Oleh: Jannus T Siahaan
Fajar lepas pantai Galle, Sri Lanka, pada 4 Maret 2026, seharusnya menjadi saksi bisu bagi pelayaran diplomatik yang tenang.
Kapal fregat IRIS Dena, permata mahkota Angkatan Laut Iran kelas Moudge, sedang membelah Samudera Hindia dengan haluan menuju Teluk Persia.
Setelah berhari-hari bersandar di India sebagai tamu kehormatan dalam latihan navigasi MILAN 2026, kapal tersebut membawa simbol kebangkitan pengaruh Teheran di perairan yang selama ini didominasi oleh New Delhi dan Washington.
Namun, di kedalaman laut, predator bertenaga nuklir milik Angkatan Laut AS, diduga dari kelas Virginia, ternyata telah mengunci koordinatnya.
Pukul 05:08 waktu setempat, keheningan samudera pecah. Torpedo berat Mark 48 menghantam tepat di bawah lunas (keel) IRIS Dena, menciptakan gelembung tekanan yang seketika mematahkan tulang punggung baja kapal tersebut.
Ledakan tidak hanya menenggelamkan 2.500 ton besi ke dasar laut sedalam 3.000 meter, tetapi juga menghancurkan norma hukum laut yang telah bertahan sejak Perang Dunia II.
Pentagon menyebutnya sebagai bagian dari "Operation Epic Fury", kampanye dekapitasi aset militer Iran pasca-kematian Pemimpin Agung Negara Mullah Ayatollah Ali Khamenei.
Namun, bagi para pengamat di Asia, tentu ini akan dianggap sebagai eksekusi kasar di perairan netral yang berpotensi merusak diplomasi maritim Asia.
Apalagi, penenggelaman tersebut menyisakan horor kemanusiaan. Dari 180 awak kapal, hanya 32 yang berhasil diselamatkan oleh otoritas Sri Lanka, sementara sisanya terkubur dalam peti besi di dasar laut.
Informasi investigatif dari sumber militer di New Delhi menyebutkan bahwa IRIS Dena sedang dalam kondisi "disarmed" atau tidak membawa amunisi aktif sebagai bagian dari protokol keamanan latihan gabungan MILAN.
Jika benar, maka AS tidak saja sedang menetralisir ancaman langsung, tapi juga sedang menyerang target yang tidak berdaya.
Menilik lokasi penenggelaman, yang berada di "halaman belakang" India, tak pelak aksi Amerika tersebut boleh jadi akan menjadi suatu penghinaan diplomatik untuk India yang dirancang dengan presisi oleh Washington.
Dengan menyerang kapal Iran yang baru saja meninggalkan pelabuhan India, Amerika secara efektif meruntuhkan klaim PM Narendra Modi bahwa Samudera Hindia adalah zona damai di bawah pengawasan New Delhi.
India kini terjepit dalam dilema eksistensial, memprotes agresi AS berarti merusak aliansi strategis Quad yang krusial untuk membendung China, namun berdiam diri berarti mengakui bahwa kedaulatan maritim India hanyalah ilusi di mata sekutu Baratnya.
Bagi New Delhi, IRIS Dena bukan sekadar kapal asing, tapi mitra dalam proyek pelabuhan Chabahar, gerbang strategis India menuju Asia Tengah.
Penyerangan ini tentu memaksa India menghadapi kenyataan bahwa komitmennya atas asas "Otonomi Strategis" sedang diuji.
Para pakar geopolitik di Global South kini justru mengkhawatirkan bahwa Samudera Hindia justru akan berubah menjadi medan pertempuran terbuka (Wild West) di mana hukum internasional tidak lagi berlaku bagi pemegang kekuatan absolut seperti Amerika.
Serangan ini juga memberikan tamparan bagi negara-negara Global South lain yang melihat India sebagai penjamin keamanan regional.
Jika India tidak bisa melindungi tamu diplomatiknya sendiri, siapa lagi yang bisa mereka lindungi?
Di sisi lain, China juga sedang mengamati keretakan tersebut dengan cukup antusias.
Beijing kemungkinan besar akan menggunakan insiden ini sebagai pembenaran untuk meningkatkan kehadiran Angkatan Laut mereka (PLAN) di Samudera Hindia, dengan dalih melindungi jalur pasokan energi dari kemungkinan "tindakan sewenang-wenang" Amerika.
Pangkalan militer China di Djibouti mungkin akan segera mendapatkan teman baru di pelabuhan-pelabuhan sepanjang jalur sutra maritim, lalu menciptakan eskalasi militer yang jauh lebih kompleks daripada sekadar perseteruan Washington-Teheran.
Secara hukum, penenggelaman IRIS Dena adalah pelecehan terhadap tatanan dunia berbasis aturan (rules-based order).
Berdasarkan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), kapal perang memiliki imunitas berdaulat.
Menyerang kapal tersebut di luar zona perang resmi tanpa adanya provokasi bersenjata adalah pelanggaran berat terhadap prinsip Sovereign Immunity.
AS memang mencoba menggunakan doktrin "Anticipatory Self-Defense", yang menyatakan bahwa aset Iran di mana pun adalah ancaman potensial.
Namun, elastisitas hukum ini menciptakan preseden berbahaya. Jika kapal perang bisa ditenggelamkan di laut lepas tanpa deklarasi perang, maka tidak ada lagi "perairan internasional" yang aman bagi negara mana pun yang dianggap musuh oleh Washington.
Pun dampak balasan dari Teheran diperkirakan tidak akan terjadi di laut lepas, tapi di titik saraf perdagangan dunia: Selat Hormuz.
Dengan tenggelamnya IRIS Dena, Teheran kini memiliki narasi moral untuk melakukan eskalasi asimetris.
Iran bisa mengklaim bahwa navigasi internasional di perairan mereka tidak lagi aman karena agresi AS, lalu memberikan legitimasi bagi Garda Revolusi (IRGC) untuk melakukan blokade total atau penyitaan massal terhadap kapal tanker minyak.
Tak pelak, dunia akan menghadapi ancaman guncangan harga energi karena setiap barel minyak yang melewati Hormuz kini membawa “risk premium” perang yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Lebih jauh lagi, serangan ini juga mengabaikan tanggung jawab kemanusiaan dan lingkungan.
Meluncurkan torpedo di dekat pantai wisata Sri Lanka tanpa upaya penyelamatan terkoordinasi oleh pihak penyerang termasuk melanggar Konvensi Jenewa.
Selain potensi bencana ekologi dari kebocoran bahan bakar kapal, Amerika juga telah memberikan kemenangan propaganda yang tak ternilai bagi "Axis of Resistance".
Di mata dunia internasional, Iran yang biasanya dianggap sebagai agresor regional, kini tampil sebagai korban dari "bajak laut global" bertenaga nuklir.
Apa yang terjadi di lepas pantai Galle pada hari Rabu, 4 Maret 2026, bukan sekadar peristiwa taktis, tapi pergeseran seismik dalam cara kekuatan besar berinteraksi di laut.
Amerika telah menetapkan aturan baru bahwa jarak bukan lagi perlindungan, dan diplomasi maritim bukan lagi perisai.
Dengan menghancurkan IRIS Dena, Washington telah menghapus garis tipis antara "ketegangan geopolitik" dan "perang total".
Strategi ini mungkin berhasil melemahkan kekuatan laut Iran secara fisik, tapi juga sekaligus telah merusak kepercayaan global terhadap keamanan jalur pelayaran internasional.
Kini Asia memasuki era di mana Samudera Hindia semakin berisiko tidak lagi menjadi jembatan perdagangan, tapi menjadi arena teater pertempuran.
Negara-negara menengah seperti India, Indonesia, dan Australia tentu harus menghitung ulang posisi mereka dalam arsitektur keamanan yang baru ini.
Jika laut lepas bisa menjadi zona eksekusi tanpa konsekuensi hukum, maka stabilitas ekonomi dunia yang bergantung pada kebebasan navigasi sedang berada di ujung tanduk.
Kematian awak IRIS Dena adalah peringatan bahwa di masa depan, supremasi tidak lagi dicapai melalui negosiasi di ruang sidang PBB, tapi melalui deteksi akustik di kedalaman samudera.
Pertanyaan yang tersisa kini bukanlah siapa yang menembak, tapi siapa yang akan menjadi korban berikutnya saat aturan main di tengah laut telah terabaikan.
Penulis adalah pengamat sosial dan kebijakan publik.
Sumber: kompas.com
