Hari ke-12 Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang Lakukan Penindakan dan Imbauan kepada Pengendara di Simpang Gorda

Hari ke-12 Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang Lakukan Penindakan dan Imbauan kepada Pengendara di Simpang Gorda

By Redaksi On Jumat, November 06, 2026

Personil Polres Serang saat melaksanakan Operasi Patuh Maung Tahun 2026, di Simpang Gorda, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Jumat, 6 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Memasuki hari ke-12 pelaksanaan Operasi Patuh Maung Tahun 2026, jajaran Kepolisian Resor (Polres) Serang terus meningkatkan upaya penertiban dan edukasi kepada masyarakat pengguna jalan. 

Kali ini, kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 6 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB, di Jalan Raya Serang–Jakarta, tepatnya di Simpang Gorda, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. 

Dalam kegiatan tersebut, personel Polres Serang melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sekaligus memberikan imbauan dan edukasi kepada para pengendara sepeda motor maupun pengemudi kendaraan roda empat. 

Operasi Patuh Maung 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum (Gakkum) secara humanis. 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah hukum Polres Serang. 

Kasetopsres Operasi Patuh Maung 2026, AKP Muhammad Hafizh menekankan kepada seluruh personel agar dalam pelaksanaan tugas selalu mengedepankan sikap humanis melalui Senyum, Sapa, dan Salam (3S). 

Ia juga mengingatkan agar anggota menghindari sikap arogan, tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng citra institusi Polri, serta senantiasa mengutamakan keselamatan diri selama bertugas di lapangan. 

Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan imbauan tentang pentingnya keselamatan berkendara, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta kelengkapan administrasi kendaraan. 

Selain itu, dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan pemberian teguran kepada pengendara yang kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Petugas juga melakukan sosialisasi pelaksanaan Operasi Patuh Maung 2026 dengan mengajak masyarakat untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi mobil, serta melengkapi surat-surat kendaraan. 

Pada pelaksanaan hari ke-12 ini, petugas masih menemukan sejumlah pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara maupun melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Terhadap pelanggaran tersebut, petugas melakukan penindakan dan memberikan teguran serta edukasi agar masyarakat lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. 

Melalui Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang berharap tumbuh kesadaran masyarakat bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. 

Dengan demikian, tercipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman, selamat, tertib, dan lancar. 

Kegiatan Operasi Patuh Maung 2026 di Simpang Gorda berakhir pada pukul 11.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. (*/red)

Dewan Pres Kecam Jenderal Listyo Sadap Presiden-Media: Skandal Besar Tak Termaafkan

Dewan Pres Kecam Jenderal Listyo Sadap Presiden-Media: Skandal Besar Tak Termaafkan

By Redaksi On Jumat, November 06, 2026

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan sebuah bentuk teror terhadap pers. 

Pasalnya, tindakan penyadapan itu juga menyasar media massa, di samping ke Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, organisasi masyakat, hingga pengusaha. 

"Penyadapan terhadap pers itu sebuah teror yang melanggar prinsip hukum dan etika," ujar Komaruddin kepada wartawan, Rabu, 04 November 2026. 

Menurutnya, praktik tersebut tidak dapat dimaafkan dan harus ditindaklanjuti oleh Polri demi membersihkan nama institusi itu. 

"Yang pasti penyadapan yang dilakukan oknum pimpinan Polri sebuah skandal etik yang tak termaafkan," ujarnya. 

"Polri mesti membersihkan diri untuk mendapatkan kepercayaan rakyat," imbuhnya. 

Komarudin menyebut, Dewan Pers akan mengambil tindakan bila terdapat aduan mengenai praktik penyadapan tersebut. 

Ia mengatakan, langkah itu sesuai dengan tugas dan kewenangan Dewan Pers dalam menangani konflik dan aduan. 

"Mediasi jika ada konflik dan pengaduan, melakukan edukasi publik dan verifikasi lembaga pers. Kalau ada pengaduan kami bergerak," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua tersangka lain diduga juga menyadap media, politikus, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

"Telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Konferensi Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 03 November 2026. 

Asep menjelaskan, ada sejumlah nomor ponsel yang dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. 

Setelah dimasukkan ke sistem tersebut, nomor ponsel itu disadap meski sedang tidak ada proses penegakan hukum yang berlangsung. 

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026 tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem listed tersebut," ujarnya. 

Listyo dan dua tersangka lainnya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

"Yang berbunyi, secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah selama 10 tahun," ujarnya. 

Ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. 

"Kita juga terapkan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1), di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik dengan ancaman pidana selama delapan tahun," jelas Asep. (*/red)

Mensesneg Sebut Tindakan Listyo Sigit Sadap Presiden Mengarah ke Makar

Mensesneg Sebut Tindakan Listyo Sigit Sadap Presiden Mengarah ke Makar

By Redaksi On Jumat, November 06, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tindakan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto sebagai perbuatan mengarah makar. 

Dalam kasus itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal bintang dua aktif Polri ditetapkan tersangka. 

“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujar Mensesneg saat Konferensi Pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

Istana juga menilai tindakan Listyo Sigit Cs sudah mengarah pada perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kepentingan negara. Bahkan, membahayakan keselamatan pimpinan negara. 

Prasetyo mengungkapkan hal yang mendasari Istana menilai tindakan Listyo Sigit dan pihak lainnya sebagai perbuatan yang mengarah makar karena sengaja melakukan penyadapan dan penghilangan barang bukti secara ilegal. 

Padahal, penyadapan sendiri telah diatur secara ketat dalam peraturan yang berlaku. 

"Nah karena kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara,” pungkasnya. (*/red)

Perhutani KPH Banten dan Polda Banten Tindak Lanjuti Kasus Illegal Mining di BKPH Bayah

Perhutani KPH Banten dan Polda Banten Tindak Lanjuti Kasus Illegal Mining di BKPH Bayah

By Redaksi On Jumat, November 06, 2026

KPH Banten bersama Ditkrimsus Polda Banten menindaklanjuti laporan terkait aktivitas illegal mining dan illegal logging di wilayah BKPH Bayah. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Banten bergerak cepat menindaklanjuti laporan terkait aktivitas illegal mining (penambangan ilegal) dan illegal logging (penebangan liar) di wilayah BKPH Bayah. 

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) Bayah, Lucyta Sakagiri, melalui keterangan pers tertulis kepada awak media, Jumat, 06 November 2026. 

Lucyta mengungkapkan bahwa tindakan ini merupakan kelanjutan dari patroli keamanan hutan serta tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat yang sebelumnya telah dilaksanakan pada Selasa, 13 Oktober 2026, di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bayah Selatan, BKPH Bayah. 

Sebagai langkah konkret, kata dia, Perhutani KPH Banten dan Ditkrimsus Polda Banten turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung dan pengambilan titik koordinat pada lokasi lubang galian batu bara ilegal. 

Aktivitas penambangan tanpa izin tersebut ditemukan berada di petak 39 F, RPH Bayah Selatan, BKPH Bayah. 

"Langkah ini merupakan tindakan hukum yang kami tempuh dalam rangka penanganan dan penegakan hukum terhadap gangguan keamanan hutan, khususnya aktivitas illegal mining atau penambangan batu bara ilegal," tegas Lucyta Sakagiri. (Cup/Red)

Negara Hukum Tidak Berarti Buat Oknum LSM Yakuza, Jemput Paksa dan Menganiaya Warga Sebelum Dibawa ke Polres Kediri

Negara Hukum Tidak Berarti Buat Oknum LSM Yakuza, Jemput Paksa dan Menganiaya Warga Sebelum Dibawa ke Polres Kediri

By Redaksi On Rabu, November 04, 2026

KEDIRI, KabarViral79.Com -- Bermula dari jemputan paksa hingga dihajar tanpa azas praduga tidak bersalah hingga babak belur, kedua orang tua korban dan warga terduga melaporkan Gus Thuba dan kelompok oknum LSM Yakuza ke Polres Kediri pada 26 Oktober 2026. 

Viralnya Medsos di Radar Yakuza Manages atas laporan aduan korban yang diantar orangtuanya ke markas telah dilecehkan tiga pemuda yang sama-sama sedang adakan mabok minuman keras beralkohol di rumah temannya korban berinisial B di Gurah. 

Dengan sigap tim kuasa hukum dan puluhan oknum anggota Kelompok Yakuza bergerak mencari, memburu dan menangkap serta menyerahkan dua pemuda pelaku seperti narasi viral medsos, ke Polres Kediri. 

Sebut LY selaku orang tua DJS, warga yang digladak Yakuza ke Polres berstatus pelajar ini menyesalkan pejemputan paksa tanpa legal standing hukum yang jelas dari oknum LSM Yakuza. 

"Datang tengah malam tanpa alasan yang jelas, lalu membawa anak saya keluar rumah dan tidak diberitahu kemana dibawanya anak saya itu. Berkaos hitam dan ada tulisan Yakuza dengan sekurangnya tujuh mobil beroda empat dan puluhan sepeda motor sudah mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. karena datangnya sekitar pukul 00.30 WIB tengah malam di saat keluarga dan tetangga kami istirahat malam sehabis kerja," ujar LY. 

Sedangkan warga lainnya sebut MKR yang digladak serta dipukuli dengan luka berat seperti pembengkakan pada pipi, pilipis dan lebam kedua mata yang disertai pendarahan oleh oknum LSM Yakuza saat menuju Polres Kediri merupakan bentuk pelanggaran berat. 

Kakak MKR, berinisial U asal Kota Kediri juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian Polres Kediri. 

"Adik kami MKR sudah kita dampingi untuk laporan ke Polres Kediri yang sekaligus melakukan visum ke rumah sakit penunjukan penyidik," ujar kakak MKR. 

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Kahuripan Bela Negara yang dikuasakan Akhir Kristiono AMd.SH., Mukhlason SH., Dr. Zaibi Susanto SH.MH. dan M. Akson Nul Huda SH.MH. menyesalkan rekan-rekan dari Kelompok oknum LSM Yakuza yang cenderung arogansi mengesampingkan Azas Praduga Tak Bersalah terhadap Keluarga besar DJS dan MKR. 

"Kami atas nama Pemberi Kuasa melaporkan oknum Kelompok Yakuza Manages atas dugaan pelanggaran pasal pidana 450 UU 1/2023 berbunyi mengenai pelanggaran tindak pidana penculikan dengan tuntutan hukuman pidana 12 tahun penjara

dan Pasal 262 UU 1/2023 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang terang-terangan di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ayat 2-4 dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara ke Polres Kediri sesuai dengan nomor Laporan Kepolisian LP/B/85/X/2026/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 26 Oktober 2026 dan LP/B/84/X/2026/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 24 Oktober 2026," ujar Akhir Kristiono AMd.SH. 

Tim Kuasa Hukum lainnya Mukhlason SH.MH., M. Akson Nul Huda SH. MH. Dan Dr. Zaibi Susanto SH.MH berharap proses penanganan perkara viral ini harus berimbang dan adil oleh penyidik Polres Kediri. 

"Kami berharap rekan Polisi penyidik di Polres Kediri profesional dan berani mengungkap keadilan kebenaran dalam penanganan perkara viral ini," jelas Mukhlason di Polres Kediri, pada Selasa, 03 November 2026. (*/red)

Gudang Penimbunan Solar Bersubsidi di Lamongan Digrebek Ditreskrimsus Polda Jatim

Gudang Penimbunan Solar Bersubsidi di Lamongan Digrebek Ditreskrimsus Polda Jatim

By Redaksi On Selasa, November 03, 2026

LAMONGAN, KabarViral79.Com - Penggerebekan gudang penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim), berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, pada Kamis lalu, 29 Oktober 2026, menyisakan sebuah pertanyaan publik. 

Pasalnya, pemilik gudang tersebut bernama Dimas Kristiawan (alias Kris, alias Wawan), merupakan orang kuat, yang menurut pengakuannya, ia dibekingi Mabes Polri, serta orang kuat lainnya. 

Ditreskrimsus Polda Jatim pun masih kecolongan, karena tidak menggerebek gudang milik Dimas Kristiawan lainnya yang berdekatan dengan gudang yang digrebek saat itu, yakni yang berada di Desa Kuripan Kecamatan Babat-Lamongan, yang dipegang oleh orang kepercayaan Dimas Kristiawan, yakni Subari dan juga Mat Zaini (alias Mat Plolong) yang kabarnya Mat Plolong mau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kuripan. 

Bagaimana Desa Kuripan akan maju jika calon Kepala Desanya bertindak merugikan negara dengan menimbun BBM bersubsidi jenis solar. 

Dari keterangan yang dihimpun oleh awak media, mendapati fakta bahwa beberapa unit kendaraan roda empat, ikut diamankan Ditreskrimsus Polda Jatim, yakni satu unit truk tangki bertuliskan PT Trisaka Adi Rajasa (PT TAR), satu unit Pajero Sport, dua unit truk modif sebagai pelangsir BBM bersubsidi jenis solar, truk Fuso satu unit, satu unit Kijang, serta dua unit mobil Diesel. 

Menurut keterangan warga sekitar yang tidak mau disebut namanya, ia membeberkan bahwa menurut keterangan Dimas Kristiawan kepada dirinya, ia sudah setor ke beberapa oknum perbulan berkisar hingga Rp 50 juta. 

"Saat Dimas bilang ke saya, ia sudah setor ke beberapa oknum, perbulan mencapai Rp 50 jutaan," ungkapnya. 

Diketahui pula bahwa gudang yang terletak di Desa Sumengko Kecamatan Kedungpring tersebut, pernah didatangi Wartawan dari wilayah Surabaya, dan Wartawan tersebut dianiaya oleh preman yang mengamankan gudang penimbunan BBM bersubsidi tersebut, hingga Wartawan asal Surabaya melapor ke Polres Lamongan, dan sampai detik ini media-media di Kabupaten Lamongan menunggu kelanjutan pelaporan penganiayaan Wartawan asal Surabaya tersebut. 

Menurut sumber di lapangan, BBM bersubsidi jenis solar tersebut, didapat dari beberapa SPBU di Kabupaten Lamongan, diantaranya SPBU 54.622.05 terletak di Jalan Raya Babat-Bojonegoro, Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat. 

SPBU 54.622.09 terletak di Jalan Raya Babat-Lamongan, Desa Plaosan, Kecamatan Babat. 

SPBU 54.622.04 terletak di Jalan Raya Bulutrate, Babat-Lamongan, Desa Sumurgenuk, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. 

Akankah kali ini aktivitas penimbunan serta penjualbelian BBM bersubsidi dengan skala besar dan sangat merugikan negara ini, dapat ditumpas oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau akankah sebaliknya, berhenti di tempat dan hilang ditelan angin. (*/red)

Pimpinan KPK Usul Rampas Harta Pejabat yang Tidak Dimasukkan dalam LHKPN

Pimpinan KPK Usul Rampas Harta Pejabat yang Tidak Dimasukkan dalam LHKPN

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak memberi usul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset). 

Menurutnya, RUU itu mengatur agar negara dapat merampas aset penyelenggara negara yang tidak tercantum LHKPN. 

"Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas," ujar Tanak kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Dia juga mengusulkan negara dapat merampas harga pejabat yang tidak melaporkan LHKPN. 

Menurut Tanak, RUU Perampasan Aset juga harus mengatur mekanisme jika pejabat itu keberatan dengan perampasan. 

"Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset," ujar dia. 

Usulan tersebut, kata dia, disampaikan untuk mencegah pejabat asal melapor harta di LHKPN. 

Dia menegaskan, harta yang tertera dalam LHKPN harus sesuai kenyataan.

"Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar," ujar dia. 

Di sisi lain, dia mengusulkan agar nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak diubah. 

Menurutnya, UU Tindak Pidana Korupsi juga banyak menggunakan kata perampasan. 

"Memang lebih layak itu istilah atau nomenklatur perampasan daripada menggunakan nomenklatur yang lain, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga banyak menggunakan kata-kata atau nomenklatur perampasan," tuturnya. 

"Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," imbuhnya. (*/red)

Menko Yusril Tegaskan Unsur Kerugian Negara Tak Akan Dihapus dalam Definisi Korupsi

Menko Yusril Tegaskan Unsur Kerugian Negara Tak Akan Dihapus dalam Definisi Korupsi

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra di kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tidak akan menghapus unsur kerugian negara dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Menurut Yusril, pemerintah justru ingin mempertegas pendefinisian kerugian negara dalam UU tersebut demi kepastian hukum. 

"Kita bukan mau menghapuskan unsur kerugian negara yang banyak sekali disalahpahami oleh masyarakat, tapi justru ingin mempertegas sebenarnya apakah yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara itu sendiri. Jadi di dalam diskusi-diskusi itu tidak ada niatan untuk menghapus kata-kata merugikan keuangan negara itu,” ujar Yusril saat Konferensi Pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Senin, 27 Oktober 2026. 

Yusril menegaskan, pendefinisian tindak pidana korupsi harus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, memudahkan pemberantasan korupsi, dan menjaga citra negara. 

"Orang ngomong begini, 'Indonesia kok korupsi melulu, banyak betul korupsinya.' Ya karena rumusannya begitu. Kalau rumusan yang sama diterapkan di Jepang atau di Singapura, korupsi di Jepang dan Singapura sama banyaknya dengan sini. Karena di sini dianggap korupsi, di sana tidak dianggap korupsi,” ujar dia. 

Dia mencontohkan saat pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unddang (Perpu) tentang terorisme. 

Saat itu, kata dia, pemerintah tidak mencantumkan definisi terorisme, namun mengatur tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori terorisme. 

"Jadi kalau begitu, kalau nanti undang-undang korupsi juga disepakati seperti itu, akan menjadi sangat jelas perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Di luar itu, dia bukan korupsi. Tapi bukan korupsi itu bukan tidak bisa ditindak, dia bisa ditindak tapi masuk kategori tindak pidana yang lain,” ujar dia. 

Yusril mengatakan,  pertemuannya dengan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga membahas pentingnya pendefinisian tentang keuangan negara karena banyak tercantum dalam aturan perundang-undangan. 

"Oleh karena itu, demi kepastian hukum di negara kita ini, sangat perlu kita mempertegas arti dari keuangan negara itu sendiri dan kemungkinan juga pengertian perekonomian negara itu mungkin dari diskusi-diskusi sebelumnya itu ada usulan untuk dihilangkan tapi belum sampai kepada satu kesimpulan final,” ujar Yusril. 

Diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan ke Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kerugian negara bukan bagian dari definisi korupsi. 

Hal ini merupakan kajian DEN yang merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 

"Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," ujarnya. 

Selama ini, kata Luhut, Indonesia menjadi negara yang menerapkan kerugian negara sebagai korupsi. 

"Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujarnya. 

Namun, Luhut meluruskan pernyataannya bahwa ia tetap berpendapat bahwa kerugian keuangan negara tidak dihapuskan dari rumusan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

"Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan. Yang kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar. Pada saat yang sama, kami mengusulkan penambahan delik baru agar jangkauan pemberantasan korupsi semakin luas," ujar Luhut dalam keterangan resminya dikutip dari laman DEN, Kamis, 22 Oktober 2026. 

DEN dalam posisi bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dipertahankan. 

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dan pemulihan atas kerugian keuangan negara tetap berlaku. Menyoal Risiko Penghapusan Delik Kerugian Negara dari UU Tipikor. 

Adapun yang disempurnakan adalah cara membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut, bukan keberadaan unsur kerugian negara. 

Sedangkan jangkauan pemberantasan korupsi diperluas, lewat penambahan delik United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang belum diatur dalam hukum nasional, antara lain penyuapan terhadap pejabat publik asing. 

Luhut menjelaskan, kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar di tengah upaya pemerintah mempercepat investasi dan menjaga momentum pertumbuhan. (*/red)

Ungkap Kasus Narkoba, Polresta Serang Kota Sita 8,8 Kg Sabu Senilai Rp 8,8 Miliar

Ungkap Kasus Narkoba, Polresta Serang Kota Sita 8,8 Kg Sabu Senilai Rp 8,8 Miliar

By Redaksi On Selasa, Oktober 27, 2026

Polresta Serang Kota ungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu. 

SERANG, KabarViral79.Com - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Serang Kota berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan total barang bukti mencapai kurang lebih 8,8 kilogram. 

Pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan secara intensif oleh Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota hingga ke wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan oleh Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., dalam konferensi pers, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Kapolresta Serang Kota menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula pada Rabu, 04 Maret 2026, sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial RH di sebuah rumah, di Kampung Pasar Padarincang, Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. 

Dari hasil penggeledahan terhadap RH, petugas menemukan barang bukti berupa 14 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 gram. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, RH mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang pria berinisial MA (29), yang saat itu berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Menindaklanjuti keterangan tersebut, Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota yang dipimpin Iptu Arif Budianto melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri jaringan peredaran narkotika tersebut. 

Pada Kamis, 22 Oktober 2026, sekitar pukul 00.15 WIB, petugas melakukan penindakan di area parkir Apartemen Pancoran Riverside, Jalan Pengadegan Timur Raya No.1, Jakarta Selatan. 

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan tiga plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 2,06 gram. Dua paket ditemukan di dalam lipatan celana, sedangkan satu paket lainnya ditemukan di atas lemari. Selain itu, petugas juga menemukan lima cartridge etomidate di dalam lemari pakaian. 

Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut, diketahui bahwa MA diduga akan mengambil sejumlah narkotika jenis sabu di wilayah Sukabumi. 

Pengembangan ke Sukabumi, Petugas Amankan Sabu Lebih dari 8 Kg

Pengembangan penyelidikan kembali dilakukan pada Sabtu, 24 Oktober 2026. 

Dalam kegiatan tersebut, petugas menangkap dua pria berinisial YS (53) dan HF (31) di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Jalan Raya Cibolang, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, saat keduanya diduga hendak mengirimkan narkotika jenis sabu. 

Dari hasil penggeledahan terhadap YS, petugas menemukan tiga plastik bening berukuran besar yang berisi plastik berwarna kuning dengan logo durian. 

Seluruh paket tersebut berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 3.188,3 gram atau sekitar 3,18 kilogram. 

Barang bukti tersebut disimpan di dalam tas goodie bag berwarna hijau yang dibawa oleh YS. 

Petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan HF yang berlokasi di Kampung Mangkalaya, Kabupaten Sukabumi. 

Dari lokasi tersebut, ditemukan lima plastik bening berukuran besar berisi paket sabu dalam plastik berwarna kuning serta satu plastik berwarna kuning berlogo durian yang juga berisi sabu. 

Total berat bruto barang bukti yang ditemukan di kontrakan HF mencapai kurang lebih 5.650,7 gram atau sekitar 5,65 kilogram. 

Dengan demikian, total barang bukti sabu yang ditemukan dari kedua lokasi di Sukabumi tersebut mencapai kurang lebih 8.839 gram atau sekitar 8,8 kilogram. 

Kasat Narkoba: 8,8 Kg Sabu Setara Rp 8,8 Miliar, Selamatkan 45 Ribu Jiwa

Kasat Resnarkoba Polresta Serang Kota, Kompol Vhalio Agafe menambahkan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras dan ketekunan personel Unit II Satresnarkoba dalam mengembangkan penyelidikan hingga berhasil mengungkap peredaran sabu dalam jumlah besar. 

“Kerja keras Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota membuahkan hasil dengan berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 8,8 kilogram. Jika dikalkulasikan, barang bukti tersebut memiliki nilai sekitar Rp 8,8 miliar dan diperkirakan dapat menyelamatkan kurang lebih 45 ribu jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika,” ujar Kompol Vhalio Agafe. 

Ia menegaskan bahwa pengungkapan ini bukan sekadar keberhasilan penegakan hukum, melainkan juga bukti nyata komitmen Polri dalam memerangi peredaran gelap narkotika demi melindungi masyarakat serta menyelamatkan masa depan generasi bangsa. 

Menurutnya, pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat. 

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disampaikan dalam keterangan pengungkapan kasus. 

Para tersangka terancam pidana berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Polresta Serang Kota menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penyelidikan, penindakan, serta pengembangan jaringan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. 

Narkoba Musuh Bersama!

Mari bersama-sama memerangi narkoba dan jangan memberikan ruang bagi peredaran gelap narkotika di lingkungan kita. 

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. 

Karena setiap langkah melawan narkoba adalah langkah menyelamatkan masa depan bangsa. (*/red)

Kejari Bireuen Terima Pelimpahan Dua Tersangka Kasus Sabu Hampir Tiga Kilogram

Kejari Bireuen Terima Pelimpahan Dua Tersangka Kasus Sabu Hampir Tiga Kilogram

By Redaksi On Selasa, Oktober 27, 2026

Kejari Bireuen menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II darii BNNP Aceh dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika, Senin, 26 Oktober 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika, Senin, 26 Oktober 2026. 

Penyerahan berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB, di Ruang Tahap II Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen. Dalam perkara tersebut, terdapat dua tersangka berinisial H dan R. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, S.H., M.H., mengatakan, barang bukti yang diserahkan berupa tiga bungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan mencapai 2.999,8 gram atau hampir tiga kilogram. 

Selain sabu, penyidik turut menyerahkan sejumlah telepon genggam, satu unit mobil Datsun Go Panca, serta barang bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. 

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 

Selain itu, keduanya juga disangkakan melanggar ketentuan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 

"Setelah proses penyerahan tersangka dan barang bukti selesai, kedua tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bireuen untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut," katanya. 

Perkara tersebut selanjutnya ditangani oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bireuen guna mempersiapkan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Joniful Bahri)

Kapolda Aceh Beberkan Kronologi Terbongkarnya Laboratorium Sabu Jaringan Internasional di Pidie

Kapolda Aceh Beberkan Kronologi Terbongkarnya Laboratorium Sabu Jaringan Internasional di Pidie

By Redaksi On Selasa, Oktober 27, 2026

Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan membeberkan kronologi pengungkapan laboratorium gelap narkotika jaringan internasional di Kabupaten Pidie, Aceh. 

Kasus tersebut terungkap setelah penyelidikan selama beberapa bulan yang bermula dari penangkapan kapal pengangkut 2,6 ton sabu cair di perairan Batam. 

Dalam keterangannya, Ruddi menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Bea Cukai, serta otoritas antinarkotika Tiongkok. 

Penyelidikan berawal dari pemeriksaan awak kapal Ocean Porter yang memberikan informasi mengenai dugaan jaringan narkotika lain yang beroperasi di Indonesia. 

Informasi tersebut kemudian dikembangkan hingga mengarah pada dugaan pengiriman sabu cair dari Thailand menuju Aceh menggunakan kapal Ocean Kardon. Cairan narkotika itu diduga akan diolah di laboratorium rahasia sebelum diedarkan. 

Pada Mei 2026, dua warga negara Tiongkok diketahui datang ke Banda Aceh. Keduanya diduga mencari lokasi untuk mendirikan laboratorium narkotika dengan bantuan jaringan lokal. 

Penyelidikan terus berlanjut. Pada Juli 2026, petugas memperoleh informasi mengenai rencana pengiriman sabu cair menggunakan metode ship-to-ship, yakni pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut. 

Memasuki Oktober 2026, penyidik mendapatkan informasi bahwa dua warga negara Indonesia berangkat ke Malaysia untuk menjemput kedua warga negara Tiongkok tersebut. 

Keduanya kemudian tiba di Aceh pada 17 Oktober 2026, dan kembali mencari lokasi yang diduga akan digunakan sebagai laboratorium narkotika. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian mereka adalah sebuah rumah toko (ruko) di Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen. 

Setelah melakukan penyelidikan lanjutan, tim gabungan akhirnya mengungkap keberadaan laboratorium narkotika di Kabupaten Pidie pada 20 Oktober 2026. 

Polisi Tangkap 11 Tersangka

Dalam operasi yang dilakukan di lima lokasi tersebut, petugas menangkap 11 tersangka. Mereka terdiri atas sembilan warga negara Indonesia asal Aceh, dan dua warga negara Tiongkok berinisial LJ dan XM. 

Selain menangkap para tersangka, petugas menyita 1,2 ton sabu cair yang disebut siap diolah dan didistribusikan. 

Pengungkapan ini sekaligus membongkar dugaan aktivitas jaringan narkotika internasional yang memanfaatkan wilayah Aceh sebagai lokasi pengolahan narkotika sebelum diedarkan. 

Ruddi menegaskan, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi jaringan peredaran narkotika di Aceh. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif membantu aparat dalam mengungkap aktivitas ilegal di lingkungan masing-masing. 

Kapolda secara khusus mengimbau para geuchik atau kepala desa agar segera melaporkan keberadaan rumah kosong, gudang, maupun bangunan lain yang mencurigakan dan diduga digunakan untuk kegiatan ilegal. 

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkotika, sekaligus mencegah Aceh dijadikan tempat untuk memproduksi maupun mengedarkan barang terlarang tersebut. 

Ruddi berharap sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dapat terus diperkuat demi mewujudkan Aceh yang aman dan bebas dari ancaman narkoba. (Joniful Bahri)

Diikuti Tiga OTK, Dua Wanita di Cikande Tancap Gas dan Telepon 110

Diikuti Tiga OTK, Dua Wanita di Cikande Tancap Gas dan Telepon 110

By Redaksi On Minggu, Oktober 25, 2026

Polsek Cikande bergerak cepat (quick response) mendatangi lokasi kejadian (TKP) dan kediaman pelapor, Jumat dini hari, 23 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Keberanian dan ketanggapan ditunjukkan oleh dua orang pemudi di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, saat dibayangi potensi kejahatan jalanan pada dini hari. 

Keduanya memilih untuk tidak panik, tetap melaju mencari tempat aman, dan langsung memanfaatkan layanan darurat Call Center 110. 

Mendapat aduan tersebut, jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Cikande, Polres Serang bergerak cepat (quick response) mendatangi lokasi kejadian (TKP) serta kediaman pelapor, Jumat dini hari, 23 Oktober 2026, sekira pukul 02.10 WIB. 

Langkah siaga ini merupakan komitmen nyata Polsek Cikande dalam memberikan perlindungan nyata serta menghadirkan kepolisian di tengah masyarakat. 

Peristiwa tersebut bermula saat pelapor, TGA (19), bersama rekannya EA (19), sedang berkendara sepeda motor dari arah Cikande Permai menuju rumah kontrakan mereka di Desa Parigi. 

Saat melintas di Jalan Kp. Karamat, korban mendadak diikuti oleh tiga orang pria tak dikenal yang mengendarai dua unit sepeda motor. Para pelaku sempat mepet dan memintanya untuk berhenti. 

Menyadari situasi di jalanan sepi yang membahayakan, korban mengambil keputusan tepat: tidak berhenti, terus memacu kendaraannya hingga sampai di kontrakan yang aman, dan seketika itu juga menekan tombol darurat 110. 

Seketika laporan masuk, Personel Piket SPKT Polsek Cikande dipimpin Aiptu Ardiansyah langsung mendatangi lokasi dan menyambangi tempat tinggal korban untuk memastikan kondisi fisik serta psikologis korban dalam keadaan aman. 

Saat ini, jajaran Polsek Cikande juga tengah melakukan penyelidikan mendalam dan menyisir area sekitar guna mengidentifikasi identitas ketiga pria tak dikenal (OTK) tersebut. 

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri mengapresiasi aksi cerdas korban yang langsung menghubungi saluran resmi kepolisian. 

"Keputusan korban untuk tidak berhenti di lokasi sepi dan segera menghubungi Call Center 110 sangat tepat dan patut dicontoh. Begitu laporan masuk, anggota piket SPKT langsung meluncur ke TKP untuk memberikan rasa aman. Saat ini anggota kami juga sedang bergerak melakukan penyelidikan di lapangan untuk mengidentifikasi ketiga pria tak dikenal tersebut. Ini adalah wujud nyata komitmen Polisi Bersama Masyarakat, di mana setiap aduan darurat warga akan langsung kami respon dengan cepat," tegas Kompol Rudika Harto Kanajiri. 

Kapolsek Cikande mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara pada jam-jam rawan malam atau dini hari. 

"Kami mengimbau kepada seluruh warga Cikande dan Kibin untuk selalu waspada. Jika merasa diikuti atau melihat potensi gangguan keamanan, jangan ragu memanfaatkan layanan Call Center 110. Layanan ini gratis, bebas pulsa, beroperasi 24 jam, dan terhubung langsung dengan petugas kami yang siap hadir melayani serta melindungi masyarakat," pungkasnya. (*/red)

KPK Respons Usul Luhut agar Kerugian Negara Tak Masuk Korupsi

KPK Respons Usul Luhut agar Kerugian Negara Tak Masuk Korupsi

By Redaksi On Minggu, Oktober 25, 2026

Ketua KPK, Setyo Budiyanto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa pihaknya tidak menyetujui unsur kerugian negara dihilangkan dari definisi tindak pidana korupsi. 

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto menanggapi usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan terkait agar kerugian negara bukan bagian dari definisi korupsi. 

"Kajian KPK, tidak setuju unsur kerugian negara dihilangkan total,” ujar Setyo kepada wartawan, Rabu, 21 Oktober 2026. 

Menurutnya, kerugian negara dalam UNCAC dan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memiliki tafsir yang berbeda. 

Setyo menegaskan, kasus korupsi terkait kerugian negara di Indonesia menjadi perhatian khusus karena memiliki modus-modus tersendiri. 

“Memang persyaratan kerugian Negara di UNCAC beda tafsir dengan Pasal 2 dan 3, tapi harus diperhatikan juga bahwa kekhususan di Indonesia harus jadi pertimbangan terutama modus yang selama ini sering terjadi,” tuturnya. 

Jika harus mengacu pada UNCAC, kata Setyo, akan lebih ideal mengubah UU Tipikor untuk memperluas pemberantasan korupsi terkait praktik suap sektor swasta dan illicit enrichment. 

“Jika acuannya UNCAC, lebih ideal jika mengubah UU Tipikor untuk mengkriminalisasi foreign bribery, trading in influence, suap sektor swasta dan illicit enrichment,” kata dia. 

Diketahui sebelumnya, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan ke Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kerugian negara bukan bagian dari definisi korupsi. 

Hal ini merupakan kajian DEN yang merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 

"Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," imbuhya. 

Selama ini, kata Luhut, Indonesia menjadi negara yang menerapkan kerugian negara sebagai korupsi. 

"Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujarnya. 

Luhut juga melaporkan sejumlah data ke Presiden RI. 

"Kami tadi terakhir saya lapor Presiden, kami akan men-feeding Presiden dengan data-data yang akurat sehingga proses pengambilan keputusan Presiden nanti basisnya akan banyak dengan data. Karena dengan data ini saya kira proses pengambilan keputusan akan bisa jauh lebih akurat," ujarnya. 

Oleh karenanya, kata dia, DEN juga mengaku akan lebih intensif memberikan data-data kepada Presiden Prabowo. 

"Dengan begitu dalam keadaan global ekonomi dunia ini sekarang, Presiden ter-upgrade dengan data-data yang apa yang update betul," pungkasnya. (*/red)

Dua WN Tiongkok Diduga Jadi Peracik Sabu di Laboratorium Narkotika Pidie Aceh

Dua WN Tiongkok Diduga Jadi Peracik Sabu di Laboratorium Narkotika Pidie Aceh

By Redaksi On Minggu, Oktober 25, 2026

Dua WN Tiongkok berinisial LJ (45) dan XM (42) diduga berperan sebagai peracik atau ahli kimia dalam pengolahan sabu di laboratorium narkotika jaringan internasional yang diungkap di Desa Beureueh, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, Aceh.

PIDIE, KabarViral79.Com - Dua Warga Negara (WN) Tiongkok berinisial LJ (45) dan XM (42) diduga berperan sebagai peracik atau ahli kimia dalam pengolahan sabu di laboratorium narkotika jaringan internasional yang diungkap di Desa Beureueh, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Aceh. 

Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengatakan, kedua Warga Negara Asing (WNA) tersebut telah masuk dalam penyelidikan sejak Mei 2026. Keduanya diduga melakukan survei selama sekitar 10 hari untuk mencari lokasi yang akan dijadikan laboratorium rahasia atau clandestine laboratory. 

Pengungkapan laboratorium tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan jaringan narkotika internasional yang sebelumnya terungkap dalam kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair di perairan Batam. 

“Dari hasil pemeriksaan ABK yang diamankan dari pengungkapan di wilayah Batam, disampaikan masih ada jaringan lain di Indonesia,” kata Ruddi saat memaparkan kronologi pengungkapan laboratorium narkotika di Pidie, Jumat, 23 Oktober 2026. 

Berdasarkan hasil pengembangan, tim gabungan memperoleh informasi mengenai pengiriman sabu cair yang disebut berasal dari Thailand dan direncanakan masuk ke Aceh menggunakan kapal. 

Menurut Ruddi, pada 15 Oktober 2026, dua warga negara Indonesia berangkat ke Malaysia untuk menjemput kedua WNA tersebut. 

Mereka kemudian tiba di Aceh pada 17 Oktober dan dijemput oleh anggota jaringan setempat. 

Setelah tiba di Aceh, kedua WNA tersebut diduga mencari lokasi yang akan digunakan sebagai laboratorium narkotika. 

Salah satu lokasi yang disebut dalam penyelidikan berada di Jeunieb, Kabupaten Bireuen. 

Pada tanggal yang sama, seorang tersangka berinisial E disebut berangkat ke Medan untuk membeli bahan dan perlengkapan laboratorium. Barang-barang tersebut selanjutnya diserahkan kepada tersangka lain berinisial J. 

Keberadaan laboratorium narkotika itu terdeteksi pada 19 Oktober 2026. Sehari kemudian, tim gabungan melakukan penindakan dan menemukan laboratorium tersebut di Kabupaten Pidie. 

Dalam operasi yang menyasar lima lokasi, petugas mengamankan 11 tersangka, terdiri atas sembilan warga negara Indonesia asal Aceh dan dua warga negara Tiongkok. 

Petugas juga menyita sekitar 1,2 ton sabu cair yang menurut keterangan Kapolda Aceh, siap diolah dan didistribusikan. 

Pengungkapan jaringan narkotika internasional tersebut melibatkan tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Bea Cukai, dan National Narcotics Control Commission (NNCC) Tiongkok. 

Penyidikan masih berlanjut untuk mendalami peran masing-masing tersangka serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. (Joniful Bahri)

Ketika Korban Penganiayaan Disomasi oleh Advokat Terduga Penganiaya, Apa Kata Dunia?

Ketika Korban Penganiayaan Disomasi oleh Advokat Terduga Penganiaya, Apa Kata Dunia?

By Redaksi On Minggu, Oktober 25, 2026

Foto ilustrasi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Dinamika penegakan hukum di tanah air kembali dikejutkan oleh langkah kontroversial dari dunia advokasi. 

Kantor Hukum Kamal Sugandi & Partners secara resmi melayangkan surat somasi tertanggal 23 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Sdr. Mamun. 

Somasi bernomor 046/KS&P-Somasi/X/2026 tersebut dilayangkan atas klien mereka yang bernama Mohammad Imron, menuntut permohonan maaf serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp100 juta akibat pemberitaan media massa. 

Langkah hukum ini sontak memicu kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama dari Tokoh Pers Nasional sekaligus Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. 

Berdasarkan dokumen resmi kepolisian, somasi tersebut dinilai salah alamat, keliru secara substansi, dan mencerminkan upaya intimidasi terhadap korban kekerasan yang justru sedang mencari keadilan. 

Somasi Salah Alamat dan Cacat Prosedur Hukum

Dalam pandangan Wilson Lalengke, somasi yang dilayangkan oleh Kamal Sugandi, S.H., M.H., merupakan bentuk kekeliruan fatal dalam memahami mekanisme hukum pers dan kebebasan informasi. 

Surat peringatan tersebut seharusnya dialamatkan kepada institusi media massa yang menerbitkan karya jurnalistik atau menyiarkan informasi, bukan kepada korban yang posisinya hanyalah sebagai narasumber atau pihak yang mengalami peristiwa pidana. 

Pemberitaan yang viral di berbagai platform media online, media sosial, serta kanal audio-visual YouTube dengan judul "Penganiayaan Berat di Caringin Bogor: Wilson Lalengke Kecam Aksi Main Hakim Sendiri, Desak Polisi Usut Tuntas Terduga Pelaku 'Imron'" bukanlah karangan bebas tanpa dasar. 

Seluruh informasi yang disajikan telah melalui proses verifikasi yang ketat dan merujuk langsung pada dokumen otentik kepolisian. 

Fakta-fakta hukum tersebut tertera jelas dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/129/IX/2026/SPKT.GAR/POLSEK CARINGIN/POLRES BOGOR/POLDA JABAR tertanggal 16 September 2026, serta diperkuat oleh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor B/218/IX/2026/Reskrim dan B/219/IX/2026/Reskrim yang dikeluarkan oleh Sektor Kepolisian Caringin. 

Selain itu, kebenaran informasi juga dikonfirmasi melalui komunikasi langsung via telepon dengan pihak Polsek Caringin yang menangani perkara. 

Etika Profesi Advokat dan Hak Jawab Pers

Wilson Lalengke dengan tegas menyatakan bahwa seorang advokat yang kompeten, cerdas, dan berintegritas tinggi, yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan, seharusnya mendampingi kliennya menempuh jalur hukum yang objektif. 

Advokat profesional semestinya membantu klien menghadapi dugaan tindak pidana kemanusiaan secara bermartabat, bukannya justru melayangkan ancaman dan intimidasi kepada seorang korban yang tubuhnya nyaris tewas akibat sabetan senjata tajam. 

Berdasarkan laporan kepolisian dan bukti visual medis, korban Ma’mun bin Mar’i mengalami luka tusuk mendalam di bagian punggung, luka sayatan di lengan kiri belakang, serta luka sayat di paha akibat serangan brutal. 

“Bukannya menunjukkan empati terhadap penderitaan korban, somasi yang menuntut ganti rugi seratus juta rupiah justru memperlihatkan upaya pembungkaman terhadap korban kejahatan, ngawur benar jadi pengacara,” semprot Wilson Lalengke dalam pernyataannya, Minggu, 25 Oktober 2026. 

Apabila pihak terlapor atau kuasa hukumnya merasa keberatan atas isi pemberitaan, hukum positif di Indonesia telah menyediakan mekanisme yang sangat jelas dan adil. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pihak yang dirugikan wajib menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12. 

Lebih lanjut, platform audio-visual seperti YouTube merupakan bagian dari saluran yang sah dan tersedia (saluran yang tersedia) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 Pasal 21, serta Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Oleh karena itu, apabila ada pihak yang mempermasalahkan informasi yang disiarkan melalui kanal tersebut, mekanisme yang harus ditempuh adalah menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi, bukan melayangkan somasi yang salah sasaran kepada korban. 

Sebagai seorang profesional yang mengemban profesi mulia (officium nobile), seorang Advokat seharusnya memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif. 

“Penegakan hukum harus ditempuh melalui cara-cara yang sah dan beradab, bukan dengan menggunakan instrumen hukum untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi masyarakat,” tegas Alumnus PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu. 

Keadilan, Moralitas Hukum, dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Tindakan melayangkan somasi tanpa dasar hukum yang tepat kepada korban kekerasan dapat dianalisis melalui pemikiran para Filsuf Hukum terkemuka. 

Filsuf Hukum asal Jerman, Immanuel Kant (1724-1804), dalam gagasannya mengenai etika kewajiban (deontological ethics), menekankan bahwa hukum dan tindakan manusia harus senantiasa berlandaskan pada prinsip moralitas universal dan kejujuran intelektual. 

Menggunakan instrumen hukum untuk menekan korban kejahatan demi kepentingan klien yang diduga sebagai pelaku penganiayaan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap esensi moral keadilan itu sendiri. 

Senada dengan Kant, Filsuf Hukum Modern, Lon L. Fuller (1902-1978) dalam karyanya The Morality of Law menegaskan bahwa hukum tidak boleh kehilangan dimensi moralnya. 

Hukum diciptakan untuk menciptakan ketertiban sosial dan melindungi hak-hak dasar warga negara, bukan untuk dijadikan alat intimidasi (instrumentalization of law) oleh pihak-pihak yang ingin membalikkan fakta. 

Ketika somasi digunakan secara sewenang-wenang terhadap seorang korban yang menderita luka parah, sistem hukum sedang mengalami degradasi fungsi akibat ambisi pragmatis. 

Kasus somasi salah alamat oleh Kantor Hukum Kamal Sugandi & Partners terhadap Sdr. Mamun merupakan preseden buruk dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. 

Wilson Lalengke mendesak agar seluruh pihak, terutama kalangan penegak hukum dan advokat, kembali kepada rel etika profesi yang luhur. 

Keadilan harus ditegakkan bagi korban penganiayaan berencana, dan upaya-upaya pembungkaman melalui ancaman hukum yang tidak berdasar harus ditolak secara tegas demi menjaga kewibawaan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di bumi pertiwi. (TIM/Red)

Kapolri Ungkap Laboratorium Sabu Terbesar di Indonesia di Pidie Aceh, 1,2 Ton Narkotika Diamankan

Kapolri Ungkap Laboratorium Sabu Terbesar di Indonesia di Pidie Aceh, 1,2 Ton Narkotika Diamankan

By Redaksi On Jumat, Oktober 23, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan laboratorium gelap narkotika atau clandestine laboratory yang dibongkar di Gampong Beureueh Dua, Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai laboratorium sabu terbesar di Indonesia. 

PIDIE, KabarViral79.Com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan laboratorium gelap narkotika atau clandestine laboratory yang dibongkar di Gampong Beureueh Dua, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai laboratorium sabu terbesar di Indonesia. 

Dalam pengungkapan tersebut, aparat gabungan mengamankan hampir 1,2 ton narkotika jenis sabu dengan nilai mencapai triliunan rupiah. 

Kapolri mengatakan, keberhasilan membongkar laboratorium rahasia tersebut merupakan hasil operasi gabungan antara Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta dukungan masyarakat setempat. 

“Melalui operasi gabungan antarinstansi, baik Polri, BNN, Bea Cukai, dan didukung masyarakat setempat, kita berhasil mengungkap hampir 1,2 ton sabu yang tentu nilainya sangat fantastis,” kata Suyudi, Jumat, 23 Oktober 2026. 

Pengungkapan ini bermula dari penyelidikan aparat terhadap aktivitas mencurigakan di dua toko yang diduga telah dialihfungsikan menjadi tempat produksi narkotika. 

Dari lokasi tersebut, petugas menemukan laboratorium tersembunyi yang digunakan untuk memproduksi sabu. 

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, llaboratorium tersebut diduga berkaitan dengan jaringan narkotika internasional lintas negara yang melibatkan sindikat dari China, Malaysia, dan Indonesia. 

Aparat gabungan mengamankan hampir 1,2 ton narkotika jenis sabu dengan nilai mencapai triliunan rupiah. 

Dalam operasi tersebut, belasan orang diamankan. Dua di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) asal China berinisial LJ (45) dan XM (42). 

Suyudi menyebut kedua WNA tersebut diduga berperan sebagai tenaga ahli dalam proses pembuatan sabu. 

“Keduanya ini koki utama atau ahli kimia untuk meracik sabu,” ungkapnya. 

Usai pengungkapan kasus tersebut, Suyudi turun langsung ke Pidie untuk meninjau lokasi laboratorium gelap yang dibongkar tim gabungan Bareskrim Polri, BNN, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Dari hasil penindakan, petugas dilaporkan mengamankan sekitar satu ton sabu dalam bentuk cair berbahan methamphetamine. 

Temuan tersebut menjadi bagian dari pengungkapan kasus yang disebut sebagai salah satu operasi besar pemberantasan narkotika di Indonesia. 

Aparat masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan di balik laboratorium tersebut, termasuk peran para tersangka, jalur distribusi narkotika, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. 

Pengungkapan ini sekaligus menyoroti dugaan beroperasinya jaringan narkotika lintas negara di Aceh. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak dalam jaringan tersebut. (Joniful Bahri)

AMI Siapkan Aksi Besar di Ditjenpas Jatim, Desak Subechi Dipindahkan ke Nusakambangan

AMI Siapkan Aksi Besar di Ditjenpas Jatim, Desak Subechi Dipindahkan ke Nusakambangan

By Redaksi On Jumat, Oktober 23, 2026

Foto ilustrasi. 

SURABAYA, KabarViral79.Com - Aliansi Madura Indonesia (AMI) berencana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur (Jatim). 

AMI mendesak otoritas pemasyarakatan segera memindahkan Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi ke Nusakambangan. 

Tak berhenti di Jatim, AMI juga berencana mendatangi kementerian yang membawahi urusan pemasyarakatan untuk meminta pertanggungjawaban Ketut Akbar Herry Achjar terkait polemik penanganan Mas Bechi. 

Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut tanpa kejelasan. 

Menurutnya, otoritas pemasyarakatan harus memberikan penjelasan terbuka atas kebijakan yang menjadi sorotan publik. 

"AMI akan turun langsung ke Ditjenpas Jatim. Kami mendesak agar Mas Bechi segera dipindahkan ke Nusakambangan. Jangan sampai tuntutan ini hanya berhenti sebagai bahan pembicaraan tanpa ada kejelasan tindakan dari pihak yang berwenang," tegas Baihaki. 

Ia menegaskan, AMI juga akan membawa persoalan tersebut ke tingkat kementerian. Langkah itu ditempuh untuk meminta penjelasan mengenai tanggung jawab Ketut Akbar Herry Achjar dalam persoalan yang menjadi perhatian organisasi tersebut. 

"Kami tidak hanya akan menyampaikan tuntutan di Jatim. Kami juga berencana mendatangi kementerian untuk meminta pertanggungjawaban Ketut Akbar Herry Achjar. Kami ingin persoalan ini diperiksa secara objektif dan dijelaskan secara terbuka. Jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan kewenangan, kami meminta agar ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya. 

Baihaki menegaskan, AMI tidak ingin pengawasan terhadap kebijakan pemasyarakatan berhenti pada penjelasan sepihak. 

Menurutnya, pihak berwenang harus membuka ruang klarifikasi agar publik memperoleh informasi yang utuh mengenai persoalan tersebut. 

"Jangan abaikan tuntutan masyarakat. Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami meminta kementerian menjalankan fungsi pengawasan secara serius, termasuk mengevaluasi tanggung jawab pejabat terkait berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku," pungkasnya. 

AMI menyatakan akan menyampaikan tuntutannya melalui aksi demonstrasi dan agenda audiensi sesuai mekanisme yang berlaku. 

Organisasi tersebut juga mendesak otoritas pemasyarakatan memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan dan pertimbangan terkait penanganan Mas Bechi. (*/red)

Mantan Sopir di Bireuen Diduga Bobol Rekening Mantan Majikan, Kerugian Rp 585,2 Juta

Mantan Sopir di Bireuen Diduga Bobol Rekening Mantan Majikan, Kerugian Rp 585,2 Juta

By Redaksi On Jumat, Oktober 23, 2026

Ai bin AD (31), warga Desa Lhok Awe, Kota Juang, Bireuen, ditangkap Tim Opsnal Satreskrim Polres Bireuen terkait dugaan pencurian uang majikannya. 

BIREUEN, KabarViral79.Com — Seorang pria berinisial Ai bin AD (31), warga Desa Lhok Awe, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, ditangkap Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bireuen atas dugaan pencurian uang dari rekening mantan majikannya dengan total kerugian mencapai Rp 585,2 juta. 

Pria yang pernah bekerja sebagai sopir pribadi korban tersebut diamankan polisi di kediamannya di kawasan Desa Lhok Awe Teungoh, Selasa, 20 Oktober 2026, sekitar pukul 23.00 WIB. 

Kapolres Bireuen, AKBP Yulhendri melalui Kasat Reskrim AKP Dedy Miswar membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 21 Oktober 2026. 

Dedy menjelaskan, kasus ini terungkap setelah korban melaporkan berkurangnya saldo rekening Bank Aceh miliknya dalam jumlah besar. Berdasarkan penghitungan sementara pada 12 Oktober 2026, kerugian korban ditaksir mencapai Rp 585.200.000. 

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Satreskrim Polres Bireuen melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak yang diduga mengambil uang dari rekening korban tanpa izin. 

“Penyelidikan awal kami fokuskan kepada beberapa orang dekat yang dicurigai, termasuk mantan sopir pribadi korban,” ujar Dedy. 

Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan keterangan sejumlah saksi, polisi menduga penarikan uang tersebut telah berlangsung sejak Juli 2026, ketika Ai masih bekerja sebagai sopir pribadi korban. 

Menurut Dedy, terduga pelaku diduga mengetahui nomor PIN kartu ATM milik korban karena sebelumnya pernah diminta oleh korban untuk menarik uang menggunakan kartu tersebut. 

“Celah itu yang kemudian diduga dimanfaatkan pelaku,” jelasnya. 

Polisi menduga penarikan uang dilakukan secara bertahap dan berulang kali selama kurang lebih empat bulan. Akibatnya, total kerugian korban diperkirakan mencapai Rp 585,2 juta. 

Setelah mengumpulkan informasi mengenai keberadaan terduga pelaku, petugas kemudian mendatangi kediamannya dan mengamankan Ai tanpa perlawanan berarti. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. 

Saat ini, Ai telah dibawa ke Mapolres Bireuen untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

Penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk dugaan penarikan uang melalui kartu ATM tanpa izin yang menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. 

Polisi masih melakukan proses penyidikan untuk mengungkap secara lengkap peristiwa tersebut. (Joniful Bahri)

Perjudian Sabung Ayam dan Dadu di Klurak Candi Sidoarjo: Warga Menolak Keras, Desak Polda Jatim Tindak dengan Serius

Perjudian Sabung Ayam dan Dadu di Klurak Candi Sidoarjo: Warga Menolak Keras, Desak Polda Jatim Tindak dengan Serius

By Redaksi On Senin, Oktober 19, 2026

Diduga lokasi aktivitas sabung ayam dan perjudian dadu cap jikie di Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jatim. 

SIDOARJO, KabarViral79.Com — Aktivitas sabung ayam dan perjudian dadu cap jikie di Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), menjadi sorotan. 

Aktivitas yang diduga meresahkan masyarakat tersebut meminta perhatian serius Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Sidoarjo dan Polda Jatim, agar segera melakukan pengecekan dan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran. 

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, dugaan aktivitas perjudian 303 tersebut menjadi perhatian warga karena dikhawatirkan mengganggu ketenteraman lingkungan. 

Kabar di media sosial beredar pembongkaran dan dibakar lokasi  kalangan di Desa Klurak. Tindakan seperti itu apakah ada efek jera bagi penyelenggara kalangan judi 303. Setelah ditindak oleh pihak Polresta Sidoarjo bersama Polsek Candi tidak lama beberapa hari sudah kembali beraktivitas sediakala. 

Masyarakat Sidoarjo mendesak pihak Bupati Sidoarjo bersama jajaran Kepolisian Polresta maupun Polsek, Kodim dan Koramil untuk bisa bersinergi berantas para penyakit masyarakat. 

Masyarakat Minta Aparat Tidak Mengabaikan Aduan

Warga berharap aparat Kepolisian tidak menunggu persoalan berkembang lebih jauh sebelum melakukan pemeriksaan. 

Jika laporan tersebut benar, penanganan yang cepat, profesional, dan transparan diperlukan untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Candi. 

Polres Sidoarjo bersama Polsek setempat diharapkan segera memverifikasi lokasi, meminta keterangan saksi, serta menelusuri apakah benar terdapat aktivitas sabung ayam dan perjudian dadu sebagaimana yang dilaporkan. 

Apabila ditemukan bukti yang cukup, penindakan harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. 

Judi Berpotensi Berhadapan dengan Ketentuan Pidana

Terkait dugaan perjudian, aparat dapat menelaah ketentuan pidana perjudian dalam KUHP Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, termasuk Pasal 426 dan Pasal 427 sesuai unsur perbuatan yang ditemukan. 

Penerapan pasal harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian, bukan semata-mata dugaan. 

Sementara itu, apabila ditemukan dugaan tindak pidana terkait penyelenggaraan sabung ayam, aparat perlu menilai fakta dan unsur hukumnya secara cermat. 

Tidak setiap kegiatan yang melibatkan ayam otomatis memenuhi unsur tindak pidana; pembuktian harus dilakukan berdasarkan keadaan nyata di lapangan. 

Klarifikasi dan Penindakan Harus Terbuka

Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Sidoarjo mengenai kebenaran laporan tersebut maupun langkah penanganan yang telah dilakukan. 

Redaksi mendorong pihak Kepolisian memberikan klarifikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak berkembang menjadi spekulasi. 

Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan sesaat. Jika dugaan tersebut terbukti, tindakan harus dilakukan secara konsisten sesuai hukum. 

Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan tuduhan yang tidak berdasar terhadap pihak mana pun. 

Masyarakat berharap Desa Klurak tetap menjadi lingkungan yang aman dan kondusif. Karena itu, Polres Sidoarjo diminta menindaklanjuti informasi ini secara serius, objektif, dan profesional demi kepastian hukum serta ketenteraman warga. 

Catatan redaksi: Berita ini memuat dugaan yang masih memerlukan verifikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak kepolisian maupun pihak terkait lainnya. (*/red)

Dijanjikan Keuntungan 10 Persen, Korban Dugaan Penipuan Bisnis Arisan Online MS Blesse Bigget Rugi Rp 886 Juta

Dijanjikan Keuntungan 10 Persen, Korban Dugaan Penipuan Bisnis Arisan Online MS Blesse Bigget Rugi Rp 886 Juta

By Redaksi On Minggu, Oktober 18, 2026

Dugaan penipuan berkedok bisnis dana pinjaman yang dikaitkan dengan arisan online MS Blesse Bigget dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. 

SURABAYA, KabarViral79.Com – Dugaan penipuan berkedok bisnis dana pinjaman yang dikaitkan dengan arisan online MS Blesse Bigget dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. 

Seorang warga Surabaya bernama Iswatul Mufidah mengaku mengalami kerugian hingga Rp 886.635.000 setelah menyerahkan dana kepada seorang perempuan bernama Pratiwi Novia Wijayanti, warga Jl. Manukan Tengah No. III Blok 6 I/1 Kel. Manukan Tengah, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim). 

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/2090/X/2026/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 17 Oktober 2026. 

Iswatul melaporkan dugaan tindak pidana penipuan tersebut melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Surabaya pada Sabtu malam, 17 Oktober 2026. Dalam laporan itu, ia didampingi kuasa hukumnya, Dodik Firmansyah, SH, dan Sukardi, SH. 

Berawal dari Pertemuan di Pasar

Menurut keterangan kuasa hukum, perkenalan Iswatul dengan Pratiwi bermula pada 2025, ketika keduanya bertemu di sebuah pasar di Surabaya. Saat itu, Iswatul sedang berbelanja pakaian dan nasi jagung. 

Dalam pertemuan tersebut, Pratiwi disebut memperkenalkan bisnis arisan online MS Blesse Bigget serta menawarkan kerja sama dalam bisnis dana pinjaman bagi anggota arisan. 

Iswatul kemudian mendapat penjelasan bahwa modal yang disetorkan akan dikelola dalam bisnis pinjaman tersebut. Ia juga dijanjikan keuntungan sebesar 10 persen dari modal yang ditanamkan. 

Tertarik dengan tawaran itu, Iswatul kemudian menyalurkan sejumlah dana secara bertahap ke rekening BCA atas nama Pratiwi Novia Wijayanti. 

Transfer Dana Capai Rp 886 Juta

Berdasarkan keterangan dalam laporan yang disampaikan, transfer dana dilakukan mulai Juni 2026 dan berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. 

Total dana yang diserahkan Iswatul disebut mencapai Rp 886.635.000. Namun, menurut pihak korban melalui kuasa hukumnya, keuntungan yang dijanjikan tidak terealisasi. Dana pokok yang telah disetorkan juga disebut belum dikembalikan. 

Pihak korban menilai kondisi tersebut menimbulkan kerugian finansial yang besar. Kuasa hukum menyatakan bahwa kliennya telah berupaya meminta penyelesaian, termasuk melalui dua kali somasi yang dilayangkan oleh kantor hukum D’Firmansyah & Rekan. 

Namun, menurut kuasa hukum, upaya tersebut belum membuahkan pengembalian dana sebagaimana yang diharapkan. 

Kuasa Hukum Sebut Ada Dugaan Korban Lain

Kuasa hukum Iswatul, Dodik Firmansyah menyebut, pihaknya memperoleh informasi adanya orang lain yang diduga mengalami kerugian dalam bisnis serupa. Para pihak tersebut disebut berencana menempuh jalur hukum secara terpisah. 

Berdasarkan perkiraan awal dari pihak kuasa hukum, total kerugian yang dialami sejumlah orang diduga mencapai miliaran rupiah, dengan nilai kerugian masing-masing mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. 

Meski demikian, jumlah korban dan total kerugian keseluruhan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang. 

Dodik mengatakan, kliennya berharap laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai perkembangan penanganan laporan dari pihak kepolisian maupun tanggapan dari Pratiwi Novia Wijayanti terkait dugaan tersebut. (*/red)