Oleh: Udin Suchaini
Di tengah kejenuhan kota yang dipenuhi ritme hustle culture, desa setiap Lebaran selalu menemukan momentumnya sebagai tujuan pulang.
Ia bukan lagi sekadar ruang produksi pangan, melainkan menjadi ruang jeda, tempat orang-orang kota menanggalkan sejenak identitas sibuknya.
Dalam narasi populer, desa tampil sebagai oase: udara bersih, relasi yang hangat, ritme hidup melambat, seolah mampu mengembalikan keutuhan jiwa yang terkoyak oleh tekanan urban.
Namun, pertanyaannya tetap sama: apakah kepulangan ke desa benar-benar menghadirkan pemulihan, atau sekadar ritual tahunan untuk menenangkan diri sebelum kembali pada luka yang belum pernah benar-benar diselesaikan? Atau justru menambah luka baru?
Fenomena ini tidak lahir dari ruang hampa. Kota memang semakin mahal secara emosional. Kesuksesan diukur dari produktivitas tanpa jeda, sementara tubuh dan mental menjadi korban yang tak tercatat.
Maka, ketika desa menawarkan slow living, ia tampak seperti antitesis yang masuk akal, bahkan terasa seperti jawaban.
Lanskap hijau, ritme hidup yang tidak tergesa, serta relasi sosial yang hangat terbukti mampu meredakan stres, meningkatkan hormon kebahagiaan, dan mengembalikan rasa memiliki yang hilang di kota.
Namun, di balik romantisme itu, ada paradoks modalnsosial yang jarang dibicarakan: kita melihat desa sebagai tempat singgah, bukan sebagai sistem sosial yang utuh.
Kita datang untuk healing, tetapi lupa bahwa desa bukan ruang netral. Ia memiliki aturan, ekspektasi, dan tekanan sosialnya sendiri.
Anonimitas Dingin vs Komunal Invasif
Data pada Publikasi Statistik Modal Sosial 2021 yang dikeluarkan BPS menunjukkan bahwa perbedaan antara desa dan kota bukan lagi sekadar soal gedung tinggi dibandingkan dengan sawah hijau.
Melainkan soal bagaimana manusia mengelola kewarasan dan modal sosial yang siap kita tanggung.
Di desa, tingkat kepercayaan pada tetangga tinggi, tapi takut perbedaan.
Data menunjukkan penduduk desa memiliki Indeks Modal Sosial lebih tinggi (72,68) dibanding orang kota (71,57).
Di desa, "Rasa Percaya" adalah mata uang utama. Anda bisa jatuh pingsan di jalan dan dalam hitungan detik, belasan tangan akan menolong Anda.
Namun, ada harganya, toleransi di desa justru lebih rendah (57,77). Di samping itu, kesamaan akan lebih mudah diterima.
Begitu ada pendatang yang berbeda, entah soal keyakinan, gaya hidup, atau pilihan politik, kehangatan itu bisa berubah menjadi dinginnya pengucilan.
Sementara, kota yang warganya heterogen memiliki nilai toleransi yang lebih tinggi (59,39), tempat di mana orang tidak peduli pada keyakinan orang lain.
Selama seseorang tidak parkir sembarangan di depan pagar mereka, atau mengusik urusan rumah tangga orang lain, ketenangan akan tetap terjaga.
Di desa, hubungan sosial jauh lebih dekat dan emosional, tapi juga bisa terasa sangat masuk ke ranah pribadi. Privasi hampir tidak benar-benar ada.
Tetangga bisa datang tanpa janji, tahu banyak hal tentang kehidupan kita, bahkan hal-hal kecil sekalipun.
Namun di sisi lain, justru merekalah yang paling cepat hadir saat kita butuh bantuan, misalnya ketika sakit atau sedang kesulitan.
Sementara di kota, hubungan sosial cenderung bersifat privat dan impersonal. Orang berinteraksi seperlunya, sekadar fungsi.
Kita bisa tinggal bertahun-tahun tanpa benar-benar mengenal tetangga sendiri, tapi justru lebih akrab dengan kurir paket yang sering datang.
Sederhananya, kalau di kota orang bisa hidup “sendiri di tengah keramaian”, maka di desa hidup terasa “bersama, tapi sulit benar-benar sendiri”.
Di kota, tekanan datang dari target dan waktu. Di desa, tekanan datang dari manusia lain. Tinggal di desa, bukan berarti desa sepenuhnya lebih ringan. Narasi slow living sering terdengar indah, tapi bagi banyak warga desa, itu tidak sepenuhnya nyata.
Hidup tetap penuh perjuangan, bekerja di sawah dengan penghasilan yang tidak pasti, bergantung pada musim dan kondisi alam.
Selain itu, ada beban lain yang sering luput dari perhatian: “ongkos rukun.” Kalau di kota uang habis untuk kebutuhan gaya hidup dan pajak, di desa uang sering habis untuk menjaga hubungan sosial, seperti menghadiri hajatan, memberi amplop, dan berbagai sumbangan.
Ini bukan sekadar pilihan, melainkan semacam kewajiban tidak tertulis. Tidak ikut serta bisa berujung pada gosip atau penilaian negatif dari lingkungan.
Budaya guyub rukun memang menciptakan kehangatan dan solidaritas, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi tekanan.
Kehadiran dalam acara sosial terasa wajib, “ngamplop” menjadi tiket untuk tetap diterima, dan ruang pribadi hampir tidak benar-benar ada.
Pilihan sulit jika ke desa untuk menghindari tekanan datang dari ritme hidup yang keras.
Orang dikejar target, terjebak kemacetan, dan perlahan terkuras secara mental demi mengejar standar hidup seperti UMR.
Hustle culture membuat hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir, melelahkan, tapi sulit dihentikan.
Sementara desa tidak selalu menyembuhkan, karena justru kedekatan sosial lah yang mengawasi.
Paradoks Healing
Di sinilah paradoks healing culture muncul. Banyak orang kota mencari ketenangan di desa karena lelah dengan tekanan eksternal, tetapi justru masuk ke dalam tekanan sosial yang lebih halus dan personal.
Jika kota menghukum kegagalan dengan ketertinggalan, desa menghukum perbedaan dengan stigma.
Padahal orang datang dari kota mencari ketenangan dari tekanan individualistik, tapi sering tidak siap menghadapi tekanan kolektif yang jauh lebih halus dan lebih sulit ditolak.
Secara teoritis, ini bisa dijelaskan melalui perspektif bomodal sosial. Desa memiliki bonding social capital yang sangat kuat, ikatan internal yang menciptakan kepercayaan tinggi dan solidaritas luar biasa.
Sayangnya, bonding social capital yang dipopulerkan secara jelas oleh Robert Putnam, dengan fondasi teoritis dari Pierre Bourdieu dan James Coleman, seperti pedang bermata dua.
Ia menciptakan masyarakat yang hangat, solid, dan penuh empati, tetapi dalam saat yang sama bisa menjadi sistem yang eksklusif, menekan, dan anti-perbedaan.
Parahnya, kekuatan ini sering tidak diimbangi dengan bridging social capital, yaitu kemampuan menerima perbedaan.
Akibatnya, siapa pun yang “tidak sama” akan kesulitan menemukan ruang aman. Identitas privat harus dinegosiasikan, bahkan dikorbankan, demi harmoni kolektif.
Bridging kunci kemajuan hubungan sosial, tetapi bukan sumber ketenangan.
Sekarang, momen Idul Fitri menjadi panggung paling jujur dari dinamika ini.
Mudik yang sering dikemas sebagai perjalanan spiritual dan emosional, sejatinya juga merupakan ritual legitimasi sosial.
Kesuksesan harus dipertontonkan, meski sering kali semu karena membawa beban baru saat kembali ke kota.
Banyak perantau pulang dengan membawa citra “berhasil”, sementara di baliknya tersembunyi tekanan ekonomi dan psikologis yang belum selesai.
Ironisnya, desa yang menjadi tempat healing justru menjadi arena kompetisi simbolik baru: siapa yang paling berhasil, siapa yang paling dermawan, siapa yang paling layak dihormati.
Namun, bukan berarti desa harus ditolak sebagai ruang pemulihan. Yang perlu dikoreksi adalah cara kita memaknainya.
Healing bukan soal berpindah lokasi, melainkan kemampuan mengelola diri. Desa bisa menjadi ruang refleksi, tetapi bukan solusi instan.
Tanpa kesiapan beradaptasi dengan norma sosialnya, “ketenangan” yang dicari bisa berubah menjadi keterasingan baru.
Lebih jauh, fenomena ini seharusnya menjadi alarm, bukan tren.
Jika desa terus diposisikan sebagai pelarian, maka kita sedang menghindari akar masalah: sistem kerja yang eksploitatif, standar kesuksesan yang tidak manusiawi, dan kota yang gagal menjadi ruang hidup yang layak.
Alih-alih terus menjual narasi healing, kita perlu bertanya lebih radikal: mengapa hidup normal saja kini membutuhkan pelarian? Desa tidak salah.
Kota pun tidak sepenuhnya keliru. Yang bermasalah adalah cara kita membangun makna tentang hidup yang “layak dijalani”.
Selama kesuksesan masih diukur dari kelelahan, maka healing akan selalu menjadi kebutuhan, sementara desa akan terus dijadikan ilusi yang menenangkan, meski tidak selalu menyembuhkan.
Akhirnya, mohon maaf lahir dan batin akan selalu menjadi ukuran, setiap ketersinggungan dalam bersosialisasi diakhiri dengan maaf-maafan.
Penulis adalah Praktisi Statistik Bidang Pembangunan Desa.
Sumber: kompas.com
