-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Gubernur Andra Soni Wanti-wanti ASN, Dilarang Titip Menitip Siswa Baru

By On Selasa, Mei 05, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat upacara peringatan Hardiknas, di Lapangan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin, 04 Mei 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan komitmennya menjaga integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri dengan melarang keras praktik titip-menitip. 

Ia memastikan seluruh proses seleksi berjalan adil, jujur, dan transparan tanpa intervensi dari pihak mana pun. 

Hal itu disampaikan Andra Soni di depan Para Pejabat Tinggi Pratama, seluruh Eselon III dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemperintah Provinsi (Pemprov) Banten saat Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), di Lapangan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin, 04 Mei 2026. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur memperingatkan seluruh ASN agar tidak melakukan intervensi dalam proses SPMB di tahun 2026 ini. Seluruh proses penerimaan harus jujur dan transparan. 

“Rekrutmen calon siswa harus berjalan dengan baik, adil, jujur, dan transparan,” ujarnya.

Ia juga memastikan Pemprov Banten berkomitmen menciptakan sistem pendidikan yang bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. 

SPMB merupakan pintu awal dalam menjamin pemerataan akses pendidikan. 

Oleh karena itu, integritas dalam proses seleksi menjadi hal yang tidak bisa ditawar. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jamaludin menegaskan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan bersih dan tertib. 

“Komitmen Pak Gubernur Andra Soni sudah jelas, tidak ada titip-menitip. Kita amankan semuanya agar tidak terjadi kecurangan dan semua berjalan adil,” ujarnya. 

Jamaludin menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan pra-SPMB guna memudahkan masyarakat dalam proses pendaftaran. 

Melalui tahapan ini, orang tua siswa dapat lebih awal menginput data, mulai dari domisili hingga nilai rapor. 

“Dengan pra-SPMB, masyarakat bisa lebih siap. Harapannya saat pelaksanaan utama pada 10 Juni nanti, semua berjalan lancar dan aman,” ujarnya. 

Ia menambahkan, pemerintah juga terus melakukan sosialisasi secara masif agar seluruh calon peserta didik dapat terakomodasi dalam sistem. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian waktu pendaftaran apabila masih terdapat masyarakat yang belum sempat mendaftar. 

“Kita pantau terus. Jika masih banyak yang belum terakomodir, kemungkinan waktu pendaftaran akan diperpanjang,” ujarnya. 

Jamaludin berharap seluruh proses SPMB tahun ini dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh calon peserta didik di Provinsi Banten. 

“Kami harap semuanya bisa terakomodasi dengan baik dan pelaksanaan SPMB berjalan tanpa kendala,” ujarnya. (Welfendry)

May Day 2026, Gubernur Andra Soni Siap Tindak Tegas Praktik Percaloan Tenaga Kerja

By On Senin, Mei 04, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri May Day 2026 yang dilaksanakan oleh ASPSB Kabupaten Serang, di lapangan PT Samator, Kawasan Modern Cikande, Minggu, 03 Mei 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Andra Soni berkomitmen menyelesaikan persoalan percaloan rekrutmen tenaga kerja.

Ia berjanji menindak tegas praktik tersebut karena sudah menjadi janji kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Banten.

“Percaloan itu adalah kejahatan. Kami bersama Bapak Kapolda Banten sepakat untuk bersama-sama akan menindak, siapapun yang terlibat,” ujarnya saat menghadiri May Day 2026 yang dilaksanakan oleh Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang, di lapangan PT Samator, Kawasan Modern Cikande, Minggu, 03 Mei 2026.

Menurut Andra Soni, percaloan tenaga kerja menjadi tantangan khususnya dalam pembuktian. Tapi, praktik itu menjadi isu yang kerap muncul di tengah masyarakat. Untuk itu, ia meminta partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk ikut berperan melaporkan jika melihat praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja.

Andra Soni mengatakan, bagi seluruh masyarakat, jika menemukan percaloan untuk segera melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera dilakukan penindakan. Aduan dari masyarakat menjadi tanggung jawab bersama untuk ditindaklanjuti.

Oleh sebab itu, Andra Soni ingin baik itu Polda Banten dan Forkopimda termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat Banten dalam memperoleh kesempatan kerja yang baik dan layak. Praktik percaloan harus dihentikan, meskipun praktiknya tidak berdiri sendiri diduga melibatkan banyak pihak.

“Ibu Bupati sudah membentuk Satgas. Kami juga di Provinsi sudah membentuk desk ketenagakerjaan yang di dalamnya ada Kapolda juga,” katanya.

Selain percaloan, Andra Soni juga berkomitmen untuk menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada saat peringatan puncak May Day di Jakarta. Tentunya rekomendasi itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Di tempat yang sama, Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah berharap, peringatan May Day ini bisa dilaksanakan dengan kegiatan yang positif. Kondisi iklim industri dan tenaga kerja yang terjaga bisa menarik investasi datang dan meningkatkan serapan tenaga kerja.

“Kami sudah ada SK Satgas Pungli dan sudah ada beberapa kita tindak. Ke depan ini harus terus digalakkan untuk meminimalisir percaloan pada saat perekrutan tenaga kerja. Saya minta pengawasan kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua ASPSB Kabupaten Serang Asep Saefullah pada kesempatan itu menyampaikan, pihaknya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk serius melakukan tindakan terhadap praktik percaloan dan pungli yang kerap terjadi pada saat rekrutmen tenaga kerja di sejumlah industri. Praktik ini meresahkan dan sudah berlangsung cukup lama baik yang melibatkan pihak internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, di momen May Day, ia meminta secara langsung kepada masing-masing kepala daerah untuk serius melakukan penindakan.

“Mereka ada di banyak sektor industri,” ujarnya dengan tegas. (Welfendry)

HRD Tampung Aspirasi Warga Aceh Utara, Fokus Irigasi dan Infrastruktur Jalan

By On Minggu, Mei 03, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud, menyerap aspirasi masyarakat saat menghadiri silaturahmi dan syukuran Safar Haji Sekretaris Wilayah DPW PKB Aceh, Tgk Mujlisal, di Desa Ujong Baroh, Tanah Luas, Aceh Utara, Minggu, 03 April 2026. 

ACEH UTARA, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan Daud (HRD), menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menghadiri silaturahmi dan syukuran Safar Haji Sekretaris Wilayah DPW PKB Aceh, Tgk Mujlisal, di Desa Ujong Baroh, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Minggu, 03 April 2026. 

Dalam pertemuan tersebut, perangkat desa dan tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas upaya H. Ruslan Daud dalam memperjuangkan pembangunan Bendung Irigasi Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase. 

Bendung yang terletak di perbatasan Desa Lubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, dan Desa Maddi, Kecamatan Nibong itu dinilai sangat penting bagi sektor pertanian setempat. 

Namun demikian, warga mengeluhkan hingga kini bendung tersebut belum dapat difungsikan secara optimal. 

Kerusakan jaringan irigasi dan pendangkalan saluran menjadi kendala utama, sehingga aliran air ke sawah belum berjalan maksimal. 

Para petani berharap adanya normalisasi dan perbaikan jaringan irigasi agar lahan pertanian yang selama ini terbengkalai dapat kembali digarap. 

Selain sektor pertanian, masyarakat juga mengusulkan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak serta pembangunan jalan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) di wilayah Aceh Utara. 

“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui Pak Ruslan untuk memperbaiki infrastruktur yang ada,” ujar Nasruddin, tokoh masyarakat setempat. 

Menanggapi hal itu, Ruslan Daud menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh, khususnya di Aceh Utara. 

Ia menilai keberadaan irigasi Krueng Pase sangat strategis karena menjadi sumber utama pengairan lahan pertanian. 

“Irigasi Krueng Pase merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Kita akan terus dorong agar segera difungsikan kembali,” ujarnya. 

Terkait pembangunan jalan, ia menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar program pembangunan dapat berjalan optimal. 

Ruslan juga menekankan bahwa penguatan sektor pertanian melalui penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. (Joniful Bahri)

Pemkab Bireuen Apresiasi 50 Anak IDL di Puncak Pekan Imunisasi Dunia 2026

By On Kamis, April 30, 2026

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT saat menyerahkan piagam penghargaan secara simbolis kepada anak yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap dan penanggung jawab program imunisasi di Halaman Pendopo setempat. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen memberikan penghargaan kepada 50 anak dengan status Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) serta lima penanggung jawab program imunisasi pada puncak Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026, Kamis 30 April 2026, di halaman Pendopo Bireuen. 

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT menegaskan, imunisasi merupakan langkah efektif mencegah penyakit, kecacatan, hingga kematian pada anak, sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. 

Ia menyebut, capaian imunisasi di Bireuen masih berfluktuasi, sehingga berisiko meningkatkan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti campak dan difteri. Karena itu, penguatan surveilans dan sinergi lintas sektor dinilai penting. 

"Imunisasi bukan hanya melindungi individu, tetapi juga masyarakat melalui terbentuknya kekebalan kelompok,” ujar Razuardi. 

Kadinkes Bireuen, dr. Irwan saat memaparkan capaian program imunisasi daerah, pada puncak Pekan Imunisasi Dunia (PID) di halaman Pendopo setempat. 

Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta ini juga diisi sosialisasi imunisasi sepanjang siklus hidup. Dinas Kesehatan Bireuen akan melanjutkan pelayanan imunisasi di puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan pada awal Mei 2026. 

Pemkab berharap momentum ini meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa imunisasi merupakan investasi jangka panjang untuk generasi sehat dan produktif. 

Sementara Kadinkes Bireuen, dr. Irwan, memaparkan capaian program imunisasi daerah, yang dilanjutkan dengan sosialisasi oleh dr. Ireke Ayumi, M.Ked (Ped), Sp.A dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aceh terkait pentingnya perlindungan anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. (Joniful Bahri)

Bupati Bireuen Tinjau Empat Proyek Strategis APBN, Pastikan Percepatan Pemulihan Pasca Banjir

By On Rabu, April 29, 2026

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST meninjau langsung progres pembangunan empat proyek infrastruktur strategis yang didanai melalui APBN, Rabu, 29 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com -  Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST meninjau langsung progres pembangunan empat proyek infrastruktur strategis yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Rabu, 29 April 2026. 

Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan pasca banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada November 2025. 

Dalam kunjungan lapangan itu, Bupati didampingi Ketua DPRK Bireuen Juniadi, SH, Sekda Ismunandar, ST., MT., Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas PUPR, serta jajaran Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Bireuen. 

Empat lokasi yang ditinjau meliputi Jembatan Duplikasi Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Jembatan Duplikasi Teupin Mane di Kecamatan Juli, pembangunan Sekolah Rakyat di Gampong Beunyoet Kecamatan Juli, serta tanggul darurat Bendung Irigasi Pante Lhong. 

Bupati Mukhlis menegaskan, pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum dan Teupin Mane menjadi prioritas karena merupakan jalur vital transportasi dan perekonomian masyarakat. 

“Tim pelaksana kami minta bekerja maksimal tanpa mengabaikan kualitas. Akses masyarakat harus segera normal agar aktivitas ekonomi tidak terganggu,” ujar Mukhlis. 

Berdasarkan laporan pelaksana proyek, progres pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum yang dikerjakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah mencapai 42 persen dan ditargetkan selesai pada Juli 2026. 

Sementara Jembatan Teupin Mane yang dikerjakan PT PP (Persero) Tbk baru mencapai 17 persen dengan target fungsional pada Agustus 2026. 

Bupati juga mengimbau para pengguna jalan agar mematuhi batas maksimal muatan 30 ton pada jembatan bailey yang saat ini difungsikan sebagai jalur alternatif sementara. 

Selain itu, Bupati turut meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Gampong Beunyoet. Proyek senilai Rp 250 miliar tersebut telah mencapai progres 48 persen dan ditargetkan rampung lebih awal pada 20 Juni 2026. 

“Sekolah ini menjadi harapan besar masyarakat Aceh. Hanya lima kabupaten/kota yang mendapat program ini. Dengan penambahan tenaga kerja, kami optimistis target penyelesaian dapat tercapai,” katanya. 

Pada akhir kunjungan, Bupati melihat langsung pembangunan tanggul darurat Bendung Irigasi Pante Lhong sepanjang 142 meter yang berfungsi mengalihkan aliran sungai ke pintu intake irigasi guna memenuhi kebutuhan air sawah masyarakat. 

“Saat ini tinggal tersisa sekitar 10 meter pekerjaan. Dalam sepekan ke depan, air diharapkan sudah kembali mengalir ke saluran irigasi untuk sawah petani,” ujarnya. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menyatakan akan terus melakukan pengawasan berkala agar seluruh proyek strategis tersebut selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Joniful Bahri)

Edi Obama Resmi Pimpin PPP Bireuen Periode 2026-2031, Target Tambah Kursi di Parlemen

By On Rabu, April 29, 2026

Edi Obama, resmi ditetapkan sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bireuen Periode 2026-2031, pada Muscab VI PPP Bireuen, di Aula Wisma Bireuen Jaya, Selasa malam, 28 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Edi Saputra, SH., MM., yang akrab disapa Edi Obama, resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bireuen Periode 2026-2031. 

Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) VI PPP Bireuen yang berlangsung di Aula Wisma Bireuen Jaya, Selasa malam, 28 April 2026. 

Usai terpilih secara mufakat, Edi Obama didampingi istrinya, Sri Selisna Devi, menerima pemasangan jas kebesaran PPP dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Aceh, Dr. Amiruddin Idris, SE., M.Si., sebagai simbol dimulainya kepemimpinan baru di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut. 

Dalam pidato perdananya, Edi Obama menyampaikan bahwa keputusannya bergabung dengan PPP dilandasi alasan ideologis, historis, dan religius. 

“PPP bukan sekadar wadah politik, tetapi rumah besar bagi aspirasi umat dan benteng perjuangan nilai-nilai keislaman,” ujar Edi di hadapan kader dan tamu undangan. 

Ia menegaskan, amanah sebagai Ketua DPC merupakan tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan penuh komitmen. 

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menerima amanah ini. Mulai detik ini, saya mewakafkan diri sepenuhnya untuk PPP,” katanya. 

Di bawah kepemimpinannya, Edi Obama menargetkan peningkatan perolehan kursi PPP di parlemen. Saat ini, PPP Bireuen memiliki dua kursi di DPRK dan satu kursi di DPRA. 

Ia menargetkan, pada pemilu mendatang PPP mampu merebut kursi di setiap daerah pemilihan, memperkuat keterwakilan di DPRA, serta mengirim kader ke DPR RI. 

“Target kita jelas, merebut kursi di setiap Dapil, memperkuat posisi di DPRA, dan mengirim putra terbaik Bireuen ke DPR RI,” ujarnya. 

Selain penguatan internal partai, Edi juga menegaskan, PPP akan tetap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bireuen di bawah kepemimpinan Bupati Mukhlis dan Wakil Bupati Razuardi dalam mendukung pembangunan daerah. 

Sementara itu, Ketua DPW PPP Aceh, Amiruddin Idris menyatakan optimistis terhadap kepemimpinan Edi Obama. 

Menurutnya, sosok Edi yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial menjadi modal penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada PPP. 

“Insya Allah, di tangan Edi Obama, PPP akan kembali mendapat tempat di hati masyarakat Bireuen,” ujar Amiruddin. 

Muscab VI PPP Bireuen turut dihadiri Bupati Bireuen H. Mukhlis, ST., Ketua DPRK Bireuen Juniadi, SH., unsur Forkopimda, Ketua KIP Bireuen Saiful Hadi, serta Kepala Badan Kesbangpol Bireuen Dr. Mukhtaruddin. (Joniful Bahri)

HRD Tinjau Infrastruktur Sabang, Siap Kawal Anggaran Pusat untuk Pengembangan Pelabuhan dan Jalan Longsor

By On Rabu, April 29, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M Daud (HRD), saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Sabang, Selasa, 28 April 2026. 

SABANG, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M Daud (HRD), melakukan kunjungan kerja ke Kota Sabang, Selasa, 28 April 2026, guna meninjau sejumlah infrastruktur strategis serta menyerap aspirasi terkait kebutuhan pembangunan di daerah kepulauan tersebut. 

Dalam kunjungan itu, HRD meninjau Pelabuhan Penyeberangan BPKS Balohan, ruas jalan Balohan–Anoi Itam yang mengalami longsor akibat bencana hidrometeorologi, serta Pelabuhan CT3 yang tengah dipersiapkan sebagai terminal multipurpose dan shorebase migas Blok Andaman. Pelabuhan tersebut juga disebut sebagai bagian dari kerja sama Indonesia dengan India. 

Peninjauan dilakukan bersama Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnaen, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. 

Dalam kesempatan itu, Iskandar meminta dukungan HRD untuk memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat, khususnya bagi perbaikan jalan longsor dan pengembangan infrastruktur pelabuhan bebas Sabang serta Pelabuhan CT3. 

“Kita masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah pusat untuk pengembangan berbagai infrastruktur demi kemajuan Pulau Sabang yang berada di jalur perdagangan internasional,” ujar Iskandar. 

Menanggapi hal tersebut, HRD menyatakan siap memperjuangkan kebutuhan anggaran guna mendorong peluang investasi melalui optimalisasi pengelolaan pelabuhan bebas Sabang. 

Ia menegaskan, pemerintah pusat harus terbuka dan serius dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan di wilayah paling barat Indonesia tersebut. 

“Saya sebagai wakil rakyat berkewajiban mengawasi program-program pemerintah pusat, terutama persoalan yang sedang dihadapi Kota Sabang. Kita harus memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas,” kata HRD. 

Selain itu, HRD juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan langkah strategis bagi percepatan pembangunan Sabang. 

“Mari bersama-sama mencari terobosan demi kemajuan Sabang. Pemerintah pusat dan daerah harus sejalan demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya. 

Ia menambahkan, dirinya siap mengawal berbagai program pemerintah pusat agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh, khususnya warga Sabang. (Joniful Bahri)

Sapi Program Ketahanan Pangan “Hilang”, KNPI Lebak Tantang Debat Terbuka Kades dan BUMDes Situregen

By On Selasa, April 28, 2026

 

Wakil Ketua Bidang SDA DPD KNPI Lebak sekaligus Ketua DPK KNPI Panggarangan, Dede Heriansyah (Elod)

LEBAK, KabarViral79.Com – Dugaan raibnya sejumlah ternak sapi dalam program Ketahanan Pangan di Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, memicu reaksi keras dari Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua Bidang SDA DPD KNPI Lebak sekaligus Ketua DPK KNPI Panggarangan, Dede Heriansyah (Elod), secara resmi melayangkan tantangan debat terbuka kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengurus BUMDes Situregen untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

Kecurigaan ini bermula dari laporan masyarakat dan pemberitaan media terkait kosongnya kandang sapi milik BUMDes. Saat dilakukan pengecekan fisik di lapangan, tim tidak menemukan satu pun ekor sapi di lokasi.

Meski pihak pengelola berdalih bahwa sapi-sapi tersebut sedang dalam masa karantina, Elod menilai alasan tersebut tidak masuk akal dan tidak didukung bukti administratif yang transparan.

Foto kandang sapi milik BUMDes Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, dalam kondisi kosong


“Program ini dibiayai anggaran negara yang besar, yakni sekitar Rp207 juta untuk pengadaan 8 ekor sapi, pembangunan kandang, dan pakan. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Kandang kosong, manfaatnya tidak dirasakan petani,” ujar Elod, Selasa (28/4/2026).

Elod menekankan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025, setiap desa wajib mengalokasikan minimal 20% Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan. Program di Situregen seharusnya menjadi pilar ekonomi desa, bukan justru menimbulkan kegaduhan.

“Kepmendesa Nomor 3 Tahun 2025 itu mandat nyata, bukan sekadar formalitas. Ada ruang gelap dalam distribusi dan pengawasan di Situregen yang harus dibuka ke publik,” tegasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan fungsi kontrol pemuda, KNPI menuntut transparansi total melalui forum adu data.

“Saya menantang Kepala Desa, BPD, dan pengurus BUMDes Situregen untuk debat terbuka. Rakyat berhak tahu ke mana perginya anggaran ratusan juta tersebut dan di mana keberadaan sapi-sapi itu sekarang,” pungkas Elod.

(CupTim/Red)

Misteri Hilangnya 8 Ekor Sapi Program BUMDes Situregen Lebak, Kandang Ditemukan Kosong

By On Selasa, April 28, 2026

Kandang sapi milik BUMDes Situregen dalam keadaan kosong melongpong. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Program ketahanan pangan melalui pengadaan 8 ekor sapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, kini menjadi sorotan. 

Sapi yang dianggarkan dari Dana Desa tahun 2025 tersebut dilaporkan tidak ada di kandang, Senin (27/4/2026).

Berdasarkan investigasi lapangan di Kampung Cikaret, Desa Situregen, tim awak media menemukan fakta bahwa kandang yang seharusnya menjadi tempat pemeliharaan sapi dalam keadaan kosong melompong. 

Ketua BUMDes Situregen, Andika, bersama Sekretaris BUMDes, Arip memberikan klarifikasi terkait hal ini dalam pertemuan di Aula Kantor Desa Situregen. 

Andika mengakui bahwa sapi-sapi tersebut sudah tidak berada di kandang milik Bumdes dengan alasan kendala pakan dan tenaga pengelola. 

"Intinya kami kesulitan terkait pakan dan tenaga pencari rumput. Dan ini saya urus sendiri seadanya. Karena kekurangan gizi, satu ekor sapi sempat sakit. Setelah dikonsultasikan dengan pihak terkait/Ekswan dan dianggap tidak tertolong, akhirnya satu ekor sapi dipotong berdasarkan hasil musyawarah dengan RT, RW, BPD, dan Kepala Desa," jelas Andika. 

Terkait sisa 7 ekor lainnya, Andika menerangkan bahwa hewan ternak tersebut sedang dipindahkan ke tempat karantina di wilayah Malingping. 

Namun, keterangan berbeda muncul dari Sekretaris BUMDes, Arip. Awalnya, ia mengklaim bahwa sapi-sapi tersebut masih ada di kandang. 

Ia berdalih bahwa sisa sapi yang ada sedang dipindahkan ke tempat karantina untuk mencegah penularan penyakit. 

"Sapi ada di kandang. Kami tidak memungkiri ada kelemahan dalam pengelolaan dan pemberian pakan. Untuk sementara, sapi-sapi kami alihkan ke karantina. Berita acara kematian dan dokumentasi foto juga ada, dan diketahui juga sama Ekswan, jadi apa lagi yang mau dipermasalahkan?" ujar Arip. 

Meski demikian, saat awak media mengajak pengurus untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi kandang di Kampung Cikaret, pihak pengurus terkesan enggan dan menolak ajakan tersebut. 

Menanggapi carut-marut pengelolaan ini, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kecamatan Panggarangan, Haji Ayi Ihsani menyatakan bahwa pihaknya sudah berkali-kali memberikan peringatan kepada pengurus BUMDes. 

"Saya sudah berulang kali mengingatkan pengurus agar mengelola program ini dengan serius sesuai harapan. Jangan sampai merasa bosan atau lalai dalam mengurus ternak-ternak tersebut," tegas Haji Ayi melalui sambungan telepon. 

Hingga berita ini ditayangkan, keberadaan pasti sisa sapi dari program Dana Desa tersebut masih menjadi tanda tanya dan menunggu transparansi lebih lanjut dari pihak Pemerintah Desa Situregen. (Cup/Tim)

Pemkab Bireuen Gelar Peusijuek 360 Calon Jamaah Haji, Bupati Titip Pesan Jaga Kesehatan

By On Senin, April 27, 2026

Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST, saat membuka prosesi Peusijuek (tepung tawar) calon jamaah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, di Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen, Senin, 27 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menggelar prosesi Peusijuek (tepung tawar) bagi calon jamaah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, di Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen, Senin, 27 April 2026. 

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRK Bireuen, unsur Forkopimda, Ketua MPU, Ketua TP PKK, Ketua BKMT, Sekretaris Daerah, Kepala SKPK, Kantor Kementerian Agama, para Camat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta keluarga jamaah haji. 

Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepada para calon jamaah untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. 

Ia mengatakan, sebanyak 360 calon jamaah haji asal Kabupaten Bireuen telah menyelesaikan seluruh rangkaian manasik haji sesuai ketentuan. 

“Seluruh jamaah telah mengikuti manasik haji sebagai bekal penting dalam menghadapi pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci,” ujar Mukhlis. 

Imam Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen, saat melakukan prosesi Peusijuek (tepung tawar) calon jamaah haji tahun 1447 Hijriah/2026, di Masjid Agung setempat, Senin, 27 April 2026. 

Menurutnya, prosesi peusijuek sebagai tradisi khas Aceh tidak hanya bermakna adat, tetapi juga mengandung nilai spiritual berupa ungkapan syukur dan doa keselamatan bagi para jamaah. 

Bupati juga mengingatkan calon jamaah agar menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan. Ia meminta jamaah yang memiliki riwayat penyakit rutin mengonsumsi obat serta menjaga waktu istirahat. 

“Ibadah haji merupakan ibadah fisik yang cukup berat. Karena itu, kondisi tubuh yang prima menjadi kunci agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik dan khusyuk,” katanya. 

Selain itu, jamaah diimbau tidak terlalu memaksakan diri dalam berbagai aktivitas sebelum keberangkatan agar tetap fit saat berangkat ke Arab Saudi. 

Mukhlis turut menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh calon jamaah haji. Ia berharap seluruh jamaah diberikan kemudahan perjalanan, kesehatan selama di Tanah Suci, serta kembali ke daerah dengan predikat haji mabrur. 

Prosesi Peusijuek berlangsung khidmat dan ditutup dengan tausyiah agama yang disampaikan Tgk H Ismuar, S.Ag. (Joniful Bahri)

Pemkab Bireuen Peringati Hari Otonomi Daerah ke-30, Bupati Tekankan Sinergi dan Efisiensi Anggaran

By On Senin, April 27, 2026

Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST, selaku Inspektur Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026, di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin, 27 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026, di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin, 27 April 2026. 

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST, selaku inspektur upacara. 

Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita". 

Kegiatan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten Setdakab, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator di lingkungan Pemkab Bireuen, serta kepala instansi vertikal. 

Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan. 

Dalam amanatnya, Bupati Mukhlis membacakan pidato resmi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Muhammad Tito Karnavian. 

Dalam pidato tersebut, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, dan seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 

"Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak merupakan pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati saat membacakan pidato Mendagri. 

Selain itu, Mendagri juga menyoroti delapan klaster program prioritas nasional yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. 

Program tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan hilirisasi serta industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan angka kemiskinan. 

Pada bagian akhir pidato, Mendagri menegaskan pentingnya efisiensi dan penghematan anggaran di daerah. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan tetap mengedepankan efektivitas program. 

"Setiap rupiah dari anggaran daerah harus memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia,” demikian isi pidato tersebut. (Joniful Bahri)

Gandeng Pengusaha Lokal, Paguyuban Sub Terminal Cikotok Bangun Halte untuk Kenyamanan Penumpang

By On Senin, April 27, 2026

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Penasehat Paguyuban Sub Terminal Cikotok, Endin Tb, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus yang telah menginisiasi pembangunan halte bagi para penumpang angkutan umum.

Fasilitas ini nantinya akan menjadi sarana penunjang bagi penumpang kendaraan roda empat, mulai dari Elf/PS jurusan Palabuhanratu dan Rangkasbitung hingga bus DAMRI jurusan Serang.

“Pembuatan halte tersebut didanai oleh donatur pengusaha lokal di lingkungan sekitar. Selain halte, rencananya akan ada perbaikan sarana lainnya. Saya sangat mengapresiasi kekompakan para pengurus paguyuban ini,” ujar Endin Tb, Senin (27/4/2026).

Endin juga memberikan pujian khusus kepada Bapak Ojo atas jiwa sosialnya yang tinggi dalam mendukung kepentingan umum. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus berkomitmen untuk menjaga aset daerah tersebut.

“Sub terminal ini merupakan warisan dari CSR PT Antam Tbk yang telah diserahkan kepada Pemda Lebak. Kami berkomitmen menjaganya agar tidak kumuh. Insya Allah, panitia paguyuban akan terus merawat fasilitas ini dengan baik,” pungkasnya.

(Cup)

Lantik 192 Pejabat, Bupati Lebak Tekankan Kerja Bersih dan Tanpa Pungli

By On Senin, April 27, 2026

 


LEBAK, KabarViral79.Com — Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, resmi melantik 192 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak pada Senin (27/4/2026).

Dalam prosesi tersebut, Bupati menegaskan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengedepankan profesionalisme serta menjaga integritas dalam melayani masyarakat.

Pelantikan ini mencakup 103 pejabat administrator dan 89 pejabat pengawas eselon IV. Dalam arahannya, Hasbi mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang menuntut pertanggungjawaban besar, bukan sekadar hak jabatan.

“Jabatan adalah amanah. Ada kepercayaan yang diberikan, sehingga harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Hasbi.

Bupati Hasbi secara khusus menyoroti upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia menegaskan komitmen tersebut harus diwujudkan dalam kinerja nyata di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Terkait praktik pungutan liar (pungli), Bupati memberikan peringatan keras. Ia menyatakan tidak akan memberikan toleransi bagi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

“Jika terbukti ada pungli, saya akan perintahkan Inspektorat untuk memeriksa. Itu pelanggaran berat sesuai aturan disiplin ASN. Saya tidak akan ragu untuk memberhentikan oknum yang terlibat,” tegasnya.

Kepada para camat yang baru dilantik, Hasbi menekankan peran mereka sebagai perpanjangan tangan bupati di wilayah. Ia meminta para camat untuk lebih proaktif dalam membangun komunikasi dengan elemen masyarakat.

“Camat adalah ‘bupati’ di kecamatannya masing-masing. Harus hadir di tengah masyarakat, menjaga kondusivitas, dan mampu merangkul semua unsur,” tambahnya.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Lebak berharap adanya penguatan birokrasi yang lebih transparan dan berkualitas. Momentum ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan standar pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

(Cup/Red)

Penanaman Perdana Padi Gogo Dimulai di Pulo Siron, Tandai Pemulihan Lahan Terdampak Bencana di Bireuen

By On Sabtu, April 25, 2026

Direktur Pelindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Dr. Dede Sulaeman, ST, M.Si, didampingi Wakil Bupati Bireuen, Forkopimda, masyarakat melakukan Penanaman perdana padi gogo resmi dilakukan di Desa Pulo Siro, Bireuen.  

BIREUEN, KabarViral79.Com - Program rehabilitasi lahan pertanian pasca bencana di Kabupaten Bireuen memasuki tahap baru. Penanaman perdana padi gogo resmi dilakukan di Desa Pulo Siron, Kecamatan Kutablang, Sabtu, 25 April 2026, sebagai upaya memulihkan lahan pertanian yang sebelumnya rusak akibat banjir dan tanah longsor. 

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bireuen, Ir Razuardi MT, jajaran Kementerian Pertanian, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta masyarakat setempat. 

Penanaman perdana ini menandai dimulainya kembali aktivitas pertanian di lahan seluas sekitar 85 hektare yang telah direhabilitasi dan siap digunakan untuk produksi. 

Sebelumnya, pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur penahan sawah yang mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana. 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, dipilih varietas padi gogo yang dinilai sesuai dengan kondisi areal terdampak. 

Direktur Pelindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Dr. Dede Sulaeman, ST, M.Si mengatakan, pemerintah pusat berkomitmen mendampingi petani di wilayah terdampak agar tetap dapat melanjutkan masa tanam. 

“Kami mendorong percepatan rehabilitasi agar produksi pangan nasional tetap terjaga. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten menjadi kunci agar petani di Bireuen kembali berdaya secara ekonomi,” ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Bireuen menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pertanian terhadap pemulihan sektor pertanian di daerah tersebut. 

Menurutnya, sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Desa Pulo Siron, sehingga program rehabilitasi lahan sangat dibutuhkan warga. 

“Kehadiran program ini bukan sekadar bantuan teknis, tetapi juga harapan baru bagi masyarakat. Dengan dimulainya penanaman perdana ini, kami berharap produktivitas lahan kembali normal dan ekonomi warga segera pulih,” katanya. 

Masyarakat Desa Pulo Siron menyambut positif program tersebut. Setelah lahan tidak dapat diolah dalam beberapa waktu akibat material bencana, para petani kini mulai kembali ke sawah dengan pendampingan teknis dari petugas lapangan. 

Pemerintah daerah berharap pola penanganan di Desa Pulo Siron dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana. (Joniful Bahri) 

DPP KESTI TTKKDH Gelar Halal Bihalal Sekaligus Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus

By On Sabtu, April 25, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kesenian Tari Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (KESTI TTKKDH) menggelar acara Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP serta Ketua DPD Kabupaten, Wakil Ketua, dan jajaran pengurus lainnya, periode 2026-2031. 

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Ciracas, Kota Serang, pada Sabtu, 25 April 2026. 

Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempererat tali silaturahmi antar pengurus dan anggota KESTI TTKKDH dari berbagai daerah. 

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP KESTI TTKKDH, H. Wahyu Nurjamil menegaskan bahwa pelantikan yang dilaksanakan merupakan langkah awal dari tanggung jawab besar yang harus diemban oleh seluruh pengurus. 

“Pelantikan ini adalah awal kecil. Yang terbesar adalah bagaimana kita mampu membawa dan menjaga nama baik TTKKDH di tengah masyarakat,” ujarnya. 

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kekompakan antar pengurus serta anggota, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Menurutnya, soliditas internal harus diiringi dengan hubungan harmonis bersama pemerintah dan perguruan silat lainnya. 

“Saya berharap seluruh pengurus dan anggota TTKKDH dapat bersinergi, sejalan, serta mendukung pemerintah dan perguruan silat lainnya. Tunjukkan bahwa KESTI TTKKDH hadir untuk membersamai, bukan memperkeruh,” tegasnya. 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Polda, perwakilan Gubernur, Pembina TTKKDH Deden Apriandhi, serta tamu undangan dari berbagai perguruan pencak silat. Selain itu, hadir pula seluruh jajaran pengurus dan anggota KESTI TTKKDH yang menambah semarak dan kekhidmatan acara. 

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan KESTI TTKKDH semakin solid dalam menjalankan perannya sebagai organisasi seni bela diri yang tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan ketertiban di tengah masyarakat. (*/red)

HRD Apresiasi Polres Bireuen Ungkap Cepat Kasus Tewasnya Dua Pelajar

By On Sabtu, April 25, 2026

Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud (HRD). 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud (HRD), mengapresiasi kinerja Kapolres Bireuen beserta jajaran yang dinilai sigap mengungkap kasus meninggalnya dua pelajar asal Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. 

Menurut HRD, kasus yang semula diduga kecelakaan lalu lintas itu berhasil diungkap sebagai tindak pidana setelah penyelidikan intensif yang dilakukan Satreskrim Polres Bireuen. 

“Awalnya peristiwa ini diduga kecelakaan lalu lintas, namun berkat kerja cepat tim Satreskrim Polres Bireuen, terungkap bahwa kejadian tersebut merupakan tindakan kriminal. Tiga pelaku juga telah diamankan,” kata HRD kepada wartawan di sela kunjungan kerja ke Dayah Darul Munawwarah, Kuta Krueng, Pidie Jaya, Sabtu, 25 April 2026. 

Ia menilai, keberhasilan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut patut mendapat apresiasi tinggi, karena dilakukan dalam waktu singkat. 

“Kita bangga kepada aparat kepolisian, khususnya Tim Satreskrim Polres Bireuen, karena tidak membutuhkan waktu lama untuk mengungkap kasus ini,” ujarnya. 

HRD berharap peristiwa tragis yang menewaskan Masjidil Aqsa (17) dan Amirul Mukminin (17), warga Kecamatan Simpang Mamplam, tidak terulang kembali, khususnya di Aceh dan Kabupaten Bireuen. 

Ia juga menilai kasus ini menjadi peringatan serius terhadap maraknya aksi kekerasan yang melibatkan kalangan remaja. 

Karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif. 

Selain itu, HRD mengimbau para orang tua agar lebih aktif mengawasi anak-anak dan anggota keluarga agar tidak terjerumus ke dalam tindak kriminal. 

“Pengawasan keluarga sangat penting agar generasi muda tidak terlibat dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain,” katanya. 

Sebelumnya, Polres Bireuen mengungkap penyebab meninggalnya Masjidil Aqsa, warga Ulee Kareung, dan Amirul Mukminin, santri asal Cureh Baroh, Kecamatan Simpang Mamplam. Keduanya diketahui menjadi korban pengejaran tiga remaja bersenjata tajam hingga sepeda motor yang mereka tumpangi terjatuh ke dalam parit. 

Kasatreskrim Polres Bireuen, AKP Dedi Miswar mengatakan, pihaknya telah mengamankan tiga terduga pelaku berinisial ML (18) warga Kecamatan Jangka, YF (18) warga Kecamatan Peusangan, dan ZR (17) warga Kecamatan Jeumpa. 

“Ketiganya diamankan di rumah masing-masing pada Selasa, 21 April 2026,” ujar Dedi. 

Para pelaku dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. (Joniful Bahri)

Mantan Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati Resmi Gabung PKB

By On Jumat, April 24, 2026

Mantan Bupati Aceh Tamiang, Hamdan Sati, resmi bergabung dengan PKB. Kepastian itu disampaikan dalam pertemuan konsolidasi PKB Aceh Tamiang bersama Ketua DPW PKB Aceh, H. Ruslan Daud, di Aceh Tamiang, Jumat, 24 April 2026. 

ACEH TAMIANG, KabarViral79.Com - Mantan Bupati Aceh Tamiang periode 2012-2017, Hamdan Sati, resmi bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Kepastian itu disampaikan dalam pertemuan konsolidasi PKB Aceh Tamiang bersama Ketua DPW PKB Aceh, H. Ruslan Daud, di Aceh Tamiang, Jumat 24 April 2026. 

Dalam kegiatan tersebut, Hamdan hadir bersama sejumlah tokoh masyarakat, kader, dan simpatisan. Kehadirannya dinilai menjadi sinyal bertambahnya dukungan terhadap PKB di daerah tersebut. 

Hamdan menyatakan siap memperkuat barisan PKB, baik di tingkat Kabupaten Aceh Tamiang maupun di level Provinsi Aceh. 

Ia mengaku keputusan bergabung ke PKB tidak diambil secara mendadak. Sebelum menentukan sikap, Hamdan telah menjalin komunikasi intensif dengan jajaran partai, termasuk dua kali bertemu langsung dengan Ruslan Daud. 

“Saya melihat keseriusan dan ketulusan dalam membangun Aceh melalui PKB. Sosok Haji Ruslan Daud menunjukkan kepemimpinan yang kuat, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Itu yang membuat saya tertarik bergabung dan berkontribusi,” ujar Hamdan. 

Menurut Hamdan, PKB saat ini memiliki arah politik yang jelas dengan pendekatan merangkul berbagai elemen masyarakat, mulai dari ulama, tokoh agama, pemuda, petani, nelayan hingga kalangan profesional. 

Ia menilai pola tersebut sejalan dengan kebutuhan Aceh ke depan yang memerlukan kekuatan politik solid, inklusif, dan berpihak pada aspirasi rakyat. 

Pernah Sama-sama Pimpin Daerah

Hubungan Hamdan Sati dan Ruslan Daud disebut bukan hal baru. Keduanya pernah sama-sama menjabat Kepala Daerah pada periode 2012-2017. 

Kedekatan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang memperkuat komunikasi politik antara keduanya hingga akhirnya berada dalam satu barisan partai. 

Ketua DPW PKB Aceh, Ruslan Daud menyambut baik bergabungnya Hamdan Sati ke partainya. 

“PKB terbuka bagi siapa saja yang memiliki niat baik untuk membangun daerah. Bergabungnya Bapak Hamdan Sati adalah kehormatan bagi kami. Ini menunjukkan PKB semakin dipercaya sebagai rumah perjuangan bersama,” kata Ruslan. 

Perkuat Basis PKB di Aceh Tamiang

Masuknya Hamdan Sati dinilai dapat memperkuat struktur organisasi sekaligus menambah kekuatan elektoral PKB di Aceh Tamiang dan wilayah sekitarnya. 

Sebagai tokoh senior, Hamdan dikenal memiliki pengaruh di tengah masyarakat serta basis dukungan yang cukup kuat. 

Dengan bergabungnya mantan Kepala Daerah tersebut, PKB Aceh disebut terus memperluas konsolidasi politik menjelang agenda politik mendatang di Aceh. (Joniful Bahri)

Disdikbud Bireuen Larang Wisuda, Study Tour, dan Pungutan di Sekolah

By On Kamis, April 23, 2026

Kepala Disdikbud Bireuen, Dr. Muslim. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah melaksanakan wisuda, study tour, serta pungutan kepada siswa. 

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 400.3/744 tentang Larangan Melakukan Wisuda, Study Tour, dan Pungutan di Sekolah yang ditandatangani Kepala Disdikbud Bireuen, Dr. Muslim, M.Si, pada Kamis  23 April 2026. 

Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh kepala TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, di Kabupaten Bireuen. 

Dalam surat tersebut dijelaskan, kebijakan dikeluarkan sehubungan dengan berakhirnya tahun pelajaran 2025/2026 serta kondisi pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh. 

Adapun sejumlah poin yang ditegaskan dalam edaran tersebut, yakni sekolah tidak diperkenankan melaksanakan acara wisuda dalam bentuk apa pun. 

Selain itu, sekolah juga dilarang mengadakan study tour ke luar daerah. 

Disdikbud turut menegaskan larangan melakukan pungutan biaya kepada siswa dalam bentuk apa pun, termasuk menahan ijazah maupun Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan alasan apa saja. 

Sekolah juga tidak diperbolehkan menggelar acara perpisahan di hotel atau fasilitas sejenisnya. 

Namun demikian, acara perpisahan tetap diperbolehkan dilaksanakan di lingkungan sekolah secara sederhana dan tanpa membebani wali murid. 

Contohnya, sekolah tidak boleh mewajibkan pembuatan pakaian seragam khusus maupun kegiatan lain yang menambah beban biaya orang tua siswa. 

Kepala Disdikbud Bireuen, Dr. Muslim, menegaskan pihak sekolah yang tidak mematuhi surat edaran tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 

“Kebijakan ini diharapkan dapat dipatuhi seluruh satuan pendidikan demi menjaga kesederhanaan, meringankan beban orang tua, serta menciptakan tata kelola pendidikan yang tertib,” ujarnya. (Joniful Bahri)

BPBD Bireuen Kerahkan 212 Petugas Verifikasi Ulang 26.741 KK Terdampak Banjir dan Longsor

By On Kamis, April 23, 2026

Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Ir. Marwan, ST, MT.  

BIREUEN, KabarViral79.Com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen mengerahkan 212 petugas lapangan untuk mempercepat verifikasi ulang data 26.741 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir bandang dan tanah longsor. 

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari percepatan pemulihan pasca bencana sekaligus memastikan bantuan pemerintah tersalurkan tepat sasaran berdasarkan data yang akurat. 

Proses verifikasi dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah dan dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan. 

Metode ini dipilih agar kondisi riil masyarakat terdampak dapat diketahui secara lebih jelas di lapangan. 

Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Ir. Marwan, ST, MT mengatakan, pendataan ulang menjadi kunci dalam menjamin keadilan penyaluran bantuan kepada masyarakat. 

“Pendataan ini bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut hak masyarakat. Karena itu, kami mengharapkan warga dapat berpartisipasi aktif, termasuk berada di rumah saat petugas melakukan pendataan,” ujarnya. 

Menurut Marwan, keterlibatan aparatur gampong juga sangat dibutuhkan untuk mendampingi petugas di lapangan agar proses berjalan lancar dan hasil pendataan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam pelaksanaannya, verifikasi ulang melibatkan berbagai unsur lintas sektor, di antaranya TNI-Polri, kejaksaan, dinas teknis, organisasi masyarakat, hingga insan pers. 

Keterlibatan banyak pihak diharapkan memperkuat transparansi serta meminimalisir potensi kesalahan data. 

Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi menilai, verifikasi ulang menjadi momentum penting untuk memperbaiki kualitas data sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. 

“Proses ini harus benar-benar dijalankan secara jujur dan terbuka. Jangan sampai ada masyarakat terdampak yang justru tidak menerima bantuan hanya karena kesalahan data,” ujarnya. 

Sementara itu, verifikasi difokuskan terhadap warga yang sebelumnya belum terdata maupun yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Pendataan dilakukan dengan mengacu pada indikator yang lebih jelas, termasuk kondisi fisik rumah akibat dampak bencana. 

Setiap hasil pendataan nantinya akan diverifikasi dan disahkan pihak terkait, termasuk aparat desa serta pemilik rumah. Data tersebut selanjutnya diumumkan secara terbuka agar masyarakat dapat menyampaikan klarifikasi jika ditemukan ketidaksesuaian. 

BPBD juga mengimbau warga menyiapkan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan KTP untuk mendukung kelancaran proses pendataan. Bagi rumah yang mengalami kerusakan berat atau hilang, warga diminta melengkapi bukti kepemilikan sesuai ketentuan berlaku. 

Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses verifikasi selesai tepat waktu tanpa mengabaikan ketelitian di lapangan. Data hasil verifikasi akan menjadi dasar utama dalam penetapan penerima bantuan pasca bencana. (Joniful Bahri)

Bupati Mukhlis Terima Masukan GeRAK, Pemkab Bireuen Komit Perkuat Transparansi dan Layanan Publik

By On Selasa, April 21, 2026

Pemkab Bireuen melakukan audensi dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) serta HWDI dab Ikatan Persaudaraan Disabilitas (IPD), juga Jurnalis Warga (JW), di ruang kerja Bupati Bireuen, Selasa sore, 21 April 2026.  

BIREUEN, KabarViral79.Com - Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST, menyatakan kesiapan pemerintah daerah menerima kritik dan saran konstruktif dari berbagai elemen masyarakat demi memperkuat tata kelola pemerintahan, penanganan pasca bencana, serta peningkatan layanan publik yang inklusif. 

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Ikatan Persaudaraan Disabilitas (IPD), dan Jurnalis Warga (JW), di ruang kerja Bupati Bireuen, Selasa sore, 21 April 2026. 

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) guna membahas berbagai isu strategis, terutama penanganan pasca bencana sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. 

Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah masukan terkait pentingnya transparansi pengelolaan anggaran, keterbukaan informasi publik, serta perlunya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. 

Selain itu, GeRAK juga mendorong agar kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. 

“Kami meminta setiap informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk data anggaran, dapat dipublikasikan melalui website pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” ujar Murni. 

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen, Muhammad Amrullah menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran kebencanaan selama ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar seluruh data anggaran mudah diakses publik. 

“Pemkab Bireuen memastikan penanganan dampak banjir dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang status sosial,” kata Amrullah. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Fadli Abdullah mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban terdampak banjir di Desa Krueng Simpo, masing-masing 31 unit di Dusun Bivak dan 17 unit di Dusun Alue Kemike. 

Selain itu, pemerintah juga menjajaki kolaborasi dengan lembaga nonpemerintah untuk penanganan di wilayah Jangka. 

Kepala BPBD Bireuen, Marwan, bersama Plt Kepala Dinas Sosial, Alfian menegaskan, proses verifikasi data penerima bantuan terus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mukhlis juga menyambut baik usulan pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Publik (UP3) sebagai sarana memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. 

Terkait isu disabilitas, Mukhlis menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian regulasi atau qanun yang sedang dibahas, sekaligus mendukung keterlibatan kelompok disabilitas dalam proses pendataan. 

Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Bireuen juga menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar lebih proaktif melakukan pelayanan jemput bola bagi warga terdampak dalam pengurusan administrasi kependudukan. 

Audiensi ditutup dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Joniful Bahri)