-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Usai Temui Menteri Agraria, Bupati Mukhlis Tuntaskan RTRW Bireuen, Tinggal Tunggu Penetapan Qanun

By On Jumat, April 17, 2026

Bupati Bireuen, Mukhlis bertemu dengan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di ruang kerja Kementerian di kawasan Kebayoran Baru, Kamis, 16 April 2026.  

BIREUEN, KabarViral79.Com - Bupati Bireuen, H. Mukhlis ST, berhasil menuntaskan persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen yang sempat terhambat selama beberapa tahun. 

Kepastian tersebut diperoleh setelah pertemuan dengan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di ruang kerja kementerian di kawasan Kebayoran Baru, Kamis, 16 April 2026. 

“Alhamdulillah, RTRW kita sudah diteken oleh Menteri ATR hari ini, hanya menunggu proses lebih lanjut secara administrasi,” ujar Mukhlis. 

Ia menjelaskan, setelah terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama legislatif akan segera menetapkannya dalam bentuk Qanun Kabupaten Bireuen. 

Regulasi tersebut nantinya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan daerah. 

Proses penyusunan RTRW Kabupaten Bireuen sendiri telah berlangsung panjang sejak 2018, saat dokumen tersebut dinyatakan perlu direvisi. 

Pada 2019, penyusunan dokumen revisi dilakukan hingga tuntas dan dilanjutkan dengan tahap asistensi ke Kementerian terkait. 

Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan proses transisi berjalan cukup lama. Meski demikian, pembahasan di tingkat daerah tetap berjalan melalui 12 kali pertemuan antara pihak eksekutif dan legislatif. 

Selanjutnya, substansi RTRW disepakati melalui berita acara DPRK dan memperoleh persetujuan Gubernur Aceh pada September 2022. 

Dokumen tersebut kemudian melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, sebelum akhirnya disetujui Kementerian Hukum dan HAM RI pada Februari 2023. 

Pada 6 Juni 2024, RTRW Bireuen juga telah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN. 

Namun, karena pengesahan Qanun melewati batas waktu, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001, proses tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat sejak Oktober 2024. 

Sejak Januari 2025, penyesuaian terhadap Permen ATR/BPN terkait RTRW Bireuen terus dilakukan hingga akhirnya mendapat persetujuan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara, dan resmi ditandatangani oleh Menteri ATR/BPN. 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah wajib menetapkan Qanun RTRW paling lambat 15 hari setelah Permen ATR/BPN tersebut diterbitkan. (Joniful Bahri)

Disporapar Gelar Pelatihan Manajemen Organisasi Pramuka di Bireuen, Fokus Tingkatkan SDM Penegak dan Pandega

By On Kamis, April 16, 2026

Asisten III Sekretariat Daerah Bireuen, Zamzami membuka Pelatihan Kapasitas Manajemen Organisasi Kepramukaan di Disporapar setempat, 
Kamis, 16 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Bireuen menggelar Pelatihan Kapasitas Manajemen Organisasi Kepramukaan melalui penguatan SDM Dewan Kerja, yang diikuti oleh 30 peserta dari kalangan Penegak dan Pandega se-Kabupaten Bireuen, Kamis, 16 April 2026. 

Panitia pelaksana yang juga Kabid Pemuda Disporapar Bireuen, Mulya Saputra, SE menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kepramukaan. 

“Pelatihan ini diikuti 30 peserta dari seluruh Bireuen. Ini masih tingkat dasar dan akan kita lanjutkan pada tahun depan agar menjadi program berkelanjutan,” ujarnya. 

Ia mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah masih minimnya Penegak dan Pandega Pramuka yang memiliki lisensi di Kabupaten Bireuen. Karena itu, pihaknya akan fokus pada pengkaderan guna memperkuat SDM kepramukaan di daerah tersebut. 

“Potensi SDM di Bireuen sangat banyak, sehingga ke depan kita akan dorong pengkaderan lebih intensif,” tambahnya. 

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini dilaksanakan di Kompleks Disporapar Bireuen dan dikhususkan bagi anggota Pramuka Penegak dan Pandega. 

Mulya juga mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik serta mematuhi arahan dari pembina, termasuk dari unsur Kwartir Cabang (Kwarcab) Bireuen. 

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, Zamzami, S.Pd., MM saat membuka kegiatan tersebut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM, khususnya dalam bidang kepramukaan. 

“Saat ini kita menghadapi krisis SDM, termasuk di kepramukaan. Karena itu, pelatihan seperti ini sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda,” ujarnya. 

Kadisporapar Bireuen, Muhammad Almuttaqin saat memberi materi Pelatihan Kapasitas Manajemen Organisasi Kepramukaan di Disporapar setempat, Kamis, 16 April 2026. 

Ia menegaskan bahwa Pramuka bukan sekadar kegiatan seremonial atau perkemahan, tetapi memiliki peran strategis dalam membentuk disiplin dan akhlak generasi muda. 

“Yang terpenting bukan sekadar gagah, tetapi disiplin dan akhlak. Mahasiswa dan peserta harus mampu menjadi teladan, terutama bagi adik-adik di tingkat SMP dan SMA,” katanya. 

Zamzami berharap para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

“Kami ingin ada perubahan setelah pelatihan ini, baik dari segi sikap, akhlak, maupun karakter,” harapnya. 

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber turut dihadirkan, di antaranya Asisten III Zamzami, Asisten II Mawardi, S.STP., M.Si, Kepala Disporapar Bireuen Muhammad Almuttaqin, S.Pd., M.Pd, serta perwakilan Kwarcab Bireuen, M. Yusuf. 

Kepala Disporapar Bireuen, Muhammad Almuttaqin, S.Pd., M.Pd menambahkan bahwa pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait manajemen organisasi kepramukaan. 

“Kami berharap kegiatan ini dapat membentuk karakter kepemudaan, khususnya di kalangan Pramuka di daerah,” ujarnya. 

Ia juga membuka peluang bagi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga di masa mendatang. 

“Ke depan, kami membuka ruang kolaborasi untuk mendukung pengembangan pemuda dan olahraga di Kabupaten Bireuen,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

APOC Gelar Kopdar, Perkuat Solidaritas Driver Online dan Sinergi Kamtibmas

By On Rabu, April 15, 2026

Ketua Aliansi Pengemudi Online Cikande (APOC), Reno.  

SERANG, KabarViral79.Com – Aliansi Pengemudi Online Cikande (APOC) menggelar kegiatan kopi darat (kopdar) di depan Swiss-Belinn Modern Cikande, Rabu malam, 15 April 2026. 

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat solidaritas antar pengemudi online di wilayah Cikande dan sekitarnya. 

Kopdar tersebut diikuti oleh berbagai komunitas driver online yang tergabung dalam APOC. 

Kegiatan ini digagas bersama oleh Kapolsek Cikande, AKP Tatang, sebagai bentuk upaya membangun komunikasi yang lebih baik antara pengemudi online dan pihak kepolisian. 

Ketua APOC, Reno mengatakan, kegiatan kopdar rutin digelar sebagai wadah untuk mempererat hubungan antar sesama driver sekaligus memperkuat jaringan komunikasi di lapangan. 

“Kegiatan kopdar ini rutin kami laksanakan untuk menjalin komunikasi, mempererat silaturahmi, serta membangun solidaritas antar pengemudi online,” ujarnya. 

Aliansi Pengemudi Online Cikande (APOC) menggelar kegiatan kopi darat (kopdar) di depan Swiss-Belinn Modern Cikande, Rabu malam, 15 April 2026. 

Sejumlah komunitas yang tergabung dalam APOC antara lain RC (Rental Car Cikande) yang diketuai Ibnu, SOC (Solidaritas Online Cikande) yang dipimpin Reno, Pilot Darat dengan ketua Oman, GCSC (Grabcar Serang Community) diketuai Itong, DOPC (Driver Online Perumahan Community) diketuai Tri Black, OSTC (Online Serang Timur Community) dipimpin Iwan, serta DSEMVAK (Driver Semprul dan Kompak) yang diketuai Icam. 

Lebih dari sekadar ajang kumpul, kegiatan ini juga menegaskan peran APOC sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

Melalui sinergi dengan Kepolisian, para driver online diharapkan dapat turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. 

Selain itu, APOC juga membuka ruang untuk berbagai kegiatan sosial yang melibatkan seluruh anggota, mulai dari aksi kemanusiaan hingga kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan bersama para pengemudi online.

Reno berharap, dengan adanya wadah seperti APOC, hubungan antar driver tidak hanya sebatas rekan kerja, tetapi juga menjadi keluarga besar yang solid dan saling mendukung. 

“Harapannya, solidaritas ini terus terjaga, semakin kuat, dan bisa memberikan dampak positif, baik bagi anggota maupun masyarakat luas,” tutupnya. (*/red)

Media Lokal Protes Kebijakan Diskominsa Bireuen Gandeng Media Luar Daerah

By On Rabu, April 15, 2026

Pimpinan Redaksi Juang News, Hamdani. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) yang menjalin kerja sama publikasi dengan media luar daerah menuai protes dari kalangan media lokal. 

Pimpinan Redaksi Juang News, Hamdani menyampaikan keberatan atas keputusan tersebut karena dinilai tidak memberikan ruang kepada media lokal yang selama ini aktif mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Diskominsa Bireuen menjalin kerja sama publikasi dengan media komparatif.id dengan nilai anggaran sekitar Rp 40 juta. 

Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan media cetak Serambi Indonesia, sehingga total anggaran kerja sama media mencapai sekitar Rp 80,5 juta. 

Hamdani menilai kebijakan tersebut mencerminkan kurangnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap media lokal di Bireuen. 

“Selama ini media lokal, termasuk Juang News, telah banyak membantu publikasi kegiatan Pemkab tanpa bayaran. Namun ketika ada kerja sama berbayar, justru media luar yang diprioritaskan,” ujar Hamdani. 

Ia mengaku sebelumnya telah menjalin komunikasi dengan pihak Diskominsa dengan harapan media lokal dapat dilibatkan dalam kerja sama publikasi yang menggunakan anggaran pemerintah. 

Menurutnya, tidak adanya pengajuan proposal dari media lokal tidak dapat dijadikan alasan, karena informasi terkait kerja sama tersebut tidak disampaikan secara terbuka. 

“Jika memang transparan, seharusnya media lokal diberi informasi sejak awal. Tanpa itu, bagaimana kami bisa mengajukan penawaran,” katanya. 

Hamdani juga menyoroti bahwa sejumlah media lokal, termasuk yang telah terdaftar di Dewan Pers, tidak mendapatkan kesempatan dalam kerja sama tersebut. 

Ia menilai kebijakan ini berpotensi menghambat perkembangan media lokal dan melemahkan peran pers sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan dan menjalankan fungsi kontrol sosial. 

Sebagai bentuk sikap, pihaknya meminta Pemkab Bireuen melalui Diskominsa untuk mengevaluasi kebijakan kerja sama media agar lebih transparan, adil, dan berpihak pada penguatan media lokal. 

“Kami berharap Pemkab lebih bijak dan peka. Media lokal jangan hanya menjadi penonton di daerah sendiri,” ujarnya. 

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Diskominsa Bireuen belum memberikan keterangan resmi terkait protes tersebut. (Joniful Bahri)

BNPB dan Swasta Bangun 152 Huntap untuk Korban Bencana di Bireuen

By On Rabu, April 15, 2026

BNPB dan pihak swasta mulai membangun hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana di sejumlah desa di Kabupaten Bireuen. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pihak swasta mulai membangun hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana di sejumlah desa di Kabupaten Bireuen. 

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Minggu, 12 April 2026, pembangunan Huntap oleh BNPB tersebar di beberapa wilayah, antara lain Desa Kuala Ceurape, Bugeng, dan Alue Bayeu Utang di Kecamatan Jangka, Desa Kapa di Kecamatan Peusangan, serta Desa Balee Panah dan Paya Cut di Kecamatan Juli. 

Di Kuala Ceurape, BNPB telah memulai pembangunan 20 unit Huntap dengan progres yang bervariasi, mulai dari tahap pondasi, pemasangan hebel, plasteran hingga ketersediaan material di lokasi. 

Sementara di Desa Bugeng, sebanyak 10 unit sedang dikerjakan, dan satu unit di Alue Bayeu Utang masih dalam tahap penyediaan material. 

Di Desa Balee Panah, pembangunan 17 unit huntap juga tengah berlangsung dengan berbagai tahapan pengerjaan, mulai dari pemasangan pondasi, hebel, kusen hingga bouwplank. Selain itu, tiga unit huntap contoh telah lebih dulu dibangun pada Maret 2026. 

Untuk relokasi, dua unit huntap milik warga Kuala Ceurape yang dibangun di Alue Kuta saat ini telah tersedia material di lokasi. Hal serupa juga terjadi pada lima unit huntap di Desa Kapa, Kecamatan Peusangan. 

BNPB dan pihak swasta mulai membangun hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana di sejumlah desa di Kabupaten Bireuen. 

Selain BNPB, pembangunan huntap juga melibatkan pihak swasta. Salah satunya PT Blang Keutumba milik H. Subarni A. Gani yang membangun 60 unit huntap di sejumlah desa, antara lain Balee Panah, Teupin Mane, Simpang Jaya di Kecamatan Juli, serta Alue Limeng dan Salah Sirong. Namun, pembangunan di Salah Sirong belum dapat dilakukan karena kendala distribusi material. 

Pembangunan juga dilakukan di Desa Kubu, Pante Karya, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dengan progres yang bervariasi, mulai dari tahap awal hingga mencapai 50 persen. 

Sementara itu, sebanyak 45 unit huntap di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka yang dikerjakan oleh DT Peduli mulai memasuki tahap pemasangan bouwplank pada Senin, 13 April 2026. 

PT Takabeya Perkasa Group juga membangun tujuh unit Huntap di Kecamatan Gandapura, masing-masing tersebar di Desa Blang Guron, Cot Tufah, Cubo, Teupin Siron, dan Samuti Aman. Dari jumlah tersebut, lima unit telah memasuki tahap pemasangan dinding, sementara dua unit lainnya berada pada tahap bouwplank. 

Secara keseluruhan, pembangunan Huntap tahap I di Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh BNPB dan pihak swasta saat ini telah mencapai 152 unit dan masih berlangsung secara bertahap. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen berharap pembangunan Huntap ini dapat berjalan lancar sehingga para penyintas bencana yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang dapat segera menempati hunian yang layak. 

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Huntap menjadi prioritas agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dari kondisi pasca bencana. (Joniful Bahri)

Proyek Karian Dam-Serpong Water Conveyance System (KSCS) Abaikan K3, Dua Anak Kecil Jadi Korban

By On Selasa, April 14, 2026

LEBAK, KabarViral79.Com - Dua anak kecil yang berdomisili di Kampung Pasir Makam Desa Mekarsari  Kecamatan Maja menjadi korban akibat terpeleset masuk kolam/bak pada Proyek Saluran Pembawa Air Baku Karian-Serpong (KSCS) yang berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, (14/04/2026). 

Berdasarkan informasi warga sekitar tempat kejadian perkara (TKP), kedua anak kecil tersebut terpeleset masuk bak kontrol dan hanyut di lokasi proyek pipanisaai KSCS dan meninggal dunia sekira pukul 14.30 WIB. 

"Innalilahi wa innailaihi rojiun, telah meninggal 2 anak kecil yang berdomisili di Kp. Pasir Makam Desa Mekarsari tadi jam 14.30 WIB setelah hanyut di kolam proyek " ujar warga. 

Meninggalnya anak kecil di proyek KSCS mendapat sorotan dari Ketua LSM Banten Corruption Watch (BCW), Ana Triana, SH. 

"Kami menyayangkan proyek strategis nasional (KSCS, Red) senilai triliunan, abai terhadap keselamatan (K3) di lokasi proyek, hingga menelan korban anak kecil meninggal dunia" ujar Ana. 

Diketahui, pemerintah memulai proyek Karian Dam-Serpong Water Conveyance System (KSCS) Package 3 senilai Rp 2,44 triliun. 

KSCS menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) dalam pengembangan sistem penyediaan air baku untuk kawasan Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta. 

Pembangunan proyek pemasangan pipa yang bermuara dari Waduk Karian, Kabupaten Lebak, Banten, melintasi 28 desa dalam dua kecamatan di Kabupaten Lebak, Serang serta Kabupaten Tangerang. Proyek KSCS pada jalur pipa utama disebutkan berjarak sepanjang ± 35,75 KM. Serta pada jalur pipa cabang (WTP) sepanjang ± 14,28 KM. 

Proyek strategis nasional (PSN) itu diprakarsai oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWS C3) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (KemenPUPR) serta PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana proyek. 

Kepala Desa Mekarsari, Ahmad Sanwani menyatakan kepada awak media bahwa proyek tersebut tidak ada ijin lingkungannya dan tidak ada informasi mengenai pemakaian jalan desa untuk jalur lintas angkutan melebihi kapasitas jalan desa. 

"Henteu Aya, henteu Aya ijin lingkungan cuman Aya sosialisasi doang sakali, henteu aya ijin lingkungan, bahkan eta jalur alat berat henteu aya informasi  ka urang" (Ngga ada ijin lokasi, ada juga sosialisasi proyek sekali, bahkan jalur alat berat tidak ada informasi ke saya)," ujar Kepala Desa Mekarsari yang biasa dipanggil Jaro Aning. 

Ketua LSM BCW juga menyoroti pada pelaksanaan proyek KSCS di Desa Mekarsari yang menggunakan jalan desa sebagai jalur lintas angkutan alat berat menuju lokasi proyek sehingga jalan desa Mekarsari becek dan rusak, padahal jalan desa tersebut dipakai anak sekolah dan warga untuk beraktivitas. 

"Persoalan K3 di lokasi proyek dan jalan lintas proyek harus menjadi perhatian yang serius oleh pelaksana proyek PT Waskita Karya, hari ini ada yang meninggal di kolam proyek, kami khawatir terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan desa yang rusak dan becek, akibat adanya proyek tersebut" ujar ketua LSM BCW. 

"Dalam waktu dekat, kami akan bersurat untuk meminta pertanggungjawaban atas lemahnya pengawasan BBWS dan KemenPUPR sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa warga" pungkas Bule, sapaan akrab Ana Triana. 

Tim Redaksi masih mengkonfirmasi pihak-pihak terkait, hingga saat berita ini diturunkan. (Reno)

Tim SAR Gabungan Temukan Wisatawan Asal China yang Hilang Terseret Ombak di Pantai Cikesal

By On Senin, April 13, 2026

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Tim SAR Gabungan berhasil menemukan Ma Quanfu (28), wisatawan asal China yang dilaporkan hilang terseret ombak di Pantai Cikeusal/Cibobos, Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Senin (13/4/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

Perwakilan BASARNAS Kabupaten Lebak, Indra Cahyadi, menjelaskan bahwa jenazah korban ditemukan sekitar satu kilometer dari lokasi kejadian (TKP) pada hari kedua pencarian.

“Alhamdulillah, pada operasi SAR hari kedua ini, tim gabungan berhasil menemukan korban warga negara China tersebut,” ujar Indra Cahyadi, Senin (13/4).

Indra menambahkan, proses pencarian diperkuat dengan penggunaan drone untuk memantau area yang sulit dijangkau. Titik terang muncul ketika anggota tim di sisi timur melihat tanda-tanda keberadaan korban. Setelah dipastikan melalui pantauan udara, tim langsung bergerak menuju lokasi.

“Lokasi penemuan tidak jauh, sekitar satu kilometer dari titik hilangnya korban. Evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet dengan melibatkan unsur Polsek, Angkatan Laut, TNI, Perhutani, serta relawan lainnya di wilayah Lebak,” jelasnya.

Setelah berhasil dievakuasi pada pukul 10.30 WIB, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Malingping untuk prosedur lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Sementara itu, Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin, S.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur Tim SAR dan masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian.

“Kami mengapresiasi kerja keras semua pihak sehingga korban dapat segera ditemukan. Semoga kerja sama ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua,” pungkas AKP Acep.

(Cup)

HRD Ajak Semua Pihak Jaga Hutan Aceh untuk Cegah Banjir dan Longsor

By On Senin, April 13, 2026

HRD membuka Muscab Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pidie, di Aula Hotel Safira Sigli, Senin, 13 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota DPR RI, H Ruslan Daud mengajak seluruh pihak untuk menjaga kelestarian hutan di Aceh guna mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor susulan, mengingat wilayah tersebut rentan terhadap cuaca ekstrem. 

Ajakan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa HRD itu saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pidie, di Aula Hotel Safira Sigli, Senin, 13 April 2026. 

Dalam kesempatan itu, HRD juga menyinggung makna lagu Himne Aceh yang menyerukan pentingnya menjaga kemuliaan daerah. 

Ia menilai pesan tersebut relevan dengan kondisi lingkungan saat ini yang semakin terancam akibat kerusakan hutan. 

Menurutnya, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada November 2025 telah menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum di 18 kabupaten/kota. 

HRD menegaskan, kerusakan tersebut tidak lepas dari ulah oknum yang melakukan penebangan liar dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan, terutama kelapa sawit. 

“Akibat alih fungsi hutan, yang diuntungkan hanya segelintir orang, sementara masyarakat luas yang menanggung kerugian. Ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum,” tegasnya. 

Ia menyebutkan, sejumlah kawasan hutan di Aceh seperti di Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie Jaya, Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, hingga Gayo Lues perlu mendapat perlindungan dari alih fungsi lahan agar kembali optimal sebagai penyerap air alami. 

Selain itu, HRD juga mendorong upaya pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan serta pembersihan material kayu akibat deforestasi guna memperlancar aliran air. 

Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait bahaya alih fungsi lahan, serta menghindari pembangunan permukiman di kawasan rawan bencana seperti bantaran sungai dan lereng curam. 

“Melalui rehabilitasi hutan dan pengawasan yang lebih ketat, risiko banjir bandang akibat curah hujan tinggi dapat ditekan secara signifikan,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

Wisatawan Asal China Terseret Ombak di Pantai Cikeusal Lebak, Tim Gabungan Lakukan Pencarian

By On Senin, April 13, 2026

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Seorang warga negara asing (WNA) asal China dilaporkan hilang terseret ombak di Pantai Cikeusal, Kampung Cibobos, Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, pada Minggu (12/04/2026) sekitar pukul 13.30 WIB.

Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin, membenarkan insiden kecelakaan laut tersebut. Korban diidentifikasi bernama Ma Cuan Pho (28).

Berdasarkan keterangan saksi, korban datang ke kawasan wisata Pantai Karang Beureum sekitar pukul 10.00 WIB bersama empat rekan senegaranya menggunakan mobil Toyota Innova bernomor polisi B 1095 HZQ. Sekitar pukul 12.00 WIB, korban bersama tiga rekannya bermain di tepi pantai untuk berfoto dan bermain air.

Petugas pengawas pantai setempat, Sanusi (alias Kubak), sebenarnya telah memberikan peringatan agar mereka tidak bermain di air karena kondisi ombak sedang pasang.

“Setelah ditegur petugas, rombongan tersebut justru bergeser ke area Pantai Cikeusal, yang merupakan area pantai tanpa pengelola,” ujar AKP Acep Komarudin.

Nahas, saat korban sedang mendokumentasikan kegiatan dengan posisi membelakangi laut, ombak besar datang secara tiba-tiba.

“Posisi sebagian tubuh korban berada di air dan membelakangi pantai. Tiba-tiba ombak besar menggulung dan langsung menyeret korban ke tengah laut,” tambah Kapolsek.

Rekan korban, Ma Haijun, segera meminta tolong kepada warga sekitar. Warga sempat berupaya melakukan pencarian awal menggunakan ban dalam mobil, namun korban tidak berhasil ditemukan.

Hingga berita ini diturunkan, tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di lokasi kejadian.

Personel yang terlibat terdiri dari Basarnas Malingping, Polsek Panggarangan, Koramil Panggarangan, Pol Air Pos Bayah dan Pos Binuangen, Pos AL Binuangen, BPBD Kecamatan Cihara, Perum Perhutani KRPG Panyaungan Timur, Tim Rescue Madur, serta warga nelayan setempat.

Pihak berwenang mengimbau kepada seluruh wisatawan untuk selalu mematuhi arahan petugas di lapangan dan memperhatikan papan peringatan di area pantai, terutama saat kondisi cuaca dan gelombang laut sedang tidak bersahabat.

Data Korban & Saksi: Korban: Ma Cuan Pho (28), WNA China.

Saksi rekan: Sha Nuhai, Ma Xia Obin, Ma Haijun, dan Han Furong.

Saksi lokal: Sanusi (Pengawas Pantai) dan Ny. Kesih (Pemilik Warung).

(Cup/Uday)

HRD Komit Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Gayo dan Dorong Percepatan Pembangunan Pasca Bencana

By On Senin, April 13, 2026

Ketua DPW PKB Aceh, H Ruslan M. Daud (HRD), saat membuka Muscab PKB Aceh Tengah di Hotel Gayo Petro Parkside, Minggu, 12 April 2026. 

TAKENGON, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M. Daud (HRD), menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dataran tinggi Gayo, khususnya terkait kebutuhan pembangunan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tengah. 

Komitmen tersebut disampaikan HRD saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh Tengah di Hotel Gayo Petro Parkside, Minggu, 12 April 2026. 

“Insya Allah ke depan bukan hanya sedikit, tetapi lebih banyak lagi program pembangunan yang akan kita upayakan, termasuk kebutuhan pascabencana untuk Aceh Tengah,” ujar HRD. 

Ia menjelaskan, sebagai mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dirinya akan terus mendorong realisasi berbagai program pembangunan, termasuk menindaklanjuti aspirasi para reje (kepala desa) di wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya. 

HRD juga menyinggung status penanganan bencana yang masih tergolong sebagai bencana daerah. Meski demikian, menurutnya, keterlibatan pemerintah pusat sudah berjalan hampir setara dengan penanganan skala nasional. 

“Secara administrasi memang menjadi tanggung jawab daerah, tetapi pemerintah pusat tidak tinggal diam,” katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, HRD memaparkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur strategis. Di antaranya proyek jembatan layang Enang-Enang yang saat ini masih dalam tahap perencanaan ulang dan ditargetkan akan ditender pada 2027 dengan nilai anggaran mendekati Rp 500 miliar. 

Selain itu, pembangunan jembatan permanen Weh Porak yang menghubungkan Bener Meriah–Aceh Tengah sebagai jalur alternatif juga telah dimulai dengan estimasi anggaran sekitar Rp 80 miliar. 

HRD menekankan pentingnya kesiapan administrasi pemerintah daerah untuk mengakses dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED). 

“Jika ingin mendapatkan dukungan APBN, maka administrasi harus siap. Daerah harus menyiapkan DED sebagai dasar pengajuan. Sedia payung sebelum hujan,” tegasnya. 

Ia juga mengungkapkan adanya peluang anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) senilai sekitar Rp20 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk daerah terdampak bencana. 

Menutup sambutannya, HRD mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. 

“Kami hadir bukan untuk bertanding, tetapi untuk bersanding. Mari bersama-sama membangun daerah ini demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. 

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, mengapresiasi perhatian dan dedikasi HRD dalam mendorong pembangunan di daerahnya. 

“Banyak program yang telah dibawa dari pemerintah pusat ke Aceh Tengah. Kami berharap ke depan dukungan tersebut terus berlanjut,” ujarnya. (Joniful Bahri)

HRD Apresiasi Presiden Prabowo dan Menteri PU Terkait Pembangunan Jembatan Rangka Baja Bireuen Takengon di Wih Porak Bener Meriah

By On Senin, April 13, 2026

Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD), melakukan peninjauan pembangunan Jembatan Weh Porak, Pinto Rime Gayo, Bener Meriah, Aceh, sebagai jalur Kabupaten Bener Meriah dengan Aceh Tengah. 

BENER MERIAH, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat dalam memulihkan infrastruktur pasca banjir yang melanda Aceh pada November 2025. 

Apresiasi tersebut disampaikan saat ia meninjau pembangunan jembatan rangka baja di jalur alternatif Bireuen-Takengon, tepatnya di Desa Weh Porak, Kecamatan Pinto Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Minggu, 12 April 2026. 

Menurut Ruslan, pembangunan jembatan tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan oleh pemerintah daerah dan legislatif Aceh. 

“Permintaan Wakil Ketua DPR Aceh Fraksi PKB, Salihin, serta bupati di wilayah tengah Aceh, telah direspons pemerintah pusat. Ini bukti kerja nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya. 

Ia menilai, percepatan penanganan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bawah kepemimpinan Dody Hanggodo sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam pemulihan akses jalan yang vital. 

Ruslan juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo Subianto atas perhatian serius terhadap Aceh. 

“Hadirnya Presiden secara rutin ke Aceh menunjukkan komitmen kuat dalam proses pemulihan pasca bencana. Ini menjadi semangat bagi kami di daerah,” katanya. 

Jembatan Weh Porak yang saat ini mulai dibangun memiliki peran strategis dalam menghubungkan tiga kabupaten, yakni Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. 

Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik dan hasil pertanian dari wilayah tengah Aceh ke jalur lintas timur, barat, hingga ke Sumatera Utara. 

Pemerintah melalui Kementerian PU akan membangun jembatan permanen dengan konstruksi rangka baja sepanjang 40 meter, dilengkapi jalan pendekat sepanjang 20 meter. 

Total anggaran pembangunan diperkirakan mencapai Rp 80 miliar dan ditargetkan rampung pada tahun ini. 

Selain itu, pemerintah pusat juga akan melakukan perbaikan geometrik jalan guna mendukung kelancaran arus transportasi, termasuk bagi kendaraan angkutan berat seperti truk kontainer.  

Sementara itu, pembangunan Jembatan Enang-Enang yang merupakan bagian dari jalan nasional masih dalam tahap perencanaan desain dan dijadwalkan mulai dikerjakan pada periode 2027-2029. 

Tak hanya itu, proyek pembangunan infrastruktur lainnya juga akan dilakukan di kawasan Simpang Lancang. Proyek tersebut direncanakan ditenderkan tahun ini dan mulai konstruksi pada 2027, dengan nilai anggaran sekitar Rp 55 miliar. 

Ruslan berharap seluruh proyek dapat diselesaikan tepat waktu sehingga memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah tengah Aceh. (Joniful Bahri)

Tiga Minggu Menjabat, Pengelola Baru Goa Langir Sawarna Genjot Pembangunan Fasilitas

By On Minggu, April 12, 2026

 

Progress pembangunan gapura Wisata Goa Langir, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten

LEBAK, KabarViral79.Com – Dalam kurun waktu tiga minggu sejak resmi memimpin, Ketua Pengelola Wisata Goa Langir, Kukun Kurnia, langsung melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur di objek wisata yang berlokasi di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Minggu (12/04/2026), perubahan signifikan terlihat pada akses pintu masuk. Saat ini, pembangunan gapura utama, kantor sekretariat, serta pos tiket resmi sedang dalam tahap pengerjaan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan.

Kukun Kurnia, pemegang kuasa pengelolaan wisata Goa Langir dari LMDH, menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur merupakan prioritas utamanya demi memberikan wajah baru bagi destinasi tersebut.

“Sebagai pengelola baru, kami ingin membuktikan keseriusan dalam menata Goa Langir. Langkah awal adalah membangun infrastruktur yang representatif, mulai dari gapura pintu masuk hingga kantor sekretariat dan pos tiket yang lebih tertata,” ujar Kukun di lokasi pembangunan.

Progress pembangunan kantor sekretariat dan pos tiket Wisata Goa Langir, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten


Tak hanya fokus pada estetika pintu masuk, pengelola juga telah menyiapkan armada mobil pick-up khusus untuk mobilisasi pengelolaan sampah guna menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, fasilitas lifeguard (pos pantau) tengah dibangun di dalam kawasan wisata untuk menjamin keamanan pengunjung saat beraktivitas.

Kukun berkomitmen menjadikan Goa Langir sebagai destinasi yang aman, nyaman, dan ramah wisatawan. Ia juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh petugas di lapangan untuk memastikan kawasan tersebut bebas dari praktik pungutan liar (pungli).

“Kami ingin wisatawan merasa tenang. Kebersihan dan pelayanan tanpa pungli adalah komitmen harga mati agar Goa Langir semakin diminati dan menjadi kebanggaan warga Lebak,” pungkasnya.

(Cup)

HRD Tekankan, Kader PKB Diminta Mengayomi dan Turun Langsung ke Masyarakat

By On Sabtu, April 11, 2026

Ketua DPW Partai PKB Aceh, Ruslan M. Daud membuka Muscab serentak DPC PKB Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Bener Meriah, Lhokseumawe, dan Aceh Utara, di Bireuen, Jumat malam, 10 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, Ruslan M. Daudnmenegaskan pentingnya kehadiran kader partai secara langsung di tengah masyarakat sebagai bentuk pelayanan nyata kepada rakyat. 

Penegasan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) serentak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Bener Meriah, Lhokseumawe, dan Aceh Utara, di Bireuen, Jumat malam, 10 April 2026. 

Dalam sambutannya, Ruslan Daud—yang akrab disapa HRD—menyampaikan amanat Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, kepada seluruh kader, khususnya di Aceh. 

Ia menekankan konsep “politik kehadiran”, yakni kader harus aktif turun ke lapangan dan mendampingi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani, buruh, nelayan, tenaga honorer, dan masyarakat kecil lainnya. 

“Politik kehadiran, turun ke lapangan sebagai pelayan rakyat. Kader PKB harus hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar HRD. 

Menurutnya, Muscab ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus mempererat kebersamaan antar kader di berbagai daerah. 

HRD juga menegaskan, penentuan Ketua DPC ke depan merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sementara DPW hanya berperan memberikan usulan. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga soliditas partai, siapapun yang terpilih sebagai pemimpin. 

“Siapapun yang akan meneruskan kepemimpinan PKB, partai ini harus tetap solid,” tegasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Mohammad Rano Alfath, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kedatangannya ke Aceh merupakan mandat langsung dari Ketua Umum DPP PKB. 

Ia mengapresiasi cabang-cabang PKB di Aceh yang dinilai memiliki prestasi, sekaligus menegaskan pentingnya peran ulama dalam perjalanan politik PKB. 

“PKB tidak bisa dipisahkan dari ulama. Di tengah tantangan politik yang semakin kompleks, nilai-nilai keulamaan harus tetap menjadi dasar,” ujarnya. 

Rano juga menekankan bahwa kader PKB harus terus meningkatkan kapasitas diri, tidak hanya sebagai pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai pemimpin di berbagai level. 

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi kunci utama agar kader mampu bersaing dan menjawab tantangan masa depan. 

Pelaksanaan Muscab serentak di lima kabupaten/kota tersebut berlangsung khidmat dan penuh semangat, mencerminkan komitmen PKB dalam membangun kader yang unggul, berakar pada nilai keulamaan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. (Joniful Bahri)

Jalin Kemitraan, PT Pinarat Sukses Gemilang Berikan Bantuan ke PERWAST

By On Sabtu, April 11, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - PT Pinarat Sukses Gemilang yang bergerak dalam bidang outcorching (alih daya) senantiasa berkomitmen aktif dalam sejumlah kegiatan program pemerintah mengurangi tingkat pengangguran dan kegiatan sosial untuk masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi mitra kerja dan mendukung kinerja profesi wartawan.  

Salah satu kegiatan sosial yang dilakukan PT Pinarat Sukses Gemilang yaitu menyalurkan bantuan operasional kepada Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST), Sabtu, 11 April 2026.  

Bantuan tersebut disampaikan langsung oleh Manager PT Pinarat Sukses Gemilang, Ahmad Yani (Ryan) didampingi Dimas Agung Mardhika selalu humas dan diterima langsung oleh Ketua PERWAST Mansar, di kantor Sekretariat PERWAST.

Untuk diketahui, PT Pinarat Sukses Gemilang berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa. 

"Wartawan memiliki peranan penting di garda depan dalam mengelola dan mendistribusikan informasi di media massa, media online. Kami berharap rekan-rekan wartawan dapat terus berkarya dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat.” ujar Ryan.

Sementara itu, Ketua PERWAST, Mansar  mengatakan, kunjungan PT Pinarat Sukses Gemilang ini sekaligus untuk memperkuat sinergi dengan masyarakat pers Serang Timur. 

"Semoga ke depan PERWAST dan PT Pinarat Sukses Gemilang dapat bersinergi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, khususnya wartawan di Serang Timur." ujarnya. 

"Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak perusahaan PT Pinarat Sukses Gemilang yang sudah memberikan bantuan kepada PERWAST. Semoga kita dapat bersinergi dengan baik," pungkasnya. (*/red)

Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud Dorong Percepatan Infrastruktur dan Hunian Pasca Bencana di Aceh

By On Jumat, April 10, 2026

Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan pasca bencana di Aceh agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. 

Hal itu disampaikan Ruslan, yang akrab disapa HRD, saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Aceh, Kamis, 09 April 2026 kemarin. 

Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di wilayah terdampak bencana. 

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden dan seluruh jajaran, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, atas upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh,” ujar Ruslan. 

Menurutnya, kehadiran negara sudah mulai terlihat melalui pembangunan yang berjalan dengan total anggaran mencapai triliunan rupiah. 

Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses pembangunan membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan secara instan. 

“Pembangunan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Perlu waktu berbulan-bulan bahkan tahunan,” katanya. 

Ruslan juga menyoroti masih adanya kendala akses di sejumlah wilayah, terutama konektivitas antar desa, kecamatan, hingga kabupaten. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat terus mempercepat pembangunan agar seluruh wilayah dapat terhubung dengan baik. 

“Kami berharap percepatan ini terus dilakukan. Jika akses tersambung, masyarakat tentu sangat terbantu,” ujarnya. 

Selain infrastruktur, pemerintah juga menjalankan program pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Program Periode 2026-2028 ini menargetkan pembangunan 20.647 unit rumah dengan total anggaran Rp 5,94 triliun. 

Rinciannya, pada 2026 ditargetkan 6.220 unit, 2027 sebanyak 9.747 unit, dan 2028 sebanyak 4.680 unit. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi daerah dengan alokasi terbesar, disusul Aceh Utara dan Gayo Lues. 

Sejumlah daerah lain juga mendapat alokasi, di antaranya Kabupaten Bireuen (644 unit), Aceh Tengah (533 unit), Aceh Timur (349 unit), Bener Meriah (183 unit), Pidie (89 unit), Pidie Jaya (110 unit), Kota Lhokseumawe (66 unit), dan Aceh Tenggara (40 unit). 

Di sisi lain, pembangunan hunian sementara (Huntara) juga terus berjalan. Hingga kini, pemerintah telah membangun 1.218 unit huntara yang tersebar di berbagai wilayah terdampak, dengan tambahan 84 unit masih dalam tahap pembangunan serta rencana penambahan 386 unit. 

Ruslan menegaskan, berbagai program tersebut merupakan bukti kehadiran negara tidak hanya melalui anggaran, tetapi juga perhatian langsung dari Presiden terhadap masyarakat Aceh. 

“Ini bukti negara hadir. Bukan hanya anggaran, tetapi juga perhatian langsung untuk masyarakat Aceh,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

Dukung Swasembada Pangan, Polsek Panggarangan Polres Lebak Gelar Panen Raya Jagung Hibrida 2026

By On Kamis, April 09, 2026

 

Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin, S.H., didampingi Aipda Ferry Alamsyah, melaksanakan Panen Raya Jagung Hibrida bersama perwakilan pemerintah desa dan kelompok tani di Kampung Panggarangan, Desa Panggarangan, Kabupaten Lebak

LEBAK, KabarViral79.Com – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polsek Panggarangan Polres Lebak melaksanakan kegiatan Panen Raya Jagung Hibrida di Kampung Panggarangan, Desa Panggarangan, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, pada Kamis (09/04/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin, S.H., didampingi Aipda Ferry Alamsyah, serta dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa dan Kelompok Tani Sejahtera yang diketuai oleh Bapak Sopandi.

Kapolres Lebak, AKBP Herfio Zaki, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Panggarangan AKP Acep Komarudin, S.H., menyampaikan bahwa panen raya ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam memaksimalkan potensi pertanian daerah.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat, mulai dari tahap penanaman hingga panen hari ini. Keberhasilan ini membuktikan bahwa sinergi antara aparat dan warga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Panggarangan,” ujar AKP Acep Komarudin.

Lebih lanjut, Kapolsek menjelaskan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bagian dari langkah strategis Polres Lebak untuk menyukseskan kebijakan swasembada pangan pemerintah. Melalui program ini, Polri tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

“Kegiatan ini adalah komitmen nyata Polres Lebak dan Polsek Panggarangan untuk memastikan ketersediaan pangan mandiri di tingkat wilayah. Semoga hasil panen ini dapat memotivasi kelompok tani lainnya untuk terus produktif,” pungkasnya.

(Cup/Uday)

Wakil DPRK Bireuen Kritik Bupati soal Penanganan Banjir, Soroti Transparansi Data dan Dana Rp 4 Miliar

By On Kamis, April 09, 2026

Wakil DPRK Bireuen, Surya Dharma. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Wakil DPRK Bireuen, Surya Dharma melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Bupati Bireuen yang menyebut seluruh keputusan penanganan banjir merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

Ia menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk lepas tangan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun etika kepemimpinan. 

“Ini bukan sekadar keliru, tapi berbahaya. Bupati tidak boleh bersembunyi di balik pemerintah pusat. Undang-Undang sudah jelas mengatur kewenangan daerah dalam penanggulangan bencana,” kata Surya Dharma kepada wartawan, Kamis, 09 April 2026. 

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. 

Hal itu juga diperkuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebut perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah. 

Ia menekankan bahwa pendataan korban dan rumah terdampak merupakan kewajiban pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. 

“Kalau data saja tidak beres, maka seluruh kebijakan lanjutan pasti kacau,” ujarnya. 

Surya Dharma juga menyoroti pentingnya akurasi data sebagai dasar intervensi pemerintah pusat, sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Ia menilai dalih menunggu pusat justru menunjukkan lemahnya sistem pendataan di daerah. 

Selain itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk membuka data korban secara transparan agar dapat diawasi publik. 

Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci untuk mencegah konflik dan potensi manipulasi di lapangan. 

Soroti Dana Bantuan Presiden

Dalam kesempatan itu, Surya Dharma turut menyoroti penggunaan dana bantuan Presiden RI sebesar Rp 4 miliar yang dinilai belum jelas. 

Ia mengungkap adanya perbedaan pernyataan antara pejabat daerah terkait status penggunaan dana tersebut. 

“Publik disuguhi dua pernyataan yang saling bertentangan. Ini harus dijelaskan secara terbuka. Jika masih di kas daerah, segera gunakan. Jika sudah digunakan, rincian penggunaannya wajib dipublikasikan,” tegasnya. 

Ia menegaskan bahwa dana bantuan tersebut seharusnya digunakan untuk kebutuhan mendesak korban bencana, seperti logistik, layanan kesehatan, hunian sementara, hingga perbaikan infrastruktur dasar. 

Menurutnya, lambannya penggunaan anggaran mencerminkan lemahnya manajemen krisis di tingkat daerah dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik. 

Dorong Pemulihan Ekonomi dan Partisipasi Publik

Surya Dharma juga mengingatkan agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat. 

Ia mendorong adanya program padat karya, bantuan usaha, dan skema pemulihan ekonomi bagi warga terdampak. 

Selain itu, ia menekankan pentingnya proses pendataan yang objektif dan bebas dari kepentingan politik, serta melibatkan lintas instansi dari tingkat desa hingga kabupaten. 

Ia juga mendesak percepatan penetapan penerima bantuan, termasuk Dana Tunggu Hunian (DTH), serta penyediaan hunian sementara yang layak bagi korban. 

Lebih lanjut, Surya Dharma mendorong pemerintah daerah membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan ulama, tokoh masyarakat, dan elemen sipil dalam merumuskan kebijakan penanganan bencana. 

Kritik Jubir Pemerintah Daerah

Tak hanya itu, ia turut mengkritik juru bicara pemerintah daerah yang dinilai tidak profesional dan memperkeruh situasi dengan narasi yang menyudutkan massa aksi. 

Menurutnya, jubir seharusnya menjadi corong resmi pemerintah, bukan pihak yang membangun opini yang berpotensi memecah belah masyarakat. 

Ia juga mengecam keras narasi yang menyerang kelompok disabilitas yang ikut dalam aksi demonstrasi. 

“Menyerang masyarakat, apalagi kelompok disabilitas, adalah tindakan yang tidak beretika dan mencederai rasa keadilan,” ujarnya. 

Siap Kawal Data dan Ingatkan Pemimpin Terbuka terhadap Kritik

Sebagai langkah solusi, Surya Dharma mengusulkan pembentukan forum pertimbangan bupati yang melibatkan tokoh berpengalaman untuk memberikan masukan dalam situasi krisis. 

Ia juga menyatakan komitmennya untuk mengawal proses verifikasi ulang data korban, khususnya bagi warga yang sebelumnya dikategorikan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK), agar tidak terjadi ketidakadilan. 

Surya Dharma menutup pernyataannya dengan mengingatkan kepala daerah agar terbuka terhadap kritik. 

“Kritik adalah bentuk kepedulian. Pemimpin tidak boleh alergi terhadap kritik, apalagi di tengah situasi krisis,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

Wabup Razuardi Buka Musrenbang RKPK Bireuen 2027, Fokus Pemulihan Pasca Bencana dan Ketahanan Pangan

By On Kamis, April 09, 2026

Wakil Bupati Bireuen, Ir. Razuardi, ST., M.T membuka Musrenbang RKPK Bireuen Tahun 2027, di Aula Hotel Fajar, Kamis, 09 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Wakil Bupati (Wabup) Bireuen, Ir. Razuardi, ST., M.T resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2027, di Aula Hotel Fajar, Kamis, 09 April 2026. 

Kegiatan tersebut dihadiri unsur legislatif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. 

Ketua Panitia, Dailami, S.Hut., M.Ling dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan strategis dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan berlandaskan regulasi nasional dan daerah. 

Sementara itu, Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. 

Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif serta seluruh elemen masyarakat dapat melahirkan program yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 

Anggota DPRA Dapil III, Saifuddin Muhammad juga menekankan pentingnya kebersamaan dan komunikasi antara pemerintah daerah dan legislatif, khususnya dalam menghadapi tantangan pasca bencana yang melanda wilayah tersebut. 

Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda Aceh memaparkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), di mana sekitar 13 persen diperuntukkan bagi Kabupaten Bireuen, dengan prioritas pada upaya pemulihan pasca bencana. 

Wakil Bupati Razuardi dalam arahannya menegaskan sejumlah fokus utama pembangunan daerah ke depan, di antaranya penanganan dan pemulihan pasca bencana secara berkelanjutan, penguatan mitigasi bencana dalam setiap program, peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. 

Ia juga memaparkan capaian pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. 

"Sejauh ini pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,26 persen atau di atas rata-rata Provinsi Aceh. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,3 persen atau turun 1,8 persen," paparnya. 

Sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,82 persen, lebih rendah dibandingkan provinsi maupun nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mencapai 76,25, melampaui rata-rata Aceh dan nasional. 

Secara umum, pembangunan Kabupaten Bireuen dinilai berada pada jalur yang positif, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. 

Melalui Musrenbang ini, pemerintah berharap dapat merumuskan program pembangunan yang solutif, tepat sasaran, serta berorientasi pada perlindungan masyarakat dan percepatan pemulihan daerah. 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan panel oleh Bappeda Kabupaten Bireuen dan Bappeda Aceh. (Joniful Bahri)

Wagub Dimyati Minta BAZNAS Provinsi Banten Buat Terobosan Pengelolaan Zakat

By On Selasa, April 07, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melakukan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. 

Apalagi, BAZNAS menjadi salah satu pendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. 

Hal itu disampaikan Dimyati dalam Rapat Koordinasi dengan BAZNAS Provinsi Banten di Kelurahan Cimuncang, Kota Serang, Selasa, 07 April 2026. 

Dalam kesempatan itu, ia juga menunaikan zakat melalui BAZNAS. 

“BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural sehingga harus bisa membantu pemerintah, termasuk dalam pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Sifatnya membantu pemerintah di bidang cash program,” ujarnya. 

Untuk itu, kata Dimyati, BAZNAS harus memiliki program strategis dengan perencanaan yang matang. Dari perencanaan tersebut kemudian dirumuskan rencana aksi atau visi dan misi. 

“Bantuan BAZNAS cukup efektif. BAZNAS juga harus melakukan inovasi atau terobosan berbeda agar terjadi peningkatan,” pesannya. 

“Dalam operasional harus efektif dan efisien, jangan high cost,” imbuhnya. 

Dalam kesempatan itu, Dimyati juga kembali menekankan pengelolaan zakat yang harus tepat sasaran. Misalnya, program untuk bantuan renovasi Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) untuk masyarakat yang sudah tidak produktif atau lansia dan disabilitas. 

Di samping itu, bantuan juga harus tepat sasaran berdasarkan informasi di lapangan. Dimyati mengaku, saat di lapangan, dirinya pernah didatangi seorang lansia yang meminta bantuan untuk renovasi RTLH. 

Sementara untuk yang masih produktif atau generasi muda, BAZNAS bisa bergerak di bantuan permodalan. Jika perlu, menurutnya fokus pada orang yang berhak menerima zakat. 

“Pilihlah mustahik yang betul-betul membutuhkan,” katanya. 

Dalam laporannya, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, Wawan Wahyuddin menyampaikan, dalam masa tiga bulan bekerja setelah dilantik, BAZNAS telah melaksanakan tugas pengumpulan, pendistribusian, pengendalian dan pelaporan zakat, infak, dan sedekah. 

Wawan juga mengungkapkan rencana BAZNAS Provinsi Banten yang akan meluncurkan gerakan infak pelajar tingkat SMA dan SMK pada 10 April mendatang. 

"Serta rencana sosialisasi zakat, infak, sedekah kepada pelaku industri di Cikupa, Kabupaten Tangerang," katanya. 

Dalam rapat juga disampaikan bahwa hingga Maret 2026, pengumpulan zakat, infak, sedekah di Provinsi Banten mencapai Rp 12 miliar. 

Dengan rincian sekitar 70 persen atau Rp 8 miliar dikelola oleh UPZ BAZNAS Pemerintah Provinsi Banten, sedangkan 30 persen atau Rp 4 miliar dikelola oleh BAZNAS Provinsi Banten. 

Untuk zakat, infak, sedekah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Banten, dalam satu tahun bisa mencapai Rp 19 miliar atau Rp 1,6 miliar per bulan. (*/red)

Tinjau Jalan Rusak, Bupati Ratu Zakiyah Desak DPUPR Segera Dibangun

By On Selasa, April 07, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah meninjau lokasi jalan Kemuning-Lebak Sengge, Desa Kemuning, Kecamatan Waringin kurung, yang kondisinya sepanjang dua kilometer rusak, Senin, 07 April 2026. 

Ratu Rachmatuzakiyah pun mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk segera membangun sebagai skala prioritas. 

Pantauan dilokasi, Ratu Zakiyah sapaan Ratu Rachmatuzakiyah tiba dilokasi sekitar pukul 14.00 WIB dengan mengenakan PDH berwarna biru tua. 

Di lokasi Asisten Daerah (Asda) II Setda Kabupaten Serang, Febriyanto sudah menunggu dan bersama melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) Kantor Desa Kemuning. 

Selanjutnya didampingi Asda II Febriyanto dan Kades Kemuning, Rusdi Bupati Ratu Zakiyah meninjau Jalan Kemuning-Lebak Sengge yang kondisinya sepanjang dua kilometer rusak yang membahayakan pengguna jalan, terlebih jika kondisinya hujan berbatu dan licin. 

"Ini saya sudah ada di Desa Kemuning melihat jalan kabupaten, tolong ditindaklanjuti agar segera dibangun," ujar Ratu Zakiyah saat menghubungi Kepala DPUPR, Mochamad Ronny Natadipraja melalui sambungan selulernya. 

Ratu Zakiyah mendesak dan memastikan agar jalan Kemuning-Lebak Sengge yang menghubungkan dua desa tersebut masuk dalam skala prioritas pembangunannya. 

Jalan tersebut juga merupakan jalan perbatasan antara Desa Kemuning, Kecamatan Waringin kurung dan Desa Lebak Wana, Kecamatan Kramatwatu. 

"(Pembangunan jalan ini) Ini jadi program yang prioritas yah, karena lumayan ini panjangnya hampir 2 kilo meter. Supaya jalan kabupaten infrastrukturnya baik. Jalan ini juga karena melewati beberapa perbatasan dekat jalan arah Lebak Wana Kramatwatu," katanya. 

Di sisi lain, Ratu Zakiyah mengingatkan Kades Kemuning, Rusdi untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing. 

"Ajak masyarakat agar mau bergotong royong supaya bersih, dan masyarakat sehat semua," ucapnya. 

Kepala DPUPR Kabupaten Serang, Mochamad Ronny Natadipraja memastikan akan segera membangun karena masuk dalam program skala prioritas. 

"Kami siap melaksanakan apa yang menjadi Visi Ibu Bupati berkenaan dengan perkuatan infrastruktur di Pemkab Serang, salah satunya infrastruktur jalan, dengan moto yang ditekankan oleh Ibu Bupati untuk sigap, cepat dan tanggap," pungkasnya. (*/red)