-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kolaborasi Polri dan APDESI Merah Putih Sukses Bangun 42 Jembatan Presisi untuk Warga Lebak

By On Senin, Agustus 03, 2026


LEBAK, KabarViral79.Com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara serentak membangun dan merehabilitasi ribuan jembatan di berbagai daerah melalui Program Jembatan Merah Putih Presisi. 

Di Provinsi Banten, program ini diwujudkan melalui pembangunan dan revitalisasi 145 jembatan yang tersebar di delapan kabupaten/kota. 

Dari total tersebut, sebanyak 42 jembatan gantung di Kabupaten Lebak berhasil dibangun melalui kolaborasi intensif antara Polda Banten dan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Mabes Polri, Irjen Pol. Nunung Syaifuddin. 

Dalam pelaksanaannya, Wakabareskrim menggandeng DPD APDESI Merah Putih Provinsi Banten untuk menuntaskan proyek yang tersebar di 42 desa pada 17 kecamatan tersebut. 

Ketua Karetaker DPD APDESI Merah Putih Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik menyampaikan apresiasi tertinggi kepada Kapolri, Wakabareskrim Mabes Polri, serta jajaran Polda Banten. 

Menurutnya, program ini menjadi solusi nyata di tengah keterbatasan anggaran pemerintah desa. 

"Selain memberikan akses konektivitas yang layak, Program Jembatan Merah Putih Presisi ini juga berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan," ujar Rafik kepada wartawan, Senin, 03 Agustus 2026. 

Rafik mengungkapkan, pembangunan 42 jembatan gantung dengan bentang panjang bervariasi antara 40 hingga 81 meter ini rampung hanya dalam waktu tiga bulan. 

Kecepatan pengerjaan yang luar biasa ini dinilai mirip dengan legenda "Sangkuriang", namun terwujud nyata berkat kerja sama yang solid. 

"Berkat sinergi antara APDESI Merah Putih Banten, Polda Banten, Sat Brimob, Polres, Polsek, hingga para kepala desa dan warga setempat, proyek ini selesai dalam tiga bulan. Waktu singkat itu sudah mencakup seluruh proses perencanaan, pabrikasi, hingga konstruksi akhir," jelas Rafik. 

Melihat keberhasilan ini, Rafik berharap Program Jembatan Merah Putih Presisi bisa terus berlanjut. Sebab, masih banyak wilayah di Banten yang membutuhkan infrastruktur serupa. 

"Khususnya di wilayah Lebak, Pandeglang, Serang, dan Tangerang, masih banyak titik jembatan yang memerlukan penanganan. Kami berharap program ini terus berjalan agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat," pungkasnya. (Cup/Angga)

Komitmen Gubernur Andra Soni Perkuatan Ketahanan Pangan di Banten Dipuji Pramono Anung

By On Sabtu, Agustus 01, 2026

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersama Gubernur Banten, Andra Soni saat meninjau lokasi Pusat Olah Organik dengan Budidaya Magot BSF dan Ternak, di Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Jumat, 31 Juli 2026. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengapresiasi komitmen Gubernur Banten, Andra Soni dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah. Termasuk dengan melakukan optimalisasi lahan milik Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat ketahanan pangan, khususnya di DKI Jakarta dan Banten. 

Hal itu diungkapkan Pramono saat meninjau lokasi Pusat Olah Organik dengan Budidaya Magot BSF dan Ternak, di Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Jumat, 31 Juli 2026. 

Lahan aset milik Pemprov DKI Jakarta seluas 100 hektare itu sebagian akan dioptimalkan sebagai pusat peternakan dan pertanian. 

“Ini tidak mungkin terwujud tanpa kerja sama yang baik dengan Pemprov Banten. Alhamdulillah, berkat komunikasi yang terjalin cukup baik antara kami, rencana Pak Gubernur Andra Soni itu bisa kita wujudkan bersama-sama,” ujarnya. 

Dari luas lahan 100 hektare itu, akan digunakan untuk sektor lingkungan hidup atau pertanian seluas 40 hektare, serta 20 hektare untuk pengembangan peternakan seperti sapi, ikan, dan ayam dengan segala fasilitasnya yang akan dikelola oleh BUMD Dharma Jaya. 

“Di sini nanti bisa menampung sapi mencapai 5.000 ekor. Jadi kalau sudah berjalan, kebutuhan suplai daging pada setiap momen hari besar untuk Jakarta dan Banten dipastikan aman,” ujarnya. 

Pranomo meminta proses pengembangan itu bisa dimulai pada bulan September 2026. Meskipun nilai investasinya mencapai Rp 1 triliun, Pranomo memastikan tidak menggunakan APBD DKI Jakarta maupun Banten. 

“Diperkirakan untuk serapan tenaga kerja itu mencapai 200 orang, dan saya sudah meminta betul agar seluruh tenaga kerjanya adalah masyarakat sekitar sini, tidak boleh dari Jakarta,” ujarnya. 

Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni menyampaikan bahwa wilayah Banten dan Jakarta merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling membutuhkan. Bahkan, kata dia, warga Banten juga banyak yang bekerja di Jakarta, sementara tinggalnya di Banten dan sebaliknya. 

Terkait rencana pengoptimalan lahan milik aset Pemprov DKI Jakarta untuk penguatan ketahanan pangan, Andra Soni mengaku sebelumnya sudah menyampaikan hal itu kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Bahkan saat itu beliau belum mengetahui jika DKI Jakarta mempunyai aset lahan di Tangerang. 

“Ternyata Mas Pram menyambut baik rencana itu. Dari komunikasi baik yang kami lakukan, ternyata tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa direalisasikan,” ujarnya. 

Dengan adanya kolaborasi yang kuat ini, Andra Soni meyakini rencana yang akan dilakukan ini mempunyai dampak positif, baik bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat Banten secara umum, termasuk masyarakat DKI Jakarta. 

“Kami sangat berterima kasih. Kami yakin segala niat baik yang direncanakan pasti akan bermanfaat bagi kita semua,” pungkasnya. (Welfendry)

Atasi Kekeringan, Gubernur Andra Soni Distribusikan Air Bersih dan Siapkan Sumur Bersama

By On Rabu, Juli 29, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menyalurkan bantuan air bersih ke warga Kampung Cangkring, Desa Magersari dan Kampung Bugel Lebah, Desa Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Selasa, 28 Juli 2026. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni mendistribusikan bantuan air bersih dan pembuatan sumur bersama untuk atasi kekeringan daerah terdampak akibat musim kemarau. 

Setiap hari dilakukan penyaluran bantuan air bersih baik melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk juga untuk pembuatan sumur dalam. 

"Kita berbagi tugas, mana yang dikerjakan provinsi, kabupaten dan kota, sehingga tidak dobel sasaran," ujar Andra Soni usai menyalurkan bantuan air bersih ke warga Kampung Cangkring, Desa Magersari dan Kampung Bugel Lebah, Desa Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Selasa, 28 Juli 2026. 

Dalam peninjauan itu, Andra Soni menyalurkan lima tangki air dengan kapasitas 4.000 liter di setiap titiknya dengan sasaran sebanyak 854 kepala keluarga. Termasuk juga pembagian paket sembako. Turut mendampingi pada kegiatan tersebut Bupati Tangerang Maesyal Rasyid dan Ketua PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni. 

Andra Soni mengungkapkan, musim kemarau tahun ini diprediksi akan cukup panjang sehingga berdampak pada potensi kekeringan yang cukup luas. 

Untuk itu, Gubernur meminta kepada seluruh jajaran serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama memantau dan menindaklanjuti setiap aduan yang masuk. 

"Agar masyarakat mendapatkan air bersih," ujarnya. 

Untuk penanganan jangka panjang, Pemprov Banten menurutnya sedang melakukan kajian teknis mengukur kedalaman sumber air yang bisa dioptimalkan untuk kepentingan bersama. Termasuk melibatkan pemerintah daerah setempat yang membutuhkan. 

"Termasuk juga pemerintah daerah yang melakukan itu secara bersama-sama," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ari James Faraddy mengatakan, pihaknya sudah menurunkan tim kajian teknis ke beberapa daerah untuk mengukur kedalaman tanah sampai bisa dimanfaatkan airnya. Termasuk berkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota. 

"Setelah kajian teknisnya keluar, baru kita akan menyerahkannya ke Dinas PUPR untuk pekerjaan teknis fisiknya," ujarnya. 

Sedangkan, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Lutfi Mujahidin menambahkan, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukannya, terdapat sekitar 105 kecamatan atau 415 desa dan kelurahan yang berpotensi terdampak kekeringan di Provinsi Banten. 

Dari jumlah tersebut, yang sudah diberikan bantuan air bersih dari BPBD Provinsi Banten sebanyak 139 desa dan kelurahan. 

"Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan air bersih silakan menghubungi kantor BPBD setempat atau ke BPBD Provinsi pada nomor 085117814505," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Ade (40), salah satu warga Kampung Cangkring mengatakan, sudah dua bulan terakhir ini kampungnya dilanda kekeringan. Untuk mendapatkan akses air kebutuhan sehari-hari, ia bersama warga lainnya terpaksa mengambil air di bekas galian sawah. 

"Alhamdulillah hari ini kami mendapat bantuan air bersih dari Bapak Gubernur Andra Soni, kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya," ujarnya. (Welfendry)

Kementan Bangun 140 Hektare Cetak Sawah Rakyat di Bireuen, Dukung Ketahanan Pangan

By On Selasa, Juli 28, 2026

Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Mulyadi. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Kementerian Pertanian merealisasikan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 140 hektare di lima kecamatan di Kabupaten Bireuen pada 2026. 

Program tersebut bertujuan memperluas lahan pertanian produktif untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. 

Rincian lokasi program meliputi Kecamatan Pandrah seluas 46,89 hektare, Simpang Mamplam 43,77 hektare, Makmur 34,1 hektare, Peusangan 9,5 hektare, dan Juli 5,74 hektare. 

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Mulyadi mengatakan, seluruh lokasi yang ditetapkan telah melalui kajian teknis dan dipastikan berada di luar Lahan Baku Sawah (LBS), sesuai ketentuan Kementerian Pertanian. 

"Sesuai petunjuk teknis, program Cetak Sawah Rakyat hanya dapat dilaksanakan di lahan di luar Lahan Baku Sawah. Karena itu, tidak mungkin program ini dikerjakan di atas sawah yang sudah ada," kata Mulyadi di ruang kerjanya, Senin, 27 Juli 2026. 

Menurutnya, sebelumnya Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen mengusulkan lebih dari 1.000 hektare lahan untuk program tersebut. 

Namun, setelah melalui proses verifikasi dan kajian teknis, sebagian lokasi tidak dapat direalisasikan karena belum memiliki sumber air yang memadai untuk mendukung kegiatan pertanian. 

Mulyadi menjelaskan, proses verifikasi lokasi kini dilakukan menggunakan teknologi pemetaan digital dan citra satelit sehingga keakuratan data dapat dipastikan. Sistem tersebut dinilai mampu meminimalkan potensi kesalahan dibandingkan metode manual yang digunakan sebelumnya. 

Lokasi Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 140 hektare di lima kecamatan di Kabupaten Bireuen pada 2026. 

Ia juga membantah tudingan yang menyebut program Cetak Sawah Rakyat dibangun di atas sawah lama. 

Menurutnya, apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis, pemerintah pusat tidak akan menyetujui maupun melanjutkan program tersebut. 

Selain itu, Mulyadi menegaskan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen hanya berperan sebagai pendamping teknis. 

Sementara pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui mekanisme tender oleh Balai yang menangani wilayah Sumatera Utara sesuai kewenangan pemerintah pusat. 

"Saat ini pekerjaan baru dimulai dan ditargetkan selesai pada September 2026," ujarnya. 

Ia berharap masyarakat mendukung pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana. 

Menurut Mulyadi, penambahan lahan sawah produktif merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani. 

"Keberhasilan program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang," tutupnya. (Joniful Bahri)

Bukan Penjajah, Kami Pengawal Kebenaran! API Surabaya Tolak Keras Label “Londo Ireng”

By On Selasa, Juli 28, 2026

Ketua Umum API, Moch Syamsul Arifin. 

SURABAYA, KabarViral79.Com - Gelombang protes terus membesar menyusul pernyataan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto yang menyebut jurnalis sebagai “Londo Ireng”. 

Menanggapi hal ini, Asosiasi Pewarta Indonesia (API) secara resmi menyampaikan sikap tegas melalui Surat Terbuka. 

Ketua Umum API, Moch Syamsul Arifin, menegaskan istilah yang bermakna “penindas berkulit gelap atau penjajah berkulit hitam” itu bukan sekadar ucapan lepas, melainkan serangan langsung terhadap kehormatan, kemandirian, serta martabat seluruh insan pers di Indonesia—termasuk para wartawan di Surabaya dan se-Jawa Timur (Jatim). 

“Ucapan yang disampaikan di forum resmi ini sangat tidak pantas keluar dari mulut seorang Kepala Negara. Sangat tidak beretika, tidak berkelas, dan jelas-jelas merendahkan profesi jurnalis yang setiap hari berjuang menjaga kebenaran, mengawal kebijakan publik, serta menjadi jembatan kepercayaan antara rakyat dan pemerintah,” tegas pernyataan resmi API. 

Lebih lanjut Syamsul Arifin yang akrab disapa Syam menambahkan, menyamakan wartawan dengan “Londo Ireng” sama saja dengan menempatkan pekerja pers setara penjajah masa lalu yang menindas rakyat—tuduhan yang sangat menyakitkan, tidak berdasar, dan menghina perjuangan pers yang dijamin konstitusi. 

Sebelumnya, di Malang Raya, sejumlah organisasi wartawan, yakni PWI Malang Raya, IJTI Korwil Malang, PFI Malang, dan AJI Malang telah bergerak cepat. 

Pada Senin (27/7/2026) pukul 10.00 WIB di Bundaran Tugu Kota Malang, mereka menggelar aksi seruan bertajuk “Kami Bukan Londo Ireng!” dengan tuntutan agar Presiden segera mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers dan rakyat Indonesia. 

Suara protes itu kini bergema kuat hingga ke Kota Pahlawan. Perwakilan Tim Uget-uget serta segenap jajaran Asosiasi Pewarta Indonesia (API) Surabaya dan rekan-rekan jurnalis lainnya mempertanyakan: Kapan kita bersatu bersuara lantang menolak penghinaan ini? 

“Kami wartawan Surabaya, kami insan pers Jawa Timur—bukan Londo Ireng! Kami adalah pengawal kebenaran, penjaga keadilan, dan penyampai aspirasi rakyat. Pernyataan Presiden justru menunjukkan ketidakpahaman mendalam terhadap peran strategis pers sebagai pilar demokrasi,” bunyi sikap bersama. 

Melalui pernyataan ini, API dan segenap insan pers Surabaya menyampaikan tiga tuntutan utama: 

1. Presiden Prabowo Subianto segera mencabut secara terbuka pernyataan yang menghina profesi jurnalis; 

2. Meminta maaf secara resmi kepada seluruh insan pers Indonesia dan masyarakat luas; 

3. Tidak lagi merendahkan, memberi label keliru, atau melontarkan ujaran yang menyakitkan terhadap kelompok profesi lain di ruang publik. 

"Jika Malang sudah bergerak, Surabaya—sebagai pusat peradaban dan kota terbesar kedua di Indonesia—tidak boleh diam! Mari bersatu tegakkan harga diri profesi, sampaikan pesan tegas kepada pemimpin negeri: Pers tidak bisa dibungkam dengan penghinaan, dan martabat kami tidak boleh diinjak-injak!" pungkas seruan ini. 

Kami adalah jurnalis, kami adalah suara rakyat!

(*/red)

Gubernur Andra Soni Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis

By On Senin, Juli 27, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni didampingi Tinawati Andra Soni saat meninjau layanan cek kesehatan gratis. 

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni mengajak masyarakat untuk rutin memanfaatkan pelayanan Program Cek Kesehatan Gratis. 

Menurutnya, program ini bagian dari membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan berkualitas. 

“Paradigma pembangunan kesehatan saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada pengobatan setelah sakit. Tetapi lebih mengutamakan promotif dan preventif,” kata Andra Soni saat kegiatan Semarak Gerak Sehat Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Provinsi Banten 2026, di Halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen KH Syam’un Nomor 5, Kota Serang, Sabtu, 25 Juli 2026. 

“Menjaga masyarakat tetap sehat melalui pola hidup sehat, deteksi dini, serta pengendalian faktor risiko penyakit,” ujarnya menambahkan. 

Menurut Andra Soni, Prolanis membantu masyarakat, khususnya penyandang sakit kronis agar tetap memperoleh pelayanan kesehatan secara berkesinambungan. Sehingga kualitas hidupnya tetap optimal dan risiko komplikasi dapat ditekan. 

“Melalui kegiatan hari ini, kita membangun budaya hidup sehat yang harus menjadi kebiasaan seluruh masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan menjangkau kabupaten dan kota. Menjaga kesehatan adalah tanggung jawab bersama,” ungkap Andra Soni. 

Andra Soni juga mengungkapkan, untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, Provinsi Banten mendapatkan kemudahan akses khusus. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan termasuk jika ada kendala, penerima dapat mengurusnya untuk menerima layanan kesehatan. 

“Saya mengajak masyarakat Banten untuk memanfaatkan cek kesehatan gratis untuk mengelola kesehatan,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan, dr. Yessi Kumalasari mengatakan, Prolanis merupakan program berkelanjutan, promotif, dan preventif. 

Menurutnya, pengelola penyakit kronis, sebetulnya harus dilakukan oleh setiap individu agar tetap sehat, termasuk untuk mencegah agar pasien tidak jatuh sakit. 

“Program promotif dan preventif merupakan upaya pencegahan atas keparahan penyakit sekaligus sasaran kepada individu supaya keparahan penyakit bisa dicegah. Kegiatannya adalah Prolanis,” ujarnya. 

Kegiatan Prolanis sendiri diisi dengan senam bersama, konsultasi kesehatan, pelayanan obat, pemeriksaan penunjang, serta kegiatan rutin. 

Saat ini, di Provinsi Banten terdapat 358.801 peserta Prolanis. Dari sekian banyak peserta itu, 21 persennya yang sudah terdaftar dalam klub Prolanis. 

“Klub Prolanis masih terbatas pada penyakit DM (diabetes melitus) dan hipertensi,” ujarnya. (Welfendry)

Dua Hari Air PDAM Bayah Macet, Pelanggan Terpaksa Numpang Mandi ke Kampung Sebelah

By On Jumat, Juli 24, 2026

Kondisi keran air yang tak mengalir di salah satu rumah pelanggan PDAM Bayah. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Sejumlah pelanggan PDAM Bayah mengeluhkan air bersih sudah dua hari terakhir tidak mengalir. 

Di tengah kondisi musim kemarau, warga yang seharusnya bergantung pada pasokan air PDAM terpaksa harus mencari alternatif ke rumah tetangga di kampung lain yang masih memiliki sumur bor. 

Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam bagi para pelanggan. Pasalnya, setelah seharian lelah beraktivitas dan pulang bekerja, mereka tidak bisa menikmati fasilitas air bersih. 

"Bagaimana kami tidak kecewa, sudah dua hari ini air PDAM tidak mengalir. Kami butuh pelayanan yang maksimal. Kami ingin aliran air ini bisa kembali normal," ujar salah seorang pelanggan yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 23 Juli 2026. 

Akibat kemacetan pasokan air ini, warga bahkan harus menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk menumpang mandi di rumah kerabat atau tetangga. 

"Sudah malam begini air belum juga mengalir. Padahal setiap bulan pembayaran kami selalu lancar. Akhirnya kami terpaksa menumpang mandi ke rumah tetangga yang beda kampung," keluhnya. 

Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen PDAM Bayah belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab teknis terhentinya distribusi air kepada pelanggan. (Cup)

Pemkab Bireuen Matangkan Persiapan HUT ke-81 RI, Pawai Karnaval Budaya Digelar 18 Agustus

By On Kamis, Juli 23, 2026

Rakor persiapan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI dipimpin Sekda Bireuen, Ismunandar, mewakili Bupati Bireuen, di Oproom Pusat Pemerintahan Kabupaten setempat, Kamis, 23 Juli 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen mulai mematangkan berbagai persiapan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). 

Salah satu agenda yang dipastikan kembali digelar tahun ini adalah Pawai Karnaval Budaya yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus 2026. 

Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Bireuen, Ismunandar mewakili Bupati Bireuen, di Oproom Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Kamis, 23 Juli 2026. 

Rakor dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), panitia pelaksana, serta sejumlah pemangku kepentingan. 

Sekda Bireuen, Ismunandar mengatakan, Rakor tersebut merupakan lanjutan dari dua pertemuan sebelumnya yang telah menghasilkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pembentukan Panitia Pelaksana HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Bireuen. 

"Sebelum rapat hari ini, kita telah menggelar rapat awal pada 10 Juli yang dipimpin Sekda dan rapat lanjutan pada 18 Juli yang dipimpin langsung oleh Bupati Bireuen. Dari hasil rapat tersebut telah diterbitkan SK Bupati mengenai susunan kepanitiaan serta petunjuk awal pelaksanaan kegiatan," ujarnya. 

Menurut Ismunandar, rapat kali ini difokuskan pada pemantapan aspek teknis pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan agar peringatan HUT ke-81 RI di Kabupaten Bireuen dapat berlangsung tertib, aman, meriah, dan sukses. 

Dalam rapat tersebut, masing-masing koordinator seksi memaparkan tugas dan tanggung jawabnya, mulai dari pelaksanaan upacara peringatan detik-detik Proklamasi, persiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), hingga pelaksanaan Pawai Karnaval Budaya. 

Paparan disampaikan oleh Kabag Prokopim Setdakab Bireuen Mursyidin, Kasdim 0111/Bireuen Mayor Arh. Ronald Samosir, serta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, Surya. 

Pawai Karnaval Budaya yang menjadi salah satu agenda unggulan dalam peringatan HUT RI dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus 2026. Rute karnaval akan dimulai dari depan Mapolsek Kota Juang dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. 

Panitia juga membahas secara rinci rute pawai, pengaturan arus lalu lintas, pengamanan, serta mekanisme pelaksanaan guna memastikan kegiatan berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. 

Melalui berbagai persiapan yang dilakukan sejak dini, Pemkab Bireuen berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81. 

Kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memeriahkan hari bersejarah bangsa. (Joniful Bahri)

Edi Saputra Kembali Pimpin PMI Bireuen, Siap Perkuat Aksi Kemanusiaan Lima Tahun ke Depan

By On Rabu, Juli 22, 2026

Edi Saputra kembali dipercaya memimpin PMI Kabupaten Bireuen setelah terpilih pada Muskab VI PMI Bireuen, di Aula Lama Setdakab Bireuen, Rabu, 22 Juli 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Edi Saputra, SH, MM atau sering disapa Edi Obama kembali dipercaya memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen setelah terpilih dalam Musyawarah Kabupaten (Muskab) VI PMI Bireuen yang berlangsung di Aula Lama Setdakab Bireuen, Rabu, 22 Juli 2026. 

Musyawarah lima tahunan tersebut menjadi forum evaluasi program kerja sekaligus memilih kepengurusan PMI Bireuen untuk masa bakti lima tahun mendatang. 

Seluruh peserta musyawarah kembali memberikan mandat kepada Edi Saputra untuk melanjutkan kepemimpinannya. 

Dalam sambutannya usai terpilih, Edi Saputra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus kabupaten maupun kecamatan yang kembali memberikan kepercayaan kepadanya. 

"Terima kasih atas amanah yang kembali diberikan. Mari kita terus bekerja sama untuk memperkuat pelayanan kemanusiaan. PMI adalah rumah kedua bagi seluruh pengurus dan relawan dalam mengabdi kepada masyarakat," ujar Edi. 

Pembukaan Muskab VI PMI Bireuen dilakukan oleh Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, ST. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, pimpinan perguruan tinggi, Ketua Bawaslu Bireuen, Ketua KNPI Bireuen, peserta musyawarah, relawan, serta mitra PMI. 

Dalam arahannya, Bupati Mukhlis mengapresiasi dedikasi pengurus, relawan, dan mitra PMI yang selama ini konsisten memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat. 

Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, ST memberikan arahan saat membuka Muskab VI PMI Bireuen di Aula Lama Setdakab Bireuen, Rabu, 22 Juli 2026. 

Menurutnya, PMI telah menjadi mitra strategis Pemkab Bireuen dalam berbagai bidang, mulai dari pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, pembinaan Palang Merah Remaja (PMR), hingga berbagai kegiatan sosial lainnya. 

Ia juga mengajak seluruh peserta musyawarah mengedepankan semangat demokrasi, musyawarah, dan mufakat, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. 

Sementara itu, Edi Saputra turut menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Bireuen, DPRK Bireuen, PMI Aceh, para relawan, dan seluruh mitra kerja yang selama ini mendukung berbagai program kemanusiaan PMI. 

Ia juga mengapresiasi dukungan Bupati Mukhlis, yang menurutnya tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan Muskab, tetapi juga saat banjir melanda Kabupaten Bireuen. 

Saat itu, Bupati turun langsung bersama relawan PMI untuk memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan kepada masyarakat terdampak. 

Edi mengungkapkan, selama memimpin PMI Bireuen pada periode sebelumnya, salah satu capaian penting yang berhasil diwujudkan adalah rehabilitasi total Markas PMI Bireuen pada 2025 yang sebelumnya tidak berfungsi, sehingga kini pelayanan kemanusiaan dapat berjalan lebih optimal. 

Menurutnya, Muskab VI harus menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi, mengevaluasi program kerja lima tahun terakhir, sekaligus menyusun langkah strategis dan melakukan regenerasi kepengurusan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI. 

Pada kesempatan tersebut, PMI Kabupaten Bireuen juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang dinilai berjasa dalam membangun PMI Bireuen, yakni A.R. Djuli, almarhum H. Asyeik H. Yusoef, Dr. H. Anwar Idris, serta Ketua PMI Aceh, Murdani Yusuf. 

Penghargaan juga diberikan kepada para relawan PMI Bireuen yang selama ini menjadi garda terdepan dalam setiap misi kemanusiaan. (Joniful Bahri)

Setelah 25 Tahun Menanti, Jembatan Piano di Desa Mekarsari Mulai Dibangun

By On Rabu, Juli 22, 2026

Gubernur Andra Soni meninjau proses pembangunan Jembatan Piano di Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, 21 Juli 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Masyarakat Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, bersuka ria setelah 25 tahun menanti akhirnya Jembatan Piano yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat diperbaiki di era kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni. 

Jembatan itu mempunyai peranan yang sangat vital karena merupakan satu-satunya akses penghubung masyarakat Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang. 

Antusiasme dan suka ria ratusan masyarakat Mekarsari itu terlihat ketika Gubernur Andra Soni meninjau proses pembangunan jembatan yang baru mencapai 30 persen, Selasa, 21 Juli 2026. 

Tokoh Masyarakat Desa Mekarsari, Gulamudin mengatakan, Jembatan Piano kondisinya sangat memprihatinkan karena sudah 25 tahun sejak pertama kali dibangun tidak kunjung diperbaiki. 

Padahal setiap era kepemimpinan, jembatan itu selalu dikunjungi dan dijanjikan akan diperbaiki. 

"Sampai ada janji dari Pak Gubernur untuk memperbaiki pun masyarakat di sini sudah apatis. Sudah cuek aja karena terlalu sering dijanjikan. Tapi ternyata tidak. Setelah dijanjikan, ditinjau kemudian tidak lama lagi langsung diperbaiki. Ini sungguh luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Andra Soni," ujarnya. 

Bagi Gulamudin, pembangunan jembatan itu bukan hanya sekedar pembangunan fisik yang menghubungkan aktivitas masyarakat di dua daerah. Akan tetapi lebih dari itu, ada ribuan anak-anak sekolah, ratusan petani, pegawai serta pedagang yang menggunakan jembatan ini sebagai akses utama aktivitas mereka. 

"Jembatan yang lama itu sudah banyak memakan korban. Motor juga ada yang jatuh, kalau mobil seringnya nyangkut. Apalagi pas musim hujan," pungkasnya. 

Dengan lebar sekitar 2,5 meter dan bentangan 55 meter, Jembatan Piano itu masih digunakan oleh masyarakat. 25 tahun lalu jembatan itu dibangun atas swadaya masyarakat sekitar sebagai akses alternatif yang dapat memangkas waktu perjalanan baik yang akan ke Serang maupun ke Tangerang. 

Saat ini, jembatan yang beralaskan balok kayu itu sudah banyak berlubang. Tata letaknya tidak lagi rapi dan simetris seperti pertama kali digunakan. 

Antara satu balok dengan balok lainnya sudah longgar, sehingga ketika kendaraan melintas terdengar bunyi gesekan antar balok kayu seperti layaknya tuts-tuts piano sehingga warga setempat memberikan penamaan jembatan 'Piano'. 

"Dulunya sebelum ada jembatan ini masyarakat yang melintas menggunakan perahu," ujarnya. 

Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, pembangunan jembatan ini merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dirinya, dan saat ini sedang dilakukan pembangunan yang ditargetkan bulan November 2026 nanti sudah selesai dan bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. 

"Kalau jembatan yang lama itu hanya sekitar 2,5 meter dan dengan kondisi seadanya bisa dilalui oleh satu mobil, di jembatan yang baru ini bisa untuk dua mobil dengan lebar 5 meter dan bentangan sampai 60 meter," ujarnya. 

Andra Soni mengatakan, pembangunan jembatan ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi serta membuka aksesibilitas masyarakat baik pendidikan, kesehatan, perekonomian maupun pertanian. 

"Ini menjadi bagian dari janji kami kepada masyarakat melalui program Jalan Bang Andra," ujarnya. 

Bagi Gubernur, membangun infrastruktur jalan dan jembatan itu merupakan pembangunan yang terus dilakukannya dalam rangka membangun harapan masyarakat. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. 

"Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memberikan harapan untuk anak-anak kita di masa depan," pungkasnya. (Welfendry)

Gubernur Andra Soni Tinjau Pembangunan Jembatan di Desa Mekarsari, Polres Serang Pastikan Kegiatan Berjalan Aman dan Kondusif

By On Rabu, Juli 22, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Selasa, 21 Juli 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Andra Soni melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, pada Selasa, 21 Juli 2026, dalam rangka meninjau secara langsung progres pembangunan jembatan yang menjadi salah satu infrastruktur vital bagi masyarakat setempat. 

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri sekitar 100 peserta dari unsur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Forkopimcam, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, hingga warga Desa Mekarsari. 

Pengamanan dan pengawalan kegiatan dilakukan oleh personel Polres Serang bersama Polsek Carenang guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan, Anggota DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibbin dan A. Yamin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang M. Ronny Natadipraja, Kabagops Polres Serang AKP Heri Wiyono, Kapolsek Carenang AKP Desma Priatna, Danramil Carenang Kapten Inf. Suripto, Camat Carenang Imron, Camat Binuang Mamak Abror, Kepala Desa Mekarsari Nahudi, serta sejumlah Tokoh Agama, Perangkat Desa, pelaksana proyek, dan masyarakat. 

Dalam kunjungannya, Gubernur Andra Soni melakukan pengecekan secara langsung terhadap kondisi fisik pembangunan jembatan, meliputi kelayakan material, tingkat keamanan struktur, progres pekerjaan konstruksi hingga tahap pengecoran akhir, serta kekuatan tiang penyangga beton. 

Selain itu, peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan jembatan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Desa Mekarsari dan sekitarnya. 

Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan menyampaikan, pihaknya berkomitmen memberikan pengamanan optimal pada setiap kegiatan pejabat negara maupun kegiatan masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. 

"Kami akan terus bersinergi dengan seluruh unsur pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mendukung setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kunjungan Gubernur Banten berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif," ujarnya. 

Kegiatan peninjauan berakhir pada pukul 11.20 WIB. Secara keseluruhan, situasi selama kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. 

Peninjauan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Banten dalam merespons aspirasi masyarakat terkait percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, khususnya jembatan yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas dan perekonomian warga. (Welfendry)

Milad ke-3 IWQI Tahun 2026: DPC Lebak Gelar Seminar Jurnalistik dan Santunan Yatim

By On Minggu, Juli 19, 2026

LEBAK, KabarViral79.Com – Ikatan Wartawan Quotient Indonesia (IWQI) memperingati Milad ke-3 Tahun 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) DPC IWQI Kabupaten Lebak. 

Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat DPC IWQI Lebak ini digelar secara sederhana namun penuh makna dengan mengusung semangat kebersamaan, peningkatan kompetensi, dan kepedulian sosial. 

Rangkaian acara diawali dengan seminar sehari dan pelatihan jurnalistik yang diikuti oleh seluruh anggota IWQI serta masyarakat umum. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa, serta prosesi pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur. 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum IWQI Abdul Kabir Albantani, Sekretaris Jenderal Marsono, Ketua DPC IWQI Kabupaten Serang Saepul Bahri didampingi Wakil Ketua Sopian, Ketua DPC IWQI Kabupaten Lebak Agus Kuncir, serta jajaran pengurus dan tamu undangan. 

Dalam sesi seminar, Sekjen IWQI Marsono memaparkan materi mengenai dasar-dasar jurnalistik, teknik penulisan 5W+1H, pentingnya verifikasi informasi, serta penerapan Kode Etik Jurnalistik dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

"Tantangan pers saat ini semakin kompleks seiring pesatnya teknologi. Jurnalis harus menjadi penyampai informasi yang mencerahkan masyarakat. Verifikasi dan konfirmasi adalah ruh dalam kerja jurnalistik," ujar Marsono. 

Sementara itu, Ketua Umum IWQI, Abdul Kabir Albantani memberikan apresiasi tinggi kepada DPC IWQI Kabupaten Lebak yang aktif menjaga eksistensi organisasi melalui kegiatan produktif. 

Ia menegaskan bahwa milad ini harus menjadi momentum evaluasi dan penguatan kualitas SDM pers. 

Abdul Kabir juga mengajak seluruh insan pers untuk aktif mengawal program prioritas Pemerintah Republik Indonesia melalui pemberitaan yang objektif. 

"Program-program pemerintah, seperti penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga Program Makan Bergizi Gratis harus dikawal secara profesional. Wartawan harus menyampaikan fakta apa adanya dan memberi kritik yang membangun," tegas Abdul Kabir. 

Ketua DPC IWQI Kabupaten Lebak, Agus Kuncir mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. 

Ia berkomitmen menjadikan IWQI Lebak sebagai rumah belajar bersama untuk meningkatkan kompetensi wartawan secara berkelanjutan. 

Apresiasi senada juga datang dari Ketua DPC IWQI Kabupaten Serang, Saepul Bahri. 

Ia berharap sinergi dan kolaborasi antar-cabang di Provinsi Banten terus diperkuat demi kemajuan dunia pers daerah. 

Acara ditutup dengan dialog interaktif yang membahas teknik peliputan, etika jurnalistik, hingga strategi menghadapi hoaks di era digital. 

Melalui momentum Milad ke-3 ini, IWQI berkomitmen untuk terus memperkuat soliditas organisasi dan menjaga independensi demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (Cup/Angga)

Bupati Bireuen Serahkan Santunan Tahap II bagi 32 Korban Bencana Hidrometeorologi

By On Rabu, Juli 15, 2026

Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, S.T. salurkan santunan kepada korban bencana hidrometeorologi. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen kembali menyalurkan santunan tahap II bagi korban bencana hidrometeorologi. 

Sebanyak 32 penerima yang terdiri atas korban luka berat dan luka ringan serta ahli waris korban meninggal dunia menerima bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, S.T., di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu, 15 Juli 2026. 

Penyerahan santunan turut dihadiri perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) Indra, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen Dr. Alfian, M.Pd., serta para penerima bantuan. 

Pada tahap II ini, santunan diberikan kepada 19 korban luka berat maupun luka ringan dan 13 ahli waris korban meninggal dunia. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar Rp 15 juta. Sedangkan korban luka berat dan luka ringan memperoleh bantuan sebesar Rp 5 juta per orang. 

Dalam sambutannya, Bupati Mukhlis mengatakan, seluruh bantuan dari pemerintah pusat disalurkan kepada masyarakat yang berhak berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah. 

Menurutnya, bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Bireuen tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada sektor pertanian, tambak, permukiman, serta mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. 

"Seluruh bantuan ini merupakan hak masyarakat yang telah melalui proses verifikasi. Kami berharap santunan ini dapat sedikit meringankan beban para korban dan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menjadi penyemangat untuk bangkit kembali setelah musibah," ujar Mukhlis. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap bersabar dan berdoa agar proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik. 

Menurutnya, pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada daerah terdampak meskipun secara bersamaan juga menangani bencana di sejumlah wilayah lain di Indonesia. 

Mukhlis berharap, masyarakat yang belum menerima bantuan dapat segera memperoleh haknya sesuai tahapan yang sedang berlangsung. 

Pemerintah, kata dia, akan terus berupaya memaksimalkan penyaluran bantuan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan. 

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, Dr. Alfian, M.Pd menjelaskan, penyaluran santunan tahap II baru dapat dilaksanakan setelah melalui proses verifikasi dan validasi yang cukup panjang. 

Ia menyebut, pada penyaluran tahap pertama masih terdapat sejumlah data yang belum dapat diproses karena pencarian korban belum selesai maupun kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi. 

"Karena itu, kami melakukan verifikasi secara cermat bersama pemerintah gampong, aparatur kecamatan, dan tim medis agar bantuan benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak," kata Alfian. 

Ia menegaskan, Pemkab Bireuen akan terus menyajikan data yang akurat sebagai dasar penyaluran berbagai bentuk bantuan dari pemerintah pusat. 

Selain itu, pihaknya berharap dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan dampak bencana di Kabupaten Bireuen dapat terus berlanjut. 

"Kami akan terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana sesuai arahan Bapak Bupati," ujarnya. 

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada perwakilan korban luka berat dan luka ringan serta ahli waris korban meninggal dunia, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (Joniful Bahri)

Gubernur Andra Soni Apresiasi Semangat Gotong Royong Warga Cengkok dalam Membangun Kampung

By On Minggu, Juli 12, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri Festival Muharram Cengkok 1448 H/2026 M, di Kampung Cengkok, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. 

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong dan partisipasi warga Kampung Cengkok, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, dalam pembangunan pendidikan anak usia dini, taman baca, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

“Saya datang ke sini dan merasa luar biasa. Saya melihat anak-anaknya sehat, UMKM-nya berkembang, dan acaranya disiapkan dengan sangat baik,” kata Andra Soni saat menghadiri Festival Muharram Cengkok 1448 H/2026 M yang diinisiasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Hidayah bersama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Cengkok Karya Mandiri, Sabtu, 11 Juli 2026. 

“Dengan semangat gotong royong, masyarakat Kampung Cengkok berhasil menghidupkan berbagai kegiatan sosial terlihat dari aktifnya pendidikan anak usia dini, taman baca, hingga pelaku UMKM yang berkembang,” imbuhnya. 

Andra Soni juga memuji penyelenggaraan Festival Muharram yang dinilai berlangsung tertib dan profesional meski digelar di tingkat kampung. 

Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan membangun kegiatan berkualitas melalui kolaborasi dan partisipasi bersama. 

“Hal-hal baik seperti ini harus kita duplikasi. Amati, tiru, dan modifikasi,” ujarnya. 

Festival Muharram Cengkok 1448 H/2026 M, memadukan kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. 

Rangkaian acaranya meliputi khitanan massal bagi 60 anak dari Kecamatan Jayanti dan masyarakat umum, bazar puluhan UMKM lokal untuk mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat, talkshow inspiratif, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta pelayanan perekaman KTP elektronik. 

Selain mengapresiasi inisiatif masyarakat, Andra Soni turut menyampaikan sejumlah program pemerintah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, di antaranya Program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, Program Sekolah Geratis bagi SMA, SMK dan SKh swasta, penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ia juga mengapresiasi kondisi anak-anak di Kampung Cengkok yang dinilainya tumbuh sehat, percaya diri, serta memiliki kemampuan yang baik. 

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kepedulian masyarakat terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak. 

Dalam kesempatan itu, Andra Soni turut menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. 

Menurutnya, kebiasaan memilah sampah organik dan nonorganik menjadi langkah sederhana yang dapat mencegah persoalan lingkungan di masa depan, termasuk risiko kebakaran di tempat pembuangan akhir akibat gas metana. 

“Kita harus mulai memilah sampah dari rumah. Itu langkah sederhana yang dampaknya sangat besar,” ujarnya. 

Menutup sambutannya, Andra kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kampung Cengkok atas semangat kebersamaan yang telah ditunjukkan. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Haji dan Umrah RI Abdul Rahman Saputra, Staf Khusus Menteri Sosial RI Fuji Abdul Rahman, serta Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, bersama unsur Forkopimda, Tokoh Masyarakat, dan ratusan warga yang memadati lokasi acara. (Welfendry)

Dandim dan Bupati Serang Resmikan Jembatan Beton Armco Hybrid, Permudah Akses Warga Kibin

By On Minggu, Juli 12, 2026

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah saat peresmian jembatan beton Armco hybrid di Kampung Teritih Atas dan Teritih Bawah, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. 

SERANG, KabarViral79.Com - Pembangunan jembatan beton Armco hybrid di Kampung Teritih Atas dan Teritih Bawah, Desa Ciagel,  Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, akhirnya rampung. 

Mengingat, jembatan ini sangat penting bagi masyarakat yang selama ini kesulitan akses transportasi. 

Untuk diketahui, Jembatan Perintis Garuda dengan Bentang 12,8 meter dan lebar 3 meter dibangun oleh Kodim 0602/Serang itu resmi beroperasional dan diresmikan oleh Dandim 0602/Serang, Kolonel Arm Oke Kistiyanto dan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyan, pada Jumat, 10 Juli 2026. 

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah mengaku bersyukur atas pembangunan jembatan tersebut. 

"Alhamdulillah hari ini saya bisa membersamai kegiatan peresmian jembatan Beton Armco Hybrid yang dilakukan pembangunannya oleh Dandim 0602 Serang. Ini merupakan program strategis nasional yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujarnya kepada wartawan. 

Ratu Zakiyah sapaan Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan terima kasih kepada pihak Kodim yang sudah membangun jembatan untuk mempermudah akses transportasi. 

"Jembatan ini sangat bermanfaat  untuk warga kami, khususnya yang ada di Kampung Teritih Atas dan Teriti Bawah. Sebelumnya anak-anak di sini kalau mau sekolah harus lewat rute yang lumayan jauh. Begitu juga  para petani yang mau menjual hasil panennya juga melalui rute yang jauh, tapi dengan adanya jembatan ini, bisa memutus segala persoalan yang terjadi di wilayah kami," tegasnya. 

Ratu Zakiyah mengatakan, jembatan ini bisa menjadi amal baik, amal ibadah yang dicatat oleh Allah SWT. 

"Kita berharap jembatan bisa digunakan dalam jangka lama oleh masyarakat dan saya tadi menyampaikan kepada warga untuk menjaga jembatan ini dengan baik dan jaga juga kebersihannya bersama-sama, saya yakin jembatan ini juga akan bertahan lama dan dalam jangka waktu yang lama pemakaiannya,” tambahnya. 

Sementara itu, Dandim 0602/Serang, Kolonel Arm Oke Kistiyanto mengatakan, di Kabupaten Serang ada enam jembatan yang  dibangun ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembangunan. 

“Yang diresmikan dua jembatan, yang sebelumnya di Desa Baros kedua di sini di Desa Ciagel Kampung Teritih. Jadi ada empat lagi yang masih dalam tahap proses pembangunan, dua di Desa Padarincang, dua lagi masih di Kecamatan Kibin,” ujarnya. 

Ia menambahkan, pembangunan jembatan tersebut mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 340 juta yang bersumber dari pemerintah pusat melalui program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. 

Dandim Oke mengatakan, jembatan ini menjadi penghubung ekonomi masyarakat yang tadinya kesulitan untuk melewati sungai. 

Kolonel Oke Kistiyanto menjelaskan, jembatan yang diresmikan merupakan Jembatan Beton Armco Hybrid, yang dirancang menyesuaikan kondisi saluran irigasi sehingga tidak mengganggu aliran air. 

Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program bantuan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Program itu bermula dari penyediaan ribuan jembatan untuk wilayah terdampak bencana, kemudian diperluas ke berbagai daerah yang membutuhkan akses penghubung. 

"Program ini merupakan bantuan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami mengusulkan lokasi yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, dan Alhamdulillah dapat direalisasikan di Kabupaten Serang," jelasnya. 

Kolonel Oke menambahkan, mekanisme pembangunan melalui program tersebut jauh lebih cepat dibandingkan proses penganggaran reguler yang membutuhkan tahapan administrasi dan perizinan cukup panjang. 

Ia berharap, masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan jembatan tersebut dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. 

"Tugas kami di Kodim bukan hanya menjaga pertahanan, tetapi juga membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah. Kami berharap jembatan ini menjadi sarana yang bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan warga," pungkasnya. 

Peresmian turut dihadiri oleh anggota DPRD Riyan Adiansyah, Kepala Dinas PUPR M. Roni Natadipraja, Kepala Dinas Perkim Okeu Oktaviana, Kabid Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian Arliansyah, Camat Kibin Asep saefullah, Danramil Cikande Kapten Inf. Dodik Herianto, Kapolsek Cikande Kompol Rudika Harto Kanajiri, dan sejumlah Kepala Desa. (*/red)

Pemkab Bireuen Mulai Bangun 31 Huntap Komunal di Dusun Bivak untuk Penyintas Bencana

By On Jumat, Juli 10, 2026

Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T. diwakili Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bireuen, Ir. Fadli Abdullah didampingi kepala BPBD setempat, Ir. Marwan, S.T., M.T melakukan peletakan batu pertama pembangunan. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen resmi memulai pembangunan 31 unit Hunian Tetap (Huntap) komunal bagi penyintas bencana di Dusun Bivak, Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli. 

Dimulainya pembangunan ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama pada Rabu, 08 Juli 2026. 

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T. yang diwakili Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bireuen, Ir. Fadli Abdullah. Prosesi tersebut turut dilanjutkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Ir. Marwan, S.T., M.T. 

Kegiatan itu dihadiri Camat Juli Hendy Maulana, S.I.P., M.S.M., Keuchik Krueng Simpo Mursal Musa, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), para penyintas bencana, serta masyarakat setempat. 

Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Ir. Marwan, S.T., M.T., mengatakan pembangunan 31 unit huntap komunal tersebut sepenuhnya didanai oleh BNPB. 

Setelah seremoni peletakan batu pertama, pekerjaan fisik akan segera dimulai agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai target. 

“Setelah peletakan batu pertama ini, pembangunan fisik akan langsung dilaksanakan di lapangan,” ujar Marwan. 

Ia menjelaskan, Pemkab Bireuen terus mengawal percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. 

Bupati Mukhlis juga secara berkala memantau perkembangan pembangunan melalui BPBD untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. 

Berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama, saat ini sebanyak 408 unit huntap sedang dibangun di berbagai wilayah terdampak bencana di Kabupaten Bireuen. 

Pembangunan tersebut melibatkan pihak ketiga yang bekerja sama dengan BNPB serta sejumlah lembaga donor. 

Untuk huntap komunal, pembangunan dipusatkan di dua lokasi, yakni 45 unit di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, dan 31 unit di Dusun Bivak, Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli. 

Selain itu, sebanyak 36 unit Huntap telah selesai dibangun dan sebagian di antaranya sudah ditempati oleh para penyintas. 

Pemkab Bireuen berharap dukungan dari BNPB, para mitra donor, serta seluruh elemen masyarakat terus mengalir agar program pembangunan hunian tetap dapat berjalan lancar. 

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pembangunan sehingga seluruh huntap dapat segera dimanfaatkan oleh warga yang membutuhkan. (Joniful Bahri)

Wagub Dimyati Kukuhkan Pengurus DPW AAIPI Provinsi Banten 2026–2029

By On Jumat, Juli 10, 2026

Wagub Banten, Achmad Dimyati Natakusumah saat mengukuhkan DPW AAIPI Wilayah Banten Periode 2026–2029, Kamis, 09 Juli 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Banten Periode 2026–2029 di Pendopo Gubernur Banten, Curug, Kota Serang, Kamis, 09 Juli 2026. 

AAIPI diharapkan turut membantu Provinsi Banten menjadi lebih baik dan lebih maju pada bidang pembangunan dan transparansi anggaran. 

“Selamat dan sukses. Saudara orang terpilih untuk mencatat, memeriksa, dan meneliti kesalahan dan kebaikan seseorang. Saya menyambut baik terbentuknya AAIPI Provinsi Banten,” ujarnya. 

Dimyati berharap, AAIPI memberikan masukan-masukan sehingga keuangan negara atau daerah tidak diselewengkan atau bocor. Anggaran pemerintah yang disusun juga dapat memberikan manfaat dan tepat sasaran. 

"Bagaimana supaya uang itu aman, tepat guna, tepat sasaran, dan sampai ke masyarakat. Intinya adalah masyarakat sejahtera,” ucapnya. 

Menurut Dimyati, terbentuknya asosiasi ini memberikan dinamika tersendiri bagi pengelolaan anggaran di Provinsi Banten. Pertama, secara otomatis, ada komunitas atau kelompok sehingga mudah terbentuk kolaborasi. 

“Kedua, dengan adanya kelompok membentuk standar dan akreditasi,” ujar Dimyati. 

Menurutnya, internal audit kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas. Tujuannya untuk good governance dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Ini tentunya harus melibatkan masyarakat, akademisi, pemangku kepentingan, media, dan pemerintah. 

Dimyati juga berpesan agar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam organisasi ini berdedikasi tinggi, berintegritas, dan memiliki prinsip melayani. Organisasi dapat menjadi wadah berdiskusi dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran. 

“Pengawasan harus dilakukan sejak perencanaan. Jangan sampai hanya di ujung sehingga loss,” ucapnya. 

Pengukuhan juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI Yan Setiadi yang merupakan Inspektur Utama (Irtama) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Dalam sambutannya, Yan menyampaikan, organisasi ini adalah kelompok ideal sebagai penasihat terpercaya secara organisasi. 

“Memberikan value bagi organisasi. Sebagai mitra strategis pemimpin daerah,” ujarnya. 

Yan juga memaparkan agenda strategis DPN AAIPI tahun 2026 yang meliputi tata kerja DPN dan DPW, penguatan standar internal audit, program penanganan dan hukuman disiplin, pelaksanaan telaah sejawat, serta pengembangan profesional berkelanjutan. Tujuannya diarahkan pada sebesar-besarnya anggaran agar bermain untuk masyarakat. 

“AAIPI punya peran tidak kecil. Memastikan setiap rupiah anggaran ditujukan untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Yan Setiadi. 

Untuk diketahui,, Ketua DPW AAIPI Provinsi Banten periode 2026–2029 adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Rusdi Sofyan, dengan Sekretaris Doso Sukendro dari Perwakilan BPKP Provinsi Banten. (*/red)

Wabup Serang Tinjau Warung Amal Pemkab Serang di Arena MTQ XXIII Banten

By On Jumat, Juli 10, 2026

Wabup Serang, Muhammad Najib Hamas meninjau Warung Amal Pemkab Serang di arena MTQ XXIII tingkat Provinsi Banten. 

SERANG, KabarViral79.Com - Wakil Bupati (Wabup) Serang, Muhammad Najib Hamas meninjau Warung Amal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang didirikan di arena Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIII tingkat Provinsi Banten Tahun 2026, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug Kota Serang, Kamis, 09 Juli 2026. . 

Dalam kunjungan tersebut, Najib Hamas didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kabupaten Serang, Roychan Aglan. 

Peninjauan dilakukan untuk memastikan Warung Amal tetap memberikan pelayanan terbaik kepada para pengunjung, khususnya peserta dan kafilah yang mengikuti MTQ XXIII tingkat Provinsi Banten. 

Najib Hamas mengapresiasi inisiatif Pemkab Serang menghadirkan Warung Amal sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. 

Menurutnya, keberadaan warung tersebut bukan hanya menyediakan makanan dan minuman secara cuma-cuma, tetapi juga menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah pelaksanaan MTQ. 

"Warung Amal ini merupakan bentuk pelayanan sosial Pemkab Serang. Semoga keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi para peserta maupun masyarakat yang hadir di arena MTQ," ujarnya. 

Selama berada di lokasi, Najib Hamas juga menyempatkan diri mentraktir para pengunjung, yaitu makan bakso secara gratis. 

Kehadirannya disambut antusias oleh masyarakat yang tengah menikmati suasana pelaksanaan MTQ XXIII tingkat Provinsi Banten. 

Selain meninjau Warung Amal, Najib Hamas turut memberikan semangat kepada para peserta kafilah Kabupaten Serang yang sedang berkompetisi. 

Ia berharap seluruh peserta dapat menampilkan kemampuan terbaik sehingga mampu mengharumkan nama Kabupaten Serang. 

"Kami berharap seluruh kafilah Kabupaten Serang tetap semangat, tampil maksimal, dan mampu meraih prestasi terbaik," ujarnya. 

Warung Amal Pemkab Serang menyediakan berbagai sajian makanan dan minuman gratis, mulai dari aneka kudapan tradisional, makanan ringan, kopi dan teh, dan air mineral yang dapat dinikmati para pengunjung sepanjang penyelenggaraan MTQ XXIII Banten. 

Salah seorang pengelola Warung Amal, Titin, yang juga merupakan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Serang mengatakan, Warung Amal milik Pemkab Serang menjadi satu-satunya layanan makanan gratis yang hadir di arena MTQ tahun ini. 

"Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias. Banyak pengunjung yang datang untuk menikmati makanan dan minuman gratis yang kami sediakan. Warung Amal ini juga menjadi sarana berbagi kepada sesama selama pelaksanaan MTQ," ujar Titin. 

Keberadaan Warung Amal tersebut mendapat sambutan positif dari para peserta maupun masyarakat yang hadir di arena MTQ. 

Selain memberikan kemudahan bagi pengunjung, program tersebut dinilai mampu memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial selama berlangsungnya MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten. (*/red)

Diduga Intimidasi Wartawan, Ketua PPWI Lebak Kecam Oknum P3A Karya Naga

By On Jumat, Juli 10, 2026

Ketua PPWI Kabupaten Lebak, Abdul Kabir Albantani. 

LEBAK, KabarViral79.Com – Tindakan arogan yang diduga dilakukan oleh oknum Ketua Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Karya Naga menuai kecaman keras. 

Dugaan intimidasi ini mencuat setelah beredarnya rekaman pesan suara (voice note) berisi ancaman terhadap wartawan di wilayah Lebak Selatan yang sedang menjalankan tugas profesinya memantau proyek bantuan pemerintah. 

Menanggapi insiden tersebut, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Lebak, Abdul Kabir Albantani memberikan pernyataan sikap yang sangat tegas. 

Ia mengecam keras segala bentuk intervensi maupun intimidasi yang menyasar awak media di lapangan. 

"Kami mengecam keras tindakan oknum Ketua Kelompok P3A tersebut. Menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mengancam wartawan yang sedang bertugas adalah bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis dan pilar demokrasi," ujar Abdul Kabir Albantani dalam keterangan persnya, Kamis, 09 Juli 2026. 

Anggaran Negara Wajib Transparan

Pria yang akrab disapa Abdul Kabir ini menjelaskan bahwa Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) didanai oleh uang rakyat melalui anggaran negara. 

Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik dan fungsi kontrol sosial dari media massa mutlak diperlukan. 

"Bantuan P3-TGAI itu menggunakan uang negara, bukan uang pribadi. Jadi, wajar dan sudah menjadi tugas wartawan untuk melakukan kontrol sosial di lapangan agar proyek tersebut transparan, akuntabel, dan tepat sasaran," kata Abdul Kabir. 

"Kalau ada pihak yang alergi bahkan reaktif sampai melakukan intimidasi saat dikonfirmasi, justru ini memicu pertanyaan besar: ada apa dengan proyek tersebut?" tegasnya. 

Ancaman Pidana Menanti Pelaku Penghalangan Pers

Lebih lanjut, Ketua PPWI Lebak mengingatkan semua pihak agar tidak bertindak semena-mena terhadap insan pers. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, profesi jurnalis dilindungi secara hukum. 

Tindakan menghalangi tugas jurnalistik dapat berujung pada sanksi pidana serius. 

Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40/1999 menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 

"Aturan hukumnya sudah sangat jelas. Kami ingatkan kepada oknum tersebut atau siapa pun di luar sana, jangan coba-coba menantang undang-undang. Menghalangi wartawan mencari informasi sama saja dengan melanggar hukum pidana," tambah Abdul Kabir. 

Siap Tempuh Jalur Hukum

Guna menyikapi persoalan ini, PPWI Kabupaten Lebak saat ini tengah berkoordinasi erat dengan pengurus dan anggota di wilayah Lebak Selatan untuk mengumpulkan bukti otentik terkait kronologi kejadian. 

Abdul Kabir menegaskan, institusinya tidak akan tinggal diam jika anggotanya mendapat ancaman fisik maupun psikis saat mencari kebenaran berita. 

"Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti. Jika tidak ada iktikad baik dari oknum yang bersangkutan, kami dari PPWI Kabupaten Lebak tidak akan ragu untuk membawa kasus dugaan intimidasi ini ke ranah hukum dan melaporkannya secara resmi ke pihak kepolisian," cetusnya. 

Di akhir pernyataannya, Abdul Kabir memberikan instruksi khusus kepada seluruh jurnalis yang tergabung dalam wadah PPWI, khususnya di wilayah Lebak Selatan. 

"Saya instruksikan kepada seluruh rekan-rekan wartawan PPWI di lapangan untuk tetap tenang, jaga kekompakan, dan jangan pernah gentar. Terus jalankan tugas jurnalistik secara profesional, objektif, dan berpedoman teguh pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Selama kita berjalan di atas koridor hukum dan fakta, PPWI akan selalu pasang badan," pungkasnya. (Tim/Red)

Panitia Klarifikasi Dugaan Jual Beli Tanah Bengkok Desa Tunjung Teja, Tegaskan Kegiatan Berjalan dengan Skema Bangun Serah Guna

By On Kamis, Juli 09, 2026

Kegiatan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Tunjung Teja melalui skema bangun serah guna.

SERANG, KabarViral79.Com – Panitia pelaksana pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Tanjung Teja, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya yang memuat dugaan adanya transaksi jual beli tanah bengkok milik desa. 

Klarifikasi tersebut disampaikan sebagai bentuk hak jawab atas pemberitaan sebelumnya. 

Perwakilan panitia, Ito Sumarta menegaskan bahwa kegiatan yang saat ini berlangsung bukan merupakan transaksi jual beli, melainkan pemanfaatan tanah kas desa melalui skema bangun serah guna, bukan jual beli atau CSR seperti yang diisukan. 

"Kegiatan yang berjalan sekarang bukan sistem jual beli. Memang pada pembahasan awal sempat muncul konsep jual beli, tetapi kemudian dibatalkan karena dinilai berpotensi berbenturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ito kepada wartawan, Kamis, 09 Juli 2026. 

Ito yang juga Ketua Karang Taruna Desa Tunjung Teja itu juga mengatakan, setelah Kepala Desa definitif mulai menjabat, pemerintah desa menggelar sosialisasi dan musyawarah yang melibatkan unsur masyarakat, pemerintah kecamatan, Babinsa, serta pihak perusahaan. 

Dari forum tersebut, kata dia, seluruh peserta menyepakati agar pemanfaatan tanah kas desa dilaksanakan melalui mekanisme bangun serah guna. 

Ia menjelaskan bahwa angka Rp 35 ribu per truk yang sempat menjadi pembahasan merupakan bagian dari konsep awal yang tidak pernah direalisasikan karena telah dibatalkan sebelum kegiatan dilaksanakan. 

"Konsep awal memang pernah dibahas, tetapi tidak dijalankan. Yang berlaku sekarang adalah hasil kesepakatan baru melalui mekanisme bangun serah guna. Kami ingin masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kegiatan yang sedang berjalan," ujarnya. 

Terkait adanya pembatasan volume pekerjaan sekitar 150 meter kubik, Ito menerangkan bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian dari pengaturan dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan. 

Apabila volume yang disepakati telah terpenuhi dan pekerjaan akan dilanjutkan, maka pembahasannya dilakukan kembali sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan yang berlaku. 

Sebelumnya, dalam pemberitaan, seorang aktivis muda Desa Tanjung Teja menyampaikan dugaan adanya transaksi jual beli tanah kas desa yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara apabila dilakukan tanpa prosedur, perizinan, dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dugaan tersebut juga disertai permintaan agar kegiatan dimaksud ditelusuri oleh pihak yang berwenang.

Melalui klarifikasi ini, panitia menegaskan bahwa kegiatan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Tunjung Teja yang sedang berjalan merupakan program berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) dengan skema bangun serah guna dan bukan transaksi jual beli sebagaimana dugaan yang berkembang.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi pemerintah yang berwenang mengenai ada atau tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. (*/red)