-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

KPK Periksa Makelar Kasus Zarof Ricar Terkait Dugaan TPPU Hasbi Hasan

By On Rabu, Desember 17, 2025

Mantan Pejabat MA Zarof Ricar. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, pada Senin, 15 Desember 2024.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Zarof dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan.

"Benar, hari ini Senin, KPK menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap saudara ZR (Zarof Ricar) Mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA, dalam kapasitas sebagai saksi, pada penyidikan perkara dugaan tipikor/TPPU terkait pengurusan perkara di MA," ujar Budi dalam keterangannya.

Meski demikian, Budi belum menjelaskan keterkaitan Zarof Ricar dalam perkara yang menjerat Hasbi Hasan. KPK biasanya memberikan keterangan setelah saksi diperiksa penyidik.

Diketahui, Zarof Ricar dikenal sebagai makelar kasus.

Pada 12 November 2025, MA menolak kasasi Zarof Ricar atas putusan banding dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara Ronald Tannur, terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti.

"Amar putusan: Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa," demikian tertulis dalam salinan putusan di laman resmi MA.

Dengan demikian, hukuman Zarof diperberat dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara pada tingkat banding.

Selain pidana badan, Majelis Hakim PT DKI Jakarta juga tetap menghukum Zarof membayar denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Sementara itu, barang bukti berupa uang Rp 915 miliar dan 51 kilogram emas yang ditetapkan sebagai barang bukti tetap disita untuk negara.

Perbuatan Zarof dinilai terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (1) juncto Pasal 15 dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zarof dinilai terbukti bermufakat dengan pengacara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, untuk menyuap Hakim Agung Soesilo. (*/red)

Polri Prediksi Pergerakan Natal dan Tahun Baru 2026 Naik 8,83 Juta Orang

By On Rabu, Desember 17, 2025

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Polri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral bidang operasional dalam rangka persiapan Operasi Lilin 2025.

Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah stakeholder terkait menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Rakor digelar di Auditorium Mutiara Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan (Jaksel), Senin, 15 Desember 2025.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari rapat tersebut, diperkirakan ada peningkatan pergerakan 8,83 juta orang.

"Dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan terkait potensi pergerakan masyarakat pada Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, diprediksi bahwa terjadi peningkatan 8,83 juta orang atau 7,9% pada tahun 2025 ini," ujar Dedi.

Pada tahun ini, diperkirakan ada 119,5 juta orang yang akan merayakan Natal dan tahun baru. Ada peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

"Jumlah masyarakat yang akan merayakan Natal dan tahun baru diperkirakan sekitar 119,5 juta orang. Yang mengalami peningkatan dua kali lipat bila dibandingkan tahun yang lalu," ujarnya.

Mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Dedi menyampaikan terima kasih kepada stakeholder yang turut mempersiapkan dan mengantisipasi perayaan Natal dan tahun baru tersebut.

"Kemudian pada kesempatan ini juga Bapak Kapolri menyampaikan rasa dukacita yang mendalam atas bencana yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Mari bersama-sama memanjatkan doa semoga para korban diberikan kekuatan dan ketabahan," pungkasnya.

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya TNI, BNPB, Kemenko PMK, Kemenparektaf, Badan Pangan Nasional, BMKG, Jasa Marga, Kemenhub, dan berbagai instansi lainnya. (*/red)

KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Usai Geledah Rumah Plt Gubernur Riau

By On Rabu, Desember 17, 2025

Jubir KPK Budi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pempov) Riau.

Penyitaan dilakukan usai tim penyidik menggeledah rumah dinas Wakil Gubernur yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF. Hariyanto, pada Senin, 15 Desember 2025.

"Dalam penggeledahan hari ini, penyidik mengamankan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara, yaitu dugaan tindak pemerasan terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR, di mana para UPT ini mendapatkan tambahan anggaran yang kemudian Gubernur selaku Kepala Daerah meminta jatah sejumlah anggaran sekitar 15-20 persen dari anggaran-anggaran yang akan digunakan untuk proyek di Dinas PUPR. Sehingga dokumen-dokumen yang diamankan di antaranya terkait dengan pokok perkara tersebut," ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo.

Selain itu, kata Budi, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam beberapa mata uang.

"Penyidik juga mengamankan sejumlah uang di rumah pribadi milik Wakil Gubernur atau yang saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur, diamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing," ujarnya.

Namun Budi tidak menyebutkan jumlah pasti uang yang disita tersebut.

"Ini masih dihitung, ini baru diamankan. Diduga terkait dengan perkara," ujarnya.

Diketahui, KPK menggeledah rumah dinas Plt Gubernur Riau, SF. Hariyanto, pada Senin, 15 Desember 2025. Ia juga merupakan Wakil Gubernur Riau.

Penggeledahan itu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

"Benar, tim sedang melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas SFH, Plt Gubernur Riau," ujar Jubir KPK, Budi Prasetyo.

"Terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau," imbuhnya.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua tersangka lainnya adalah M. Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau serta Dani M. Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Riau, pada Senin, 03 November 2025.

Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*/red)

Prabowo ke Jajaran Kabinet: Kalau Dimaki Tenang Saja, Tetap Kerja untuk Rakyat

By On Rabu, Desember 17, 2025

Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Presiden Prabowo Subianto menenangkan hati para menterinya yang diamatinya sering dimaki-maki.

"Saudara-saudara, kalau pejabat sudah kerja keras, saudara dimaki-maki, tenang saja ya, tenang saja," ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 15 Desember 2025.

Para Menteri bertepuk tangan menyambut kata-kata Prabowo. Prabowo baru saja menerima penjelasan perihal penanganan banjir Sumatera, penanganan sumber daya alam, hingga progres program-program pemerintah lainya.

"Pohon yang tinggi pasti kena terpaan angin. Enggak apa-apa, itu risiko," ujarnya.

Dia ingin para Menterinya bekerja untuk rakyat tanpa terlalu menghiraukan caci maki.

"Saya perhatikan ada beberapa pejabat yang suka ditiup angin," kata Prabowo santai, para Menteri terdengar tertawa.

"Santai saja. Sudah biasa," ujarnya.

Minta Aparat hingga Dokter Diberi Penghargaan

Prabowo memberi perhatian dan hormat kepada aparat TNI, Polisi, hingga tenaga kesehatan yang bekerja memulihkan situasi pasca banjir Sumatera.

Prabowo mengapresiasi para Tentara dan Polisi yang bekerja keras membangun jembatan di medan alam berbahaya.

"Saya minta dikasih penghargaan yang layak," ujar Prabowo.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyimak.

"Tenaga kesehatan, dokter-dokter, petugas-petugas di lapangan yang tidak meninggalkan posnya, itu jug harus idkasih penghargaan," tegasnya. (*/red)

Video: Menhut Raja Juli Sebut 22 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Sudah Dicabut

By On Selasa, Desember 16, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni telah mengambil langkah tegas atas kegiatan usaha sejumlah perusahaan pemanfaatan hutan buntut bencana di Sumatera.

Raja Juli menegaskan, pihaknya telah mencabut sebanyak 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

“Secara resmi saya umumkan hari ini kepada publik atas arahan Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan,” ujar Raja Juli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Menurut Raja Juli, luas lahan kegiatan berusaha oleh perusahaan yang dicabut izinnya itu seluas 1.012.016 hektare termasuk di wilayah Sumatera.

Raja Juli menegaskan, pihaknya akan meneken Surat Keputusan (SK) terkait langkah pencabutan izin tersebut. (*/red)

Video: Prabowo Sindir Pejabat Cuma Foto-Foto: Jangan Wisata Bencana!

By On Selasa, Desember 16, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya tidak menjadikan masyarakat korban bencana sebagai objek foto-foto.

Prabowo menyentil budaya 'wisata bencana' belakangan ini.

Prabowo mengingatkan hal tersebut dalam arahan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Prabowo mulanya berterima kasih kepada jajarannya yang telah membantu penanganan bencana.

“Kita tidak mau ada budaya wisata bencana, jangan. Kalau datang bener-bener harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah,” ujarnya.

Dia ingin pejabat atau tokoh yang datang ke daerah bencana sesuai dengan tugas dan portofolio masing-masing. Prabowo tidak mau ada budaya wisata bencana. (*/red)

Video: Kepala Negara Lain Mau Kirim Bantuan, Prabowo: Saya Bilang Kami Mampu

By On Selasa, Desember 16, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Presiden Prabowo Subianto mengaku dihubungi banyak pemimpin negara yang ingin mengirimkan bantuan untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera. Namun, Prabowo menyampaikan terima kasihnya dan menyampaikan kepada mereka bahwa Indonesia mampu dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Saya ditelepon banyak pimpinan, kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang 'Terima kasih concern anda, kami mampu'. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Ia juga menyinggung pihak-pihak yang menyerukan agar Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditetapkan statusnya menjadi bencana nasional.

Menurut Prabowo, situasi dalam penanganan bencana di Sumatera terkendali. (*/red)

Arya Danu Susilo Pegawai Lapas Terbuka Ciangir Sumbang Emas SEA Games 2025, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kanwil Ditjenpas Banten Tegaskan Dukungan Penuh bagi Pegawai Berprestasi

By On Minggu, Desember 14, 2025

 


Bangkok, KabarViral79.Com — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan insan pemasyarakatan. Arya Danu Susilo, pegawai Lapas Terbuka Ciangir, berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas Cabang Olahraga Taekwondo nomor Kyorugi Putra kelas 74 kilogram pada SEA Games 2025 yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Capaian gemilang ini menjadi bukti nyata bahwa pegawai pemasyarakatan mampu berkompetisi dan berprestasi di panggung olahraga internasional sekaligus membawa nama baik institusi, (13/12/25).

Keberhasilan Arya Danu diraih melalui perjuangan yang tidak mudah. Menghadapi atlet-atlet terbaik Asia Tenggara, Arya tampil konsisten dan penuh determinasi sejak babak awal hingga partai final. Pengalaman panjang mengikuti pemusatan latihan nasional serta berbagai kejuaraan internasional menjadi modal penting dalam menjaga performa dan mental bertanding di ajang sebesar SEA Games.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Ali Syeh Banna, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian prestasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan Arya Danu merupakan wujud sinergi antara pembinaan olahraga nasional dan dukungan institusi terhadap pegawai yang memiliki potensi dan prestasi.

“Prestasi yang diraih Saudara Arya Danu Susilo merupakan kebanggaan tidak hanya bagi keluarga besar Kanwil Ditjenpas Banten, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Keberhasilannya meraih medali emas SEA Games 2025 membuktikan bahwa pegawai pemasyarakatan mampu berprestasi di tingkat internasional dengan tetap menjunjung tinggi disiplin, integritas, dan dedikasi,” ujar Ali Syeh Banna.

Lebih lanjut, Ali Syeh Banna menegaskan bahwa Kanwil Ditjenpas Banten berkomitmen untuk terus memberikan ruang, dukungan, dan apresiasi kepada pegawai yang memiliki bakat serta prestasi di berbagai bidang. Menurutnya, pencapaian Arya Danu selaras dengan semangat Pemasyarakatan PASTI Berdampak, yang mendorong insan pemasyarakatan untuk memberi kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

“Kami akan terus mendukung pegawai yang berprestasi agar dapat berkembang secara optimal, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam capaian nonkedinasan. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh jajaran pemasyarakatan, khususnya generasi muda,” tambahnya.

Sementara itu, Arya Danu Susilo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk keluarga, pelatih, tim nasional Taekwondo Indonesia, serta jajaran Kanwil Ditjenpas Banten. Ia mengaku bangga dapat mempersembahkan medali emas untuk Indonesia sekaligus membawa nama baik institusi pemasyarakatan.

“Alhamdulillah, medali emas ini saya persembahkan untuk Indonesia. Terima kasih atas doa dan dukungan dari pimpinan serta seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Banten yang telah memberikan kepercayaan dan motivasi selama saya menjalani persiapan hingga pertandingan di SEA Games 2025,” ungkap Arya.

Arya Danu juga menyampaikan bahwa pencapaian ini akan menjadi motivasi baginya untuk terus meningkatkan prestasi dan menjaga profesionalisme sebagai pegawai pemasyarakatan. Ia berharap keberhasilannya dapat menjadi contoh bahwa dengan disiplin, kerja keras, dan dukungan lingkungan kerja yang positif, prestasi internasional dapat diraih.

Keberhasilan Arya Danu Susilo dalam meraih medali emas SEA Games 2025 semakin menegaskan bahwa lingkungan pemasyarakatan tidak hanya berperan dalam tugas pembinaan dan pelayanan, tetapi juga mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang berprestasi di berbagai bidang. Kanwil Ditjenpas Banten mengajak seluruh jajaran pemasyarakatan dan masyarakat untuk memberikan apresiasi atas capaian membanggakan ini serta menjadikannya sebagai inspirasi bersama dalam membangun Pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global.

Penguatan Peran BPD dalam Mewujudkan Desa Maju, Jaga Desa Indonesia Maju di Rapimnas DPP ABPEDNAS 2025

By On Minggu, Desember 14, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) 2025 berlangsung meriah dan “bertabur bintang”.

Sejumlah tokoh nasional hadir memberikan dukungan penuh atas penguatan kelembagaan BPD di seluruh Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, serta Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Prof. Reda Manthovani.

Selain para tokoh tersebut, Rapimnas 2025 juga dihadiri hampir 100 orang pengurus DPP ABPEDNAS dari berbagai latar belakang dan profesi, mulai dari ulama, akademisi, politisi lintas partai, wartawan senior, praktisi media, artis, lawyer, birokrat, hingga anggota BPD dari berbagai daerah. Komposisi ini memperkuat citra ABPEDNAS sebagai organisasi inklusif yang merangkul seluruh elemen bangsa untuk kemajuan desa.

Jaksa Agung Dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina ABPEDNAS

Pada puncak Rapimnas, Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina DPP ABPEDNAS, menandai era baru penguatan pembinaan dalam tata kelola desa.

"Penguatan desa adalah investasi jangka panjang bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya.

JAM Intel Prof. Reda Manthovani Menjadi Ketua Dewan Pengawas

Rapimnas juga menetapkan JAM Intel Prof. Reda Manthovani sebagai Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS.

"Desa yang kuat memerlukan kelembagaan yang kuat. Kami siap mendampingi ABPEDNAS agar seluruh proses pengawasan dan kemitraan berjalan sesuai koridor hukum dan etika," tegas Prof. Reda.

Dukungan Mendagri Tito Karnavian

Mendagri menyampaikan komitmen Kemendagri untuk terus memperkuat tata kelola desa.

"Tupoksi BPD harus terus diperkuat. BPD adalah unsur fundamental untuk menjaga demokrasi desa dan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran," ujar Mendagri Tito Karnavian.

Pesan Mendes PDT Yandri Susanto

Mendes PDTT menegaskan pentingnya peran ABPEDNAS sebagai motor penggerak pembangunan desa.

"ABPEDNAS harus mendorong kebangkitan ekonomi desa agar desa menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia," ujar Yandri.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan para tokoh dan keragaman pengurus yang hadir.

"Kehadiran para tokoh nasional dan hampir 100 pengurus dari berbagai bidang menunjukkan bahwa ABPEDNAS telah menjadi rumah besar bagi semua elemen bangsa yang peduli dengan masa depan desa," ujarnya.

"Pengukuhan Jaksa Agung sebagai Ketua Dewan Pembina dan Prof. Reda sebagai Ketua Dewan Pengawas adalah amanah besar. Kami berkomitmen membangun BPD yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman," imbuhnya.

Agenda Utama Rapimnas 2025

1. Penguatan AD/ART dan kelembagaan DPP hingga daerah.

2. Penyusunan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk peningkatan kapasitas BPD.

3. Sinergi nasional dengan Kemendagri, Kemendes PDTT, Kejaksaan Agung, dan lembaga lainnya.

Dengan dukungan kuat dari lembaga negara, tokoh publik, dan pengurus lintas profesi, ABPEDNAS menegaskan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, akuntabel, dan berdaulat. (Reno)

PWI Pusat Terbitkan Edaran Rangkap Jabatan, Perpanjangan KTA dan Donasi Kemanusiaan Bencana Sumatera

By On Jumat, Desember 12, 2025

Sekjen PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menerbitkan tiga Surat Edaran (SE) untuk seluruh anggota se-Indonesia, yakni SE tentang Rangkap Jabatan di PWI, SE tentang Perpanjangan KTA PWI, dan SE tentang Donasi Kemanusian Bencana Sumatera.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang mengatakan, khusus SE PWI tentang Rangkap Jabatan Nomor: 449/PWI-P/LXXIX/XII/2025 untuk menegaskan agar semua pengurus PWI Kabupaten/Kota, PWI Provinsi dan PWI Pusat agar mematuhi ketentuan Peraturan Dasar PWI Pasal 28 ayat 2, yang intinya larangan rangkap jabatan di struktur PWI. 

"Pengurus dilarang merangkap jabatan, misalnya pengurus PWI Pusat sekaligus merangkap pengurus PWI Provinsi. Atau pengurus PWI Kabupaten/Kota merangkap jabatan sebagai pengurus PWI Provinsi atau PWI Pusat. Tetapi tetap diperkenankan bila diamanahkan sebagai pengurus Forum Wartawan atau pengurus di konstituen Dewan Pers yang bukan organisasi wartawan, misalnya di SPS, SMSI, JMSI atau AMSI," jelas Zulmansyah, Jumat, 12 Desember 2025.

Berikutnya SE PWI tentang Perpanjangan KTA PWI Nomor: 462/PWI-P/LXXIX/XII/2025 merupakan keputusan Rapat Pleno PWI Pusat yang dipimpin langsung Ketua Umum Akhmad Munir pada 5 Desember lalu, yang salah satu keputusannya adalah memberikan diskresi kepada anggota PWI se-Indonesia yang KTA-nya habis masa berlakunya di 2023 dan 2024 untuk memperpanjang melalui mekanisme normal melalui PWI Provinsi.

"Artinya, KTA yang habis masa berlaku di 2023, 2024, termasuk di 2025, silahkan diperpanjang masa berlakunya kepada PWI Pusat melalui PWI Provinsi dengan tetap melampirkan persyratan sebagaimana diatur di PD PRT PWI," kata Zulmansyah mengimbau.

Diskresi perpanjangan masa berlaku KTA PWI biasa ini dibuka PWI Pusat sejak sekarang sampai Februari 2026 akan datang. Bila kesempatan ini tidak dimanfaatkan, maka KTA biasa yang sudah mati, tidak dapat diperpanjang kembali dan status anggota kembali mengulang muda setelah mengikuti OKK (Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian).

Terakhir SE PWI tentang Donasi Kemanusiaan adalah wujud perhatian dan kepedulian PWI Pusat menyikapi bencana banjir Sumatera yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

PWI Pusat melalui PWI Peduli telah membuka donasi kemanusian melalui Rekening BRI KCP Lemhanas dengan Nomor Rekening: 059601000155307 atas nama PWI dan mengimbau semua anggota PWI se-Indonesia untuk berpartisipasi memberikan donasi.

"Donasi yang terkumpul tersebut nantinya akan disalurkan ke lokasi bencana setelah kondisi darurat selesai. Mari kita semua anggota PWI bersama-sama berdonasi untuk membantu dan meringankan saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir Sumatera," ajak Zulmansyah. (Reno)

Video: Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Rano Karno: Tak Ada Korban Jiwa

By On Jumat, Desember 12, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, tak ada korban jiwa dalam insiden mobil pengangkut makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak siswa di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis, 11 Desember 2025.

Hal itu disampaikan Rano Karno saat mengunjungi korban di Rumah Sakit (RS) Koja, Jakarta Utara.

Ia menyebut, ada sebanyak 21 korban luka akibat kecelakaan mobil itu.

Dari 21 korban, lima orang masih dirawat di RS Koja dan sisanya dirawat di RS Cilincing. 

Kemudian, ada satu siswa yang mengalami luka pada bagian wajah dan harus menjalani operasi. (*/red)

Bencana Sumatera: TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista

By On Rabu, Desember 10, 2025

Waka Puspen TNI, Brigjen Osmar Silalahi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu, 07 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Sebanyak 30.864 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikerahkan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

"Kemudian kami informasikan juga bahwa sampai dengan saat ini, prajurit TNI yang diterjunkan langsung ke daerah terjadinya bencana berjumlah 30.864 orang," ujar Wakil Kepala Pusat Penerangan (Waka Puspen) TNI, Brigjen Osmar Silalahi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu, 07 Desember 2025.

Personel yang dikerahkan tidak hanya berasal dari satuan di Pulau Sumatera, tetapi juga dari berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Jenderal bintang satu itu juga mengungkapkan jumlah alutsista yang dikerahkan oleh TNI untuk operasi kemanusiaan ini.

"Sampai saat ini, TNI telah mengerahkan pesawat angkut sebanyak 18 pesawat. Yang kita ketahui bersama juga ada A-400, Hercules, kemudian Casa, termasuk Caravan," ujarnya.

Alutsista dikerahkan agar penanganan bencana, termasuk distribusi bantuan, berjalan lancar.

"Begitu juga dengan pelibatan helikopter. Sampai dengan saat ini, kita telah mengerahkan sebanyak 36 helikopter, baik helikopter dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, maupun Angkatan Darat," ujarnya.

Selain itu, TNI mengerahkan 14 KRI dan 2 Angkut Dropping Republik Indonesia (ADRI). Seluruhnya digunakan untuk mengangkut bantuan maupun personel.

"Sehingga secara keseluruhan, total alutsista kita yang kita gunakan itu ada 70 unit. Seperti kami sampaikan tadi, pesawat angkutnya ada 18, helinya 36, KRI 14, dan ADRI-nya 2," ujarnya.

TNI akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi ini. (*/red)

Kemenhut Segel Empat Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera

By On Rabu, Desember 10, 2025

Menhut Raja Juli Antoni. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengumumkan penyegelan terhadap subjek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera. Sebanyak empat subjek hukum disegel Kemenhut.

"Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera," ujar Raja Juli dalam keterangannya, Sabtu, 06 Desember 2025.

Raja Juli memastikan pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas. Ia juga menyebut tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

"Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu," ujarnya.

Berikut ini keempat subjek hukum yang disegel Kemenhut:

1. Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara

3. PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara

4. PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Raja Juli mengatakan, pihaknya melalui Gakkum melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.

Selain itu, Menhut menyebut pihaknya juga telah mengidentifikasi 8 subjek hukum lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.

"Selain empat subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak delapan lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel," katanya.

Dia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus tersebut. (*/red)

Ini Alasan KPK Cekal Yaqut dan Dua Lainnya di Kasus Kuota Haji

By On Rabu, Desember 10, 2025

Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pencegahan tiga orang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Ketiganya adalah eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; mantan Stafsus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz (IAA); dan Bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Hingga kini, pencegahan terhadap ketiga orang tersebut masih berlangsung. Mereka belum diperbolehkan meninggalkan Indonesia.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pencegahan dilakukan karena ketiganya diduga memiliki informasi yang sangat penting untuk mengungkap perkara itu.

"Sejauh ini yang kami lakukan, cekalnya kepada tiga orang itu di perkara haji ini karena kami melihat bahwa yang bersangkutan memiliki keterangan yang sangat kami perlukan, sangat banyak, dan sangat penting dalam pengungkapan perkara ini," ujar Asep kepada wartawan, Jumat, 05 Desember 2025.

Menurut Asep, keberadaan mereka di Indonesia akan memudahkan penyidik ketika diperlukan pemanggilan lanjutan.

"Kami melakukan cekal supaya yang bersangkutan yang mobilitasnya tinggi, apalagi ketua asosiasi haji, tetap berada di dalam negeri. Sekarang juga sebentar lagi musim haji," ujarnya.

Asep mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya kembali memanggil ketiganya untuk dimintai keterangan tambahan. Saat ini, kata dia, tim penyidik KPK berada di Arab Saudi untuk menindaklanjuti penyelidikan kasus kuota haji.

"Tentu, sejauh kami mendapatkan informasi dari tim yang sedang di Arab Saudi, jika pulang nanti ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kembali kepada ketua asosiasi maupun pihak lainnya, kami akan lakukan pemanggilan," tuturnya. (*/red)

Ini Empat Hasil Forum Sesepuh NU yang Dihadiri Ma'ruf Amin

By On Rabu, Desember 10, 2025

Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) secara daring pada Sabtu, 06 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI, Ma'ruf Amin menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) secara daring. Dalam rapat itu, dihasilkan empat kesimpulan terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Momen ini juga diunggah Ma'ruf Amin dalam media sosial Instagram, @kyai_marufamin, pada Sabtu, 06 Desember 2025.

"Menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama secara daring terutama terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Empat kesimpulan dihasilkan," tulis Ma'ruf.

Hasil pembahasan forum itu meminta polemik yang terjadi di PBNU diselesaikan melalui mekanisme internal NU.

"Tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa," ujarnya.

Anggota Mustasyar PBNU ini juga mengungkapkan empat kesimpulan dalam rapat yang dihadirinya.

Pertama, Forum Sesepuh berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.

Kedua, Forum Sesepuh NU juga melihat adanya informasi terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Gus Yahya, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.

"Menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan," imbuhnya.

Polemik PBNU

Polemik di internal PBNU mencuat usai beredar surat edaran yang menyatakan Gus Yahya diberhentikan untuk menindaklanjuti hasil rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025.

Surat edaran yang dibuat 25 November 2025 itu menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat Ketum PBNU sejak 26 November 2025 dan diminta melepas segala atributnya sebagai Ketua Umum.

Selain menyatakan Gus Yahya diberhentikan, surat itu juga menyebut Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar akan mengambil tampuk kepemimpinan sementara di PBNU.

PBNU pun diklaim akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025 untuk menetapkan Pj Ketua Umum (Ketum) yang baru.

Rapat pleno bakal dihadiri secara lengkap oleh unsur kepengurusan PBNU, yakni Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.

"Insya Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU," kata Ketua PBNU Moh Mukri, dalam keterangannya, Jumat, 05 Desember 2025.

Secara terpisah, Gus Yahya menegaskan bahwa posisinya hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.

Dia menegaskan, hasil Muktamar ke-34 pada 2021 yang menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar selanjutnya.

"Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik AD/ART maupun aturan-aturan lainnya," ujar Gus Yahya, di kantor PBNU, Jakarta, 03 Desember lalu. (*/red)

Presiden Prabowo Pimpin Ratas Penanganan Bencana Aceh, Tekankan Kecepatan dan Ketelitian Bantuan

By On Senin, Desember 08, 2025

Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas khusus di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu, 07 Desember 2025. 

ACEH BESAR, KabarViral79.Com – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas (Ratas) khusus di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu, 07 Desember 2025.

Dalam arahannya, Presiden menegaskan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi tindakan dari seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh.

"Kita harus bergerak cepat, tepat, dan konsisten untuk membantu masyarakat," tegas Presiden dalam rapat tersebut.

Operasi terpadu yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, serta pemerintah daerah juga diminta terus diperkuat guna mempercepat distribusi bantuan, menjaga keamanan wilayah, hingga memulihkan akses yang terputus akibat bencana.

Presiden turut menyoroti kebutuhan besar terkait rumah warga yang rusak. Ia memastikan dukungan pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat akan menjadi bagian dari prioritas pemulihan pasca bencana.

Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas khusus di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu, 07 Desember 2025. 

Meski begitu, Kepala Negara mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan akibat kondisi alam yang perlu diwaspadai. Namun pemerintah berkomitmen untuk melakukan penanganan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

Manajemen penyaluran bantuan juga menjadi sorotan. Presiden meminta pendistribusian kebutuhan pokok dilakukan lebih teliti, termasuk pemenuhan obat-obatan yang harus segera sampai kepada warga yang membutuhkan.

Selain itu, Presiden menekankan pemenuhan kebutuhan pakaian bagi pengungsi, baik melalui dukungan pemerintah maupun donasi dari masyarakat berupa pakaian layak pakai.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan tata kelola yang bersih dalam seluruh proses penanganan bencana.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur pemerintah, relawan, dan masyarakat yang telah bersinergi dalam upaya penanggulangan bencana di Aceh.

"Kekompakan seluruh pihak menjadi kekuatan besar dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat," ujarnya. (Joniful Bahri)

Video: Mendagri Tito Maklumi Ada Pemerintah Daerah Tidak Mampu Tangani Bencana

By On Minggu, Desember 07, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai wajar dan memaklumi apabila ada pemerintah daerah yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana berskala besar yang terjadi di wilayahnya.

Hal itu dikatakan Mendagri kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 01 Desember 2025.

Tito menjelaskan saat terjadi bencana banjir dan longsor di Aceh, akses menuju Takengon terputus sehingga satu-satunya cara untuk mengangkut bantuan, seperti pangan, hanya bisa menggunakan pesawat.

Pemerintah daerah lain yang juga menyatakan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Tito mengaku paham dengan situasi yang dihadapi para kepala daerah yang wilayahnya sedang menghadapi bencana.

Para Kepala Daerah tersebut memang tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan peralatan dan akses. (*/red)

Video: Titiek Soeharto Jengkel Ada Truk Muat Kayu Besar Usai Banjir Sumatera

By On Minggu, Desember 07, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto merasa sedih menyimak pembahasan bencana Sumatera dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pada Kamis, 04 Desember 2025.

Ungkapan tersebut disampaikan Titiek setelah ia meminta panitia rapat memutar video yang sempat viral, memperlihatkan sebuah truk mengangkut kayu gelondongan berdiameter besar.

Truk itu melintas di jalan raya beberapa waktu setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Sumatera.

“Terus terang saya sedih, ngenes menyimak. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter satu setengah meter itu enggak gampang, perlu puluhan tahun untuk pohon sebesar itu,” ujar Titiek saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 04 Desember 2025. (*/red)

Terbukti Terima Suap, Tiga Hakim Divonis 11 Tahun Penjara

By On Sabtu, Desember 06, 2025

Hakim nonaktif Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom saat sidang dakwaan kasus suap vonis lepas korporasi CPO di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis, 21 Agustus 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Tiga Hakim nonaktif yang memberikan vonis lepas pada tiga korporasi terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO, divonis 11 tahun penjara.

Mereka adalah Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Ketiga hakim nonaktif ini diyakini telah melanggar Pasal 6 Ayat (2) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara," kata Hakim Ketua Effendi saat membacakan amar putusan dalam sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu, 03 Desember 2025.

Majelis Hakim menyatakan ketiganya terbukti menerima suap untuk menjatuhkan vonis lepas kepada tiga korporasi CPO.

Djuyamto terbukti menerima suap dari pihak korporasi kurang lebih senilai Rp 9,2 miliar. Selain itu, dua hakim anggotanya, Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom masing-masing dinyatakan terbukti menerima suap senilai Rp 6,4 miliar.

Karena terbukti menerima suap, ketiganya juga dihukum untuk mengembalikan uang suap ini kepada negara. 

"Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia ini," ujar Effendi.

Hakim menyatakan, perbuatan para terdakwa ini menjadi hal yang memberatkan karena pimpinan Mahkamah Agung telah berulang kali mengingatkan bawahan untuk menjaga marwah institusi.

Terlebih, tindak pidana ini dilakukan saat para terdakwa menjabat sebagai aparat penegak hukum yang mengadili perkara. Namun, mereka justru melakukan korupsi. 

Majelis Hakim juga menilai, penerimaan suap ini karena keserakahan para terdakwa, bukan kebutuhan.

"Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi ini bukan karena kebutuhan atau corruption by need, tapi karena keserakahan atau corruption by greed," tuturnya.

Sementara, untuk hal yang meringankan hukuman, ketiganya dinilai telah mengembalikan sebagian suap yang diterima mereka dan juga masih memiliki tanggungan keluarga.

Sebelumnya, Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara.

Para terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti sesuai total uang suap yang diterimanya.

Kasus Suap Hakim untuk Vonis Lepas Tiga Korporasi

Perkara tiga korporasi CPO bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta pada tahun 2024. Sebelum berkas masuk ke pengadilan, sejumlah upaya pengamanan telah dilakukan.

Ariyanto Bakri selaku pengacara pihak korporasi menghubungi terdakwa sekaligus Panitera Muda PN Jakarta Utara nonaktif, Wahyu Gunawan dengan maksud menanyakan apakah ada kenalan di PN Jakpus.

Wahyu mengaku mengenal dengan Arif Nuryanta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakpus. Atas permintaan Ariyanto, Wahyu pun mempertemukan Ariyanto dengan Arif Nuryanta.

Dalam perjalanannya, Ariyanto, Wahyu, dan Arif Nuryanta beberapa kali bertemu untuk membahas soal nasib perkara tiga korporasi CPO.

Berdasarkan perhitungan hakim, total uang suap yang diberikan Ariyanto kepada kelima terdakwa mencapai dua juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 39–40 miliar. Pemberian ini dilakukan dalam dua kali, yaitu pada Mei dan Oktober 2024.

Dalam surat dakwaan, kelima terdakwa menerima uang suap dengan jumlah yang berbeda. Arif Nuryanta menerima Rp 14,7 miliar, Wahyu menerima Rp 2,3 miliar.

Lalu, majelis hakim yang mengadili perkara, Djuyamto selaku ketua majelis menerima Rp 9,2 miliar; Ali dan Agam selaku hakim anggota, masing-masing menerima Rp 6,4 miliar.

Adapun pemberi suap yaitu pengacara Ariyanto, Junaidi Saibih, dan Marcella Santoso dan Muhammad Syafei sebagai kuasa perwakilan tiga korporasi tengah disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. (*/red)