-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Polrestabes Bandung Diduga Mandul dalam Memberantas Peredaran Obat Daftar G, Ini Sejumlah Lokasi Penjual Obat Keras yang Diduga Kebal Hukum

By On Jumat, Februari 13, 2026

Foto ilustrasi. 

KOTA BANDUNG, KabarViral79.Com - Beberapa bulan lalu, jutaan ribu butir obat keras dan obat-obatan tertentu (OOT) dimusnahan oleh Polrestabes Bandung, di halaman Satres Narkoba Polrestabes Bandung, Jalan Sukajadi No.141, Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengungkapkan, sebagian besar pelaku tindak pidana seperti tawuran dan begal di Bandung terbukti mengonsumsi obat keras sebelum beraksi.

"Setiap kali kami tangkap pelaku tawuran atau begal, hampir selalu kami temukan obat keras di tubuh mereka. Tramadol, Double Y, Dextro- ini obat yang kerap disalahgunakan untuk memunculkan keberanian semu,” ungkap Kombes Pol Budi.

Peredaran Obat Keras Makin Marak

Nyatanya, bisnis obat psikotropika daftar G jenis tramadol di Kota Bandung kian marak tak terkendali.

Hampir di setiap sudut kota, obat yang seharusnya hanya bisa ditebus dengan resep dokter ini justru dijual bebas layaknya permen.

Pantauan awak media pada Selasa, 10 Februari 2026, ternyata bukan hanya satu toko saja, ada tiga puluhan toko yang menjual obat daftar G dan kedapatan secara leluasa bertransaksi secara terang-terangan.

Saat awak media mencoba menelisik terkait siapa pemilik toko tersebut, penjaga toko terkesan menutupi, namun akhirnya terbongkar juga melalui penuturan dari masyarakat setempat yang ternyata diduga ada beberapa oknum yang memberikan persetujuan dengan iming-iming upeti, di antaranya pemilik kontrakan, Oknum TNI, dan Polsek setempat dan Polrestabes.

Salah satu masyarakat berharap agar praktek perdagangan obat jenis G segera ditanggulangi dan dilakukan penertiban. Karena perbuatan itu melanggar aturan hukum yang berlaku dan jangka panjangnya akan merusak psikologis pemakainya.

"Alangkah baiknya pemerintah setempat, seperti RT, RW, Pemerintah Kelurahan, Kecamatan juga Polsek setempat, agar segera menutup atau menindak tegas, karena sudah meresahkan masyarakat dan ditakutkan dijual kepada anak-anak di bawah umur," ucapnya.

Pantauan awak media, berikut sejumlah lokasi toko atau warung yang diduga mengedarkan obat terlarang jenis Tramadol, Hexymer di wilayah hukum Polrestabes Bandung:

- Jl. Ruko Astor Kapling No. 3, Pasirjati, Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat.

- Jl. di kawasan Jalan Cibatu Raya, Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat.

- Jalan Raya Ibrahim Adjie, Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

- Jalan Pasir Kaliki No. 25/27, sekitar area Paskal, Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat.

- Jalan Raden Dewi Sartika No. 94, Pungkur, Kecamatan Regol, tepat di belakang Terminal Kebon Kalapa.

- Jalan Laswi No. 85A, Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

- Jalan Peta, Suka Asih, Kecanatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya tidak jauh dari lampu merah.

Diduga Ada Uang Koordinasi

Hasil investigasi di lapangan, beberapa penjaga warung yang ditemui awak media secara terang-terangan mengaku adanya “uang koordinasi” kepada oknum aparat penegak hukum, khususnya Satnarkoba Polrestabes Bandung.

Hal ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis golongan-G jenis Tramadol dan Hexymer.

Besar harapan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kopolrestabes Bandung untuk menindak lanjuti dengan tegas sejumlah warung yang diduga melakukan penjualan obat-obatan daftar G, agar masyarakat sekitar tidak beropini lain akan adanya aktivitas yang tidak biasa di warung tersebut. (*/red)

Warga Cihara Digegerkan Penemuan Jenazah Nelayan Terlilit Jaring di Pantai Cipager

By On Jumat, Februari 13, 2026

LEBAK, KabarViral79.Com – Warga pesisir Pantai Cipager, Kampung Citaritih, Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki pada Kamis, 12 Februari 2026, sekitar pukul 16.00 WIB. 

Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin membenarkan kejadian tersebut. 

Ia menjelaskan, korban bernama Dian Haerani (45), seorang nelayan setempat yang ditemukan pertama kali oleh seorang saksi bernama Ade dalam kondisi terlilit jaring rampus di pinggir pantai.

"Saksi Ade kemudian memberitahukan temuannya kepada Saudara Salman yang saat itu sedang menjaring ikan di sebelah timur pantai. Setelah dipastikan korban sudah meninggal dunia dalam kondisi terlilit jaring, saksi segera meminta pertolongan warga sekitar," ujar AKP Acep Komarudin. 

Kemudian, kata Acep Komarudin, warga mengevakuasi korban ke rumah terdekat sebelum akhirnya dibawa ke kampung halamannya di Kampung Cihuni, Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, untuk dimakamkan. 

Pihak Polsek Panggarangan yang tiba di rumah duka segera berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak keluarga. 

Berdasarkan hasil koordinasi, lanjut Acep Komarudin, pihak keluarga menyatakan telah menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak untuk dilakukan autopsi.

Personel Polsek Panggarangan yang terjun ke lokasi dipimpin oleh Kanit Binmas Aiptu Cecep Rahmat Hidayat, didampingi Aipda Fery Alamsyah, Kanit Provos Aipda Dede Firmansyah, dan Bripka Sigit Dwi Purnomo.

Sejauh ini, Kepolisian telah melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti berupa satu perangkat jaring rampus, memintai keterangan saksi, serta berkoordinasi dengan Tim Inafis Polres Lebak dan tim medis Puskesmas Cihara.

"Kami tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan alat bukti dan akan melakukan gelar perkara guna memastikan kronologi peristiwa tersebut," tutup AKP Acep Komarudin. (Cup/Uday)

Jelang Ramadhan, HRD dan PKB Peduli Kembali Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Terdampak Bencana di Bireuen

By On Kamis, Februari 12, 2026

Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Aceh II, H. Ruslan Daud (HRD), kembali menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Kamis, 12 Februari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Memasuki dua bulan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh, berbagai upaya pemulihan terus dilakukan untuk membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan.

Salah satu dukungan datang dari Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Aceh II, H. Ruslan Daud (HRD), yang kembali menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Kamis, 12 Februari 2026.

Memasuki bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, HRD bersama program PKB Peduli mengirimkan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, minyak goreng, dan bahan kebutuhan lainnya.

Bantuan tersebut diantar langsung oleh tim relawan ke desa-desa yang sebelumnya terdampak banjir dan tanah longsor.

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian HRD serta tindak lanjut arahan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), agar kader PKB di semua tingkatan aktif membantu meringankan beban masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang baru mengalami bencana.

Masyarakat penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian HRD yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Aceh.

Mereka menilai, HRD konsisten hadir di tengah masyarakat sejak awal bencana hingga masa pemulihan.

Iswandi, salah seorang warga terdampak banjir di Kecamatan Peusangan mengatakan, kepedulian HRD terlihat tidak hanya dalam bentuk bantuan sembako, tetapi juga melalui dukungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bireuen.

“Kepedulian Pak HRD kepada masyarakat Bireuen terus berlanjut. Selain membantu sembako, beliau juga telah mendukung berbagai program pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur,” ujar Iswandi.

Ia menyebut, kondisi wilayah terdampak kini mulai membaik. Akses jalan dan jembatan yang sempat putus sudah dapat dilalui, sementara rumah-rumah warga yang tertimbun lumpur telah banyak dibersihkan berkat kerja sama berbagai pihak, termasuk PKB dan mitra di tingkat pusat.

“Alhamdulillah, dengan bantuan dari Pak HRD, kami masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Bireuen bisa tersenyum kembali menjelang bulan puasa tahun ini,” kata Iswandi.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadhan sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan warga setelah mengalami bencana. (Joniful Bahri)

Presiden Prabowo Salurkan Rp 72,7 Miliar Bantuan Sapi Meugang untuk 19 Kabupaten/Kota Terdampak Bencana di Aceh

By On Kamis, Februari 12, 2026

Pemerintah Aceh mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan bantuan pembelian sapi tradisi Meugang senilai lebih dari Rp 72,7 miliar untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi dan gempa bumi di Aceh. 

BANDA ACEH, KabarViral79.Com - Pemerintah Aceh mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan bantuan pembelian sapi tradisi Meugang senilai lebih dari Rp 72,7 miliar untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi dan gempa bumi di Aceh.

Bantuan tersebut ditujukan sebagai dukungan menjelang bulan suci Ramadhan.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah dalam keterangan di Banda Aceh, Kamis, 12 Februari 2026 menyebutkan, dana bantuan itu telah ditransfer melalui Sekretariat Presiden langsung ke 19 Pemerintah Kabupaten/Kota penerima, pada Selasa, 10 Februari 2026. 

“Alhamdulillah, Bapak Presiden telah menyetujui permohonan Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh untuk bantuan daging sapi Meugang, dan dananya telah ditransfer,” kata Fadhlullah.

Total bantuan yang dikucurkan mencapai Rp 72.750.000.000, yang akan disalurkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai alokasi masing-masing. Setiap desa penerima—sebanyak 1.455 desa—mendapatkan dana Rp 50 juta.

Atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh, Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungan bagi daerah-daerah terdampak.

“Kami, Pemerintah Aceh serta seluruh masyarakat Aceh, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat terdampak bencana, terutama dalam menyambut Ramadhan dan menjaga keberlangsungan tradisi Meugang.

Para Bupati dan Walikota diminta segera menindaklanjuti proses pembelian sapi sesuai dana yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Selain itu, Kepala Daerah diwajibkan memastikan pendistribusian berlangsung merata, tertib, dan tepat sasaran, dengan prioritas bagi warga terdampak bencana serta masyarakat di lokasi pengungsian.

“Penyaluran bantuan ini harus ditargetkan rampung paling lambat satu hari sebelum Ramadhan 1447 Hijriah,” tegas Fadhlullah.

Setelah penyaluran selesai, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan mengirimkan dokumentasi berupa foto atau video serta laporan singkat realisasi bantuan kepada Biro Isra Setda Aceh paling lambat tiga hari setelah hari pertama Ramadhan, untuk kemudian diteruskan kepada Presiden. 

Adapun 19 Kabupaten/Kota penerima bantuan tersebut meliputi Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireuen, Langsa, Aceh Utara, Aceh Barat, Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Selatan, dan Simeulue.

Beberapa daerah tersebut selain mengalami bencana hidrometeorologi, juga terdampak gempa bumi yang menyebabkan sejumlah kerusakan, termasuk di Kabupaten Simeulue.

“Semoga bantuan ini bermanfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi wujud kehadiran negara dalam membantu warga terdampak bencana, terutama dalam menyambut tradisi Meugang dan bulan suci Ramadhan,” tutup Fadhlullah. (Joniful Bahri)

Jelang Ramadhan, PMI Bireuen Kumpulkan 125 Kantong Darah dalam Aksi Donor di Alun-alun Kota Juang

By On Kamis, Februari 12, 2026

PMI Bireuen kembali menggelar kegiatan donor darah menjelang Bulan Suci Ramadhan di Alun-alun Kota Juang, Bireuen, Kamis, 12 Fabruari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen kembali menggelar kegiatan donor darah menjelang Bulan Suci Ramadhan di Alun-alun Kota Juang, Bireuen, Kamis, 12 Fabruari 2026.

Aksi kemanusiaan ini digelar sebagai upaya menambah stok darah yang mulai menipis di UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen.

Sejak pagi, masyarakat dari berbagai kecamatan tampak berdatangan dengan antusias. Suasana di area kegiatan terlihat ramai, dipenuhi warga yang secara sukarela ingin mendonorkan darah.

Petugas PMI dibantu relawan sibuk melayani proses pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, hingga pengambilan darah.

Dalam kegiatan tersebut, PMI Bireuen berhasil mengumpulkan sebanyak 125 kantong darah. Seluruh stok yang terkumpul akan disalurkan langsung ke UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk memenuhi kebutuhan pasien, terutama menjelang Ramadhan yang biasanya mengalami peningkatan permintaan darah.

Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra, SH menyampaikan rasa syukur atas suksesnya kegiatan ini.

Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra, SH memberi samangat kepada seorang pendonor darah yang rutin yang digelar PMI setempat, Kamis, 12 Fabruari 2026. 

Ia mengapresiasi tingginya semangat dan partisipasi masyarakat yang dinilai sangat membantu menjaga ketersediaan darah di rumah sakit.

“Alhamdulillah, hari ini PMI Bireuen melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan dan mengisi kembali stok darah yang mulai berkurang di UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen,” ujar Edi Saputra.

Ia berharap, kegiatan donor darah rutin dapat terus digalakkan karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan pendonor.

“Saya sangat bangga melihat antusiasme masyarakat hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua,” ucapnya.

Edi juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu mengikuti donor darah secara berkala sebagai bentuk kepedulian sosial dan aksi nyata menyelamatkan nyawa.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, PMI Bireuen berharap kebutuhan darah menjelang Ramadhan dapat terpenuhi dengan baik sehingga pelayanan kesehatan di rumah sakit tetap optimal bagi pasien yang membutuhkan. (Joniful Bahri)

5.548 Honorer Bireuen Resmi Diangkat PPPK Paruh Waktu, Bupati Mukhlis: Ini Kepastian bagi Ribuan Keluarga

By On Kamis, Februari 12, 2026

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, saat menyerahkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu Formasi 2025, di Lapangan RTH Cot Gapu, Kamis, 12 Februari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sebanyak 5.548 tenaga honorer di Kabupaten Bireuen resmi menerima SK pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu Formasi 2025. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, di Lapangan RTH Cot Gapu, Kamis, 12 Februari 2026.

Mereka terdiri dari 1.364 tenaga teknis, 2.502 tenaga pendidikan, dan 1.682 tenaga kesehatan. Bupati Mukhlis menyebut pengangkatan ini bukan sekadar administrasi, tetapi simbol kepastian hukum bagi ribuan keluarga honorer.

“Ini adalah bentuk penghargaan atas pengabdian panjang para honorer. Status paruh waktu ini merupakan tahap awal menuju PPPK penuh waktu,” ujarnya.

Mukhlis meminta para PPPK meningkatkan etos kerja dan menerapkan nilai ASN Berakhlak.

Ia menegaskan, disiplin dan kinerja akan dievaluasi setiap bulan, dengan standar yang sama seperti PNS.

Ratusan tenaga PPPK Paruh Waktu Kabupaten Bireuen saat mengikuti upacara penerimaan SK pengangkatan, di Lapangan RTH Cot Gapu, Kamis, 12 Februari 2026. 

Ia juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat.

Pemkab Bireuen berharap kehadiran ribuan PPPK ini dapat mempercepat reformasi pelayanan publik dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.

Pengangkatan 5.548 PPPK paruh waktu ini diharapkan menjadi energi baru bagi Pemkab Bireuen dalam mempercepat reformasi pelayanan publik.

Pemerintah menargetkan Bireuen mampu menjadi salah satu daerah dengan pelayanan publik paling cepat, ramah, dan transparan di Aceh.

Selain memberikan harapan bagi peningkatan kualitas pelayanan, kebijakan ini sekaligus memberi kepastian masa depan bagi ribuan tenaga honorer beserta keluarga mereka yang selama ini menanti perubahan status kepegawaian. (Joniful Bahri)

Skandal Pengembalian Lahan 10 Hektar di Banten: Kewenangan Pusat Diabaikan?

By On Kamis, Februari 12, 2026

 


Banten, KabarViral79.Com – Ketua LSM Karat, Iwan Hermawan, mengungkapkan bahwa pengembalian lahan seluas 10 hektar dari PT Jaya Perkasa Sasmita kepada Pemerintah Provinsi Banten yang diklaim sebagai Rawa Enang diduga sangat keliru. Pasalnya, lahan tersebut berada di wilayah sungai strategis nasional (WS C3) yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Menurutnya, pengembalian lahan tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri.

Untuk membuktikan bahwa Rawa Enang termasuk kewenangan pusat, Iwan menjelaskan bahwa caranya sangat sederhana. “Tinggal buka hape android, klik situs SIP SDA (Sistem Informasi Perizinan Sumber Daya Air) Kementerian PUPR, dan masukan titik koordinat Rawa Enang, maka hasilnya bahwa Rawa Enang termasuk kewenangan pusat karena berada di wilayah sungai strategis nasional (WS C3),” jelasnya.

Ia menambahkan, pengembalian lahan 10 hektar dari PT Jaya Perkasa Sasmita seharusnya, kalaupun mau dikembalikan, tentunya ke pusat, bukan ke Pemprov Banten. “Sehingga muncul penafsiran diduga ada motif penyelamatan karena pada tahun 2022 Dinas PUPR Provinsi Banten lewat Bidang Sumber Daya Air ada anggaran yang sudah digelontorkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi Rawa Enang dan ini masuk ranah tipikor,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan apakah sebenarnya Gubernur mengetahui atau tidak terkait pengembalian lahan 10 hektar dari PT Jaya Perkasa Sasmita ke Pemprov Banten yang diklaim sebagai Rawa Enang. Untuk itu, secara resmi pihaknya telah meminta klarifikasi dan koreksi melalui surat kepada Dinas PUPR Provinsi Banten, Inspektorat, serta kepada Gubernur atas nama Pemprov Banten atas tindakan tersebut.

Di akhir pernyataannya, Iwan Hermawan menyatakan bahwa dirinya siap dikonfrontir dengan Gubernur Banten dengan data dan fakta yang dimiliki melalui investigasi lapangan, pengumpulan data, dan hasil wawancara sebagai perwujudan Banten Maju adil dan merata, tidak korupsi, bukan hanya isapan jempol belaka.

Seharusnya Pendidikan Anti Korupsi Jadi Muatan Lokal Wajib di SD dan SMP di Kabupaten Pandeglang

By On Rabu, Februari 11, 2026



‎PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Pendidikan anti korupsi seharusnya dijadikan muatan lokal wajib di satuan pendidikan dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) se-Kabupaten Pandeglang. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas pada peserta didik, Rabu, 11/02/2026.

‎Dengan menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai muatan lokal, diharapkan generasi penerus bangsa di Pandeglang dapat memahami dampak negatif korupsi terhadap pembangunan daerah dan kehidupan bermasyarakat. Materi yang akan disampaikan diharapkan disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak, sehingga mudah dipahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

‎Nuryahman, Ketua DPC PPWI Pandeglang, menyampaikan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga perlu dilakukan melalui pembinaan nilai-nilai positif sejak jenjang awal pendidikan. Hal ini diharapkan dapat membentuk karakter pemimpin dan warga negara yang memiliki integritas tinggi di masa depan.

‎”Di era digitalisasi saat ini, selain pendidikan khusus terkait teknologi dan internet di sekolah setingkat SD dan SMP, sudah sangat harus pendidikan anti korupsi diajarkan kepada para peserta didik sebagai muatan lokal atau ekstrakurikuler wajib,” ungkapnya. (Tim/Red)

Video: Pemerintah Akan Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Selama Ramadan

By On Rabu, Februari 11, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com - Pemerintah akan berikan bantuan pangan kepada masyarakat tidak mampu selama dua bulan terhitung sejak Ramadan pada pertengahan Februari ini.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, bantuan pangan yang diberikan berupa beras dan minyak.

“Untuk memperluas daya beli dan memperkuat dari sisi demand side, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan yaitu bantuan pangan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama 2 bulan,” ujar Airlangga saat Konferensi Pers di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Airlangga mengatakan, target penerima bantuan itu sebanyak l 35,04 juta keluarga yang terdata dalam desil 1-4, atau juga masyarakat miskin dan miskin ekstrem, dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemerintah akan menggelontorkan APBN belasan triliun untuk penyaluran bantuan pangan tersebut. (*/red)

Video: Noel Sebut OTT hanya Tangkap Maling Kelas Teri

By On Rabu, Februari 11, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyinggung soal hukum di Indonesia yang bisa dibeli. 

Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Noel itu setelah sidang pemeriksaan saksi kasusnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, 09 Februari 2026.

Noel menyebut informasi soal rencana pembentukan ‘komisi penitipan kasus’.

Menurutnya, operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK sebagai operasi tipu-tipu.

Ia pun sempat menyanyikan penggalan lagu Iwan Fals berjudul Bento.

"Yang ditangkap hanya maling kelas teri, bandit kelas coro. Giliran kelas kakap, tidak pernah diungkap, apalagi ditangkap,” ucapnya. (*/red)

Sinergitas MOI dengan Diskominfo Kabupaten Tangerang Disambut Baik

By On Rabu, Februari 11, 2026

 


Tangerang, KabarViral79.Com – Sinergitas MOI dengan Diskominfo Kabupaten Tangerang disambut baik. Dalam rangka memperkuat sinergitas tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mendelegasikan kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Febi Febiansyah Yusuf, S.Ikom., M.Si., untuk melakukan pertemuan dengan Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Tangerang pada Rabu (11/2/2026).

Pertemuan tersebut disambut baik oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai bentuk kerja sama dalam promosi, sosialisasi, dan publikasi program kerja serta berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Febi Febiansyah Yusuf, S.Ikom., M.Si., mengatakan bahwa Diskominfo menerima MOI dengan baik untuk menjalin kerja sama dalam memajukan Kabupaten Tangerang agar semakin gemilang.

“Ada ratusan media di Kabupaten Tangerang,” ujar Febi.

“Kami siap menerima kerja samanya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kami juga sangat mengapresiasi kedatangan rekan-rekan dari MOI DPC Kabupaten Tangerang melalui surat permohonan audiensi yang ditujukan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Tangerang,” tutup Febi.

Jelang Ramadan, H. Ruslan Daud Kembali Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Aceh Tengah

By On Rabu, Februari 11, 2026

Menjelang bulan suci Ramadan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), kembali menyalurkan bantuan sembako bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh Tengah, Rabu, 11 Februari 2026. 

TAKENGON, KabarViral79.Com - Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), kembali menyalurkan bantuan sembako bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah, Rabu, 11 Februari 2026.

Bantuan berupa beras, mie instan, minyak goreng, air mineral, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya disalurkan melalui tim pemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh Tengah.

Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat mempersiapkan kebutuhan dasar menjelang puasa.

Anggota DPRK Aceh Tengah dari Fraksi PKB, Saiful Ms Amirullah dan Azhari, menyampaikan apresiasi atas komitmen HRD yang terus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di dataran tinggi Gayo.

“Seluruh bantuan dari Pak HRD kami distribusikan langsung kepada masyarakat terdampak banjir di Aceh Tengah. Beliau selalu hadir untuk warga, tidak hanya saat bencana,” ujar Saiful.

Ia menambahkan, pendistribusian bantuan dilakukan secara merata hingga ke gampong-gampong terdampak bencana agar tepat sasaran.

Bantuan ini juga bukan yang pertama. Pada masa tanggap darurat sebelumnya, HRD telah menyalurkan bantuan serupa untuk warga Aceh Tengah.

Menurut Saiful, perhatian HRD terhadap masyarakat Gayo bukan hanya dalam situasi bencana. Berbagai program pembangunan infrastruktur juga telah diperjuangkan HRD untuk mendukung kemajuan wilayah tersebut.

“Beliau sudah lama memperhatikan masyarakat Aceh, khususnya Aceh Tengah. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak HRD. Semoga diberi kekuatan dalam menjalankan amanah, termasuk sebagai Ketua DPW PKB Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, H. Ruslan Daud mengatakan, penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari instruksi Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, agar seluruh kader hadir membantu masyarakat yang terkena musibah di Aceh dan wilayah Sumatera.

“Bantuan kebutuhan pokok ini diharapkan dapat meringankan beban warga pada masa pemulihan pasca banjir serta membantu mereka menyambut Ramadan dengan lebih tenang,” kata HRD.

Ia berharap, aktivitas masyarakat di Aceh Tengah dapat segera pulih dan roda kehidupan dapat kembali berjalan normal. (Joniful Bahri)

SDN Serang XIII Meraih Juara Pertama Dalam Lomba Pantomim

By On Rabu, Februari 11, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – SDN Serang XIII menurunkan siswa-siswi terbaik yang telah lulus dalam seleksi pemilihan untuk mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N), Olimpiade Sains Nasional (OSN), dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).

Kegiatan lomba yang diikuti SDN Serang XIII salah satunya adalah lomba pantomim yang diikuti oleh Rasendriya Mahendra (Rama) dan Muhamad Kaffie El Azzam (EL).

Lomba pantomim tingkat Kecamatan diikuti oleh berbagai Sekolah Dasar yang berada di wilayah hukum Kecamatan Serang dengan tema “Merdeka Berprestasi, Seni Membangun Karakter dan Talenta Menginspirasi Negeri” yang diselenggarakan di SDIT Widya Cendekia, Rabu, 11/02/2026.

Kepala Sekolah SDN Serang XIII, Hj. Nina Rostiana, S.Pd., M.Pd., mengatakan bahwa tahun 2026 ini Rama dan EL terpilih kembali untuk mewakili SDN Serang XIII dalam mengikuti lomba pantomim tingkat Kecamatan. Ujarnya.

Lomba pantomim memiliki beberapa manfaat di antaranya meningkatkan kreativitas, kepercayaan diri, kemampuan komunikasi non-verbal, membentuk karakter, serta kecerdasan emosional melalui olah tubuh dan ekspresi wajah,” ungkapnya.

Amsanah, S.Pd., selaku guru pembimbing lomba pantomim menjelaskan bahwa, “Sebelumnya Rama dan EL telah memenangkan lomba pantomim tingkat Kecamatan dengan meraih Juara ke-2 dan meraih Juara ke-3 (tiga) tingkat Kota Serang pada tahun 2025,” jelasnya.

“Alhamdulillah Rama dan EL memenangkan kembali perlombaan pantomim pada hari ini dengan meraih Juara ke-1 (satu) tingkat Kecamatan,” lanjutnya.

Di tempat yang sama, Lilis Kurniasih, S.Pd., mengungkapkan kegembiraannya karena Rama dan EL akhirnya meraih Juara ke-1 tingkat Kecamatan. Ucapnya.

“Akhirnya usaha tidak mengkhianati hasil. Semoga Rama dan EL dapat memenangkan kembali lomba pantomim tingkat Kota Serang. Aaamiiin,” pungkasnya. (Asep Hendi)

Portal Perhutani di RPH Bayah Selatan Diduga Hanya Formalitas, Akses Tambang Batu Bara Tetap Terbuka

By On Rabu, Februari 11, 2026

 


LEBAK, KabarViral79.Com - Upaya penertiban lahan milik Perhutani di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bayah Selatan, BKPH Bayah, kembali menuai sorotan. Pemasangan portal di pintu masuk kawasan wisata Karang Bokor, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, yang dimaksudkan untuk menghalang truk pengangkut batu bara ilegal, diduga hanya menjadi “pajangan” dan rekayasa semata, Kamis (11/2/2026).

Berdasarkan investigasi tim media pada Selasa, 10 Februari 2026, ditemukan fakta bahwa portal tersebut sering kali dalam kondisi terbuka. Meski rantai dan gembok tampak terpasang, pipa penyangga portal dapat digeser dengan mudah sehingga akses jalan tetap bisa dilalui kendaraan besar. Kondisi ini memicu dugaan bahwa pemasangan atribut keamanan tersebut tidak dilakukan dengan serius.

Padahal, lokasi tersebut merupakan lahan resmi milik Perum Perhutani yang seharusnya berada di bawah pengawasan ketat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan portal tersebut berulang kali dibongkar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) Bayah, Lucyta Sakagiri, berdalih bahwa pihaknya sudah berupaya melakukan pengamanan maksimal.

“Pemasangan portal itu sebenarnya sudah dicor. Memang sebelumnya sempat ada yang membongkar, dan kejadian tersebut sudah kami laporkan (Lapdu) ke Polsek setempat,” ujar Lucyta saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp, Selasa (10/2).

Lucyta menambahkan bahwa pihaknya menduga ada oknum yang sengaja menggeser pipa penutup akses tersebut untuk kepentingan tertentu.

“Mungkin sekarang portalnya ada yang menggeser kembali. Namanya pencuri, pasti mencari berbagai cara. Kami tidak akan tinggal diam dan segera melaporkan hal ini kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

Lebih lanjut, Lucyta menjelaskan bahwa pada Rabu, 11 Februari 2026, pihak internal Perhutani akan melakukan tinjauan lapangan bersama Wakil Administratur (Waka).

“Kebetulan hari ini ada kunjungan Pak Waka ke Bayah. Perihal ini akan kami sampaikan langsung untuk meminta arahan terkait tindakan selanjutnya, apakah akan kembali melaporkan ke Polsek atau ke tingkat yang lebih tinggi,” pungkasnya.

Dengan adanya aksi pembongkaran paksa portal di wilayah kerja Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bayah memicu reaksi keras dari elemen masyarakat. Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya PAC Bayah mendesak pihak Perum Perhutani untuk mengusut tuntas pelaku pengrusakan aset negara tersebut.

Ketua GRIB Jaya PAC Bayah, Ade PK, menegaskan bahwa insiden ini tidak boleh dibiarkan tanpa ada proses hukum yang jelas. Menurutnya, pembongkaran portal merupakan bentuk perlawanan terhadap aturan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

“Kami menekan dengan tegas kepada pihak Perhutani agar segera melakukan pengusutan tuntas atas kasus pembongkaran portal di wilayah BKPH Bayah. Pelakunya harus terungkap dan diproses secara hukum agar ada efek jera,” tegas Ade PK dalam keterangannya di Lebak.

Ade menambahkan bahwa portal tersebut merupakan instrumen penting dalam mengawasi keluar-masuknya kendaraan di kawasan hutan, termasuk mencegah aktivitas tambang ilegal. Pembongkaran portal secara sepihak diduga kuat berkaitan dengan upaya pihak tertentu untuk memuluskan kembali aktivitas yang melanggar hukum.

Hingga saat ini, publik menunggu langkah konkret dari manajemen Perum Perhutani KPH Banten untuk menggandeng aparat penegak hukum guna mengidentifikasi aktor di balik pengrusakan tersebut. GRIB Jaya berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi tegaknya supremasi hukum di wilayah Bayah.

(Tim/Red)

HRD: Huntara adalah Hak Mutlak Korban Banjir Bireuen, Bukan Kebijakan yang Boleh Ditunda

By On Selasa, Februari 10, 2026

HRD saat bersilaturahmi dengan wartawan di kediamannya, Meuligoe Residence Cot Gapu, Bireuen, Selasa, 10 Februari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen kembali menjadi sorotan.

Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD) menegaskan, Huntara merupakan hak mutlak masyarakat terdampak, bukan sekadar kebijakan opsional yang bisa ditunda atau dinegosiasikan.

Menurut HRD, hingga kini masih banyak titik terdampak parah yang belum mendapatkan perhatian maksimal, termasuk Gampong Salah Sirong kawasan yang mengalami kerusakan terberat pasca banjir bandang dan longsor akhir tahun lalu.

Banyak warga masih tinggal di tenda-tenda darurat karena belum adanya Huntara maupun Hunian Tetap (Huntap).

“Huntara bukan hanya tempat tinggal sementara. Setelah masa darurat selesai, bangunan Huntara dapat menjadi aset desa dan dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar HRD saat bersilaturahmi dengan wartawan di kediamannya, Meuligoe Residence Cot Gapu, Bireuen, Selasa, 10 Februari 2026.

Komitmen Memperjuangkan Hak Warga

HRD menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi warga yang kehilangan rumah, lahan, serta harta benda akibat bencana.

Ia memastikan akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat di tingkat pusat agar bantuan perumahan dan infrastruktur dapat segera direalisasikan.

“Selaku wakil rakyat, saya akan memperjuangkan agar bantuan bagi korban banjir segera terealisasi. Masyarakat tidak boleh menunggu terlalu lama di tenda pengungsian,” tegasnya.

Dalam kunjungannya ke beberapa lokasi terdampak, HRD mendengar langsung keluhan masyarakat yang meminta hunian sederhana, walaupun hanya dari tepas atau bambu, asalkan layak sebagai tempat berteduh.

HRD menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen masih memiliki kesempatan untuk mengusulkan pembangunan Huntara kepada pemerintah pusat.

Skema pembangunan melalui kementerian/lembaga terkait telah tersedia dan siap diakomodasi bagi daerah yang mengusulkan.

“Jika bupati mau mengusulkan Huntara, itu masih bisa dilakukan. Namun kalau diajukan sekarang, Huntara kemungkinan baru siap ditempati saat Hari Raya,” jelasnya.

Ia mempertanyakan alasan mengapa Bireuen belum mengusulkan, sementara daerah lain di Aceh sudah menerima dukungan pembangunan hunian dari pemerintah pusat.

“Bireuen ini milik kita semua, bukan milik individu. Jangan ada ego. Kita bukan Fir’aun. Kalau ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama,” tegasnya.

HRD juga mengingatkan pentingnya peran media dalam menyampaikan fakta lapangan secara objektif.

Menurutnya, pemberitaan yang tepat akan mendorong pemerintah untuk lebih peka terhadap kondisi nyata masyarakat terdampak.

“Media adalah instrumen penting agar pemerintah melihat langsung apa yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Tidak Ada Alasan Menunda Hak Masyarakat

Menutup penyampaiannya, HRD menegaskan bahwa pembangunan Huntara adalah kewajiban moral dan konstitusional pemerintah terhadap warga yang kehilangan tempat tinggal.

“Tidak ada alasan apa pun untuk menunda, apalagi meniadakan Huntara. Pemerintah seharusnya meringankan beban masyarakat, bukan menambah beban mereka,” ujarnya.

HRD menekankan bahwa Bireuen memiliki hak yang sama dengan daerah lain di Aceh.

“Kalau daerah lain bisa, kenapa Bireuen tidak? Hak masyarakat jangan sampai terpangkas hanya karena kelalaian administrasi atau keterlambatan usulan,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

Kejari Bireuen Musnahkan Ribuan Barang Bukti Berbagai Perkara, Termasuk 88 Kilogram Ganja dan 800 Gram Sabu

By On Selasa, Februari 10, 2026

Kejari Bireuen memusnahkan ribuan barang bukti dari berbagai perkara tindak pidana, pemusnahan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kejari Bireuen, Selasa, 10 Februari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen memusnahkan ribuan barang bukti dari berbagai perkara tindak pidana umum, mulai dari narkotika, kejahatan terhadap orang dan harta benda (Oharda), keamanan negara dan ketertiban umum (Kamnegtibum), hingga tindak pidana umum lainnya (TPUL).

Pemusnahan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kejari Bireuen, Selasa, 10 Februari 2026.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Bireuen, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Kajari Bireuen, Yarnes menyampaikan, seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Bireuen.

“Pemusnahan ini merupakan pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, yaitu mengeksekusi putusan pengadilan serta melaksanakan penetapan hakim. Semua barang bukti dimusnahkan agar tidak disalahgunakan dan demi menjaga integritas proses penegakan hukum,” ujarnya.

Barang bukti yang dimusnahkan tesebut, di antaranya narkotika (10 perkara sabu, 4 perkara ganja, 1 perkara obat keras), Sabu (methamphetamine/amphetamine): 800,3 gram,  Ganja: 88.379,87 gram,  Obat keras: 1.050 butir.

Begitupun barang bukti pendukung, Handphone (3 unit), bong (3 buah), timbangan (4), kotak rokok (4), plastik (14 lembar), kaca pirex (1), gunting (4), pisau lipat (1), tas/dompet (6), pakaian (2), korek (2), sedotan/sendok sabu (4), penjepit bambu (2), keranjang (1), terpal (2), karung (2), kardus (3), ATM (1).

Selain itu, barang bukti OHARDA (Orang dan Harta Benda), parang (1 bilah), kunci (1), gunting (1), tang (1), tas selempang (1). Barang bukti Kamnegtibum/TPUL,  Pakaian (8 buah), kitab (983 buah). 

Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air hingga tidak dapat digunakan kembali.

Barang bukti lain seperti senjata tajam, alat bantu, pakaian, dan barang OHARDA dihancurkan, sementara ribuan kitab serta barang tertentu dibakar atau direndam hingga rusak total.

Kejari Bireuen menegaskan bahwa seluruh proses—mulai dari pengumpulan, pendataan, hingga pemusnahan—dilakukan secara transparan dan terdokumentasi.

Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan pemusnahan benar-benar dilakukan sesuai ketentuan hukum.

“Semua tahapan kami dokumentasikan sebagai bentuk akuntabilitas Kejaksaan. Ini untuk menghindari potensi penyalahgunaan barang bukti,” tegas Yarnes.

Dengan pemusnahan ini, Kejari Bireuen berharap masyarakat semakin percaya terhadap komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan, khususnya narkotika yang masih mengancam generasi muda di Kabupaten Bireuen dan sekitarnya. (Joniful Bahri)

Di Tengah Lumpur dan Ketidakpastian, Warga Bireuen Masih Menunggu Kepastian Nasib Jelang Ramadan

By On Selasa, Februari 10, 2026

Satu unit rumah warga Salah Sirong, Jeumpa, Bireuen, menyisakan kenangan pasca dihantam banjir bandang. Sejauh ini mereka masih bertahan di titik pengungsian. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Di antara tumpukan lumpur yang mulai mengering dan serpihan kayu yang berserakan di halaman rumah mereka yang hancur, warga Bireuen masih menatap hari-hari dengan perasaan cemas.

Banjir bandang dan tanah longsor yang meluluhlantakkan sejumlah kecamatan pada akhir 2025 itu memang telah berlalu. Namun bagi para penyintas, bencana itu meninggalkan jejak yang jauh lebih sulit: ketidakpastian.

Ramadan tinggal menghitung hari. Biasanya, desa-desa di Bireuen mulai dipenuhi suara orang membersihkan Meunasah, aroma kue boi yang dipanggang di dapur rumah, dan anak-anak yang berlatih azan menjelang tarawih pertama.

Tahun ini, pemandangannya lain. Meunasah menjadi tempat pengungsian, dapur berubah jadi tenda darurat, dan anak-anak mengingat suara hujan deras lebih sering daripada suara tadarus.

Mencari Nama di Daftar yang Terus Berubah

Di Meunasah Peusangan Selatan, warga berdiri memandangi selembar kertas lusuh yang ditempel di dinding. Daftar keluarga terdampak itu masih terus berubah—ada yang baru ditambahkan, ada yang hilang, ada yang dicoret.

“Kami cuma ingin tahu, apakah data ini sudah benar. Kalau data belum selesai, kami takut bantuan tak sampai,” ujarnya seorang warga dengan suara lelah setelah sudah dua minggu tidur di tikar tipis bersama istri dan dua anaknya.

Rumah mereka rusak parah, dinding roboh, dan sumur tertimbun lumpur. Setiap malam mereka berdoa agar daftar itu suatu hari benar-benar final karena di balik finalnya data, ada harapan untuk kembali bangkit.

Nek Ti: Menunggu Rumah yang Mungkin Tak Kembali

Di Gampong Salah Sirong, Jeumpa, seorang nenek berusia hampir 70 tahun duduk memeluk tas kecil berisi pakaian. Ia dikenal sebagai Nek Ti, sosok yang rumahnya hanyut diseret banjir bandang.

“Rumah saya hilang… semua ikut air,” ujarnya perlahan. Tangannya bergetar saat menyeka air mata.

Sejak itu, Nek Ti berpindah dari satu tenda ke tenda lain bersama beberapa keluarga lainnya. Ia hanya berharap satu hal: sebuah tempat tinggal yang bisa membuatnya beribadah dengan tenang di bulan Ramadan nanti. 

“Ramadan sebentar lagi. Saya tidak tahu harus tinggal di mana. Doa saya cuma satu: dapat rumah yang tidak bocor dan tidak takut kalau hujan turun,” katanya.

Warga Salah Sirong, Jeumpa, Bireuen, masih terpaku di titik pengungsian. Sejauh ini belum ada kepastian untuk tempat tinggal. 

Antara Bertahan dan Pasrah

Di beberapa titik pengungsian, para ibu menjemur pakaian anak yang masih berbau lumpur, sementara para ayah bekerja memecah tanah yang mengeras dengan cangkul, mencoba menyelamatkan sisa-sisa yang tertinggal.

Ada yang menemukan foto keluarga yang basah, ada yang menemukan mushaf Al-Qur’an yang masih utuh meski terendam air.

“Barang boleh hilang, tapi bukan semangat,” kata Zulfikar, seorang warga yang kini membangun dapur darurat dengan papan bekas jembatan.

Namun semangat saja tidak cukup. Warga masih mengharapkan kejelasan: bagaimana nasib rumah mereka, kapan bantuan datang, dan di mana mereka akan menjalani ibadah di bulan suci nanti.

Verifikasi Data yang Masih Berjalan

Sebelumnya, Plt. Kalak BPBD Bireuen, Doli Mardian menyampaikan, jumlah pengungsi saat ini tersisa 359 KK, namun pendataan masih berjalan karena ada warga yang berpindah, ada desa yang baru dilaporkan, dan ada rumah yang kerusakannya baru diketahui setelah air benar-benar surut.

“Kami terus perbarui data agar bantuan tepat sasaran. Kondisi di lapangan sangat dinamis,” ujarnya.

Bagi pemerintah, angka-angka itu mungkin sekadar data. Namun bagi warga, angka itu adalah penentu apakah mereka akan menerima bantuan pangan, renovasi rumah, atau hanya kembali bergantung pada belas kasih tetangga.

Ramadan Tanpa Kepastian

Di malam-malam yang semakin mendekati Ramadan, warga Bireuen tidak lagi membicarakan menu sahur atau rencana tarawih pertama. Mereka berbicara tentang cuaca, tentang tenda yang bocor, tentang daftar penerima bantuan yang masih berubah.

Di bawah lampu darurat Meunasah, ada anak-anak yang tetap tertawa, bermain lumpur di halaman, seakan bencana tidak pernah singgah. Namun di balik tawa mereka, para orang tua menyimpan kegelisahan—kegelisahan yang tidak bisa dihapus dalam hitungan hari.

“Kami ingin Ramadan yang tenang. Tapi entah bisa atau tidak,” kata Sulaiman Taeb sambil menatap reruntuhan rumahnya yang tersisa separuh.

Di tengah lumpur yang mulai mengering dan ketidakpastian yang belum usai, warga Bireuen tetap berharap satu hal: adanya kepastian nasib sebelum bulan suci tiba. Harapan itu sederhana, tapi bagi mereka—itu adalah satu-satunya pegangan untuk melanjutkan hidup. (Joniful Bahri)

Video: Mensos Sebut RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS PBI Nonaktif, Jamin Biaya Tiga Bulan

By On Senin, Februari 09, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com – Pemerintah dan DPR menegaskan Rumah Sakit (RS) tidak boleh menolak pasien, termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang statusnya nonaktif dan menderita penyakit kronis.

Selama tiga bulan ke depan, layanan kesehatan telah disepakati akan ditanggung pemerintah.

“Untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah,” ujar Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 09 Februari 2026.

Ia menegaskan, jaminan pembiayaan tersebut berlaku dalam jangka waktu tiga bulan ke depan sembari pemutakhiran data dilakukan. 

Seluruh rumah sakit tidak boleh menolak pasien dengan alasan apa pun.

“Tiga bulan ke depan ini akan dijamin. Jadi untuk itu jangan ada rumah sakit yang menolak. Menurut saya, Menteri Kesehatan juga sudah ada jelas itu, undang-undangnya ada, peraturannya ada, tidak boleh rumah sakit menolak pasien,” tegasnya. (*/red)

Video: Penonaktifan 11 Juta PBI JKN Bikin Gaduh, Menkeu Purbaya Tegur BPJS Kesehatan

By On Senin, Februari 09, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) oleh BPJS Kesehatan.

Ia menilai, penonaktifan mendadak jutaan peserta justru menimbulkan kegaduhan publik tanpa memberikan efisiensi anggaran bagi negara.

Purbaya menegaskan, alokasi dana pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen PBI tidak mengalami pengurangan.

Menurutnya, polemik yang muncul akibat penonaktifan peserta secara tiba-tiba sebagai langkah yang tidak bijak dan merugikan citra pemerintah.

"Uang negara yang dikeluarkan tetap sama, tapi masyarakat ribut. Pemerintah justru dirugikan secara reputasi,” kata Purbaya saat rapat konsultasi bersama DPR dan jajaran BPJS Kesehatan, Senin, 09 Februari 2026. (*/red)

Video: Prabowo Sebut Terlalu Banyak Kekayaan Negara Dicuri, Dibawa ke Luar

By On Senin, Februari 09, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Menurut Prabowo, banyak aset negara yang dicuri dan dibawa keluar negeri, sehingga rakyat Indonesia tidak dapat menikmati hasil dari kekayaan yang dimiliki.

Prabowo pun bertekad untuk melindungi dan menjaga kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Mujahadah Kubro Satu Abad NU di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur (Jatim), Minggu, 08 Februari 2026.

Ia menegaskan, pemerintahannya akan dengan tegas melawan segala bentuk korupsi, manipulasi, serta pencurian yang merugikan kekayaan Indonesia.

"Kita tidak boleh ragu-ragu, dan pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia. Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur, setapak pun," tegas Prabowo. (*/red)