-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kapolri Suyudi: Tak Perlu Bayar Survei, Kerja dengan Hati, Rakyat Tak Bisa Dibohongi!

By On Rabu, November 18, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto meminta jajarannya tidak perlu membeli atau membayar lembaga survei untuk mengukur kinerja Polri. 

Menurutnya, penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri tidak bisa direkayasa karena rakyat bisa menilai langsung kinerja Kepolisian. 

"Kita tidak perlu membeli survei, kita tentu tidak perlu membayar survei. Tapi yakinlah saudara-saudaraku semua, bekerjalah dengan hati, karena rakyat tidak pernah bisa dibohongi, rakyat tidak bisa direkayasa,” ujar Suyudi dalam siaran langsung YouTube Humas Korps Brimob Polri, Senin, 16 November 2026. 

Oleh karena itu, dia meminta para personel untuk bekerja dengan tulus demi kepentingan masyarakat. 

"Yakinlah Polisi akan selalu di hati masyarakat dan kalau Polisi sudah di hati masyarakat, jangan khawatir, Kamtibmas Insya Allah akan aman dan kondusif,” ujar dia. 

Suyudi menyebut, ada sejumlah dinamika yang terjadi di lingkungan Polri dalam satu bulan terakhir. 

Namun, ia meminta seluruh personel tidak ragu atau mundur selama langkah yang diambil bertujuan untuk kepentingan institusi dan bangsa. 

“Karena kebenaran pasti akan datang, dan Polisi akan menjadi kekuatan yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia!” ujarnya. 

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 9-18 April 2026, 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik. 

Tingkat kepuasan terhadap Polri juga meningkat dari 65,1 persen pada 2025 menjadi 67,6 persen pada tahun ini. (*/red)

Bareskrim Polri Usut Dugaan TPPU Terkait Penyelundupan BBM di Sulsel

By On Rabu, November 18, 2026

Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Suhasto (tengah) saat Konferensi Pers. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari kasus penyelundupan BBM yang ditangani Dirreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Polri akan mengusut aliran dana dari kasus tersebut. 

"Dalam hal ini, Direktorat Tindak Pidana Khusus melakukan pengembangan perkara. Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menertibkan laporan polisi LP A tertanggal 20 Oktober 2026 terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Suhasto saat Konferensi Pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026. 

Menurut Suhasto, pihaknya akan melakukan penelusuran uang hasil keuntungan dari praktik penyelundupan BBM tersebut. 

Pihaknya juga akan mengusut aset yang dihasilkan dari dugaan penyelundupan. 

"Fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut," ujar dia.

Suhasto mengatakan, pihaknya akan menggandeng PPATK. 

Menurutnya, ada sejumlah aset yang sudah disita dari kasus ini. 

"Jadi akan kita tracing, uangnya ke mana saja, kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kita telusuri juga asetnya di mana saja," ujarnya. 

Suhasto menyebut, pihaknya tidak akan berhenti pada dugaan tindak pidana asal. 

Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan perkara ini.

"Jadi, langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, terus kemudian melindungi hak masyarakat atas BBM bersubsidi, dan juga mencegah kebocoran keuangan negara," tuturnya. 

Diketahui sebelumnys, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah membongkar kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang melibatkan kapal tanker dan truk tangki. 

Polisi menetapkan tujuh tersangka dan memasukkan empat orang lainnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pengungkapan kasus ini dirilis Kapolda Sulsel saat itu, Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro, di Dermaga Pelindo Makassar, Selasa, 02 Juni 2026. 

Kasus penyelundupan solar subsidi ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang bermula dari penindakan terhadap tujuh truk tangki pada Februari 2026. 

Polisi menyita berbagai barang bukti berupa satu kapal tanker, dua kapal SPOB, 18 mobil tangki, 17 kendaraan penumpang dan enam dump truck. 

Polisi juga menyita 332 jeriken solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, dan 1.541 tabung LPG 3 kilogram. 

Untuk BBM subsidi, Polisi mengamankan total 229.123 liter solar dan 3.031 liter Pertalite. 

Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan Ditreskrimsus Polda Sulsel dan sejumlah polres jajaran di berbagai daerah. (*/red)

Anak Sekolah Menyeberang Sungai Pakai Rakit, HRD Desak Jembatan Aceh Dibangun

By On Selasa, November 17, 2026

HRD saat meninjau jembatan dan jalan putus di Aceh pasca banjir dan longsor beberapa hari lalu. Hingga kini masih banyak infrastruktur belum ditangani pemerintah. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), mendesak pemerintah segera membangun kembali sejumlah jembatan yang putus akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, pada November 2025. 

Hingga kini, sejumlah wilayah masih kesulitan akses transportasi. Bahkan, anak-anak sekolah di Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit dan boat ketek untuk menuju sekolah. 

HRD mengatakan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan masyarakat dan akses pendidikan. 

Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar pembangunan jembatan segera direalisasikan. 

HRD saat meninjau jembatan dan jalan putus di Aceh pasca banjir dan longsor beberapa hari lalu. Hingga kini masih banyak infrastruktur belum ditangani pemerintah. 

Selain jembatan, HRD juga meminta pemerintah mempercepat normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan dan memicu banjir berulang saat hujan turun. 

"Pemerintah jangan hanya melakukan peninjauan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan kepastian pembangunan agar aktivitas pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial kembali normal," tegas HRD, Selasa, 17 November 2026. 

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana, terutama jembatan, jalan, dan normalisasi sungai di wilayah terdampak Aceh. (Joniful Bahri)

HRD Desak Pemerintah Beri Kepastian Hukum Tanah Transmigran

By On Minggu, November 15, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan legalitas tanah masyarakat di kawasan transmigrasi, terutama lahan yang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan. 

Menurut Ruslan M. Daud yang akrab disapa HRD, kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat transmigran yang telah puluhan tahun bermukim dan mengelola lahan tersebut sebagai tempat tinggal maupun sumber penghidupan. 

Hal itu disampaikannya Ruslan M. Daud kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 15 November 2026. 

HRD menegaskan, negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat transmigrasi. Jangan sampai warga yang telah lama menempati dan mengelola tanah justru terus dibayangi ketidakpastian status kepemilikan. 

“Jangan sampai masyarakat yang sudah puluhan tahun bermukim dan mengelola tanah justru tidak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Negara harus hadir memberikan solusi dan melindungi hak-hak masyarakat,” tegas politisi PKB asal Aceh tersebut. 

Untuk menyelesaikan persoalan itu, HRD mendorong sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah. 

Pertama, menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian ATR/BPN. 

Langkah tersebut perlu diawali dengan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap lahan-lahan yang bermasalah, sehingga status hukumnya dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

Kedua, mempercepat pelaksanaan program Trans Tuntas yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Transmigrasi. 

Program tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian legalitas tanah sekaligus penerbitan sertifikat hak milik bagi masyarakat transmigran yang selama ini belum memperoleh kepastian hukum. 

“Program Trans Tuntas harus benar-benar memberikan hasil nyata. Jangan hanya menjadi program di atas kertas, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat hingga mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya,” ujarnya. 

Ketiga, HRD mendorong revisi Undang-Undang tentang Ketransmigrasian agar regulasi tersebut lebih adaptif terhadap perkembangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat transmigrasi saat ini. 

Menurutnya, pembaruan regulasi diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah, memberikan kepastian terhadap aset masyarakat transmigran, serta mendorong pemanfaatan lahan secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan warga. 

HRD berharap, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret agar persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi tidak terus berlarut-larut. 

“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Mereka sudah puluhan tahun membangun kehidupan di kawasan transmigrasi. Jangan sampai persoalan administrasi dan tumpang tindih kebijakan membuat hak-hak mereka terus terabaikan,” tutupnya. (Joniful Bahri)

Respons KPK Usai Disebut Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit cs

By On Sabtu, November 14, 2026

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengungkap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap sejumlah pihak, dari Presiden Prabowo hingga KPK. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan. 

Menurut Budi, pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihak yang menjadi objek penyadapan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang tengah diusut. 

"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihaknya yakin Polri akan mengungkap perkara penyadapan tersebut. 

Dia menilai, dukungan dan kepercayaan publik tinggi dalam kasus ini. 

"Untuk itu, KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," kata dia. 

"Dan tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi, ya," imbuh dia. 

Saat ini, kata Budi, pihaknya belum mendapat informasi terkait siapa saja pimpinan atau penyidik KPK menjadi pihak yang disadap oleh Listyo Sigit. 

Menurutnya, soal siapa objek penyadapan merupakan bagian dari penyidikan Polri. 

"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," tuturnya. 

Budi memastikan, koordinasi KPK dengan Polri selama ini terus berjalan secara intensif. 

Menurutnya, koordinasi ini berjalan baik di tingkat pimpinan maupun jajaran bawah. 

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya. Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung," ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. 

Ia mengungkap, Sigit berperan sebagai end user penyadapan. 

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Suyudi mengatakan, Jenderal Sigit berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 

Dalam paparannya, Suyudi juga mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto, di antaranya lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan Partai Politik, serta Tokoh Politik. 

Selain itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan yang dilakukan Sigit cs juga melakukan penyadapan terhadap Gubernur, KPK, hingga internal Polri sendiri. 

"Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, Internal Polri, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Aktivis, serta Mahasiswa," imbuhnya. (*/red)

Tiga WNI Jadi Korban Pengantin Pesanan ke China, Dijanjikan Mahar Jutaan

By On Sabtu, November 14, 2026

Mabes Polri menggelar Jumpa Pers terkait kasus pengantin pesanan ke China, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan ke China. 

Polisi meringkus tiga tersangka, di antaranya berinisial YB, RMM, dan FC alias AI terkait kasus ini. 

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, para tersangka merekut para korban pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026. 

Para korban, kata dia, merupakan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China. 

"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," ujar Yolanda saat Jumpa Pers, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

Yolanda menjelaskan, para korban dijanjikan uang mahar sebesar Rp 20 juta sampai Rp 25 juta. 

Mereka juga diiming-imingi uang bulanan sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta ketika tiba di China. 

Dalam proses penyidikan, kata Yolanda, ditemukan foto-foto perempuan WNI yang dikirim oleh agen di Indonesia maupun Hong Kong kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. 

"Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp 400 juta sampai dengan Rp 500 juta," ujarnya. 

Yolanda menyebut, jaringan TPPO ini menampung para korbannya di apartemen dan hotel di Jakarta sebelum diberangkatkan ke China. 

Para korban juga difasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan perjalanan, termasuk dugaan pemalsuan identitas dengan mengubah tahun kelahiran agar memenuhi persyaratan perkawinan di negara tujuan. 

"Sebelum diberangkatkan, korban diduga dinikahkan secara siri dengan warga negara China di apartemen yang telah disiapkan oleh jaringan perekrut tanpa dokumen dan tanpa perkawinan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 2026, para korban akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan rute Jakarta menuju Penang, kemudian dilanjutkan ke Hongkong. Namun petugas imigrasi menemukan indikasi adanya praktik pengantin pesanan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Yolanda. 

Adapun peran para tersangka, yakni YB (pria warga negara China) bertindak sebagai pengantin pria yang datang ke Indonesia, menikahi korban, lalu membawanya ke China. 

"Tersangka RMM, perempuan, berperan membujuk korban agar bersedia dijadikan pengantin pesanan dengan iming-iming mahar Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta. Tersangka juga mengatur perkawinan non-prosedural di apartemen Grand Pramuka yang sekaligus digunakan sebagai tempat penampungan korban. Sebagai gambaran juga bahwa tersangka RMM ini adalah sebelumnya juga menjadi korban pengantin pesanan dan saat ini yang bersangkutan menjadi pelaku," tutur Yolanda. 

Sementara itu, tersangka FC alias AI (perempuan) berperan membantu pengurusan pemalsuan dokumen kependudukan dan dokumen perjalanan korban. 

"Barang bukti yang diamankan, di antaranta sembilan unit telepon genggam, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket penerbangan, boarding pass, dokumen perjalanan, serta bukti pembayaran," ujarnya. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (*/red)

Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang Arif Kurniawan Jadi Tersangka Korporasi

By On Kamis, November 12, 2026

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriyatna. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Perusahaan tersebut diketahui dikelola oleh Arif Kurniawan (AK). 

"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir sejak 2014. 

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ujarnya. 

Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan pasal, primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, dengan sangkaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. 

Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor. Ketiga, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP. 

Diketahui, Kejagung tengah melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar mengatakan, dugaan peristiwa tindak pidana berlangsung periode 2013-2025. 

Menurutnya, ada lima perusahaan tambang nikel mulai PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat. 

"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” ujarnya. 

Saiful menjelaskan, salah satu temuan penyidik adalah manipulasi izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir tahun 2015. 

"Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” tuturnya. 

Selain itu, kata dia, perusahaan-perusahaan yang ada di bawah kendali AK tersebut diduga kuat menyuap pejabat penyelenggara negara guna melancarkan seluruh proses administrasi dan perizinan tambang. 

“Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” pungkasnya. (*/red)

Ini Daftar 19 Tokoh yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional oleh Prabowo

By On Kamis, November 12, 2026

Presiden Prabowo memberikan gelar Pahlawan Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Sebanyak 19 Tokoh diberi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026. 

Penganugerahan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. 

"Menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mereka yang nama, pangkat, dan daerah asalnya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik dalam bidang lain untuk mencapai merebut mempertahankan untuk mengisi kemerdekaan serta mewujudkan kejayaan bangsa dan negara," demikian kutipan Keppres yang dibacakan di Istana Negara. 

Salah satu Tokoh yang mendapat penganugerahan adalah Ekonom Raden Mas Margono Djojohadikusumo, yang juga kakek Presiden Prabowo Subianto. 

Selanjutnya, ada sejumlah nama Tokoh seperti Ali Sadikin (Bang Ali) yang pernah menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat selama dua periode dari tanggal April 1966 hingga Juli 1977. 

Ada juga nama Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso yang pernah menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke-5 yang menjabat dari tahun 1968 hingga 1971. 

Berikut daftar nama tokoh yang dapat Gelar Pahlawan Nasional: 

1. Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso dari Provinsi DKI Jakarta; 

2. Almarhum R.M. Margono Djojohadikusumo dari Provinsi Jawa Tengah; 

3. Almarhum Mr. Ali Sastroamidjojo dari Provinsi Jawa Timur; 

4. Almarhum Abdoel Moethalib Sangadji dari Provinsi Maluku; 

5. Almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

6. Almarhum Sutan Takdir Alisjahbana dari Provinsi DKI Jakarta; 

7. Almarhum Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari Provinsi DKI Jakarta; 

8. Almarhum Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) dari Provinsi Riau; 

9. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dari Provinsi Sumatera Utara; 

10. Almarhum Mayjen TNI (Purn) Soengkono dari Provinsi Jawa Timur;

11. Almarhum Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma dari Provinsi Jawa Barat; 

12. Almarhum K.H. M. Yusuf Hasyim dari Provinsi Jawa Timur; 

13. Almarhum K.H. Wasyid dari Provinsi Banten; 

14. Almarhum Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) dari Provinsi Sulawesi Utara; 

15. Almarhum Mohamad Roem dari Provinsi DKI Jakarta; 

16. Almarhum K.H. Abbas Abdul Jamil dari Provinsi Jawa Barat; 

17. Almarhum Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Provinsi Sulawesi Selatan; 

18. Almarhum Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Provinsi Kalimantan Timur; 

19. Almarhum Letkol Moch. Sroedji dari Provinsi Jawa Timur. 

(*/red)

Kemendagri Minta Camat Bergerak Lebih Agresif, Program Prioritas Presiden Harus Tepat Sasaran

By On Rabu, November 11, 2026

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh Camat di Indonesia memperkuat kinerja dan kolaborasi dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto hingga ke tingkat desa dan kelurahan. 

Arahan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Camat di Hotel Sahid, Jakarta kemarin. 

Safrizal menegaskan, camat harus bekerja ekstra keras, bahkan super keras, dalam memastikan berbagai program pemerintah berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. 

"Kami berharap bukan saja ekstra keras, tapi super keras," tegas Safrizal. 

Ia mengatakan, camat memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di tingkat kecamatan hingga desa. 

Karena itu, koordinasi, pendataan, serta identifikasi persoalan di lapangan harus diperkuat. 

Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian antara lain jaminan rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC). 

Khusus penanganan TBC, Safrizal meminta camat aktif berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk membantu pelacakan penderita sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjalani pengobatan secara konsisten. 

Menurutnya, keterlibatan aparat kewilayahan sangat diperlukan untuk memperkuat program teknis yang dijalankan kementerian dan lembaga. 

Rapat koordinasi tersebut diikuti sekitar 378 Camat secara langsung dan 7.000 Camat lainnya melalui daring. 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas serta pemahaman Camat dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. 

Kemendagri juga menekankan agar Camat di daerah terdampak bencana tetap menjalankan fungsi koordinasi dan pengawalan program pemerintah, meskipun wilayahnya masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Melalui penguatan peran Camat, pemerintah berharap pelaksanaan program prioritas nasional dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Joniful Bahri)

Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Abuleke Ini!

By On Senin, November 09, 2026

Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadia saat acara pelantikan DPD I Golkar Maluku di Ambon, Sabtu, 07 November 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah isu yang dia dengar bahwa dirinya ikut rapat dengan para jenderal soal penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto. 

"Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa tiga jam sebelum para Jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada Ketua Umum (Ketum) Partai rapat dengan mereka," ujar Bahlil dalam pidatonya di acara pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu, 07 November 2026. 

"Abuleke ini,” ujar dia. 

Diketahui, istilah ”abuleke” adalah istilah bahasa Ambon yang berarti penipu atau munafik. 

Bahlil menilai, narasi Ketum Partai itu mengarah kepada dirinya. Ia pun merasa heran dengan narasi dalam cerita tersebut. 

"Awal-awalnya, saya tidak terlalu ngeh karena Ketum Partai kan banyak. Tapi begitu saya bangun tadi pagi dari pesawat, lihat, kok ini sudah menuduhnya ke saya? Saya bilang, 'Apa maksudnya ini, ya?'," ujar Bahlil. 

Bahlil kemudian membantah tudingan itu dan meminta pihak-pihak terkait memberikan bukti dan klarifikasi. 

"Jadi, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya, ya, di dalam mimbar ini karena menuduh Ketum Partai, saya sengaja bicara di forum ini, segera klarifikasi itu! Segera klarifikasi itu! Dan buktikan!" tegasnya. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi itu pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas soal ini. 

"Saya minta kepada pihak aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka saja! Jangan fitnah terus yang dibangun! Diusut saja!" pungkasnya. 

Ia juga akan melakukan somasi kepada pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan narasi tersebut. 

"Ya, saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya! Ini berbahaya. Nih, ini tuduhan-tuduhan ini menurut saya tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. 

Selain Listyo Sigit, Bareskrim Polri menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus penyadapan. 

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Jumpa Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam, 03 November 2026. 

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tersangka keempat pada Kamis, 05 November 2026. 

Tersangka baru tersebut adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi. 

Ia diduga memiliki peran penting dalam operasional penyadapan. 

Penyidik Bareskrim Polri menjerat para jenderal itu dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (*/red) 

Kapolri Suyudi Tegaskan Kasus Penyadapan Murni Penegakan Hukum, Bukan Konflik Internal

By On Senin, November 09, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi bertemu Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Kamis, 05 November 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto murni proses penegakan hukum. 

Ia menekankan pengusutan tak terkait dengan persaingan internal Polri. 

"Dan kami yakinkan bahwa ini semua adalah murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Tapi ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Suyudi kepada wartawan, di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 05 November 2026. 

Suyudi menyampaikan bahwa pihaknya menyadari dinamika dan tantangan tugas Korps Bhayangkara yang sangat dinamis. 

Terlebih terkait peristiwa penangkapan sejumlah pati Polri dalam kasus penyadapan yang sedang ditangani. 

"Khususnya kami menyadari bahwa dinamika pekerjaan dan tugas kami di Kepolisian Republik Indonesia tentunya sangat dinamis, banyak tantangan, terutama apa yang terjadi di belakangan ini yang terkait dengan adanya penangkapan terhadap beberapa Pati Polri yang terkait dengan kasus penyadapan yang saat ini sedang kita tangani," jelasnya. 

Suyudi menekankan peristiwa ini menjadi pelajaran bersama seraya memastikan bahwa kalangan internal Polri tetap solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

"Dan ini tentunya perlu menjadi pelajaran untuk kita semua, dan kami ingin Polri tetap solid, tetap menjadi sandaran masyarakat," ujar dia.

Dia juga memerintahkan seluruh jajaran untuk tetap fokus menjalankan tugas masing-masing dalam melayani masyarakat. 

"Untuk seluruh anggota di seluruh wilayah Indonesia untuk tetap bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas memelihara kamtibmas, senantiasa bersama masyarakat sesuai dengan slogan kami, slogan kita semua, yaitu Polisi Bersama Masyarakat," pungkasnya. (*/red)

Dewan Pres Kecam Jenderal Listyo Sadap Presiden-Media: Skandal Besar Tak Termaafkan

By On Jumat, November 06, 2026

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan sebuah bentuk teror terhadap pers. 

Pasalnya, tindakan penyadapan itu juga menyasar media massa, di samping ke Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, organisasi masyakat, hingga pengusaha. 

"Penyadapan terhadap pers itu sebuah teror yang melanggar prinsip hukum dan etika," ujar Komaruddin kepada wartawan, Rabu, 04 November 2026. 

Menurutnya, praktik tersebut tidak dapat dimaafkan dan harus ditindaklanjuti oleh Polri demi membersihkan nama institusi itu. 

"Yang pasti penyadapan yang dilakukan oknum pimpinan Polri sebuah skandal etik yang tak termaafkan," ujarnya. 

"Polri mesti membersihkan diri untuk mendapatkan kepercayaan rakyat," imbuhnya. 

Komarudin menyebut, Dewan Pers akan mengambil tindakan bila terdapat aduan mengenai praktik penyadapan tersebut. 

Ia mengatakan, langkah itu sesuai dengan tugas dan kewenangan Dewan Pers dalam menangani konflik dan aduan. 

"Mediasi jika ada konflik dan pengaduan, melakukan edukasi publik dan verifikasi lembaga pers. Kalau ada pengaduan kami bergerak," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua tersangka lain diduga juga menyadap media, politikus, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

"Telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Konferensi Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 03 November 2026. 

Asep menjelaskan, ada sejumlah nomor ponsel yang dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. 

Setelah dimasukkan ke sistem tersebut, nomor ponsel itu disadap meski sedang tidak ada proses penegakan hukum yang berlangsung. 

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026 tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem listed tersebut," ujarnya. 

Listyo dan dua tersangka lainnya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

"Yang berbunyi, secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah selama 10 tahun," ujarnya. 

Ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. 

"Kita juga terapkan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1), di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik dengan ancaman pidana selama delapan tahun," jelas Asep. (*/red)

Mensesneg Sebut Tindakan Listyo Sigit Sadap Presiden Mengarah ke Makar

By On Jumat, November 06, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tindakan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto sebagai perbuatan mengarah makar. 

Dalam kasus itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal bintang dua aktif Polri ditetapkan tersangka. 

“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujar Mensesneg saat Konferensi Pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

Istana juga menilai tindakan Listyo Sigit Cs sudah mengarah pada perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kepentingan negara. Bahkan, membahayakan keselamatan pimpinan negara. 

Prasetyo mengungkapkan hal yang mendasari Istana menilai tindakan Listyo Sigit dan pihak lainnya sebagai perbuatan yang mengarah makar karena sengaja melakukan penyadapan dan penghilangan barang bukti secara ilegal. 

Padahal, penyadapan sendiri telah diatur secara ketat dalam peraturan yang berlaku. 

"Nah karena kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara,” pungkasnya. (*/red)

Mendikdasmen Sebut Ada Kaitan Kehadiran Anak ke Sekolah dengan MBG

By On Selasa, November 03, 2026

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. 

"Ada banyak penelitian Pak, kaitan antara MBG dengan tingkat kehadiran anak di sekolah. Jadi banyak anak yang berangkat ke sekolah itu karena akan makan sehat bergizi," ujar Mu'ti saat menyampaikan sambutannya pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta peluncuran awal uji coba loka MBG, di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Ia mengibaratkan antusiasme anak-anak datang ke sekolah untuk mendapatkan MBG seperti masyarakat yang datang ke masjid karena adanya kegiatan Jumat Berkah. 

Bedanya, program MBG dilaksanakan setiap hari sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi secara rutin. 

"Itu saya kira mirip dengan banyak hadir ke masjid karena ada Jumat Berkah, kira-kira begitu. Tapi ini tiap hari, tidak setiap hari Jumat," ucapnya. 

Ia berharap, pelaksanaan MBG tidak hanya memperbaiki pemenuhan gizi anak, tetapi juga meningkatkan semangat belajar dan kualitas pendidikan. 

Karena itu, kata dia, pihaknya berkomitmen memperkuat kerja sama dengan BGN agar pelayanan MBG semakin tepat sasaran dan tepat waktu. 

"Kemudian kerja sama pendataan yang selama ini sudah terintegrasi dengan Dapodik, dipastikan bahwa semua yang menerima adalah murid-murid yang memang resmi terdata dalam sistem kami dan memang terus kita sempurnakan," tuturnya. (*/red)

WNI Dikabarkan Tewas di Ukraina saat Jadi Tentara Rusia, Kemlu Lakukan Verifikasi

By On Selasa, November 03, 2026

Jubir Kemlu, Yvonne Mewengkang. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah mendalami kabar Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Muhammad Taufiq (48) tewas saat menjadi tentara Rusia di Ukraina. 

Kemlu mengatakan sudah mengambil langkah diplomatik kepada pemerintah Rusia. 

"Kementerian Luar Negeri RI mencermati informasi yang beredar tentang seorang WNI yang disebut meninggal dalam dinas militer di Rusia. KBRI Moskow tengah melakukan pendalaman dan verifikasi, termasuk terkait identitas dan status yang bersangkutan," kata Juru Bicara (Jubir) Kemlu, Yvonne Mewengkang, kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Yvonne mengatakan, proses yang dilakukan mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi. Kemlu meminta seluruh pihak agar tidak berspekulasi terkait persoalan tersebut. 

Menurutnya, pemerintah Indonesia telah meminta Rusia mengecualikan WNI dari perekrutan militer negara mereka. 

Pemerintah juga mendalami modus perekrutan yang terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

"Pemerintah RI telah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik kepada pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apa pun, termasuk praktik yang terindikasi TPPO," ujarnya. 

"Pemerintah RI juga telah meminta agar Indonesia dimasukkan ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari perekrutan militer Rusia melalui jalur apapun, dengan penerapan secara efektif dan segera," imbuhnya. 

Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI Moskow dan pihak terkait untuk mendalami kemungkinan penipuan dan eksploitasi dalam proses perekrutan. 

Kemlu juga memastikan langkah penanganan dan pelindungan WNI sesuai ketentuan berlaku. 

"Pemerintah RI mengimbau masyarakat agar senantiasa memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri melalui instansi berwenang, mewaspadai tawaran pekerjaan dengan imbalan tidak wajar, tidak menandatangani kontrak yang tidak dipahami, serta memperhatikan risiko keselamatan dan konsekuensi hukum keterlibatan dalam dinas militer asing," tuturnya. 

Dilansir dari situs Kementerian Pertahanan Ukraina seperti dilihat pada Jumat, 30 Oktober 2026, menurut Direktorat Utama Intelijen Pertahanan Ukraina (HUR), Taufiq, tinggal di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Sebelum bergabung dengan militer Rusia, ia pernah bekerja sebagai pengemudi taksi di Jakarta dan sebagai manajer di sebuah perusahaan pertanian. 

Taufiq juga pernah bekerja di Amerika Serikat dan mampu berbahasa Inggris. 

Perekrut Rusia kemudian menghubungi Taufiq setelah mendapatkan CV yang ia kirimkan saat mencari pekerjaan. 

Para penyelidik menduga ia menerima tawaran tersebut karena adanya janji penghasilan yang relatif mudah didapat. 

Pada kenyataannya, dalam laporan tersebut, ia menjadi korban berikutnya dari skema penipuan perekrutan warga asing oleh Rusia untuk terlibat dalam perang ilegal. 

Pada 19 April 2026, Taufiq menandatangani kontrak militer berdurasi satu tahun di Korolyov, sebuah kota di dekat Moskow. 

Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan masa dinas berdurasi satu tahun adalah jangka waktu umum bagi warga negara asing yang direkrut Rusia untuk ikut serta dalam perang melawan Ukraina dan dimanfaatkan sebagai pasukan infanteri 'sekali pakai'. 

Taufiq kemudian ditugaskan sebagai penembak senapan mesin dan dikirim ke fasilitas pelatihan militer di dekat Voronezh. Taufiq hanya menjalani pelatihan selama kurang lebih 1,5 minggu. 

Taufiq kemudian dipindahkan ke wilayah Ukraina yang diduduki Rusia pada awal Mei. Taufiq tewas dalam pertempuran pertamanya saat pasukan Rusia berupaya bergerak maju dari Zelena Dolyna menuju Novoselivka dan Drobysheve di wilayah Donetsk. (*/red)

Cegah Karhutla, Mendagri Minta Pemda Perkuat Regulasi hingga Maksimalkan Anggaran

By On Kamis, Oktober 29, 2026

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat regulasi untuk mencegah pembakaran lahan dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). 

Selain memastikan larangan tersebut berlaku tanpa terkecuali, Mendagri juga meminta Pemda mengoptimalkan penggunaan anggaran penanganan Karhutla. 

Arahan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Menurut Tito, Karhutla berdampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga kelestarian flora dan fauna. 

Kebakaran juga dapat mengganggu aktivitas penerbangan serta memicu ketegangan diplomatik. 

Oleh karena itu, kata dia, penanganan Karhutla perlu dilakukan melalui pemadaman sekaligus pencegahan munculnya titik api baru. 

"Ketika sudah terjadi kebakaran, maka yang kita lakukan adalah all out mobilisasi segala kekuatan daya untuk melakukan pemadaman. Tapi, paralel dengan itu, perlu juga upaya untuk mencegah terjadinya pembakaran baru," ujar Tito. 

Terkait upaya pencegahan, ia menegaskan bahwa larangan pembukaan lahan dengan cara membakar selama masa bencana berlaku tanpa terkecuali, termasuk terhadap praktik yang sebelumnya diperbolehkan melalui pengaturan kearifan lokal. 

Kebijakan tersebut diperkuat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla serta Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Kondisi Risiko Karhutla tertanggal 22 Agustus 2026. 

Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026. 

Tito meminta daerah yang masih memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait perizinan pembakaran lahan untuk segera mencabut ketentuan tersebut. 

Ia juga meminta Pemda mengidentifikasi pihak-pihak yang biasa melakukan pembakaran lahan untuk diberikan peringatan tegas. 

Upaya tersebut, kata dia, perlu melibatkan Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dari Polri, serta Tokoh Adat dan masyarakat setempat. 

"Bagi daerah yang belum mencabut aturan yang membolehkan membakar dua hektar (ha), segera untuk (melakukan) pencabutan. Kami pasti akan monitor," tegas dia. 

Di sisi lain, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan untuk mendukung penanganan Karhutla di daerah. 

Bantuan tahap pertama senilai Rp 760 miliar disalurkan pada 7 September 2026, disusul tahap kedua sebesar Rp 480 miliar pada 21–23 Oktober 2026. 

Anggaran tersebut dapat digunakan untuk operasional posko pengungsian, distribusi logistik, evakuasi masyarakat, serta bantuan kesehatan medis, seperti masker, vitamin/obat-obatan, dan oksigen portabel. 

Untuk mempercepat pemanfaatan bantuan tersebut, Kemendagri menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 300.2.8/6460/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim dalam rangka Penanganan Karhutla. 

SE yang ditetapkan pada 9 September 2026 itu memberikan ruang bagi kepala daerah untuk menggunakan bantuan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT). 

"Penggunaan anggaran agar digunakan semaksimal dan secepat mungkin, jangan disimpan, apalagi digunakan (untuk) kepentingan di luar bencana," tegasnya. 

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman tersebut turut dihadiri Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Bobby Rinal Makmun, serta Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Roycke Harry Langie. (*/red)

Pimpinan KPK Usul Rampas Harta Pejabat yang Tidak Dimasukkan dalam LHKPN

By On Kamis, Oktober 29, 2026

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak memberi usul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset). 

Menurutnya, RUU itu mengatur agar negara dapat merampas aset penyelenggara negara yang tidak tercantum LHKPN. 

"Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas," ujar Tanak kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Dia juga mengusulkan negara dapat merampas harga pejabat yang tidak melaporkan LHKPN. 

Menurut Tanak, RUU Perampasan Aset juga harus mengatur mekanisme jika pejabat itu keberatan dengan perampasan. 

"Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset," ujar dia. 

Usulan tersebut, kata dia, disampaikan untuk mencegah pejabat asal melapor harta di LHKPN. 

Dia menegaskan, harta yang tertera dalam LHKPN harus sesuai kenyataan.

"Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar," ujar dia. 

Di sisi lain, dia mengusulkan agar nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak diubah. 

Menurutnya, UU Tindak Pidana Korupsi juga banyak menggunakan kata perampasan. 

"Memang lebih layak itu istilah atau nomenklatur perampasan daripada menggunakan nomenklatur yang lain, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga banyak menggunakan kata-kata atau nomenklatur perampasan," tuturnya. 

"Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," imbuhnya. (*/red)

Menko Yusril Tegaskan Unsur Kerugian Negara Tak Akan Dihapus dalam Definisi Korupsi

By On Kamis, Oktober 29, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra di kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tidak akan menghapus unsur kerugian negara dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Menurut Yusril, pemerintah justru ingin mempertegas pendefinisian kerugian negara dalam UU tersebut demi kepastian hukum. 

"Kita bukan mau menghapuskan unsur kerugian negara yang banyak sekali disalahpahami oleh masyarakat, tapi justru ingin mempertegas sebenarnya apakah yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara itu sendiri. Jadi di dalam diskusi-diskusi itu tidak ada niatan untuk menghapus kata-kata merugikan keuangan negara itu,” ujar Yusril saat Konferensi Pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Senin, 27 Oktober 2026. 

Yusril menegaskan, pendefinisian tindak pidana korupsi harus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, memudahkan pemberantasan korupsi, dan menjaga citra negara. 

"Orang ngomong begini, 'Indonesia kok korupsi melulu, banyak betul korupsinya.' Ya karena rumusannya begitu. Kalau rumusan yang sama diterapkan di Jepang atau di Singapura, korupsi di Jepang dan Singapura sama banyaknya dengan sini. Karena di sini dianggap korupsi, di sana tidak dianggap korupsi,” ujar dia. 

Dia mencontohkan saat pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unddang (Perpu) tentang terorisme. 

Saat itu, kata dia, pemerintah tidak mencantumkan definisi terorisme, namun mengatur tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori terorisme. 

"Jadi kalau begitu, kalau nanti undang-undang korupsi juga disepakati seperti itu, akan menjadi sangat jelas perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Di luar itu, dia bukan korupsi. Tapi bukan korupsi itu bukan tidak bisa ditindak, dia bisa ditindak tapi masuk kategori tindak pidana yang lain,” ujar dia. 

Yusril mengatakan,  pertemuannya dengan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga membahas pentingnya pendefinisian tentang keuangan negara karena banyak tercantum dalam aturan perundang-undangan. 

"Oleh karena itu, demi kepastian hukum di negara kita ini, sangat perlu kita mempertegas arti dari keuangan negara itu sendiri dan kemungkinan juga pengertian perekonomian negara itu mungkin dari diskusi-diskusi sebelumnya itu ada usulan untuk dihilangkan tapi belum sampai kepada satu kesimpulan final,” ujar Yusril. 

Diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan ke Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kerugian negara bukan bagian dari definisi korupsi. 

Hal ini merupakan kajian DEN yang merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 

"Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," ujarnya. 

Selama ini, kata Luhut, Indonesia menjadi negara yang menerapkan kerugian negara sebagai korupsi. 

"Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujarnya. 

Namun, Luhut meluruskan pernyataannya bahwa ia tetap berpendapat bahwa kerugian keuangan negara tidak dihapuskan dari rumusan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

"Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan. Yang kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar. Pada saat yang sama, kami mengusulkan penambahan delik baru agar jangkauan pemberantasan korupsi semakin luas," ujar Luhut dalam keterangan resminya dikutip dari laman DEN, Kamis, 22 Oktober 2026. 

DEN dalam posisi bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dipertahankan. 

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dan pemulihan atas kerugian keuangan negara tetap berlaku. Menyoal Risiko Penghapusan Delik Kerugian Negara dari UU Tipikor. 

Adapun yang disempurnakan adalah cara membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut, bukan keberadaan unsur kerugian negara. 

Sedangkan jangkauan pemberantasan korupsi diperluas, lewat penambahan delik United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang belum diatur dalam hukum nasional, antara lain penyuapan terhadap pejabat publik asing. 

Luhut menjelaskan, kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar di tengah upaya pemerintah mempercepat investasi dan menjaga momentum pertumbuhan. (*/red)

Merajut Persahabatan Antarbangsa: Wilson Lalengke Dukung Penuh "Moroccan Cultural Week" di Jakarta

By On Kamis, Oktober 29, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com – Hubungan antarbangsa sering kali diukur dari perjanjian diplomatik, kerja sama ekonomi, atau kunjungan kenegaraan tingkat tinggi. Namun, esensi sejati dari hubungan antarnegara terletak pada bagaimana masyarakatnya saling mengenal, memahami, dan menghargai satu sama lain secara kultural. 

Peribahasa lama mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Semangat inilah yang mendasari terselenggaranya Moroccan Cultural Week atau Pekan Budaya Maroko yang akan segera dihelat di Senayan Park, Jakarta Pusat, pada 31 Oktober hingga 6 November 2026. 

Dukungan penuh atas pelaksanaan kegiatan tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Usai menghadiri taklimat media di Kantor Kedutaan Besar Maroko, Jalan Denpasar Raya, Jakarta, pada Rabu (28/10/2026), pria yang juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara-Maroko (Persisma) ini, menyatakan bahwa lembaganya siap mendukung dan menyukseskan perhelatan akbar ini. 

Keterlibatan ini bukan tanpa alasan. Sebagaimana diketahui PPWI dan Persisma telah menjalin kemitraan erat dengan Kedutaan Besar Maroko selama lebih dari 15 tahun. 

“PPWI selama belasan tahun telah mengikuti setiap denyut kehidupan bangsa Maroko melalui kerja sama dengan Kedutaan Besar Maroko di Jakarta, dan kebersamaan ini menjadi landasan penting bagi penguatan hubungan antarbangsa Indonesia dengan Maroko,” jelas Wilson Lalengke usai mengikuti press briefing di Kedubes Maroko. 

Refleksi Filosofis: Budaya sebagai Jembatan Jiwa Manusia

Dalam kacamata filsafat kebudayaan, khususnya pandangan yang diutarakan oleh para pemikir eksistensialisme dan humanisme, kebudayaan bukan sekadar artefak fisik, tarian, atau seni rupa semata. Kebudayaan adalah cerminan dari jiwa kolektif suatu bangsa, manifestasi dari cara manusia memaknai eksistensi, alam, dan Sang Pencipta. 

Ketika dua kebudayaan yang berbeda, seperti Indonesia dan Maroko, bertemu dalam sebuah ruang dialog kultural, yang terjadi bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan perjumpaan eksistensial antarmanusia. 

Filsuf Jerman Ernst Cassirer (1874-1945) mendefinisikan manusia sebagai animal symbolicum, makhluk yang hidup dalam dunia simbol-simbol. 

Bahasa, seni, ritual minum teh, kaligrafi, hingga kerajinan tangan tradisional Maroko adalah simbol-simbol bermakna yang menceritakan sejarah peradaban gurun dan Mediterania yang kaya. 

Dengan menghadiri Pekan Budaya Maroko, masyarakat Indonesia diajak untuk melampaui batas-batas geografis fisik dan menyelami esensi kemanusiaan universal. Kita belajar bahwa di balik perbedaan bahasa dan tradisi, terdapat kerinduan yang sama akan keindahan, keharmonisan, dan kedamaian. 

Rangkaian Acara dan Daya Tarik Pekan Budaya Maroko 2026

Berdasarkan pemaparan staf Kedutaan Besar Maroko, Miss Yousra, dalam taklimat media tersebut, Pekan Budaya Maroko di Senayan Park akan menyuguhkan berbagai agenda menarik yang dirancang untuk memanjakan pancaindra pengunjung. 

Rangkaian acara ini akan dimulai pada Sabtu, 31 Oktober 2026, diawali dengan penyambutan tamu VVIP pada pukul 11.00 WIB. 

Upacara pembukaan dijadwalkan berlangsung pada pukul 11.30 WIB, yang akan diisi dengan sambutan-sambutan penting dari Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini, Direktur Jenderal Maison de l'Artisan Tarik Sadik, serta pejabat tinggi dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. 

Puncak acara pembukaan seremonial ditandai dengan pengguntingan pita (ribbon cutting) untuk meresmikan Paviliun Maroko pada pukul 12.00 WIB, sebelum akhirnya pintu paviliun dibuka secara luas untuk masyarakat umum mulai pukul 15.00 WIB. 

Selama sepekan penuh hingga 6 November 2026, pengunjung dapat menikmati beragam atraksi budaya yang memukau. 

Mulai dari demonstrasi kerajinan tangan tradisional, seni kaligrafi Maroko yang memesona, seni lukis henna yang eksotis, lokakarya interaktif, hingga pertunjukan musik live yang menghadirkan nuansa khas Afrika Utara. 

Tidak ketinggalan, para ahli teh juga akan mendemonstrasikan ritual penyajian teh tradisional Maroko yang menjadi simbol kehangatan dan keramahan masyarakat setempat. 

Paviliun ini akan beroperasi setiap harinya dari pagi hingga pukul 22.00 WIB, memberikan keleluasaan bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk berkunjung. 

Sinergi Diplomasi Kultural dan Jurnalisme Warga

Kehadiran Wilson Lalengke dalam konferensi pers ini juga menegaskan pentingnya peran media dan jurnalisme warga dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara. 

Peran media tidak hanya terbatas pada penyebaran berita keras (hard news), tetapi juga sebagai agen pencerahan budaya yang merajut pemahaman lintas batas. 

Sebagai bentuk eratnya hubungan diplomatik dan kelembagaan ini, agenda persahabatan tersebut tidak berhenti di Senayan Park saja. 

Kedutaan Besar Maroko juga mengumumkan rencana kehadiran Duta Besar Redouane Houssaini sebagai tamu VVIP dalam Seminar Internasional HUT ke-19 PPWI yang akan diselenggarakan di Bandar Lampung pada 11 November 2026 mendatang. 

Kehadiran ini menjadi simbol nyata bahwa kolaborasi antara masyarakat sipil, jurnalis, dan korps diplomatik mampu menciptakan jembatan persahabatan yang kokoh dan berkelanjutan. 

Pada akhirnya, kegiatan seperti Moroccan Cultural Week mengajarkan kita sebuah pelajaran filosofis yang amat berharga tentang pentingnya alteritas, yakni kemampuan untuk menerima dan menghargai "yang liyan" atau pihak lain yang berbeda dari diri kita. 

Di tengah dunia modern yang kerap diwarnai oleh polarisasi dan ketegangan, perjumpaan budaya adalah bentuk perlawanan damai terhadap ketidaktahuan. 

Melalui kunjungan ke pameran budaya ini, masyarakat Indonesia tidak hanya sekadar melihat keindahan seni Maroko, tetapi juga memperluas cakrawala batin. 

Setiap sudut paviliun, setiap guratan kaligrafi, dan setiap tegukan teh hangat khas Maroko adalah undangan terbuka untuk merayakan keberagaman global. 

Mari manfaatkan momen ini untuk hadir, mengenal lebih dekat, dan merawat persahabatan antarperadaban demi masa depan dunia yang lebih harmonis dan penuh empati. (*/red)

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Rocky Gerung Beri Nilai Finger Heart

By On Minggu, Oktober 25, 2026

Anggota Wantimpres, Rocky Gerung saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung memberi penilaian bagus untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah berjalan dua tahun ini. 

"Saya kasih nilai sip (sambil memberikan gestur tangan finger heart)," kata Rocky kepada wartawan, di Istana Kepresidenan RI, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2026. 

Diketahui, Rocky datang ke Istana untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Rocky memberi nilai bagus bagi pemerintahan Prabowo sejauh ini. 

Dia pun memberikan gestur populer dengan jempol dan telunjuk bersilang. 

"Ya pasti bagus lah (dua tahun pemerintahan Prabowo)," ucapnya. 

Namun demikian, kata Rocky, tetap ada yang perlu dievaluasi, sehingga dibuatlah Sidang Kabinet ini. 

"Ini juga perdana urgensinya karena dua tahun jadi harus dievaluasi," pungkasnya. (*/red)