-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Ormas Kepemudaan: Kapolda Sulses Irjen Andi Rian Sosok yang Mampu Menerima Berbagai Kalangan, Berintegritas, Profesional, serta Memiliki Prestasi

By On Senin, September 16, 2024


JAKARTA, KabarViral79.Com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (LIPPI) menilai, Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi merupakan sosok yang terbuka terhadap semua kalangan dan cepat respon jika mendapatkan informasi keluhan di tengah masyarakat.

“Kami juga melihat, Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi sangat dekat dengan teman-teman jurnalis. Teringat saat Irjen Andi Rian pertama kali bertugas sebagai Kapolda Sulsel, beliau langsung berkunjung dan bersilaturahmi dengan sejumlah media di Kota Makassar, bahkan di daerah-daerah Kabupaten,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LIPPI), Dedi Siregar melalui keteranganya yang diterima media ini, Senin, 16 September 2024.

Hal tersebut menunjukan, lanjut Dedi Siregar, bahwa Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi sangat membuka ruang kepada semua kalangan dalam berdialog dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Sulsel.

“Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan DPP LIPPI menilai sangat keliru dan tidak tepat jika ada yang menyebutkan Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi bertentangan dengan oknum jurnalis. Itu hoax dan tendensius. Justru kami lihat, Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi sangat dekat dengan semua kalangan dan terus berkomirmen menjaga Kemerdekaan Pers dan melindungi kerja-kerja jurnalis,” pungkas Dedi Siregar.

“Kami sangat menyayangkan pihak-pihak yang meminta Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi diperiksa, bahkan diminta mundur. Itu alasan yang tidak mendasar dan narasi terkesan dipaksakan. Kami menduga itu adalah bagian dari cara mengganggu kinerja Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi yang saat ini terus berupaya memberantas kejahatan hukum yang ada di wilayah Sulses,” tutupnya. (*/red)

Peringati Maulid Nabi Muhammad, Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Tebar Kebaikan

By On Senin, September 16, 2024

Presiden Jokowi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Jokowi mengajak masyarakat agar menjadikan Nabi Muhammad sebagai inspirasi dalam menebar kebaikan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam unggahan gambar di Instagram pribadinya, Senin, 16 September 2024.

Dalam gambar itu tertulis 'Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW'.

“Di hari Maulid Nabi Muhammad SAW, mari jadikan kehidupan Rasulullah sebagai inspirasi untuk menebar kebaikan dan kedamaian bagi sesama,” ujar Jokowi dalam unggahannya.

Jokowi mendoakan agar seluruh umat diberi kekuatan. Dia juga mengatakan akhlak mulia Nabi Muhammad perlu dicontoh.

“Semoga kita terus diberi kekuatan untuk meneladani akhlak mulia beliau,” katanya.

https://www.instagram.com/p/C_9gcZ0S0s-/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6e2391aa-0f21-4255-8aa9-6aca1bace04b


(*/red)

Polisi Ungkap Penyebab Macet Horor 14 Jam di Jalur Puncak

By On Senin, September 16, 2024


BOGOR, KabarViral79.Com – Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), mengalami kemacetan parah sejak kemarin siang. Polisi menyebut salah satu penyebab kemacetan tersebut akibat peningkatan volume kendaraan.

“(Penyebab macet) jumlah motor yang meningkat. Ada lonjakan jumlah motor, orang pada berwisata ke Puncak,” kata Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Senin, 16 September 2024.

Menurut Rio, volume kendaraan yang memasuki Puncak pada saat long weekend mencapai 150 ribu kendaraan, sehingga melebihi kapasitas ruas jalan yang seharusnya 70 ribu kendaraan.

“(Jumlah kendaraan ke Puncak) ada 150 ribu, seharusnya 70 ribu maksimal,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, perilaku pengendara yang tidak sabar menjadi penyebab lain kemacetan di Puncak. Banyaknya pengendara motor yang melambung dan melawan arah menyebabkan lalu lintas di kawasan Puncak terkunci.

“Iya, motor pada melambung melawan arah sehingga lalu lintas terkunci,” katanya.

Lalu lintas terkunci di Gunung Mas mengakibatkan kemacetan mengekor panjang sampai ke Gadog.

Untuk mengurai kemacetan tersebut, Polisi menutup lalu lintas ke Puncak pagi ini. Polisi saat ini memberlakukan one way ke arah Jakarta.

“Jadi untuk yang ke Puncak hari ini kita tutup. Jadi kami sarankan untuk tidak ke Puncak. Silakan cari tempat wisata alternatif lain,” imbuhnya.

Lalu lintas dari arah Jakarta yang ke Puncak ditutup sejak pukul 06.00 WIB pagi tadi. Polisi saat ini memberlakukan satu arah (one way) ke bawah untuk mengurai kepadatan.

“Pagi ini kita one way ke bawah untuk menguras lalin yang ke bawah,” katanya. (*/red)

AMPPI: Ferry Makan Gaji Buta dan Sakit Hati Karena Minta Proyek di Pertanian Ditolak

By On Sabtu, September 14, 2024

 


JAKARTA, KabarViral79.Com – Koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI), Deby Saputra mencurigai Masagus Ferry Arifin selaku mantan tenaga ahli di Kementerian Pertanian adalah bagian dari kelompok calo yang ingin mendapat proyek tertentu di kementan.

Sebab, menurut Deby, Ferry terus berbicara negatif dan bahkan cendrung kasar dengan membuat narasi kosong seolah ketegasan Mentan Amran merupakan manuver politik.

“Saya curiga saudara Ferry ini diduga merupakan antek-antek kelompok calo atau koruptor yang selama ini selalu berkeliaran di kementan. Kalau itu yang terjadi, maka ini harus ditelusuri dan dilaporkan,” ujar Deby, Sabtu, 14 September 2024.

Sejauh ini, Deby mengaku heran karena Ferry masih berkeliaran bebas menghirup udara segar di Indonesia. Padahal, kata dia, pengangkatan Ferry sebagai tenaga ahli dilakukan oleh orang yang saat ini masuk penjara.

“Yang pertama saya sangat ironis karena yang menandatangani SK nya menjadi tenaga ahli di pertanian masuk penjara tapi dia dengan santainya dan tanpa rasa malu datang lagi minta proyek. Kedua, disaat bencana korupsi di Kementan terjadi dia diduga menjadi bagian dari kondisi tersebut karena selama itu dia diam, berarti dia melakukan pembiaran atau memang kemungkinan dia pelaku yang turut menikmati,” bebernya.

Selain itu, Deby juga mendapat informasi bahwa selama menjadi tenaga ahli di kementan, Ferry mendapat gaji tapi dia jarang masuk kantor. “Itukan bagian dari korupsi karena menikmati uang haram,” katanya. Diketahui SK penunjukan Ferry sebagai tenaga ahli di Kementan adalah Nomor 1945.

Deby mengatakan, biasanya, orang yang berteriak mengumbar narasi negatif tanpa sebab adalah orang yang tidak diberi kesempatan untuk korupsi lagi. Karena itu, dugaan Ferry terlibat dalam kasus korupsi sangatlah besar. Apalagi, menurut informasi yang diterima Ferry tercatat 3 kali meminta proyek irigasi dan 2 kali meminta jatah pompa agar diloloskan. Namun permintaan Ferry selalu ditolak.

“Dugaan kami selama ini dia memang calo sejak dulu, namun saat ini tidak bisa berkutik lagi karena Andi Amran Sulaiman tidak ada kompromi bagi koruptor termasuk para pencari proyek,” katanya.

Mengenai hal ini, Deby menyarankan agar Ferry segera diproses hukum sehingga dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Sebaiknya penegak hukum bergerak cepat agar Ferry tidak menimbulkan fitnah-fitnah lainnya lagi,” jelasnya.

Sebelumnya Mantan Tenaga Ahli (TA) Wakil Menteri Pertanian, Masagus Ferry Arifin, menilai Menteri Amran Sulaiman melakukan langkah konyol dan kontra-produktif dengan upaya pemerintah meningkatkan kinerja sektor Pertanian. Ferry mengatakan, Amran patut dicurigai memiliki motif tertentu di balik pernyataannya yang meminta jajaran Itjen Kementan memeriksa permintaan fee 20 persen dari para calo proyek.

Pada pemberitaan di salah satu media disebutkan bahwa seorang staf eksternal yang enggan disebutkan namanya mengaku mengetahui adanya pertemuan antara salah satu direktur di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan berinisial IM dengan calo atau broker terkait proyek lahan rawa. Kabarnya, IM mengundang langsung sang calo proyek untuk bertemu di kawasan Jakarta Timur.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot seorang direktur berinisial IM yang diduga menjadi calo dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertanian (Kementan). Pegawai Kementan tersebut diduga meminta bayaran atau fee hingga 20 persen dari nilai kontrak kepada pengusaha agar mendapatkan kontrak pengadaan barang dan jasa. Pencopotan dilakukan Amran secara cepat yakni pada pagi hari setelah ia mendapatkan laporan dugaan calo pengadaan itu pada waktu subuh, Selasa, 10 September 2024.

Demikian juga pada Kamis, 29 Agustus 2024 kemarin, atas perintah Mentan Amran, Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Fausiah T Landja melaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Menurut keterangan Fausiah sebagai korban, dirinya mendapat informasi ada pihak yang mencatut namanya dan meminta para pengusaha untuk ikut dalam proyek dan diminta menyetor dana awal 15-20 persen kepada pihak broker. Setelah dilaporkan pekan lalu, hari ini pihak kepolisian secara cepat telah melakukan pemanggilan.

(Wel)

Kesimpulkan Sementara DPR, Pilkada Ulang Digelar 2025 Jika Kotak Kosong Menang

By On Rabu, September 11, 2024

Gedung DPR RI. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi II DPR RI menyimpulkan sementara, Pilkada ulang akan dilaksanakan pada 2025, jika Paslon tunggal kalah oleh kotak kosong.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), DPR RI, serta perwakilan pemerintah.

“Daerah yang pelaksanaan Pilkadanya hanya terdiri dari satu pasang calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya, yakni tahun 2025,” kata Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia di ruang sidang, Selasa, 10 September 2024.

Ia menjelaskan, pengesahan melalui RDP itu dijadwalkan ulang akan berlangsung pada 27 September 2024. Belum disahkannya aturan tersebut karena DPR menilai adanya permasalahan di KPU yang belum diselesaikan soal pencalonan kepala daerah.

“Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang sebagaimana telah diubah dalam ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,” ucapnya. 

“Nanti kita akan bicara tentang kesimpulan pada saat apakah ini perlu dimasukkan dalam kesimpulan pada saat tanggal 27 di RDP atau tidak,” imbuhnya. (*/red)

Pilkada Serentak, 41 Paslon Tunggal Bakal Melawan Kotak Kosong

By On Jumat, September 06, 2024

Ilustrasi Kotak Kosong. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memperpanjang masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah sejak 2-4 September 2024. Usai masa perpanjangan berakhir, kini di 41 wilayah Pasangan Calon (Paslon) tunggal akan melawan kotak kosong di Pilkada 2024.

Sebelumnya, KPU mencatat ada 43 wilayah sebelum adanya masa pendaftaran. Artinya usai masa perpanjangan pendaftaran ini, ada dua wilayah tak jadi adanya kotak kosong.

“Kini Kabupaten Puhowato, Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, yang awalnya di 27-29 Agustus 2024 hanya ada satu pasangan calon, kini sudah dua pasangan calon,” kata Anggota KPU RI, Idham Holik, Kamis, 05 September 2024.

Berikut 41 wilayah yang terdapat Paslon tunggal:

Pilkada tingkat Provinsi:

Papua Barat satu Paslon (Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

Pilkada Kabupaten / Kota (Lima Pilwalkot dan 35 Pilbup):

Aceh dua Kabupaten (Aceh Utara dan Aceh Tamingan)

Sumatera Utara enam Kabupaten (Tapanuli Tengah, Asahan, Pakpak Bharat, Serdang Berdagai, Labuhanbatu Utara, dan Nias Utara)

Sumatera Barat satu Kabupaten (Dharmasraya)

Jambi satu Kabupaten (Batanghari)

Sumatera Selatan dua Kabupaten (Ogan Ilir dan Empat Lawang)

Bengkulu satu Kabupaten (Bengkulu Utara)

Lampung tiga Kabupaten (Lampung Barat, Lampung Timur, dan Tulang Bawang Barat)

Kepulauan Bangka Belitung dua kabupaten dan satu kota (Bangka, Bangka Selatan, dan Kota Pangkal Pinang)

Kepulauan Riau satu Kabupaten (Bintan)

Jawa Barat satu Kabupaten (Ciamis)

Jawa Tengah tiga Kabupaten (Banyumas, Sukoharjo, dan Brebes)

Jawa Timur tiga Kabupaten dan dua Kota (Trenggalek, Ngawi, Gresik, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya)

Kalimantan Barat satu Kabupaten (Bengkayang)

Kalimantan Selatan dua Kabupaten (Tanah Bumbu dan Balangan)

Kalimantan Timur satu Kota (Kota Samarinda)

Kalimantan Utara satu Kabupaten dan satu kota (Malinau dan Kota Tarakan)

Sulawesi Selatan satu Kabupaten (Maros)

Sulawesi Tenggara satu Kabupaten (Muna Barat)

Sulawesi Barat satu Kabupaten (Pasangkayu)

Papua Barat dua Kabupaten (Manokwari dan Kaimana)


(*/red)

Soal Permukiman Kumuh di Jakarta, Ridwan Kamil Sebut Pentingnya Membangun Tanpa Menggusur

By On Jumat, September 06, 2024

Cagub DKI Jakarta, Ridwan Kamil. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) mengatakan, mengatasi permukiman kumuh merupakan inovasi dari seorang arsitek. Ia pun menyampaikan soal program membangun tanpa menggusur.

“Mengatasi kekumuhan, memang mayoritas adalah inovasi-inovasi arsitektural. Bagaimana membangun tanpa menggusur memindahkan kan,” kata RK usai bertemu Jusuf Kalla di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 05 September 2024.

RK pun mendapatkan wejangan atau pesan khusus saat sowan ke kediaman Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis sore, 05 Septmber 2024.

Diketahui, RK bertemu JK kurang lebih satu jam di kediamannya secara tertutup dari awak media.

“Terkait Jakarta, pesan beliau, satu, kunci membereskan Jakarta adalah mengatasi kekumuhan. Jadi itu yang akan menjadi prioritas saya juga. Memang observasinya mengatakan salah satu ciri keberhasilan di Jakarta selain mengatasi kemacetan atau banjir adalah mengatasi kekumuhan,” ucapnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu akan merenungi wejangan JK yang nantinya akan menjadi program bersama Calon Wakil Gubernur (Cawagub), Suswono.

“Itu yang nanti jadi renungan saya untuk menjadi program-program lah. Beliau juga sepakat, solusi dari Jakarta, obatnya itu adalah perumahan. Kalau perumahan bisa vertikal seperti di Singapura, di Hongkong, di mana-mana itu kan menyelesaikan banyak sekali permasalahan bangkitan dari ketidakhadiran kan,” ungkapnya. (*/red)

Pilkada Jakarta, Cak Lontong Jadi Ketua Tim Pemenangan Pramono – Rano Karno

By On Jumat, September 06, 2024

Cak Lontong (Lies Hartono). 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta, Pramono Anung menyebut Ketua Tim Pemenangan atau timsesnya adalah sosok komedian, yakni Cak Lontong atau Lies Hartono.

“Ketua Tim Pemenangannya, yaitu Cak Lontong,” kata Pramono saat berkunjung ke Museum Bang Yos, milik eks Gubernur Jakarta Sutiyoso di kawasan Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis, 05 September 2024.

Pramono pun mengaku alasanya memilih Cak Lontong sebagai Ketua Tim Kampayenya ingin menghadirkan kontestasi politik yang gembira ria.

“Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lies Hartono,” ujarnya.

Pramono menilai, Cak Lontong juga telah terlibat dalam dunia politik sejak 2014. Saat itu, kata dia, Cak Lontong turut berpartisipasi dalam kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla.

“Cak Lontong sudah terlibat secara langsung dan di sanalah kami berinteraksi dengan Cak Lontong, sehingga dengan Cak Lontong ini sudah perkenalan lama,” jelasnya.

“Kami meyakini karena tekad kami berdua adalah politik yang membawa kegembiraan tapi bekerja keras, Cak Lontong representasi dari itu,” sambungnya.

Pramono juga mengatakan, politikus PDI-P, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga akan membantu dalam Tim Pemenangan. Nantinya, kata dia, Ahok akan bertanggung jawab secara nasional untuk Pilkada.

“Pak Ahok sudah berkali-kali berkomunikasi dengan saya, akan membantu all out untuk itu. Termasuk sekarang kan Ahoker juga secara terbuka sudah mendeklarasikan akan memberikan dukungan kepada saya dan Bang Doel,” ujarnya.

Selain Cak Lontong dan Ahok, pemeran serial televisi Si Doel, Cornelia Agatha dan Maudy Koesnaedy, juga dikabarkan tergabung dalam Tim Pemenangan Pramono – Rano.

Cornelia Agatha, Maudy Koesnaedy dan Rano Karno pernah bermain dalam sinetron 'Si Doel Anak Sekolahan'. Dalam sinetron itu, Cornelia Agatha berperan sebagai Sarah, Maudy Koesnaedy sebagai Zaenab, dan Rano Karno sebagai Doel.

Di sinetron itu, Doel, Sarah dan Zaenab terlibat cinta segitiga. Doel mengalami dilema memilih antara Sarah dan Zaenab.

Namun, kini Doel tidak akan lagi kesulitan memilih antara Sarah dan Zaenab. Hal itu, lantaran Sarah dan Zaenab telah sepakat bergabung dalam tim pemenangan si Doel untuk Pilgub Jakarta.

Berikut susunan lengkap tim pemenangan Pramono – Rano Karno:

Ketua Dewan Pengarah: Todung Mulya Lubis

Ketua Harian: Prasetyo Edi Marsudi

Wakil Ketua: Once Mekel, Putra Nababan, Darmadi Durianto, Cornelia Agatha, Maudy Koesnaedi

Sekretaris: Ario Bimo

Tim Kesekretariatan: Ima Mahdiah, Ilham Wiratmaja, Ichsan Sofyan, Mangatta Toding Allo, Beno Muhamad Ibnu

Bendahara: Charles Honoris

Wakil Bendahara: Hardiyanto Kenneth, Haikal Fachry, Toto Sugito

Jubir: Chico Hakim, Aldy Perdana Putra, Aris Setiawan Jodi

Bidang Sumber Daya Kreatif: Cica Koeswoyo, Andre Ronald Benito Hehanusa, Ronny Sianturi

Bidang Khusus Pemuda: Tinatoon, Kevin Widaya

Bidang Media: Pangeran Siahaan

Bidang Data: Bonnie Triyana, Ahmad Zaky Badrudin, Ahmad Shihab

Bidang Program: Hendra Gunawan (koordinator), Mandira Bienna Elmir, Aprilia Putriningrum

Bidang Kampanye dan Sosialisasi: Ida Mahmudah, Yuka Yurike, Jhonny Simanjuntak

Bidang Penggalangan Massa: Erwin Usman, Suheryatno

Bidang Hukum Advokasi: Profesor Nindyo Pramono

Bidang Koordinator Relawan: Amarsyah


(*/red)

Ketua Umum Nasional Presidium Peduli Bangsa; PBSR Perlu Upaya Hukum Ketingkat Tertinggi

By On Kamis, September 05, 2024

 


Jakarta, KabarViral79.Com - Adanya Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara Melalui DAK Non Fisik berupa (BOSP) Kesetaraan yang bersumber dari Dana APBN Pusat Tahun Anggaran 2019 sampai tahun 2023. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (PKBM) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang ada di Kabupaten Lampung Utara dilaporkan pihak LSM PBSR di Kejaksaan Negeri Lampung Utara belum ada Titik Terang. Kamis (5/9/2024).

PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan Non Formal. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional. Sebagai salah satu satuan pendidikan non formal, PKBM diharapkan dapat menjadi wadah bagi kegiatan masyarakat untuk lebih meningkatkan potensi diri dan keterampilan.

Melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat, PKBM dibentuk dengan tujuan membuka kesempatan seluas – luasnya bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, mental dan keterampilan. Ketiga unsur ini akan membentuk masyarakat yang mampu bersaing dan mencari nafkah secara mandiri.

Pada tahun 2019, besaran alokasi (costing) DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan adalah (a) Program Paket A adalah jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A sebesar Rp1.300.000,00 per peserta didik pertahun; (b) Program Paket B adalah jumlah peserta didik dikalikan Satuan biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B sebesar Rp1.500.000,00 perpeserta didik pertahun; dan (c) Program Paket C adalah jumlah peserta didik dikalikan Satuan biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C sebesar Rp1.800.000,00 perpeserta didik pertahun.

Bila melihat besaran alokasinya diungkapkan Iwan Setiawan Ketua Umum Nasional Presidium Peduli Bangsa, lemahnya pengawasan terkait Penggunaan BOP karena Sistem Online Dapodik yang diterima Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, tanpa melalui Verifikasi secara Fisik keleluasaan secara Teknis yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten mempunyai Kewenangan dalam melakukan, Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi terkait kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan PKBM.

“Dengan langkah yang dilakukan Oleh Rekan Media dan LSM PBSR melakukan Laporan Secara Resmi ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara terkait adanya dugaan Penyalahgunaan BOP yang terindikasi adanya Sarat KKN, menurut saya sudah Benar dan Profesional, setelah melayangkan Surat Permohonan klarifikasi dan data kepada Pihak penyelenggara Pendidikan Kesetaraan atau PKBM yang ada di Lampung Utara dengan tidak adanya respons atau Jawaban, maka Tugas dan Fungsi Aparat Penegak Hukumlah yang harus menindak lanjuti, LSM PBSR hanya mengedepankan Azas Praduga tak bersalah, dan apa bila dalam laporan tersebut pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara tidak dapat memberikan informasi, tidak menanggapi dalam laporan tersebut, atau keterangan tindak lanjut dalam perkara yang dilaporkan. Maka seharusnya PBSR melayangkan surat permohonan pengawasan kepada Aswas, Kejaksaan Tinggi Lampung di tembuskan ke Jamwas Kejaksaan Agung Republik Indonesia, agar menjadi atensi dan perlu adanya langkah – langkah hukum yang dilakukan PBSR ke tingkat yang tertinggi,” Ungkapnya.

Di tempat lain, Zaenudin mengungkapkan bahwa kami sudah melakukan upaya komunikasi untuk mendapatkan informasi secara langsung via Whatsapp dengan pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara namun tidak di respons tindak lanjut atas laporan.

Bahas Potensi Kotak Kosong Menang Pilkada, KPU Akan Konsultasi ke DPR

By On Kamis, September 05, 2024

Ilustrasi Kotak Kosong. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Soal kemungkinan terjadinya kemenangan kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan dijadwalkan berlangsung pada awal pekan depan.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin mengatakan, konsultasi tersebut bertujuan untuk membahas dan menyelesaikan situasi jika di suatu daerah hanya terdapat calon tunggal yang berpotensi kalah melawan kotak kosong.

“Maksudnya yang menang kotak kosong? Kami akan melakukan konsultasi ke pembuat Undang-Undang, ke DPR. Insya Allah awal minggu depan akan terjadwal,” kata Ketua Mochammad Afifuddin kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu, 04 September 2024.

Menurut Afifuddin, surat permohonan konsultasi telah dikirimkan pada hari ini untuk menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil jika kotak kosong menjadi pemenang di daerah-daerah dengan calon tunggal.

“Surat permohonan konsultasi sudah kami kirimkan hari ini. Itu untuk menjawab situasi jika di daerah yang ada calon tunggal yang menang kota kosong,” ujarnya.

Untuk mengurangi potensi kotak kosong, KPU telah memperpanjang periode pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah di 43 wilayah hingga 4 September. Hal ini dilakukan karena hingga batas waktu pendaftaran pada 29 Agustus 2024, hanya terdapat satu bakal pasangan calon di beberapa wilayah.

Sejauh ini, menurut informasi yang dihimpun KPU, sudah ada beberapa calon kepala daerah dari sejumlah wilayah tersebut yang mendaftar saat KPU memberikan perpanjangan waktu.

“Ada beberapa daerah yang memang berpotensi atau sudah ada yang mendaftar, yaitu di Kabupaten Bowalemo, Provinsi Gorontalo, dan juga di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara,” kata Afif.

Akan tetapi, ada pula pendaftar di beberapa tempat yang belum bisa diterima karena ada persyaratan yang belum terpenuhi, yaitu persetujuan tertulis dari Koalisi Pendaftar. 

Afifuddin mengatakan, KPU akan memberikan pembaruan informasi lebih lanjut setelah penutupan pendaftaran malam ini.

“Tentu kami butuh update lebih lengkap pada saatnya nanti setelah penutupan, dan kami akan melakukan update secara keseluruhan besok harinya,” ujarnya. (*/red)

Sengketa Pilkada 2024, MK Prediksi 324 Perkara Diregistrasi

By On Kamis, September 05, 2024

Ilustrasi Sengketa Pilkada. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mencapai 324 perkara. Hal ini disebut berpatokan pada pelaksanaan Pilkada 2017.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK), Heru Setiawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Sekjen Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 04 September 2024.

Menurutnya, perkara yang diregistrasi diprediksi mencapai 59,45 persen dari 545 daerah penyelenggara Pilkada.

“MK memprediksi perkara pemilihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diregistrasi adalah sebanyak 324 perkara dari 545 daerah atau 59,45 persen. Asumsi tersebut berdasarkan presentasi penanganan perkara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tertinggi pada tahun 2017, yaitu 59,41 persen,” ujar Heru.

Saat ini, kata Heru, KPU sudah menetapkan 545 daerah pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun rinciannya terdiri dari 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 39 Kota.

“Saat ini, KPU telah menerima sebanyak 1.518 Paslon Kepala Daerah dengan rincian 51 Paslon perseorangan, dan 1.467 Paslon diusung Parpol,” pungkasnya.

Heru juga menyebut, MK telah menyiapkan tindak lanjut atas perkara yang masuk.

Menurutnya, hal ini tertuang dalam Peraturan MK No 4 Tahun 2024 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Berkenaan dengan potensi masuknya perkara, MK telah menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” jelasnya. (*/red)

Puji Bhinneka Tunggal Ika, Paus Fransiskus: Cerminan Keberagaman di Indonesia

By On Kamis, September 05, 2024

Paus Fransiskus. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Semboyan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika dinilai sebagai cerminan realitas keberagaman yang ada di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Sedunia, Paus Fransiskus dalam kunjungan apostoliknya, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 04 September 2024.

“Semboyan negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman secara harafiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, berarti mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa,” kata Paus Fransiskus.

Paus Fransiskus juga menyampaikan soal kerukunan, keberagaman hingga perdamaian antar umat, antar bangsa saat lawatannya ke Indonesia.

Ia bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta didampingi sejumlah Menteri Kabinet, di antaranya Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto; Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi; Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Menko PMK, Muhadjir Effendy; dan lainnya.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang ada dalam lambang negara Garuda Pancasila, kata Paus, mencerminkan keanekaragaman kekayaan alam di Indonesia. Bahkan, kebudayaan masyarakat Indonesia mencerminkan kondisi alamiah mengenai keragaman yang ada.

“Perbedaan-perbedaan Anda secara khusus berkontribusi bagi pembentukan mozaik yang sangat besar, di mana masing-masing keramiknya adalah unsur yang tidak tergantikan dalam menciptakan karya besar yang autentik dan berharga,” ujar Paus.

Paus mengatakan, setiap kelompok agama beriktikad baik dan melayani kebaikan bersama. Namun, tercipta setelah semua kebutuhan tiap-tiap unsur dipertimbangkan.

Unsur alami, menurut Paus yang menyatukan seluruh kepulauan di Tanah Air Indonesia. Ia pun menyoroti sikap saling menghargai atau toleransi di Indonesia sebagai kerangka yang tidak tergantikan justru makin menyatukan sebagai sebuah bangsa.

“Solidaritas adalah unsur hakiki dan semua orang memberikan sumbangsihnya, membantu mengidentifikasi solusi-solusi yang tepat untuk menghindari kejengkelan yang muncul dari perbedaan, dan mengubah perlawanan kepada kerja sama yang efektif,” ujar Paus.

Paus juga mengatakan, cita-cita yang mempererat persatuan harus terus dibela, sebab solidaritas dalam dalam keberagaman menciptakan harmoni yang seimbang rawan pecah dengan banyaknya unsur di dalamnya.

“Ini adalah karya keterampilan yang dipercayakan kepada semua orang, tetapi secara khusus kepada mereka yang terlibat dalam kehidupan politik yang harus memperjuangkan kerukunan, persamaan, rasa hormat atas hak-hak dasar manusia,” pungkasnya. (*/red)

Sempat Pimpin Rapat soal Pilkada, PSI Sebut Kaesang di Jakarta Sejak 28 Agustus

By On Rabu, September 04, 2024

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Kaesang Pangarep dikabarkan sudah berada di Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2024, dan sempat memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan Pilkada 2024.

“Mas Kaesang Pangarep sudah berada di Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2024, pagi hari,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni kepada wartawan, Selasa, 03 September 2024.

Menurutnya, pada siang hari yang sama, Kaesang juga hadir di DPP PSI di Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Mas Kaesang memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada dan menandatangani berkas-berkas rekomendasi,” kata Raja Juli.

Raja juga mengatakan, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini juga sudah rutin berkantor di DPP PSI. Bahkan, kata dia, hampir setiap hari setelah tanggal 28 Agustus 2024, Kaesang selalu berkantor di DPP PSI.

“Bila tidak keluar kota, sore atau malam setelah jam kantor, saya secara pribadi selalu bertemu dengan Mas Kaesang, berdiskusi tentang persiapan Pilkada 2024,” kata Raja Juli.

Keberadaan Kaesang sempat menjadi sorotan karena tidak diketahui usai dirinya dibidik KPK terkait dugaan gratifikasi.

Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus Staf Khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie mengaku tak tahu keberadaan Kaesang ketika ditanya wartawan pada Senin, 2 September 2024.

“Enggak tahu,” ujar Grace.

Nama Kaesang jadi sorotan karena istrinya, Erina Gudono, mengunggah foto jendela sebuah pesawat ketika mereka sedang dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Dari peristiwa itu, akhirnya beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.

Belakangan diketahui bahwa pesawat tersebut adalah jet pribadi, sehingga memunculkan dugaan bahwa jet pribadi itu adalah gratifikasi. Tarif penggunaan pesawat tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Selain itu, Kaesang juga disorot atas dugaan pembelian sejumlah tas mewah, seperti Dior, Louis Vuitton, dan Hermes, yang dibawa dari luar negeri tanpa melalui pemeriksaan Bea dan Cukai.

Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, pihaknya segera menjadwalkan panggilan klarifikasi terhadap Kaesang Pangarep, atas dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi.

“(Klarifikasi Kaesang) Lagi dijadwalkan oleh Direktorat LHKPN,” kata Nawawi kepada wartawan, Selasa, 03 September 2024.

Nawawi juga mengatakan, KPK dapat mengusut dugaan gratifikasi kepada Kaesang meski Kaesang bukanlah penyelenggara negara. Sebab, Kaesang merupakan sanak saudara dari para penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, serta adik ipar Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Nawawi menjelaskan, pemberian gratifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh.

“Kita mengenal ada instrumen-instrumen hukum seperti trading influence, perdagangan pengaruh, apakah memang kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh yang bersangkutan itu tidak terkait jabatan yang barangkali oleh sanak kerabatnya,” ujarnya.

Nawawi juga memastikan, tidak akan ada perlakuan khusus yang diberikan KPK terhadap Kaesang.

“Tidak ada, semua orang di hadapan KPK sama,” pungkasnya. (*/red)

Ini Alasan di Balik Pindahan ASN ke IKN Tertangguhkan

By On Rabu, September 04, 2024

MenPAN-RB, Azwar Anas. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Rencana Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dikabarkan kembali tertangguhkan. Ada beberapa alasan batalnya ASN pindah ke IKN pada September 2024 ini.

Kabar batalnya ASN pindah ke IKN ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Azwar Anas. Ia awalnya menjelaskan, sebetulnya dari segi hunian, sudah ada beberapa yang siap menampung para ASN.

“Terkait perpindahan ASN ke IKN, sebenarnya di September ini telah siap beberapa hunian, yang ini siap untuk ASN pindah bertahap,” kata Azwar Anas kepada wartawan, Selasa, 03 September 2024.

Namun, kata Azwar, ada arahan terbaru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut, Jokowi meminta agar pemindahan ASN dilakukan setelah perkantoran hingga sistem digital disempurnakan.

“Namun arahan Pak Presiden ini perlu disempurnakan, perkantoran dan sistem digitalnya. Beliau ada arahan terbaru, tak mau terburu-buru, menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi berubah budaya digital. Jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain,” ucapnya.

Azwar Anas pun mengaku tak tahu kapan kepastian ASN pindah ke IKN. Ia menekankan untuk lebih dulu menunggu proses penyelesaian hunian hingga tuntas.

“Kita tunggu skemanya sambil menunggu penyelesaian secara tuntas hunian dan perkantoran. Kemarin Menteri PU dan Otorita menyampaikan ada keterlambatan karena cuaca sehingga bandara belum bisa dituntaskan,” ucapnya.

Azwar mengatakan, pihaknya juga menunggu arahan lebih lanjut dari Jokowi soal perpindahan ASN. Meski begitu, ia sudah menyiapkan skema perpindahan tersebut.

“Sekali lagi, September-Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah, tapi arahan Presiden, ini disempurnakan dulu sehingga nanti akan ada arahan dari perpindahan. Tapi KemenPAN sudah siapkan skema-skema perpindahan, termasuk jabatan yang akan pindah,” ucapnya.

“Kita lihat bisa saja Oktober atau September, masih nunggu Otorita IKN terkait persiapannya,” lanjutnya.

Azwar mengatakan, pihaknya juga menunggu arahan lebih lanjut dari Jokowi soal perpindahan ASN. Meski begitu, ia sudah menyiapkan skema perpindahan tersebut.

“Sekali lagi, September-Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah, tapi arahan Presiden, ini disempurnakan dulu sehingga nanti akan ada arahan dari perpindahan. Tapi KemenPAN sudah siapkan skema skema perpindahan, termasuk jabatan yang akan pindah,” ucapnya.

“Kita lihat bisa saja Oktober atau September masih nunggu Otorita IKN terkait persiapannya,” tutupnya. (*/red)

DPR Sebut Pembagian Kuota Haji Tambahan 20 Ribu Murni Kebijakan Kemenag

By On Rabu, September 04, 2024

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, semula Indonesia hanya mendapatkan 221 ribu kuota haji.

Namun, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke pemerintah Arab Saudi, maka selanjutnya Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20 ribu jemaah untuk tahun 2024.

Setelah mendapatkan kuota tambahan itu, legislator dari Fraksi Golkar ini mengatakan, DPR bersama Kementerian Agama melakukan rapat untuk menyepakati tambahan kuota 20 ribu itu dari pemerintah Arab Saudi.

“Di dalam rapat tersebut disepakati bahwa kuota kita adalah 221 ribu plus tambahan 20 ribu jadi 241 ribu, yang penggunaannya sesuai dengan UU yaitu 92 persen untuk haji reguler dan delapan persen untuk haji khusus,” kata Ace Hasan kepada wartawan, Senin, 02 September 2024.

Kemudian, lanjut Ace, Kementerian Agama membuat kebijakan baru bahwa kuota tambahan itu hanya 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus tanpa sepengetahuan DPR.

“Kami nilai bahwa Kementerian Agama telah menyalahi kesepakatan,” ucapnya.

Disinggung mengenai kuota 10 ribu haji yang diberikan kepada haji khusus itu untuk menghindari kepadatan di tenda-tenda Mina, Ace Hasan mengaku tidak mengetahui secara rinci apa alasan Kemenag memberikan kuota tambahan 10 ribu kepada haji khusus.

“Kami tidak tahu, soal alasan itu, karena itu tidak pernah dilaporkan ke Komisi VIII, karena (berbeda) yang dilaporkan ke Komisi VIII,” ujarnya.

Ace menegaskan, kebijakan tersebut dari Indonesia dalam hal ini Kemenag, bukan dari pihak Arab Saudi.

“Enggak ada urusan kita dengan Arab Saudi. Itu kan kebijakan murni pemerintahan Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi jangan dibolak-balik logikanya,” pungkasnya.

“Justru Kemenag membuat keputusan sepihak di mana kuota haji dia buat kebijakan 10 ribu tanpa persetujuan,” tutupnya. (*/red)

Jaga Eksistensi, Anies Dinilai Punya Modal Politik untuk Bikin Partai

By On Senin, September 02, 2024

Anies Baswedan. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Anies Baswedan dinilai memiliki modal politik untuk mendirikan partai. Anies pun telah mengungkapkan niatnya mendirikan Partai Politik (Parpol) setelah batal diusung menjadi Calon Kepala Daerah oleh Parpol manapun pada Pilkada Serentak 2024. 

Demikian seperti dikatakan Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno kepada wartawan, Minggu, 01 September 2024.

“Karena Anies saya kira punya modal politik untuk mendirikan partai baru, terutama dari segi ketokohan, saya kira anies ketokohannya sudah mulai diakui di level nasional,” ujar Adi.

Selain modal politik, kata Adi, Anies juga dinilai memiliki basis massa yang bisa dikapitalisasi untuk membesarkan partai baru yang ia dirikan. Banyak jejaring pendukung Anies, merupakan kelompok muslim perkotaan yang selama ini loyal memilihnya.

“Saya kira dua hal itu yang bisa dimaksimalkan Anies untuk bikin Parpol baru dan Anies akan diapresiasi dan dinilai memberikan contoh yang baik kalau bikin Parpol baru,” kata Adi.

Menurut Adi, Anies akan dipandang sebagai sosok yang sejajar dengan tokoh-tokoh politik seperti Wiranto yang mendirikan Hanura, Prabowo Subianto yang mendirikan Gerindra, Surya Paloh yang mendirikan Nasdem setelah mereka keluar dari Partai Golkar.

Kemudian, lanjutnya, Amien Rais yang mendirikan Partai Umat setelah didepan dari PAN dan Fahri Hamzah yang mendirikan Partai Gelora setelah dipecat PKS.

“Saya kira publik menunggu Anies bikin Parpol baru, terutama untuk menjaga eksistensi politik Anies di lima tahun yang akan datang,” tuturnya.

Seperti diketahui, Anies membuka peluang mendirikan Parpol baru usai gagal mendapatkan tiket maju Pilkada Serentak 2024. Namun demikian, Anies belum bisa memastikan kapan rencana mendirikan Parpol baru itu akan diwujudkan. Dia meminta semua pihak bersabar.

“Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun Ormas atau membangun Partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh,” ujar Anies dalam siaran YouTube, Jumat, 30 Agustus 2024.

Menurut Anies, semua Parpol saat ini tersandera kekuasaan. Mereka tidak lagi berdaulat meski hanya sekadar mencalonkan sosok tertentu dalam kontestasi Pemilu. 

“Kemudian ada yang usul saya masuk Partai atau bikin Parpol. Nah gini, kalau masuk Partai, pertanyaannya, Partai mana yang sekarang tidak tersandera oleh kekuasaan. Jangankan masuk, mencalonkan saja terancam,” ucap Anies. (*/red)

Gala Dinner IAF di Bali, Jokowi Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo

By On Senin, September 02, 2024


JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada para tamu undangan saat menyampaikan sambutannya dalam acara Gala Dinner Indonesia-Africa Forum ke-2, Bali. 

“Yang Mulia Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan, Pemimpin Organisasi Internasional. Yang saya hormati, Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, Wakil DPR, dan semua hadirin sekalian,” ujar Jokowi di The Intercontinental Bali, seperti disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu, 01 September 2024.

“Selamat datang di Bali Indonesia, dan terima kasih atas kehadiran Anda di sini,” lanjutnya.

Jokowi mengatakan, penyelenggara acara Indonesia-Africa Forum ini digelar untuk memajukan pembangunan global yang inklusif.

“Indonesia adalah penyelenggara forum kemitraan multipartai tingkat tinggi dan Indonesia-Africa Forum. Untuk pembangunan global yang maju, inklusif dan berkelanjutan. Indonesia tetap menjadi komite untuk memperkuat kerja sama dan solidaritas dengan negara-negara di kawasan Afrika. Hal ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Jokowi pun memperkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan, Prabowo akan dilantik bulan depan.

“Dengan senang hati, izinkan saya perkenalkan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Akan dilantik bulan depan, dan akan memimpin Indonesia di masa depan,” ujarnya.

Jokowi juga mempersilahkan tamu undangan untuk menyantap hidangan malam yang telah disediakan.

“Terima kasih dan silakan nikmati makan malamnya,” ucapnya.

Seperti diketahui, Indonesia-Africa Forum ke-2 akan secara resmi dibuka oleh Presiden Jokowi melalui upacara pembukaan yang akan digelar di Hotel Mulia Nusa Dua, Bali, Senin pagi, 02 September 2024.

Presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk melakukan pertemuan bilateral di sela-sela forum tersebut. (*/red)

Pilgub Jakarta, Relawan Prabowo – Gibran Gelar Deklarasi Dukung RK – Suswono

By On Senin, September 02, 2024


JAKARTA, KabarViral79.Com – Sebanyak 33 Komunitas Relawan se-Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada bakal Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub), Ridwan Kamil – Suswono di Pilgub Jakarta.

Mantan Komandan Golf Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran, Haris Rusly Moti mengatakan, deklarasi ini sudah diperintahkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Deklarasi ini dilakukan dalam acara 'Launching Pasukan Jalak Deklarasi Kolaborasi Komunitas Relawan se-Jakarta Dukung Ridwan Kamil dan Suswono' di Ampera, Jakarta Selatan, Minggu, 01 September 2024.

Menurut Moti, gerakan ini lahir dari Rumah Keluarga Besar (RKB), relawan pendukung Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Hari ini kita semua berkumpul di sini untuk bersama-sama berkompetisi kembali memenangkan pasangan yang sudah diperintahkan untuk diusung oleh Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih 2024-2029,” ujarnya.

Moti menyebut, Jakarta baru lebih maju jika Ridwan Kamil terpilih. Menurutnya, penting memilih calon pemimpin daerah yang selaras dengan Prabowo – Gibran.

“Kami tidak menghendaki Gubernur, Bupati, Walikota menjadi oposisi terhadap pemerintah pusat, sebagai Kepala Daerah secara konstitusi sudah seharusnya selaras dan tunduk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

“Kami berharap, Pilkada Jakarta dan Pilkada Serentak untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh wilayah Indonesia berlangsung sejuk, rukun dan damai. Jangan ada benturan SARA,” imbuhnya.

Moti menilai, berbekal pengalaman sebagai Arsitek, Wali Kota Bandung, dan Gubernur Jawa Barat, RK dapat membuat pembangunan dibutuhkan warga Jakarta.

Relawan berharap, kata Moti, Ridwan Kamil dan Suswono dapat melanjutkan kejayaan Jakarta era Ali Sadikin.

“Saya berharap, Bang Emil (RK) dan Babe Ono (Suswono) menjadi pengayom yang bisa mencapai Jakarta lebih baik lagi di masa mendatang, saya kira itu harapan dari kami komunitas Prabowo – Gibran. Mudah-mudahan lahir pemimpin yang mendukung program Prabowo – Gibran dan tidak menjadi oposan pemerintah,” tutupnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada para relawan yang telah mendeklarasikan dukungan.

“Saya hadir bersama Babe Ono untuk menghaturkan terima kasih atas niat baik menghadirkan Republik yang lebih baik yang dipimpin orang-orang yang kita nilai membawa semangat Indonesia makmur,” ujarnya.

Ridwan Kamil berjanji akan tegak lurus dengan program pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi, kata RK, dirinya merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo – Gibran di Jawa Barat.

“Kalau kami menang, Pak Prabowo satu frekuensi dengan kami, itu yang penting, beliau tenang, beliau fokus, Jakarta diutus kebetulan saya Ketua TKD Tim Kampanye Daerah,” ujarnya. (*/red)

Rapimnas Gerindra, Prabowo Minta Tak Ada Lagi Elite Politik Saling Sindir

By On Senin, September 02, 2024


JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto meminta agar tidak ada lagi elite Partai Politik (Parpol) yang saling sindir.

Presiden Terpilih RI itu juga menyebut, soal sindiran angka 11 yang pernah diterima saat debat Capres awal tahun lalu, saat Anies Baswedan memberikan nilai Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo memiliki nilai di angka 11 dari 100.

“Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang.. omon-omon, nggak enak lagi. Udah enggak boleh. Sekarang tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11. Jangan! Enggak boleh. Enggak boleh,” kata Prabowo dalam Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Tradisi politik di Indonesia, kata dia, demokrasi yang membangun. Semua tokoh harus saling mendukung kepentingan nasional terlepas dari kontestasi politik yang sedang terjadi.

“Demokrasi kita, bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional, kita tidak boleh ikut pola orang lain,” ujarnya.

“Mereka itu kalau oposisi, oposisinya sampai enggak tahulah. Oposisinya itu sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh. Kita tidak mau. Insya Allah tidak akan,” sambungnya.

Sebelumnya, dalam debat Capres 2024, Anies menyebut nilai kinerja Kemenhan di bawah Prabowo sangat rendah. Hal itu dia ucapkan setelah didesak Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo untuk memberikan penilaian konkret atas kinerja Menhan.

“Mas Anies enggak usah takut, disebut saja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah lima, sebut saja berapa?,” tanya Ganjar.

Anies kemudian menjelaskan, kesejahteraan prajurit TNI lebih baik di era kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketimbang kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, saat itu kenaikan gaji prajurit TNI terjadi sembilan kali.

“(Skor Kemenhan) 11 Mas, dari 100,” jawab Anies.

Lalu, sembari bercanda, Ganjar mengatakan, Anies menunjukkan sikap yang berani. 

“Ini sedikit ngajarin kendhel (berani) Mas Anies, biar berani,” kata Ganjar. (*/red)

Pilkada 2024, KPU Sebut Persentase Fenomena Kotak Kosong Turun

By On Sabtu, Agustus 31, 2024


JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut, persentase fenomena melawan kotak kosong untuk Pilkada 2024 mengalami penurunan. Hal tersebut jika dibandingkan dengan pelaksaan di tahun 2020.

Anggota KPU RI, August Mellaz mengatakan, dalam Pilkada tahun 2020, terdapat 25 Paslon tunggal yang melawan melawan kotak kosong dari 270 daerah. Lantas kata dia, jika hal tersebut dikonversi ke bentuk persentase maka didapatkan angka sembilan persen.

“Sebagai perbandingan, di tahun 2020 itu 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, kalau dibandingkan 25 paslon tunggal di 2020 itu sembilan persen,” ujar Mellaz kepada wartawan saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2024.

Sementara Pilkada 2024, dari 545 wilayah, calon tunggal melawan kotak kosong tersebar di 48 daerah.

“Dibandingkan kalau 48 per 545 wilayah itu pos persentasenya 8,8 persen,” ucapnya.

Atas perbandingan Pilkada tahun 2020 dan 2024, jika dihitung dari sebaran wilayah maka terjadi kenaikan. Namun jika dilihat berdasarkan persentase maka terjadi penurunan.

Namun, anggota KPU RI, Idham Holik menambahkan, pihaknya masih membuka masa pendaftaran untuk wilayah yang hanya terdapat paslon tunggal. Dengan perpanjangan waktu pendaftaran itu, artinya angka 48 wilayah untuk Pilkada 2024, bisa saja berubah atau tetap. 

“Tidak hanya untuk kasus (Provinsi) Papua Barat ya, kasus di 42 kabupaten dan lima kota atau 48 calon tunggal ini mereka akan memperpanjang masa pendaftaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, KPU daerah akan melakukan tahapan sosialisasi terlebih dahulu selama tiga hari, yakni 30 Agustus sampai 1 September 2024. Setelah sosialisasi selesai, barulah pendaftaran ulang akan kembali dibuka mulai 2-4 September 2024.

“Mulai tanggal 2, 3, 4 selama 3 hari KPU Provinsi, Kabupaten Kota, yang di mana ada calon tunggal dan masih tersisa partai politik yang belum bisa mengajukan paslon nya, maka dipersilakan untuk melakukan pendaftaran Parpol yang dimaksud sesuai dengan ketentuan PKPU 10 tahun 2024,” pungkas Idham. (*/red)