-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Dampingi Menko AHY Tinjau Underpass Bitung, Gubernur Andra Soni Harap Dapat Urai Kemacetan

By On Jumat, November 06, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni mendampingi Menko AHY meninjau progres pembangunan Underpass Bitung di Kabupaten Tangerang, Jumat, 06 November 2026. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau progres pembangunan Underpass Bitung di Kabupaten Tangerang, Jumat, 06 November 2026. 

Proyek strategis yang ditargetkan beroperasi pada Februari 2027 ini diharapkan mampu menjadi solusi atas masalah kemacetan di wilayah tersebut. 

​Proyek lintas bawah sepanjang 350 meter ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan dukungan anggaran sebesar Rp 87,31 miliar. 

​Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, progres pembangunan saat ini telah mencapai 70,7 persen dan berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang direncanakan. 

Ia berharap kualitas dan standar keselamatan konstruksi tetap menjadi prioritas utama. 

​"Insya Allah akan terus dikejar hingga tahun depan, dan pada Februari (2027) akan ada serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO)," ujar AHY. 

​Ia menambahkan, lokasi pembangunan ini sangat strategis karena menjadi titik utama yang selama ini menghambat arus kendaraan dari arah Kota Tangerang maupun Kabupaten Serang. 

​"Ini penting sekali. Sudah terlalu lama masyarakat yang melewati jalur ini terdampak kemacetan. Konektivitas merupakan urat nadi dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya. 

​Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni memproyeksikan kehadiran Underpass Bitung dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen. 

Namun, ia menekankan bahwa penanganan infrastruktur di kawasan tersebut tetap memerlukan langkah lanjutan agar arus lalu lintas benar-benar lancar. 

​Kawasan Bitung, kata Andra Soni, merupakan urat nadi penghubung berbagai wilayah, baik menuju Serang, Jakarta, maupun kawasan utara Tangerang. 

​“Dampaknya nanti bisa mengurai kemacetan hingga separuh dari kondisi saat ini. Artinya, masih ada beberapa hal lagi yang harus dikerjakan secara berkelanjutan supaya lalu lintas bisa lancar," jelasnya. 

Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat dan Pemkab Tangerang. 

Andra Soni berharap, kolaborasi lintas pemerintahan ini dapat terus diperkuat guna meningkatkan konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat di Banten. (Welfendry)

Gubernur Andra Soni Dampingi Menko AHY Tinjau Kali Perancis, Bahas Mitigasi Banjir

By On Jumat, November 06, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat mendampingi Menko IPK, AHY meninjau Kali Perancis, di Kota Tangerang, Jumat, 06 November 2026. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menilai, upaya mitigasi banjir perlu dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas pemerintahan. 

Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Kali Perancis, di Kota Tangerang, Jumat, 06 November 2026. 

​Peninjauan tersebut merupakan bagian dari pengawasan persiapan mitigasi banjir, khususnya di jalur akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kerap dilanda banjir setiap musim hujan. 

Gubernur Andra Soni mengatakan, penanganan banjir di kawasan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterpaduan program dan koordinasi antar pemerintah daerah. 


​“Ini dalam rangka mengantisipasi kejadian berulang setiap tahun terkait banjir di sekitar jalan tol menuju bandara. Oleh karena itu, Pak Menteri berkesempatan untuk meninjau secara langsung hal-hal yang sudah dan akan dikerjakan,” ujar Andra Soni. 

Menurutnya, mitigasi banjir membutuhkan kolaborasi semua pihak secara terintegrasi agar program penanganan dapat memberikan hasil yang optimal. 

​“Harapannya, semua yang kita kerjakan ini terintegrasi sehingga hasilnya adalah pengurangan banjir atau tidak terjadinya banjir di kemudian hari di wilayah bandara,” ujarnya. 

Andra Soni juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Banten. 

Rapat tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. 

​“Dalam waktu dekat, kita akan melaksanakan rapat koordinasi seluruh kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi musim hujan,” tegasnya. 

​“Ini perlu dilakukan karena kita sudah lama berada di masa kemarau. Oleh sebab itu, potensi-potensi kebencanaan yang disampaikan oleh BMKG, salah satunya banjir dan longsor, harus kita antisipasi dan mitigasi,” imbuhnya. 

​Sementara itu, Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, upaya penanganan banjir di Kali Perancis dan anak sungainya menjadi prioritas. 

Hal ini bertujuan menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 

​"Masalah banjir ini kerap terjadi, terutama yang sangat diwaspadai pada bulan Januari dan Februari," ujar AHY. 

Menurutnya, Kali Perancis di Kota Tangerang bersinggungan langsung dengan sejumlah daerah, yakni Kabupaten Tangerang dan Jakarta. 

"Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi dan daerah sangat penting agar penanganan banjir dapat berjalan maksimal," pungkasnya. (Welfendry)

Hari ke-12 Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang Lakukan Penindakan dan Imbauan kepada Pengendara di Simpang Gorda

By On Jumat, November 06, 2026

Personil Polres Serang saat melaksanakan Operasi Patuh Maung Tahun 2026, di Simpang Gorda, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Jumat, 6 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Memasuki hari ke-12 pelaksanaan Operasi Patuh Maung Tahun 2026, jajaran Kepolisian Resor (Polres) Serang terus meningkatkan upaya penertiban dan edukasi kepada masyarakat pengguna jalan. 

Kali ini, kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 6 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB, di Jalan Raya Serang–Jakarta, tepatnya di Simpang Gorda, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. 

Dalam kegiatan tersebut, personel Polres Serang melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sekaligus memberikan imbauan dan edukasi kepada para pengendara sepeda motor maupun pengemudi kendaraan roda empat. 

Operasi Patuh Maung 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum (Gakkum) secara humanis. 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah hukum Polres Serang. 

Kasetopsres Operasi Patuh Maung 2026, AKP Muhammad Hafizh menekankan kepada seluruh personel agar dalam pelaksanaan tugas selalu mengedepankan sikap humanis melalui Senyum, Sapa, dan Salam (3S). 

Ia juga mengingatkan agar anggota menghindari sikap arogan, tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng citra institusi Polri, serta senantiasa mengutamakan keselamatan diri selama bertugas di lapangan. 

Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan imbauan tentang pentingnya keselamatan berkendara, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta kelengkapan administrasi kendaraan. 

Selain itu, dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan pemberian teguran kepada pengendara yang kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Petugas juga melakukan sosialisasi pelaksanaan Operasi Patuh Maung 2026 dengan mengajak masyarakat untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi mobil, serta melengkapi surat-surat kendaraan. 

Pada pelaksanaan hari ke-12 ini, petugas masih menemukan sejumlah pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara maupun melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Terhadap pelanggaran tersebut, petugas melakukan penindakan dan memberikan teguran serta edukasi agar masyarakat lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. 

Melalui Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang berharap tumbuh kesadaran masyarakat bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. 

Dengan demikian, tercipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman, selamat, tertib, dan lancar. 

Kegiatan Operasi Patuh Maung 2026 di Simpang Gorda berakhir pada pukul 11.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. (*/red)

Peringati Hari Pahlawan, Kodim 0602/Serang Gelar Doa Bersama

By On Jumat, November 06, 2026

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Kodim 0602/Serang menggelar kegiatan doa bersama, Jumat, 06 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Kodim 0602/Serang menggelar kegiatan doa bersama, di Masjid Al Aqsa, Makodim 0602/Serang, Kelurahan Tembong Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Jumat, 06 November 2026. 

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh prajurit untuk mengenang dan menghargai pengorbanan para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Kegiatan doa bersama tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0602/Serang, Letnan Kolonel (Letkol) Inf Eko Budi Nugroho, dan dihadiri oleh para anggota TNI Kodim 0602/Serang, para Babinsa jajaran Koramil, beserta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan makodim. 

Suasana penuh kekhusyukan tampak menyelimuti seluruh peserta yang bersama-sama memanjatkan doa untuk para pahlawan, sekaligus memohon keberkahan dan perlindungan bagi bangsa dan negara. 

Dalam sambutannya, Letkol Inf Eko Budi Nugroho menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar seremonial, melainkan sarana untuk meneladani semangat dan nilai-nilai perjuangan para pahlawan. 

Ia mengajak seluruh anggota Kodim 0602/Serang untuk terus menanamkan jiwa patriotisme, disiplin, serta loyalitas dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai bentuk nyata penghormatan kepada para pendahulu bangsa. 

Melalui kegiatan doa bersama ini, Kodim 0602/Serang berharap semangat kepahlawanan dapat terus tumbuh dan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit dan PNS dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 

Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta diakhiri dengan doa penutup yang dipanjatkan bersama-sama oleh seluruh peserta yang hadir. (*/red)

Dewan Pres Kecam Jenderal Listyo Sadap Presiden-Media: Skandal Besar Tak Termaafkan

By On Jumat, November 06, 2026

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan sebuah bentuk teror terhadap pers. 

Pasalnya, tindakan penyadapan itu juga menyasar media massa, di samping ke Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, organisasi masyakat, hingga pengusaha. 

"Penyadapan terhadap pers itu sebuah teror yang melanggar prinsip hukum dan etika," ujar Komaruddin kepada wartawan, Rabu, 04 November 2026. 

Menurutnya, praktik tersebut tidak dapat dimaafkan dan harus ditindaklanjuti oleh Polri demi membersihkan nama institusi itu. 

"Yang pasti penyadapan yang dilakukan oknum pimpinan Polri sebuah skandal etik yang tak termaafkan," ujarnya. 

"Polri mesti membersihkan diri untuk mendapatkan kepercayaan rakyat," imbuhnya. 

Komarudin menyebut, Dewan Pers akan mengambil tindakan bila terdapat aduan mengenai praktik penyadapan tersebut. 

Ia mengatakan, langkah itu sesuai dengan tugas dan kewenangan Dewan Pers dalam menangani konflik dan aduan. 

"Mediasi jika ada konflik dan pengaduan, melakukan edukasi publik dan verifikasi lembaga pers. Kalau ada pengaduan kami bergerak," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua tersangka lain diduga juga menyadap media, politikus, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

"Telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Konferensi Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 03 November 2026. 

Asep menjelaskan, ada sejumlah nomor ponsel yang dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. 

Setelah dimasukkan ke sistem tersebut, nomor ponsel itu disadap meski sedang tidak ada proses penegakan hukum yang berlangsung. 

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026 tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem listed tersebut," ujarnya. 

Listyo dan dua tersangka lainnya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

"Yang berbunyi, secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah selama 10 tahun," ujarnya. 

Ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. 

"Kita juga terapkan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1), di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik dengan ancaman pidana selama delapan tahun," jelas Asep. (*/red)

Mensesneg Sebut Tindakan Listyo Sigit Sadap Presiden Mengarah ke Makar

By On Jumat, November 06, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tindakan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto sebagai perbuatan mengarah makar. 

Dalam kasus itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal bintang dua aktif Polri ditetapkan tersangka. 

“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujar Mensesneg saat Konferensi Pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

Istana juga menilai tindakan Listyo Sigit Cs sudah mengarah pada perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kepentingan negara. Bahkan, membahayakan keselamatan pimpinan negara. 

Prasetyo mengungkapkan hal yang mendasari Istana menilai tindakan Listyo Sigit dan pihak lainnya sebagai perbuatan yang mengarah makar karena sengaja melakukan penyadapan dan penghilangan barang bukti secara ilegal. 

Padahal, penyadapan sendiri telah diatur secara ketat dalam peraturan yang berlaku. 

"Nah karena kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara,” pungkasnya. (*/red)

Perhutani KPH Banten dan Polda Banten Tindak Lanjuti Kasus Illegal Mining di BKPH Bayah

By On Jumat, November 06, 2026

KPH Banten bersama Ditkrimsus Polda Banten menindaklanjuti laporan terkait aktivitas illegal mining dan illegal logging di wilayah BKPH Bayah. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Banten bergerak cepat menindaklanjuti laporan terkait aktivitas illegal mining (penambangan ilegal) dan illegal logging (penebangan liar) di wilayah BKPH Bayah. 

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) Bayah, Lucyta Sakagiri, melalui keterangan pers tertulis kepada awak media, Jumat, 06 November 2026. 

Lucyta mengungkapkan bahwa tindakan ini merupakan kelanjutan dari patroli keamanan hutan serta tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat yang sebelumnya telah dilaksanakan pada Selasa, 13 Oktober 2026, di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bayah Selatan, BKPH Bayah. 

Sebagai langkah konkret, kata dia, Perhutani KPH Banten dan Ditkrimsus Polda Banten turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung dan pengambilan titik koordinat pada lokasi lubang galian batu bara ilegal. 

Aktivitas penambangan tanpa izin tersebut ditemukan berada di petak 39 F, RPH Bayah Selatan, BKPH Bayah. 

"Langkah ini merupakan tindakan hukum yang kami tempuh dalam rangka penanganan dan penegakan hukum terhadap gangguan keamanan hutan, khususnya aktivitas illegal mining atau penambangan batu bara ilegal," tegas Lucyta Sakagiri. (Cup/Red)

Diduga Main Serong dengan Istri Orang, Kades Kayu Manis Digoyang, Tokoh Masyarakat Siap Lempar ke BMA!

By On Kamis, November 05, 2026

 


Rejang Lebong, kabarviral79.com - Kursi kepemimpinan Waluyo sebagai Kepala Desa Kayu Manis, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, mendadak panas. Ia diguncang sorotan tajam dan kemarahan warga akibat dugaan skandal perselingkuhan dengan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri orang lain.


Alih-alih menjadi panutan, sang kepala desa kini justru berada di ujung tanduk setelah dugaan hubungan terlarang ini dibongkar oleh warganya sendiri.


Bukti Dikantongi, Warga Murka


Dugaan ini pertama kali diungkapkan oleh Mus, seorang warga Dusun I, Desa Kayu Manis. Tidak main-main, Mus mengaku memegang sejumlah bukti kuat berupa rekaman video, foto, hingga pengakuan langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan skandal ini.


Gelombang kemarahan warga pun tak terbendung. Para tokoh masyarakat setempat menolak keras jika isu ini dibiarkan begitu saja.


Sarimin, salah seorang tokoh masyarakat Desa Kayu Manis, melontarkan kecaman atas perilaku sang pemimpin desa yang dinilai sudah mencoreng marwah jabatan.


"Kalau benar seorang kepala desa melakukan seperti itu, sangat memalukan! Dia itu pemimpin desa, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan malah memberi contoh bejat," sergah Sarimin dengan nada geram.


Damai Diam-Diam Ditolak, Sidang Adat Menanti


Fakta baru terungkap bahwa sempat ada upaya penyelesaian damai antara Waluyo dengan suami dari perempuan yang diduga diselingkuhi pada Selasa malam lalu. Namun, upaya damai tersebut justru memicu reaksi lebih keras dari warga dan tokoh adat.


Sarimin mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut dilakukan secara diam-diam dan sama sekali tidak mencerminkan marwah hukum adat Rejang. Ia menyebut praktik perdamaian tersebut sebagai "kuruk-kuruk", sebuah penyelesaian internal yang sengaja disembunyikan dari publik.


"Selasa malam memang ada perdamaian antara Waluyo dengan suami perempuan itu. Tapi menurut kami, perdamaian itu tidak sesuai adat! Istilah orang Rejang, kuruk-kuruk. Ini bukan persoalan kecil yang cukup diselesaikan secara sembunyi-sembunyi begitu saja!" tegas Sarimin.


Tak ingin kecolongan, Sarimin bersama barisan tokoh masyarakat memastikan tidak akan tinggal diam. Mereka menyiapkan langkah dengan membawa persoalan ini secara resmi ke Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong agar diproses sesuai hukum adat yang berlaku.


Selain sanksi adat, desakan juga diarahkan kepada pihak kepolisian agar segera turun tangan memanggil dan memeriksa Waluyo secara terbuka. Warga menuntut transparansi agar wibawa hukum dan ketertiban di desa tetap terjaga.


Benteng UU Desa yang Dilanggar


Sorotan tajam ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan Undang-Undang Desa (terakhir diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2024), seorang kepala desa mengemban tanggung jawab moral dan konstitusional yang berat, yakni menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, menegakkan aturan, serta menjaga ketenteraman masyarakat.


Ketika seorang pemegang kekuasaan desa justru dituding mencederai norma susila, kepercayaan publik dapat runtuh. Kendati kasus ini merupakan ranah pribadi dan belum otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana sebelum ada pembuktian hukum, tekanan moral dan sosial yang dihadapi Waluyo kini semakin besar.


Pilih Klarifikasi Terbuka atau Hancur Kehormatan


Meski dugaan skandal ini sudah menyeruak ke permukaan, Sarimin menegaskan bahwa langkah warga dan tokoh adat bukanlah bentuk persekusi atau penghakiman, melainkan tuntutan akan kebenaran.


"Kami tidak mau menghakimi. Kalau memang tidak benar, silakan dijelaskan dan dibuktikan di hadapan publik! Tetapi kalau benar, jangan berani-berani diselesaikan diam-diam. Ada masyarakat, ada adat, dan ada aturan yang harus dihormati!" tandasnya.


Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Kayu Manis, Waluyo, masih belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan yang menghantamnya. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan membersihkan nama mereka dari dugaan tersebut.


Reporter : Nandar

Pasar Induk Rau Mencekam: Berkedok Salon Kecantikan, Karaoke Ilegal Marak Miras dan Spekulasi Lahan

By On Kamis, November 05, 2026



SERANG — Keberadaan tempat karaoke ilegal yang berkedok salon kecantikan di kawasan Pasar Induk Rau kian meresahkan para pedagang dan pengunjung. Pusat perbelanjaan yang seharusnya menjadi wadah aktivitas ekonomi warga, kini justru marak dengan tempat hiburan malam yang beroperasi secara bebas.


Sumiati, salah satu pedagang pakaian di lantai satu Pasar Induk Rau, mengungkapkan bahwa aktivitas tempat hiburan malam berkedok salon tersebut sudah berada pada tahap yang mengganggu kemaslahatan bersama. Menurutnya, tempat-tempat ini mulai beroperasi sejak siang hingga dini hari, memicu kebisingan yang mengikis kenyamanan para pembeli dan pedagang.


"Sudahs sejak  lama  karoke itu beroperasi, kita sering ngeluh ke pengelola tapi ga pernah ada respon," ujar Sumiati.


Dampak keberadaan karaoke ilegal ini tidak berhenti pada polusi suara. Kehadirannya disinyalir memicu maraknya peredaran minuman keras (miras) di area pasar. Selain itu, sejumlah akses jalan umum bahkan sengaja ditutup secara sepihak oleh pengelola tempat karaoke demi memperluas area bisnis ilegal mereka.


"Bahkan banyak gang jalan umum bagi pengunjung sekarang dintutup pake jadi ga bisa lewat, makanya skarang banyak pengunjung ga nyaman Dateng ke pasar Ahir nya sekarang pasar sepi,"tambahnya.


Meskipun gelombang keluhan dan protes telah berulang kali disampaikan kepada pihak pengelola pasar, hingga kini tidak ada tindakan tegas yang diambil. Sikap pasif tersebut memicu kekecewaan mendalam dari para pedagang dan warga sekitar. Mereka kini mempertanyakan komitmen dan kinerja pemerintah daerah yang terkesan menutup mata atas praktik penyimpangan izin dan ketertiban umum di Pasar Induk Rau.


"Saya mah heran sama pemerintah ini, katanya kota serang berbudi tapi nyatanya tempat maksiat malah dipelihara terus kita yang jualan halal malah jadi sulit, belum lagi kalo siang banyak cwe jablay keliaran di pasar ga punya malu, kayanya pemerintah nya emang doyan jadi keluhan kita ga di dengar," pungkasnya.

Negara Hukum Tidak Berarti Buat Oknum LSM Yakuza, Jemput Paksa dan Menganiaya Warga Sebelum Dibawa ke Polres Kediri

By On Rabu, November 04, 2026

KEDIRI, KabarViral79.Com -- Bermula dari jemputan paksa hingga dihajar tanpa azas praduga tidak bersalah hingga babak belur, kedua orang tua korban dan warga terduga melaporkan Gus Thuba dan kelompok oknum LSM Yakuza ke Polres Kediri pada 26 Oktober 2026. 

Viralnya Medsos di Radar Yakuza Manages atas laporan aduan korban yang diantar orangtuanya ke markas telah dilecehkan tiga pemuda yang sama-sama sedang adakan mabok minuman keras beralkohol di rumah temannya korban berinisial B di Gurah. 

Dengan sigap tim kuasa hukum dan puluhan oknum anggota Kelompok Yakuza bergerak mencari, memburu dan menangkap serta menyerahkan dua pemuda pelaku seperti narasi viral medsos, ke Polres Kediri. 

Sebut LY selaku orang tua DJS, warga yang digladak Yakuza ke Polres berstatus pelajar ini menyesalkan pejemputan paksa tanpa legal standing hukum yang jelas dari oknum LSM Yakuza. 

"Datang tengah malam tanpa alasan yang jelas, lalu membawa anak saya keluar rumah dan tidak diberitahu kemana dibawanya anak saya itu. Berkaos hitam dan ada tulisan Yakuza dengan sekurangnya tujuh mobil beroda empat dan puluhan sepeda motor sudah mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. karena datangnya sekitar pukul 00.30 WIB tengah malam di saat keluarga dan tetangga kami istirahat malam sehabis kerja," ujar LY. 

Sedangkan warga lainnya sebut MKR yang digladak serta dipukuli dengan luka berat seperti pembengkakan pada pipi, pilipis dan lebam kedua mata yang disertai pendarahan oleh oknum LSM Yakuza saat menuju Polres Kediri merupakan bentuk pelanggaran berat. 

Kakak MKR, berinisial U asal Kota Kediri juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian Polres Kediri. 

"Adik kami MKR sudah kita dampingi untuk laporan ke Polres Kediri yang sekaligus melakukan visum ke rumah sakit penunjukan penyidik," ujar kakak MKR. 

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Kahuripan Bela Negara yang dikuasakan Akhir Kristiono AMd.SH., Mukhlason SH., Dr. Zaibi Susanto SH.MH. dan M. Akson Nul Huda SH.MH. menyesalkan rekan-rekan dari Kelompok oknum LSM Yakuza yang cenderung arogansi mengesampingkan Azas Praduga Tak Bersalah terhadap Keluarga besar DJS dan MKR. 

"Kami atas nama Pemberi Kuasa melaporkan oknum Kelompok Yakuza Manages atas dugaan pelanggaran pasal pidana 450 UU 1/2023 berbunyi mengenai pelanggaran tindak pidana penculikan dengan tuntutan hukuman pidana 12 tahun penjara

dan Pasal 262 UU 1/2023 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang terang-terangan di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ayat 2-4 dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara ke Polres Kediri sesuai dengan nomor Laporan Kepolisian LP/B/85/X/2026/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 26 Oktober 2026 dan LP/B/84/X/2026/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 24 Oktober 2026," ujar Akhir Kristiono AMd.SH. 

Tim Kuasa Hukum lainnya Mukhlason SH.MH., M. Akson Nul Huda SH. MH. Dan Dr. Zaibi Susanto SH.MH berharap proses penanganan perkara viral ini harus berimbang dan adil oleh penyidik Polres Kediri. 

"Kami berharap rekan Polisi penyidik di Polres Kediri profesional dan berani mengungkap keadilan kebenaran dalam penanganan perkara viral ini," jelas Mukhlason di Polres Kediri, pada Selasa, 03 November 2026. (*/red)

44 Tersangka Diamankan, Sat Resnarkoba Polres Lebak Bongkar Puluhan Kasus Narkotika dan Obat Keras Ilegal

By On Rabu, November 04, 2026

 



LEBAK,Kabarviral79.com – Polres Lebak Polda Banten melalui Satuan Reserse Narkoba berhasil mengungkap sebanyak 30 kasus tindak pidana narkotika, psikotropika, serta penyalahgunaan sediaan farmasi dan obat-obatan keras ilegal dengan mengamankan 44 orang tersangka selama kurun waktu tiga bulan terakhir.


Pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran Satresnarkoba Polres Lebak dalam upaya memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan ilegal di daerah hukum Polres Lebak, sejak AKBP Arninsi, S.H., S.I.K.,M.Si menjabat sebagai Kapolres Lebak hingga saat ini.


Dalam kegiatan press release, Kapolres Lebak AKBP Arninsi, S.H., S.I.K.,M.Si mengatakan bahwa pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Lebak dalam mendukung program Kapolri terkait pemberantasan peredaran narkoba serta menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.


"Selama kurang lebih tiga bulan terakhir, Satresnarkoba Polres Lebak telah berhasil mengungkap 30 perkara dengan total 44 orang tersangka. Pengungkapan ini mencakup tindak pidana narkotika, psikotropika, serta peredaran sediaan farmasi dan obat-obatan keras tanpa izin atau kewenangan," ujar Kapolres.


Kapolres menjelaskan, dari sejumlah perkara yang berhasil diungkap, para pelaku memiliki peran yang beragam, mulai dari bandar, kurir, pengedar hingga pengguna atau penyalahguna narkotika.


Selain pengungkapan kasus narkotika, Polres Lebak juga melakukan penindakan terhadap peredaran psikotropika dan obat-obatan keras yang diedarkan secara ilegal.



Dalam penanganan tindak pidana psikotropika, Satresnarkoba Polres Lebak berhasil mengungkap satu perkara dengan barang bukti sebanyak 84 butir obat jenis Alprazolam.


Terhadap perkara tersebut, penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dengan hasil penyidikan dan unsur tindak pidana yang ditemukan.


Sementara itu, dalam upaya memberantas peredaran obat-obatan keras ilegal, Satresnarkoba Polres Lebak berhasil mengungkap kurang lebih tujuh perkara dengan mengamankan sekitar delapan orang tersangka.


Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 3.935 butir obat jenis Hexymer dan 3.245 butir obat jenis Tramadol.


Modus operandi para pelaku antara lain menjual, memiliki, menyimpan, serta mengedarkan sediaan farmasi atau obat-obatan keras tanpa memiliki keahlian maupun kewenangan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.


Para tersangka diproses sesuai ketentuan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana sesuai pasal yang diterapkan dan hasil penyidikan.


Kapolres Lebak menegaskan bahwa peredaran obat-obatan keras secara ilegal merupakan persoalan serius karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan berpotensi merusak masa depan generasi muda.


"Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku yang mencoba mengedarkan narkotika, psikotropika maupun obat-obatan keras secara ilegal di wilayah Kabupaten Lebak. Penindakan akan terus kami lakukan secara tegas dan berkelanjutan," tegas AKBP Arninsi.



Di tempat yang sama, Kasat Resnarkoba Polres Lebak AKP Epi Cepiyana, S.H., mengatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kegiatan penyelidikan dan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika maupun obat-obatan terlarang.


Menurutnya, pengungkapan tersebut tidak terlepas dari kerja keras personel Satresnarkoba serta dukungan informasi dari masyarakat yang turut membantu kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.


"Kami akan terus melakukan pengembangan terhadap perkara yang telah diungkap, termasuk mendalami jaringan dan asal-usul barang bukti yang berhasil diamankan. Kami juga mengajak masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika maupun obat-obatan keras ilegal di lingkungannya," ujar AKP Epi Cepiyana.


Di akhir keterangannya, Kapolres Lebak mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba.


"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari bahaya narkoba. Apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika dan obat-obatan ilegal, segera laporkan kepada pihak kepolisian melalui kantor polisi terdekat maupun layanan Polisi 110," tutup AKBP Arninsi.


(Cup/Angga)

Kapolsek Panggarangan Sampaikan Pesan Kapolres Lebak Saat Kumpul Bersama Tokoh Agama di Ponpes Darul Ulum

By On Rabu, November 04, 2026

 


LEBAK,Kabarviral79.com– Dalam rangka mendukung Program Quick Wins (QW) Kapolri serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan tokoh agama dan masyarakat, Polsek Panggarangan Polres Lebak melaksanakan kegiatan Kumpul Bersama Tokoh Agama dan Masyarakat di Pondok Pesantren Darul Ulum, Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Rabu (4/11/2026).


Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Panggarangan AKP Acep Komarudin, S.H., didampingi Bhabinkamtibmas Brigadir Encup Supriatna. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kyai Bondan, Kyai Endi, Kyai Nopal, serta pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum.


Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Panggarangan menyampaikan pesan-pesan Kapolres Lebak **AKBP Arninsi, S.H., S.I.K., M.Si.** kepada para tokoh agama dan masyarakat agar senantiasa menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta meningkatkan sinergi dan kerja sama antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat.


Kapolsek menyampaikan bahwa Kapolres Lebak mengajak para tokoh agama untuk berperan aktif membantu Kepolisian dalam menjaga kondusivitas wilayah, menciptakan suasana yang aman dan damai, serta mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, maupun informasi yang dapat memicu perpecahan.


Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi tindak kriminalitas, menjaga kerukunan antarwarga, serta segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya gangguan kamtibmas di lingkungan masing-masing.


Kegiatan dilanjutkan dengan dialog dan komunikasi bersama para tokoh agama guna bertukar informasi, menyerap aspirasi, serta mendengarkan masukan terkait situasi keamanan di lingkungan masyarakat dan pondok pesantren.


Kapolsek Panggarangan juga mengharapkan dukungan para kyai dan pimpinan pondok pesantren untuk bersama-sama menyampaikan pesan-pesan positif kepada para santri dan masyarakat agar senantiasa menjaga persatuan, toleransi, serta turut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.


Melalui kegiatan Kumpul Bersama ini, Polsek Panggarangan berharap terjalin hubungan kemitraan yang semakin erat antara Polri, tokoh agama, dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian.


Polri hadir di tengah masyarakat, menjalin silaturahmi, mendengarkan aspirasi, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi terwujudnya Kabupaten Lebak yang aman dan kondusif


(Cup/Uday)

Demo Hari Ke-7: EKS. NAPI Sindir Sikap Diam Gubernur dan Ketua DPRD Banten!

By On Rabu, November 04, 2026

  



SERANG, 4 November 2026 — Memasuki hari ketujuh aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Perkumpulan Eks. Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia (EKS. NAPI) menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meski hingga hari ketujuh belum memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkan dari Gubernur Banten dan Ketua DPRD Provinsi Banten, massa EKS. NAPI menyatakan tidak akan menghentikan aksi hanya karena sikap diam para pemangku kebijakan.

Ketua Umum EKS. NAPI, Tubagus Delly Suhendar, menilai bahwa belum adanya respons terhadap surat-surat yang telah disampaikan organisasinya memperlihatkan persoalan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan aspirasi.

“Kami sudah tujuh hari melaksanakan aksi di depan Kantor Gubernur Banten. Kalau Gubernur dan Ketua DPRD terkesan cuek, kami tidak keberatan dan juga tidak heran. Sebab, surat-surat resmi yang sebelumnya kami sampaikan pun sampai hari ini belum mendapatkan respons sebagaimana yang kami harapkan,” ujar Tubagus Delly Suhendar, Rabu (4/11/2026).

Menurut Delly, EKS. NAPI telah memperhitungkan kemungkinan bahwa tuntutan dan surat-surat yang disampaikan tidak memperoleh tanggapan dalam waktu dekat. Bahkan, organisasi tersebut telah mempersiapkan diri untuk melanjutkan aksi dalam jangka panjang.

“Kami sudah mempersiapkan diri apabila dalam satu bulan, bahkan dua bulan, tidak ada tanggapan. Kami tetap siap melaksanakan aksi unjuk rasa setiap hari sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan mengira sikap diam pejabat akan membuat kami lelah, kemudian berhenti mempertanyakan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Banten,” tegasnya.

EKS. NAPI: Diamnya Pejabat Justru Memperpanjang Pertanyaan Rakyat

Delly mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi dengan masyarakat, termasuk ketika berhadapan dengan kritik, tuntutan keterbukaan informasi, dan permintaan pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa aksi yang dilaksanakan EKS. NAPI bukan sekadar demonstrasi rutin, melainkan bentuk konsistensi pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah, aset pemerintah, tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK, serta berbagai kebijakan yang membutuhkan penjelasan terbuka.

“Pejabat yang tuli terhadap aspirasi rakyat sedang mempertontonkan kegagalan dalam memahami arti pelayanan publik. Mungkin Gubernur dan Ketua DPRD belum menyadari bahwa diamnya pejabat bukan jawaban atas persoalan. Justru sikap diam itu semakin menambah panjang daftar pertanyaan rakyat,” kata Delly.

Menurutnya, kritik terhadap penyelenggara pemerintahan tidak seharusnya dipandang sebagai gangguan. Sebaliknya, aspirasi masyarakat merupakan bagian dari mekanisme pengawasan publik yang semestinya ditanggapi secara proporsional dan bertanggung jawab.

EKS. NAPI juga mengingatkan bahwa rangkaian aksi sebelumnya telah mengangkat berbagai persoalan berdasarkan telaah dokumen pemeriksaan BPK, mulai dari temuan pengelolaan keuangan daerah yang berulang, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan kas dan aset pemerintah, hingga persoalan pengelolaan pajak daerah serta operasional Bank Banten.

Delly menjelaskan bahwa tuntutan organisasinya bukan hanya meminta pejabat menemui massa aksi, melainkan juga memberikan jawaban tertulis, klarifikasi berbasis dokumen, serta penjelasan mengenai langkah konkret atas persoalan yang telah disampaikan.

“Kami tidak meminta Gubernur atau Ketua DPRD menyetujui seluruh pandangan EKS. NAPI. Kami meminta mereka menjawab secara terbuka. Kalau analisis kami keliru, tunjukkan dokumen pembandingnya. Kalau temuan itu benar dan sudah ditindaklanjuti, perlihatkan bukti penyelesaiannya. Jangan membiarkan masyarakat terus bertanya tanpa mendapatkan penjelasan,” lanjutnya.

Satu atau Dua Bulan Tanpa Respons, Aksi Tetap Berlanjut

Memasuki hari ketujuh, EKS. NAPI menegaskan bahwa keberlanjutan demonstrasi merupakan keputusan organisasi untuk menjaga konsistensi pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Banten.

Delly menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak menjadikan kehadiran pejabat sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan aksi. Yang lebih penting adalah adanya keterbukaan informasi, jawaban resmi, dan mekanisme penyelesaian yang dapat diperiksa serta dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Kalau mereka memilih diam selama satu bulan, kami siap. Kalau dua bulan pun belum ada tanggapan, kami tetap siap. Setiap hari kami akan mengingatkan bahwa jabatan publik membawa kewajiban untuk melayani dan mempertanggungjawabkan kebijakan kepada masyarakat. Kami akan terus menggunakan hak konstitusional kami secara damai dan sesuai hukum,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Delly menegaskan bahwa EKS. NAPI tetap membuka ruang dialog dan klarifikasi kepada Pemerintah Provinsi Banten maupun DPRD Provinsi Banten.

Namun, selama belum ada jawaban yang memadai terhadap substansi surat dan tuntutan yang telah disampaikan, organisasi tersebut menyatakan akan tetap melanjutkan perjuangannya melalui mekanisme yang sah.

“Kami tidak sedang menghitung berapa lama Gubernur dan Ketua DPRD mampu diam. Kami sedang memperlihatkan berapa lama masyarakat mampu bertahan memperjuangkan haknya untuk mendapatkan jawaban. Sebab, jabatan memiliki masa akhir, tetapi pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangan tidak boleh berhenti hanya karena pejabat memilih diam,” pungkas Tubagus Delly Suhendar.

Proyek Huntap Rp1,29 Miliar di Pandeglang Dipersoalkan, Aktivis Tuntut Perbaikan Mutu dalam 3x24 Jam

By On Selasa, November 03, 2026

  

Audiensi terbuka di Desa Tamanjaya membahas dugaan penggunaan pasir laut, material bekas galian, dan fasilitas proyek. Kontraktor menyatakan material yang digunakan merupakan pasir lokal dan pekerjaan urugan telah dikoordinasikan dengan konsultan.

Pandeglang – Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) senilai Rp1,29 miliar di Desa Tamanjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, menjadi sorotan setelah sejumlah aktivis mempertanyakan dugaan penggunaan material yang dinilai perlu diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis pekerjaan.


Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi terbuka yang digelar pada Selasa (3/11/2026). Kegiatan itu dihadiri Kapolsek Sumur, Kepala Desa Tamanjaya, sejumlah aktivis, serta pihak kontraktor pelaksana CV Arrahji Business.


Dalam audiensi tersebut, aktivis menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait dugaan penggunaan pasir laut, pemanfaatan material bekas galian untuk pekerjaan pondasi dan urugan badan jalan, serta keberadaan fasilitas pendukung proyek, termasuk direksikeet dan pekerjaan yang disebut sebagai yudit yang diduga tidak menggunakan lantai kerja.


*Aktivis Minta Kejelasan Sumber Material*


Salah satu peserta audiensi, Boyaudin, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek sejak 28 Oktober 2026. Langkah tersebut, menurutnya, dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang sebelumnya beredar di media sosial mengenai dugaan penggunaan pasir laut.


"Pada tanggal 28 Oktober kami turun langsung ke lapangan menindaklanjuti pemberitaan di media sosial terkait dugaan penggunaan pasir laut. Dan sekarang dalam audiensi pada hari ini kami ingin mendengar langsung klarifikasi dari pihak kontraktor CV Arrahji Business, apakah betul ada dugaan tersebut," ujar Boyaudin.


Ia juga meminta penjelasan mengenai dugaan penggunaan material bekas galian yudit untuk menguruk badan jalan serta keberadaan direksikeet di lokasi pekerjaan.


"Apakah betul diduga menggunakan bahan material pasir laut serta urugan bekas galian yudit yang diduga dipakai buat ngurug badan jalan, apakah betul, Pak? Serta dugaan direksikeet yang tidak ada di lokasi proyek Huntap tersebut," tanyanya kepada pihak kontraktor.


*Kontraktor Sebut Gunakan Pasir Lokal*


Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak CV Arrahji Business menyampaikan bahwa material pasir yang digunakan merupakan pasir urug lokal. Sementara itu, material bekas galian disebut dimanfaatkan untuk pekerjaan urugan badan jalan berdasarkan koordinasi dengan konsultan.


"Kami menggunakan pasir urug, dalam hal ini pasir lokal. Sementara terkait urugan bekas galian kami gunakan untuk urugan badan jalan atau yudit itu hasil daripada koordinasi kami dengan konsultan. Dan diperbolehkan. Sedangkan direksikeet dan K3 kami nyewa, Pak, di Kampung Paniis," jawab pihak kontraktor dalam audiensi.


Namun, penjelasan mengenai asal pasir tersebut masih dipertanyakan oleh Boyaudin. Ia menyatakan bahwa menurut pengetahuannya, tidak terdapat sumber pasir lokal di wilayah Tamanjaya sebagaimana yang disebutkan pihak kontraktor.


"Pasir lokal yang diduga digunakan itu dari mana pasir lokalnya? Di sini tidak ada pasir lokal, yang ada diduga hanya pasir laut atau pasir Muara Cikaung," tegas Boyaudin.


*Asal Pasir Muara Cikaung Dipertanyakan*


Dalam pembahasan lanjutan, pihak kontraktor menyampaikan bahwa pembelian pasir dilakukan melalui seseorang yang disebut sebagai RT berinisial O.


"Kami kan orang lapangan. Kami taunya pasir lokal dapat beli dari RT O," ujar pihak kontraktor.


Pernyataan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh aktivis dengan meminta keterangan kepada RT berinisial O yang turut hadir dalam audiensi.


Berdasarkan keterangan RT O sebagaimana disampaikan dalam audiensi, pasir tersebut disebut berasal dari wilayah Cikaung dan diperoleh melalui seseorang berinisial E.


Keterangan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang dipertanyakan aktivis mengenai asal-usul dan jenis material pasir yang digunakan dalam pembangunan Huntap. Meski demikian, identitas sumber material, jenis pasir, serta kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pihak yang berwenang.


*Tiga Tuntutan Aktivis Desa Tamanjaya*


Setelah pembahasan berlangsung, audiensi menghasilkan tiga tuntutan yang disepakati oleh para aktivis dan disaksikan Kapolsek serta Kepala Desa Tamanjaya.


1. Perbaikan mutu pekerjaan dalam 3 x 24 jam


Aktivis meminta pihak kontraktor melakukan perbaikan terhadap bagian pekerjaan yang dipersoalkan dan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis. Hal tersebut mencakup dugaan penggunaan pasir dari Muara Cikaung, dugaan pemanfaatan batu bekas galian untuk pondasi, serta pekerjaan yudit yang dipersoalkan karena diduga tidak menggunakan lantai kerja.


Perbaikan tersebut diminta dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam.


2. Konsultan pengawas diminta hadir setiap hari


Aktivis meminta CV Akatsuki Engineering selaku konsultan pengawas untuk hadir setiap hari di lokasi proyek Huntap guna menjalankan fungsi pengawasan pekerjaan.


Mereka juga mempersoalkan keberadaan direksikeet yang menurut penjelasan kontraktor disewa di Kampung Paniis, bukan berada di sekitar lokasi proyek.


3. Ancaman boikot apabila tuntutan tidak dipenuhi


Aktivis menyatakan akan turun langsung ke lokasi dan melakukan aksi boikot terhadap pekerjaan pembangunan Huntap apabila dalam tenggat 3 x 24 jam tidak terdapat tindak lanjut perbaikan mutu serta penanganan terhadap material yang mereka persoalkan.


Langkah tersebut, menurut pernyataan aktivis, akan dilakukan sampai terdapat perbaikan terhadap pekerjaan yang dinilai belum memenuhi standar teknis bangunan.


*Konsultan Pengawas dan Dinas Perkim Diminta Memberikan Penjelasan*


Hingga rilis ini disusun, pihak CV Akatsuki Engineering selaku konsultan pengawas disebut tidak hadir dalam audiensi. Sementara itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten, sebagaimana disampaikan dalam rilis aktivis, belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.


Aktivis berharap pihak-pihak terkait dapat memberikan penjelasan terbuka dan melakukan pemeriksaan teknis terhadap material maupun hasil pekerjaan di lapangan.


Kepastian mengenai jenis pasir, kelayakan material bekas galian, pekerjaan pondasi, serta pemenuhan standar teknis pembangunan dinilai penting agar proyek Huntap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima hunian.


Redaksi membuka ruang bagi CV Arrahji Business, CV Akatsuki Engineering, Dinas Perkim Provinsi Banten, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, data teknis, dan hak jawab atas persoalan yang diberitakan ini.

Wabup Bireuen: RDTR Tentukan Arah Pembangunan Kota untuk 20 Tahun ke Depan

By On Selasa, November 03, 2026

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi M.T. membuka kegiatan Konsultasi Publik II penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen, di Oproom setempat, Selasa, 03 November 2026.

BIREUEN, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Konsultasi Publik II penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bireuen, Selasa, 03 November 2026. 

Kegiatan yang berlangsung di Oproom Kapuspemkab Bireuen tersebut dibuka Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T. 

Dalam sambutannya, Razuardi mengatakan, penyusunan RDTR merupakan langkah strategis yang akan menentukan arah pembangunan dan penataan Kawasan Perkotaan Bireuen untuk 20 tahun mendatang. 

Ia berharap dokumen tersebut mampu menjadi pedoman pembangunan yang terukur, sekaligus memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. 

Kepala Dinas PUPR Bireuen, Ir. Fadhli Amir, S.T., M.T. saat memaparkan tentang kegiatan Konsultasi Publik II penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen, di Oproom setempat, Selasa, 03 November 2026. 

Razuardi juga meminta seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif memberikan masukan, terutama terkait kebutuhan infrastruktur, perkembangan permukiman, kegiatan ekonomi, pelayanan publik, serta kawasan lindung. 

"Konsultasi publik tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi ruang dialog terbuka agar dokumen RDTR sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat," sebutnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bireuen, Ir. Fadhli Amir, S.T., M.T., menjelaskan bahwa Konsultasi Publik II merupakan tahapan lanjutan setelah pengumpulan data, identifikasi kondisi wilayah, analisis permasalahan, serta perumusan konsep pengembangan kawasan. 

Ia berharap forum tersebut menghasilkan masukan konstruktif untuk menyempurnakan dokumen RDTR sehingga mampu mewujudkan Kawasan Perkotaan Bireuen yang tertata, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Joniful Bahri)

Salurkan Bansos di Tangerang, Gubernur Andra Soni Kampanyekan Sekolah Gratis

By On Selasa, November 03, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menyalurkan Bansos Keluarga Provinsi Banten Tahun 2026 kepada warga Kabupaten Tangerang, di Gedung Serbaguna Kecamatan Rajeg, Senin, 02 November 2026. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menyalurkan Bantuan Jaminan Sosial (Bansos) Keluarga Provinsi Banten Tahun 2026 kepada warga Kabupaten Tangerang, di Gedung Serbaguna Kecamatan Rajeg, Senin, 02 November 2026. 

Penyaluran bantuan perlindungan sosial ini merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

​“Tahun ini kami baru menganggarkan untuk 16 ribu lebih warga Banten. Semoga tahun depan bisa dimaksimalkan,” ujar Andra Soni. 

Menurut Andra Soni, bantuan perlindungan sosial ini merupakan penyaluran tahap pertama dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. 

Prosesnya didampingi langsung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang guna memastikan penyaluran berjalan sesuai perencanaan. 

​“Kami pastikan juga tidak ada satu rupiah pun pungutan (potongan) terhadap bantuan sosial ini,” tegasnya. 

Andra Soni berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Program ini turut disinergikan dengan bantuan serupa yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. 

Gubermur Andra Soni juga memaparkan program pendidikan gratis bagi SMA, SMK, dan sekolah khusus (SKh) swasta di Provinsi Banten. 

Mengingat pendidikan tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tangerang telah digratiskan, ia menegaskan tidak boleh ada lagi masyarakat Banten yang putus sekolah. 

​"Tidak ada alasan anak-anak Banten putus sekolah. Kalau ada yang putus sekolah, laporkan ke kepala desa. Saya meyakini, pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan,” ujarnya. 

​Sementara itu, Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid mewakili warganya menyampaikan terima kasih atas perhatian dari Pemprov Banten. 

Selain bantuan infrastruktur jalan, sebanyak 2.200 warga kurang mampu di wilayahnya menerima manfaat dari bansos tersebut. 

​“Pemkab Tangerang juga turut menyalurkan bantuan sosial untuk 4.000 warga. Bapak dan Ibu harus selalu menjaga kesehatan dan bahagia,” kata Maesyal. 

​Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Lukman menyebutkan bahwa Pemprov Banten menyalurkan lima jenis bantuan sosial. 

Kelimanya meliputi bantuan jaminan sosial keluarga, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan sosial disabilitas, bantuan sosial anak telantar, serta bantuan sosial lansia. 

​“Mudah-mudahan apa yang menjadi program Pemprov Banten terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya. 

​Sebagai informasi, pada 2026 Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,15 miliar untuk 16.311 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di delapan kabupaten/kota. 

Masing-masing keluarga memperoleh bantuan uang tunai senilai Rp 500 ribu. (Welfendry)

Respons Cepat Laporan 110, Polsek Jawilan Bersama Warga Evakuasi Pohon Tumbang

By On Selasa, November 03, 2026

Personel Polsek Jawilan mengevakuasi pohon tumbang yang menutup sebagian badan Jalan Raya Cikande-Rangkasbitung, tepatnya di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Senin, 02 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Personel Polsek Jawilan, Polres Serang, mengevakuasi pohon tumbang yang menutup sebagian badan Jalan Raya Cikande-Rangkasbitung, tepatnya di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Senin, 02 November 2026. 

Evakuasi dilakukan setelah petugas menerima laporan warga melalui layanan Call Center 110. 

Pohon yang berada di pinggir jalan tersebut tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kecamatan Jawilan. 

Akibat kejadian itu, batang pohon dan rantingnya menutup sekitar setengah badan jalan sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan yang melintas. 

Mendapat laporan tersebut, personel Polsek Jawilan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan. 

Petugas segera berkoordinasi dengan warga setempat guna mempercepat proses evakuasi pohon yang menghalangi akses jalan. 

Kapolsek Jawilan AKP Erwan Nurwanda mengatakan, peristiwa pohon tumbang tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. 

Keberadaan pohon yang melintang di badan jalan sempat membuat arus lalu lintas terganggu dan mengharuskan pengguna jalan lebih berhati-hati saat melintas. 

"Begitu menerima laporan masyarakat melalui Call Center 110, anggota langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Pohon tumbang tersebut menutup sebagian badan jalan sehingga perlu segera dievakuasi," ujar Erwan. 

Dengan dibantu warga sekitar, petugas kemudian melakukan pemotongan batang pohon serta membersihkan ranting-ranting yang berserakan di badan jalan. 

Proses evakuasi dilakukan secara gotong royong agar akses jalan dapat segera kembali digunakan oleh masyarakat. 

Kapolsek menjelaskan, proses pemotongan dan pembersihan pohon tumbang berlangsung hingga sekitar pukul 16.00 WIB. 

Setelah seluruh material pohon berhasil disingkirkan, arus lalu lintas di Jalan Raya Cikande-Rangkasbitung kembali berjalan normal. 

"Alhamdulillah, berkat kerja sama anggota dan masyarakat, proses evakuasi dapat diselesaikan dengan cepat. Sekitar pukul 16.00 WIB, jalan sudah kembali bisa dilalui kendaraan secara normal," jelasnya. (*/red)

Hari ke-8 Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang Kedepankan Pembinaan dan Penyuluhan

By On Selasa, November 03, 2026

Hari ke-8 Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang mengedepankan pendekatan humanis. 

SERANG, KabarViral79.Com – Memasuki hari ke-8 pelaksanaan Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang terus mengedepankan pendekatan humanis melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada para pengguna jalan. 

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. 

Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 2 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Serang–Jakarta, tepatnya di Simpang Empat Pasar Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. 

Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif yang disertai penegakan hukum (gakkum) secara humanis. 

Langkah ini bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). 

Kasetopsres Operasi Patuh Maung 2026, AKP Muhammad Hafizh menekankan kepada seluruh personel agar senantiasa mengedepankan sikap humanis dalam menjalankan tugas di lapangan. 

Personel diminta menerapkan prinsip Senyum, Sapa, Salam (3S), menghindari sikap arogan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri. 

Selain itu, keselamatan personel selama bertugas juga harus menjadi prioritas. 

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan imbauan keselamatan berkendara dan mengingatkan masyarakat untuk selalu melengkapi perlengkapan kendaraan maupun surat-surat berkendara. 

Petugas juga melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan serta memberikan teguran kepada pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil yang ditemukan melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Selain itu, masyarakat diberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan Operasi Patuh Maung 2026 agar semakin memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. 

Meskipun pendekatan pembinaan dan penyuluhan lebih dikedepankan, petugas di lapangan masih menemukan sejumlah pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara serta melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Operasi Patuh Maung 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat berlalu lintas, sehingga tercipta kondisi Kamseltibcarlantas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. 

Kegiatan Operasi Patuh Maung 2026 hari ke-8 berakhir pada pukul 11.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. 

Polres Serang mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan selalu mematuhi aturan, melengkapi surat-surat kendaraan, serta menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara. (*/red)

Babinsa Koramil 0602-13/Padarincang Sosialisasi Rekrutmen Bintara dan Tamtama TNI AD

By On Selasa, November 03, 2026

Babinsa Koramil 0602-13/Padarincang Kodim 0602/Serang, Serka Deni Rahmatullah, melaksanakan sosialisasi tentang rekrutmen Bintara dan Tamtama TNI AD Tahun 2027, di Desa Bugel, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, Minggu, 01 November 2026. 

‎SERANG, KabarViral79.Com — Babinsa Koramil 0602-13/Padarincang Kodim 0602/Serang, Serka Deni Rahmatullah, melaksanakan sosialisasi tentang rekrutmen Bintara dan Tamtama TNI AD Tahun 2027, di Desa Bugel, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, Minggu, 01 November 2026. 

‎Dalam kegiatan tersebut, Serka Deni menjelaskan berbagai informasi terkait rekrutmen, mulai dari persyaratan, tahapan seleksi, jadwal pendaftaran, hingga prosedur yang harus dilalui calon peserta. 

‎Ia juga mengajak para pemuda Desa Bugel, yang berminat mengabdi kepada negara untuk mempersiapkan diri, dan mengikuti proses pendaftaran secara resmi. 

‎“Sosialisasi ini penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh informasi keliru, mengenai penerimaan Bintara dan Tamtama TNI AD,” ujar Serka Deni. 

‎Ia menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen TNI AD tidak dipungut biaya. 

Masyarakat diminta mendaftar melalui jalur resmi bisa lewat Babinsa, dan menghindari pihak-pihak yang menjanjikan kemudahan dengan imbalan tertentu. 

‎"Untuk informasi lebih lanjut, terkait penerimaan Bintara dan Tamtama TNI AD, masyarakat dapat datang langsung ke Koramil 0602-13/Padarincang," pungkasnya. (*/red)

Mendikdasmen Sebut Ada Kaitan Kehadiran Anak ke Sekolah dengan MBG

By On Selasa, November 03, 2026

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. 

"Ada banyak penelitian Pak, kaitan antara MBG dengan tingkat kehadiran anak di sekolah. Jadi banyak anak yang berangkat ke sekolah itu karena akan makan sehat bergizi," ujar Mu'ti saat menyampaikan sambutannya pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta peluncuran awal uji coba loka MBG, di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Ia mengibaratkan antusiasme anak-anak datang ke sekolah untuk mendapatkan MBG seperti masyarakat yang datang ke masjid karena adanya kegiatan Jumat Berkah. 

Bedanya, program MBG dilaksanakan setiap hari sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi secara rutin. 

"Itu saya kira mirip dengan banyak hadir ke masjid karena ada Jumat Berkah, kira-kira begitu. Tapi ini tiap hari, tidak setiap hari Jumat," ucapnya. 

Ia berharap, pelaksanaan MBG tidak hanya memperbaiki pemenuhan gizi anak, tetapi juga meningkatkan semangat belajar dan kualitas pendidikan. 

Karena itu, kata dia, pihaknya berkomitmen memperkuat kerja sama dengan BGN agar pelayanan MBG semakin tepat sasaran dan tepat waktu. 

"Kemudian kerja sama pendataan yang selama ini sudah terintegrasi dengan Dapodik, dipastikan bahwa semua yang menerima adalah murid-murid yang memang resmi terdata dalam sistem kami dan memang terus kita sempurnakan," tuturnya. (*/red)

WNI Dikabarkan Tewas di Ukraina saat Jadi Tentara Rusia, Kemlu Lakukan Verifikasi

By On Selasa, November 03, 2026

Jubir Kemlu, Yvonne Mewengkang. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah mendalami kabar Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Muhammad Taufiq (48) tewas saat menjadi tentara Rusia di Ukraina. 

Kemlu mengatakan sudah mengambil langkah diplomatik kepada pemerintah Rusia. 

"Kementerian Luar Negeri RI mencermati informasi yang beredar tentang seorang WNI yang disebut meninggal dalam dinas militer di Rusia. KBRI Moskow tengah melakukan pendalaman dan verifikasi, termasuk terkait identitas dan status yang bersangkutan," kata Juru Bicara (Jubir) Kemlu, Yvonne Mewengkang, kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Yvonne mengatakan, proses yang dilakukan mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi. Kemlu meminta seluruh pihak agar tidak berspekulasi terkait persoalan tersebut. 

Menurutnya, pemerintah Indonesia telah meminta Rusia mengecualikan WNI dari perekrutan militer negara mereka. 

Pemerintah juga mendalami modus perekrutan yang terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

"Pemerintah RI telah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik kepada pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apa pun, termasuk praktik yang terindikasi TPPO," ujarnya. 

"Pemerintah RI juga telah meminta agar Indonesia dimasukkan ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari perekrutan militer Rusia melalui jalur apapun, dengan penerapan secara efektif dan segera," imbuhnya. 

Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI Moskow dan pihak terkait untuk mendalami kemungkinan penipuan dan eksploitasi dalam proses perekrutan. 

Kemlu juga memastikan langkah penanganan dan pelindungan WNI sesuai ketentuan berlaku. 

"Pemerintah RI mengimbau masyarakat agar senantiasa memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri melalui instansi berwenang, mewaspadai tawaran pekerjaan dengan imbalan tidak wajar, tidak menandatangani kontrak yang tidak dipahami, serta memperhatikan risiko keselamatan dan konsekuensi hukum keterlibatan dalam dinas militer asing," tuturnya. 

Dilansir dari situs Kementerian Pertahanan Ukraina seperti dilihat pada Jumat, 30 Oktober 2026, menurut Direktorat Utama Intelijen Pertahanan Ukraina (HUR), Taufiq, tinggal di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Sebelum bergabung dengan militer Rusia, ia pernah bekerja sebagai pengemudi taksi di Jakarta dan sebagai manajer di sebuah perusahaan pertanian. 

Taufiq juga pernah bekerja di Amerika Serikat dan mampu berbahasa Inggris. 

Perekrut Rusia kemudian menghubungi Taufiq setelah mendapatkan CV yang ia kirimkan saat mencari pekerjaan. 

Para penyelidik menduga ia menerima tawaran tersebut karena adanya janji penghasilan yang relatif mudah didapat. 

Pada kenyataannya, dalam laporan tersebut, ia menjadi korban berikutnya dari skema penipuan perekrutan warga asing oleh Rusia untuk terlibat dalam perang ilegal. 

Pada 19 April 2026, Taufiq menandatangani kontrak militer berdurasi satu tahun di Korolyov, sebuah kota di dekat Moskow. 

Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan masa dinas berdurasi satu tahun adalah jangka waktu umum bagi warga negara asing yang direkrut Rusia untuk ikut serta dalam perang melawan Ukraina dan dimanfaatkan sebagai pasukan infanteri 'sekali pakai'. 

Taufiq kemudian ditugaskan sebagai penembak senapan mesin dan dikirim ke fasilitas pelatihan militer di dekat Voronezh. Taufiq hanya menjalani pelatihan selama kurang lebih 1,5 minggu. 

Taufiq kemudian dipindahkan ke wilayah Ukraina yang diduduki Rusia pada awal Mei. Taufiq tewas dalam pertempuran pertamanya saat pasukan Rusia berupaya bergerak maju dari Zelena Dolyna menuju Novoselivka dan Drobysheve di wilayah Donetsk. (*/red)

Gudang Penimbunan Solar Bersubsidi di Lamongan Digrebek Ditreskrimsus Polda Jatim

By On Selasa, November 03, 2026

LAMONGAN, KabarViral79.Com - Penggerebekan gudang penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim), berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, pada Kamis lalu, 29 Oktober 2026, menyisakan sebuah pertanyaan publik. 

Pasalnya, pemilik gudang tersebut bernama Dimas Kristiawan (alias Kris, alias Wawan), merupakan orang kuat, yang menurut pengakuannya, ia dibekingi Mabes Polri, serta orang kuat lainnya. 

Ditreskrimsus Polda Jatim pun masih kecolongan, karena tidak menggerebek gudang milik Dimas Kristiawan lainnya yang berdekatan dengan gudang yang digrebek saat itu, yakni yang berada di Desa Kuripan Kecamatan Babat-Lamongan, yang dipegang oleh orang kepercayaan Dimas Kristiawan, yakni Subari dan juga Mat Zaini (alias Mat Plolong) yang kabarnya Mat Plolong mau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kuripan. 

Bagaimana Desa Kuripan akan maju jika calon Kepala Desanya bertindak merugikan negara dengan menimbun BBM bersubsidi jenis solar. 

Dari keterangan yang dihimpun oleh awak media, mendapati fakta bahwa beberapa unit kendaraan roda empat, ikut diamankan Ditreskrimsus Polda Jatim, yakni satu unit truk tangki bertuliskan PT Trisaka Adi Rajasa (PT TAR), satu unit Pajero Sport, dua unit truk modif sebagai pelangsir BBM bersubsidi jenis solar, truk Fuso satu unit, satu unit Kijang, serta dua unit mobil Diesel. 

Menurut keterangan warga sekitar yang tidak mau disebut namanya, ia membeberkan bahwa menurut keterangan Dimas Kristiawan kepada dirinya, ia sudah setor ke beberapa oknum perbulan berkisar hingga Rp 50 juta. 

"Saat Dimas bilang ke saya, ia sudah setor ke beberapa oknum, perbulan mencapai Rp 50 jutaan," ungkapnya. 

Diketahui pula bahwa gudang yang terletak di Desa Sumengko Kecamatan Kedungpring tersebut, pernah didatangi Wartawan dari wilayah Surabaya, dan Wartawan tersebut dianiaya oleh preman yang mengamankan gudang penimbunan BBM bersubsidi tersebut, hingga Wartawan asal Surabaya melapor ke Polres Lamongan, dan sampai detik ini media-media di Kabupaten Lamongan menunggu kelanjutan pelaporan penganiayaan Wartawan asal Surabaya tersebut. 

Menurut sumber di lapangan, BBM bersubsidi jenis solar tersebut, didapat dari beberapa SPBU di Kabupaten Lamongan, diantaranya SPBU 54.622.05 terletak di Jalan Raya Babat-Bojonegoro, Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat. 

SPBU 54.622.09 terletak di Jalan Raya Babat-Lamongan, Desa Plaosan, Kecamatan Babat. 

SPBU 54.622.04 terletak di Jalan Raya Bulutrate, Babat-Lamongan, Desa Sumurgenuk, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. 

Akankah kali ini aktivitas penimbunan serta penjualbelian BBM bersubsidi dengan skala besar dan sangat merugikan negara ini, dapat ditumpas oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau akankah sebaliknya, berhenti di tempat dan hilang ditelan angin. (*/red)

Kebakaran di Gayo Lues, Puluhan Rumah dan Dua Fasilitas Umum Terdampak

By On Senin, November 02, 2026

Kebakaran melanda permukiman warga di Dusun Belah Lane, Desa Telege Jernih, Terangun, Gayo Lues, Aceh, Senin, 02 November 2026. 

GAYO LUES, KabarViral79.Com – Kebakaran melanda permukiman warga di Dusun Belah Lane, Desa Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Senin, 02 November 2026. 

Sebanyak 22 kepala keluarga (KK) terdampak dalam peristiwa tersebut. 

Berdasarkan data pembaruan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gayo Lues, kebakaran mengakibatkan 30 rumah warga terdampak, terdiri atas 22 rumah rusak berat dan delapan rumah rusak ringan. 

Selain itu, satu balai adat dan satu musala turut terbakar. 

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Petugas pemadam kebakaran menerima laporan sekitar pukul 10.00 WIB dan berhasil memadamkan api sekitar pukul 11.00 WIB. 

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues, Suprinadi mengatakan, pihaknya mengerahkan lima unit mobil pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran tersebut. 

Armada yang dikerahkan terdiri atas satu unit dari Kecamatan Terangun dengan waktu tempuh sekitar lima menit, satu unit dari Kutapanjang sekitar 40 menit, serta tiga unit dari Blangkejeren dengan waktu tempuh sekitar 60 menit. 

Menurut Suprinadi, proses pemadaman menghadapi kendala berupa akses jalan menuju lokasi yang sempit dan kondisinya kurang baik. 

Selain itu, banyak sepeda motor yang terparkir di sisi jalan sehingga menyulitkan mobil pemadam mencapai lokasi kebakaran. 

“Jarak tempuh dari Blangkejeren ke lokasi sekitar 60 menit. Akses jalan juga masih kurang baik dan sempit,” ujarnya. 

Dalam proses pemadaman, seorang petugas Damkar mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Terangun. 

Sementara itu, BPBD Gayo Lues telah mendirikan tenda pengungsian di lokasi kebakaran dan menyalurkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan awal warga terdampak. 

Hingga laporan pembaruan BPBD diterima, tidak terdapat laporan korban jiwa. Adapun penyebab kebakaran dan total kerugian materi masih dalam pendataan. 

Personel Pusdalops PB bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Gayo Lues terus melakukan pemantauan dan bersiaga untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lokasi kejadian. (Joniful Bahri)

Berpulangnya Penggagas Jembatan Enang-Enang, Dedikasi Syahrial Abdi untuk Masyarakat Gayo

By On Senin, November 02, 2026

Almarhum Syahrial Abdi, penggagas perbaikan Jembatan Enang-Enang di jalan lintas nasional Bireuen–Takengon, Aceh. 

BENER MERIAH, KabarViral79.Com – Syahrial Abdi, penggagas perbaikan Jembatan Enang-Enang di jalan lintas nasional Bireuen–Takengon, Aceh, meninggal dunia pada Senin, 02 November 2026, sekitar pukul 11.00 WIB, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Fauziah, Bireuen. 

Kepergiannya meninggalkan jejak kepedulian bagi masyarakat Dataran Tinggi Gayo. 

Semasa hidup, almarhum berhasil menggalang donasi hingga Rp 1 miliar untuk membantu memperbaiki Jembatan Enang-Enang yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor pada akhir 2025. 

Jembatan yang berada di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, tersebut merupakan akses penting penghubung masyarakat Bener Meriah dan Aceh Tengah yang sempat terputus akibat bencana. 

Kabar meninggalnya Syahrial dibenarkan Reje Kampung Blang Rakal, M. Taumi. 

Almarhum Syahrial Abdi, penggagas perbaikan Jembatan Enang-Enang di jalan lintas nasional Bireuen–Takengon, Aceh. 

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, jenazah almarhum sedang dalam perjalanan menuju rumah duka di Kampung Negeri Antara, Km 41, Kecamatan Pintu Rime Gayo. 

"Benar, informasi yang kami terima, Bapak Syahrial meninggal dunia sekitar pukul 11 lebih tadi. Saat ini jenazah almarhum sedang dalam perjalanan menuju rumah duka di Kampung Negeri Antara, Km 41," ujar M. Taumi, Senin, 02 November 2026. 

Syahrial selama ini berdomisili di Kampung Negeri Antara. Namun, keluarga berencana memakamkan almarhum di Kampung Blang Rakal karena sebagian besar saudara dan kerabatnya menetap di kampung tersebut. 

Dedikasi Syahrial dalam menggalang bantuan perbaikan Jembatan Enang-Enang menjadi salah satu bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat. 

Diharapkan, manfaat jembatan yang kelak dirasakan banyak orang menjadi amal jariyah dan jejak kebaikan yang terus mengalir bagi almarhum. (Joniful Bahri)

Moratorium Pilkades ada 2 Pasal Kontradiktif, Begini Penjelasan Wakil Ketua DPP Kornas Kades AMJ Indonesia

By On Senin, November 02, 2026

PANDEGLANG, KabarViral79.Com - Menteri Dalam Negeri RI harus secepatnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) Moratorium Pilkades. 

Dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Indonesia pada tahun 2027 mendatang dibayangi polemik hukum terkait pertentangan norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. 

Wakil Ketua DPP Kornas Kades AMJ Indonesia, Iip Suramiharja menilai ada kontradiksi antara Pasal 33 dan Pasal 118 yang berpotensi menjadi jebakan hukum bagi panitia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta calon kepala desa petahana. 

Pasal 33 huruf  (k) UU Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan. 

Sementara Pasal 118 huruf 1 yang merupakan ketentuan peralihan menyebutkan bahwa kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat dua kali periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri satu periode lagi berdasarkan undang-undang ini. 

Kondisi tersebut diperparah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat 3 huruf b angka 11 disebutkan bahwa kelengkapan persyaratan administratif bakal calon antara lain adalah surat keterangan dari pemerintah kabupaten atau kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala desa selama dua kali masa jabatan. 

Iip Suramiharja mengatakan, kepala desa yang sudah menjabat dua kali masa jabatan tidak mungkin bisa memenuhi kewajiban ketentuan Pasal 33 huruf  k dan ketentuan penjelasan Pasal 39 PP 16 Tahun 2026 tersebut. 

"Maka ketentuan ini bertentangan dengan tujuan asas legalitas untuk menjamin kepastian hukum, di mana warga mengetahui batas antara perbuatan yang boleh dan yang terlarang," kata Iip Suramiharja, Jumat (30/10/2026). 

Menurut Iip Suramiharja, jika calon kepala desa yang sudah dua kali menjabat tetap ditetapkan menjadi calon, maka akan muncul sejumlah risiko hukum. 

"Keputusan panitia penetapan calon kepala desa bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, status calon kepala desa bisa dibatalkan PTUN, keputusan panitia penetapan calon bisa menjadi bukti pidana, surat pernyataan calon yang menyatakan tidak pernah menjabat dua kali bisa menjadi bukti pidana, dan surat keterangan DPMD yang menyatakan tidak pernah menjabat dua kali juga bisa menjadi bukti pidana. Serba  dan sangat beresiko secara hukum," ujarnya. 

Iip Suramiharja menambahkan, calon kades yang sudah dua kali menjabat jika terpilih akan berpotensi dipermasalahkan lawan politiknya baik secara perdata maupun pidana. 

"Bisa dijerat pidana membuat dan memberikan keterangan dan dokumen palsu, serta digugat di PTUN karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 33 huruf  (k) dan penjelasan Pasal 39 ayat 3 huruf b angka 11 PP 16 Tahun 2026," tambah pria yang juga dikenal sebagai aktivis anti korupsi  itu. 

Ia berharap pemerintah daerah di manapun berada segera memberikan kepastian hukum agar pelaksanaan Pilkades tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Atau melakukan Uji materi di MK. 

"Paling aman keluaran Surat Edaran (SE) Moratorium pilkades oleh Mendagri. Dan lakukan uji materi tersebut di Mahkamah Konstitusi karena 2 pasal kontradiktif dalam UU yg sama (UU 03 tahun 2024 tentang Desa)," tutupnya. (Yoki)