-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Hadiri Musrenbang, Ketua APDESI Kecamatan Solear Usulkan Pembangunan Sekolah SMA/SMK dan Puskesmas Rawat Inap

By On Rabu, Januari 21, 2026


TANGERANG, KabarViral79.Com - Kepala Desa (Kades) Cikuya yang juga Ketua APDESI Kecamatan Solear, Ade Sapei menghadiri kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Solear Tahun Anggaran 2027, di Gedung Serba Guna (GSG ) Kantor Pemerintah Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 21 Januari 2026.

Dalam kesempatan itu, Ade Sapei mengusulkan adanya Pembangunan sekolah baru untuk SMA ataupun SMK.

"Ya, di kita baru satu sekolah, yaitu SMAN 27. Sedangkan untuk SMPN, baru ada tujuh sekolah yang tersebar di beberapa Desa. ini sangat jauh sekali dengan apa yang diharapakan untuk masuk ke sekolah tingkat SMAN," ucapnya.


Menurut Ade Sapei, setiap tahun ajaran baru, untuk tingkat SMAN selalu ada masalah, dan banyak sekali anak-anak yang ingin bersekolah di SMAN 27.

Oleh karena itu, dia menyampaikan hal itu sebagai masukan kepada para Anggota DPRD Kabupaten maupun Provinsi.

Dia juga menyampaikan usulkan agar dibangun Puskesmas Rawat Inap di wilayah Kecamatan Solear. 

"Semoga usulan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk diwujudkan," pungkasnya. (Reno) 

Menteri PU Resmikan Pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum, Pemulihan Akses Vital Bireuen Dimulai

By On Rabu, Januari 21, 2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU)  membangun kembali Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen. 


BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai membangun kembali Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen.

Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan jembatan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, pada Rabu, 21 Januari 2026.

Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu enam hingga delapan bulan.

Menteri Dody menjelaskan, bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan parah pada berbagai infrastruktur publik, termasuk jembatan yang menjadi penghubung utama aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada terganggunya mobilitas warga dan distribusi logistik.

“Kerusakan infrastruktur membuat aktivitas masyarakat tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan kembali konektivitas wilayah,” kata Dody di sela-sela kegiatan.

Ia menegaskan, pembangunan jembatan menjadi prioritas karena memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, pelayanan publik, serta kelancaran transportasi antar wilayah.

Menurutnya, terputusnya akses jalan dan jembatan dapat menghambat pergerakan ekonomi masyarakat secara luas.

Setelah jembatan permanen Krueng Tingkeum selesai dibangun, jembatan tersebut akan dioperasikan bersamaan dengan jembatan Bailey yang selama ini digunakan sebagai jalur darurat, guna meningkatkan kapasitas dan kelancaran arus lalu lintas.

Lebih lanjut, Menteri Dody memastikan komitmen pemerintah pusat untuk memulihkan seluruh jembatan yang rusak akibat bencana.

Penanganan tahap awal difokuskan pada jembatan di jalur nasional, sementara jembatan di tingkat kecamatan akan dibangun secara bertahap sesuai skala prioritas.

“Kami memastikan seluruh wilayah terdampak akan mendapatkan penanganan. Tidak ada daerah yang diabaikan dalam proses pemulihan ini,” ujarnya.

Groundbreaking pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum turut dihadiri Anggota DPR RI H. Ruslan Daud, SE, MAP, Wakil Ketua DPRK Bireuen Surya Dharma, SH, anggota DPRK Bireuen, perwakilan PT Adhi Karya sebagai kontraktor pelaksana, serta pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Pembangunan jembatan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan mobilitas masyarakat Bireuen, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur daerah terhadap potensi bencana di masa mendatang. (Joniful Bahri) 

HRD Apresiasi Respons Cepat Kementerian PU Tangani Jembatan Rusak di Aceh

By On Rabu, Januari 21, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) bersama Menteri PU, Dody Hanggodo meninjau dimulainya pembangunan jembatan baru Kutablang, di lintas nasional Medan-Banda Aceh, Bireuen.  


BIREUEN, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II, H. Ruslan M. Daud (HRD) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia (RI), Direktur Jenderal Bina Marga, serta seluruh jajaran Kementerian PU atas langkah cepat dan sigap dalam menangani kerusakan jembatan akibat banjir dan bencana alam di berbagai wilayah Provinsi Aceh.

Menurut HRD, respons cepat tersebut sangat krusial dalam memulihkan konektivitas wilayah serta mendukung kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana.

Ia menjelaskan, Kementerian PU tidak hanya melakukan penanganan darurat, tetapi juga telah menyiapkan program pembangunan permanen yang komprehensif.

Program tersebut mencakup pembangunan 20 jembatan permanen di seluruh Aceh serta penanganan 68 titik longsoran yang tersebar di jalur lintas timur, tengah, barat, selatan, dan sejumlah jalur penghubung antar wilayah lainnya.

“Program ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai Januari hingga Juni 2026, disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kondisi lapangan di masing-masing daerah,” ujar HRD Rabu, 21 Januari 2026.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah pusat dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat Aceh.

Menurutnya, skala pekerjaan yang dilakukan tidaklah kecil dan dirancang sebagai solusi jangka panjang.

HRD juga menyampaikan, jembatan-jembatan sementara jenis Bailey yang saat ini masih difungsikan sebagai akses darurat akan dibangun ulang menjadi jembatan permanen.

Dalam perencanaannya, kata dia, jembatan tersebut akan dibuat dalam bentuk duplikasi atau jembatan kembar guna meningkatkan kapasitas lalu lintas serta menjamin keselamatan pengguna jalan.

Konsep jembatan duplikasi ini, lanjut HRD, akan diterapkan pada sejumlah jembatan di ruas jalan nasional, di antaranya Jembatan Kutablang (Krueng Tingkeum) dan Jembatan Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, yang selama ini menjadi jalur vital transportasi dan distribusi logistik.

HRD secara khusus mengapresiasi pelaksanaan groundbreaking pembangunan jembatan permanen yang dipusatkan di Kabupaten Bireuen, tepatnya di Kecamatan Kutablang.

Ia menilai lokasi tersebut memiliki nilai strategis karena berada di jalur lintas timur Aceh yang menghubungkan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara.

“Groundbreaking di Kutablang menjadi catatan penting dan menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Aceh,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga mencerminkan kuatnya sinergi antara DPR RI, khususnya Komisi V, dengan Kementerian PU sebagai mitra kerja, sehingga kebijakan dan penganggaran dapat sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, menegaskan, seluruh pembangunan jembatan permanen dirancang dengan standar ketahanan tinggi terhadap banjir dan bencana alam.

Pembangunan tersebut diharapkan mampu memperlancar arus transportasi, mempercepat pemulihan ekonomi daerah, meningkatkan akses layanan publik, serta menjadi fondasi bagi pembangunan Aceh yang berkelanjutan. (Joniful Bahri)

Menuntut Transparansi Kuota Haji 2024 Dan 2025: KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut Tersangka, Kanwil Kemenag Banten Harus Diusut Tuntas

By On Rabu, Januari 21, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – Koalisi lembaga yang terdiri dari Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) dan Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) Markas Daerah Kota Serang menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Aksi ini diikuti oleh kurang lebih 300 peserta dengan titik kumpul di Tugu Alun-alun Serang, Rabu, 21 Januari 2026.

Aksi ini merupakan bentuk respon tegas terhadap dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024. Hal ini diperkuat dengan fakta hukum terbaru di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Penetapan tersangka ini menjadi bukti nyata adanya penyimpangan dalam pembagian kuota haji yang seharusnya diperuntukkan bagi jemaah reguler namun diduga disalahgunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, GMAKS dan KKPMP menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

Menuntut Transparansi: Mempertanyakan dan menuntut keterbukaan informasi publik secara menyeluruh terkait pembagian Kuota Haji Tahun 2024 di wilayah Provinsi Banten.

Dukung Langkah KPK: Mendesak Aparat Penegak Hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam di Kanwil Kemenag Provinsi Banten guna memastikan tidak ada aliran atau praktik serupa yang melibatkan pejabat di tingkat daerah pasca penetapan tersangka eks Menag oleh KPK.

Reformasi Birokrasi: Meminta Kepala Kanwil Kemenag Banten untuk bertanggung jawab atas segala bentuk kebijakan kuota haji yang telah dijalankan agar memenuhi rasa keadilan bagi calon jemaah haji.

Aksi unjuk rasa ini dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB dengan mengerahkan armada mobil komando serta kendaraan roda dua dan roda empat sebagai bentuk protes atas matinya transparansi di lingkungan Kemenag.

“Kami tidak akan diam melihat hak-hak jemaah haji dipermainkan. Dengan ditetapkannya eks Menag sebagai tersangka oleh KPK, ini adalah pintu masuk untuk membongkar tuntas praktik korupsi kuota haji hingga ke daerah-daerah, termasuk di Provinsi Banten,” tegas perwakilan koalisi aksi.


Sikat Peredaran Narkoba di Warkuk Ranau Selatan, Satres Narkoba Polres OKU Selatan Amankan Dua Pengedar dan Puluhan Gram BB

By On Rabu, Januari 21, 2026

 


MUARADUA, KabarViral79.Com – Komitmen Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres OKU Selatan dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya kembali membuahkan hasil. Dalam sebuah operasi penyergapan yang dilakukan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, petugas berhasil meringkus dua orang tersangka beserta barang bukti sabu seberat 20,48 gram dan puluhan butir pil ekstasi berbagai logo.

Kapolres OKU Selatan melalui Kasat Narkoba, Iptu Roby Fachrian, S.H., didampingi Kanit I, Ipda Yusup Tri Wibowo MR, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat pada Selasa (13/01/2026). Warga melaporkan adanya aktivitas transaksi narkotika yang meresahkan di Desa Kota Batu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satres Narkoba Polres OKU Selatan langsung bergerak melakukan pengintaian intensif di wilayah Danau Ranau. Setelah melakukan observasi mendalam, pada Selasa (20/01/2026) sekira pukul 18.05 WIB, petugas melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Dusun Pantai Lama, Desa Kota Batu.

Dalam operasi tersebut, dua orang tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan, yakni:

BENI (46), seorang petani, warga Desa Tanjung Baru, OKU Selatan, EDO S. (29), warga Kelurahan Patih Galung, Kota Prabumulih.



Saat dilakukan penggeledahan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan sebuah tas hitam merek Highmore milik tersangka BN yang sengaja disembunyikan di dalam kamar mandi. Setelah diperiksa, tas tersebut berisi paket narkotika dalam jumlah besar dengan rincian sebagai berikut:

Barang Bukti Narkotika:

Sabu-sabu: 8 paket plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 20,48 gram.

Ekstasi:

13 paket pil kuning logo Doraemon (6,11 gram), 2 butir pil hijau logo Whatsapp (0,75 gram), 1 butir pil merah muda logo LV (0,50 gram), 2 butir pil merah muda logo Granat (0,78 gram), Serta pecahan pil ekstasi seberat 0,34 gram.

Peralatan dan Uang Tunai:

1 unit timbangan digital, 1 bal plastik klip kosong, Uang tunai senilai Rp1.600.000,-.

Dari hasil interogasi, kedua tersangka mengakui bahwa barang haram tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial ARI (40), warga Desa Serang Gas, Kabupaten Lampung Barat. Saat ini, identitas pemasok tersebut telah dikantongi dan tengah dalam pengejaran intensif oleh petugas (DPO).

Atas perbuatannya, kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres OKU Selatan dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni:

Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait pengedaran narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram.

Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 01 Tahun 2023 (KUHP Baru), terkait kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram.

Polres OKU Selatan menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun bagi para pelaku kejahatan narkotika, guna menciptakan wilayah yang aman dan bersih dari narkoba. (Red/Udin)

Perihal Wali Murid Tidak Boleh Unggah Menu MBG di Medsos, Ini Kata Aktivis Lebak Selatan Deden Haditiya

By On Rabu, Januari 21, 2026

 

Aktivis Lebak Selatan, Deden Haditiya

Lebak, KabarViral79.Com – Aroma tidak sedap berkembang di kalangan masyarakat perihal wali murid yang tidak boleh berkomentar terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima oleh anaknya.

Bahkan, beredar rumor bahwa wali murid harus menandatangani surat pernyataan yang berisi larangan untuk berkomentar, mengambil foto, serta memposting di media sosial terkait menu MBG.

Hal tersebut diungkapkan oleh Aktivis Lebak Selatan, Deden Haditiya, setelah dirinya melakukan wawancara dengan beberapa orang tua murid yang berhasil ia temui.

Menurut Deden, diketahui terdapat salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Malingping yang mengumpulkan wali murid untuk menandatangani surat pernyataan. Surat tersebut berisi ketentuan agar wali murid tidak mengomentari, tidak mengambil gambar, serta tidak membawa pulang sisa makanan MBG.

“Ini luar biasa, kepala satuan pendidikan sampai berani melakukan upaya memaksa wali murid untuk diam dan tidak boleh mengemukakan pendapat dan aspirasi. Sehingga kami menduga ada unsur kepentingan di dalamnya, entah itu fee komisi atau transaksi haram di dalamnya yang didapat dari pengurangan mutu atau spesifikasi anggaran di dalamnya,” ungkap Deden.

(Cup/Tim)

KOPDA Bangun Dapur Gizi Gratis di Kasemen, Dukung Program Nasional Pemenuhan Gizi

By On Rabu, Januari 21, 2026

 


SERANG, KabarViral79.Com — Koperasi Santri Nusantara (KOPDA) memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis di lingkungan Pondok Pesantren Ali Daud/Al-Hikmah, Kampung Cisantri, Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, Rabu (21/1/2026).

Pembangunan SPPG ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Badan Gizi Nasional (BGN) dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat, khususnya santri, pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Acara peletakan batu pertama di hadiri oleh Camat Kasemen, Lurah Kasemen, Kamtibmas Polsek Kasemen, Babinsa, perwakilan M3CB, RT/RW setempat tentunya Pimpinan Pondok pesantren Ali Daud/Al-Hikmah

Camat Kasemen Sugiri mengatakan, keberadaan dapur SPPG sangat penting untuk menekan angka gizi buruk dan stunting di wilayahnya yang selama ini tergolong tinggi.

“Kasemen ini termasuk wilayah dengan angka gizi buruk dan stunting tertinggi. Dengan adanya SPPG, kami berharap ke depan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami gizi buruk maupun stunting,” ujar Sugiri usai peletakan batu pertama.

Sugiri menjelaskan, dapur gizi yang dibangun oleh Koperasi Santri Nusantara ini merupakan SPPG ke-19 di Kecamatan Kasemen, dengan 18 dapur sebelumnya sudah beroperasi. Namun, SPPG yang diinisiasi khusus oleh Koperasi Santri Nusantara ini disebut sebagai yang pertama berbasis santri di wilayah tersebut.

“Ini luar biasa, karena baru kali ini ada inisiatif dari Koperasi Santri Nusantara. Ini sangat membantu program pemerintah dalam pemenuhan gizi anak sekolah dan santri,” katanya.

Menurut Sugiri, satu dapur SPPG dapat melayani hingga 2.500–3.000 penerima manfaat, dengan tahap awal pelayanan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi warga yang belum terjangkau.

Ketua RT 027 Lingkungan Cisantri, Sunario, menyambut baik pembangunan dapur tersebut. Ia berharap kehadiran SPPG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

“Kami sangat bersyukur. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki gizi warga dan santri, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Sunario.

Pimpinan Pondok Pesantren Ali Daud/Al-Hikmah, Ustadz Bustomi, juga berharap pembangunan dapur santri ini berjalan lancar dan membawa kemaslahatan bagi seluruh santri dan tenaga pendidik.

“Kami berharap pembangunan ini diberi kelancaran dan benar-benar memberi manfaat besar bagi santri di Kecamatan Kasemen,” katanya.

Sementara itu, Bendahara Majelis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten (M3CB), Muntako, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut.

“Kami dari M3CB sangat mengapresiasi adanya Dapur Santri Nusantara ini. Mudah-mudahan menjadi maslahat bagi santri, para kiai, dan masyarakat secara umum,” ujarnya.

Koordinator DSN Banten, Iif Arifianto, menambahkan bahwa secara program, setiap Kecamatan direncanakan memiliki maksimal dua Dapur Santri Nusantara, dengan jarak antar dapur maksimal tujuh kilometer. Ia juga memastikan bahwa seluruh titik dapur telah terdaftar secara resmi dan memiliki ID serta titik koordinat SPPG.

“Insya Allah, seluruh data dapur akan diperlihatkan secara resmi kepada lembaga terkait bersamaan dengan penyerahan kunci operasional,” kata Iif.

Pembangunan dapur gizi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung program makan bergizi gratis sekaligus memperkuat peran pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

Ketua PMI Bireuen Turun Langsung Layani Korban Banjir dan Longsor di Alue Limeng

By On Selasa, Januari 20, 2026

Tim Kesehatan PMI Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta didampingi Ketua PMI Bireuen memberi pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban banjir dan longsor di Alue Limeng, Jeumpa.  


BIREUEN, KabarViral79.Com - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen bersama relawan PMI setempat dan Tim Kesehatan PMI Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan kegiatan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Desa Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Selasa, 20 Januari 2026.

Kegiatan tersebut meliputi pengobatan gratis, pelayanan dukungan psikososial (Dukps), penyerahan bantuan logistik, serta perlengkapan sekolah bagi warga terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian.

Ketua PMI Kabupaten Bireuen, Edi Saputra, turut hadir dan terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan. Bahkan, ia ikut memasak bersama para korban bencana ekologis yang masih tinggal di tenda pengungsian serta makan bersama warga sebagai bentuk solidaritas dan empati.

Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra menyerahkan bantuan kepada anak-anak korban banjir dan longsor di titik pengungsi Alue Limeng, Jeumpa. 


Edi Saputra menyampaikan, keterlibatan langsung pengurus PMI di lapangan merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan kemanusiaan tanpa jarak antara pengurus, staf, dan relawan.

“Di PMI Bireuen tidak ada sekat antara pengurus, staf, dan relawan. Kami selalu bersama-sama di lapangan, baik dalam penyaluran bantuan maupun pelayanan kemanusiaan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, kebersamaan tersebut menjadi kunci terjaganya semangat kerja kemanusiaan yang solid dan berkelanjutan dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

PMI Bireuen memastikan akan terus hadir mendampingi para korban bencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta pemulihan psikososial hingga kondisi masyarakat kembali pulih. (Joniful Bahri) 

Tawa Bocah Pengungsi di Alue Kuta Warnai Duka Banjir Bireuen saat Terima Baju Baru dari Istri HRD

By On Selasa, Januari 20, 2026

Hj Faridah Adam, istri H Ruslan Daud (HRD) saat menyerahkan dan mengenakan baju baru untuk seorang bocah pengungsi, di Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen, Aceh.  


BIREUEN, KabarViral79.Com – Di tengah keterbatasan hidup di lokasi pengungsian akibat banjir dan tanah longsor, momen haru sekaligus menyejukkan hati terekam di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Sejumlah bocah pengungsi tampak ceria dan penuh rasa syukur saat menerima bantuan, terutama pakaian baru, dari Hj. Faridah Adam, istri H. Ruslan Daud (HRD), Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senin sore, 19 Januari 2026.

Meski harus tinggal di pengungsian dan jauh dari rumah yang rusak akibat bencana, wajah-wajah polos anak-anak itu sama sekali tak menunjukkan kesedihan.

Sebaliknya, tawa dan kegembiraan mereka justru menjadi pusat perhatian para pengungsi lainnya.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok hingga pakaian baru. Saat pakaian dibagikan, para bocah dari desa pesisir Bireuen itu tak henti-hentinya tertawa, melompat kegirangan, dan memamerkan baju yang baru mereka terima.

“Makasih bu HRD, makasih Ibu Hajjah Faridah,” ucap Muhammad Farid, salah seorang bocah pengungsi yang menerima pakaian baru.

Hj Faridah Adam, istri H Ruslan Daud (HRD) saat menyalurkan berbagai bantuan untuk pengungsi di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen. 


Muhammad Farid saat ini mengungsi bersama kedua orang tuanya di kompleks Dayah Istiqamatuddin Pasi, Desa Alue Kuta.

Rumah keluarganya hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 lalu.

Puncak kebahagiaan anak-anak yang tinggal di desa pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka itu terlihat jelas ketika mereka menerima pakaian baru—sebuah hadiah sederhana namun sangat berarti di tengah kondisi darurat pasca bencana.

“Yee, yee dapat baju,” teriak para bocah dengan suara riang, disambut senyum lebar dan ucapan terima kasih yang berulang kali dilontarkan.

Momen tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah duka dan penderitaan akibat bencana alam, kepolosan serta ketulusan anak-anak kerap menjadi sumber penguat dan pelipur lara bagi para pengungsi dewasa.

Tawa dan rasa syukur mereka seakan menyalurkan energi positif, menguatkan harapan agar para korban tetap tegar dan tabah menghadapi ujian dari Allah SWT. (Joniful Bahri)

GMAKS: Pemeliharaan Jalan diduga Disulap Jadi Bancakan Anggaran di Tanjakan Bangangah

By On Selasa, Januari 20, 2026



Serang, KabarViral79.Com — Aroma busuk dugaan korupsi kembali menyeruak dari proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi Banten. Kali ini, proyek bertajuk Pemeliharaan Rutin Tanjakan Bangangah Tahun Anggaran 2025 disorot tajam oleh Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) karena dinilai sarat rekayasa, mark-up, dan dugaan volume fiktif, Selasa, (20/1/2026).

Melalui laporan pengaduan resmi yang dilayangkan ke Polda Banten, Kejati Banten, hingga BPK RI Perwakilan Banten, GMAKS mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam proyek bernilai Rp 644.593.500 yang dikelola UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang, Dinas PUPR Provinsi Banten, dengan pelaksana CV Pandeglang Raya Putri.

Alih-alih fokus pada fungsi keselamatan dan struktur jalan, proyek “pemeliharaan rutin” tersebut justru didominasi pengadaan tanaman rambat sintetis, yang dinilai tidak relevan dengan esensi pemeliharaan infrastruktur jalan.

Ketua GMAKS Provinsi Banten, Saeful Bahri, menyebut pola ini sebagai bentuk pengelabuan anggaran yang patut dicurigai.

“Ini pemeliharaan jalan atau proyek kosmetik? Uang rakyat hampir Rp 650 juta hanya dihabiskan untuk tanaman sintetis. Ini bukan sekadar keliru, tapi patut diduga sebagai akal-akalan anggaran,” tegas Saeful Bahri dalam keterangannya.

Lebih jauh, Saeful Bahri membeberkan hasil observasi lapangan yang menunjukkan selisih volume sangat mencolok antara kontrak dan realisasi fisik. Dari kontrak 31.120 unit tanaman sintetis, di lapangan hanya terpasang sekitar 8.400 unit. Artinya, terdapat dugaan 22.720 unit fiktif yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 470.603.993, atau hampir 75 persen dari total nilai kontrak.

“Kalau hitung-hitungan di lapangan saja sudah jomplang sejauh ini, aparat penegak hukum jangan tutup mata. Ini bukan kesalahan teknis, ini indikasi kejahatan anggaran,” kata Saeful Bahri.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti dugaan pelanggaran prosedur pengadaan, termasuk kewajaran harga di E-Katalog serta spesifikasi yang diduga diarahkan untuk kepentingan pihak tertentu.

“Kami menduga kuat ada penyalahgunaan wewenang yang sistematis. Karena itu kami minta PPK, Pokja Pemilihan, hingga Kepala UPTD dipanggil dan diperiksa. Jangan biarkan uang negara dijadikan bancakan,” tambahnya.

Atas dasar temuan tersebut, GMAKS secara resmi meminta Dirreskrimsus Polda Banten untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh, demi menyelamatkan keuangan negara dan memutus mata rantai praktik korupsi di sektor infrastruktur Provinsi Banten. (*/red)

Ruas Jalan Cibarengkok – Gununggede Rusak Berat, Warga: Masyarakat Susah Sejahtera Kalau Kondisi Jalan Rusak

By On Selasa, Januari 20, 2026

 

Kondisi ruas jalan Cibarengkok-Gununggede Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

LEBAK, KabarViral79.Com – Warga di Desa Gununggede, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, mengeluhkan kondisi jalan Cibarengkok – Gununggede yang rusak berat. Jalan yang sudah bertahun – tahun tidak tersentuh perbaikan ini merupakan penghubung antara Desa Cibarengkok dengan Desa Gununggede. Ruas jalan ini merupakan akses utama dalam menunjang aktivitas warga.

Jalan sepanjang kurang lebih 10 kilometer ini, sekitar 7 kilometer berada di wilayah Desa Cibarengkok dan 3 kilometer masuk dalam wilayah Desa Gununggede, dimana badan jalan kondisinya didominasi berupa bebatuan bercampur dengan tanah merah. Dimusim penghujan, jalan sangat lincin dan susah dilintasi. Jangankan roda 4, roda 2 pun harus ekstra hati – hati untuk melintas di jalan ini.

Penuturan warga, tidak sedikit pengendara roda dua banyak yang mengalami kecelakaan, jatuh dan tergelincir, akibat jalan licin karena bebatuan bercampur tanah merah.

Sebagai akses utama, ruas jalan ini menjadi urat nadi yang sangat vital dalam menunjang aktifitas warga untuk mengangkut hasil bumi, anak-anak sekolah, tenaga pendidik dan aktivitas warga lainnya.

“Ruas jalan ini adalah akses utama kami dalam segala aktivitas. Jalan ini menjadi urat nadi penggerak perekonomian warga,” ujar Pandi, warga setempat, Selasa, 20/01/2026.

Pandi memaparkan, masyarakat pedesaan yang sebagian besar mata pencaharian utamanya adalah bertani dan berkebun, akibat jalan yang rusak tersebut menjadi penyebab kendala utama, susah menjual hasil pertaniannya. Karena kendaraan roda 4 sulit untuk bisa melintasi jalan ini.

“Apalagi disaat musim hujan, truk pengangkut hasil bumi tidak bisa lewat. Kalau dipaksakan melintas, resikonya mogok dijalan,” ujarnya.

Akibatnya lanjut Pandi, perekonomian masyarakat menjadi sulit dan kemiskinan semakin menjadi momok yang sangat mengerikan.

“Susah rasanya masyarakat Desa Gununggede untuk hidup sejahtera kalau kondisi jalan masih seperti sekarang ini,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak, Hamdan Soleh, mengatakan bahwa pada tahun 2026 ini Pemkab Lebak sudah menganggarkan untuk pembangunan ruas jalan tersebut.

“Untuk yang masuk wilayah Desa Cibarengkok nanti akan dibangun melalui APBD Lebak. Kontruksi Beton, panjangnya 500 meter dan untuk yang masuk wilayah Desa Gununggede diusulkan melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra,” katanya.

(Cup/Red)

Harga Minyakita di Konsumen Beragam, Pemerintah Sebut Produsen Menjual di Bawah HET

By On Senin, Januari 19, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – Harga Minyakita di tingkat konsumen beragam, ada yang dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) namun ada juga yang dijual di atas HET. Terkait hal itu, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Serang menyebutkan, bahwa produsen Minyakita telah menjual produknya sesuai dengan ketentuan pemerintah atau di bawah HET.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak menyebutkan, bahwa HET untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per kilogram. Namun harga di tingkat pengecer ada yang mencapai Rp17.000 hingga 19.000 per kilogram.

Kepala Disperindag Provinsi Banten Babar Suharso mengatakan, untuk saat ini HET Minyakita Rp15.700 per kilogram.

“Kalau Wilmar, itu menjual ke D1 tentu di bawah HET, karena HET itu batas regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah,” ujarnya pada, Senin (20/1/2026).

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskoumperindag) Kabupaten Serang Titi Purwitasari menjelaskan, adanya perbedaan harga minyak goreng di tingkat konsumen dikarenakan harga beli dari distributor sudah mulai mahal. “Saya dapat informasi ada yang beli di distributor Rp17.000 per kilogram,” katanya kepada para awak media , Senin (20/1/2026).

Ia memastikan, produsen seperti Wilmar dalam menjual Minyak kita ke Bulog dan Distributor di bawah HET.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Pamulang (UNPAM) Serang Nur Fahruki mengatakan, terjadinya perbedaan harga di tingkat eceran karena disebabkan lemahnya implementasi regulasi Permendag terbaru, sehingga beberapa pedagang masih menetapkan harga di atas HET.

“Saya melihat beberapa Produsen perusahaan swasta yang mengikuti regulasi, menunjukkan pihak swasta sdh mengikuti regulasi,” kata Fahruki.

Terpisah, Manajer Humas Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW) Bambang Wisnumurthy saat dikonfirmasi menyampaikan, pihaknya dalam menjual Minyakita ke distributor dan Bulog mengikuti regulasi/ Peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan dibawah harga HET.

Aktivis Lebak Selatan Deden Haditiya Menduga Menu MBG Berbau Korupsi

By On Senin, Januari 19, 2026

 

Aktivis Lebak Selatan, Deden Haditiya

LEBAK, KabarViral79.Com – Aktivis Lebak Selatan, Deden Haditiya, menyoroti perihal menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menduga menu MBG tersebut tidak sesuai dengan food cost sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) MBG. Menurutnya, menu yang saat ini diberikan oleh SPPG kepada penerima manfaat dinilai tidak proporsional dari sisi harga.

Deden mengaku, berdasarkan hasil pengamatan yang ia lakukan, menu MBG yang disajikan dalam satu porsi terdapat indikasi penyimpangan anggaran dan diduga merupakan tindak pidana korupsi karena berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami mencium aroma korupsi dalam menu yang disajikan oleh beberapa SPPG di Lebak Selatan. Ini merugikan keuangan negara,” ujar Deden, Senin (19/01/2026).

Berdasarkan Juknis yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), semestinya yayasan dan atau mitra pemilik SPPG tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara mengurangi food cost, karena BGN telah mengalokasikan margin tersendiri bagi yayasan maupun mitra.

Dari anggaran yang digelontorkan tersebut, papar Deden, pemilik SPPG telah mendapatkan insentif sebesar enam juta rupiah per hari serta tiga ribu rupiah per porsi untuk operasional SPPG.

“Bayangkan saja, jika dalam satu penerima manfaat terdapat kebocoran food cost lima ratus rupiah saja, maka potensi kerugian negara dalam satu hari cukup fantastis, mengingat jumlah penerima manfaatnya sangat banyak,” katanya.

Ia juga menilai lemahnya pengawasan pemerintah di lapangan menjadi celah terjadinya praktik manipulatif yang dilakukan oleh SPPG dalam penggunaan anggaran MBG.

“Selama ini hampir tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh BGN. Kepala SPPG sebagai kepanjangan tangan BGN sepertinya tidak berdaya menghadapi kepentingan yayasan atau mitra pemilik SPPG,” ujarnya.

Atas persoalan tersebut, Deden menegaskan akan terus melakukan penelusuran terhadap SPPG dalam penyajian menu makan bagi penerima manfaat.

“Kami akan terus menggalang, mengumpulkan informasi serta fakta lapangan dalam penyaluran MBG di setiap sekolah di Kabupaten Lebak, terutama di wilayah Lebak Selatan,” pungkasnya.

(Tim/Red)

740 Mahasiswa Umuslim KKM Tahap II Diterjunkan ke 12 Kecamatan Terdampak Banjir dan Longsor di Bireuen

By On Senin, Januari 19, 2026

Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd saat melakukan penyerahan mahasiswa KMM kepada Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT di halaman Kantor  Bupati setempat.  


BIREUEN, KabarViral79.Com - Sebanyak 740 mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Almuslim (Umuslim) Peusangan, Kabupaten Bireuen, resmi diterjunkan ke 26 Gampong di 12 Kecamatan yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

KKM Tahap II Angkatan XXVIII Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 ini dilepas di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 19 Januari 2026.

Penyerahan mahasiswa KKM dilakukan oleh Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd kepada Wakil Bupati Bireuen diwakili oleh mewakili Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT.

Rektor Umuslim, Dr. Marwan, M.Pd menjelaskan, sebelumnya pada masa tanggap darurat bencana, sebanyak 183 mahasiswa telah lebih dahulu mengikuti KKM Tahap I di Kecamatan Peusangan, Peusangan Selatan, dan Jangka.

Dengan tambahan 740 mahasiswa pada Tahap II, total peserta KKM Umuslim tahun ini mencapai 923 orang dari berbagai program studi.

“Pada KKM tahap pertama, mahasiswa terlibat langsung membantu penyeberangan warga, penyaluran bantuan logistik, pendidikan darurat, layanan kesehatan, hingga dapur umum di gampong-gampong terdampak,” ujar Marwan.

Untuk KKM Tahap II, mahasiswa disebar ke 12 kecamatan, yakni Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Jangka, Kutablang, Kota Juang, Jeumpa, Peulimbang, Peudada, Jeunieb, Simpang Mamplam, dan Samalanga.

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT didampingi Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd ikut menyerahan  mahsiswa KKM. kepada para camat di halaman Kantor  Bupati setempat. 


Marwan berharap, kehadiran mahasiswa selama satu bulan di desa-desa dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penguatan sosial pascabencana, sejalan dengan program “Mahasiswa Berdampak” dari Kemendikti Saintek.

“Mahasiswa kami diharapkan mampu membantu meringankan beban masyarakat, mengajar anak-anak, mendukung layanan kesehatan, serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan sesuai bidang masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT menegaskan, pelaksanaan KKM tahun ini memiliki makna strategis karena berlangsung di tengah proses pemulihan pasca bencana.

“Mahasiswa tidak hanya menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga misi kemanusiaan. Jadikan KKM sebagai ruang pengabdian nyata untuk membantu masyarakat bangkit,” ujar Razuardi.

Ia menambahkan, KKM merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kontribusi konkret Universitas Almuslim dalam mendukung pembangunan daerah. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan transfer pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman akademik kepada masyarakat.

“Jaga nama baik kampus, bangun komunikasi sosial yang baik, dan jadilah bagian dari solusi di tengah masyarakat,” harap Razuardi. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Universitas Almuslim, para kepala SKPK Kabupaten Bireuen, para camat dari 12 kecamatan, dosen pembimbing, panitia KKM, serta seluruh mahasiswa peserta KKM. (Joniful Bahri)

Lantai Jembatan Bailey Krueng Tingkeum Patah Lagi, Kendaraan di Atas 30 Ton Dilarang Melintas

By On Senin, Januari 19, 2026

Jembatan Bailey Krueng Tingkeum merupakan satu-satunya akses utama di jalur nasional Medan–Banda Aceh kembali dibatasi muatannya. 


BIREUEN, KabarViral79.Com - Lantai Jembatan Bailey Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, kembali mengalami kerusakan.

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan keselamatan pengguna jalan, mengingat jembatan tersebut merupakan jalur vital penghubung utama ruas nasional Medan–Banda Aceh.

Menyikapi hal tersebut, masyarakat berharap Dinas Perhubungan memperketat pengawasan terhadap kendaraan berat yang melintas, khususnya truk bermuatan lebih dari 30 ton.

Bahkan, pembangunan jembatan timbang dinilai mendesak agar beban kendaraan dapat terukur sebelum melintasi jembatan.

“Pembatasan muatan sangat penting demi menjaga daya tahan jembatan, sambil menunggu jembatan permanen selesai dibangun. Kami juga mengimbau pengguna jalan agar sama-sama menjaga fasilitas ini,” ujar salah seorang warga, Senin, 19 Januari 2026.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen telah mengeluarkan pengumuman resmi terkait pembatasan tonase kendaraan yang melintasi Jembatan Krueng Tingkeum. Pembatasan maksimal 30 ton tersebut mulai berlaku efektif sejak 18 Januari 2026.

Kepala Dinas PUPR Bireuen, Ir. Fadhli, mengatakan, kebijakan ini diambil karena kondisi jembatan Bailey mulai mengalami penurunan struktural.

Ia menegaskan, kendaraan jenis tronton (sumbu 1.2.2) ke atas secara tegas dilarang melintas dan akan dialihkan ke rute alternatif.

“Selain pembatasan tonase, kami juga menerapkan pengawasan ketat di lapangan serta sanksi tegas bagi kendaraan yang melanggar. Tidak ada toleransi bagi kendaraan yang melebihi ketentuan berat dan dimensi,” tegas Fadhli.

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama, sejumlah kendaraan masih diperbolehkan melintas, di antaranya kendaraan pikap (sumbu 1.1), truk sedang (sumbu 1.1), truk engkel (sumbu 1.2), truk besar maksimal dua sumbu (tipe 1.2), bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tiga sumbu, serta kendaraan pengangkut BBM dan gas milik Pertamina.

Total berat kendaraan (JBI) tetap dibatasi maksimal 30 ton dengan tinggi kendaraan tidak lebih dari empat meter.

Sementara itu, Juru Bicara Posko Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin menyampaikan, pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi teknis.

Selama ini, kata dia, jembatan kerap dilintasi kendaraan dengan muatan berlebih yang berpotensi memperparah kerusakan.

“Pembatasan ini untuk menghentikan kendaraan nakal yang memaksakan diri melintas. Jika dibiarkan, kerusakan jembatan bisa berdampak fatal,” ujarnya.

Ia menegaskan, Jembatan Bailey Krueng Tingkeum merupakan satu-satunya akses utama di jalur nasional Medan–Banda Aceh. Apabila jembatan tersebut mengalami kerusakan parah, maka mobilitas dan perekonomian masyarakat Aceh akan terganggu secara signifikan.

Kendaraan yang melanggar ketentuan akan langsung diputar balik, dan pengemudi diwajibkan memindahkan muatan ke kendaraan lain yang sesuai dengan aturan.

“Ini demi keselamatan bersama. Jika jembatan rusak lebih parah, akses transportasi warga bisa terputus total,” tegas Murthalamuddin. (Joniful Bahri) 

Dua Bulan Pasca Banjir Bandang Aceh Tengah, Empat Korban Masih Hilang dan 24 Desa Terisolir

By On Senin, Januari 19, 2026

Sebagian besar rumah warga di Desa Jongok Meluem Takengon, Aceh Tengah, ikut terimbun longsor pasca banjir bandang di kawasan itu. 

ACEH TENGAH, KabarViral79.Com – Hampir dua bulan pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, hingga kini masih menyisakan duka mendalam.

Sebanyak empat korban jiwa dilaporkan belum ditemukan, sementara puluhan desa masih terisolir akibat kerusakan infrastruktur.

Empat korban banjir bandang yang belum ditemukan masing-masing Rajulul Irfan, warga Dusun Ayangan, Desa Jongok Meluem, Kecamatan Kebayakan.

Kemudian Aldia Rizkika dan Cintia Rizkika, warga Kampung Sadong, Kecamatan Bebesan, serta Rahmat Bon Musa, warga Pilar Wih Inikiri, Kecamatan Rusip Antara.

Berdasarkan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah, satu korban diduga tertimbun material longsor, sementara tiga korban lainnya terbawa arus banjir bandang Sungai Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan.

BPBD Aceh Tengah mencatat, banjir bandang yang terjadi pada November 2025 lalu menyebabkan sebanyak 25 orang meninggal dunia. Selain itu, enam orang mengalami luka berat dan 52 orang lainnya luka ringan.

Sementara itu, dampak bencana juga masih dirasakan oleh masyarakat di wilayah pedalaman. Sebanyak 24 desa di Aceh Tengah hingga kini masih terisolir akibat rusaknya akses jalan dan putusnya sejumlah jembatan. Kondisi tersebut menghambat aktivitas warga serta distribusi logistik dan pelayanan dasar.

Hingga kini, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus berupaya melakukan pemulihan infrastruktur dan pendampingan bagi warga terdampak, meski terkendala medan berat dan cuaca yang tidak menentu. (Joniful Bahri)

Diduga Langgar Izin dan Edarkan Miras, Cafe Resto Star Queen Dilaporkan GMAKS ke DPRD Kabupaten Serang

By On Senin, Januari 19, 2026



SERANG, KabarViral79.Com – Aroma pelanggaran hukum kembali mencuat di Kabupaten Serang. Sebuah tempat usaha yang mengatasnamakan diri sebagai Cafe & Resto Star Queen di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, diduga kuat telah menyalahgunakan izin operasional dan secara terang-terangan mengedarkan minuman keras (miras).

Dugaan tersebut memicu reaksi keras dari Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS). Melalui surat resmi tertanggal 19 Januari 2026, GMAKS secara tegas melayangkan permohonan inspeksi mendadak (sidak) kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang, dengan tembusan ke Bupati, Sekda, Satpol PP, hingga Camat Kramatwatu.

Dalam laporannya, GMAKS menyoroti praktik usaha Cafe Resto Star Queen yang dinilai melenceng jauh dari izin yang dikantongi. Tempat yang terdaftar sebagai cafe dan restoran tersebut diduga beroperasi layaknya tempat hiburan malam (THM), lengkap dengan fasilitas karaoke dan aktivitas hingga dini hari.

Tak hanya itu, peredaran minuman beralkohol di lokasi tersebut disebut telah mencederai komitmen Kabupaten Serang sebagai “Kabupaten Madani”, sekaligus berpotensi melanggar peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan miras.

Ketua GMAKS, Saeful Bahri, dengan nada keras menegaskan bahwa pembiaran terhadap praktik semacam ini merupakan bentuk kegagalan pengawasan pemerintah daerah.

“Kami tidak akan tinggal diam ketika ada tempat usaha yang jelas-jelas menyalahgunakan izin dan merusak tatanan sosial masyarakat. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, tapi sudah menyangkut moral, ketertiban umum, dan marwah Kabupaten Serang,” tegas Saeful Bahri.

Ia menilai, aktivitas yang berlangsung hingga larut malam tersebut telah menimbulkan keresahan warga sekitar, bahkan dinilai mencoreng lingkungan pendidikan di kawasan Pakupatan.

“Kalau aparat terus tutup mata, jangan salahkan masyarakat jika menilai ada pembiaran. DPRD dan Satpol PP harus berani turun langsung dan bertindak tegas. Jika terbukti melanggar, izin harus dicabut, bukan sekadar ditegur,” tambahnya.

Lebih lanjut, Saeful Bahri mendesak DPRD Kabupaten Serang agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan tidak ragu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindak tempat usaha yang diduga bandel. (*/red)