BIREUEN, KabarViral79.Com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah melakukan proses verifikasi terhadap sekitar 26 ribu unit rumah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen, Aceh.
Untuk mempercepat proses tersebut, BNPB menurunkan sebanyak 200 orang verifikator yang saat ini bekerja langsung di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Doli Mardian mengatakan, seluruh tim verifikasi telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) pada Senin, 19 Januari 2026 lalu sebelum diterjunkan ke lokasi terdampak.
“Tim verifikasi sudah bekerja selama dua hari di lapangan dan sesuai jadwal akan bertugas selama satu minggu,” ujar Doli.
Ia menjelaskan, sebanyak 200 verifikator tersebut disebar ke seluruh desa terdampak, dengan penugasan dua orang petugas di setiap desa. Para verifikator bertugas memverifikasi kondisi rumah warga, mulai dari rumah hilang atau rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan.
“Tim sedang bekerja di lapangan melakukan verifikasi. Setiap desa ditugaskan dua orang petugas verifikasi,” jelasnya.
Setelah proses verifikasi selesai, kata Doli, akan dilanjutkan dengan tahapan uji publik. Data rumah terdampak akan diumumkan di masing-masing desa agar masyarakat dapat memberikan tanggapan atau klarifikasi.
“Setelah uji publik selesai, barulah dilanjutkan ke tahapan berikutnya,” katanya.
Doli juga menjelaskan, bagi pemilik rumah yang hilang atau rusak berat dan memilih skema hunian tetap (huntap) mandiri, maka pembangunan rumah akan dilakukan oleh BNPB.
“Untuk korban yang memilih hunian tetap mandiri, pembangunannya dilakukan oleh BNPB,” terangnya.
Terkait waktu pelaksanaan pembangunan hunian tetap, Doli menyebutkan proses tersebut direncanakan akan dimulai pada awal Februari 2026.
Sebelumnya, BNPB telah membangun tiga unit rumah contoh di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli, sebagai percontohan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bireuen, Ir. Fadli, S.T., M.SM, dalam keterangan terpisah mengatakan, pihaknya telah mengirimkan data hunian tetap terpusat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Ia menyebutkan, jumlah hunian tetap terpusat yang diusulkan sebanyak 48 unit dan seluruhnya berlokasi di Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli. Dari jumlah tersebut, 31 unit berada di Dusun Bivak dan 17 unit di Dusun Alue Keumiki.
“Data huntap terpusat sudah kami kirim ke Kementerian PKP,” ujar Fadli.
Menurutnya, Kementerian PKP hanya membangun hunian tetap yang berada dalam satu kawasan terpusat atau berbentuk kompleks.
“Jadi mereka membangun hunian tetap yang terkonsentrasi di satu titik dengan jumlah tertentu,” jelasnya.
Fadli berharap, ke depan Kementerian PKP juga dapat membangun hunian tetap mandiri di desa-desa terdampak bencana, sebagaimana yang telah dilakukan oleh BNPB. (Joniful Bahri)
