-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Indosiar, Soimah dan Dewi Persik Akan Dilaporkan Ke Pihak Berwajib Dalam Kasus DA7 di Indosiar

By On Rabu, Desember 31, 2025

 


Jakarta, KabarViral79.Com – Ormas Madas Nusantara akan melaporkan Pihak Indosiar, Host, Dewan Juri, antara lain Soimah dan Dewi Persik, serta KPI karena diduga melakukan persekongkolan dan pemufakatan jahat dalam Program Acara Dangdut Academy (DA) 7 di Indosiar dalam sistim penjurian karena melibatkan unsur gambling (lewat Virtual Gift). Kasus ini sebelumnya sudah dilaporkan ke KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) namun diabaikan.

“Karena KPI sudah mandul, buta, tuli dan diduga sudah masuk angin, karena itu Madas Nusantara tempuh proses hukum sebab program DA7 Indosiar menurut kami ada unsur perjudian (gambling). Selaim itu ada unsur kebohongan, kecurangan dan penipuan yang ditayangkan oleh Indosiar,” Ketum Madas Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta

Menurut pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi Relawan Prabowo Subianto itu, sebelumnya Madas Nusantara sudah mengkritisi langsung ke Indosiar, namun tidak digubris. Kemudian disampaikan ke KPI sebelum banyak yang menghujat, seperti Raja Dangdut Rhoma Irama, ex Dewan Juri, Saiful Jamil, Inul Daratista, dll, lagi-lagi tidak digubris.

Untuk itulah, lanjut Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) membawa masalah ini ke ranah hukum. Hal ini dudukung masyarakat sebab ajang pencarian bakat ini bukan lagi mencari penyanyi terbaik, tapi nasibnya tergantung siapa yang paling tinggi pasang Virtual Gift (uang). Bukan lagi sistim penilaian pada kualitas, tapi pada nasib pemberi VG.

Didalam pemberian VG diduga juga ada keterlibatan manajemen Indosiar maupun Dewan Juri. Karena itu, Madas Nusantara akan meminta penegak hukum melakukan digital forensik dalam proses VG. Biar transparan agar masyarakat tau kebohongan yang terjadi.

Pelaporan diagendakan awal Januari 2026 atas pelanggaran pasal berlapis yaitu UU ITE, Pasal Penipuan 378 dan Kecurangan, khususnya pemberian Virtual Gift (VG) yang ditengarai direkayasa menggunakan nama-nama fiktif. Kemungkinan dalam hal ini Raffi Ahmad yang disebut memberikan Virtual Gift

Sementara Direkrur Program Indosiar yang mengelola program DA7 Indosiar, Harsiwi Achmad saat diwawancarai media melalui WA tentang hal tersebut, hingga berita ini diturunkan tidak memberikan jawaban kecuali tentang Tasya, yang dibantahnya bukan keponakannya.

Rilis Akhir Tahun 2025: KNPI Apresiasi Polri, Komitmen Dukung Transformasi Keamanan

By On Rabu, Desember 31, 2025

 


Jakarta, KabarViral79.Com — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Dr. H. Ali Hanafiah, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian laporan akhir tahun yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan Rilis Akhir Tahun 2025 yang digelar pada 30 Desember 2025.

Ali Hanafiah menilai kinerja Kapolri dan institusi Kepolisian Republik Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan progres yang sangat baik, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut Polri berhasil menghadirkan rasa aman melalui berbagai upaya menjaga kondusivitas di tengah dinamika situasi nasional.

“DPP KNPI menilai kinerja Kapolri dan seluruh jajaran Polri di tahun 2025 sangat bagus dan progresif. Mereka melayani masyarakat, mengayomi, serta memberikan rasa aman dengan menjaga kondusivitas,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Menurutnya, kemampuan Polri merespons situasi pada setiap puncak kekacauan di Indonesia, termasuk insiden yang terjadi pada Agustus lalu, menjadi bukti institusi tersebut mampu menjaga stabilitas keamanan nasional.

Lebih lanjut, Ali Hanafiah berharap Polri dapat terus melakukan transformasi sesuai tuntutan zaman dan meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang. Pihaknya menegaskan bahwa DPP KNPI siap untuk terus mendukung langkah strategis Polri, termasuk melalui kerja sama aktif dengan institusi kepolisian.

“Harapan kami, Polri dapat menjadi lebih baik ke depannya dan terus bertransformasi. Kami para pemuda sangat mendukung dan siap bekerja sama atas langkah-langkah Polri,” ucapnya.

Organisasi Media Online Indonesia (MOI) Bangun Ekosistem Pers Terbesar Tanpa Ketergantungan Pemerintah

By On Rabu, Desember 31, 2025

 


Jakarta, KabarViral79.Com – Organisasi Media Online Indonesia (MOI) kini kian diperhitungkan sebagai organisasi perusahaan pers terkuat di Indonesia.

Dengan struktur organisasi yang solid, kepemimpinan tokoh pers nasional, serta kemandirian finansial yang kuat, MOI menjelma menjadi kekuatan besar dalam ekosistem media nasional.

MOI dipimpin oleh dua tokoh pers nasional, Rudi Sembiring Meliala dan H.M. Jusuf Risal, yang dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam dunia jurnalistik dan organisasi pers.

Di bawah kepemimpinan keduanya, MOI berkembang pesat dan mampu membangun jaringan media yang luas serta terintegrasi di berbagai daerah Indonesia.

Keunggulan MOI terletak pada kekuatan organisasinya yang tidak hanya terpusat di tingkat nasional, tetapi juga diperkuat oleh organisasi sayap seperti PWMOI (Pengurus Wilayah Media Online Indonesia) yang tersebar di berbagai provinsi.

Keberadaan PWMOI membuat MOI memiliki daya jangkau yang luas sekaligus memperkuat konsolidasi perusahaan pers di daerah.

Selain itu, MOI juga membentuk sejumlah lembaga strategis untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggotanya.

MOI Institute hadir sebagai lembaga pengembangan sumber daya manusia pers melalui pendidikan, pelatihan, dan riset media.

Sementara itu, Dewan Pers MOI berperan dalam menjaga etika, kualitas, serta marwah jurnalistik di lingkungan organisasi.

Keunikan lain MOI adalah kepemilikan media arus utama (mainstream) di dalam tubuh organisasinya.

Media-media tersebut dinilai memiliki kualitas, jangkauan, dan pengaruh yang tidak kalah dengan media mainstream di luar MOI, sehingga memperkuat posisi organisasi ini dalam peta pers nasional.

Berbeda dengan banyak organisasi pers lainnya, MOI disebut sebagai satu-satunya organisasi pers yang independen secara murni, karena mampu membangun dan menggerakkan kekuatan organisasinya dengan pendanaan mandiri, tanpa ketergantungan pada pemerintah maupun lembaga eksternal lainnya.

Kemandirian ini menjadi fondasi kuat bagi MOI dalam menjaga kebebasan pers dan independensi redaksional anggotanya.

Dengan struktur organisasi yang lengkap, kepemimpinan berpengalaman, media mainstream internal, serta kemandirian finansial, MOI dinilai sebagai lembaga pers dengan kekuatan terbesar di Indonesia saat ini.

Kehadiran MOI tidak hanya memperkuat posisi media online nasional, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga profesionalisme dan keberlanjutan pers Indonesia di tengah tantangan era digital.

Jelang Ramadan, Mualem Usul Impor Daging Sapi untuk Warga Aceh

By On Rabu, Desember 31, 2025

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem saat Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah, di Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem mengusulkan pemerintah pusat untuk mengimpor sapi demi kebutuhan daging di Aceh menjelang Ramadan.

Mualem mengatakan, harga daging sapi di Aceh diprediksi akan melonjak naik akibat bencana yang melanda kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan Mualem dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR, dengan Kementerian Lembaga dan Kepala Daerah, di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.

Mualem meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada Aceh menjelang Ramadan.

"Sebentar lagi kita menjelang Ramadan, Pak. Jadi Aceh kalau tidak meugang, tidak meugang daging rasanya Ramadan tidak sah, Pak, seperti itu," ujar Mualem.

Mualem mengatakan, harga daging sapi di Aceh pada hari normal tembus Rp 200 ribu per kilogram.

Dia mengaku khawatir harga dapat melonjak naik akibat banyaknya ternak yang menjadi korban banjir.

"Jadi harga daging yang termahal di Aceh, se-Indonesia di Aceh, Pak. Hari-hari biasa sampai Rp 200 ribu per kilo, Pak. Mungkin dengan keadaan ini sampai Rp 300 ribu, karena banyak ternak yang korban," ujarnya.

Untuk itu, Mualem meminta bantuan kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk memasok daging maupun sapi hidup. Nantinya, daging atau sapi itu akan disalurkan atau dijual kepada masyarakat terdampak.

"Jadi kepada Pak Mendagri dan Pak Purbaya, mohon dagingnya, Pak, atau sapi utuh, Pak, untuk kita, apakah jual atau kita kasih pada masyarakat yang terdampak, supaya dapat menikmati hal dagingnya, Pak," ujarnya.

"Saya rasa kita boleh impor, Pak, ya, di mana-mana atau di Australia atau di India yang murah. Ini saya sarankan, Pak, karena banyak ternak yang korban, di tempat saya, di kampung saya, Pak, dia agennya sapi, Pak, sampai 300 ekor musnah, Pak, jadi dampak banjir, Pak," imbuhnya. (*/red)

Prabowo Bakal Rayakan Tahun Baru Bersama Warga Terdampak Bencana Aceh

By On Rabu, Desember 31, 2025

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyambut malam tahun baru di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh pada Rabu, 31 Desember 2025.

Sesuai rencana, Kepala Negara akan melewatkan malam tersebut bersama masyarakat Aceh.

"Pak Presiden akan ke Aceh dan Insya Allah akan malam tahun baru nanti di Aceh dengan rakyat Aceh," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, Qodari belum mengetahui secara spesifik kegiatan apa saja yang dilakukan Prabowo di Aceh.

Begitu kemungkinan Presiden Prabowo menginap di tenda pengungsian. Ia hanya mendengar mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu akan mengunjungi Bener Meriah.

"Belum, karena lebih pada program-program kebijakan secara umum. Saya kalau tidak salah dengar Bener Meriah, tapi nanti di-crosscheck saja dengan Pak Teddy (Sekretaris Kabinet)," tuturnya.

Sebelumnya, rencana kunjungan Prabowo ke Aceh pada akhir tahun ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tito menyampaikan, Prabowo akan berkunjung ke Aceh Tamiang pada Kamis, 01 Januari 2026. Hal ini karena Aceh Tamiang menjadi wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor paling parah.

Oleh karenanya, ia meminta Kementerian/Lembaga dan seluruh jajaran bekerja keras bersama-sama untuk cepat memulihkan wilayah tersebut.

"Jadi (Aceh) Tamiang ini memang harus betul-betul diserang (bergoyong-royong bersama -red), dikeroyok ramai-ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 (Januari) ke sana," ujar Tito saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemulihan Pasca Bencana dengan Pimpinan DPR RI, Kementerian/Lembaga, hingga Kepala Daerah terdampak di Aceh, yang disiarkan live di TVR Parlemen, Selasa, 30 Desember 2025.

Tito menyebut, sejumlah sarana di Aceh Tamiang hingga kini belum bekerja normal. Sarana tersebut meliputi SPBU, listrik, hingga toko-toko.

"Yang ekonomi, kami lihat yang lain sudah hidup, tapi toko-toko, kemudian SPBU, dan lampu listrik yang belum terlalu normal, atau direktur PLN ada di sini, itu adalah Tamiang," ujarnya.

Aceh Tamiang pun menjadi salah satu dari tiga wilayah di Aceh yang perlu dibersihkan secara cepat. Dua wilayah lainnya adalah Aceh Utara dan Aceh Timur.

Pembersihan, kata Tito, dikerjakan bersama-sama. Bahkan TNI/Polri sudah menambahkan personel untuk membersihkan wilayah Aceh Tamiang yang sebelumnya terendam lumpur.

"Untuk masalah percepatan yang perlu kita lakukan adalah pembersihan, nomor satu sekali. Terutama di (Aceh) Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur. Pembersihan ini harus betul-betul dimobilisasi," ujar Tito. (*/red)

Purbaya Candai Maruli soal Utang Jembatan Darurat: Saya Baru Tahu Sebelah Banyak Utang

By On Rabu, Desember 31, 2025

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana dengan K/L, dan Kepala Daerah terdampak, Selasa, 30 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan pasca bencana di Sumatera.

Purbaya mengaku baru mengetahui adanya utang dalam pembangunan jembatan tersebut.

Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Kepala Daerah di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.

Awalnya, Purbaya mengatakan pihaknya berperan di belakang layar.

"Jadi, kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang. Kami cuma ya bayar kalau ada tagihan," ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan, selama ini proses pembiayaan melalui satu pintu di BNPB. Namun Purbaya baru mengetahui adanya utang yang dimiliki pihak Maruli. Diketahui, dalam rapat tersebut, Purbaya duduk di sebelah Maruli.

"Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," ujar Purbaya yang disambut tawa oleh Maruli.

Purbaya kemudian melontarkan pertanyaan terkait jaminan utang pembangunan jembatan tersebut. Maruli lantas berkelakar jaminannya tentara.

"Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?," tanya Purbaya kepada Maruli.

"Ya tentara, Pak," jawab Maruli yang disambut gelak tawa peserta rapat.

Dalam kesempatan itu, Maruli mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum sepenuhnya memahami sistem keuangan yang berlaku dalam penanganan bencana.

Maruli mengatakan, sebagian besar pekerjaan masih dilakukan secara swadaya.

"Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak," ujarnya.

Maruli juga mengatakan, pihaknya juga memborong jembatan armco langsung dari pabrik. Namun proses tersebut dilakukan bertahap dan sebagian masih berstatus utang.

"Untuk armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak. Jadi nggak ada masalah sebetulnya bisa masih bisa berlanjut, dan saya meyakini, iya, Pak, saya pura-pura lihat Bapak, Pak," ujar Maruli. (*/red)

Mahkamah Agung Tangani 38.147 Perkara Sepanjang Tahun 2025

By On Rabu, Desember 31, 2025

Apresiasi dan Refleksi Mahkamah Agung RI Tahun 2025, di Balairung Gedung MA Jakarta Pusat, Selasa, 30 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto mengatakan, pihaknya menangani 38.147 perkara sepanjang 2025.

Hal itu diungkapkan Sunarto saat Refleksi Akhir Tahun 2025 terkait kinerja tentang penanganan perkara.

Dia menyebut, jumlah ini merupakan data yang telah dimutakhirkan hingga 29 Desember 2025. Berdasarkan data di Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung, Majelis Hakim masih akan memeriksa perkara hingga 31 Desember 2025.

"Jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2025 adalah sebanyak 38.147 perkara. Yang terdiri dari perkara yang diterima pada tahun 2025 sebanyak 37.917 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2024 sebanyak 230 perkara," ujar Sunarto dalam laporannya, di Balairung MA, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.

Beban perkara MA pada tahun ini, kata dia, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 31.112 perkara. Artinya, ada kenaikan beban perkara sebesar 22,61 persen.

"Dari keseluruhan beban perkara tersebut, telah berhasil memutus perkara sebanyak 37.865 perkara. Dibandingkan jumlah beban perkara, rasio produktivitas memutus perkara tahun 2025 mencapai 99,26 persen," ujarnya.

Sementara itu, dilihat dari sisi jumlah perkara yang diputus, terdapat kenaikan sebesar 22,5 persen. Perkara yang diputus pada 2024 sebanyak 30.908.

Sunarto menjelaskan, rasio produktivitas memutus perkara merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara.

Peningkatan kinerja penanganan perkara juga terjadi dalam proses minutasi perkara atau pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju.

Sepanjang tahun 2025, MA telah meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 38.501 perkara. Kinerja minutasi ini meningkat 17,33 persen dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 31.162 perkara.

"Dari jumlah 35.373 perkara yang diselesaikan pada tahun 2025, sebanyak 96,52 persen atau 35.107 perkara diselesaikan secara tepat waktu, yaitu kurang dari tiga bulan sejak perkara diputus. Dengan demikian, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu minutasi di atas 90 persen sejak tahun 2023," ucapnya. (*/red)

Video: Megawati Nyanyi demi Donasi Rp 2 Miliar untuk Sumatera

By On Minggu, Desember 21, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri punya cara tak biasa untuk memecut para kader berdonasi bagi korban terdampak bencana Sumatera.

Hal itu dilakukan Megawati saat merayakan puncak Hari Ibu 2025 di Ballroom Jayakarta, Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Desember 2025.

Megawati memutuskan bernyanyi setelah ditodong Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Namun sebelum bernyanyi, Megawati menyampaikan syarat. Ia baru mau bernyanyi jika kader PDI-P menyumbangkan donasi besar untuk membantu korban terdampak bencana di Sumatera.

Sebab, kata dai, nominal donasi yang diberikan Wakil Gubernur dan Gubernur Jakarta masih terlalu sedikit. Rano Karno sebelumnya menyebut telah bersedia donasi Rp 500 juta.

Dari atas panggung, Megawati menyebut Rano Karno telah bersedia menaikkan donasi hingga Rp 1 miliar. Akan tetapi nominal tersebut masih dinilai terlalu kecil.

"Saya tantang. Saya mau nyanyi kalau naiknya 100 persen. Jadi kalau 100 persen itu jadi Rp 2 Miliar, ayo siapa yang mau, kalau tidak bisa sampai itu, setop," ujar Megawati. (*/red)

Video: KPK Ungkap Peran Ayah Bupati Bekasi di Kasus Suap Ijon

By On Minggu, Desember 21, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjaring Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK) beserta ayahnya yang menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan H.M. Kunang (HMK).

Dalam perkara ini, H. M. Kunang diduga berperan sebagai perantara sekaligus pihak penerima bersama dalam praktik suap ijon proyek.

Ia juga penghubung antara Bupati Bekasi dan pihak swasta penyedia paket proyek, yakni Sarjan (SRJ), dengan menjembatani permintaan serta penyerahan uang ijon proyek.

Melalui peran tersebut, H. M. Kunang diduga membantu mengatur dan menyalurkan uang dari pihak swasta kepada Bupati Bekasi dalam beberapa kali penyerahan agar pihak pemberi memperoleh atau mengamankan paket proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut, dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ‘ijon’ paket proyek kepada SRJ melalui perantara Sdr. HMK dan pihak lainnya," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Desember 2025. (*/red)

Video: Konstruksi Kasus Korupsi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Disebut Terima Rp 14,2 Miliar

By On Minggu, Desember 21, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan konstruksi perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK).

Diketahui, KPK telah menetapkan Ade Kuswara Kunang dan dua orang lainnya berinisial HMK dan SRJ sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Asep menjelaskan, berawal sejak terpilih menjadi Bupati Bekasi 2024-2029, Ade Kuswara mulai menjalin komunikasi dengan SRJ selaku pihak swasta penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

Asep menyebut, SRJ merupakan kontraktor yang biasa melaksanakan proyek di Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, proyek-proyek di Kabupaten Bekasi yang akan dikerjakan pada 2026 dan seterusnya sudah dikomunikasikan oleh Ade Kuswara dengan SRJ.

Dalam kasus yang menjeratnya, Asep menyebut, Ade Kuswara menerima uang hingga miliaran rupiah dari tersangka SRJ selaku pihak swasta. 

Asep mengatakan, pemberian uang dari SRJ untuk Ade Kuswara itu dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara. (*/red)

Video: Ribka Tjiptaning Sindir Ketum Parpol yang Hanya Panggul Beras saat Bencana Sumatera

By On Minggu, Desember 21, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning melontarkan sindiran keras terhadap seorang Ketua Umum Partai Politik yang dinilainya sekadar tampil simbolik saat penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Sindiran tersebut disampaikan Ribka dalam forum resmi seminar kebencanaan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI-P, Jumat, 19 Desember 2025.

Saat itu Ribka membuka sambutan dalam seminar bertajuk “Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban” di Jakarta International Equestrian Park (JIEP), Jakarta Timur.

Meski tidak menyebut nama, sindiran tersebut langsung memantik reaksi peserta seminar.

Dalam pemaparannya, Ribka membandingkan respons PDI-P dengan sikap ketua umum partai lain yang menurutnya hanya sebatas memanggul bantuan beras.

Ia menegaskan, penanganan bencana seharusnya tidak berhenti pada pencitraan, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret dan berkelanjutan. (*/red)

Video: KSAD Maruli Minta Media Tak Beritakan Kekurangan Pemerintah

By On Minggu, Desember 21, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak meminta media untuk mengekspose kerja pemerintah dan aparat dalam bekerja menangani bencana Sumatera.

Dia menyadari ada banyak kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana.

Dia meminta kekurangan itu dilaporkan kepada pemerintah. Namun, dia meminta kekurangan itu tidak perlu diberitakan. 

Maruli mengatakan, prajurit TNI bekerja membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tiga prajurit TNI bahkan meninggal ketika membantu penanganan bencana.

Para prajurit, kata dia, sudah bekerja siang dan malam menangani bencana. Mereka juga bekerja di tengah hujan. Tapi masih dianggap bekerja lamban. 

Dia juga mengatakan,  pemerintah membutuhkan dukungan dari media. Dia pun meminta media untuk memberikan informasi kepada TNI. (*/red)

KPK OTT di Bekasi, 10 Orang Diamankan

By On Jumat, Desember 19, 2025

Gedung KPK. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Kamis, 18 Desember 2025. 

Operasi senyap itu dibenarkan Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo. Budi menyebut, penyelidikan tertutup masih berlangsung di lapangan.

"Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogres," ujar Budi dalam keterangannya, Kamis, 18 Desember 2025.

Budi tidak menjelaskan lebih jauh terkait perkara ini. Namun, sejauh ini setidaknya penyidik KPK telah menangkap 10 orang.

"Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar 10 orang," ujarnya.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.

Diketahui, di waktu yang sama Ruang Kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang yang berlokasi di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi memang sudah disegel. Segel itu bertuliskan logo dan lambang lembaga antirasuah KPK. (*/red)

Update Korban Bencana Sumatera: Korban Meninggal 1.059, Pengungsi 577.600 Jiwa

By On Kamis, Desember 18, 2025

Tim Gabungan Evakuasi korban bencana. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus bertambah. Hari ini jumlah korban tewas menjadi 1.059 orang.

"Per hari ini ditemukan tambahan enam jasad. Di Aceh Utara dua jiwa dan di Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, empat jiwa. Sehingga rekapitulasi korban meninggal per hari ini berjumlah 1.059 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari kepada wartawan saat jumpa pers, Rabu, 17 Desember 2025.

Saat ini, kata dia, korban hilang di tiga provinsi berjumlah 192 orang, dan jumlah pengungsi mengalami penurunan sebanyak 28.440 jiwa dari 606.040 orang.

"Sehingga total (pengungsi) sejumlah 577.600 jiwa," ucap Abdul Muhari.

Berikut data korban jiwa di tiga Provinsi:

Aceh: 451 meninggal dunia

Sumut: 364 meninggal dunia

Sumbar: 244 meninggal dunia.

BNPB masih melakukan pencarian terhadap korban hilang.

Berikut ini data korban yang masih dilakukan pencarian:

Sumatera Utara:

- Tapanuli Tengah: Kecamatan Sukabangun dan Aloban Bair (41 hilang)

- Tapanuli Selatan: Desa Garoga, Batang Toru (30 hilang)

- Kota Sibolga: Pancuran Gerobak, Sibolga Kota (1 hilang).

Sumatera Barat:

- Kabupaten Agam: Kecamatan Malalak dan Palembayan (55 hilang)

- Kota Padang Panjang: Aliran Sungai Batang Anai (31 hilang)

- Kabupaten Padang Pariaman: Aliran Sungai batang Anai (1 hilang)

- Kabupaten Ranah Datar: Aliran Sungai batang Anai.

Aceh:

- Kabupaten Bener Meriah (14 hilang)

- Kabupaten Aceh Utara (6 hilang)

- Kabupaten Aceh Tengah (4 hilang)

- Kabupaten Bireuen (3 hilang)

- Kabupaten Nagan Raya (3 hilang)

- Kabupaten Aceh Tamiang.


(*/red)

Prabowo Tiba di Bandara Minangkabau, Cek Penanganan Bencana di Sumbar

By On Kamis, Desember 18, 2025

Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Rabu, 17 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar), Rabu malam, 17 Desember 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana sekaligus memastikan percepatan pemulihan infrastruktur.

Diketahui sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa bencana harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan, mengingat permasalahan perubahan cuaca dan iklim.

Ia juga menegaskan bahwa kondisi bencana yang sedang dihadapi harus diatasi secara bersama-sama.

"Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih, dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, Senin, 15 Desember 2025.

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat serta memastikan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana berjalan secara cepat dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 17.00 WIB.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Sumatra Barat yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (*/red)

KPK Periksa Makelar Kasus Zarof Ricar Terkait Dugaan TPPU Hasbi Hasan

By On Rabu, Desember 17, 2025

Mantan Pejabat MA Zarof Ricar. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, pada Senin, 15 Desember 2024.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Zarof dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan.

"Benar, hari ini Senin, KPK menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap saudara ZR (Zarof Ricar) Mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA, dalam kapasitas sebagai saksi, pada penyidikan perkara dugaan tipikor/TPPU terkait pengurusan perkara di MA," ujar Budi dalam keterangannya.

Meski demikian, Budi belum menjelaskan keterkaitan Zarof Ricar dalam perkara yang menjerat Hasbi Hasan. KPK biasanya memberikan keterangan setelah saksi diperiksa penyidik.

Diketahui, Zarof Ricar dikenal sebagai makelar kasus.

Pada 12 November 2025, MA menolak kasasi Zarof Ricar atas putusan banding dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara Ronald Tannur, terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti.

"Amar putusan: Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa," demikian tertulis dalam salinan putusan di laman resmi MA.

Dengan demikian, hukuman Zarof diperberat dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara pada tingkat banding.

Selain pidana badan, Majelis Hakim PT DKI Jakarta juga tetap menghukum Zarof membayar denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Sementara itu, barang bukti berupa uang Rp 915 miliar dan 51 kilogram emas yang ditetapkan sebagai barang bukti tetap disita untuk negara.

Perbuatan Zarof dinilai terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (1) juncto Pasal 15 dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zarof dinilai terbukti bermufakat dengan pengacara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, untuk menyuap Hakim Agung Soesilo. (*/red)

Polri Prediksi Pergerakan Natal dan Tahun Baru 2026 Naik 8,83 Juta Orang

By On Rabu, Desember 17, 2025

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Polri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral bidang operasional dalam rangka persiapan Operasi Lilin 2025.

Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah stakeholder terkait menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Rakor digelar di Auditorium Mutiara Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan (Jaksel), Senin, 15 Desember 2025.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari rapat tersebut, diperkirakan ada peningkatan pergerakan 8,83 juta orang.

"Dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan terkait potensi pergerakan masyarakat pada Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, diprediksi bahwa terjadi peningkatan 8,83 juta orang atau 7,9% pada tahun 2025 ini," ujar Dedi.

Pada tahun ini, diperkirakan ada 119,5 juta orang yang akan merayakan Natal dan tahun baru. Ada peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

"Jumlah masyarakat yang akan merayakan Natal dan tahun baru diperkirakan sekitar 119,5 juta orang. Yang mengalami peningkatan dua kali lipat bila dibandingkan tahun yang lalu," ujarnya.

Mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Dedi menyampaikan terima kasih kepada stakeholder yang turut mempersiapkan dan mengantisipasi perayaan Natal dan tahun baru tersebut.

"Kemudian pada kesempatan ini juga Bapak Kapolri menyampaikan rasa dukacita yang mendalam atas bencana yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Mari bersama-sama memanjatkan doa semoga para korban diberikan kekuatan dan ketabahan," pungkasnya.

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya TNI, BNPB, Kemenko PMK, Kemenparektaf, Badan Pangan Nasional, BMKG, Jasa Marga, Kemenhub, dan berbagai instansi lainnya. (*/red)

KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Usai Geledah Rumah Plt Gubernur Riau

By On Rabu, Desember 17, 2025

Jubir KPK Budi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pempov) Riau.

Penyitaan dilakukan usai tim penyidik menggeledah rumah dinas Wakil Gubernur yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF. Hariyanto, pada Senin, 15 Desember 2025.

"Dalam penggeledahan hari ini, penyidik mengamankan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara, yaitu dugaan tindak pemerasan terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR, di mana para UPT ini mendapatkan tambahan anggaran yang kemudian Gubernur selaku Kepala Daerah meminta jatah sejumlah anggaran sekitar 15-20 persen dari anggaran-anggaran yang akan digunakan untuk proyek di Dinas PUPR. Sehingga dokumen-dokumen yang diamankan di antaranya terkait dengan pokok perkara tersebut," ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo.

Selain itu, kata Budi, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam beberapa mata uang.

"Penyidik juga mengamankan sejumlah uang di rumah pribadi milik Wakil Gubernur atau yang saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur, diamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing," ujarnya.

Namun Budi tidak menyebutkan jumlah pasti uang yang disita tersebut.

"Ini masih dihitung, ini baru diamankan. Diduga terkait dengan perkara," ujarnya.

Diketahui, KPK menggeledah rumah dinas Plt Gubernur Riau, SF. Hariyanto, pada Senin, 15 Desember 2025. Ia juga merupakan Wakil Gubernur Riau.

Penggeledahan itu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

"Benar, tim sedang melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas SFH, Plt Gubernur Riau," ujar Jubir KPK, Budi Prasetyo.

"Terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau," imbuhnya.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua tersangka lainnya adalah M. Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau serta Dani M. Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Riau, pada Senin, 03 November 2025.

Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*/red)

Prabowo ke Jajaran Kabinet: Kalau Dimaki Tenang Saja, Tetap Kerja untuk Rakyat

By On Rabu, Desember 17, 2025

Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Presiden Prabowo Subianto menenangkan hati para menterinya yang diamatinya sering dimaki-maki.

"Saudara-saudara, kalau pejabat sudah kerja keras, saudara dimaki-maki, tenang saja ya, tenang saja," ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 15 Desember 2025.

Para Menteri bertepuk tangan menyambut kata-kata Prabowo. Prabowo baru saja menerima penjelasan perihal penanganan banjir Sumatera, penanganan sumber daya alam, hingga progres program-program pemerintah lainya.

"Pohon yang tinggi pasti kena terpaan angin. Enggak apa-apa, itu risiko," ujarnya.

Dia ingin para Menterinya bekerja untuk rakyat tanpa terlalu menghiraukan caci maki.

"Saya perhatikan ada beberapa pejabat yang suka ditiup angin," kata Prabowo santai, para Menteri terdengar tertawa.

"Santai saja. Sudah biasa," ujarnya.

Minta Aparat hingga Dokter Diberi Penghargaan

Prabowo memberi perhatian dan hormat kepada aparat TNI, Polisi, hingga tenaga kesehatan yang bekerja memulihkan situasi pasca banjir Sumatera.

Prabowo mengapresiasi para Tentara dan Polisi yang bekerja keras membangun jembatan di medan alam berbahaya.

"Saya minta dikasih penghargaan yang layak," ujar Prabowo.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyimak.

"Tenaga kesehatan, dokter-dokter, petugas-petugas di lapangan yang tidak meninggalkan posnya, itu jug harus idkasih penghargaan," tegasnya. (*/red)

Video: Menhut Raja Juli Sebut 22 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Sudah Dicabut

By On Selasa, Desember 16, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni telah mengambil langkah tegas atas kegiatan usaha sejumlah perusahaan pemanfaatan hutan buntut bencana di Sumatera.

Raja Juli menegaskan, pihaknya telah mencabut sebanyak 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

“Secara resmi saya umumkan hari ini kepada publik atas arahan Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan,” ujar Raja Juli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Menurut Raja Juli, luas lahan kegiatan berusaha oleh perusahaan yang dicabut izinnya itu seluas 1.012.016 hektare termasuk di wilayah Sumatera.

Raja Juli menegaskan, pihaknya akan meneken Surat Keputusan (SK) terkait langkah pencabutan izin tersebut. (*/red)