 |
| Jutaan warga Iran turun ke jalan mengecam AS dan Israel menyusul gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dalam sebuah serangan militer terkoordinasi, pada Minggu, 01 Maret 2026. |
Oleh: Jannus TH Siahaan
Malam tanggal 28 Februari 2026, ternyata menjadi momen yang meruntuhkan salah satu pilar kekuasaan paling kokoh di Timur Tengah.
Di tengah deru serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel yang mengguncang pusat ibu kota Iran, salah satu simbol utama dari era yang telah bertahan selama lebih dari tiga dekade berakhir secara mendadak.
Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin yang telah menjadi pusat gravitasi politik Iran sejak 1989, tewas dalam kompleks kantornya terletak di distrik Pasteur, pusat kota Teheran, yang dikenal sebagai Beit-e Rahbari.
Kepergian sang Ayatollah tak pelak berpotensi mengancam eksistensi "sistem operasi" utama yang selama ini menggerakkan seluruh mesin birokrasi, militer, dan ideologi Republik Islam Iran.
Pasalnya, posisi Khamenei dalam sistem politik Iran terbilang cukup anomali yang nyaris mustahil untuk direplikasi oleh negara manapun.
Sebagai Pemimpin Tertinggi, Khamenei bukan hanya sebagai kepala negara secara seremonial, tapi juga pemegang otoritas absolut atas setiap kebijakan krusial, mulai dari program nuklir hingga strategi militer di luar negeri negara Mullah itu.
Ia adalah jangkar yang menyeimbangkan berbagai faksi yang saling bertikai di Tehran, mulai dari para mullah di Qom yang berusaha sedemikian rupa menjaga kemurnian ideologinya, para teknokrat di pemerintahan sipil yang terus mencoba menyelamatkan ekonomi Iran, demikian pula para komandan militer di jajaran Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang memegang senjata sekaligus menguasai modal dan bisnis.
Selama 37 tahun berkuasa, Khamenei terbilang berhasil membuktikan dirinya sebagai maestro dalam “seni bertahan hidup” di dalam politik Iran.
Berusia 86 tahun dan bertahun-tahun mengidap sakit kanker, tapi ia berhasil menjaga stabilitas rezim melalui kombinasi antara represi sistematis dan konsolidasi kekuasaan.
Setiap kali gejolak domestik muncul, seperti Gerakan Hijau 2009, protes ekonomi 2019, hingga gerakan "Woman, Life, Freedom" pada 2022, Khamenei selalu menggunakan IRGC dan milisi Basij sebagai instrumen pemukul yang efektif.
Bahkan, luka dari pembantaian Januari 2026, di mana ribuan pengunjuk rasa tewas di tangan aparat, menjadi bukti terakhir bahwa bagi Khamenei, kelangsungan hidup rezim berada jauh di atas aspirasi demokratis rakyatnya.
Strategi utama Khamenei dalam menjaga stabilitas di Iran selama ini adalah dengan sengaja melemahkan institusi sipil.
Para presiden Iran yang silih berganti, dari yang berhaluan reformis hingga konservatif garis keras, selalu dipangkas perannya hingga hanya menjadi sekadar pelaksana teknis bagi kehendak kantor Pemimpin Tertinggi atau "Beit-e Rahbari".
Ia menciptakan sistem yang sangat bergantung pada personanya sendiri.
Walhasil, di saat Khamenei sudah tak ada lagi, otomatis suksesi kepemimpinan di Iran kini terjerembab ke dalam labirin yang dipenuhi ketidakpastian.
Di saat serangan udara Amerika-Israel masih menyisakan puing di Tehran dan kemarahan rakyat masih membara di jalanan, Iran kini dipaksa menghadapi realitas transisi kepemimpinan tanpa nakhoda yang jelas.
Konstitusi Iran memberikan mandat kepada Majelis Ahli (Assembly of Experts), sebuah badan beranggotakan 88 ulama senior, untuk memilih pengganti Pemimpin Tertinggi.
Namun, dalam situasi darurat di mana disorientasi terjadi di dalam struktur keamanan, prosedur formal ini tentu akan menjadi sangat sulit untuk dijalankan.
Oleh karena itu, skenario yang nampaknya paling diinginkan oleh elite mapan di Teheran adalah "Khamenei-isme tanpa Khamenei," yakni penunjukan seorang figur ulama yang akan bertindak sebagai pelaksana ideologi lama tanpa mengubah struktur kekuasaan yang ada.
Nama-nama seperti Ayatollah Alireza Arafi, yang merupakan teknokrat ulama loyalis, atau Gholam Hossein Mohseni Ejei dari jajaran yudisial, muncul sebagai kandidat yang dianggap mampu menjaga keseimbangan faksi.
Namun, perhatian terbesar tertuju pada Mojtaba Khamenei, putra kedua sang Ayatollah.
Meskipun tidak memiliki kredibilitas teologis setinggi ayahnya atau pengalaman administratif formal, Mojtaba seorang politisi dan ulama kelahiran 1969 itu dikenal memiliki pengaruh besar di balik layar dalam mengelola hubungan antara kantor ayahnya dan jaringan intelijen serta ekonomi di dalam institusi elite pemerintahan Iran, IRGC.
Masalahnya, penunjukan Mojtaba tentu akan memicu kritik tajam terkait isu kemunculan model kepemimpinan turun-temurun, hal yang justru menjadi alasan utama Revolusi 1979 dilakukan untuk menggulingkan dinasti Shah.
Apalagi, tanpa legitimasi teologis yang kuat dari para ulama senior di Qom, kepemimpinan baru akan lahir dengan kerentanan luar biasa terhadap penolakan publik dan faksi internal.
Pilihan lain yang mungkin muncul adalah pembentukan Dewan Kepemimpinan kolektif, sebuah opsi yang pernah dipertimbangkan pada tahun 1989, tapi akhirnya ditolak demi menyambut kepemimpinan baru Khamenei.
Dewan ini bisa terdiri dari gabungan figur seperti presiden saat ini, ketua mahkamah agung, dan perwakilan dari Guardian Council.
Meskipun dewan ini dapat mencegah satu orang mendominasi kekuasaan secara mutlak, risiko utamanya adalah kelumpuhan dalam pengambilan keputusan di saat krisis seperti saat ini.
Bayang-bayang kegagalan kolektif ini membuat banyak pihak khawatir bahwa Iran akan terjerumus ke dalam perang saudara antarfaksi yang kompleks jika suksesi tidak segera diselesaikan dalam hitungan hari ke depan.
Sehingga, di tengah ketidakpastian ini, aktor yang paling menentukan masa depan Iran bukanlah para ulama di Majelis Ahli, tapi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Selama dekade terakhir, IRGC telah bertransformasi menjadi negara di dalam negara.
Mereka tidak hanya menguasai persenjataan strategis dan intelijen, tetapi juga mengontrol lebih dari sepertiga ekonomi Iran melalui berbagai yayasan dan kontraktor besar.
Banyak laporan menunjukkan bahwa saat ini IRGC sedang mendesak agar penunjukan pemimpin baru dilakukan secara cepat, tidak masalah jika harus melompati prosedur konstitusional, demi mencegah disintegrasi komando militer yang mulai terfragmentasi pasca-kematian Khamenei.
Dengan kata lain, skenario "kudeta merayap" atau pengambilalihan kekuasaan secara militer oleh IRGC boleh jadi akan semakin riil.
Dalam skenario ini, militer mungkin akan menempatkan seorang ulama “lemah” sebagai pion atau bahkan menghapuskan jabatan Pemimpin Tertinggi demi kepemimpinan militer yang lebih efisien dan otoriter dengan dalih "keadaan darurat nasional."
Langkah ini diambil tentu untuk mengamankan aset-aset ekonomi IRGC yang sangat banyak, baik di dalam maupun luar negeri dari ancaman reformasi, jika pemerintahan baru yang lebih reformis terbentuk.
Namun, risiko bagi IRGC juga sangat besar. Pemerintahan militer murni biasanya akan semakin menjauhkan rezim dari basis dukungan tradisionalnya di pedesaan dan di kalangan ulama konservatif, sekaligus memicu perlawanan lebih keras dari masyarakat sipil yang memang sudah muak dengan militerisme Iran selama puluhan tahun.
Apalagi, ketegangan di internal IRGC juga sudah mulai terlihat. Ada faksi-faksi muda yang dikabarkan mulai merasa lelah dengan korupsi elite senior dan menginginkan perubahan pragmatis demi kelangsungan hidup institusi elite Iran itu.
Namun, ada juga faksi garis keras yang sama sekali tidak akan ragu melakukan tindakan ekstrem, termasuk menarik diri dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), demi mengamankan kekuasaan dari tekanan internasional.
Jika IRGC tidak mampu mempertahankan kesatuan internalnya, maka Iran bisa saja terjerumus ke dalam konflik internal antarfaksi keamanan, sebuah situasi yang akan menciptakan kekosongan kekuasaan sekaligus akan sangat berbahaya bagi stabilitas energi dunia dan keamanan seluruh kawasan Timur Tengah.
Ketidakpastian politik di Iran saat ini juga diperumit oleh kehadiran Presiden Masoud Pezeshkian yang dikenal sangat pragmatis.
Pezeshkian dikabarkan berusaha mencoba memanfaatkan celah sempit pasca-Khamenei untuk mendorong agenda rekonsiliasi domestik dan normalisasi terbatas dengan dunia luar demi menyelamatkan ekonomi Iran yang kian tercekik oleh inflasi.
Namun, upaya ini nampaknya seperti berjalan di atas seutas tali tipis. Pasalnya, jika ia terlalu vokal menuntut reformasi, maka akan dianggap sebagai pengkhianat oleh IRGC.
Sebaliknya, jika ia hanya menjadi stempel bagi militer, maka rakyat akan sepenuhnya meninggalkannya.
Terlebih lagi, kehadiran "Defense Council" baru yang dibentuk sebelum kematian Khamenei juga membatasi gerak sipil, karena kekuasaan terkait kendali perang kini terkonsentrasi di tangan segelintir komandan militer dan presiden, tanpa melibatkan kementerian luar negeri secara aktif.
Dengan latar itu, jika tidak terjadi transisi secara mulus, risiko terbesar bagi masa depan Iran adalah kolaps sistemik yang tidak terkendali.
Dan, sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan otoriter yang sangat sentralistik cenderung menjadi rapuh ketika sosok sentralnya menghilang secara tiba-tiba.
Jika proses suksesi berlarut-larut dan ekonomi terus memburuk, demonstrasi jalanan bisa berubah menjadi revolusi terbuka yang bisa jadi lebih besar dari tahun 2022.
Dalam situasi tersebut, muncul risiko disintegrasi wilayah, di mana kelompok-kelompok etnis minoritas di perbatasan, seperti Kurdi dan Baloch, mungkin akan mencoba melepaskan diri dari kendali pusat di Teheran, yang akan memicu intervensi militer lebih lanjut dari negara-negara tetangga.
Di luar skenario umum tersebut, opsi politik lain di luar keberlanjutan ideologi Khamenei kini pun mulai dibicarakan secara terbuka di ruang-ruang publik digital, termasuk kemungkinan transformasi menuju sistem republik yang lebih demokratis atau sekuler.
Namun, jalan menuju ke sana tentu tidaklah mudah dan dipastikan akan penuh dengan rintangan, bahkan bisa berdarah-darah.
Mesin keamanan yang dibangun Khamenei selama puluhan tahun tentu tidak akan mau menyerah begitu saja tanpa perlawanan.
Masa depan Iran pasca-Khamenei dengan skenario ini kemungkinan besar tidak akan menghasilkan demokrasi yang instan, tapi periode transisi yang penuh kekerasan dan perebutan kekuasaan cukup keras di antara mereka yang memegang senjata dan uang.
Pendeknya, masa depan Iran kini bergantung pada apakah para elite di Teheran lebih mengutamakan kelangsungan hidup bangsa atau kelangsungan hidup faksi mereka masing-masing.
Tanpa Khamenei sebagai penengah tunggal, setiap langkah yang diambil oleh IRGC maupun faksi pragmatis akan menentukan apakah Iran akan bangkit sebagai kekuatan yang lebih rasional atau justru tenggelam dalam sejarah sebagai eksperimen teokrasi dengan performa buruk, lalu berakhir dengan tragis.
Penulis adalah pengamat sosial dan kebijakan publik.
Sumber: kompas.com
