-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Setelah 25 Tahun Menanti, Jembatan Piano di Desa Mekarsari Mulai Dibangun

By On Rabu, Juli 22, 2026

Gubernur Andra Soni meninjau proses pembangunan Jembatan Piano di Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, 21 Juli 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Masyarakat Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, bersuka ria setelah 25 tahun menanti akhirnya Jembatan Piano yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat diperbaiki di era kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni. 

Jembatan itu mempunyai peranan yang sangat vital karena merupakan satu-satunya akses penghubung masyarakat Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang. 

Antusiasme dan suka ria ratusan masyarakat Mekarsari itu terlihat ketika Gubernur Andra Soni meninjau proses pembangunan jembatan yang baru mencapai 30 persen, Selasa, 21 Juli 2026. 

Tokoh Masyarakat Desa Mekarsari, Gulamudin mengatakan, Jembatan Piano kondisinya sangat memprihatinkan karena sudah 25 tahun sejak pertama kali dibangun tidak kunjung diperbaiki. 

Padahal setiap era kepemimpinan, jembatan itu selalu dikunjungi dan dijanjikan akan diperbaiki. 

"Sampai ada janji dari Pak Gubernur untuk memperbaiki pun masyarakat di sini sudah apatis. Sudah cuek aja karena terlalu sering dijanjikan. Tapi ternyata tidak. Setelah dijanjikan, ditinjau kemudian tidak lama lagi langsung diperbaiki. Ini sungguh luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Andra Soni," ujarnya. 

Bagi Gulamudin, pembangunan jembatan itu bukan hanya sekedar pembangunan fisik yang menghubungkan aktivitas masyarakat di dua daerah. Akan tetapi lebih dari itu, ada ribuan anak-anak sekolah, ratusan petani, pegawai serta pedagang yang menggunakan jembatan ini sebagai akses utama aktivitas mereka. 

"Jembatan yang lama itu sudah banyak memakan korban. Motor juga ada yang jatuh, kalau mobil seringnya nyangkut. Apalagi pas musim hujan," pungkasnya. 

Dengan lebar sekitar 2,5 meter dan bentangan 55 meter, Jembatan Piano itu masih digunakan oleh masyarakat. 25 tahun lalu jembatan itu dibangun atas swadaya masyarakat sekitar sebagai akses alternatif yang dapat memangkas waktu perjalanan baik yang akan ke Serang maupun ke Tangerang. 

Saat ini, jembatan yang beralaskan balok kayu itu sudah banyak berlubang. Tata letaknya tidak lagi rapi dan simetris seperti pertama kali digunakan. 

Antara satu balok dengan balok lainnya sudah longgar, sehingga ketika kendaraan melintas terdengar bunyi gesekan antar balok kayu seperti layaknya tuts-tuts piano sehingga warga setempat memberikan penamaan jembatan 'Piano'. 

"Dulunya sebelum ada jembatan ini masyarakat yang melintas menggunakan perahu," ujarnya. 

Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, pembangunan jembatan ini merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dirinya, dan saat ini sedang dilakukan pembangunan yang ditargetkan bulan November 2026 nanti sudah selesai dan bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. 

"Kalau jembatan yang lama itu hanya sekitar 2,5 meter dan dengan kondisi seadanya bisa dilalui oleh satu mobil, di jembatan yang baru ini bisa untuk dua mobil dengan lebar 5 meter dan bentangan sampai 60 meter," ujarnya. 

Andra Soni mengatakan, pembangunan jembatan ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi serta membuka aksesibilitas masyarakat baik pendidikan, kesehatan, perekonomian maupun pertanian. 

"Ini menjadi bagian dari janji kami kepada masyarakat melalui program Jalan Bang Andra," ujarnya. 

Bagi Gubernur, membangun infrastruktur jalan dan jembatan itu merupakan pembangunan yang terus dilakukannya dalam rangka membangun harapan masyarakat. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. 

"Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memberikan harapan untuk anak-anak kita di masa depan," pungkasnya. (Welfendry)

Gubernur Andra Soni Tinjau Pembangunan Jembatan di Desa Mekarsari, Polres Serang Pastikan Kegiatan Berjalan Aman dan Kondusif

By On Rabu, Juli 22, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Selasa, 21 Juli 2026. 

SERANG, KabarViral79.ComGubernur Banten, Andra Soni melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, pada Selasa, 21 Juli 2026, dalam rangka meninjau secara langsung progres pembangunan jembatan yang menjadi salah satu infrastruktur vital bagi masyarakat setempat. 

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri sekitar 100 peserta dari unsur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Forkopimcam, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, hingga warga Desa Mekarsari. 

Pengamanan dan pengawalan kegiatan dilakukan oleh personel Polres Serang bersama Polsek Carenang guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan, Anggota DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibbin dan A. Yamin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang M. Ronny Natadipraja, Kabagops Polres Serang AKP Heri Wiyono, Kapolsek Carenang AKP Desma Priatna, Danramil Carenang Kapten Inf. Suripto, Camat Carenang Imron, Camat Binuang Mamak Abror, Kepala Desa Mekarsari Nahudi, serta sejumlah Tokoh Agama, Perangkat Desa, pelaksana proyek, dan masyarakat. 

Dalam kunjungannya, Gubernur Andra Soni melakukan pengecekan secara langsung terhadap kondisi fisik pembangunan jembatan, meliputi kelayakan material, tingkat keamanan struktur, progres pekerjaan konstruksi hingga tahap pengecoran akhir, serta kekuatan tiang penyangga beton. 

Selain itu, peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan jembatan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Desa Mekarsari dan sekitarnya. 

Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan menyampaikan, pihaknya berkomitmen memberikan pengamanan optimal pada setiap kegiatan pejabat negara maupun kegiatan masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. 

"Kami akan terus bersinergi dengan seluruh unsur pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mendukung setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kunjungan Gubernur Banten berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif," ujarnya. 

Kegiatan peninjauan berakhir pada pukul 11.20 WIB. Secara keseluruhan, situasi selama kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. 

Peninjauan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Banten dalam merespons aspirasi masyarakat terkait percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, khususnya jembatan yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas dan perekonomian warga. (Welfendry)

Milad ke-3 IWQI Tahun 2026: DPC Lebak Gelar Seminar Jurnalistik dan Santunan Yatim

By On Minggu, Juli 19, 2026

LEBAK, KabarViral79.Com Ikatan Wartawan Quotient Indonesia (IWQI) memperingati Milad ke-3 Tahun 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) DPC IWQI Kabupaten Lebak. 

Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat DPC IWQI Lebak ini digelar secara sederhana namun penuh makna dengan mengusung semangat kebersamaan, peningkatan kompetensi, dan kepedulian sosial. 

Rangkaian acara diawali dengan seminar sehari dan pelatihan jurnalistik yang diikuti oleh seluruh anggota IWQI serta masyarakat umum. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa, serta prosesi pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur. 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum IWQI Abdul Kabir Albantani, Sekretaris Jenderal Marsono, Ketua DPC IWQI Kabupaten Serang Saepul Bahri didampingi Wakil Ketua Sopian, Ketua DPC IWQI Kabupaten Lebak Agus Kuncir, serta jajaran pengurus dan tamu undangan. 

Dalam sesi seminar, Sekjen IWQI Marsono memaparkan materi mengenai dasar-dasar jurnalistik, teknik penulisan 5W+1H, pentingnya verifikasi informasi, serta penerapan Kode Etik Jurnalistik dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

"Tantangan pers saat ini semakin kompleks seiring pesatnya teknologi. Jurnalis harus menjadi penyampai informasi yang mencerahkan masyarakat. Verifikasi dan konfirmasi adalah ruh dalam kerja jurnalistik," ujar Marsono. 

Sementara itu, Ketua Umum IWQI, Abdul Kabir Albantani memberikan apresiasi tinggi kepada DPC IWQI Kabupaten Lebak yang aktif menjaga eksistensi organisasi melalui kegiatan produktif. 

Ia menegaskan bahwa milad ini harus menjadi momentum evaluasi dan penguatan kualitas SDM pers. 

Abdul Kabir juga mengajak seluruh insan pers untuk aktif mengawal program prioritas Pemerintah Republik Indonesia melalui pemberitaan yang objektif. 

"Program-program pemerintah, seperti penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga Program Makan Bergizi Gratis harus dikawal secara profesional. Wartawan harus menyampaikan fakta apa adanya dan memberi kritik yang membangun," tegas Abdul Kabir. 

Ketua DPC IWQI Kabupaten Lebak, Agus Kuncir mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. 

Ia berkomitmen menjadikan IWQI Lebak sebagai rumah belajar bersama untuk meningkatkan kompetensi wartawan secara berkelanjutan. 

Apresiasi senada juga datang dari Ketua DPC IWQI Kabupaten Serang, Saepul Bahri. 

Ia berharap sinergi dan kolaborasi antar-cabang di Provinsi Banten terus diperkuat demi kemajuan dunia pers daerah. 

Acara ditutup dengan dialog interaktif yang membahas teknik peliputan, etika jurnalistik, hingga strategi menghadapi hoaks di era digital. 

Melalui momentum Milad ke-3 ini, IWQI berkomitmen untuk terus memperkuat soliditas organisasi dan menjaga independensi demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (Cup/Angga)

Bupati Bireuen Serahkan Santunan Tahap II bagi 32 Korban Bencana Hidrometeorologi

By On Rabu, Juli 15, 2026

Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, S.T. salurkan santunan kepada korban bencana hidrometeorologi. 

BIREUEN, KabarViral79.Com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen kembali menyalurkan santunan tahap II bagi korban bencana hidrometeorologi. 

Sebanyak 32 penerima yang terdiri atas korban luka berat dan luka ringan serta ahli waris korban meninggal dunia menerima bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, S.T., di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu, 15 Juli 2026. 

Penyerahan santunan turut dihadiri perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) Indra, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen Dr. Alfian, M.Pd., serta para penerima bantuan. 

Pada tahap II ini, santunan diberikan kepada 19 korban luka berat maupun luka ringan dan 13 ahli waris korban meninggal dunia. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar Rp 15 juta. Sedangkan korban luka berat dan luka ringan memperoleh bantuan sebesar Rp 5 juta per orang. 

Dalam sambutannya, Bupati Mukhlis mengatakan, seluruh bantuan dari pemerintah pusat disalurkan kepada masyarakat yang berhak berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah. 

Menurutnya, bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Bireuen tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada sektor pertanian, tambak, permukiman, serta mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. 

"Seluruh bantuan ini merupakan hak masyarakat yang telah melalui proses verifikasi. Kami berharap santunan ini dapat sedikit meringankan beban para korban dan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menjadi penyemangat untuk bangkit kembali setelah musibah," ujar Mukhlis. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap bersabar dan berdoa agar proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik. 

Menurutnya, pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada daerah terdampak meskipun secara bersamaan juga menangani bencana di sejumlah wilayah lain di Indonesia. 

Mukhlis berharap, masyarakat yang belum menerima bantuan dapat segera memperoleh haknya sesuai tahapan yang sedang berlangsung. 

Pemerintah, kata dia, akan terus berupaya memaksimalkan penyaluran bantuan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan. 

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, Dr. Alfian, M.Pd menjelaskan, penyaluran santunan tahap II baru dapat dilaksanakan setelah melalui proses verifikasi dan validasi yang cukup panjang. 

Ia menyebut, pada penyaluran tahap pertama masih terdapat sejumlah data yang belum dapat diproses karena pencarian korban belum selesai maupun kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi. 

"Karena itu, kami melakukan verifikasi secara cermat bersama pemerintah gampong, aparatur kecamatan, dan tim medis agar bantuan benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak," kata Alfian. 

Ia menegaskan, Pemkab Bireuen akan terus menyajikan data yang akurat sebagai dasar penyaluran berbagai bentuk bantuan dari pemerintah pusat. 

Selain itu, pihaknya berharap dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan dampak bencana di Kabupaten Bireuen dapat terus berlanjut. 

"Kami akan terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana sesuai arahan Bapak Bupati," ujarnya. 

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada perwakilan korban luka berat dan luka ringan serta ahli waris korban meninggal dunia, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (Joniful Bahri)

Gubernur Andra Soni Apresiasi Semangat Gotong Royong Warga Cengkok dalam Membangun Kampung

By On Minggu, Juli 12, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri Festival Muharram Cengkok 1448 H/2026 M, di Kampung Cengkok, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. 

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong dan partisipasi warga Kampung Cengkok, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, dalam pembangunan pendidikan anak usia dini, taman baca, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

“Saya datang ke sini dan merasa luar biasa. Saya melihat anak-anaknya sehat, UMKM-nya berkembang, dan acaranya disiapkan dengan sangat baik,” kata Andra Soni saat menghadiri Festival Muharram Cengkok 1448 H/2026 M yang diinisiasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Hidayah bersama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Cengkok Karya Mandiri, Sabtu, 11 Juli 2026. 

“Dengan semangat gotong royong, masyarakat Kampung Cengkok berhasil menghidupkan berbagai kegiatan sosial terlihat dari aktifnya pendidikan anak usia dini, taman baca, hingga pelaku UMKM yang berkembang,” imbuhnya. 

Andra Soni juga memuji penyelenggaraan Festival Muharram yang dinilai berlangsung tertib dan profesional meski digelar di tingkat kampung. 

Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan membangun kegiatan berkualitas melalui kolaborasi dan partisipasi bersama. 

“Hal-hal baik seperti ini harus kita duplikasi. Amati, tiru, dan modifikasi,” ujarnya. 

Festival Muharram Cengkok 1448 H/2026 M, memadukan kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. 

Rangkaian acaranya meliputi khitanan massal bagi 60 anak dari Kecamatan Jayanti dan masyarakat umum, bazar puluhan UMKM lokal untuk mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat, talkshow inspiratif, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta pelayanan perekaman KTP elektronik. 

Selain mengapresiasi inisiatif masyarakat, Andra Soni turut menyampaikan sejumlah program pemerintah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, di antaranya Program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, Program Sekolah Geratis bagi SMA, SMK dan SKh swasta, penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ia juga mengapresiasi kondisi anak-anak di Kampung Cengkok yang dinilainya tumbuh sehat, percaya diri, serta memiliki kemampuan yang baik. 

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kepedulian masyarakat terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak. 

Dalam kesempatan itu, Andra Soni turut menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. 

Menurutnya, kebiasaan memilah sampah organik dan nonorganik menjadi langkah sederhana yang dapat mencegah persoalan lingkungan di masa depan, termasuk risiko kebakaran di tempat pembuangan akhir akibat gas metana. 

“Kita harus mulai memilah sampah dari rumah. Itu langkah sederhana yang dampaknya sangat besar,” ujarnya. 

Menutup sambutannya, Andra kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kampung Cengkok atas semangat kebersamaan yang telah ditunjukkan. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Haji dan Umrah RI Abdul Rahman Saputra, Staf Khusus Menteri Sosial RI Fuji Abdul Rahman, serta Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, bersama unsur Forkopimda, Tokoh Masyarakat, dan ratusan warga yang memadati lokasi acara. (Welfendry)

Dandim dan Bupati Serang Resmikan Jembatan Beton Armco Hybrid, Permudah Akses Warga Kibin

By On Minggu, Juli 12, 2026

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah saat peresmian jembatan beton Armco hybrid di Kampung Teritih Atas dan Teritih Bawah, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. 

SERANG, KabarViral79.Com - Pembangunan jembatan beton Armco hybrid di Kampung Teritih Atas dan Teritih Bawah, Desa Ciagel,  Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, akhirnya rampung. 

Mengingat, jembatan ini sangat penting bagi masyarakat yang selama ini kesulitan akses transportasi. 

Untuk diketahui, Jembatan Perintis Garuda dengan Bentang 12,8 meter dan lebar 3 meter dibangun oleh Kodim 0602/Serang itu resmi beroperasional dan diresmikan oleh Dandim 0602/Serang, Kolonel Arm Oke Kistiyanto dan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyan, pada Jumat, 10 Juli 2026. 

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah mengaku bersyukur atas pembangunan jembatan tersebut. 

"Alhamdulillah hari ini saya bisa membersamai kegiatan peresmian jembatan Beton Armco Hybrid yang dilakukan pembangunannya oleh Dandim 0602 Serang. Ini merupakan program strategis nasional yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujarnya kepada wartawan. 

Ratu Zakiyah sapaan Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan terima kasih kepada pihak Kodim yang sudah membangun jembatan untuk mempermudah akses transportasi. 

"Jembatan ini sangat bermanfaat  untuk warga kami, khususnya yang ada di Kampung Teritih Atas dan Teriti Bawah. Sebelumnya anak-anak di sini kalau mau sekolah harus lewat rute yang lumayan jauh. Begitu juga  para petani yang mau menjual hasil panennya juga melalui rute yang jauh, tapi dengan adanya jembatan ini, bisa memutus segala persoalan yang terjadi di wilayah kami," tegasnya. 

Ratu Zakiyah mengatakan, jembatan ini bisa menjadi amal baik, amal ibadah yang dicatat oleh Allah SWT. 

"Kita berharap jembatan bisa digunakan dalam jangka lama oleh masyarakat dan saya tadi menyampaikan kepada warga untuk menjaga jembatan ini dengan baik dan jaga juga kebersihannya bersama-sama, saya yakin jembatan ini juga akan bertahan lama dan dalam jangka waktu yang lama pemakaiannya,” tambahnya. 

Sementara itu, Dandim 0602/Serang, Kolonel Arm Oke Kistiyanto mengatakan, di Kabupaten Serang ada enam jembatan yang  dibangun ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembangunan. 

“Yang diresmikan dua jembatan, yang sebelumnya di Desa Baros kedua di sini di Desa Ciagel Kampung Teritih. Jadi ada empat lagi yang masih dalam tahap proses pembangunan, dua di Desa Padarincang, dua lagi masih di Kecamatan Kibin,” ujarnya. 

Ia menambahkan, pembangunan jembatan tersebut mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 340 juta yang bersumber dari pemerintah pusat melalui program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. 

Dandim Oke mengatakan, jembatan ini menjadi penghubung ekonomi masyarakat yang tadinya kesulitan untuk melewati sungai. 

Kolonel Oke Kistiyanto menjelaskan, jembatan yang diresmikan merupakan Jembatan Beton Armco Hybrid, yang dirancang menyesuaikan kondisi saluran irigasi sehingga tidak mengganggu aliran air. 

Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program bantuan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Program itu bermula dari penyediaan ribuan jembatan untuk wilayah terdampak bencana, kemudian diperluas ke berbagai daerah yang membutuhkan akses penghubung. 

"Program ini merupakan bantuan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami mengusulkan lokasi yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, dan Alhamdulillah dapat direalisasikan di Kabupaten Serang," jelasnya. 

Kolonel Oke menambahkan, mekanisme pembangunan melalui program tersebut jauh lebih cepat dibandingkan proses penganggaran reguler yang membutuhkan tahapan administrasi dan perizinan cukup panjang. 

Ia berharap, masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan jembatan tersebut dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. 

"Tugas kami di Kodim bukan hanya menjaga pertahanan, tetapi juga membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah. Kami berharap jembatan ini menjadi sarana yang bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan warga," pungkasnya. 

Peresmian turut dihadiri oleh anggota DPRD Riyan Adiansyah, Kepala Dinas PUPR M. Roni Natadipraja, Kepala Dinas Perkim Okeu Oktaviana, Kabid Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian Arliansyah, Camat Kibin Asep saefullah, Danramil Cikande Kapten Inf. Dodik Herianto, Kapolsek Cikande Kompol Rudika Harto Kanajiri, dan sejumlah Kepala Desa. (*/red)

Pemkab Bireuen Mulai Bangun 31 Huntap Komunal di Dusun Bivak untuk Penyintas Bencana

By On Jumat, Juli 10, 2026

Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T. diwakili Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bireuen, Ir. Fadli Abdullah didampingi kepala BPBD setempat, Ir. Marwan, S.T., M.T melakukan peletakan batu pertama pembangunan. 

BIREUEN, KabarViral79.ComPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen resmi memulai pembangunan 31 unit Hunian Tetap (Huntap) komunal bagi penyintas bencana di Dusun Bivak, Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli. 

Dimulainya pembangunan ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama pada Rabu, 08 Juli 2026. 

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T. yang diwakili Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bireuen, Ir. Fadli Abdullah. Prosesi tersebut turut dilanjutkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Ir. Marwan, S.T., M.T. 

Kegiatan itu dihadiri Camat Juli Hendy Maulana, S.I.P., M.S.M., Keuchik Krueng Simpo Mursal Musa, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), para penyintas bencana, serta masyarakat setempat. 

Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Ir. Marwan, S.T., M.T., mengatakan pembangunan 31 unit huntap komunal tersebut sepenuhnya didanai oleh BNPB. 

Setelah seremoni peletakan batu pertama, pekerjaan fisik akan segera dimulai agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai target. 

“Setelah peletakan batu pertama ini, pembangunan fisik akan langsung dilaksanakan di lapangan,” ujar Marwan. 

Ia menjelaskan, Pemkab Bireuen terus mengawal percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. 

Bupati Mukhlis juga secara berkala memantau perkembangan pembangunan melalui BPBD untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. 

Berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama, saat ini sebanyak 408 unit huntap sedang dibangun di berbagai wilayah terdampak bencana di Kabupaten Bireuen. 

Pembangunan tersebut melibatkan pihak ketiga yang bekerja sama dengan BNPB serta sejumlah lembaga donor. 

Untuk huntap komunal, pembangunan dipusatkan di dua lokasi, yakni 45 unit di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, dan 31 unit di Dusun Bivak, Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli. 

Selain itu, sebanyak 36 unit Huntap telah selesai dibangun dan sebagian di antaranya sudah ditempati oleh para penyintas. 

Pemkab Bireuen berharap dukungan dari BNPB, para mitra donor, serta seluruh elemen masyarakat terus mengalir agar program pembangunan hunian tetap dapat berjalan lancar. 

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pembangunan sehingga seluruh huntap dapat segera dimanfaatkan oleh warga yang membutuhkan. (Joniful Bahri)

Wagub Dimyati Kukuhkan Pengurus DPW AAIPI Provinsi Banten 2026–2029

By On Jumat, Juli 10, 2026

Wagub Banten, Achmad Dimyati Natakusumah saat mengukuhkan DPW AAIPI Wilayah Banten Periode 2026–2029, Kamis, 09 Juli 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Banten Periode 2026–2029 di Pendopo Gubernur Banten, Curug, Kota Serang, Kamis, 09 Juli 2026. 

AAIPI diharapkan turut membantu Provinsi Banten menjadi lebih baik dan lebih maju pada bidang pembangunan dan transparansi anggaran. 

“Selamat dan sukses. Saudara orang terpilih untuk mencatat, memeriksa, dan meneliti kesalahan dan kebaikan seseorang. Saya menyambut baik terbentuknya AAIPI Provinsi Banten,” ujarnya. 

Dimyati berharap, AAIPI memberikan masukan-masukan sehingga keuangan negara atau daerah tidak diselewengkan atau bocor. Anggaran pemerintah yang disusun juga dapat memberikan manfaat dan tepat sasaran. 

"Bagaimana supaya uang itu aman, tepat guna, tepat sasaran, dan sampai ke masyarakat. Intinya adalah masyarakat sejahtera,” ucapnya. 

Menurut Dimyati, terbentuknya asosiasi ini memberikan dinamika tersendiri bagi pengelolaan anggaran di Provinsi Banten. Pertama, secara otomatis, ada komunitas atau kelompok sehingga mudah terbentuk kolaborasi. 

“Kedua, dengan adanya kelompok membentuk standar dan akreditasi,” ujar Dimyati. 

Menurutnya, internal audit kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas. Tujuannya untuk good governance dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Ini tentunya harus melibatkan masyarakat, akademisi, pemangku kepentingan, media, dan pemerintah. 

Dimyati juga berpesan agar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam organisasi ini berdedikasi tinggi, berintegritas, dan memiliki prinsip melayani. Organisasi dapat menjadi wadah berdiskusi dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran. 

“Pengawasan harus dilakukan sejak perencanaan. Jangan sampai hanya di ujung sehingga loss,” ucapnya. 

Pengukuhan juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI Yan Setiadi yang merupakan Inspektur Utama (Irtama) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Dalam sambutannya, Yan menyampaikan, organisasi ini adalah kelompok ideal sebagai penasihat terpercaya secara organisasi. 

“Memberikan value bagi organisasi. Sebagai mitra strategis pemimpin daerah,” ujarnya. 

Yan juga memaparkan agenda strategis DPN AAIPI tahun 2026 yang meliputi tata kerja DPN dan DPW, penguatan standar internal audit, program penanganan dan hukuman disiplin, pelaksanaan telaah sejawat, serta pengembangan profesional berkelanjutan. Tujuannya diarahkan pada sebesar-besarnya anggaran agar bermain untuk masyarakat. 

“AAIPI punya peran tidak kecil. Memastikan setiap rupiah anggaran ditujukan untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Yan Setiadi. 

Untuk diketahui,, Ketua DPW AAIPI Provinsi Banten periode 2026–2029 adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Rusdi Sofyan, dengan Sekretaris Doso Sukendro dari Perwakilan BPKP Provinsi Banten. (*/red)

Wabup Serang Tinjau Warung Amal Pemkab Serang di Arena MTQ XXIII Banten

By On Jumat, Juli 10, 2026

Wabup Serang, Muhammad Najib Hamas meninjau Warung Amal Pemkab Serang di arena MTQ XXIII tingkat Provinsi Banten. 

SERANG, KabarViral79.Com - Wakil Bupati (Wabup) Serang, Muhammad Najib Hamas meninjau Warung Amal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang didirikan di arena Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIII tingkat Provinsi Banten Tahun 2026, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug Kota Serang, Kamis, 09 Juli 2026. . 

Dalam kunjungan tersebut, Najib Hamas didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kabupaten Serang, Roychan Aglan. 

Peninjauan dilakukan untuk memastikan Warung Amal tetap memberikan pelayanan terbaik kepada para pengunjung, khususnya peserta dan kafilah yang mengikuti MTQ XXIII tingkat Provinsi Banten. 

Najib Hamas mengapresiasi inisiatif Pemkab Serang menghadirkan Warung Amal sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. 

Menurutnya, keberadaan warung tersebut bukan hanya menyediakan makanan dan minuman secara cuma-cuma, tetapi juga menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah pelaksanaan MTQ. 

"Warung Amal ini merupakan bentuk pelayanan sosial Pemkab Serang. Semoga keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi para peserta maupun masyarakat yang hadir di arena MTQ," ujarnya. 

Selama berada di lokasi, Najib Hamas juga menyempatkan diri mentraktir para pengunjung, yaitu makan bakso secara gratis. 

Kehadirannya disambut antusias oleh masyarakat yang tengah menikmati suasana pelaksanaan MTQ XXIII tingkat Provinsi Banten. 

Selain meninjau Warung Amal, Najib Hamas turut memberikan semangat kepada para peserta kafilah Kabupaten Serang yang sedang berkompetisi. 

Ia berharap seluruh peserta dapat menampilkan kemampuan terbaik sehingga mampu mengharumkan nama Kabupaten Serang. 

"Kami berharap seluruh kafilah Kabupaten Serang tetap semangat, tampil maksimal, dan mampu meraih prestasi terbaik," ujarnya. 

Warung Amal Pemkab Serang menyediakan berbagai sajian makanan dan minuman gratis, mulai dari aneka kudapan tradisional, makanan ringan, kopi dan teh, dan air mineral yang dapat dinikmati para pengunjung sepanjang penyelenggaraan MTQ XXIII Banten. 

Salah seorang pengelola Warung Amal, Titin, yang juga merupakan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Serang mengatakan, Warung Amal milik Pemkab Serang menjadi satu-satunya layanan makanan gratis yang hadir di arena MTQ tahun ini. 

"Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias. Banyak pengunjung yang datang untuk menikmati makanan dan minuman gratis yang kami sediakan. Warung Amal ini juga menjadi sarana berbagi kepada sesama selama pelaksanaan MTQ," ujar Titin. 

Keberadaan Warung Amal tersebut mendapat sambutan positif dari para peserta maupun masyarakat yang hadir di arena MTQ. 

Selain memberikan kemudahan bagi pengunjung, program tersebut dinilai mampu memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial selama berlangsungnya MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten. (*/red)

Diduga Intimidasi Wartawan, Ketua PPWI Lebak Kecam Oknum P3A Karya Naga

By On Jumat, Juli 10, 2026

Ketua PPWI Kabupaten Lebak, Abdul Kabir Albantani. 

LEBAK, KabarViral79.Com Tindakan arogan yang diduga dilakukan oleh oknum Ketua Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Karya Naga menuai kecaman keras. 

Dugaan intimidasi ini mencuat setelah beredarnya rekaman pesan suara (voice note) berisi ancaman terhadap wartawan di wilayah Lebak Selatan yang sedang menjalankan tugas profesinya memantau proyek bantuan pemerintah. 

Menanggapi insiden tersebut, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Lebak, Abdul Kabir Albantani memberikan pernyataan sikap yang sangat tegas. 

Ia mengecam keras segala bentuk intervensi maupun intimidasi yang menyasar awak media di lapangan. 

"Kami mengecam keras tindakan oknum Ketua Kelompok P3A tersebut. Menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mengancam wartawan yang sedang bertugas adalah bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis dan pilar demokrasi," ujar Abdul Kabir Albantani dalam keterangan persnya, Kamis, 09 Juli 2026. 

Anggaran Negara Wajib Transparan

Pria yang akrab disapa Abdul Kabir ini menjelaskan bahwa Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) didanai oleh uang rakyat melalui anggaran negara. 

Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik dan fungsi kontrol sosial dari media massa mutlak diperlukan. 

"Bantuan P3-TGAI itu menggunakan uang negara, bukan uang pribadi. Jadi, wajar dan sudah menjadi tugas wartawan untuk melakukan kontrol sosial di lapangan agar proyek tersebut transparan, akuntabel, dan tepat sasaran," kata Abdul Kabir. 

"Kalau ada pihak yang alergi bahkan reaktif sampai melakukan intimidasi saat dikonfirmasi, justru ini memicu pertanyaan besar: ada apa dengan proyek tersebut?" tegasnya. 

Ancaman Pidana Menanti Pelaku Penghalangan Pers

Lebih lanjut, Ketua PPWI Lebak mengingatkan semua pihak agar tidak bertindak semena-mena terhadap insan pers. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, profesi jurnalis dilindungi secara hukum. 

Tindakan menghalangi tugas jurnalistik dapat berujung pada sanksi pidana serius. 

Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40/1999 menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 

"Aturan hukumnya sudah sangat jelas. Kami ingatkan kepada oknum tersebut atau siapa pun di luar sana, jangan coba-coba menantang undang-undang. Menghalangi wartawan mencari informasi sama saja dengan melanggar hukum pidana," tambah Abdul Kabir. 

Siap Tempuh Jalur Hukum

Guna menyikapi persoalan ini, PPWI Kabupaten Lebak saat ini tengah berkoordinasi erat dengan pengurus dan anggota di wilayah Lebak Selatan untuk mengumpulkan bukti otentik terkait kronologi kejadian. 

Abdul Kabir menegaskan, institusinya tidak akan tinggal diam jika anggotanya mendapat ancaman fisik maupun psikis saat mencari kebenaran berita. 

"Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti. Jika tidak ada iktikad baik dari oknum yang bersangkutan, kami dari PPWI Kabupaten Lebak tidak akan ragu untuk membawa kasus dugaan intimidasi ini ke ranah hukum dan melaporkannya secara resmi ke pihak kepolisian," cetusnya. 

Di akhir pernyataannya, Abdul Kabir memberikan instruksi khusus kepada seluruh jurnalis yang tergabung dalam wadah PPWI, khususnya di wilayah Lebak Selatan. 

"Saya instruksikan kepada seluruh rekan-rekan wartawan PPWI di lapangan untuk tetap tenang, jaga kekompakan, dan jangan pernah gentar. Terus jalankan tugas jurnalistik secara profesional, objektif, dan berpedoman teguh pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Selama kita berjalan di atas koridor hukum dan fakta, PPWI akan selalu pasang badan," pungkasnya. (Tim/Red)

Panitia Klarifikasi Dugaan Jual Beli Tanah Bengkok Desa Tunjung Teja, Tegaskan Kegiatan Berjalan dengan Skema Bangun Serah Guna

By On Kamis, Juli 09, 2026

Kegiatan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Tunjung Teja melalui skema bangun serah guna.

SERANG, KabarViral79.ComPanitia pelaksana pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Tanjung Teja, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya yang memuat dugaan adanya transaksi jual beli tanah bengkok milik desa. 

Klarifikasi tersebut disampaikan sebagai bentuk hak jawab atas pemberitaan sebelumnya. 

Perwakilan panitia, Ito Sumarta menegaskan bahwa kegiatan yang saat ini berlangsung bukan merupakan transaksi jual beli, melainkan pemanfaatan tanah kas desa melalui skema bangun serah guna, bukan jual beli atau CSR seperti yang diisukan. 

"Kegiatan yang berjalan sekarang bukan sistem jual beli. Memang pada pembahasan awal sempat muncul konsep jual beli, tetapi kemudian dibatalkan karena dinilai berpotensi berbenturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ito kepada wartawan, Kamis, 09 Juli 2026. 

Ito yang juga Ketua Karang Taruna Desa Tunjung Teja itu juga mengatakan, setelah Kepala Desa definitif mulai menjabat, pemerintah desa menggelar sosialisasi dan musyawarah yang melibatkan unsur masyarakat, pemerintah kecamatan, Babinsa, serta pihak perusahaan. 

Dari forum tersebut, kata dia, seluruh peserta menyepakati agar pemanfaatan tanah kas desa dilaksanakan melalui mekanisme bangun serah guna. 

Ia menjelaskan bahwa angka Rp 35 ribu per truk yang sempat menjadi pembahasan merupakan bagian dari konsep awal yang tidak pernah direalisasikan karena telah dibatalkan sebelum kegiatan dilaksanakan. 

"Konsep awal memang pernah dibahas, tetapi tidak dijalankan. Yang berlaku sekarang adalah hasil kesepakatan baru melalui mekanisme bangun serah guna. Kami ingin masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kegiatan yang sedang berjalan," ujarnya. 

Terkait adanya pembatasan volume pekerjaan sekitar 150 meter kubik, Ito menerangkan bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian dari pengaturan dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan. 

Apabila volume yang disepakati telah terpenuhi dan pekerjaan akan dilanjutkan, maka pembahasannya dilakukan kembali sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan yang berlaku. 

Sebelumnya, dalam pemberitaan, seorang aktivis muda Desa Tanjung Teja menyampaikan dugaan adanya transaksi jual beli tanah kas desa yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara apabila dilakukan tanpa prosedur, perizinan, dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dugaan tersebut juga disertai permintaan agar kegiatan dimaksud ditelusuri oleh pihak yang berwenang.

Melalui klarifikasi ini, panitia menegaskan bahwa kegiatan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Tunjung Teja yang sedang berjalan merupakan program berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) dengan skema bangun serah guna dan bukan transaksi jual beli sebagaimana dugaan yang berkembang.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi pemerintah yang berwenang mengenai ada atau tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. (*/red)

Sungai Cidikit Dangkal Parah dan Sering Keruh, Warga Bayah Tuntut Solusi Nyata Pemerintah

By On Kamis, Juli 09, 2026

Warga Bayah Satu saat melakukan penyiriran sungai Cidikit Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, pada Selasa, 07 Juli 2026. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Warga Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera turun ke lapangan mengatasi pendangkalan hebat serta pencemaran air di Sungai Cidikit. 

Tuntutan ini mencuat setelah warga melakukan penyisiran di sepanjang bantaran sungai yang kondisinya kian memprihatinkan.

Tokoh Masyarakat Kampung Bayah 1 sekaligus Ketua RW 05 Desa Bayah Barat, Empud Saripudin menegaskan bahwa Sungai Cidikit adalah urat nadi kehidupan warga setempat. 

Sungai ini menjadi sumber air bersih utama bagi pelanggan PDAM dan masyarakat di sepanjang bantaran. 

"Mewakili warga, saya meminta pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait turun langsung ke lapangan agar bisa melihat kondisi dangkalnya Sungai Cidikit sehingga bisa memberikan solusi nyata," kata Empud. 

"Kalau kedangkalan sungai ini dibiarkan, pemukiman dan pesawahan warga bisa habis," ujar Empud, Kamis, 09 Juli 2026. 

Menurut Empud, kondisi sungai yang mendangkal dan sering berair keruh ini telah mengancam hajat hidup orang banyak. 

Ia menyoroti tiga dampak buruk yang akan terjadi jika normalisasi sungai terus ditunda, yaitu: 

Gagal Panen

Pasokan air ke sawah warga terganggu dan mengancam produktivitas pangan. 

Abrasi Permukiman

Pendangkalan memicu pengikisan tanah yang mengancam rumah, sawah, dan infrastruktur warga. 

Pendangkalan Total

Aliran sungai terancam rata dengan tanah akibat tumpukan lumpur, kerikil, dan batu yang terbawa dari hulu. 

Sebagai langkah awal, warga berkomitmen melakukan aksi swadaya untuk mencari penyebab utama kerusakan lingkungan ini. 

Warga bergerak mandiri melacak sumber masalah dari bawah hingga ke pusatnya. 

"Sudah beberapa hari kami menyisir aliran Sungai Cidikit dari hilir, dan akan terus melakukan aksi serupa hingga ke hulu," pungkas Empud. (Cup/Tim/Red)

Gubernur Andra Soni Usulkan Pelebaran Jalan Akses BIS, Dukung Kesiapan Menuju PON XXIII Tahun 2032

By On Rabu, Juli 08, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni bersama Menteri PU, Dody Hanggodo saat meninjau sejumlah ruas jalan nasional di Kabupaten Serang, pada Senin, 06 Juli 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni mengusulkan pelebaran ruas Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto yang menghubungkan Simpang Palima hingga Pasar Baros, Kabupaten Serang, kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia (RI), Dody Hanggodo. 

Usulan tersebut disampaikan saat meninjau sejumlah ruas jalan nasional di Kabupaten Serang, pada Senin, 06 Juli 2026, sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas menuju Kawasan Banten International Stadium (BIS) sekaligus mendukung kesiapan Provinsi Banten menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII Tahun 2032 bersama Provinsi Lampung. 

Andra Soni mengatakan, ruas Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto merupakan akses utama menuju BIS yang berada di Kawasan Sport Center Banten. 

Selain melayani aktivitas masyarakat sehari-hari, ruas tersebut menjadi jalur strategis saat penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala regional maupun nasional. 

“Kami juga mengusulkan pelebaran ruas Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto dari Simpang Palima sampai Pasar Baros. Ruas ini menjadi akses menuju Banten International Stadium sehingga perlu ditingkatkan kapasitasnya sebagai bagian dari kesiapan Banten menyambut PON XXIII Tahun 2032,” kata Andra Soni. 

Ia menjelaskan, ruas jalan nasional tersebut memiliki panjang sekitar 9,4 kilometer. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengusulkan pelebaran sepanjang 3,5 kilometer pada tahap awal, mulai Simpang Palima hingga Pasar Baros, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada ruas yang saat ini masih terdiri atas dua lajur dua arah. 

Menurut Andra Soni, peningkatan kapasitas jalan menjadi kebutuhan mendesak mengingat volume kendaraan pada jam-jam sibuk telah cukup tinggi. Dengan pelebaran jalan, mobilitas masyarakat di Kabupaten Serang akan semakin lancar sekaligus memperkuat akses menuju kawasan olahraga kebanggaan Provinsi Banten. 

Usulan tersebut, kata Andra Soni, merupakan bagian dari komitmen Pemprov Banten dalam menyiapkan infrastruktur yang memadai menjelang penyelenggaraan PON XXIII Tahun 2032. 

Konektivitas menuju venue olahraga menjadi salah satu aspek penting agar penyelenggaraan pesta olahraga nasional dapat berlangsung lancar serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan mengatakan, Pemprov Banten telah menyiapkan perencanaan teknis pelebaran ruas tersebut. 

Menurut Arlan, Detail Engineering Design (DED) tengah direviu pada tahun ini dan Pemprov Banten telah berkoordinasi dengan Kementerian PU agar proses penetapan lokasi dapat segera dilakukan. 

“Ruas Palima-Baros merupakan jalan nasional yang menjadi salah satu jalur distribusi penting dari wilayah Banten Selatan menuju Banten Utara. Kami berharap prosesnya dapat segera berjalan sehingga pelebaran bisa direalisasikan secara bertahap,” ujarnya. 

Arlan menambahkan, Pemprov Banten juga siap mendukung pembiayaan pengadaan lahan melalui skema cost sharing. 

Menurutnya, dari estimasi kebutuhan pengadaan lahan sekitar Rp 180 miliar, Pemprov Banten telah menyiapkan dukungan sebesar Rp 50 miliar sebagai bentuk komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur strategis tersebut. 

“Rencananya ruas jalan itu dilebarkan menjadi 25 meter secara bertahap dari Simpang Palima sampai Pasar Baros Serang,” ujar Arlan. 

Pelebaran ruas Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto diharapkan tidak hanya meningkatkan kelancaran akses menuju BIS, tetapi juga mengurangi kemacetan, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas wilayah sebagai fondasi pembangunan ekonomi dan kesiapan Provinsi Banten menyambut PON XXIII Tahun 2032 bersama Provinsi Lampung. (Welfendry)

617 Mahasiswa USK Jalani KKN di 90 Gampong Bireuen, Fokus Literasi dan Pemulihan Pasca Bencana

By On Rabu, Juli 08, 2026

Bupati Bireuen, H. Mukhlis ST secara resmi menerima sekaligus menyerahkan mahasiswa KKN untuk ditempatkan di kecamatan di wilayah Kabupaten Bireuen. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Sebanyak 617 mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh resmi memulai Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode XXIX dan KKN Tematik Literasi Tahun 2026 di Kabupaten Bireuen. 

Mereka akan mengabdi selama satu bulan di 90 Gampong yang tersebar di 12 Kecamatan, dengan fokus mendukung pemulihan pasca bencana sekaligus memperkuat budaya literasi di masyarakat. 

Sebanyak 617 mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh resmi memulai Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode XXIX dan KKN Tematik Literasi Tahun 2026 di Kabupaten Bireuen. 

Mereka akan mengabdi selama satu bulan di 90 Gampong yang tersebar di 12 Kecamatan, dengan fokus mendukung pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat budaya literasi di masyarakat. 

Prosesi serah terima mahasiswa berlangsung di kantor Pusat Pemerintahan, Cöt Gapu, Bireuen, Selasa, 07 Juli 2026, dipimpin langsung oleh Bupati Bireuen, Mukhlis, ST, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Ismunandar, ST., MT, serta dihadiri Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Universitas Syiah Kuala Dr. Ir. Wira Dharma, S.Si., M.Si., M.P., IPM, para Asisten Setdakab, Camat, Dekan, Dosen, Civitas Akademika USK, panitia KKN, dan seluruh mahasiswa peserta. 

Bupati Mukhlis menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Universitas Syiah Kuala dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas sinergi menghadirkan Program KKN Tematik Literasi di Kabupaten Bireuen. 

Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis dalam membangun budaya literasi, memperkuat perpustakaan desa, serta mendorong lahirnya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Bupati juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh mahasiswa dan berharap mereka dapat menjadikan Bireuen sebagai ruang belajar sekaligus ladang pengabdian kepada masyarakat. 

Bupati Bireuen, H. Mukhlis ST secara resmi menerima sekaligus menyerahkan mahasiswa KKN untuk ditempatkan di kecamatan di wilayah Kabupaten Bireuen. 

"Kami menyambut dengan tangan terbuka kehadiran adik-adik mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Kabupaten Bireuen. Anggaplah masyarakat gampong sebagai keluarga sendiri. Bangun komunikasi yang baik, hadir dengan solusi, dan berikan kontribusi terbaik selama menjalankan pengabdian," ujar Mukhlis. 

Kepada para Camat, Keuchik, perangkat Gampong, dan masyarakat, Bupati mengharapkan dukungan penuh agar mahasiswa dapat menjalankan program kerja dengan aman, nyaman, dan produktif. 

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menerima mahasiswa sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Bireuen selama masa KKN berlangsung. 

Sementara kepada para mahasiswa, Mukhlis berpesan agar selalu menjaga nama baik almamater, menjunjung tinggi etika, menghormati adat istiadat serta nilai-nilai budaya Aceh, dan mengedepankan semangat gotong royong dalam setiap kegiatan. 

"Jadikan KKN sebagai momentum untuk membentuk karakter kepemimpinan, meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat profesionalisme, serta menghadirkan karya nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pesannya. 

Menutup sambutannya, Bupati secara resmi menerima sekaligus menyerahkan mahasiswa KKN untuk ditempatkan di kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan. 

Sebanyak 618 mahasiswa akan melaksanakan KKN di 12 kecamatan di Kabupaten Bireuen, yakni Jeunib, Peudada, Jeumpa, Peusangan, Samalanga, Simpang Mamplam, Peulimbang, Kota Juang, Juli, Jangka, Makmur, dan Gandapura. Program pengabdian tersebut berlangsung mulai 7 Juli hingga 5 Agustus 2026. 

Melalui pelaksanaan KKN ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen berharap lahir berbagai program inovatif yang mampu memperkuat literasi masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendukung pemberdayaan ekonomi desa, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, sehingga keberadaan mahasiswa benar-benar memberi manfaat nyata bagi Gampong dan masyarakat Kabupaten Bireuen. (Joniful Bahri)

DPRK Bireuen Mulai Bahas Raqan Pertanggungjawaban APBK 2025, Bupati Serahkan Dokumen ke Dewan

By On Senin, Juli 06, 2026

Bupati Bireuen H. Mukhlis, ST menyerahkan secara langsung dokumen Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2025 kepada Pimpinan DPRK Bireuen. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen resmi memulai pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRK Bireuen, Senin, 06 Juni 2026. 

Dalam rapat tersebut, Bupati Bireuen H. Mukhlis, ST menyerahkan secara langsung dokumen Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2025 kepada pimpinan DPRK Bireuen. 

Penyerahan itu merupakan bagian dari pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. 

Dalam pidatonya, Bupati H. Mukhlis mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRK Bireuen yang telah mengagendakan pembahasan Raqan tersebut. 

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

"Pertanggungjawaban APBK bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga bentuk keterbukaan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan kepada masyarakat," ujar Mukhlis. 

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen terbuka terhadap berbagai masukan, saran, maupun rekomendasi dari DPRK selama proses pembahasan berlangsung. 

Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. 

Bupati juga berharap, pembahasan Raqan Pertanggungjawaban APBK Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan secara objektif, konstruktif, dan selesai sesuai jadwal sehingga dapat segera ditetapkan menjadi qanun sebagai dasar hukum pertanggungjawaban pelaksanaan APBK. 

Rapat paripurna berlangsung dalam suasana tertib dan penuh semangat kemitraan antara Pemkab Bireuen dan DPRK Bireuen. 

Hal tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel demi mendukung kemajuan Kabupaten Bireuen. (Joniful Bahri)

Tinjau Kebakaran TPA Jatiwaringin, Gubernur Andra Soni Pastikan Proses Pemadaman Terus Berlangsung

By On Jumat, Juli 03, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni meninjau penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Kamis, 02 Juli 2026. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni meninjau penanganan kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Kamis, 02 Juli 2026. 

Gubernur Andra Soni melakukan rapat bersama Tim Pemadaman Kebakaran TPA Jatiwaringin yang dipimpin Bupati Tangerang Maesyal Rasyid. 

“Kebakaran ini terjadi beberapa hari yang lalu. Tumpukan sampah ini dalam kondisi cuaca yang berdasarkan perkiraan BMKG, 30 tahun terakhir ini yang paling panas dan paling panjang panasnya,” ujar Andra Soni kepada wartawan. 

“Sehingga salah satunya menyebabkan kebakaran sampah di TPA Jatiwaringin. Kemudian kebakaran ini menyebar karena faktor angin,” imbuhnya. 

Menurut Andra Soni, yang perlu diantisipasi saat ini adalah gas metana yang berada di bawah tumpukan. 

“Dari diskusi pihak terkait, untuk antisipasi ada pembatasan orang ke sana dan terkoordinasi. Karena pemerintah kabupaten dan kota turut turun membantu,” ujarnya. 

Pemprov Banten juga sudah menurunkan tim dan membuat laporan pemantauan dan antisipasi. Karena sebetulnya, kebakaran seperti ini bukan yang pertama kali dan pernah terjadi di TPA Rawa Kucing. 

Andra Soni juga menekankan para pengelola TPA untuk waspada terhadap kebakaran di musim kemarau yang panas ini. 

“Nanti setiap TPA di Provinsi Banten harus memiliki alat pemadam dan sumber atau tampungan air,” tegasnya. 

Diketahui, kebakaran TPA Jatiwaringin berstatus Tanggap Bencana. Penanganan kebakaran turut dibantu oleh helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Pemadaman melibatkan 16 unit armada kebakaran. Selain melakukan pemadaman di titik api, tim juga melakukan pembasahan untuk menghambat meluasnya kebakaran. (Welfendry)

Badrul Munir: Jaga Hasil Pemilu 2024 dengan Pengawasan Partisipatif Masyarakat

By On Jumat, Juli 03, 2026

Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Badrul Munir. 

TANGERANG, KabarViral79.ComAnggota Bawaslu Provinsi Banten, Badrul Munir menegaskan bahwa hasil Pemilu 2024 merupakan produk demokrasi yang harus dijaga bersama. 

Menurutnya, esensi demokrasi tidak berhenti di bilik suara, melainkan butuh komitmen seluruh elemen masyarakat untuk mengawal stabilitas bangsa. 

Hal tersebut disampaikan Badrul Munir saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Kabupaten Tangerang, di Desa Pasir, Kecamatan Kronjo, Kamis, 02 Juni 2026. 

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) se-Kecamatan Kronjo. 

"Hasil Pemilu 2024 adalah produk demokrasi yang harus kita jaga bersama. Kritik terhadap kebijakan pemerintah itu bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab demi menjaga stabilitas negara," ujar Badrul. 

Badrul menambahkan, pengawasan partisipatif dari masyarakat adalah pilar penting untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. 

Oleh karena itu, Bawaslu terus mendorong lahirnya kader-kader pengawas di tingkat akar rumput sebagai mitra strategis. 

"Kami berharap masyarakat tidak hanya menjadi pemilih saat hari pencoblosan, tetapi juga aktif menjadi kader pengawasan partisipatif. Semakin banyak warga yang peduli, semakin besar peluang kita menghadirkan demokrasi yang bermartabat, jujur, dan adil," tegasnya. 

Diapresiasi Warga Desa

Kegiatan sosialisasi ini mendapat respons positif dari peserta yang hadir. Yuliana, salah seorang kader Posyandu di Kecamatan Kronjo, mengaku mendapatkan perspektif dan wawasan baru mengenai pendidikan politik. 

"Kegiatan ini sangat penting bagi kami. Lewat pemahaman ini, kami bisa menjadi pemilih yang lebih cerdas dan kritis, sekaligus ikut andil menjaga kualitas demokrasi di lingkungan tempat tinggal kami," kata Yuliana. 

Melalui agenda ini, Bawaslu Kabupaten Tangerang berharap unsur LKD dan masyarakat luas dapat lebih aktif mengawal setiap tahapan demokrasi. 

Tumbuhnya kader pengawas dari bawah diharapkan mampu membuat budaya politik yang jujur dan berintegritas mengakar kuat menjadi tanggung jawab bersama. (*/red)

Serangan Wereng Coklat, 30 Persen Produksi Padi di Malingping Lebak Alami Penurunan

By On Kamis, Juli 02, 2026

Tanaman padi di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, mengalami penurunan produksi akibat serangan hama wereng coklat. 

LEBAK, KabarViral79.ComSekitar 30 persen tanaman padi di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, mengalami penurunan produksi. 

Penurunan ini dipicu oleh serangan hama wereng coklat (nilaparvata lugens) atau yang dikenal warga setempat sebagai hama "Ganjur". 

Hama ini merusak tanaman dengan cara menghisap cairan batang padi. 

Serangan parah wereng coklat menyebabkan tanaman layu, mengering seperti terbakar (hopperburn), serta menularkan virus penyakit berbahaya pada padi. 

Berikut adalah panduan ringkas untuk mengenali dan mengendalikan serangan hama wereng coklat:

1. Ciri-Ciri Tanaman Terserang

Fase Awal: 

Pertumbuhan padi terhambat, tanaman kerdil, dan daun menguning. 

Fase Lanjut: 

Banyak serangga kecil di pangkal batang. Daun dan batang coklat, mengering, lalu mati. 

Dampak Akhir: 

Bulir padi menjadi hampa dan menyebabkan puso (gagal panen total). 

2. Gejala "Padi Seperti Terbakar" (Hopperburn)

Kondisi ini terjadi saat populasi wereng di pangkal batang sangat tinggi. 

Wereng menghisap cairan tumbuhan secara masif, membuat seluruh rumpun padi mengering seketika dalam waktu singkat. 

3. Cara Pengendalian dan Pencegahan

Insektisida Tepat: 

Semprotkan insektisida ke pangkal batang padi pada pagi hari (misalnya produk dari syngenta Indonesia atau nufarm). 

Tanam Serentak: 

Atur jadwal tanam bersamaan untuk memutus siklus hidup dan perpindahan hama. 

Pupuk Berimbang: 

Kurangi penggunaan pupuk nitrogen (urea) berlebihan karena memicu ledakan populasi wereng. 

Penjelasan Pihak Ototritas Pertanian

Koordinator Wilayah (Korwil) Pertanian Kecamatan Malingping, Nandar Nahrudin menjelaskan bahwa hama ini cepat bermigrasi setelah masa panen usai. 

"Penanganannya alangkah baiknya mulai dari semai dilakukan pencegahan secara kimiawi. Setelah panen, lakukan pembakaran jerami agar virusnya mati dan tidak menyebar," ujar Nandar, Kamis, 02 Juli 2026. 

Menurut Nandar, penurunan produksi sebesar 30 persen tersebut melanda sebagian besar wilayah pertanian subur di Malingping. 

"Penurunan produksi saat ini mencapai 30 persen dari total 2.500 hektare luas lahan persawahan di Kecamatan Malingping," tuturnya. 

Diketahui, wilayah Kecamatan Malingping saat ini memiliki 85 Kelompok Tani (Poktan) dan 14 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). 

Nandar mengimbau para petani yang menghadapi kendala atau penurunan hasil panen untuk segera melapor. 

"Kami terbuka bagi para petani yang memiliki keluhan. Kami berharap para petani tidak segan-segan datang dan berkonsultasi ke kantor Badan Penyuluhan Pertanian (BPP)," pungkasnya. (Cup/Angga)

Warga Bayah Desak Normalisasi Pendangkalan Sungai Cidikit, Khawatir Sawah dan Pemukiman Tenggelam

By On Rabu, Juli 01, 2026

Sejumlah warga Desa Bayah Barat saat menyisir bantaran sungai Cidikit, Rabu, 01 Juli 2026. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Sejumlah warga Kampung Bayah Satu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, turun langsung ke bantaran Sungai Cidikit, Rabu, 01 Juli 2026. 

Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan keresahan mereka terkait kondisi sungai yang keruh dan mengalami pendangkalan parah. 

Aksi yang dipimpin oleh Ketua RW setempat ini merupakan bentuk protes dari para pemilik sawah di sepanjang area bantaran sungai. 

Warga sengaja merekam kondisi lapangan melalui video dengan harapan mendapatkan respons cepat dari pihak perusahaan dan instansi terkait. 

Dalam rekaman tersebut, warga mendesak agar pihak perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut bertanggung jawab untuk mengembalikan fungsi sungai seperti semula, baik dari segi kebersihan air maupun kedalaman sungai. 

"Kami selaku warga terdampak meminta kepada pihak perusahaan agar Sungai Cidikit kembali jernih dan normal," ujar Ketua RW 05 sekaligus Tokoh Masyarakat Kampung Bayah Satu, Empud Saripudin, di lokasi kegiatan, Rabu, 01 Juli 2026. 

Warga menuntut adanya pengerukan atau normalisasi segera terhadap material batu kerikil yang menyumbat aliran sungai. Jika dibiarkan, tumpukan material tersebut akan menyumbat total arus air. 

"Pendangkalan Sungai Cidikit ini harus segera dikeruk. Jika tidak, saat banjir datang, air sungai akan meluap dan meratakan pemukiman serta persawahan. Pemukiman bisa habis, sawah juga habis," tegas Empud. 

Warga berharap pihak manajemen perusahaan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak segera turun tangan melakukan tindakan nyata sebelum bencana banjir melanda kawasan tersebut. (Tim/Red)

BPMA dan PT Aceh Energy Khitan 200 Anak Kurang Mampu di Bireuen, Dukung Kesehatan dan Penurunan Stunting

By On Senin, Juni 29, 2026

BPMA bersama PT Aceh Energy bekerja sama dengan Pemkab Bireuen menggelar Program PPM bidang kesehatan berupa khitanan massal bertajuk "Khitan Ceria Aneuk Bireuen 2026", di Puskesmas Jeumpa, Bireuen. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama PT Aceh Energy bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menggelar Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan berupa khitanan massal bertajuk "Khitan Ceria Aneuk Bireuen 2026". 

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Geutanyo Asuh Tambatan AtĂȘ (GATA) dan Sinergi Aceh Energy Gapai Optimalisasi Ekonomi Bireuen (SAGOE BIREUEN). 

Pembukaan rangkaian kegiatan berlangsung di Puskesmas Jeumpa, Senin, 29 Juni 2026. 

Program ini menargetkan sebanyak 200 anak dari 128 desa di tujuh kecamatan dalam wilayah kerja PT Aceh Energy, yakni Kecamatan Jangka, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Peusangan, dan Peusangan Selatan. 

Peserta diprioritaskan berasal dari keluarga yang terdaftar dalam Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) serta sumber data kemiskinan lainnya, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. 

Pelaksanaan khitanan dilakukan di dua lokasi. Puskesmas Jeumpa melayani peserta dari Kecamatan Jeumpa dan Juli. Sedangkan Puskesmas Cot Ie Jue melayani peserta dari Kecamatan Peusangan, Kuala, Kota Juang, dan Peusangan Selatan. 

General Manager (GM) PT Aceh Energy, Suhaimi Oesman Bany melalui sambutan yang dibacakan Support Manager PT Aceh Energy, Mochammad Adam S mengatakan, kegiatan khitanan massal merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. 

Dua dari 200 anak dari tujuh kecamatan di Kabupaten Bireuen saat dilakukan khitanan massal bertajuk "Khitan Ceria Aneuk Bireuen 2026", di Puskesmas Jeumpa, Bireuen. 

"Program ini juga bertujuan mempererat hubungan baik antara PT Aceh Energy dengan masyarakat serta mendukung program pemerintah dalam percepat penurunan stunting di Kabupaten Bireuen," ujarnya. 

Selain memperoleh layanan khitan secara gratis, setiap peserta juga menerima bantuan berupa biaya transportasi, uang tunai, paket alat tulis sekolah, kaos, sarung, dan konsumsi. 

Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T., melalui Asisten II Setdakab Bireuen, Mawardi, S.STP., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT Aceh Energy terhadap masyarakat. 

Ia menjelaskan bahwa Pemkab Bireuen telah menetapkan penerima manfaat program melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 Tahun 2026 agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. 

"Terima kasih kepada PT Aceh Energy. Semoga kegiatan ini menjadi salah satu sarana sosialisasi positif atas kehadiran PT Aceh Energy di wilayah Kabupaten Bireuen," katanya. 

Sementara itu, Kepala BPMA, Nasri Jalal, melalui Kepala Divisi Formalitas dan Hubungan Eksternal BPMA, Irham M. Amin, mengapresiasi sinergi yang terjalin antara BPMA, PT Aceh Energy, dan Pemkab Bireuen dalam mendukung pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di daerah tersebut. 

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan perusahaan diharapkan terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui berbagai program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi. (Joniful Bahri)