-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Beberapa Bulan Selesai, Proyek Rp6,7 Miliar di Kepahiang Retak! Diduga Dikerjakan Tak Sesuai Spesifikasi

By On Senin, Maret 16, 2026

 


Kepahiang, KabarViral79.Com - Proyek Penanganan Longsoran Ruas Jalan Nakau – BTS Kota di Kabupaten Kepahiang kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Proyek yang menelan anggaran negara sebesar Rp6.768.014.000 dari APBN Tahun Anggaran 2025 itu diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis, setelah ditemukan retakan serius pada struktur bangunan, padahal proyek tersebut baru beberapa bulan selesai dikerjakan.

Berdasarkan informasi di lapangan, pekerjaan yang dimulai sejak 20 Maret 2025 tersebut kini sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan pada beberapa bagian konstruksi. Retakan yang muncul memunculkan kekhawatiran masyarakat, karena struktur yang seharusnya berfungsi menahan longsoran justru terlihat mulai mengalami penurunan kualitas.

Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Pandu Raja sebagai kontraktor pelaksana dan diawasi oleh PT Laras Sembada sebagai konsultan pengawas. Namun kondisi yang terjadi di lapangan memicu dugaan kuat adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan standar konstruksi jalan nasional.

Padahal, menurut standar pekerjaan infrastruktur jalan, konstruksi penanganan longsoran seharusnya memiliki umur teknis minimal 5 hingga 10 tahun. Fakta bahwa bangunan sudah mengalami retakan dalam waktu singkat menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas material serta proses pengerjaan proyek tersebut.

Proyek ini berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga publik juga mempertanyakan bagaimana proses pengawasan bisa berjalan jika kondisi konstruksi sudah menunjukkan kerusakan dalam waktu yang sangat singkat.

Sejumlah warga yang melintas di lokasi mengaku khawatir dengan kondisi bangunan yang mulai retak. Mereka menilai jika tidak segera ditangani, kerusakan tersebut dapat membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan yang rawan longsor.

“Anggarannya miliaran rupiah, tapi baru selesai sudah retak. Ini patut dipertanyakan,” ujar salah satu warga.

Kondisi ini mendorong desakan dari masyarakat agar pihak berwenang segera melakukan pemeriksaan teknis dan audit terhadap proyek tersebut. Jika terbukti ada penyimpangan dari spesifikasi pekerjaan atau indikasi penyalahgunaan anggaran, aparat penegak hukum diminta untuk turun tangan melakukan penyelidikan.

Publik berharap proyek yang menggunakan uang negara benar-benar dikerjakan sesuai standar dan tidak menjadi proyek bermasalah yang berpotensi merugikan keuangan negara serta membahayakan keselamatan masyarakat.

Sorotan kini tertuju pada pihak kontraktor, konsultan pengawas, hingga pejabat teknis yang terlibat dalam proyek tersebut. Masyarakat menunggu langkah tegas dari pemerintah agar dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi ini dapat segera diungkap secara transparan.

Bupati dan Kapolresta Tangerang Hadiri Santunan Anak Yatim dan Jompo FRJRI di Kronjo

By On Senin, Maret 16, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid dan Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menghadiri kegiatan santunan anak yatim dan jompo yang digelar Forum Reporter Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) Peduli Negeri di Kampung Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Minggu, 15 Maret 2026. 

Selain memberikan santunan kepada anak yatim dan para lanjut usia, kegiatan juga dirangkaikan dengan peninjauan lokasi rumah warga yang diusulkan untuk program bedah rumah. Lokasi rumah tersebut berada tidak jauh dari tempat kegiatan berlangsung. 

Maesyal mengapresiasi kegiatan sosial yang diinisiasi FRJRI Peduli Negeri tersebut. 

Menurutnya, kegiatan santunan seperti ini merupakan bentuk kepedulian sosial yang sangat positif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 

"Saya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan FRJRI Peduli Negeri. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Maesyal. 

Dia juga berharap kegiatan sosial yang digelar organisasi jurnalis tersebut dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, serta semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah maupun unsur lainnya. 

"Kami berharap ke depan dapat terus bersinergi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan demi membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya. 

Sementara itu, Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang ditunjukkan FRJRI kepada masyarakat. 

Menurutnya, kegiatan seperti ini mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong. 

Hal itu, lanjut dia, sangat penting dalam membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. 

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena menunjukkan kepedulian kepada masyarakat, khususnya anak yatim dan para lansia," ujarnya. 

Indra Waspada juga menilai, keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan sosial menjadi wujud nyata sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, serta aparat keamanan dalam membangun lingkungan yang harmonis dan penuh kepedulian. 

"Kegiatan sosial seperti ini tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat," pungkasnya. (Reno)

Bupati Bireuen Tegur Pj Sekda Usai Pernyataan dan Sering "Kolak Bahasa" Terkait Pengungsi dan Picu Polemik

By On Minggu, Maret 15, 2026

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.ComBupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., memberikan teguran keras kepada Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bireuen, Hanafiah, terkait pernyataan yang dinilai tidak pantas mengenai para penyintas bencana hidrometeorologi yang saat ini mengungsi di kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen

Teguran tersebut disampaikan setelah pernyataan Pj Sekda memicu polemik dalam Konferensi Pers yang digelar di Pendopo Bupati Bireuen, pada Jumat malam, 13 Maret 2026. 

Juru Bicara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Muhajir Juli membenarkan bahwa Bupati Mukhlis langsung merespons dan menegur bawahannya setelah mengetahui adanya ucapan yang dinilai tidak elok di hadapan awak media. 

“Bupati Bireuen menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan Pj Sekda yang tidak pantas tersebut. Pak Bupati juga telah menegurnya secara langsung dan mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari,” kata Muhajir. 

Menurutnya, Konferensi Pers tersebut awalnya digelar untuk menyampaikan perkembangan penanganan para penyintas yang terdampak bencana. Namun dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Pj Sekda mengeluarkan pernyataan yang dianggap tidak perlu dan berpotensi melukai perasaan para pengungsi. 

Muhajir menilai, ucapan tersebut tidak seharusnya disampaikan oleh seorang pejabat publik, terlebih dalam situasi duka yang masih dirasakan masyarakat terdampak bencana. 

Sebelumnya, Bupati Mukhlis bersama jajaran pemerintah daerah sempat mendatangi warga yang mendirikan tenda di kompleks perkantoran pemerintah pada tengah malam. Dalam pertemuan tersebut, para penyintas awalnya menyatakan kesediaan untuk direlokasi ke tempat hunian yang lebih layak. 

Bupati bahkan sempat memerintahkan Pj Sekda untuk mencari lokasi hunian sementara yang aman. Pertemuan malam itu juga diakhiri dengan makan sahur bersama para penyintas. 

Namun situasi berubah pada pagi harinya setelah beredar video dari perwakilan penyintas yang menyatakan menolak dipindahkan dengan alasan solidaritas. 

Ketika bus penjemput tiba pada Jumat sore untuk memindahkan mereka, para penyintas tetap memilih bertahan di tenda yang didirikan di kawasan perkantoran. 

Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Bireuen juga merilis perkembangan terbaru penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) tahap pertama bagi korban bencana. 

Dari total 3.626 Kepala Keluarga (KK) penerima, hingga 19 Februari 2026 Bank Syariah Indonesia (BSI) pusat telah mentransfer dana kepada 2.646 KK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.367 KK telah mencairkan dana, sementara 279 KK lainnya belum melakukan pencairan. 

Kendala yang dihadapi antara lain perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerima yang telah meninggal dunia, berada di luar daerah, atau belum mendatangi pihak bank. 

Muhajir menegaskan bahwa Dana Tunggu Hunian tersebut diperuntukkan bagi warga untuk menyewa tempat tinggal sementara selama proses pembangunan hunian tetap (Huntap) oleh pemerintah pusat berlangsung. 

“Pemkab Bireuen berkomitmen memastikan seluruh hak penyintas dapat tersalurkan dengan baik. Kami tidak ingin ada korban yang tidak mendapatkan haknya,” ujarnya. (Joniful Bahri)

Hj Faridah Adam Ajak Pengungsi Banjir Bireuen Belanja Baju Lebaran di Suzuya Mall

By On Minggu, Maret 15, 2026

Istri Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD), Hj Faridah Adam, membelikan pakaian baru Lebaran bagi anak-anak dan para ibu pengungsi akibat banjir dan tanah longsor di Bireuen, Minggu, 15 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Istri Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD), Hj Faridah Adam, membelikan pakaian baru Lebaran bagi anak-anak dan para ibu yang masih mengungsi akibat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu, 15 Maret 2026 sore. 

Para pengungsi yang saat ini menempati tenda di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen diajak langsung berbelanja kebutuhan pakaian Lebaran di Suzuya Mall Bireuen, yang berada di pusat kota. 

Setibanya di pusat perbelanjaan tersebut, para ibu dan anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri pakaian yang mereka inginkan. Setelah selesai memilih, pakaian tersebut dibawa ke kasir untuk dibayarkan oleh Hj Faridah Adam. 

Suasana haru dan bahagia terlihat dari wajah para pengungsi yang mendapatkan pakaian baru menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026

Istri Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD), Hj Faridah Adam, membelikan pakaian baru Lebaran bagi anak-anak dan para ibu pengungsi akibat banjir dan tanah longsor di Bireuen, Minggu, 15 Maret 2026. 

Salah seorang pengungsi, Suratin, yang datang bersama dua anaknya, mengaku sangat bersyukur atas perhatian yang diberikan kepada mereka. 

“Kami sangat bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Faridah Adam yang telah membantu kami memenuhi kebutuhan pakaian baru untuk menyambut Lebaran,” ujarnya. 

Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap para korban banjir yang hingga kini masih bertahan di pengungsian, sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi mereka dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. 

Usai berbelanja di Suzuya Mall, seluruh pengungsi kembali ke lokasi pengungsian di halaman kantor Pemerintahan Kabupaten Bireuen. (Joniful Bahri)

Gubernur Andra Soni Ajak Masyarakat Jaga Alam untuk Cegah Bencana

By On Minggu, Maret 15, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni mengajak masyarakat untuk senantiasa memelihara dan menjaga kelestarian alam

Ia menekankan bahwa bencana kerap terjadi akibat kondisi alam yang sudah tidak bersahabat karena kerusakan lingkungan

​"Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kepedulian kita dalam memelihara dan menjaga alam," ujar Andra dalam acara Berbagi Berkah Ramadan bersama Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rashid di Pusat Budaya Alam Nusantara (Pusbatara), Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Sabtu, 14 Maret 2026. 

​Menurut Andra, sepanjang tahun 2026 telah terjadi beberapa musibah banjir di Provinsi Banten yang diakibatkan oleh kelalaian kita dalam menjaga lingkungan. 

Oleh karena itu, ia kembali mengimbau semua pihak untuk mencegah kerusakan alam. 

​Dalam kesempatan tersebut, Andra juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif Yayasan Keluarga Semesta Nusantara yang telah membangun Pusbatara sebagai lembaga peduli lingkungan

Ia berharap kawasan ini dapat menjadi pusat edukasi sekaligus tempat pelestarian budaya dan alam. 

​"Saatnya kita bergerak dan berkolaborasi dalam melestarikan serta menjaga alam," ujarnya. 

​Senada dengan Andra Soni, Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rashid juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencintai alam, termasuk menjaga seni, budaya, dan tradisi lokal. 

​"Kita harus mencintai budaya dan seni untuk kehidupan di masa mendatang, supaya kita tetap sehat, bugar, cageur, dan panjang umur," ujar Maesyal. 

​Sementara itu, warga Kampung Sikluk, Desa Cirarab, Arnasih (45), mengaku senang dengan kehadiran Pusbatara. 

Ia berharap kawasan edukasi tersebut dapat mengembalikan suasana asri di Kecamatan Legok yang kini telah banyak berubah menjadi kawasan industri. 

​"Keberadaannya bagus. Lokasi di sini yang tadinya terbilang gersang, dengan adanya Pusbatara, semoga bisa menjadi lebih asri," ucap Arnasih. 

Untuk diketahui, Pusat Budaya Alam Nusantara (Pusbatara) merupakan kawasan edukasi budaya dan pelestarian alam seluas 25 hektare di Legok, Banten. 

Kawasan yang berfokus pada keharmonisan alam, seni, dan budaya Nusantara ini tengah dalam tahap pembangunan aktif. Nantinya, Pusbatara akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti eco camp, agrowisata, serta Hall Dunia Satu Keluarga. 

​Ketua Umum Yayasan Keluarga Semesta Nusantara, Edward Luminto mengatakan, dukungan dari pemerintah menjadi motivasi bagi organisasinya untuk terus mengabdi kepada masyarakat. 

​“Pusbatara hadir sebagai wadah pemersatu. Kami ingin memastikan bahwa kebahagiaan di bulan suci ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memperkokoh sinergi dengan Gubernur dalam membangun Banten yang lebih inklusif," ujar Edward. (Welfendry)

Safari Ramadan di UNIMAR, Wagub Dimyati Serahkan Bantuan untuk Muhammadiyah

By On Minggu, Maret 15, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggelar kegiatan Safari Ramadan 1447 H / 2026 M yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah AR Fachruddin (Unimar), Kabupaten Tangerang, Jumat, 13 Maret 2026. 

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur (Wagub), Achmad Dimyati Natakusumah, memberikan sejumlah bantuan kepada pihak Muhammadiyah. 

“Alhamdulillah, kami mendapatkan tiga bantuan, yakni bantuan untuk masjid sebesar Rp 10 juta untuk rehabilitasi, bantuan pesantren sebesar Rp 5 juta untuk renovasi, serta bantuan beasiswa sebesar Rp 300 ribu bagi siswa SMP dan SMA Muhammadiyah Tangerang,” ujar perwakilan SMP Muhammadiyah Boarding School Tangerang, Thoat Hamim. 

Bantuan yang diberikan Pemprov Banten menjadi bentuk kepedulian pemerintah bagi Muhammadiyah di Kabupaten Tangerang. 

Ia menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan.  

Sementara itu, Wagub Dimyati mengatakan, Safari Ramadan menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah dan Unimar dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia di Banten. 

"Mudah-mudahan UNIMAR terus berkembang dan Muhammadiyah terus meningkat," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah Banten, KH M Syamsudin mengatakan, pihaknya terus melakukan sinergi, kolaborasi, dan kontribusi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan. 

Muhammadiyah di Banten memiliki potensi seperti perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga sosial yang dapat mendukung program pembangunan pemerintah. 

“Dalam Safari Ramadan ini kami mengundang pimpinan-pimpinan daerah supaya program pemerintah dengan Muhammadiyah dapat saling menguatkan, saling memberi kontribusi positif,” pungkasnya. (*/red)

PWI Kabupaten Tangerang Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim, Apresiasi Sinergi dengan Pemerintah

By On Minggu, Maret 15, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang menggelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus menyantuni anak yatim pada bulan suci Ramadan

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sekretariat PWI Kabupaten Tangerang, Jalan Perintis Kemerdekaan II No. 1, RT 007/003, Babakan, Cikokol, Kota Tangerang. Sabtu, 14 Maret 2026. 

Acara kegiatan santunan anak yatim dan buka bersama ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, pengurus, serta anggota PWI, dan para undangan lainnya. 

Solehudin, Staf ahli Bupati yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosial ini. 

Menurutnya, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, insan pers, dan masyarakat. 

“Melalui kegiatan seperti ini kita melihat adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat. Bukan hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menebarkan kebaikan, khususnya kepada adik-adik yatim yang hadir pada hari ini,” ucapnya. 

Dia juga mengatakan, peran media sangat penting dapat menjadi mitra strategis terutama dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. 

Informasi tersebut sangat terbantu dengan peran para jurnalis dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada publik. 

“Pembangunan yang dilakukan pemerintah tentu harus diketahui masyarakat. Ia berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Tangerang dapat diperkuat dengan komunikasi yang baik dan objektif serat membangun bersama," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Selly Loamena mengatakan, kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim merupakan agenda untuk berbagi kepada sesama terutama di bulan penuh berkah ini. 

“Kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan sekaligus upaya mempererat silaturahmi dan anggota PWI dan pemerintah serta masyarakat. Di bulan yang penuh berkah ini kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim,” tutur Selly. 

Selly menjelaskan, kegiatan ini digelar untuk menunjukkan sikap kepedulian kita sebagai organisasi wartawan

Ia berharap, kebersamaan dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dijaga di masa mendatang. 

Ia juga menegaskan, kegiatan seperti ini menjadi ruang kebersamaan yang sangat positif dan nyata kepedulian sosial yang sangat mulia. 

“Semoga bantuan yang diberikan hari ini dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan semangat bagi semuanya. Wartawan harus menjaga etika serta menjunjung tinggi profesionalisme dan berintegritas,” pungkasnya. 

Hal senada disampaikan Ketua PWI Banten, Rian Nopandra. Menurutnya, kegiatan sosial ini sangat memberikan edukasi kepada masyarakat serta menjadi bagian yang konstruktif, yakni peduli dengan sesama. 

"Kegiatan santunan anak yatim ini kita diingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari apa yang kita miliki, tetapi juga dari apa yang kita dapat bagikan kepada orang lain," ucapnya. 

Rian berharap sinergitas organisasi wartawan harus menjaga kekompakan dan kredibilitas agar selalu semangat dalam berkarya dalam memberikan kontribusi dan informasi yang membangun. 

"Dengan pemberitaan yang akurat dan objektif, dapat menghdirkan informasi bagi masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan setiap wilayah khususnya di Kabupaten Tangerang," pungkasnya. 

Kegiatan tersebut berlangsung penuh keakraban dan diakhiri dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim serta buka puasa bersama baik anggota dan tamu undangan lainnya. (Reno)

Pj Sekda Bireuen: Kantor Bupati Bukan Tempat Pengungsian, Pemerintah Sudah Tawarkan Rumah Sewa

By On Sabtu, Maret 14, 2026

Pj Sekda Bireuen, Hanafiah, S.P., CGCAE saat Konferensi Pers, di Meuligoe Bireuen, Jumat malam, 13 Maret 2026, terkait keberadaan para pengungsi, di halaman kantor Bupati setempat. 

BIREUEN, KabarViral79.ComPenjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bireuen, Hanafiah, S.P., CGCAE menegaskan bahwa Kantor Bupati Bireuen bukanlah lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat pengungsian bagi korban bencana

Hal tersebut disampaikan Hanafiah saat Konferensi apers di Meuligoe Bireuen, Jumat malam, 13 Maret 2026, menanggapi keberadaan sejumlah pengungsi yang mendirikan tenda di sekitar kawasan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen. 

Menurutnya, kompleks perkantoran pemerintah tidak diperuntukkan sebagai area pengungsian. Karena itu, jika pengungsi diminta untuk pindah dari lokasi tersebut, hal itu dinilai wajar. 

“Kantor pemerintahan tidak diperuntukkan sebagai lokasi pengungsian. Sah-sah saja kalau kita tertibkan, seperti menertibkan pedagang kaki lima yang tidak tertib,” kata Hanafiah. 

Meski demikian, ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah tetap mengedepankan pendekatan persuasif, terutama karena saat ini masih dalam suasana bulan Ramadan

“Karena ini bulan puasa, Bupati cukup bijak. Kalau memang tidak mau pindah, ya sudah. Tapi bukan berarti dibenarkan atau diizinkan,” ujarnya. 

Hanafiah juga berharap masyarakat tidak menilai pemerintah daerah tidak peduli terhadap kondisi para korban bencana. 

Ia menjelaskan, Pemkab Bireuen telah menawarkan sejumlah solusi sementara kepada para pengungsi, salah satunya dengan menyediakan rumah sewa di kawasan Cot Ijue, Kecamatan Peusangan

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan dua unit rumah sewa dengan total 14 kamar yang dilengkapi berbagai fasilitas. 

“Pemerintah sudah mencari dan memberi solusi dengan menyediakan dua unit rumah sewa dengan 14 kamar. Fasilitasnya lengkap, ada kulkas dan televisi. Rumah itu bahkan lebih bagus dari rumah saya,” ujarnya. 

Namun, kata Hanafiah, tawaran tersebut belum diterima oleh para pengungsi yang memilih tetap bertahan di tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen. 

“Mereka menolak dan memilih tetap tinggal di tenda di kantor Bupati. Mungkin mereka memang merasa lebih nyaman di sana,” katanya. 

Ia menambahkan, pemerintah daerah telah berupaya mencari solusi terbaik bagi para korban bencana. 

“Kita sudah berupaya, tapi kalau tidak diterima mau bagaimana lagi. Kita sudah habis upaya,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

HRD Kunker ke Bivak, Korban Bencana di Pedalaman Juli Bireuen Pertanyakan Hunian yang Layak

By On Sabtu, Maret 14, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) melakukan Kunker ke Dusun Bivak Desa Krueng Simpo, Juli, Bireuen, Aceh, Kamis , 12 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dusun Bivak, Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Kamis , 12 Maret 2026. 

Kunker tersebut dalam rangka menjaring berbagai aspirasi masyarakat serta meninjau berbagai infrastruktur, seperti jalan dan jembatan serta rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir dan longsor yang menerjang kawasan tersebut akhir November 2025 lalu. 

Namun hingga kini sudah memasuki tiga bulan pasca bencana, rumah warga yang hancur diterjang banjir di desa pedalaman tersebut belum ada perbaikan, bahkan sejumlah rumah warga telah hilang dibawa arus sungai Krueng Peusangan. Sehingga masyarakat setempat yang terdampak bencana, masih menetap dibawah tenda. 

Kepala Dusun Bivak, M. Nur mengatakan, di dusun pedalaman yang dipimpinnya tersebut terdapat 74 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk mencapai 270 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 104 jiwa dari 31 KK menjadi korban keganasan banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang desanya, namun hingga kini mereka masih mengungsi di tenda darurat. 

“Masyarakat kami korban bencana sudah tiga bulan tinggal di dalam tenda, hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, kami butuh hunian yang layak, jangan biarkan warga kami terus-terusan tidur dalam tenda,” ujar M. Nur. 

Selain itu, kata M. Nur, masyarakat korban bencana di desanya, selain belum mendapatkan hunian yang layak, baik hunian sementara (Huntara) atau hunian tetap (Huntap), mereka juga belum mendapatkan hak-hak lainnya dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, seperti uang jatah hidup (Jadup), bantuan pemberdayaan ekonomi serta bantuan lainnya. 

Menanggapi keluhan masyarakat setempat, H. Ruslan Daud mengatakan, hunian yang layak, jadup maupun berbagai bantuan lainnya, merupakan hak para korban bencana yang ditanggung oleh negara, yang disalurkan oleh pemerintah pusat berdasarkan data korban yang diusulkan oleh  pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten. 

“Jika Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak mengusulkan huntara atau hunian yang layak, maka pemerintah pusat belum bisa membangunnya, begitu juga bantuan lainnya, kondisi ini sangat merugikan masyarakat,” terang HRD. 

Dikatakan anggota DPR RI dua periode ini, setiap kunjungan kerjanya ke lokasi-lokasi pengungsian, para korban bencana mengaku tidak tahu apa saja hak-haknya. 

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) melakukan Kunker ke Dusun Bivak Desa Krueng Simpo, Juli, Bireuen, Aceh, Kamis , 12 Maret 2026. 

Mereka mengaku Pemkab Bireuen tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait hak dan kebutuhan masyarakat. 

Bahkan mereka mengaku Pemkab Bireuen tidak pernah bermusyawarah dengan masyarakat korban bencana untuk menanyakan kebutuhan masyarakat pasca bencana. 

“Pengungsi selalu mengeluh dan meminta kepada kami untuk dibangun Huntara, mereka mengaku tidak sanggup lagi tidur dibawah tenda,” kata HRD mengutip permintaan warga. 

Bangun Jembatan Rangka Baja dan Jalan Aspal ke Bivak

Dalam kesempatan tersebut HRD juga menyebutkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini mulai membangun jembatan rangka baja pengganti jembatan gantung yang putus diterjang banjir, yang menghubungkan Desa Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa ke Dusun Bivak, Kecamatan Juli. 

“Selain jembatan rangka baja, Kementerian PU juga akan membangun jalan aspal dari Desa Alue Limeng, Salah Sirong hingga ke Dusun Bivak tembus ke jalan nasional Bireuen-Takengon Desa Krueng Simpo,” sebut HRD. 

Bahkan sebelumnya, HRD juga telah membawa Menteri PU, Doddy Hanggodo bersama rombongan ke Desa Salah Sirong dan Dusun Bivak dengan menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung, menyeberangi sungai atau Krueng Peusangan

“Alhamdulillah setelah Menteri PU meninjau langsung lokasi bencana di Salah Sirong dan Bivak, beliau langsung memerintahkan timnya untuk membangun jalan dan jembatan ke Salah Sirong dan Bivak,” pungkas HRD. 

Dalam kesempatan tersebut, HRD dan rombongan juga ikut buka puasa bersama, menyantuni anak yatim serta menyalurkan berbagai macam sembako kepada masyarakat terdampak bencana di Dusun Bivak. (Joniful Bahri)

Baru Seumur Jagung, Pembangunan Paving Blok di Samping Kantor Desa Pete Tigaraksa Diduga Dikerjakan Asal Jadi

By On Sabtu, Maret 14, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Pemerintah Kecamatan Tigaraksa saat ini sedang gencar gencarnya pemerataan pembangunan berkelanjutan di beberapa wilayah di Kecamatan Tigaraksa, Jumat, 13 Maret 2026. 

Salah satunya adalah pembangunan Paving Blok di samping kantor Desa Pete, namun sangat disayangkan, pembangunan yang baru selesai dikerjakan itu diduga belum genap satu bulan ini sudah terlihat amburadul di sana sini. 

Terlihat kastin yang sudah ambruk. Paving sudah mulai bergeser dan  terlihat kwalitas pembangunan paving blok ini diduga asal jadi tanpa melihat kwalitas pekerjaan. 

"Paving blok ini dibangun belum genap  satu bulanan, dan pembangunan lnya juga dikerjakan seperti tergesa-gesa," ujar salah satu warga yang tak ingin disebut namanya. 

"Inikan jadi sia sia, memboroskan anggaran aja, tidak lama ini mah bertahannya,” imbuhnya. 

Entahlah apa yang ada dipikiran pelaksana pekerjaan ini hingga mengerjakan pekerjaan yang dibiayai oleh pajak masyarakat ini duga dikerjakan asal-asalan. Bahkan terkesan asal jadi, tanpa memikirkan fungsi dari pembangunan adalah manfaat untuk masyarakat banyak. 

Bahkan, yang lebih membuat miris lagi  adalah pekerjaan ini berada di samping kantor Desa Pete yang notabene adalah pembuat rencana dari pembangunan. 

Hingga berita ini ditayangkan pihak pelaksana pekerjaan belum terkonfirmasi. (Reno)

Bupati Mukhlis Tunjuk Muhajir Juli sebagai Juru Bicara Pemkab Bireuen

By On Jumat, Maret 13, 2026

Muhajir Juli

BIREUEN, KabarViral79.Com - Bupati Mukhlis menunjuk Muhajir Juli sebagai Juru Bicara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen

Penunjukan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.1/166 Tahun 2026 tentang Penunjukan Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Bireuen. 

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, Mursyidin, Jumat, 13 Maret 2026 mengatakan,  penunjukan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran komunikasi serta penyampaian informasi terkait kebijakan dan program Pemkab Bireuen kepada masyarakat. 

Menurutnya, keberadaan juru bicara dinilai penting dalam menyampaikan informasi resmi pemerintah secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab. 

“Pak Bupati memandang perlu menunjuk seorang juru bicara yang berperan menyampaikan informasi resmi secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab, dalam rangka memperkuat fungsi kehumasan, menyebarluaskan informasi publik, serta memperluas jangkauan komunikasi pemerintah,” kata Mursyidin. 

Ia menambahkan, penunjukan Muhajir Juli telah melalui pertimbangan matang, baik dari sisi rekam jejak maupun kemampuan intelektual. 

Muhajir Juli diketahui memiliki latar belakang sebagai wartawan. Pria kelahiran Bireuen tahun 1985 itu merupakan alumnus STM Negeri Bireuen dan Universitas Almuslim

Sejak 2017, Muhajir juga telah lulus sertifikasi dengan predikat Wartawan Utama dari Dewan Pers

Ketertarikannya di dunia jurnalistik berawal dari kegemaran membaca dan menulis berbagai isu. Kiprahnya dimulai dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Pers Mahasiswa Suara Almuslim. 

Selanjutnya, ia aktif menulis di sejumlah media, di antaranya Tabloid Aceh Kita, Majalah Nanggroe, The Globe Journal, Acehtrend, dan Komparatif.id, serta pernah menjadi stringer bagi beberapa media nasional dalam liputan khusus. (Joniful Bahri)

HEBOH! Lagi-Lagi PT SMS Mengguncang Bengkulu, Direktur Irsyad Disebut Terseret OTT KPK

By On Jumat, Maret 13, 2026

 


BENGKULU, KabarViral79.Com – Nama perusahaan PT Statika Mitra Sarana (SMS) kembali menjadi sorotan publik di Provinsi Bengkulu. Perusahaan yang pernah terseret dalam kasus korupsi besar beberapa tahun lalu itu kini kembali disebut dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Informasi yang beredar menyebutkan, pada Senin (9/3/2026) tim KPK melakukan OTT terkait dugaan kasus ijon fee proyek yang melibatkan pejabat di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam operasi tersebut, penyidik KPK dikabarkan mengamankan sejumlah pihak, termasuk dari kalangan swasta.

Salah satu nama perusahaan yang kembali mencuat adalah PT Statika Mitra Sarana (SMS). Bahkan, Direktur perusahaan tersebut yang disebut-sebut bernama Irsyad dikabarkan ikut terseret dalam pusaran kasus dugaan suap tersebut.

Munculnya kembali nama PT SMS langsung mengingatkan publik pada kasus korupsi besar tahun 2017 yang pernah mengguncang Bengkulu. Saat itu, KPK juga melakukan OTT yang menjerat Gubernur Bengkulu kala itu, Ridwan Mukti.

Dalam kasus tersebut, Direktur PT SMS saat itu, Jhoni, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada gubernur terkait proyek pembangunan di Bengkulu. Ia dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena diduga memberikan uang suap kepada penyelenggara negara.

Kasus tersebut sempat menjadi perhatian nasional dan mengguncang pemerintahan daerah di Bengkulu.

Kini, hampir satu dekade berlalu, nama perusahaan yang sama kembali muncul dalam kasus dugaan suap yang menyeret pejabat daerah. Fakta ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Banyak pihak menilai kemunculan kembali PT SMS dalam kasus dugaan suap menunjukkan adanya dugaan pola lama dalam permainan proyek pemerintah di daerah.

Ironisnya lagi, Irsyad sebagai Direktur PT SMS disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus OTT pada 9 Maret 2026. Namun demikian, perusahaan tersebut diketahui masih melaksanakan pekerjaan hingga saat ini, Jumat (13 Maret 2026).

Berdasarkan pantauan di lapangan, PT SMS masih melakukan pekerjaan di Jalan Agus Salim, Kelurahan Air Rambai.

Saat dikonfirmasi wartawan di lokasi, salah satu pelaksana lapangan membenarkan hal tersebut. Ia menyampaikan bahwa Irsyad benar merupakan Direktur PT Statika Mitra Sarana yang saat ini masih menjalankan pekerjaan tersebut.

Gelar Ngonten Bareng, Diskominfo Kabupaten Serang Dorong OPD Kuasai Strategi Konten Kreatif

By On Jumat, Maret 13, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Serang mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menguasai strategi konten kreatif, untuk dipublikasikan melalui media sosial (medsos). 

Hal ini disampaikan Kepala Diskominfo Kabupaten Serang, Surtaman disela kegiatan Edukasi dan Sesi "Ngonten Bareng" yang mengusung tema "Strategi Kreatif dan Efektif dalam Pengelolaan Media Sosial Pemerintah" di Aula Diskominfo Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang, Kamis, 12 Maret 2026. 

Ngonten bareng dengan menghadirkan narasumber konten kreator Adam Badru Janedra itu dihadiri Kabid KIP Ahmad Jajuli, Pranata Humas Ahli Muda Sugarda Bayu Ajie, dan Analis Kebijakan Muda Ulfahyanti dan para admin medsos OPD. 

”Tadi kita ada acara ngonten bareng dengan seorang influencer, bertujuan agar pengelola medsos OPD bisa kreatif berdampak terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dilihat oleh seluruh masyarakat,” kata Surtaman. 

Menurut Surtaman, jika menyajikan konten-konten yang menarik, baik dalam bentuk foto, flayer maupun video akan berdampak terhadap masyarakat interest terhadap konten-konten yang dibagikan OPD berkenaan dengan hasil kinerja atau informasi pembangunan di Kabupaten Serang. 

"Makanya kita kumpulkan para admin medsos OPD, karena jujur, seluruh OPD belum punya basic semuanya, bagaimana cara ngonten yang baik. Itu yang disebut dengan cakap digital," terangnya. 

Hingga saat ini, kata Surtaman, konten-konten yang dishare melalui medsos OPD masih terbilang kaku, dan tidak mendasar terhadap kebutuhan masyarakat lantaran yang disuguhkan hanya sifatnya seremonial. 

"Sehingga, perlu diberikan sebuah edukasi oleh Kaka Adam. Alhamdulillah mereka semangat dan mudah-mudahan setelah ini konten-konten OPD lebih baik, lebih kepada berkebutuhan masyarakat," ujarnya. 

Untuk itu, kata Surtaman, pentingnya mempunyai kemampuan literasi digital agar memahami bagaimana membuat konten yang baik di media sosial terkait dengan kinerja OPD melalui media sosial. 

"Karena perlu diingat, seluruh kinerja OPD bisa terlihat jika ditampilkan di medis sosial,” pungkasnya. 

Sementara itu, Content Creator, Adam Badru Janedra mengatakan, untuk konten-konten pemerintah banyak yang diskip karena dianggap tidak penting. 

Namun demikian, kata Adam, konten pemerintah bisa bagus jika memahami tiga pilar, di antaranya hook atau elemn pem buka dengan durasi tiga detik. 

"Di awal itu beberapa temen-temen juga tadi banyak bilang kalau dia lupa bikin hook, valuenya emang dapat, tapi hooknya sama, ajakan orangnya untuk bisa berbuat itu belum ada," ujarnya. 

Menurut Adam, konten pemerintahan bisa menjadi minat warga untuk  menonton kontennya asal memahami tiga pilar, yakni adanya hook, valuenya jelas dan funny atau bahasanya. 

"Pakai bahasanya yang tidak berat, tapi pakai bahasa yang humanis dan bahasa yang netral," tuturnya. (*/red)

Menunggu Kepastian di Halaman Kantor Bupati: Tenda Pengungsi Banjir Jadi Simbol Kekecewaan Warga Bireuen

By On Jumat, Maret 13, 2026

Pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Peusangan, Bireuen, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen, Cot Gapu, Kamis, 12 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Sore itu, halaman Kantor Bupati Bireuen di Cot Gapu tidak seperti biasanya. Di bawah rindangnya pepohonan, beberapa lembar terpal mulai dibentangkan. Tali-tali diikat ke batang pohon, sementara warga saling membantu mendirikan tenda sederhana. 

Puluhan warga dari Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, datang bersama keluarga mereka pada Kamis, 12 Maret 2026, sekitar pukul 15.00 WIB. 

Anak-anak, ibu rumah tangga, hingga para orang tua ikut dalam rombongan tersebut. Mereka membawa beras, bahan makanan, serta peralatan dapur. 

Bagi mereka, halaman kantor pemerintahan itu kini menjadi tempat menagih janji. 

Aksi mendirikan tenda ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan pemerintah daerah terhadap para korban banjir yang hingga kini masih bertahan dalam kondisi serba terbatas. 

Sejak banjir melanda beberapa bulan lalu, sebagian warga masih tinggal di tenda darurat di kampung mereka. Kondisinya jauh dari layak. Terpal tipis yang menjadi atap tidak mampu menahan panas terik pada siang hari, dan kerap bocor saat hujan turun. 

“Kami mendirikan tenda di depan kantor Bupati menuntut hak kami. Kami ingin hunian sementara dan kejelasan dari pemerintah,” kata Jamilah, salah seorang pengungsi. 

Bagi Jamilah dan warga lainnya, bertahan di tenda darurat di kampung bukan lagi pilihan. Selain tidak nyaman, kondisi tersebut juga membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit. 

Keluhan serupa disampaikan Aspiana, warga yang mengaku kehilangan rumah akibat banjir. Hingga kini, ia mengatakan belum menerima bantuan apa pun. 

Pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Peusangan, Bireuen, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen, Cot Gapu, Kamis, 12 Maret 2026. 

“Masih ada warga yang rumahnya tidak rusak mendapat bantuan seperti DTH. Saya kehilangan rumah, tapi tidak mendapat apa-apa,” ujarnya dengan nada kecewa. 

Di tengah kegelisahan itu, para pengungsi berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan mengenai penyediaan hunian sementara (Huntara) maupun hunian tetap bagi korban yang rumahnya rusak atau hilang. 

Badriah, salah satu warga lainnya mengatakan, mereka tidak akan kembali ke kampung sebelum ada kepastian dari pemerintah. 

“Kami tidak akan pulang sebelum hak kami diberikan. Kami butuh hunian sementara,” katanya tegas. 

Warga juga membantah pernyataan pemerintah daerah yang sebelumnya menyebut korban banjir menolak pembangunan hunian sementara. 

Menurut Suratin, pemerintah tidak pernah berdiskusi langsung dengan warga mengenai rencana pembangunan huntara tersebut. 

“Kami sangat membutuhkan hunian sementara. Pemerintah tidak pernah berdiskusi dengan kami. Pernyataan bahwa kami menolak Huntara itu tidak benar,” ujarnya. 

Hingga Kamis sore, tenda-tenda darurat masih berdiri di halaman Kantor Bupati Bireuen. Beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja sempat meminta warga agar tidak mendirikan tenda di kawasan perkantoran pemerintah. 

Namun para pengungsi tetap bertahan. Bagi mereka, tenda-tenda itu bukan sekadar tempat berlindung sementara, melainkan simbol dari harapan yang belum terpenuhi. 

Di tengah halaman kantor pemerintahan yang biasanya sunyi menjelang petang, suara anak-anak yang bermain di sekitar tenda bercampur dengan percakapan para orang tua yang masih menunggu satu hal yang sama: kepastian dari pemerintah. (Joniful Bahri)

HRD Sesalkan Dana Bantuan Presiden Rp 4 Miliar untuk Banjir Bireuen Belum Digunakan

By On Jumat, Maret 13, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) menghadiri acara buka puasa bersama masyarakat korban banjir dan longsor, di Desa Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka,  Bireuen, Aceh

BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen yang hingga kini belum memanfaatkan bantuan dana tanggap darurat sebesar Rp 4 miliar dari Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan dampak banjir dan tanah longsor di daerah tersebut. 

Hal itu disampaikan Ruslan Daud, yang akrab disapa HRD, saat menghadiri acara buka puasa bersama masyarakat korban banjir dan longsor di Desa Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh, Kamis 12 Maret 2026. 

Menurut HRD, bantuan dari Presiden tersebut seharusnya segera dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, bukan dibiarkan tersimpan di rekening kas daerah

“Dana itu diberikan Presiden untuk membantu masyarakat korban bencana, bukan untuk disimpan di rekening. Masyarakat masih kesulitan, bahkan masih ada yang tinggal di pengungsian,” kata Ruslan Daud. 

Ia mengaku sering menerima keluhan dari warga saat turun langsung ke lapangan. Banyak korban banjir yang kehilangan rumah dan harta benda serta belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana. 

“Masyarakat Bireuen selalu mengadu kepada saya setiap turun ke lapangan. Harta benda sudah tidak ada lagi, rumah masih tertimbun, mereka masih di pengungsian. Kenapa uang yang diberikan Pak Presiden belum digunakan,” ujarnya. 

Ruslan menilai, lambannya pemanfaatan dana bantuan tersebut menimbulkan sorotan publik, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang memulihkan diri pasca bencana. 

Menurutnya, dana darurat semestinya dimanfaatkan secara cepat agar proses pemulihan masyarakat terdampak bisa berjalan lebih cepat. 

“Kalau dana bantuan sudah tersedia tapi tidak segera digunakan, ini menunjukkan ada persoalan dalam respons kebijakan di tingkat daerah. Dalam situasi bencana, pemerintah seharusnya bergerak cepat agar masyarakat bisa segera pulih,” katanya. 

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) meninjau rumah yang ambruk pasca banjir bandang di Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka,  Bireuen, Aceh, sebelum buka puasa di desa tersebut. 

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih proaktif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terdampak sehingga dana yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik. 

“Bantuan Presiden itu diberikan karena ada kebutuhan mendesak di daerah. Kalau sampai tidak digunakan, tentu publik akan bertanya sejauh mana pemerintah daerah serius menangani dampak bencana,” kata Ruslan. 

Sementara itu, Nisda, warga korban bencana di Desa Kuala Ceurape, juga mempertanyakan belum digunakannya bantuan tersebut. Ia mengaku hingga kini belum menerima bantuan untuk kebutuhan rumah tangga setelah bencana. 

“Sudah tiga bulan bencana berlalu, kami belum mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Kemana kami harus mengadu? Masa sudah dikasih uang sama Presiden tidak dipakai sampai sekarang,” ujar Nisda. 

Ia berharap, Pemkab Bireuen segera menggunakan dana tersebut untuk membantu pemulihan warga yang terdampak banjir dan longsor. 

Sebelumnya, Pemkab Bireuen menyatakan bantuan darurat Rp 4 miliar dari pemerintah pusat memang belum digunakan dan masih tersimpan di rekening kas daerah. 

Penjabat Sekretaris Daerah Bireuen, Hanafiah mengatakan, dana tersebut belum dipakai karena belum ada kebutuhan mendesak yang memerlukan penggunaan anggaran tersebut. 

“Uang tersebut bisa digunakan jika ada kebutuhan,” kata Hanafiah dalam audiensi dengan Gerakan Masyarakat Sipil, di ruang Badan Musyawarah DPRK Bireuen, Selasa, 10 Maret 2026. 

Ia menambahkan, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 sebesar Rp 2 miliar juga belum habis digunakan. 

“Jangankan yang Rp 4 miliar, yang Rp 2 miliar saja belum habis. Siapa yang perlu bisa dikeluarkan. Uang itu masih utuh di rekening daerah,” ujarnya. (Joniful Bahri)

Wabup Intan Ucapkan Terima Kasih dan Apresiasi kepada Rekan Media Sudah Ikut Membantu untuk Kemajuan Kabupaten Tangerang

By On Rabu, Maret 11, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Hj. Intan Nurul Hikmah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para rekan-rekan Media yang telah ikut membantu mempublikasikan capaian kerja dari Bupati dan Wakil Bupati Tangerang di masa Pemerintahanya yang telah berjalan satu tahun. 

Hal itu disampaikan Wabup Intan saat mendampingi Bupati Tangerang pada kegiatan Repleksi Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Selasa, 10 Maret 2026. 

"Ya saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan Media yang sudah ikut membantu mempublikasikan dan  memberikan informasi kepada kami terkait perkembangan wilayah Kabupaten Tangerang dalam semua bidang," ucapnya. 

Saat ini, kata dia, masih ada jalan-jalan yang masih rusak. Dia pun meminta waktu.

"Jika masih ada masyarakat yang menyiyir hasil kerja kami dalam satu tahun ini tidak apa-apa, saya dan Bupati terus bekerja untuk masyarakat Kabupaten Tangerang," ujarnya. 

"Kami juga sangat responsif sekali terkait adanya informasi yang luput dari pengawasan kami, disinilah fungsinya Media, ikut membantu kami dalam pengawasan. Untuk para Camat di 29 Kecamatan agar cepat responsif menerima informasi dari masyarakat," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan imbauan kepada para ASN untuk mengaplosd dan mensosialisasikan semua program unggulan yang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Tangerang. 

"Ya mereka sebagai ASN juga harus tahu apa Program Pemkab Tangerang jangan cuma kerja aja," tuturnya. 

Dia juga menyampaikan prestasi yang telah dicapai oleh Pemkab Tangerang, baik dari pemerintah pusat dan Provinsi.

"Di masa kepemimpinan kami sebagai barometer tolak ukur buat ke depannya agar lebih baik lagi. Insyah Allah dalam masa jabatan kami sampai 2029  program visi misi kami akan berjalan dengan baik. Harapannya k edepan semoga hubungan baik antara rekan Media dan Pemkab Tangerang terus terjalin dengan baik," tutupnya. (Reno)

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Paparkan Capaian Kerja

By On Rabu, Maret 11, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Satu tahun kepemimpinan Bupati Tangerang dan Wakilnya, Drs. H. Moch.Maesyal Rasyid, M.Si dan Hj Nurul Intan dimasa kepemimpinannya ciptakan Inovasi membagun Kabupaten Tangerang, yang sudah terlaksana dengan baik dalam segi pendidikan, pelayanan, infrastruktur, sampah, penanggulangan bencana dan juga fasilitas kesehatan. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Tangerang, Moch Maesal Rasyid didampingi Wakilnya, Intan Nurul Hikmah dan perangkat OPD kepada awak media yang hadir dan para undangan, di Gedung Pendopo Jalan Kisamaun, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Selasa, 10 Maret 2026. 

Moch Maeysal Rasyid mengatakan, Kabupaten Tangerang selama masa kepemimpinannya bersama Intan Nurul Hikmah dalam capaiannya secara masif telah melakukan penataan wilayah melalui program Tangerang Gemilang

Fokus utamanya, yaitu aksesibilitas dan keamanan, penataan jalan, jembatan, TPS sampah, serta penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) baru, khususnya di jalur rawan kecelakaan dan akses desa, pelayanan cetak KTP dan Kartu Keluarga (KK) dan akta lahir

"Masyarakat tidak perlu lagi harus antri di kantor Disdukcapil, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang sudah menyediakan pelayanan tersebut di seluruh kantor Kecamatan," ujarnya. 

Lalu, ada juga program Hunian Layak masyarakat kurang mampu

Pemkab Tangerang sudah berhasil bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 

​Sanitasi: Pembangunan lebih dari 5.000 Sambungan Rumah (SR) Sanitasi serta pembuatan jamban masif untuk menurunkan kawasan kumuh. 

"Bahkan dalam capaiannya Pemkab Tangerang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-17 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD," ungkap Bupati Tangerang, Moch Maeysal Rasyid. (Reno)