-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

PKB Kutuk Keras Israel-AS Bunuh Khamenei: Hari Ini Iran Jadi Target, Besok Bisa Jadi Negara Lain

By On Senin, Maret 02, 2026

Ketua Deplu dan Kerja Sama Internasional DPP PKB, Luluk Nur Hamidah (tengah). 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan militer di Teheran

PKB menilai, peristiwa tersebut bukan hanya tragedi bagi Iran, tetapi juga ancaman serius bagi tatanan hukum internasional dan stabilitas global. 

Ketua Departemen Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional DPP PKB, Luluk Nur Hamidah mengatakan, berdasarkan berbagai laporan internasional, serangan tersebut dilakukan oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat (AS). 

“Peristiwa ini bukan hanya tragedi bagi Iran, tetapi juga pukulan serius bagi hukum internasional dan tatanan global yang selama ini dijunjung bersama,” ujar Luluk saat Konferensi Pers di kantor DPP PKB, Minggu, 01 Maret 2026. 

PKB mengutuk keras praktik pembunuhan politik melalui operasi militer terhadap pemimpin negara berdaulat. 

Menurut Luluk, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam hukum internasional maupun norma kemanusiaan. 

“Serangan yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum internasional, tidak dapat diterima dalam norma kemanusiaan, dan berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi stabilitas dunia,” ujarnya. 

Luluk mengingatkan, jika praktik semacam ini dibiarkan, dunia akan bergerak menuju sistem internasional yang diatur oleh kekuatan militer, bukan oleh hukum. 

“Hari ini Iran menjadi target. Besok, negara mana pun dapat mengalami hal yang sama. Ketika pembunuhan terhadap pemimpin negara dianggap sah, maka tidak ada lagi jaminan keamanan bagi bangsa mana pun,” pungkasnya. 

PKB juga menyoroti ketiadaan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran kemanusiaan sebelumnya, khususnya yang melibatkan Israel dalam tragedi kemanusiaan di Palestina. 

Menurut Luluk, standar ganda dalam penegakan hukum internasional telah membuka ruang bagi eskalasi kekerasan yang semakin luas. 

"Ketika standar ganda dipelihara, agresi akan terus berulang. Ketika keadilan tidak ditegakkan secara konsisten, konflik akan semakin meluas,” ujarnya. 

PKB menegaskan, kemanusiaan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan geopolitik maupun dominasi kekuatan militer. 

“Dunia membutuhkan keadilan yang universal, bukan hukum yang hanya berlaku bagi yang lemah,” ujarnya. 

Dalam pernyataannya, PKB juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk melakukan penyelidikan independen dan transparan atas serangan tersebut. 

Selain itu juga menjatuhkan sanksi tegas tanpa standar ganda, mendorong de-eskalasi konflik serta jalur diplomasi, dan melindungi warga sipil dari dampak konflik di kawasan Timur Tengah. 

"Ketidakadilan global hari ini adalah ancaman bagi perdamaian dunia esok. Jika dunia terus diam, maka yang akan tumbuh bukan stabilitas, tetapi spiral konflik tanpa akhir,” ujar Luluk. 

PKB turut menyampaikan solidaritas kepada rakyat Iran. 

"Semoga mereka diberi kekuatan dan ketabahan, dan semoga dunia internasional memiliki keberanian moral untuk menegakkan keadilan dan perdamaian sejati,” ucap Luluk. 

Diketahui sebelumnya, Israel menyerang Teheran, Iran, pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026

Setelah serangan itu, Israel menutup wilayah udaranya dan menetapkan keadaan darurat. 

Dilansir dari The Guardian, Israel menutup wilayah udara untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balasan Iran dengan drone dan rudal. 

Juru Bicara Militer Israel menyatakan, serangan tersebut merupakan langkah pendahuluan untuk menghilangkan ancaman terhadap negaranya. 

Sementara itu, Kantor Berita Agence France-Presse melaporkan adanya dua ledakan yang terdengar di Teheran. 

Laporan Associated Press menyebutkan, serangan terjadi di dekat kantor Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. AS disebut turut terlibat dalam serangan tersebut. 

Informasi itu disampaikan oleh sejumlah pejabat AS dan sumber lain yang mengetahui operasi tersebut. 

Serangan itu terjadi saat AS mengerahkan armada besar jet tempur dan kapal perang ke kawasan tersebut untuk menekan Iran agar mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya

Kantor Berita Tasnim dan Fars mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei. Namun, tidak ada detail seputar kematiannya yang diumumkan. 

Menyusul kematian Khamenei, Iran mendeklarasikan 40 hari masa berkabung dan tujuh hari hari libur nasional. (*/red)

JK Sedih Pemimpin Iran Khamenei Wafat Imbas Serangan AS-Israel

By On Senin, Maret 02, 2026

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK). 

JAKARTA, KabarViral79.Com Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menyatakan duka cita atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei

Diketahui, Khamenei wafat dalam serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel, pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026. 

"Dengan terbunuhnya Pimpinan Ali Khamenei, itu juga merupakan suatu hal yang sangat kita sayangkan. Kita bersedih dan berduka atas peristiwa tersebut," ujar JK kepada wartawan, di kawasan Jakarta Selatan, Minggu, 01 Maret 2026. 

JK juga menyayangkan serangan tersebut dilakukan di tengah proses perundingan antara AS dan Iran. 

“Dari segi etika, kalau sedang berunding jangan menyerang. Ini memang keadaan yang bagi kita semua sangat memprihatinkan,” ujarnya. 

JK turut menyoroti tindakan Amerika yang dinilai kerap melakukan penyerangan terhadap negara-negara yang dianggap tidak sepaham dengan mereka, seperti Venezuela dan sejumlah negara di Timur Tengah. 

“Ini memang menjadi bagian dari keprihatinan kita terhadap sikap dan kekerasan yang dilakukan Amerika terhadap Iran,” ujarnya. 

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Iran, pada Minggu, 01 Maret 2026, mengonfirmasi bahwa Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah meninggal dunia dalam serangan gabungan AS dan Israel pada Sabtu pagi. 

Pemerintah Republik Islam juga mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari. 

Sejumlah kantor berita Iran, termasuk Tasnim, Mehr, dan Press TV, secara bersamaan melaporkan bahwa pemimpin berusia 86 tahun itu “gugur sebagai martir” dalam serangan tersebut. 

"Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal dalam serangan gabungan oleh Amerika yang kriminal dan rezim Zionis,” demikian pernyataan Pemerintah Iran.

“Pada saat gugur sebagai Syahid, beliau sedang menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dan berada di tempat kerjanya ketika serangan tersebut terjadi,” lanjut pernyataan itu, sekaligus menepis klaim “perang psikologis rezim Zionis” yang menyebutkan bahwa pemimpin tertinggi tersebut bersembunyi di lokasi aman. 

"Kejahatan besar ini tidak akan pernah dibiarkan tanpa jawaban dan akan menandai babak baru dalam sejarah dunia Islam dan Syiah,” demikian pernyataan kantor Presiden Masoud Pezeshkian, yang juga mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari. (*/red)

Dasco Minta Impor Pikap dari India untuk Kopdes Merah Putih Ditunda

By On Rabu, Februari 25, 2026

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad merespons rencana impor mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih yang menjadi sorotan. 

Dasco meminta pemerintah menunda dulu rencana tersebut. 

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Februari 2026. 

Dasco berharap, Presiden Prabowo akan membahas detail rencana tersebut selepas kunjungan kerjanya di luar negeri. 

Dasco menyatakan sudah meminta pemerintah menunda rencana impor itu. 

"Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut, dan tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri," jelas Dasco. 

"Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," imbuhnya. 

Diketahui sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota menyebut ratusan ribu pikap itu bakal digunakan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Joao menyampaikan, keputusan untuk melakukan impor mobil pikap dari India lantaran produksi di Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan pengadaan tersebut.

"Alasan pertama, kita pertama karena produksi lokal selama ini kan 70 ribuan, sehingga kalau kita ambil semua di lokal nanti itu kan mengganggu industri logistik yang lain-lainnya. Sehingga untuk menjaga harmonisasi kita buka ruang untuk memberikan pilihan kepada masyarakat agar punya alternatif-alternatif, sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan dengan harga yang fair," ujar Joa, Jumat, 20 Februari 2026. (*/red)

Video: Respons Mensesneg soal Ketua BEM UGM Ngaku Diteror

By On Senin, Februari 23, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi merespons soal isu teror yang menimpa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto

Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto itu tidak menampik bahwa ia lebih menyoroti bagaimana cara Ketua BEM UGM menyampaikan kritik alih-alih mengecam tindakan terornya

Sebagai lulusan UGM, Prasetyo juga mengingatkan pesannya itu bukan hanya tertuju untuk Tiyo tapi juga berlaku secara umum. 

Menurutnya, masyarakat perlu memegang prinsip-prinsip budaya Timur saat melontarkan kritik yaitu dengan mengedepankan etika dan adab. 

Politikus Partai Gerindra itu juga mengatakan, pemerintah menjamin kebebasan berpendapat bagi warga negara. 

Namun, dia kembali menekankan bahwa penyampaian kritik harus diikuti dengan cara yang arif serta menggunakan pilihan kata secara selektif. 

Prasetyo juga menyampaikan, pemerintah tidak tahu menahu siapa yang melakukan teror terhadap Tiyo. 

Diketahui sebelumnya, Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto mendapatkan teror setelah memprotes kelalaian pemerintahan Presiden Prabowo dalam mencegah tragedi seorang anak bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Tiyo menerima pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan dari nomor dengan kode Inggris empat hari setelah BEM mengkritik Prabowo. 

Selain ancaman penculikan, peneror juga mengirimkan pesan yang menuduh Tiyo sebagai agen asing dan mencari panggung. (*/red)

Video Donald Trump Puji Prabowo di Forum BoP: Dia Sangat Tangguh, dan Tak Ingin Melawannya

By On Senin, Februari 23, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com Presiden Prabowo Subianto mendapat pujian langsung dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian

Dalam forum tersebut, Trump bahkan menyebut Prabowo sebagai sosok yang tidak akan dilawannya.

Untuk diketahui, forum perdana Board of Peace itu digelar di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis, 19 Februari 2026, waktu setempat. 

Dalam forum tersebut hadir sejumlah pemimpin negara yang ikut gabung dalam BoP.

Trump membuka forum tersebut dengan menyapa para pemimpin negara yang hadir. 

Saat menyapa Prabowo, Trump lantas melempar pujian. 

Ia menilai, Prabowo sebagai sosok yang tangguh. Trump bahkan tak ingin melawan Prabowo. 

Trump juga memuji Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan jumlah penduduk terbanyak. 

Karena hal itu, Trump memuji Prabowo telah melakukan pekerjaan yang hebat dan menjadi sosok yang dihormati semua orang. (*/red)

Video: Jenderal Tempur AS Sebut Indonesia Jadi Wakil Komandan Pasukan Perdamaian di Gaza

By On Senin, Februari 23, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com Indonesia telah setuju atas tawaran menjadi Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang baru dibentuk di Gaza

Hal itu diumumkan dalam rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian

Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, yang menyampaikan kabar tersebut. 

Ia memastikan Indonesia telah menyetujui tawaran menjadi Wakil Komandan ISF. 

"Saya telah menawarkan dan Indonesia telah menerima posisi wakil komandan untuk ISF," kata Jeffers dilansir dari AFP, Jumat, 20 Februari 2026. 

Jeffers memastikan kehadiran pasukan ISF ini untuk memastikan keamanan di Gaza. Dengan demikian, kata dia, perdamaian yang langgeng bisa terwujud. 

"Dengan langkah-langkah awal ini, kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza demi kemakmuran masa depan dan perdamaian yang langgeng," kata Jeffers. (*/red)

Video: Pemerintah Akan Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Selama Ramadan

By On Rabu, Februari 11, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com - Pemerintah akan berikan bantuan pangan kepada masyarakat tidak mampu selama dua bulan terhitung sejak Ramadan pada pertengahan Februari ini.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, bantuan pangan yang diberikan berupa beras dan minyak.

“Untuk memperluas daya beli dan memperkuat dari sisi demand side, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan yaitu bantuan pangan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama 2 bulan,” ujar Airlangga saat Konferensi Pers di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Airlangga mengatakan, target penerima bantuan itu sebanyak l 35,04 juta keluarga yang terdata dalam desil 1-4, atau juga masyarakat miskin dan miskin ekstrem, dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemerintah akan menggelontorkan APBN belasan triliun untuk penyaluran bantuan pangan tersebut. (*/red)

Video: Mensos Sebut RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS PBI Nonaktif, Jamin Biaya Tiga Bulan

By On Senin, Februari 09, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com Pemerintah dan DPR menegaskan Rumah Sakit (RS) tidak boleh menolak pasien, termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang statusnya nonaktif dan menderita penyakit kronis.

Selama tiga bulan ke depan, layanan kesehatan telah disepakati akan ditanggung pemerintah.

“Untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah,” ujar Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 09 Februari 2026.

Ia menegaskan, jaminan pembiayaan tersebut berlaku dalam jangka waktu tiga bulan ke depan sembari pemutakhiran data dilakukan. 

Seluruh rumah sakit tidak boleh menolak pasien dengan alasan apa pun.

“Tiga bulan ke depan ini akan dijamin. Jadi untuk itu jangan ada rumah sakit yang menolak. Menurut saya, Menteri Kesehatan juga sudah ada jelas itu, undang-undangnya ada, peraturannya ada, tidak boleh rumah sakit menolak pasien,” tegasnya. (*/red)

Video: Penonaktifan 11 Juta PBI JKN Bikin Gaduh, Menkeu Purbaya Tegur BPJS Kesehatan

By On Senin, Februari 09, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) oleh BPJS Kesehatan.

Ia menilai, penonaktifan mendadak jutaan peserta justru menimbulkan kegaduhan publik tanpa memberikan efisiensi anggaran bagi negara.

Purbaya menegaskan, alokasi dana pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen PBI tidak mengalami pengurangan.

Menurutnya, polemik yang muncul akibat penonaktifan peserta secara tiba-tiba sebagai langkah yang tidak bijak dan merugikan citra pemerintah.

"Uang negara yang dikeluarkan tetap sama, tapi masyarakat ribut. Pemerintah justru dirugikan secara reputasi,” kata Purbaya saat rapat konsultasi bersama DPR dan jajaran BPJS Kesehatan, Senin, 09 Februari 2026. (*/red)

Video: Prabowo Sebut Terlalu Banyak Kekayaan Negara Dicuri, Dibawa ke Luar

By On Senin, Februari 09, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Menurut Prabowo, banyak aset negara yang dicuri dan dibawa keluar negeri, sehingga rakyat Indonesia tidak dapat menikmati hasil dari kekayaan yang dimiliki.

Prabowo pun bertekad untuk melindungi dan menjaga kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Mujahadah Kubro Satu Abad NU di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur (Jatim), Minggu, 08 Februari 2026.

Ia menegaskan, pemerintahannya akan dengan tegas melawan segala bentuk korupsi, manipulasi, serta pencurian yang merugikan kekayaan Indonesia.

"Kita tidak boleh ragu-ragu, dan pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia. Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur, setapak pun," tegas Prabowo. (*/red)

Video: Anak SD di NTT Bunuh Diri, Pemerintah Sampaikan Keprihatinan Mendalam

By On Kamis, Februari 05, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal kasus anak SD di NTT yang bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pulpen.

Dia menegaskan, pemerintah menaruh perhartian mendalam terhadap kasus tersebut.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk menindaklanjuti kejadian itu.

Menurutnya, kejadian itu menjadi teguran untuk meningkatkan kepedulian sosial di seluruh lapisan masyarakat.

"Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk melakukan penanganan-penanganan terhadap keluarga dan terutama memikirkan supaya kejadian ini tidak terulang kembali," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 04 Februari 2026. (*/red)

Video: Soal Kasus Siswa SD Bunuh Diri, Gubernur NTT Sebut Pemerintah Gagal!

By On Kamis, Februari 05, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena mengakui bahwa pemerintahan daerah gagal lantaran siswa sekolah dasar di NTT bunuh diri karena tidak mampu beli buku dan pena.

Diketahui, anak berusia 10 tahun berinisial YBR di Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT, gantung diri di pohon cengkeh. 

Ia bunuh diri diduga kecewa tidak bisa membeli buku dan pena untuk sekolah. Kejadian itu terjadi pada Kamis, 29 Januari 2026, sekitar pukul 11.00 WITA

Dalam unggahan video di akun Instagram resmi Melki Laka Lena, @melkilakalena.official, Melki mengatakan, peristiwa ini merupakan alarm bahwa pranata sosial NTT gagal mencegah kejadian ini.

“Pranata sosial kita berarti gagal urus model begini. Pemerintahan kita juga gagal. Provinsi sama, Kabupaten Ngada juga sama. Kita punya pranata agama juga gagal, pranata budaya juga gagal sampai ada orang mati karena miskin begini,” kata dia dalam video tersebut.

Dia menegaskan kepada pejabat daerah agar kejadian ini tidak terulang. 

Ia juga memperingatkan agar Kepala Daerah dan Wakilnya, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda), jangan menganggap ini persoalan biasa.

Melki juga memerintahkan pemerintah daerah untuk memfungsikan kembali perangkat sosial berjenjang sampai ke tingkat RT dan RW.

Ia memerintahkan perangkat daerah wajib membantu apabila ada warga yang miskin dan kesusahan. (*/red)

Video: Bantahan Sudewo Usai Jadi Tersangka: Saya Betul-betul Tidak Mengetahui

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com - Bupati Pati, Sudewo membantah sangkaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui, KPK telah menetapkan Sudewo sebagai tersangka atas dua kasus. Pertama adalah tersangka kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.

Kedua adalah kasus suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Saya menganggap saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali dan ini saya jelaskan kepada bapak ibu sekalian,” kata Sudewo kepada wartawan, Selasa, 20 Januari 2026. (*/red) 

Video: Penampakan Duit Rp 2,6 Miliar Hasil Pemerasan Bupati Pati Sudewo Cs

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan tumpukan uang tunai senilai Rp 2,6 miliar yang disita dari Bupati Pati Sudewo dan tiga tersangka lain dalam kasus dugaan pemerasan terkait jual beli jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Uang miliaran rupiah tersebut menjadi barang bukti utama dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, pada Senin, 19 Januari 2026.

Tumpukan uang itu diamankan dari penguasaan empat tersangka, yakni Bupati Pati Sudewo (SDW), Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Arumanis Sumarjiono (JION), dan Kepala Desa Sukorukun Karjan (JAN).

KPK menduga uang tersebut merupakan hasil pemerasan terhadap para calon perangkat desa yang ingin mendapatkan jabatan. Dana itu dikumpulkan secara bertahap melalui para kepala desa, sebelum akhirnya mengalir ke Sudewo selaku Bupati Pati. (*/red)

Video: Bupati Pati Sudewo Tetapkan Tarif Rp 165-225 Juta untuk Calon Perangkat Desa

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu mengatakan, Bupati Pati Sudewo (SDW) menetapkan tarif Rp 165 juta hingga Rp 225 juta untuk calon Perangkat Desa.

Asep mengatakan, angka tersebut telah di-mark up dari Rp 125 juta hingga Rp 150 juta oleh dua Kades, yaitu YON dan JION yang menjadi tim sukses Sudewo saat maju Pilkada.

“Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp 165 juta sampai Rp 225 juta untuk setiap calon perangkat desa,” ujar Asep dalam Konferensi Pers perkara dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.

“Jadi tiap Perangkat Desa itu diminta Rp 165 juta sampai dengan Rp 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-mark up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp 125 Juta sampai dengan Rp 150 juta," imbuh Asep. 

Bukan hanya mematok tarif, kata Asep, dalam praktiknya, orang-orang kepercayaan Sudewo juga melakukan berbagai ancaman dalam proses pengumpulan uang tersebut. (*/red)

Video: Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK Terkait Kasus Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo dan kawan-kawan berkaitan dengan dugaan suap jual beli jabatan.

"Terkait pengisian jabatan Kaur, Kasi, ataupun Sekdes (Sekretaris Desa)," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 20 Januari 2026.

KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya yang terjerat OTT ke Jakarta. Tiga di antara mereka merupakan koordinator kecamatan (pengepul). (*/red)

Video: KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Pengisian Perangkat Desa di Pati

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap secara rinci kronologi dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengisian jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Perkara ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, pada Selasa, 20 Januari 2026.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, praktik tersebut bermula dari pengumuman Pemerintah Kabupaten Pati pada akhir 2025 terkait rencana pembukaan formasi perangkat desa pada Maret 2026. 

Dari total 21 Kecamatan dengan 401 Desa dan 5 Kelurahan, tercatat sekitar 601 jabatan Perangkat Desa dalam kondisi kosong.

"Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh SDW selaku Bupati Pati Periode 2025-2030 bersama sejumlah orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon Perangkat Desa,” kata Asep dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI. (*/red)

Video: Mantan Wamenaker Noel Hadiri Sidang Dakwaan, Akui Jadi Gembong Korupsi

By On Selasa, Januari 20, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menurutnya KPK telah menarasikan dirinya seolah-olah sebagai gembong korupsi sehingga dia menyatakan sebagai gembong korupsi.

"Apalagi kita liat orkestrasi yang dinarasikan KPK sebagai gembong. Sekarang saya bilang saya gembong, ya saya gembong," ujarnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, 19 Januari 2026.

Dia bahkan memerintahkan agar semua Kementerian melakukan korupsi massal.

Dia tidak mengelak mengenai penyitaan 32 mobil dan siap bertanggung jawab untuk menghadapi proses hukum.

"Semoga orkestrasi yang basisnya kebohongan bisa kita hentikan. Kita tak mau penegak hukum basisnya kebohongan. Apalagi Presiden menyampaikan berkali-kali KPK telah melakukan kegagalan dalam penanganan kasus korupsi, karena KPK melakukan penanganan korupsi dengan penangkapan, padahal di UU KPK ada pencegahan," pungkasnya. (*/red)

Video: Bupati Pati Sudewo Dikabarkan Terjaring OTT KPK

By On Selasa, Januari 20, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com - Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo mengatakan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak hanya terjadi di Kota Madiun, melainkan juga di Kabupaten Pati.

Budi pun menkonfirmasi, salah satu pihak ditangkap saat OTT di Pati adalah Bupati Sudewo.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangkap di Pati adalah saudara SDW," ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Senin, 19 Januari 2026. 

Budi memastikan, Sudewo saat ini tengah diperiksa oleh penyidik. Namun lokasinya tidak diterbangkan ke Jakarta, malinkan di Polres Kudus.

"Saat ini, Ybs sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus," ujar Budi. (*/red)

Mantan Sekjen Kemenaker Diduga Tampung Uang Korupsi di Rekening Kerabat

By On Sabtu, Januari 17, 2026

Mantan Sekjen Kemnaker, Heri Sudarmanto


JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Heri Sudarmanto (HS) menampung uang miliaran yang terkait kasus pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemenaker menggunakan rekening atas nama kerabatnya.

“Diduga HS menampung penerimaan uang-uang tersebut menggunakan rekening kerabatnya,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Jumat, 16 Januari 2026.

Selain untuk menerima uang, rekening kerabat Heri ini diduga digunakan juga untuk melakukan pembelian sejumlah aset.

“Termasuk ketika melakukan pembelian aset, HS juga mengatasnamakannya ke kerabatnya,” ujar Budi.

Heri disebut menerima uang dalam kasus pemerasan tersebut dari para agen TKA sejak menjadi Direktur PPTKA (2010-2015), Dirjen Binapenta (2015-2017), Sekjen Kemnaker (2017-2018), dan Fungsional Utama (2018-2023).

Setelah pensiun pun, Heri masih menerima aliran uang dari para agen TKA.

Menurut Budi, meski Heri sudah pensiun, dia disebut masih punya pengaruh untuk mengatur proses penerbitan dokumen RPTKA di Kemenaker.

“Bagaimana peran yang dilakukannya walaupun sudah tidak aktif lagi sebagai pegawai, namun masih punya pengaruh dalam proses penerbitan dokumen RPTKA di Kemenaker,” ujar Budi.

Budi mengatakan, penyidik masih terus melacak dan menelusuri dugaan aliran-aliran yang terkait dengan perkara ini.

“Diduga pola pungutan tidak resmi seperti ini sudah terjadi sejak lama, yang terus berlanjut hingga perkara ini terungkap,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan Heri Sudarmanto sebagai tersangka baru terkait kasus pemerasan pengurusan izin RPTKA di Kemenaker, pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Diketahui, KPK pernah memanggil Heri Sudarmanto sebagai saksi terkait kasus pemerasan pengurusan izin TKA di Kemenaker, pada Rabu, 11 Juni 2025.

KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Heri Sudarmanto, pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita satu unit mobil dan sejumlah dokumen.

KPK mengatakan, penyitaan satu unit mobil dilakukan untuk pembuktian proses penyidikan perkara.

“Sekaligus langkah awal bagi pemulihan keuangan negara atau asset recovery,” ujar Jubir KPK, Budi Prasetyo.

Saat ini, delapan terdakwa tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, mereka di antaranya mantan Dirjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Suhartono; Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.

Kemudian Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019; Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA.

Lalu, Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), Alfa Eshad (ALF) selaku staf.

Para terdakwa diduga telah memperkaya diri sendiri dengan memeras mereka yang membutuhkan dokumen RPTKA.

Rinciannya, Suhartono Rp 460 juta; Haryanto Rp 84,72 miliar dan satu unit mobil Innova Reborn; Wisnu Rp 25,2 miliar dan satu unit sepeda motor Vespa tipe Primavera 150 ABS A/T.

Devi Rp 3,25 miliar; Gatot Rp 9,48 miliar; Putri sebesar Rp 6,39 miliar; Jamal Rp 551,16 juta; dan Alfa Rp 5,24 miliar.

Jika dijumlah, total uang yang diterima para terdakwa mencapai Rp 135,29 miliar. (*/red)