-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Progres Jembatan Penghubung Bireuen–Medan di Awee Geutah Capai 80 Persen, Warga Berharap Segera Dimanfaatkan

By On Sabtu, Desember 13, 2025

Pekerjaan pembangunan Jembatan Penghubung Bireuen–Medan yang berada di kawasan Awee Geutah Bireuen terus menunjukkan perkembangan positif. 

BIREUEN, KabarViral79.ComPekerjaan pembangunan Jembatan Penghubung Bireuen–Medan yang berada di kawasan Awee Geutah, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupatèn Bireuen terus menunjukkan perkembangan positif.

Hingga saat ini, progres fisik jembatan tersebut telah mencapai sekitar 80 persen.

Pada Jumat kemarin, pihak pelaksana akan melakukan tahapan penting berupa dorongan penuh struktur jembatan. Setelah itu, pekerjaan dilanjutkan dengan pemasangan lantai jembatan sebelum memasuki tahap uji coba beban. Jembatan ini dirancang memiliki kapasitas beban maksimal hingga 10 ton.

Apabila seluruh tahapan teknis dan prosedur keselamatan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kendala, jembatan tersebut ditargetkan dapat dibuka untuk umum paling lambat pada Minggu, 14 Desember 2025.

Kehadiran jembatan ini disambut antusias oleh masyarakat setempat. Warga menilai jembatan penghubung tersebut sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung aktivitas sehari-hari serta memperlancar akses transportasi.

“Kami sangat berharap jembatan tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh warga. Selain memudahkan mobilitas masyarakat, jembatan ini juga sangat penting untuk pengangkutan logistik dan penyaluran bantuan, terutama saat kondisi darurat,” ujar Razali Usman, salah seorang warga Awee Geutah.

Masyarakat berharap proses penyelesaian jembatan berjalan lancar sesuai rencana, sehingga akses penghubung Bireuen–Medan dapat kembali normal dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta kelancaran distribusi barang dan bantuan kemanusiaan. (Joniful Bahri)

IKM Bersama Pemuda Cikande Gelar Aksi Penggalangan Dana Bantuan Kemanusiaan Musibah Banjir dan Longsor Sumatera

By On Sabtu, Desember 13, 2025


SERANG, KabarViral79.Com - Pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Minang (IKM) Cikande bersama sejumlah pemuda Desa Cikande Permai dan Griya Asri Cikande menggelar penggalangan donasi untuk membantu para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa masyarakat Minangkabau di Pulau Sumatera, Sabtu, 13 Desember 2025.

Aksi kemanusiaan yang dikomandoi oleh Anggota DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE itu dipusatkan di Posko Aksi Solidaritas, di depan eks kantor pemasaran perumahan Cikande Permai, Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. 

Sejak pagi, para relawan yang terdiri dari pemuda dan pengurus IKM Cikande terlihat aktif menggalang bantuan di ruas jalan lintas depan posko utama. 

Mereka mengangkat kotak donasi bertuliskan "Aksi Solidaritas Penggalangan Dana Bantuan Kemanusiaan Musibah Banjir dan Longsor Sumatera".

Secara bergantian, relawan menghentikan kendaraan untuk mengajak warga menyumbangkan uang tunai, pakaian layak pakai, dan kebutuhan mendesak lainnya. Kehadiran mereka mengundang simpati banyak pengendara yang melintas.

Ketua Karang Taruna Cikande Permai, H. Garin mengatakan, aksi ini merupakan hasil sinergi pemuda Desa Cikande Permai dan Griya Asri Cikande.


Hal senada dikatakan Ketua Karang Taruna Griya Asri Cikande, Ahmad Fajrin dan Tio. 

Menurutnya, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk meringankan beban ribuan korban. 

Ketua IKM Cikande, H. Awaludin menyampaikan, gerakan ini lahir dari rasa peduli masyarakat Minang yang berada di Cikande dan sekitarnya terhadap bencana besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat (Sumbar). 

“Kami mengajak masyarakat untuk menyumbang seikhlasnya. Bantuan bisa diserahkan langsung ke posko atau melalui relawan yang bertugas,” ujarnya.

Awaludin menegaskan, inisiatif ini muncul dari gerakan spontan pemuda yang tersentuh oleh kondisi para korban. 

Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menyediakan tenda, logistik relawan, hingga akses perizinan.

“Kami mengajak masyarakat, instansi, dan stakeholder lain untuk ikut berpartisipasi. Donasi dapat diberikan melalui posko-posko atau rekening resmi yang telah kami umumkan,” ujarnya.

Kegiatan aksi kemanusian ini dilakukan selama tiga hari ke depan, penggalangan dana dilakukan di dua lokasi, yaitu di depan eks kantor pemasaran perumahan Cikande Permai, dan Bunderan Perumahan Griya Asri Cikande. 

Rencananya dana yang terkumpul tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang berada di ranah minang (Provinsi Sumbar).

"Donasi yang terkumpul ini akan kita bagikan kepada masyarakat di Sumbar," ujar H. Awaludin.

Selain menerima donasi secara langsung, panitia juga menyiapkan sistem pelaporan transparan untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas para perantau terhadap saudara-saudara di kampung halaman yang terdampak bencana.

“Ini adalah panggilan hati kami sebagai keluarga besar Minangkabau. Kami ingin meringankan beban mereka yang sedang berduka dan kehilangan tempat tinggal,” ujar legislator yang juga pembina IKM Cikande ini. (*/red)

Ka Kanwil Ditjenpas Banten Pimpin Program Pembinaan Kepribadian di Lapas Serang

By On Jumat, Desember 12, 2025

 


Serang, KabarViral79.Com – Kepala Kantor Wilayah (Ka Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Banten, Muhammad Alisyeh Bana, memimpin program pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang pada hari Kamis, 11 Desember 2025, pukul 18:30 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lapas Serang, Riko Stiven, dan jajaran pejabat manajerial Lapas Serang, bertempat di Blok Hunian Lapas Serang. 

Program pembinaan kepribadian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian warga binaan Lapas Serang, sehingga mereka dapat menjadi individu yang lebih baik dan siap untuk kembali ke masyarakat. Muhammad Alisyeh Bana memberikan pengarahan dan motivasi kepada warga binaan untuk selalu berbuat baik dan menjalani hidup dengan positif.

“Kami ingin warga binaan Lapas Serang dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Kami juga ingin warga binaan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara,” kata Muhammad Alisyeh Bana.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab antara warga binaan dan Muhammad Alisyeh Bana, serta pemberian motivasi dan inspirasi untuk meningkatkan semangat dan motivasi warga binaan.

Rahmad Saleh, Pelukis asal Danau Ranau, Ogan Komering Ulu Selatan yang Menggemparkan dunia WhatsApp

By On Jumat, Desember 12, 2025



Oku Selatan, KabarViral79.Com – Dunia seni lukis Indonesia kembali dibuat terkesima oleh bakat luar biasa dari seorang putra daerah. Rahmad Saleh, seorang pelukis berbakat yang berasal dari Simpang Sender, Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) Selatan, kini menjadi sorotan berkat karya-karyanya yang menampilkan proporsionalitas ide dan keindahan visual yang memukau, Jum’at, 12 Desember 2025.

Rahmad Saleh tidak hanya sekadar melukis; ia mentransformasikan gagasan dan filosofinya ke atas kanvas dan dinding dengan tingkat keahlian yang jarang ditemui. Pengamat seni memuji Rahmad Saleh karena kemampuannya yang begitu proporsional dalam meramu dan menuangkan ide-ide kompleks menjadi bentuk lukisan yang utuh dan bernilai estetika tinggi.

“Lukisan-lukisan Rahmad Saleh bukan hanya indah dipandang, tetapi juga kaya makna. Ia memiliki keahlian langka dalam menyalurkan ide-ide yang paling abstrak sekalipun ke dalam komposisi visual yang sempurna. Setiap goresan kuasnya terasa terukur dan penuh perhitungan,” ujar seorang kritikus seni yang meminta namanya dirahasiakan.

Lukisan-lukisan indah hasil tangan dingin Rahmad Saleh ini diharapkan dapat membawa nama baik Oku Selatan dan Danau Ranau ke kancah seni nasional maupun internasional. Kehadiran Rahmad Saleh adalah bukti nyata bahwa talenta seni terbaik dapat lahir dari mana saja di penjuru negeri, asalkan didukung oleh passion dan dedikasi yang mendalam.



Profil singkat Rahmad Saleh Ranau, ia Lahir di Simpang Sender Ranau, 15 Februari 1986, beliau, pernah bergiat di Kelompok Studi Seni, FKIP Universitas Lampung, divisi Seni Rupa dan Sastra, beberapa mengikuti pameran Lukisan di Bandar Lampung, 2006, 2007, 2008, dan 2010.

Di Dunia Teater, Rahmad dipercaya selaku Penata artistik untuk berbagai pementasan, UKMF KSS di Bandar Lampung dan Bandung, pada dunia Sastra, Rahmad Saleh Ranau, pernah meraih juara lomba cipta puisi Krakatau Award 2017, dengan judul “Hikayat Buang Tondjam” puisinya terpilih sebagai juara pertama.

Rahmad juga bergiat di Komunitas Berkat Yakin (KoBer) sebagai penata Artistik dibawah asuhan gurunya, Ari Pahala Hutabarat, pada pementasan, Rashomon di Taman Budaya, Lampung, Pekan Baru, Padang, dan Bengkulu, 2007, “Pinangan”, King Lear, Taman Ismail Marzuki Jakarta 2018, “Pilgrim”, “Nusantara Amnesia” Palembang, “Dayang Rindu”, Sutradara Ari Pahala Hutabarat.

Selain bergiat di dunia kesenian, Rahmad Saleh sering melakukan aktivitas di alam terbuka, seperti mendaki Pesagi, Seminung dan Bukit Barisan Selatan, yang kini ekosistemnya dirusak oleh oligarki dan masyarakat setempat.

Salah satu lukisannya di dinding klinik dr. Gilang Kasuma Putra, Simpang Sender ia beri tema “Pray For Sumatera” yang didedikasikan untuk warga yang terdampak banjir Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Rahmad berkisah “dulu nenek moyang kami, menjaga alam dengan Mitos, pantangan nebang pohon di hutan larangan, dan yang merusak “Ulutulung (mata air), karena takut kena tulah, dan di sana banyak penunggunya, sebangsa arwah , dan berbagai bangsa jin, yang dalam bahasa Ranau, daerah larangan disebut: Mesegik, artinya tempat yang angker, siapa yang melanggar pantangan akan dikucilkan warga dan mendapat kutukan berupa penyakit yang sukar untuk disembuhkan. (UD)



Anggota DPRD Lebak Apresiasi Polda Banten dan Pemerintah yang Peduli Cari Solusi Terhadap Penambang Rakyat

By On Jumat, Desember 12, 2025

Anggota DPRD Lebak dari Fraksi Partai Gerindra Samboja Uton Witono (Ama Dewan). 

SERANG, KabarViral79.Com - Anggota DPRD Lebak dari Fraksi Partai Gerindra, Samboja Uton Witono yang akrab disapa "Ama Dewan" mengapresiasi kepada pihak Aparat Penegak hukum (APH) Polda Banten dan pemerintah yang telah menggelar Focus Grup Discussion (FGD) Lintas Sektoral, di Hotel Ledian, Serang, pada Kamis, 11 Desember 2025.

Menurutnya, kegiatan FGD ini merupakan bentuk kepedulian dari pihak APH dan pemerintah untuk mencari solusi terhadap pertambangan rakyat, baik tambang emas maupun batu bara‎‎.

Baca juga: Polda Banten Gelar FGD, Jembatani Aspirasi Penambang Rakyat

"Saya selaku Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Komisi IV sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian Polda Banten dan pemerintah dengan adanya kegiatan FGD lintas sectoral ini. Semoga pemerintah bisa mengeluarian zin WIUP pertambangan rakyat, baik tambang emas maupun tambang batu bara, khususnya di Kabupaten Lebak," kata Samboja Uton Witono kepada media ini, Kamis, 11 Desember 2025.

Apalagi, lanjut Ama Dewan, dirinya salah satu Anggota Dewan yang peduli dan sering mendengungkan bagaimana caranya untuk mencari solusi, baik itu tambang emas maupun tambang batu bara bisa diakomodir oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat. (Cup/Red)

Tarif Sungai yang Mencekik: Ketika Bantuan Bencana Harus Membayar Lebih Mahal dari Derita

By On Kamis, Desember 11, 2025

Aktifitas boat Penyebarangan warga di Jembatan Kutablang, Bireuen, Aceh, pasca banjir bandang menuai protes warga, sebab jasa penyeberangan itu telah terjadi pungutan uang jasa yang tidak sesuai sama sekali. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Sungai yang seharusnya menjadi pintu harapan bagi warga terisolasi banjir bandang di Kutablang, Kabupaten Bireuen, Aceh, justru berubah menjadi jalur penuh luka bagi para relawan.

Alih-alih menjadi ruang solidaritas, penyeberangan darurat di kawasan Kuta Blang dituding menjadi ladang bisnis yang memberatkan, bahkan menyakiti nurani.

Keluhan itu datang bertubi-tubi dari relawan yang setiap hari berjibaku mengirimkan bantuan ke desa-desa yang terputus aksesnya akibat banjir dan longsor.

Di balik senyum dan peluh mereka yang menyusuri jalan rusak dan jalur licin, tersimpan kekecewaan mendalam terhadap tarif “tak masuk akal” yang dipungut oleh pihak yang disebut sebagai ‘Harlan’ dan sejumlah pemilik boat penyeberangan.

Bantuan Kemanusiaan yang Dihalang Biaya Tak Wajar

Kamis, 11 Desember 2025, sejumlah relawan menyampaikan keluhannya kepada wartawan. Mereka menilai pemerintah daerah dan aparat keamanan seolah tutup mata, membiarkan pungutan tak wajar itu berlangsung di tengah situasi krisis. Hal itu juga dikeluhkan relawan lain di beberapa titik lainnya di Bireuen.

Di antara relawan itu, terdapat seorang pejuang kemanusiaan yang telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di tengah konflik dan derita masyarakat Aceh.

Ia datang membawa bantuan bersama dua rekannya: beras, mie instan, dan air mineral barang sederhana namun sangat dibutuhkan ratusan keluarga yang diisolasi bencana di seberang sungai.

Aktifitas boat Penyebarangan warga di Jembatan Kutablang, Bireuen, Aceh, pasca banjir bandang menuai protes warga, sebab jasa penyeberangan itu telah terjadi pungutan uang jasa yang tidak sesuai sama sekali. 

Perjalanan panjang telah mereka tempuh, melewati rumah-rumah terendam lumpur, warga yang letih menunggu bantuan, hingga jalan yang patah diterjang arus. Namun saat tiba di penyeberangan darurat Kutablang, hatinya terguncang.

"Rp 2 juta untuk bongkar, Rp 5 juta untuk menyeberang, dan Rp 2 juta lagi untuk bongkar di seberang. Total Rp 9 juta. Untuk bantuan, bukan untuk dagangan," ungkapnya dengan nada getir.

Bagi relawan, angka itu lebih mahal dari nilai bantuan yang mereka bawa.

"Kami bukan mencari untung. Kami datang membawa harapan," tuturnya.

Camat Pun Ikut Menjadi Korban

Tak hanya relawan, pejabat pemerintah pun merasakan getirnya pungutan tersebut.

Camat Kutablang, Erizal mengaku harus merogoh kocek hingga Rp 6 juta untuk menyeberangkan bantuan resmi pemerintah ke lokasi terdampak.

Ia sudah mengimbau. Ia sudah menegur. Namun semua itu berbuah sunyi.

"Diam menjadi jawaban sehari-hari," ucapnya.

Kisah serupa dilaporkan terjadi pula di kawasan penyeberangan darurat lainnya tempat warga dan relawan menduga adanya praktik serupa.

Secercah Cahaya: Boat Karet Gratis

Di tengah kekecewaan itu, sebuah kabar baik muncul. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan akhirnya menyediakan boat karet gratis untuk menyeberangkan warga, logistik, dan barang kebutuhan mendesak.

Upaya ini cukup melegakan, namun bagi banyak relawan, luka akibat pungutan mencekik itu belum sepenuhnya terhapus.

"Ini soal kemanusiaan. Jangan bebankan krisis kepada mereka yang sedang membantu," ujar seorang relawan lain.

Citra Daerah Dipertaruhkan

Masyarakat berharap, praktik pungutan liar di jalur penyeberangan darurat segera dihentikan. Bupati Bireuen, H Mukhlis dan Polres Bireuen didesak turun tangan langsung, memastikan jalur-jalur evakuasi dan distribusi bantuan bebas dari tindakan yang merusak citra daerah dan melukai rasa keadilan publik.

Di tengah bencana, harapan warga sederhana: jalan dibuka, bantuan sampai, dan kemanusiaan kembali pulih ke tempatnya.

Karena di saat air bah menenggelamkan tanah, yang seharusnya tetap mengapung adalah solidaritas bukan harga tarif penyeberangan. (Joniful Bahri)

Harkodia 2025, Pemkab Tangerang Mantapkan Langkah Jadi Daerah Percontohan Integritas

By On Kamis, Desember 11, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Tangerang memantapkan langkah menjadi daerah percontohan integritas bertepatan dengan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Pemkab Tangerang berkomitmen untuk meneguhkan transformasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Dengan mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, Kabupaten Tangerang menunjukkan keseriusannya menjadi daerah yang menjadikan integritas sebagai fondasi pembangunan.

Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan bahwa HAKORDIA bukan sekadar peringatan kalender tahunan. Peringatan ini, ujarnya, adalah momen dunia untuk mengerahkan kekuatan bersama melawan musuh global, yaitu korupsi.

Ia mengingatkan kembali sejarah HAKORDIA yang lahir dari Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) di Merida, Meksiko, tahun 2003. Indonesia menegaskan komitmennya melalui ratifikasi UNCAC pada 2006, yang kemudian menjadi landasan bagi perbaikan tata kelola.

"Sejak itu, setiap tahun kita berdiri di sini bukan hanya untuk seremonial, tetapi memperbarui janji kita kepada ibu pertiwi bahwa Indonesia harus bebas dari korupsi," seru Bupati Maesyal di Lemo Hotel Serpong, Tangerang, Kamis, 11 Desember 2025.

Kabupaten Tangerang, katanya, juga telah memasuki era baru antikorupsi, dari kegiatan simbolis menjadi transformasi sistemik. Transformasi tata kelola yang selama ini berjalan, mulai dari meningkatnya capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MSCP) KPK, kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian, hingga digitalisasi layanan publik yang mempersempit ruang pungli.

Penguatan pengawasan internal juga terus dilakukan melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan perluasan pembangunan Zona Integritas di berbagai perangkat daerah.

"Inilah evolusi semangat antikorupsi kita: dari seremoni menjadi substansi, dari wacana menjadi budaya kerja," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Tangerang Tini Wartini menyampaikan bahwa Harkodia bertujuan membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya korupsi sekaligus memperkuat komitmen pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat dalam menanamkan budaya etika serta akuntabilitas. 

Peringatan ini bukan hanya menyasar ASN, tapi juga dunia pendidikan dan masyarakat umum agar tercipta lingkungan sosial yang menolak korupsi dalam bentuk apa pun.

Adapun Harkodia 2025 Kabupaten Tangerang yang digelar sepanjang November-Desember turut melaksanakan berbagai kegiatan edukatif dan kampanye publik.

Mulai dari Lomba Karya Tulis & Poster Digital, Kampanye Publik di Radio, hingga Puncak Acara dengan talkshow bertema “Satukan Aksi Basmi Korupsi untuk Tangerang Semakin Gemilang”.

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen menjaga integritas, Pemkab Tangerang juga memberikan penghargaan kepada Desa Legok (Kecamatan Legok) sebagai Desa Percontohan Antikorupsi oleh Gubernur Banten, BLUD Puskesmas Tigaraksa memperoleh Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB, dan RSUD Balaraja yang konsisten membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Bupati Maesyal kembali menambahkan, Peringatan Harkodia 2025 bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi tonggak konsolidasi komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.

"Mari kita jadikan Kabupaten Tangerang sebagai contoh daerah yang berintegritas, berinovasi, dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Dari Kabupaten Tangerang untuk Indonesia berintegritas," katanya.

Peringatan yang berlangsung pada 11 Desember ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penggiat pendidikan antikorupsi, kepala desa, penyuluh PAKSI, hingga aparat penegak hukum. Total peserta tercatat mencapai 213 orang, termasuk pemenang lomba, narasumber, dan pimpin daerah. (Reno)

FSI Fraksi PKB Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Aceh Tamiang dan Langsa

By On Kamis, Desember 11, 2025

FSI Anggota DPR RI Fraksi PKB menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang dan Kota Langsa

ACEH TAMIANG, KabarViral79.Com - Forum Silaturrahmi Istri (FSI) Anggota DPR RI Fraksi PKB menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa.

Penyaluran bantuan berlangsung sejak Selasa, 09 Desember 2025 kemarin dan hingga hari ini masih terus berlanjut.

FSI DPR RI Fraksi PKB Aceh yang dipimpin oleh Hj Faridah Adam, istri dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M. Daud (HRD), juga membuka posko bantuan di dua daerah tersebut.

Keberadaan posko dimaksudkan untuk mempermudah pendataan korban sekaligus memastikan distribusi bantuan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Berbagai kebutuhan mendesak seperti sembako, air bersih, obat-obatan, pakaian, selimut, biskuit, serta perlengkapan harian disalurkan langsung oleh tim FSI bersama relawan PKB. HRD turut mendampingi penyaluran bantuan tersebut.

Kepada wartawan, Kamis, 11 Desember 2025, Hj Faridah Adam menyampaikan rasa prihatin atas bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia mengatakan, Aceh menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak terparah akibat banjir dan longsor.

FSI Anggota DPR RI Fraksi PKB menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang dan Kota Langsa. 

"Bahkan saudara-saudara kita di dataran tinggi Gayo hingga kini masih terisolir karena akses jalan darat terputus. Alhamdulillah, Pak HRD sudah mengirim bantuan melalui jalur udara ke Bandara Rembele Bener Meriah," ujar Faridah.

Ia turut menceritakan bagaimana tim FSI Fraksi PKB harus menempuh jalur darat yang sulit, menyeberangi sungai menggunakan boat getek karena jembatan terputus dan akses jalan tertimbun longsor.

"FSI Fraksi PKB turun langsung ke lokasi untuk memastikan setiap bantuan sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Faridah juga menyampaikan doa dan harapannya untuk seluruh warga terdampak

"Kita semua berduka atas musibah ini. Semoga seluruh masyarakat yang terkena dampak diberikan ketabahan dan kesabaran," tutupnya. (Joniful Bahri)

Sunyi dari Publik, Menjerit dalam Sepi: "Bener Meriah Aceh yang Terputus Tanpa Ada Tanda Pertolongan"

By On Kamis, Desember 11, 2025

Warga Bener Meriah, Aceh, melintasi lereng perbukitan, jalan yang terjal untuk mendapat bantuan makanan ke arah Aceh Utara

BENER MERIAH, KabarViral79.Com - Empat belas hari telah berlalu sejak bencana besar menghantam Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kini memasuki hari ke-15, kabupaten yang berdiri di dataran tinggi Gayo itu seakan tenggelam dalam keheningan.

Tidak ada hiruk-pikuk pejabat yang datang, tidak ada sorot kamera media besar, tidak ada langkah artis yang biasanya berlomba tampil di lokasi bencana, yang terdengar hanya kabar duka, yang datang berulang, kabar tentang manusia yang meregang nyawa karena lapar, kelelahan, dan keputusasaan.

Di daerah yang terputus oleh lebih dari 130 jembatan yang runtuh, kehidupan seperti terhenti. Jalan penghubung antar-desa lenyap tersapu arus. Banyak kampung terisolir total, tak dapat ditembus kendaraan, bahkan tak dapat dicapai bantuan udara karena cuaca ekstrem.

Bener Meriah, yang seharusnya menjadi kabupaten yang berdiri tegak di peta Aceh, kini nyaris seperti titik yang hilang dari ingatan.

Sementara itu, dunia luar justru fokus pada Takengon. Nama Aceh Tengah terdengar di mana-mana: di televisi, di platform donasi, di rombongan relawan yang berdatangan.

Takengon seakan menjadi satu-satunya wajah dari wilayah Gayo. Namun hanya sedikit yang menyadari bahwa di balik punggung Takengon, ada Bener Meriah yang sedang menjerit tanpa suara.

Salah pemahaman yang sederhana, namun dampaknya mematikan. Karena itulah Bener Meriah terabaikan. Mereka disangka bagian dari Takengon. Maka bantuan yang datang pun berhenti di Takengon. Sementara desa-desa di Bener Meriah tetap gelap, tetap lapar, tetap terjebak dalam sunyi panjang yang penuh air mata.

Sunyi yang Menghanyutkan

Dalam dunia bencana, daerah yang paling hancur justru sering kali paling senyap. Aceh Tamiang pernah menjadi contohnya. Berhari-hari tidak terlihat di pemberitaan, padahal ribuan warganya sedang berjuang antara hidup dan mati. Kini, pola itu berulang—kali di Bener Meriah.

"Air beriak tanda tak dalam," kata orang bijak. Yang tenang justru menghanyutkan. Keheningan Bener Meriah bukan tanda aman. Ia tanda bahaya yang disembunyikan semesta," ujar M Salihin.

Warga melintasi jalan berlumpur di kawasan jalan KKA, Guci Bener Meriah, untuk memperolah bantuan makanan dan logistik. 

Kini warga terpaksa berjalan kaki berhari-hari menembus hutan untuk mencari sekantong beras. Ada anak-anak yang tidur dengan perut kosong. Ada lansia yang menunggu bantuan sambil memegang sisa air hujan di botol plastik.

Ada ibu-ibu yang memeluk anaknya di balik dingin malam, menahan tangis agar si kecil tidak ikut menangis karena lapar.

Dan ada pula keluarga yang tidak sempat menyelamatkan anggotanya—karena pertolongan tidak pernah tiba.

Kabupaten yang Hilang dari Radar

Bener Meriah adalah Kabupaten, berdiri sendiri, dengan penduduk yang besar. Namun dalam tragedi ini, ia seperti terhapus dari peta bencana nasional. Tidak ada pejabat tinggi datang. Tidak ada kamera berita nasional. Tidak ada poster artis atau ajakan donasi yang viral. Seakan-akan kabupaten ini tidak eksis.

Padahal di sana, ada kehidupan yang sedang dipertaruhkan. Ada waktu yang berlari tanpa ampun. Ada manusia yang memanggil-manggil pertolongan tanpa suara.

Seruan dari Tanah Gayo yang Terlupakan

Warga dunia maya, relawan, donatur, dan siapa pun yang masih memiliki empati, inilah saatnya menyuarakan kebenaran:

Bener Meriah adalah Kabupaten, bukan Kecamatan di Aceh Tengah. Lebih dari 130 jembatan putus. Ratusan desa terisolir. Ada yang meninggal karena lapar. Ada yang berjalan berhari-hari demi sesuap nasi. Ada ibu, anak, dan lansia yang menunggu tanpa kepastian.

Ini bukan sekadar bencana alam. Ini kegagalan melihat mereka. Ini tragedi karena salah persepsi.

Dalam tujuh hari ke depan, Bener Meriah harus keluar dari status “terisolir”. Dan itu hanya bisa terjadi jika Kabupaten ini kembali terlihat, kembali disebut, kembali diingat.

Jika kita tidak bersuara, maka siapa lagi?

Karena di Bener Meriah, kehidupan sedang menggantung di ujung yang rapuh, menunggu sebuah pertolongan yang tak kunjung datang.

Di tengah hiruk-pikuk bantuan yang menumpuk di Takengon, seorang warga Aceh Tengah yang ditemui relawan tak kuasa menahan haru. Dengan suara bergetar ia berkata:

"Maafkan kami ya Allah… Hanya setingkat mati lampu dan sinyal buruk saja kami sudah mengeluh. Sementara saudara-saudara kami di Bener Meriah harus berjalan berkilo-kilo meter hanya untuk mendapatkan beras. Kami di sini merasa terbantu, tapi mereka di sana sedang bertaruh nyawa."

Kalimat sederhana itu terdengar lirih, namun menghantam jantung siapa pun yang mendengarnya. Di tengah bencana, empati adalah cahaya paling terang, dan pengakuan jujur itu seperti tamparan lembut bagi semua yang selama ini hanya melihat Takengon—tanpa menyadari ada Bener Meriah yang hampir tenggelam tanpa kabar. (Joniful Bahri)

HRD Lobi Lion Group, Dorong Penerbangan Harian ke Bandara Rembele untuk Buka Isolasi Warga Gayo

By On Kamis, Desember 11, 2025

H Ruslan Daud bersama CEO Lion Gruop, Rudi Kirana yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB

BENER MERIAH, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), melobi pimpinan Lion Group agar membuka layanan penerbangan harian rute Kualanamu–Rembele (PP) dan Banda Aceh–Rembele (PP).

Langkah ini diambil menyusul terputusnya akses darat yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Jalur Bireuen–Lhokseumawe akibat bencana banjir dan longsor.

HRD menjelaskan bahwa situasi darurat tersebut membuat ribuan warga kini terisolasi karena tidak ada jalur darat yang bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini memaksa masyarakat berjalan kaki menempuh jarak puluhan kilometer melewati jalan berlumpur dan rawan longsor hanya untuk membeli kebutuhan pokok atau melanjutkan perjalanan menuju Medan maupun Banda Aceh.

"Layanan transportasi udara menjadi solusi paling cepat dan realistis dalam kondisi seperti ini. Harga tiket juga harus terjangkau agar masyarakat benar-benar terbantu," ujar HRD.

Politisi PKB itu menyampaikan bahwa permintaan pembukaan penerbangan harian telah disampaikan melalui Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), untuk diteruskan kepada Pendiri Lion Group, Rusdi Kirana, yang juga Anggota DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB.

"Kalau bisa, untuk sementara waktu Wings Air melayani penerbangan setiap hari, bahkan dua kali sehari dari Medan maupun Banda Aceh ke Rembele dan sebaliknya," kata HRD.

Selain komunikasi dengan Lion Group, HRD juga telah berkoordinasi dengan otoritas Bandara Rembele untuk memastikan proses administrasi perizinan penerbangan dipercepat.

Menurutnya, situasi darurat tidak boleh diperlakukan dengan standar normal.

"Saya sudah hubungi Kepala Bandara Rembele supaya perizinan dipercepat. Jangan diperlambat administrasinya. Ini kondisi darurat, dan ribuan nyawa sangat bergantung pada layanan transportasi udara," tegas mantan Bupati Bireuen itu.

HRD optimistis upaya tersebut akan segera terealisasi karena sudah ditindaklanjuti langsung oleh Gus Muhaimin dan dikomunikasikan dengan pihak Lion Group. (Joniful Bahri)

BUMDesa Armada Dahu Resmikan Pengembangan Unit Usaha Ayam Ras Petelur, 500 Ekor Pulet Sudah Terisi

By On Kamis, Desember 11, 2025



Serang, KabarViral79.ComBUMDesa Armada Dahu, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang resmi mewujudkan program pengembangan unit usaha budidaya ayam ras petelur. Mulai dari proses pengajuan, penyertaan modal awal, pembangunan kandang, hingga pengisian 500 ekor pulet, seluruh tahapan telah terlaksana dan berjalan dengan baik, Kamis, (11/12/2025).

Direktur Utama BUMDESA ARMADA DAHU, Wahyudin, menyampaikan rasa syukur atas terealisasinya program tersebut. Menurutnya, pencapaian ini bukan hanya berupa berdirinya sarana produksi maupun terisinya kandang, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi Desa Dahu.

“Alhamdulillah, program pengembangan unit usaha budidaya ayam ras petelur akhirnya dapat diwujudkan. Dari proses pengajuan, penyertaan modal, pembangunan kandang, hingga pengisian 500 ekor pulet, semuanya telah berjalan sesuai rencana. Ini merupakan capaian besar bagi BUMDesa dan masyarakat Desa Dahu,” ujar Wahyudin.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini akan membuka peluang usaha baru, menghadirkan potensi pemasukan berkelanjutan, serta memperkuat fondasi ekonomi lokal desa.

“Pencapaian ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi merupakan langkah maju dalam menciptakan usaha produktif yang memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Program pengembangan ini berlangsung melalui rangkaian tahapan yang sistematis, mulai dari musyawarah desa, harmonisasi regulasi, penganggaran, pembangunan kandang modern, hingga pengadaan pulet unggulan. Menurut Wahyudin, seluruh proses dapat berjalan lancar karena didukung sinergi antara pemerintahan desa, kelembagaan desa, dan pengurus BUMDesa.

Wahyudin selaku Direktur Utama BUMDESA ARMADA DAHU juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat:

Kepala Desa Dahu, atas arahan, persetujuan, dan dukungan penuh terhadap pengembangan unit usaha.

BPD Desa Dahu, yang memastikan regulasi dan proses berjalan sesuai ketentuan.

Pendamping Desa, atas bimbingan teknis dan administratif sejak awal perencanaan.

Pengurus BUMDESA ARMADA DAHU, yang bekerja keras dalam pembangunan kandang, penataan peralatan, serta perawatan harian ayam.

Wahyudin berharap unit usaha budidaya ayam ras petelur ini akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Desa Dahu.

“Kami berharap usaha ini menjadi salah satu pilar kemandirian ekonomi desa. Semoga ke depan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif untuk masyarakat,” tutup Wahyudin.

Program ini menjadi bukti bahwa dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Desa Dahu mampu membangun usaha produktif yang bernilai ekonomi sekaligus bermanfaat langsung bagi warganya. (Wawan/K)

Oknum Ormas Berinisial UD yang Dijuluki Kadal Diduga Membekingi Peredaran Obat Keras Golongan G di Kota Cilegon

By On Rabu, Desember 10, 2025


CILEGON, KabarViral79.Com - Di tengah denyut industri Baja di Kota Cilegon, aroma bisnis gelap jenis baru justru tercium semakin kuat peredaran obat keras golongan G excimer dan tramadol yang diduga dikendalikan oleh sosok misterius berinisial MWD, pria asal Aceh yang dijuluki “Botak”.

Informasi yang dihimpun (07/12/2025) menyebut struktur distribusi ini bekerja senyap, terorganisir, dan memanfaatkan celah lemahnya pengawasan di tingkat lingkungan. Salah satu pintu masuk peredaran itu berada di wilayah Kecamatan Cibeber, Cilegon. Di area perumahan yang tampak biasa, transaksi terjadi nyaris setiap hari, mulai dari pagi hari hingga malam.

“Kalau mau mampir ya mampir aja kang, nanti juga saya kasih uang bensin kok, kita ini cuma cari buat rokok saja,” ujar pria berinisial UD dari salah satu organisasi masyarakat yang mengaku berperan hanya sebagai “penghubung”.

Ia berbicara santai, seolah aktivitas yang dilakukan bukan tindak pidana.

Model bisnisnya sederhana:cash on delivery (COD), cepat, tanpa syarat dan tanpa resep dokter. Pembelinya sebagian besar anak muda. Mereka datang berulang, kadang berboncengan menggunakan sepeda motor, turun sebentar, membayar, lalu pergi tanpa banyak bicara.

Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut nama MWD, dikenal dengan sebutan “Botak”, sebagai tokoh kunci. Menurut sumber tersebut, MWD selama ini disebut-sebut sebagai pengendali suplai obat keras yang masuk ke Kota Cilegon.

“Bos obat-obatan terlarang itu diduga kuat berinisial MWD, biasa disebut Botak pria asal Aceh,” kata sumber itu.

"Terdapat tiga lokasi titik peredaran obat keras yang masuk golongan G jenis exsimer dan tramadol, pertama dijalan lingkar selatan (JLS) satu kilo meter dari lampu merah persisinya berada disebelah kiri jalan penjualnya dibelakang warung pecel lele, ke dua diterowongan cibeber dan yang ketiga dipemukiman kedaleman Kecamatan Cibeber atau di PCI," pungkas sumber itu.

Excimer dan tramadol masuk golongan G, yang peredarannya wajib di bawah kendali medis dan pengawasan ketat. Menjual tanpa resep dokter adalah pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Praktik ini terbukti menjadi pintu awal ketergantungan, kerusakan saraf, gangguan mental, hingga kematian.

Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan ancaman nyata terhadap generasi muda. Cilegon mungkin dikenal sebagai kota industri, tetapi sekarang mulai jadi pasar empuk bagi transaksi obat keras ilegal, dengan jaringan perantara yang rapi dan terstruktur.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian maupun BPOM. Tidak ada operasi penggerebekan, tidak ada penindakan terbuka. Nama MWD, “Botak dari Aceh”, berkeliaran dari mulut ke mulut tanpa pernah disentuh hukum. (Eka Bulbul)

DPD Perank Indonesia Kabupaten Lebak Berikan Sosialisasi P4GN Tentang Bahaya Narkoba SMAN 1 Wanasalam Kabupaten Lebak

By On Rabu, Desember 10, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perank Kabupaten Lebak, Ra Didi Suharyadi, menjadi pemateri di acara sosialisasi P4GN tentang bahayanya narkoba di SMAN 1 Wanasalam Kabupaten Lebak, Rabu 10 Desember 2025.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 100 siswa-siswi dilakukan oleh DPD Perkumpulan Anti Narkotika Indonesia (Perank Indonesia) Kabupaten Lebak. Ra Didi Suharyadi selaku pemateri yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

“Alhamdulillah kegiatan sosialisasi tentang bahayannya narkoba tersebut berjalan dengan lancar dan sukses, dan para siswa dan siswi sangat bersemangat dan senang saat diberikan pemahaman P4GN tentang bahaya narkoba,” kata Rd. Didi Suharyadi.

Menurut Rd. Didi Suharyadi dalam kegiatan sosialisasi P4GN tentang bahaya narkoba, untuk mengajak BNNP Banten, Polres, BNK dan setiap para sekolah, SMA/SMK dan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten,” ujarnya.

Ra Didi juga menyampaikan bahwa acara sosialisasi P4GN tersebut disambut oleh pihak sekolah dengan baik sampai berjalan dengan lancar. Kegiatan sosialisasi P4GN tersebut diselenggarakan oleh KCD Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lebak beserta beberapa sekolah.

Saya ditunjuk/mengundang selaku Ketua DPD Perank Indonesia Kabupaten Lebak sebagai pemateri di acara kegiatan sosialisasi P4GN di sekolah SMAN 1 Wanasalam Kabupaten Lebak dan pihak sekolah sangat menginginkan sekali jika pihak Dinas Pendidikan selalu mengadakan kegiatan sosialisasi P4GN tentang bahaya narkoba di setiap sekolah, karena kegiatan tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah untuk mencegah bahaya narkoba dan menyelamatkan para generasi muda penerus bangsa dan agama,” pungkasnya.

(Cup)

Listrik Belum Normal, Anggota DPR RI Ruslan M Daud Desak Pemerintah Percepat Pemulihan di Daerah Bencana

By On Rabu, Desember 10, 2025

Anggota DPR RI, Ruslan M Daud (HRD). 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKB daerah pemilihan Aceh, Ruslan M Daud, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pemulihan jaringan listrik di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor.

Menurutnya, kondisi di lapangan masih jauh dari pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menyebut pemulihan listrik telah mencapai 97 persen.

"Masih banyak daerah terdampak banjir dan longsor yang hingga hari ini listriknya belum menyala. Kondisinya tidak seperti yang dikatakan sudah 97 persen pulih. Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat makin kesulitan di tengah situasi pasca bencana," ujar Ruslan, Rabu, 10 Desember 2025.

Anggota Komisi V DPR RI tersebut menyampaikan bahwa ketiadaan listrik menghambat proses pemulihan dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Pelayanan publik seperti administrasi desa, fasilitas kesehatan, distribusi logistik, hingga akses komunikasi, tidak dapat berjalan normal.

"Di banyak daerah, pelayanan publik tidak bisa maksimal karena listrik belum masuk. Banyak UMKM dan warung kopi terpaksa memakai genset dengan biaya tinggi. Bila tidak memakai genset, aktivitas mereka lumpuh dan roda ekonomi makin terganggu," katanya.

Tidak hanya itu, akses air bersih juga terdampak akibat pompa air yang tidak beroperasi. Sementara sejumlah SPBU belum dapat melayani masyarakat karena jaringan listrik belum pulih sepenuhnya. Hanya beberapa SPBU yang tetap beroperasi menggunakan genset dengan kapasitas terbatas.

Ruslan juga menyoroti terhambatnya proses evakuasi warga akibat minimnya penerangan dan terbatasnya alat komunikasi. Relawan dan aparat kesulitan memetakan wilayah yang masih terisolasi lantaran jaringan listrik dan telekomunikasi belum stabil.

"Ketika listrik padam, akses informasi terbatas. Relawan sulit berkoordinasi, terutama pada malam hari. Ini memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemulihan listrik harus menjadi prioritas utama," tegasnya.

Ia menegaskan, percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak, karena berhubungan langsung dengan keselamatan warga, pemulihan ekonomi, kelancaran logistik, serta stabilitas sosial di wilayah terdampak. (Joniful Bahri)

KPK Rilis SPI 2025: Banten Lampaui Rata-rata Nasional

By On Rabu, Desember 10, 2025


SERANG, KabarViral79.Com - Pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Kota Yogyakarta, Selasa, 09 Desember 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

Dalam paparan tersebut, Provinsi Banten kembali menunjukkan tren kenaikan skor secara konsisten dan berada di atas rata-rata nasional dan menjadi daerah dengan peningkatan integritas paling signifikan.

KPK mencatat Indeks Integritas Nasional 2025 berada pada angka 72,32 poin. Sementara itu, Provinsi Banten meraih skor 73,22 poin atau melampaui capaian nasional sekaligus memperpanjang tren positif dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2021, nilai SPI Banten berada pada angka 61,37 poin. Angka tersebut terus meningkat pada 2022 menjadi 70,71 poin, kemudian kembali naik pada 2023 dengan capaian 69,08 poin dan pada 2024 mencapai 71,21 poin.

Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2025 dengan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Nilai Integritas Pemerintah Provinsi Banten pada SPI 2025 mencapai 73,22 poin itu dihimpun dari tiga kelompok responden, yaitu internal dengan nilai 79,76 poin, eksternal 87,65 poin, serta eksper 63,68 poin.

Adapun rincian skor berdasarkan dimensi menunjukkan capaian yang kuat, antara lain Integritas dalam pelaksanaan tugas sebesar 79,46 poin, pengelolaan anggaran sebesar 84,31 poin, pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebesar 89,25 poin, serta transparansi sebesar 87,49 poin.

Kemudian, pengelolaan sumber daya manusia 79,30 poin, perdagangan pengaruh (trading in influence) 74,70 poin, sosialisasi antikorupsi 66,70 poin, dan transparansi sebesar 87,49 poin.

Konsistensi kenaikan dari tahun ke tahun  ini mencerminkan penguatan komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Hal tersebut dapat dilihat dari Integritas Pegawai yang mencapai 93,71 poin, Transparansi dan Keadilan Layanan di angka 83,81 poin, serta Upaya Pencegahan Korupsi di Provinsi Banten mencapai 84,67 poin.

Di kesempatan ini, KPK melalui Satuan Tugas (Satgas) Integritas Sektor Publik menyerahkan penghargaan kepada Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten Ratu Syafitri Muhayati sebagai Nominasi Kontributor Terbaik SPI 2025 dari Pemerintah Provinsi Banten.

Penghargaan diberikan atas dedikasi dan kontribusi beliau sebagai PIC dalam mendukung pelaksanaan SPI 2025.

Selain itu, Ratu Syafitri juga menjabat sebagai Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Ahli Pembangunan Integritas (Forpak API) Provinsi Banten.

Capaian angka tersebut menunjukkan bahwa Banten dinilai memiliki kekuatan pada aspek transparansi, pengelolaan anggaran, dan pengadaan barang jasa. Sekaligus menggambarkan perlunya penguatan pada bidang sosialisasi antikorupsi.

Atas hasil tersebut, Pimpinan KPK Agus Joko Pramono menekankan bahwa SPI merupakan instrumen strategis untuk memetakan risiko korupsi serta menilai kualitas tata kelola pemerintah.

"Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak baik kementerian lembaga, penyelenggara negara, pimpinan daerah yang menjadikan SPI sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang bersih," ungkapnya.

Agus menyampaikan, pemberantasan korupsi dijalankan melalui strategi Trisula. Yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi.

Menurutnya, SPI berada pada ruang pencegahan dan pendidikan sehingga menjadi sumber data objektif untuk mendorong perubahan tata kelola di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

"Kita menggunakan data dan percakapan publik untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, meski terdapat peningkatan, beberapa dimensi SPI nasional masih harus menjadi perhatian terutama terkait sosialisasi antikorupsi dan persepsi publik terhadap imparsialitas birokrasi.

Agus menegaskan, kualitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh angka.

"Tetapi juga melalui budaya integritas yang dijalankan secara konsisten," ujarnya.

Melalui laporan SPI 2025, KPK berharap setiap instansi terus memperkuat sistem, proses, dan kapasitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, adil, serta bebas dari konflik kepentingan. (*/red)