntukkan kepada masyarakat petani yang berada di Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang – Banten diduga dijadikan ajang kepentingan pribadi dan golongan BPP pertanian tingkat kecamatan dengan dugaan adanya pengakomodiran pembelian juga adanya uang koordinasi Rp.15.000.000 yang memberatkan Kelompok petani penerima manfaat, namun disisilain mereka harus manut karena takut programnya tidak di acc ataupun tidak berjalan lancar, Senin, (18/11/24).

Bantuan Irpom untuk Kecamatan Angsana berjumlah 12 kelompok namun yang baru diketahui pencairan sekitar 2 Kelompok hal tersebut sudah dikonfirmasikan kepada POPT Pertanian Kecamatan Angsana yang berinisial YN, namun saat dikonfirmasi dirinya mengatakan tidak ada pemotongan karna Irpom di Kecamatan Angsana katanya belum ada yang cair. Entah lupa atau bagaimana yang jelas berdasarkan informasi kami dari para petani Irpom di kecamatan angsana sudah dicairkan untuk 2 kelompok yakni Poktan Cikuya Raya dan Poktan Barokah Tani.

Menyikapi masalah ini Aktifis Pandeglang Azis mengatakan, adanya indikasi pembohongan publik yang dilakukan oleh Oknum POPT yang diduga untuk mengalihkan isu agar tindakan pemotongan ataupun pengkomodiran pembelian mesin tidak tercium oleh publik.

Untuk itu, masih kata Azis pihaknya akan mendalami permasalahan ini serta berkoordinasi dengan Dinas terkait, agar diketahui dengan terang benderang, selain itu Azis juga mengatakan pihaknya sudah mendapatkan info tambahan bahwa permasalahan ini jelas sudah di seting sedemikian rupa oleh para oknum baik pengurus Tingkat Korluh maupun Tenaga Ahli yang mereka percaya dari mulai pendataan hingga pengurusan propasal, sehingga para Poktan milih manut dan bungkam sekalipun merasa anggaran yang diterimanya banyak pemotongan, karna prinsip mereka yang penting Kelompok Tani mereka bisa mendapatkan program Irpom,” Katanya.

(Red)

Diduga Program Irpom Cisata jadi Ajang Bacakan, yang Berdampak Kurangnya Anggaran untuk Fisik

By On Sabtu, November 16, 2024

 


Pandeglang, KabarViral79.Com – Irigasi Perpompaan (IRPOM) merupakan alternatif penyediaan air sebagai suplesi air irigasi untuk pertanian, khususnya di areal di luar sistem irigasi teknis dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau dan sumber air lainnya.

Seperti halnya, irigasi perpompaan yang di terima kelompok tani UPPK di dua Desa yakni Kubangkondang dan Desa Cibarani Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Program tersebut dari Kementrian Pertanian melalui Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan sumber anggaran APBN, TP, TA 2024, dengan anggaran biaya Rp -+ 112.800.000,- (Sabtu 16/11/24).

Salah satu warga yang namanya minta gak di sebutkan mengatakan bahwa program ini salah satunya di terima oleh kelompok tani UPPK Desa Cibarani walaupun diduga ada peran penting warga Desa lain yang punya pesawahan diarea Desa Cibarani, namun itu tidak terlalu penting selama niatnya positif demi kemajuan para petani, namun sayang adanya dugaan pemotongan anggaran senilai 20% dari anggaran yang diterima oleh kelompok dengan alasan untuk biaya koordinasi.

Beliau juga mengatakan adanya dugaan bisnis yang melibatkan Korluh dan UPKK yang mengakomidir pembelanjaan mesin, sehingga hal ini akan berdampak pada peran Fungsi pengawasan yang nantinya tidak netral karena sudah menerima Upeti.

Diduga hal tersebut kejadiannya di Desa Kubangkondang dan Cibarani Kecamatan Cisata yang mana hal ini teruju pada satu Kordinator Penyuluh (Korluh Cisata).

Saat dikonfirmasi Korluh Kecamatan Cisata Dadan Hamdani mengatakan, bahwa dugaan tersebut tidak benar, karena pembelanjaan mesin tersebut diserahkan langsung ke kelompok serta tidak ada pungutan apapun,” Kilahnya.

Menyikapi Permasalahan tersebut, Wijaya salah satu aktifis Pandeglang mengatakan, sah - sah saja itu disampaikan oleh Korluh Cisata, karena sudah umum jawaban tersebut akan menjadi senjata andalan, namun saya akan bertanya kalau beliau seorang muslim, bisakan perkataan tersebut dipertanggung jawabkan? Dan sanggupkah beliau disumpah melalui kitab Suci Umat Islam kalau bahasanya tersebut bisa dipertanggung jawabkan dengan fakta yang terjadi,” Katanya.

(Red)

Bantuan Sapi Untuk Kelompok Tani Saninten Diduga Dijadikan Ajang Kepentingan POLITIK

By On Senin, November 11, 2024

 


Pandeglang, KabarViral79.Com - Bantuan Sapi dari Kementan yang diberikan kepada kelompok Tani Sinar Saninten Kampung Saninten, Desa Kaduhejo kini jumlahnya berkurang dari jumlah 20 Ekor, yang di berikan oleh pemerintah, Senin (11/11/24).

Berdasarkan pantauan awak media dilokasi kandang kelompok, nampak hanya ada beberapa ekor sapi yang kelihatan pada kurus, berdasarkan keterangan Ketua Kelompok sapi tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pada tahun 2023.

Namun saat dikonfirmasi Sekdis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Wahyu Widayanti mengatakan, Bantuan sapi yang diterima oleh Kelompok Tani Sinar Saninten adalah bantuan sapi Ta. 2022, berbeda dengan keterangan ketua kelompok yang mengatakan bantuan Ta. 2023, hal ini menandakan adanya dugaan tidak transparan serta permainan tidak sehat yang dilakukan oleh Kelompok, serta menguatkan adanya isu bahwa sebagian sapi tersebut di jual untuk kepentingan politik saat menjelang Pemilu legislatif tahun 2024.

Menyikapi masalah ini Aktifis selatan M. Rullah mengatakan pihaknya sudah mengagendakan untuk melaporkan hal tersebut ke Kejaksaan Negeri Pandeglang berdasarkan hasil Investigasi Tim serta adanya pernyataan tertulis dari warga Saninten yang mengatakan bahwa sapi tersebut betul sebagian dijual untuk kepentingan politik salah satu dewan Pandeglang yang sekarang terpilih.

(Red)

Bantuan Sapi dari Kementan Diduga Disalahgunakan Kelompok Tani

By On Rabu, November 06, 2024

 


Pandeglang, KabarViral79.Com - Bantuan Sapi dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang diberikan kepada kelompok tani sinar saninten kampung Saninten Desa Kaduhejo kini Tersisa 16 Ekor dari jumlah 20 Ekor, Rabu (6/11/24).

Berdasarkan pantauan Awak Media dilokasi Kandang kelompok nampak hanya ada sisa 16 ekor sapi, beralamat di Kampung Saninten desa Kaduhejo, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang.

Bantuan sapi dari sejumlah 20 ekor kini tersisa 16 ekor, Sapi tersebut merupakan bantuan dari Kementan lewat aspirasi Dewan pusat Tahun 2023, yang diterima oleh kelompok “Tani Sinar Saninten”.

Informasi dilapangan yang dihimpun, sapi tersebut oleh ketua kelompok sebagian dijual dan sebagian lagi di pake bayar hutang bersama mantan kades yang sekarang sudah duduk di DPRD Kabupaten Pandeglang.

Ketua kelompok “Yadi” saat ditemui “Awak Media” di kediamannya yang tidak jauh dengan kandang sapi kelompok saat dimintai penjelasannya mengatakan, “Benar Sapi tersebut bantuan dari kementerian Tahun 2023 yang diterima sebanyak 20 ekor. Adapun sekarang tinggal 16 ekor karena Sakit dan mati mengenai informasi dijual dan dipakai bayar utang oleh oknum DPRD Yadi mengatakan itu tidak benar.

Menyikapi permasalahan ini T. Aziz mengatakan pihaknya akan menyelusuri kebenaran dari informasi tersebut, serta akan melaporkannya ke Instansi dan pihak terkait, adapun dalih yang sudah dinyatakan oleh ketua kelompok semuanya akan ketahuan setelah pihak terkait melakukan penyelidikan dan atau penyidikan,” Katanya.

(Red)

BPPKB Pandeglang Audiensi ke KPPBC Tipe Madya Pabean Merak Terkait Rokok Ilegal

By On Kamis, Oktober 31, 2024



Pandeglang, KabarViral79.Com - Ormas DPC BPPKB Pandeglang – Banten, beserta Organ Aktivis, LSM dan Beberapa Media di Provinsi Banten, datangi KPPBC Tipe Madya Pabean Merak Banten akan melakukan Audiensi dengan pihak KPPBC Tipe Madya Pabean Merak Banten dengan Tema “Gempur Rokok Ilegal” hal tersebut dibenarkan Bagian Hubungan Instansi Pemerintah DPC BPPKB Banten Iwan Setiawan saat dikonfirmasi awak media (30 Oktober 2024).

Audiensi yang digelar pada Selasa, (29/10/2024) tersebut bertujuan memberikan Dukungan kepada pihak Bea dan Cukai untuk melakukan dan memberantas Roko-Roko yang diduga Ilegal, serta bisa mensosialisasikannya kepada masyarakat terkait bahaya rokok ilegal dan pentingnya mendukung peredaran rokok yang sah sesuai ketentuan cukai.

Selain itu, Iwan mengatakan adanya peran penting masyarakat dalam membantu mengawasi dan melaporkan peredaran rokok ilegal. “Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Bea dan Cukai dapat segera menindak para pelaku pengedar rokok ilegal serta mempublikasikan ke media cetak, Online dan TV agar masyarakat semakin sadar akan bahaya rokok ilegal yang merugikan Negara. Selain itu penerimaan dari cukai rokok bisa optimal sehingga dapat digunakan untuk bidang kesehatan, fasilitas umum, dan layanan masyarakat lainnya,” Ucapnya.



Iwan juga menyampaikan bahwa rokok ilegal biasanya beredar dengan empat modus utama, yaitu rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

Disampaikan A. Khotib.SE Waka DPC BPPKB Pandeglang menyampaikan dengan Gerakan Gempur Roko Ilegal ini mereka berharap agar KPPBC Tipe Madya Pabean Merak Banten lebih meningkatkan Pengawasan serta melakukan Tindakan Keras terhadap Roko-roko yang diduga Ilegal dan mereka siap mendukung keras untuk Stop Peredaran Roko yang diduga Ilegal.

Ditempat terpisah Kabid Satgasus BPPKB Pandeglang, Eka F Hilma Se, menyampaikan Audiensi yang diberi tema “Gempur Roko Ilegal” ini akan berfokus pada Rokok merek LATO dan Rokok Merek JB dan Djanda, hal tersebut dikarenakan BPPKB sudah mencium adanya dugaan koordinasi pengusaha rokok ilegal tersebut dengan para Oknum sehingga para pengedar rokok jenis tersebut terlihat santai dan leluasa dalam melaksanakan kegiatannya dan dirinya mengaku akan secepatnya menyampaikan Surat kepada Pihak-pihak Pemerintah Pusat diantaranya Bea Cukai Pusat dan Kementerian Keuangan.

Dalam Auden pihak KPPBC Tipe Madya Pabean Merak Banten yang diwakili Cares Bidang Penindakan menyampaikan dan menyambut baik rekan-rekan dari DPC BPPKB Pandeglang beserta seluruh rekan Aktifis dan Wartawan yang hadir.

“Kami siap menjalin kemitraan dengan baik dan pihak KPPBC Tipe Madya Pabean Merak Banten akan melakukan Tugas dan Fungsi sesuai dengan SOP dan kita sama - sama memberikan Pemahaman kepada Masyarakat bahayanya mengkonsumsi Roko Ilegal,” ungkapnya.

(Red) 

Rencana Audiensi Ormas BPPKB Dengan KPPBC Tipe Madya Pabean Merak, Fokus Bahas Rokok Jenis Lato, Jb dan Djanda Karena Diduga Adanya Back Up Sejumlah Oknum

By On Sabtu, Oktober 26, 2024

 


Pandeglang, KabarViral79.Com – Dewan Pimpinan Cabang Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (DPC BPPKB) Pandeglang – Banten yang bekerjasama dengan Aktifis, LSM dan Beberapa Media di Provinsi Banten, akan melaksanakan Audiensi dengan Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Merak Banten dengan Tema “Gempur Rokok Ilegal” hal tersebut disampaikan Bagian Hubungan Intansi Pemerintah DPC BPPKB Banten Iwan Setiawan saat dikonfirmasi Via telepon, Sabtu (26/10/24).

Audiensi yang akan digelar pada tanggal 29 Oktober 2024 tersebut bertujuan agar pihak Bea dan Cukai bisa menekan pengusaha dan pengedar rokok ilegal, serta bisa mensosialisasikannya kepada masyarakat terkait bahaya rokok ilegal dan pentingnya mendukung peredaran rokok yang sah sesuai ketentuan cukai.

Selain itu, Iwan mengatakan adanya peran penting masyarakat dalam membantu mengawasi dan melaporkan peredaran rokok ilegal. “Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Bea dan Cukai dapat segera menindak para pelaku pengedar rokok ilegal serta mempublikasikan ke media cetak, Online dan TV agar masyarakat semakin sadar akan bahaya rokok ilegal yang merugikan Negara. Selain itu penerimaan dari cukai rokok bisa optimal sehingga dapat digunakan untuk bidang kesehatan, fasilitas umum, dan layanan masyarakat lainnya,” Ucap Iwan.

Iwan juga menyampaikan bahwa rokok ilegal biasanya beredar dengan empat modus utama, yaitu rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

Disisi lain bagian Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPC BPPKB Pandeglang, Aris Doris SH, mengatakan Audiensi yang diberi tema “Gempur Rokok Ilegal” ini berfokus pada Rokok berbeda Cukai yaitu Rokok dengan merek LATO dan rokok polos dengan merek JB dan Djanda, hal tersebut dikarenakan BPPKB sudah mencium adanya dugaan koordinasi pengusaha rokok ilegal tersebut dengan para Oknum sehingga para pengedar rokok jenis tersebut terlihat santai dan leluasa dalam melaksanakan kegiatannya,” Tuturnya.

(Red)

Pilkada Banten dan Pandegelang 2024, Golkar Lakukan Penguatan Kader dan Basis Pendukung

By On Sabtu, Oktober 05, 2024

Jajaran kader dan basis pendukung memenangkan Fitron – Diana berikut Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi di Pilkada Banten. 

PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Partai Golkar Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, infrastruktur partai pengusung Fitron Nur Ikhsan – Diana Jayabaya siap menghadapi Pilkada Pandeglang 2024.

Jajaran kader dan basis pendukung memenangkan Fitron – Diana berikut Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi di Pilkada Banten.

Ketua Tim Pemenangan Fitron – Diana ini mengatakan, penguatan kader dan basis pendukung merupakan salah satu strategi memenangkan Fitron – Diana berikut Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi di Pilkada Banten.

“Saat ini, Golkar memusatkan perhatiannya pada penguatan internal,” kata Habibi kepada wartawan, Kamis, 03 Oktober 2024.

Habibi menjelaskan, Golkar terus melakukan penguatan konsolidasi di semua tingkatan kader hingga akar rumput alias di pengurus ranting yang ada di desa.

“Konsolidasi ini agar seluruh kader bisa menggerakkan roda partai untuk memenangkan pasangan Fitron – Diana dan Airin – Ade,” jelasnya.

Menurutnya, Airin juga akan hadir secara langsung di berbagai desa untuk memperkuat dukungan kader di lapangan.

“Golkar sudah sangat berpengalaman, baik dalam pemilu maupun pilkada. Kami memiliki strategi yang jelas, meski ada beberapa yang tidak dapat dibuka ke publik karena merupakan rahasia dapur partai,” ucapnya. (*/red)

Korluh Pertanian Kecamatan Patia Diduga Sudah Melakukan Kebohongan dan Kangkangi Uu No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

By On Selasa, September 24, 2024

 


Pandeglang, KabarViral79.Com - Program Irigasi Perpompaan (Irpom) merupakan salah satu upaya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengatasi masalah El Nino dan memastikan ketersediaan air di lahan persawahan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai swasembada pangan, Selasa (24/9/2024). 

Namun, sangat di sayangkan Program tersebut terkesan hanya dijadikan ajang bisnis dan bacakan oleh oknum Kordinator Penyukuh (Korluh Kecamatan Patia). Dari hasil investigasi kami ada 10 Kelompok di 4 Desa se kecamatan Patia yang mendapatkan program tersebut. Namun bukannya petani bahagia karna mendapatkan program malah seakan hanya dijadikan ajang manfaat oleh oknum tersebut, bagaimana tidak, selain pembelian mesin yang dikordinir langsung oleh Korluh, diduga setiap 1 kegiatan yang nilainya -+ 112jt di potong berkisar -+ 20 S/d 23 Jt dengan alasan untuk biaya koordinasi, hal inilah yang membuat sejumlah kelompok merasa berat dan dilema, Cuma disisi lain mereka tetap manut karena kalau tidak mengikuti sistem bisa saja program mereka di alihkan kepada kelompok lain.

Menyikapi masalah ini Azis kordinator Lsm Gmp2b dan juga wartawan KabarViral 79 sudah melayangkan surat permohonan Audiensi dan juga konfirmasi langsung kepada Korluh Kecamatan Patia.

Namun begitu aneh dan terkejut, saat dikonfirmasi Korluh kecamatan Patia mengaku bahwa kecamatan Patia tidak pernah mendapatkan bantuan Irpom, entah modus atau niatan apa yang jelas Azis menilai selain menjadi pembohong Korluh Kecamatan Patia juga diduga sudah mengangkangi Uu no.14 tahun 2008, yang mana sudah jelas bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Azis juga mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat permohonan Audiensi ke Kepala DKPP Kabupaten Pandeglang agar bisa kupas tuntas terkait dugaan adanya dugaan Pungli yang dilakukan oleh Oknum Korluh,” Tuturnya.

(Azis)

Nasabah LKM Cibaliung Keluhkan Proses Pencairan Simpanan untuk Perayaan PHBI

By On Jumat, September 20, 2024

 


Pandeglang, KabarViral79.Com - Nasabah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pandeglang mengeluhkan proses pencairan simpanannya tak kunjung dicairkan di LKM Cibaliung. Kamis (19/09/24). 

Padahal uang hasil swadaya masyarakat kampung Salam, Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung itu akan digunakan untuk perayaan hari besar Islam (PHBI).

“Kami sangat menyayangkan uang nasabah bisa hilang di LKM Cibaliung,” kata Edi Santoso. 

Edi mengaku, masyarakat sempat mempertanyakan uang tersebut kepada karyawan LKM di Cibaliung. Namun, kata Edi, uang dari LKM Cibaliung langsung disetor ke LKM Pusat di Pandeglang. 

Edi juga menuturkan, saat masyarakat mempertanyakan uang tersebut kepada Direktur LKM Pandeglang, pihaknya selalu di arahkan ke kantor Cabang Cibaliung.

“Bahkan pihak LKM seolah saling lempar tanggung jawab antara LKM Cibaliung sama LKM Pusat di Pandeglang, kami sebagai warga yang menyimpan uang PHBI di LKM menyayangkan atas kejadian itu,” cetusnya. 

Edi berharap, tabungan masyarakat yang disimpan di LKM Cibaliung segera dikembalikan kepada masyarakat.

Karena, kata Edi, gara-gara uang tersebut di tabung di Lembaga Keuangan Mikro milik Pemerintah Pandeglang kegiatan PHBI di Kampung Salam terkendala.

“Kami berharap uang hasil iuran masyarakat untuk acara PHBI bisa diambil seluruhnya, dan dampak dari kejadian itu acara tahunan kami untuk merayakan PHBI jadi terkendala,” jelasnya. 

Sebelumnya, Edi bercerita, Direktur LKM Pandeglang sempat memberikan uang sebesar 20 juta rupiah kepada panitia PHBI, tetapi uang tersebut hannyalah bentuk uang pinjaman yang diberikan Direktur kepada masyarakat. 

“Dibayarkan 20 juta, tapi ngomongnya Haji Aja (Dirut LKM Pandeglang) hanya meminjamkan katanya bukan bayar, jadi di talangin dulu sama dia (Dirut LKM Pandeglang),” jelasnya.

Karena hal tersebut, panitia PHBI tidak berani menggunakan uang yang diberikan oleh Direktur LKM karena hanya bentuk talangan. 

“Uangnya juga masih ada, masih kami simpan karena gak berani makenya,” tutur Edi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pandeglang, Aja Suharja, menjelaskan uang tabungan masyarakat sebanyak 37 juta sudah dikembalikan dan di keluarkan dari tabungan PHBI sebesar 20 juta rupiah. 

“Itu sudah. Itu tidak demikian itu ada dana yang masuk dan langsung di keluarin dari tabungan PHBI,” singkatnya.

Selain itu, kata Aja, kegiatan PHBI di Kampung Salam sudah selesai dilaksanakan, ia juga membenarkan masih ada uang tabungan masyarakat yang belum dikembalikan sebesar 17 juta rupiah.

“Betul. Sejauh ini saya kurang tau yang jelas muludan sudah selesai dilaksanakan,” tandasnya.

Pemprov Banten Sambut Kehadiran Bus KPK di Kabupaten Pandeglang

By On Jumat, Agustus 30, 2024


PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Plt. Inspektur, Usman Asshiddiqi Qohara didampingi Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten Rt Syafitri Muhayati yang juga Ketua Forum Pencegahan Antikorupsi (Forpak) Provinsi Banten menyambut kehadiran Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pandeglang.

Bus KPK hadir selama empat hari mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 01 September 2024 dengan mengusung tema “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi”. Bus KPK disambut antusias oleh masyarakat di Alun-alun Pandeglang. 

Plt Inspektur Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara mengatakan, Pemprov Banten sangat menyambut baik kehadiran Roadshow Bus KPK di Kabupaten Pandeglang sebagai upaya pencegahan korupsi lebih optimal. 

“Roadshow Bus KPK ini salah satu tujuannya melakukan edukasi, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Inspektorat Provinsi Banten sangat mendukung upaya-upaya pencegahan korupsi itu,” kata Usman saat mendampingi Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK RI, Yonathan Demme Tangdilintin saat meninjau Bus KPK di Alun-alun Pandeglang, Kamis, 29 Agustus 2024.

Menurut Usman, Roadshow Bus KPK selain melakukan pendidikan anti korupsi juga dapat mengingatkan pentingnya mencegah korupsi.

“Tentu dengan adanya Roadshow Bus KPK ini dapat mengingatkan kita bahwa pencegahan korupsi itu sangat penting bagi kelembagaan, masyarakat dan aparatur pemerintah daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK RI, Yonathan Demme Tangdilintin mengatakan, kehadiran Bus KPK menjelajah Negeri Membangun Anti Korupsi memberikan pendidikan anti korupsi mulai dari Taman Kanak-kanak hingga ke tingkat perguruan tinggi dan semua lapisan masyarakat.

“Roadshow Bus KPK ini memberikan pendidikan anti korupsi yang merupakan pekerjaan jangka panjang,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, KPK-RI tidak bisa bekerja sendiri dalam mencegah dan memberantas korupsi. Menurutnya, sangat dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk menebar nilai-nilai integritas kepada semua lapisan masyarakat.

“KPK tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat, stakeholder, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah,” ucapnya.

“Keterlibatan semua pihak dibutuhkan untuk menyebarkan nilai-nilai integritas dimanapun kita berada. Karena korupsi itu bukan hanya tentang uang negara, melainkan banyak hal dalam keseharian kita. Untuk itu, adanya Roadshow Bus KPK ini mengingatkan kita untuk pentingnya diri kita menjaga integritas di semua aspek kehidupan,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Bupati Pandeglang, Irna Narulita dalam sambutannya mengatakan, tema Roadshow Bus KPK ini dapat membuat bahagia di samping rangkaian kegiatannya yang penuh keceriaan juga berupaya membawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan lembaga publik mencegah perilaku korupsi.

“Tema Roadshow Bus KPK “Jelajah Negeri Membangun Anti Korupsi”. Tema ini membuat kita happy dan berupaya membawa Pemkab Pandeglang serta lembaga publik tidak terancam dari perilaku korupsi dan merusak kepercayaan publik,” kata Irna.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPK RI. Mudah-mudahan penyelenggaraan Roadshow Bus KPK di Kabupaten Pandeglang ini bisa membawa kolaborasi yang lebih baik lagi dan menuju Pandeglang bersih dan perilaku budaya anti korupsi bisa terwujud serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat Pandeglang,” sambung Irna. (*/red)

Dikawal Relawan, Pasangan Uday-Pujiyanto Daftar ke KPU Pandeglang

By On Selasa, Agustus 27, 2024

 


PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan Uday Suhada-Pujiyanto secara resmi mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Pandeglang.

Pasangan Uday-Pujiyanto kompak mengenakan kemeja warna putih dan mendapatkan pengawalan dari puluhan relawan Uday-Puji.

Bakal Calon Bupati Pandeglang Uday-Suhada mengucapkan rasa syukur karena proses pencalonannya berjalan lancar.

“Terutama bakal calon Perseorangan itu sudah dimulai sejak Mei 2024. Jadi, kalau tanpa pasangan kami, KPU baru memulainya hari ini,” katanya di Kantor KPU Kabupaten Pandeglang, Selasa 27 Agustus 2024.

Dalam kesempatan itu, Uday mengingat perkataan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah yang mengatakan untung ada pasangan calon Perseorangan.

“Alhamdulillah, sampai dengan hari ini atas Ridho Allah SWT. Saya Uday Suhada dan bakal calon Wakil Bupati Pandeglang Haji Pujiyanto ada di tempat ini dalam rangka memenuhi tahapan selanjutnya, yakni pendaftaran di KPU Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.

Uday tidak lupa, mengucapkan terima kasih kepada para pegawai KPU dan Bawaslu Pandeglang.

“Termasuk para relawan Uday-Puji yang selama ini gigih memperjuangkan pasangan Uday-Pujiyanto. Wancina babarengan ngabangun Pandeglang,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah mengatakan, KPU Kabupaten Pandeglang telah menetapkan dua pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dari jalur perseorangan.

“Hari ini, hari pertama dan pasangan Pak Uday-Puji pendaftar pertama. Kami sangat bersyukur setidaknya apa yang kami siapkan ada yang menggunakan,” tuturnya.

Terutama untuk jalur independen ini telah ditetapkan dua pasangan calon dan salah satu di antaranya sudah datang mendahului.

“Sebagai refleksi dari PKPU Nomor 2 tahun 2024 mengenai tahapan masa pencalonan perseorangan memang cukup panjang,” Ungkapnya.

Diduga Fiktif, PKBM Tunas Pulosari Gelembungkan Jumlah Siswa Demi Dapatkan BOP Untuk Keuntungan Pribadi

By On Jumat, Agustus 23, 2024

 


Pandeglang, KabarViral79.Com - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang seyogyanya dapat membantu program pemerintah guna pemerataan pendidikan khususnya pendidikan non formal, namun di balik itu juga tidak sedikit oknum pemilik atau pengelola PKBM yang diduga hanya di jadikan azas manfaat guna keuntungan pribadi, terlihat dari besarnya anggaran yang di dapat dari Bantuan pusat DAK berbentuk BOP, seperti yang di lakukan oleh PKBM Tunas Pulosari. Jum’at, (23/08/24).

Saat tim media melakukan investigasi sekaligus hendak melakukan konfirmasi resmi terkait kegiatan yang ada di PKBM Tunas Pulosari, tidak ada satupun pengelola yang berada di lokasi, dan terlihat bahwa PKBM tersebut sama sekali kosong tanpa adanya kegiatan padahal menurut laporan yang ada di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pusat, bahwa PKBM tersebut dilaporkan melakukan kegiatan pembelajaran 6 hari dalam satu minggu.

Selang beberapa saat datang penjaga sekolah hendak masuk ke PKBM Tunas Pulo sari, saat di tanya perihal jumlah siswa yang ada di PKBM tersebut sangat jauh berbeda dengan data yang tertera di Dapodik pusat, menurut data yang kami peroleh pada tahun 2022 – 2023 sebanyak 634 siswa dan pada tahun 2023 – 2024 berjumlah 722 siswa dengan jumlah sarana prasarana 14 ruangan, namun jumlah tersebut sangat jauh berbeda dengan real yang ada di lapangan, bahkan penjaga sekolah menuturkan jumlah siswa paling banyak yang hadir di sekolah tersebut tidak mencapai 30 siswa.

“Kalo jumlah siswa yang hadir disini gak pernah banyak mas paling banyak juga gak sampai 30 orang, itu juga jarang ada yang datang, terus ruang kelas yang ada juga Cuma 3 kelas gak ada yang lain Cuma ini ajah, tapi saya juga kurang tahu lebih dalam soalnya saya cuma jaga kantin ajah di sini,” ujar penjaga sekolah.

Untuk diketahui, besaran BOP yang di kucurkan untuk PKBM Tunas Pulosari Tahun ajaran 2023 yaitu; 752.100.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah). Dari hasil pantauan juga terlihat jelas bahwa PKBM tersebut sangat sepi dan tidak terlihat sama sekali adanya kegiatan selayaknya sekolah non formal pada umumnya. 


(Di/red)

Selain Menuai Polemik, Rincian Anggaran Kegiatan BUMDES Untuk Internet Rp 60 Juta, Dipertanyakan

By On Jumat, Agustus 23, 2024

 


Pandeglang, KabarViral79.Com - Anggaran peruntukan Jaringan Internet yang bersumber dari Dana Desa (DD) Rp 60 Juta ke setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) se-Kabupaten Pandeglang kembali menuai polemik.

Pasalnya, ada yang anggarannya sudah digunakan melalui provider pemasangan jaringan internet yang sudah ditentukan, adapula yang ingin menggunakan provider lokal masing - masing. Bahkan tidak hanya itu rincian anggaran kegiatan BUMDES kurang lebih sekitar Rp 60 Juta -an untuk pengadaan jaringan internet, juga menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan kontrol sosial.

Sebelumnya, menurut salah satu (PLD) Pendamping Lokal Desa yang ada di Kabupaten Pandeglang saat dimintai tanggapannya kepada media mengatakan, bahwa anggaran BUMDES yang diperuntukan ke jaringan internet itu banyak dikeluhkan oleh pihak Desa dan BUMDES.

“Karena ada beberapa pihak BUMDES yang sudah menyiapkan untuk diperuntukan ke usaha yang lain, namun kenyataannya harus di peruntukan ke jaringan internet,” ucapnya.

Bahkan tidak hanya itu, anggaran yang hampir menelan Rp 60 Juta an tersebut, dimana diperuntukannya dialihkan ke jaringan internet menurut keterangan dari salah satu Bendahara Desa yang namanya enggan disebutkan, mengatakan bahwa itu hanya diberikan Toup Up untuk penjualan voucher Rp 3 Juta, lantas rincian sisanya untuk apa saja?

“Hal itu pun sempat dipertanyakan ke salah satu Perusahaan provider jaringan internet selaku vendor pelaksana, selain Toup Up untuk penjualan voucher Rp 3 Juta yang diberikan, rincian sisanya untuk apa saja, namun pihak perusahan provider mengarahkan untuk menanyakan langsung ke DPMPD Kabupaten Pandeglang terkait hal tersebut,” paparnya

Namun sangat disayangkan, saat media meminta klarifikasi melalui sambungan whatsApp, Selasa (20/08/2024) terkait anggaran BUMDES untuk pengadaan jaringan internet, Muslim Taupik Kadis DPMPD Kabupaten Pandeglang belum bisa memberikan tanggapan terkait hal tersebut.

“Terkait hal itu maaf belum bisa memberikan tanggapan, itu harus ngobrol langsung di kantor. Silahkan datang ke kantor DPMPD Pandeglang,” kata Kadis DPMPD Pandeglang sambil mengakhiri pembicaraan.

Menanggapi hal itu, Yoki Fardiansyah Wakil Ketua Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang mengingatkan agar DPMPD Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Desa agar lebih selektif untuk memilih provider jaringan internet untuk kegiatan Bumdes.

Menurut Yoki saat ditemui media, kamis (22/08/2024), bahwa banyak peraturan-peraturan yang harus ditempuh untuk menjadi provider jaringan internet. Jangan sampai Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemdes untuk kegiatan Bumdes dalam pemasangan jaringan internet di wilayah desa terjebak oleh kesalahan pelaku provider jaringan internet.

“Khawatirnya ada keterpaksaan oleh peranan provider - provider yang diduga memanfaatkan momen hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi saja tanpa memikirkan peraturan,” ujarnya.

Terlebih Wakil Ketua AWDI menjelaskan, membangun infrastruktur untuk jaringan internet yang bisa dilihat oleh kasat mata langsung, provider itu saat memasang tiang harus berizin ke pihak PU dulu sesuai dengan status jalannya yang digunakan pemasangan tiang jaringan internet, seperti jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten termasuk jalan desa atau jalan lingkungan itu harus berizin terlebih dahulu tidak sembarangan pasang tiang jaringan internet.

Selain itu, provider jaringan internet harus mempunyai tiang jaringan sendiri yang dilengkapi izin,” ucap Yoki.

Bahkan tidak hanya itu, ia pun mempertanyakan rinciannya apa saja sampai menghabiskan anggaran sampai Rp 60 Juta untuk pengadaan jaringan internet.

“Yang jelas harus transfaran dong, harus ada rincian tertulis sampai menghabiskan anggaran Rp 60 Juta itu untuk apa saja?,” Tanya Yoki kepada pihak provider jaringan internet yang menjadi vendor pelaksana kegiatan BUMDES.

Sampai berita ini dirilis, media masih menelusuri alur pembayaran pihak Bumdes untuk jaringan internet di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Pandeglang dan provider jaringan internet mana saja yang digunakan.

Mahasiswa KUKERTA 36 UIN SMH Banten Adakan Sosialisasi dan Pelatihan Eco Enzyme di Desa Kadumaneuh

By On Selasa, Agustus 13, 2024

 


Kadumaneuh, KabarViral79.Com – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Kelompok 36 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pembuatan eco enzyme di Desa Kadumaneuh dengan tema “Inovasi Pemanfaatan Sampah”. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara memanfaatkan limbah organik rumah tangga menjadi produk bermanfaat sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan.

Eco enzyme adalah cairan serbaguna yang dihasilkan dari fermentasi limbah organik seperti kulit buah dan sayuran, gula merah, dan air. Cairan ini dapat digunakan sebagai pembersih alami, pupuk cair, hingga pengusir hama. Melalui pelatihan ini, mahasiswa KUKERTA 36 memperkenalkan konsep eco enzyme sebagai solusi inovatif dalam mengelola sampah organik di rumah tangga.

Dalam pelatihan yang diikuti oleh Bapak-Bapak kelompok tani dan masyarakat setempat, para mahasiswa memandu peserta langkah demi langkah dalam pembuatan eco enzyme, mulai dari persiapan bahan hingga proses fermentasi. Selain itu, mereka juga menjelaskan manfaat eco enzyme bagi lingkungan dan kesehatan, serta bagaimana produk ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami berharap dengan adanya pelatihan ini, masyarakat Desa Kadumaneuh dapat lebih peduli terhadap lingkungan dan memanfaatkan limbah organik dengan cara yang bermanfaat. Eco enzyme adalah salah satu inovasi sederhana yang bisa kita lakukan bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan,” ujar Ayip Muhammad Syifa, salah satu mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini. Senin, (12 Agustus 2024).

PJ. Kepala Desa Kadumaneuh, Bapak Dodi Ramdani, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif mahasiswa KUKERTA 36 yang telah membawa ide inovatif untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. “Kami sangat berterima kasih atas pelatihan ini, karena memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang cara mengurangi sampah dan memanfaatkannya menjadi produk yang berguna,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan eco enzyme ini merupakan bagian dari program KUKERTA mahasiswa UIN SMH Banten yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan inovasi lokal. Selain eco enzyme, mahasiswa juga merencanakan berbagai program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Kadumaneuh.