Teungku Nyak Sandang dan Utang Moral Republik
On Rabu, April 08, 2026
 |
| Teungku Nyak Sandang. |
Oleh: Firdaus Arifin
Ada nama-nama yang tidak pernah benar-benar pergi, tetapi juga tidak pernah benar-benar hadir dalam kesadaran kita.
Ia hidup di sela-sela buku sejarah, disebut sepintas, lalu menghilang di tengah riuhnya narasi besar tentang negara. Teungku Nyak Sandang adalah salah satunya.
Ia bukan presiden, bukan jenderal, bukan pula tokoh yang pidatonya tersimpan rapi dalam arsip kekuasaan. Ia seorang rakyat biasa dari Aceh.
Namun justru dari tangan sederhana itulah republik ini pernah menerima sesuatu yang luar biasa: pengorbanan tanpa syarat.
Ketika republik masih rapuh, ketika pengakuan internasional belum utuh, dan ketika negara belum memiliki cukup daya untuk berdiri tegak di hadapan dunia, kebutuhan akan simbol kedaulatan menjadi mendesak.
Salah satunya adalah pesawat—alat mobilitas sekaligus pernyataan eksistensi. Dalam situasi itulah, rakyat Aceh bergerak.
Mereka mengumpulkan emas, menjual harta, dan menyerahkan apa yang mereka miliki untuk republik yang bahkan belum sempat memberi banyak.
Teungku Nyak Sandang sebagai bagian dari gerakan kolektif rakyat Aceh, menjual kebun miliknya dan menyumbangkan hasilnya untuk perjuangan negara.
Kita sering merayakan kemerdekaan sebagai peristiwa politik yang ditentukan oleh elite dan diplomasi.
Padahal, di baliknya, ada cerita-cerita sunyi seperti ini—tentang rakyat yang memberi tanpa pernah meminta dikenang.
Sedekah Negara
Seulawah RI-001 bukan sekadar pesawat. Ia adalah simbol dari satu fase penting dalam sejarah republik—fase ketika negara berdiri di atas sedekah rakyatnya.
Sejarah mencatat, Seulawah RI-001 dibeli dari sumbangan kolektif rakyat Aceh, yang menghimpun dana dan emas dalam jumlah besar.
Dari sanalah lahir pesawat yang kemudian menjadi salah satu tonggak awal penerbangan nasional Indonesia dan cikal bakal tumbuhnya industri penerbangan yang kita kenal hari ini.
Di dalam cerita besar itu, Nyak Sandang hadir sebagai salah satu wajah yang paling jernih: seorang rakyat yang memberi tanpa perhitungan.
Kata “gotong royong” sering kita ucapkan dengan ringan. Tetapi pada masa itu, gotong royong bukan slogan.
Ia adalah tindakan nyata—bahkan pengorbanan total.
Negara belum memiliki anggaran, belum memiliki sistem fiskal yang kuat. Namun rakyat telah memiliki sesuatu yang jauh lebih penting: kepercayaan.
Hari ini, hubungan itu terasa berubah. Negara hadir dengan kekuasaan, regulasi, dan tuntutan. Rakyat hadir sebagai subjek yang diatur.
Kita berbicara tentang kewajiban warga negara, tetapi jarang kembali pada pertanyaan mendasar: apakah negara masih berdiri di atas kepercayaan rakyatnya?
Utang Moral
Kisah Teungku Nyak Sandang membawa kita pada satu konsep yang kerap luput dari pembicaraan publik: Utang moral negara.
Ini bukan utang dalam arti angka atau anggaran, melainkan utang yang hidup dalam dimensi etika—tentang ingatan, penghormatan, dan keadilan simbolik.
Negara memang telah memberikan penghargaan kepada Nyak Sandang di penghujung hayatnya.
Sebuah pengakuan yang patut dicatat. Namun justru di situlah letak pertanyaan yang tak terhindarkan: mengapa pengakuan itu datang begitu lama?
Mengapa republik membutuhkan waktu puluhan tahun untuk benar-benar menoleh kepada mereka yang pernah menopangnya dari bawah?
Utang moral bukan sekadar soal memberi gelar atau tanda jasa. Ia menyangkut cara negara membangun ingatan kolektifnya.
Apakah kisah Teungku Nyak Sandang diajarkan sebagai bagian penting dari sejarah bangsa? Apakah ia hadir dalam kesadaran generasi muda? Ataukah ia hanya muncul sesaat, lalu kembali tenggelam dalam arus informasi yang cepat lupa?
Dalam kerangka yang lebih luas, legitimasi negara tidak hanya bertumpu pada konstitusi dan hukum positif, tetapi juga pada kesetiaan terhadap ingatan.
Negara yang lupa pada pengorbanan rakyatnya, perlahan kehilangan dasar moral untuk menuntut kesetiaan dari rakyatnya.
Republik Kini
Kita hidup dalam republik yang jauh lebih mapan dibanding masa Teungku Nyak Sandang.
Negara memiliki anggaran besar, institusi yang lengkap, dan sistem yang semakin kompleks.
Namun di tengah kemapanan itu, kita sering kehilangan sesuatu yang paling mendasar: rasa. Rasa untuk mengingat. Rasa untuk menghargai. Rasa untuk berterima kasih.
Dalam beberapa tahun terakhir, publik disuguhi berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan—korupsi, konflik kepentingan, hingga praktik-praktik yang menjauhkan negara dari rakyatnya. Di tengah situasi itu, kisah Nyak Sandang terasa seperti cermin yang memantulkan wajah kita hari ini.
Di satu sisi, ada rakyat yang memberi tanpa pamrih. Di sisi lain, ada kekuasaan yang terkadang mengambil tanpa rasa cukup. Kontras ini bukan sekadar ironi. Ia adalah peringatan.
Bahwa republik tidak hanya dibangun oleh sistem, tetapi oleh nilai. Dan ketika nilai itu mulai pudar, yang tersisa hanyalah struktur tanpa ruh.
Utang moral kepada Teungku Nyak Sandang dan generasinya tidak bisa dibayar dengan proyek atau program.
Ia hanya bisa dibayar dengan integritas—dengan cara negara menjalankan kekuasaan secara jujur, adil, dan berpihak pada kepentingan publik.
Menjaga Ingatan
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apa yang telah diberikan Teungku Nyak Sandang kepada negara. Itu sudah menjadi bagian dari sejarah.
Pertanyaannya adalah: apa yang dilakukan negara untuk menjaga ingatan tentangnya?
Ingatan adalah fondasi dari identitas. Tanpa ingatan, bangsa kehilangan arah. Dan tanpa penghormatan terhadap pengorbanan, negara kehilangan legitimasi moralnya.
Menjaga ingatan bukan berarti membeku dalam romantisme masa lalu. Ia berarti merawat nilai-nilai yang lahir dari pengalaman sejarah itu: keikhlasan, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap republik.
Teungku Nyak Sandang telah memberi lebih dari yang diminta oleh negara. Ia memberi ketika negara belum mampu meminta. Ia memberi ketika tidak ada jaminan bahwa pengorbanannya akan dikenang.
Hari ini, republik berdiri dengan segala kemegahannya. Tetapi di balik itu, ada utang yang tidak pernah benar-benar selesai—utang kepada mereka yang pernah memberi tanpa menghitung.
Dan mungkin, satu-satunya cara untuk tidak mengkhianati utang itu adalah dengan tidak melupakan. Sebab, republik yang besar bukan hanya yang kuat secara institusi, tetapi yang setia pada ingatannya sendiri.
Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat.
Sumber: kompas.com
