SPPG Lebak Panggarangan Sukajadi 2 Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi
On Sabtu, Maret 14, 2026
HRD Kunker ke Bivak, Korban Bencana di Pedalaman Juli Bireuen Pertanyakan Hunian yang Layak
On Sabtu, Maret 14, 2026
 |
| Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) melakukan Kunker ke Dusun Bivak Desa Krueng Simpo, Juli, Bireuen, Aceh, Kamis , 12 Maret 2026. |
BIREUEN, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dusun Bivak, Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Kamis , 12 Maret 2026.
Kunker tersebut dalam rangka menjaring berbagai aspirasi masyarakat serta meninjau berbagai infrastruktur, seperti jalan dan jembatan serta rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir dan longsor yang menerjang kawasan tersebut akhir November 2025 lalu.
Namun hingga kini sudah memasuki tiga bulan pasca bencana, rumah warga yang hancur diterjang banjir di desa pedalaman tersebut belum ada perbaikan, bahkan sejumlah rumah warga telah hilang dibawa arus sungai Krueng Peusangan. Sehingga masyarakat setempat yang terdampak bencana, masih menetap dibawah tenda.
Kepala Dusun Bivak, M. Nur mengatakan, di dusun pedalaman yang dipimpinnya tersebut terdapat 74 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk mencapai 270 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 104 jiwa dari 31 KK menjadi korban keganasan banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang desanya, namun hingga kini mereka masih mengungsi di tenda darurat.
“Masyarakat kami korban bencana sudah tiga bulan tinggal di dalam tenda, hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, kami butuh hunian yang layak, jangan biarkan warga kami terus-terusan tidur dalam tenda,” ujar M. Nur.
Selain itu, kata M. Nur, masyarakat korban bencana di desanya, selain belum mendapatkan hunian yang layak, baik hunian sementara (Huntara) atau hunian tetap (Huntap), mereka juga belum mendapatkan hak-hak lainnya dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, seperti uang jatah hidup (Jadup), bantuan pemberdayaan ekonomi serta bantuan lainnya.
Menanggapi keluhan masyarakat setempat, H. Ruslan Daud mengatakan, hunian yang layak, jadup maupun berbagai bantuan lainnya, merupakan hak para korban bencana yang ditanggung oleh negara, yang disalurkan oleh pemerintah pusat berdasarkan data korban yang diusulkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten.
“Jika Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak mengusulkan huntara atau hunian yang layak, maka pemerintah pusat belum bisa membangunnya, begitu juga bantuan lainnya, kondisi ini sangat merugikan masyarakat,” terang HRD.
Dikatakan anggota DPR RI dua periode ini, setiap kunjungan kerjanya ke lokasi-lokasi pengungsian, para korban bencana mengaku tidak tahu apa saja hak-haknya.
 |
| Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) melakukan Kunker ke Dusun Bivak Desa Krueng Simpo, Juli, Bireuen, Aceh, Kamis , 12 Maret 2026. |
Mereka mengaku Pemkab Bireuen tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait hak dan kebutuhan masyarakat.
Bahkan mereka mengaku Pemkab Bireuen tidak pernah bermusyawarah dengan masyarakat korban bencana untuk menanyakan kebutuhan masyarakat pasca bencana.
“Pengungsi selalu mengeluh dan meminta kepada kami untuk dibangun Huntara, mereka mengaku tidak sanggup lagi tidur dibawah tenda,” kata HRD mengutip permintaan warga.
Bangun Jembatan Rangka Baja dan Jalan Aspal ke Bivak
Dalam kesempatan tersebut HRD juga menyebutkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini mulai membangun jembatan rangka baja pengganti jembatan gantung yang putus diterjang banjir, yang menghubungkan Desa Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa ke Dusun Bivak, Kecamatan Juli.
“Selain jembatan rangka baja, Kementerian PU juga akan membangun jalan aspal dari Desa Alue Limeng, Salah Sirong hingga ke Dusun Bivak tembus ke jalan nasional Bireuen-Takengon Desa Krueng Simpo,” sebut HRD.
Bahkan sebelumnya, HRD juga telah membawa Menteri PU, Doddy Hanggodo bersama rombongan ke Desa Salah Sirong dan Dusun Bivak dengan menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung, menyeberangi sungai atau Krueng Peusangan.
“Alhamdulillah setelah Menteri PU meninjau langsung lokasi bencana di Salah Sirong dan Bivak, beliau langsung memerintahkan timnya untuk membangun jalan dan jembatan ke Salah Sirong dan Bivak,” pungkas HRD.
Dalam kesempatan tersebut, HRD dan rombongan juga ikut buka puasa bersama, menyantuni anak yatim serta menyalurkan berbagai macam sembako kepada masyarakat terdampak bencana di Dusun Bivak. (Joniful Bahri)
Baru Seumur Jagung, Pembangunan Paving Blok di Samping Kantor Desa Pete Tigaraksa Diduga Dikerjakan Asal Jadi
On Sabtu, Maret 14, 2026
TANGERANG, KabarViral79.Com - Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Pemerintah Kecamatan Tigaraksa saat ini sedang gencar gencarnya pemerataan pembangunan berkelanjutan di beberapa wilayah di Kecamatan Tigaraksa, Jumat, 13 Maret 2026.
Salah satunya adalah pembangunan Paving Blok di samping kantor Desa Pete, namun sangat disayangkan, pembangunan yang baru selesai dikerjakan itu diduga belum genap satu bulan ini sudah terlihat amburadul di sana sini.
Terlihat kastin yang sudah ambruk. Paving sudah mulai bergeser dan terlihat kwalitas pembangunan paving blok ini diduga asal jadi tanpa melihat kwalitas pekerjaan.
"Paving blok ini dibangun belum genap satu bulanan, dan pembangunan lnya juga dikerjakan seperti tergesa-gesa," ujar salah satu warga yang tak ingin disebut namanya.
"Inikan jadi sia sia, memboroskan anggaran aja, tidak lama ini mah bertahannya,” imbuhnya.
Entahlah apa yang ada dipikiran pelaksana pekerjaan ini hingga mengerjakan pekerjaan yang dibiayai oleh pajak masyarakat ini duga dikerjakan asal-asalan. Bahkan terkesan asal jadi, tanpa memikirkan fungsi dari pembangunan adalah manfaat untuk masyarakat banyak.
Bahkan, yang lebih membuat miris lagi adalah pekerjaan ini berada di samping kantor Desa Pete yang notabene adalah pembuat rencana dari pembangunan.
Hingga berita ini ditayangkan pihak pelaksana pekerjaan belum terkonfirmasi. (Reno)
Bupati Mukhlis Tunjuk Muhajir Juli sebagai Juru Bicara Pemkab Bireuen
On Jumat, Maret 13, 2026
 |
| Muhajir Juli. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Bupati Mukhlis menunjuk Muhajir Juli sebagai Juru Bicara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen.
Penunjukan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.1/166 Tahun 2026 tentang Penunjukan Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, Mursyidin, Jumat, 13 Maret 2026 mengatakan, penunjukan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran komunikasi serta penyampaian informasi terkait kebijakan dan program Pemkab Bireuen kepada masyarakat.
Menurutnya, keberadaan juru bicara dinilai penting dalam menyampaikan informasi resmi pemerintah secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab.
“Pak Bupati memandang perlu menunjuk seorang juru bicara yang berperan menyampaikan informasi resmi secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab, dalam rangka memperkuat fungsi kehumasan, menyebarluaskan informasi publik, serta memperluas jangkauan komunikasi pemerintah,” kata Mursyidin.
Ia menambahkan, penunjukan Muhajir Juli telah melalui pertimbangan matang, baik dari sisi rekam jejak maupun kemampuan intelektual.
Muhajir Juli diketahui memiliki latar belakang sebagai wartawan. Pria kelahiran Bireuen tahun 1985 itu merupakan alumnus STM Negeri Bireuen dan Universitas Almuslim.
Sejak 2017, Muhajir juga telah lulus sertifikasi dengan predikat Wartawan Utama dari Dewan Pers.
Ketertarikannya di dunia jurnalistik berawal dari kegemaran membaca dan menulis berbagai isu. Kiprahnya dimulai dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Pers Mahasiswa Suara Almuslim.
Selanjutnya, ia aktif menulis di sejumlah media, di antaranya Tabloid Aceh Kita, Majalah Nanggroe, The Globe Journal, Acehtrend, dan Komparatif.id, serta pernah menjadi stringer bagi beberapa media nasional dalam liputan khusus. (Joniful Bahri)
HEBOH! Lagi-Lagi PT SMS Mengguncang Bengkulu, Direktur Irsyad Disebut Terseret OTT KPK
On Jumat, Maret 13, 2026
BENGKULU, KabarViral79.Com – Nama perusahaan PT Statika Mitra Sarana (SMS) kembali menjadi sorotan publik di Provinsi Bengkulu. Perusahaan yang pernah terseret dalam kasus korupsi besar beberapa tahun lalu itu kini kembali disebut dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Informasi yang beredar menyebutkan, pada Senin (9/3/2026) tim KPK melakukan OTT terkait dugaan kasus ijon fee proyek yang melibatkan pejabat di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam operasi tersebut, penyidik KPK dikabarkan mengamankan sejumlah pihak, termasuk dari kalangan swasta.
Salah satu nama perusahaan yang kembali mencuat adalah PT Statika Mitra Sarana (SMS). Bahkan, Direktur perusahaan tersebut yang disebut-sebut bernama Irsyad dikabarkan ikut terseret dalam pusaran kasus dugaan suap tersebut.
Munculnya kembali nama PT SMS langsung mengingatkan publik pada kasus korupsi besar tahun 2017 yang pernah mengguncang Bengkulu. Saat itu, KPK juga melakukan OTT yang menjerat Gubernur Bengkulu kala itu, Ridwan Mukti.
Dalam kasus tersebut, Direktur PT SMS saat itu, Jhoni, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada gubernur terkait proyek pembangunan di Bengkulu. Ia dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena diduga memberikan uang suap kepada penyelenggara negara.
Kasus tersebut sempat menjadi perhatian nasional dan mengguncang pemerintahan daerah di Bengkulu.
Kini, hampir satu dekade berlalu, nama perusahaan yang sama kembali muncul dalam kasus dugaan suap yang menyeret pejabat daerah. Fakta ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Banyak pihak menilai kemunculan kembali PT SMS dalam kasus dugaan suap menunjukkan adanya dugaan pola lama dalam permainan proyek pemerintah di daerah.
Ironisnya lagi, Irsyad sebagai Direktur PT SMS disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus OTT pada 9 Maret 2026. Namun demikian, perusahaan tersebut diketahui masih melaksanakan pekerjaan hingga saat ini, Jumat (13 Maret 2026).
Berdasarkan pantauan di lapangan, PT SMS masih melakukan pekerjaan di Jalan Agus Salim, Kelurahan Air Rambai.
Saat dikonfirmasi wartawan di lokasi, salah satu pelaksana lapangan membenarkan hal tersebut. Ia menyampaikan bahwa Irsyad benar merupakan Direktur PT Statika Mitra Sarana yang saat ini masih menjalankan pekerjaan tersebut.
Apresiasi Atlet Banten, Gubernur Andra Soni Tekankan Pentingnya Pembinaan Berkelanjutan
On Jumat, Maret 13, 2026
SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni memberikan apresiasi kepada para atlet asal Provinsi Banten yang telah berlaga pada ajang SEA Games 2025 di Thailand serta Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis, 12 Maret 2026.
Andra Soni menegaskan, keberhasilan menembus ajang olahraga bertaraf internasional dan nasional merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi daerah, terlepas dari perolehan medali.
Ia menilai, perjuangan menuju kompetisi tersebut membutuhkan dedikasi yang tinggi.
"Dapat medali atau tidak, pencapaian hingga ke SEA Games adalah sebuah prestasi yang harus kita apresiasi. Penghargaan kepada atlet berprestasi tidak selalu diukur dari materi, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras mereka," ujar Andra.
Dia juga mengingatkan, prestasi olahraga bersifat dinamis sehingga proses pembinaan atlet tidak boleh terhenti dan harus dilakukan secara berkelanjutan.
"Kalau hari ini Anda memiliki rekor waktu 10,20 detik untuk lari 100 meter, dua tahun lagi catatan itu bisa menjadi hal yang biasa. Maka, proses pembinaan harus terus berjalan," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur turut mengapresiasi peran Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (Bapomi) Banten yang aktif membina dan melahirkan atlet mahasiswa berprestasi.
Ia berharap para atlet Pomnas dapat terus mengembangkan potensinya.
Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banten, Agus Rasyid menyatakan rasa bangganya terhadap kedisiplinan dan semangat juang para atlet.
Ia menegaskan, atlet berprestasi merupakan aset berharga bagi Provinsi Banten.
"Dalam dunia olahraga, prestasi tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses yang sangat panjang. Para atlet ini adalah aset yang harus terus dirawat menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII di NTT–NTB mendatang," kata Agus.
Ketua Bapomi Banten Agus Sjafari menambahkan, apresiasi dari pemerintah daerah memberikan motivasi besar bagi para atlet. Saat ini, pihaknya tengah memfokuskan pembinaan guna menghadapi kompetisi di tingkat daerah.
"Bapomi Banten saat ini sedang mempersiapkan para atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (Pomda) yang rencananya akan diselenggarakan pada Agustus atau September 2026," tuturnya. (Welfendry)
Bahlil Sebut Stok BBM Cukup, Masyarakat Tak Perlu Panic Buying
On Jumat, Maret 13, 2026
 |
| Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. |
JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menanggapi soal masih adanya warga yang melakukan panic buying terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM).
Bahlil menyebut, stok BBM nasional dalam kondisi aman.
Ia juga memastikan cadangan BBM saat ini cukup untuk sekitar 23 hari, yang mana tangki penyimpanannya bisa langsung diisi ulang kembali.
"Stok kita itu dalam kondisi yang aman. 23 hari, enggak perlu ada panic buying. 23 hari yang dimaksudkan itu adalah di dalam tangki kita," kata Bahlil kepada wartawan, Kamis, 12 Maret 2026.
Bahlil menjelaskan, angka tersebut hanya menggambarkan stok yang tersedia di dalam tangki penyimpanan.
Untuk itu, dirinya memastikan pasokan BBM akan selalu ada, karena produksi dan distribusi terus dilakukan.
"Tapi kan produksi terus, kita produksi terus dan ada masuk terus. Tolong teman-teman media juga menyampaikan informasi yang enak," ujarnya.
Terkait kemungkinan tambahan anggaran subsidi energi, Bahlil menyebut, pemerintah hingga saat ini belum menghitung secara pasti besaran kenaikannya.
Sebab, kata Ketum Golkar ini, perhitungan tersebut masih menunggu perkembangan harga minyak dunia.
"Sampai dengan kemarin saya hitung, angka rata-rata dari Januari sampai dengan sekarang, itu belum melampaui 70 USD per barrel. Karena kemarin kan di bawah 70 USD. Nah, kemudian naik beberapa hari ini menjadi 80-90, ada yang 112 USD per barrel," jelas Bahlil. "Sekarang sudah turun lagi kan, di bawah 100 USD. Nanti kita lihat lah, kita exercise perkembangannya," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, fenomena panic buying terlihat di sejumlah SPBU.
Warga mengantre panjang untuk membeli BBM karena khawatir ketersediaan bahan bakar berkurang akibat dampak perang di Iran.
Dalam sepekan terakhir, antrean BBM, khususnya jenis solar, bahkan mencapai hingga satu kilometer. (*/red)
Gelar Ngonten Bareng, Diskominfo Kabupaten Serang Dorong OPD Kuasai Strategi Konten Kreatif
On Jumat, Maret 13, 2026
SERANG, KabarViral79.Com - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Serang mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menguasai strategi konten kreatif, untuk dipublikasikan melalui media sosial (medsos).
Hal ini disampaikan Kepala Diskominfo Kabupaten Serang, Surtaman disela kegiatan Edukasi dan Sesi "Ngonten Bareng" yang mengusung tema "Strategi Kreatif dan Efektif dalam Pengelolaan Media Sosial Pemerintah" di Aula Diskominfo Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang, Kamis, 12 Maret 2026.
Ngonten bareng dengan menghadirkan narasumber konten kreator Adam Badru Janedra itu dihadiri Kabid KIP Ahmad Jajuli, Pranata Humas Ahli Muda Sugarda Bayu Ajie, dan Analis Kebijakan Muda Ulfahyanti dan para admin medsos OPD.
”Tadi kita ada acara ngonten bareng dengan seorang influencer, bertujuan agar pengelola medsos OPD bisa kreatif berdampak terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dilihat oleh seluruh masyarakat,” kata Surtaman.
Menurut Surtaman, jika menyajikan konten-konten yang menarik, baik dalam bentuk foto, flayer maupun video akan berdampak terhadap masyarakat interest terhadap konten-konten yang dibagikan OPD berkenaan dengan hasil kinerja atau informasi pembangunan di Kabupaten Serang.
"Makanya kita kumpulkan para admin medsos OPD, karena jujur, seluruh OPD belum punya basic semuanya, bagaimana cara ngonten yang baik. Itu yang disebut dengan cakap digital," terangnya.
Hingga saat ini, kata Surtaman, konten-konten yang dishare melalui medsos OPD masih terbilang kaku, dan tidak mendasar terhadap kebutuhan masyarakat lantaran yang disuguhkan hanya sifatnya seremonial.
"Sehingga, perlu diberikan sebuah edukasi oleh Kaka Adam. Alhamdulillah mereka semangat dan mudah-mudahan setelah ini konten-konten OPD lebih baik, lebih kepada berkebutuhan masyarakat," ujarnya.
Untuk itu, kata Surtaman, pentingnya mempunyai kemampuan literasi digital agar memahami bagaimana membuat konten yang baik di media sosial terkait dengan kinerja OPD melalui media sosial.
"Karena perlu diingat, seluruh kinerja OPD bisa terlihat jika ditampilkan di medis sosial,” pungkasnya.
Sementara itu, Content Creator, Adam Badru Janedra mengatakan, untuk konten-konten pemerintah banyak yang diskip karena dianggap tidak penting.
Namun demikian, kata Adam, konten pemerintah bisa bagus jika memahami tiga pilar, di antaranya hook atau elemn pem buka dengan durasi tiga detik.
"Di awal itu beberapa temen-temen juga tadi banyak bilang kalau dia lupa bikin hook, valuenya emang dapat, tapi hooknya sama, ajakan orangnya untuk bisa berbuat itu belum ada," ujarnya.
Menurut Adam, konten pemerintahan bisa menjadi minat warga untuk menonton kontennya asal memahami tiga pilar, yakni adanya hook, valuenya jelas dan funny atau bahasanya.
"Pakai bahasanya yang tidak berat, tapi pakai bahasa yang humanis dan bahasa yang netral," tuturnya. (*/red)
Yaqut Disebut Terima Fee Percepatan Jemaah Haji Khusus, Bisa Berangkat Tanpa Antre
On Jumat, Maret 13, 2026
 |
| Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengenakan rompi oranye usai pemeriksaan KPK. |
JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menerima fee dari kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
KPK menyebut fee yang diterima Yaqut setelah dirinya menyetujui usulan pembagian kuota haji tambahan tahun 2023.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, untuk kuota haji tambahan tahun 2023 seharusnya diberikan sepenuhnya sebanyak delapan ribu kuota untuk haji.
Namun, Yaqut menyepakati adanya pembagian 92 persen untuk kuota reguler dan delapan persen untuk kuota khusus setelah menerima surat dari bos travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur yang juga selaku Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji Dan Umrah (SATHU) untuk memaksimalkan penyerapan kuota tambahan.
"YCQ kemudian menyetujui usulan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 467 Tahun 2023 pada tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan kuota haji tambahan Tahun 2023 dengan komposisi 7.360 kuota untuk reguler dan 640 kuota untuk haji khusus," terang Asep saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Maret 2026.
Kemudian, kata Asep, Dirjen PHU pada tahun 2023 menerbitkan surat keputusan yang disusun oleh Rizky Fisa Abadi (RFA) selaku mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus di Kementerian Agama.
Asep mengatakan, penerbitan surat keputusan tersebut atas arahan dari Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex yang saat itu merupakan staf khusus Yaqut untuk melonggarkan kebijakan terkait jemaah yang baru mendaftar untuk bisa langsung berangkat haji.
RFA, kata Asep, turut melakukan pertemuan dengan asosiasi PIHK terkait penyerapan kuota haji khusus tambahan sebanyak 640 jemaah.
RFA juga menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean. (*/red)
Menunggu Kepastian di Halaman Kantor Bupati: Tenda Pengungsi Banjir Jadi Simbol Kekecewaan Warga Bireuen
On Jumat, Maret 13, 2026
 |
| Pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Peusangan, Bireuen, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen, Cot Gapu, Kamis, 12 Maret 2026. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Sore itu, halaman Kantor Bupati Bireuen di Cot Gapu tidak seperti biasanya. Di bawah rindangnya pepohonan, beberapa lembar terpal mulai dibentangkan. Tali-tali diikat ke batang pohon, sementara warga saling membantu mendirikan tenda sederhana.
Puluhan warga dari Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, datang bersama keluarga mereka pada Kamis, 12 Maret 2026, sekitar pukul 15.00 WIB.
Anak-anak, ibu rumah tangga, hingga para orang tua ikut dalam rombongan tersebut. Mereka membawa beras, bahan makanan, serta peralatan dapur.
Bagi mereka, halaman kantor pemerintahan itu kini menjadi tempat menagih janji.
Aksi mendirikan tenda ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan pemerintah daerah terhadap para korban banjir yang hingga kini masih bertahan dalam kondisi serba terbatas.
Sejak banjir melanda beberapa bulan lalu, sebagian warga masih tinggal di tenda darurat di kampung mereka. Kondisinya jauh dari layak. Terpal tipis yang menjadi atap tidak mampu menahan panas terik pada siang hari, dan kerap bocor saat hujan turun.
“Kami mendirikan tenda di depan kantor Bupati menuntut hak kami. Kami ingin hunian sementara dan kejelasan dari pemerintah,” kata Jamilah, salah seorang pengungsi.
Bagi Jamilah dan warga lainnya, bertahan di tenda darurat di kampung bukan lagi pilihan. Selain tidak nyaman, kondisi tersebut juga membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit.
Keluhan serupa disampaikan Aspiana, warga yang mengaku kehilangan rumah akibat banjir. Hingga kini, ia mengatakan belum menerima bantuan apa pun.
 |
| Pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Peusangan, Bireuen, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen, Cot Gapu, Kamis, 12 Maret 2026. |
“Masih ada warga yang rumahnya tidak rusak mendapat bantuan seperti DTH. Saya kehilangan rumah, tapi tidak mendapat apa-apa,” ujarnya dengan nada kecewa.
Di tengah kegelisahan itu, para pengungsi berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan mengenai penyediaan hunian sementara (Huntara) maupun hunian tetap bagi korban yang rumahnya rusak atau hilang.
Badriah, salah satu warga lainnya mengatakan, mereka tidak akan kembali ke kampung sebelum ada kepastian dari pemerintah.
“Kami tidak akan pulang sebelum hak kami diberikan. Kami butuh hunian sementara,” katanya tegas.
Warga juga membantah pernyataan pemerintah daerah yang sebelumnya menyebut korban banjir menolak pembangunan hunian sementara.
Menurut Suratin, pemerintah tidak pernah berdiskusi langsung dengan warga mengenai rencana pembangunan huntara tersebut.
“Kami sangat membutuhkan hunian sementara. Pemerintah tidak pernah berdiskusi dengan kami. Pernyataan bahwa kami menolak Huntara itu tidak benar,” ujarnya.
Hingga Kamis sore, tenda-tenda darurat masih berdiri di halaman Kantor Bupati Bireuen. Beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja sempat meminta warga agar tidak mendirikan tenda di kawasan perkantoran pemerintah.
Namun para pengungsi tetap bertahan. Bagi mereka, tenda-tenda itu bukan sekadar tempat berlindung sementara, melainkan simbol dari harapan yang belum terpenuhi.
Di tengah halaman kantor pemerintahan yang biasanya sunyi menjelang petang, suara anak-anak yang bermain di sekitar tenda bercampur dengan percakapan para orang tua yang masih menunggu satu hal yang sama: kepastian dari pemerintah. (Joniful Bahri)
KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
On Jumat, Maret 13, 2026
 |
| Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengenakan rompi oranye usai pemeriksaan KPK. |
JAKARTA, KabarViral79.Com - Eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus kuota haji 2024.
Usai pemeriksaan, ia terlihat mengenakan rompi oranye yang menandakan statusnya sebagai tahanan KPK.
Yaqut terlihat mengenakan rompi oranye setelah pemeriksaan sekira pukul 18.48 WIB. Selain itu, tangan Gus Yaqut juga terborgol.
Gus Yaqut kemudian digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari KPK terkait penahanan tersebut.
Diketahui, Gus Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 13.04 WIB.
"Ya, saya menghadiri undangan dari penyidik KPK ya, bismillah," ujar Yaqut, Kamis, 12 Maret 2026.
Pemanggilan Gus Yaqut kali ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Saat ditanya awak media soal kesiapannya ditahan, ia enggan menjawab secara gamblang.
"Tanya diri mas sendiri," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Yaqut juga membantah dirinya mengajukan penundaan pemeriksaan hari ini.
"Gak ada kok," ucapnya. (*/red)
HRD Sesalkan Dana Bantuan Presiden Rp 4 Miliar untuk Banjir Bireuen Belum Digunakan
On Jumat, Maret 13, 2026
 |
| Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) menghadiri acara buka puasa bersama masyarakat korban banjir dan longsor, di Desa Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, Bireuen, Aceh. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen yang hingga kini belum memanfaatkan bantuan dana tanggap darurat sebesar Rp 4 miliar dari Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan dampak banjir dan tanah longsor di daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Ruslan Daud, yang akrab disapa HRD, saat menghadiri acara buka puasa bersama masyarakat korban banjir dan longsor di Desa Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh, Kamis 12 Maret 2026.
Menurut HRD, bantuan dari Presiden tersebut seharusnya segera dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, bukan dibiarkan tersimpan di rekening kas daerah.
“Dana itu diberikan Presiden untuk membantu masyarakat korban bencana, bukan untuk disimpan di rekening. Masyarakat masih kesulitan, bahkan masih ada yang tinggal di pengungsian,” kata Ruslan Daud.
Ia mengaku sering menerima keluhan dari warga saat turun langsung ke lapangan. Banyak korban banjir yang kehilangan rumah dan harta benda serta belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana.
“Masyarakat Bireuen selalu mengadu kepada saya setiap turun ke lapangan. Harta benda sudah tidak ada lagi, rumah masih tertimbun, mereka masih di pengungsian. Kenapa uang yang diberikan Pak Presiden belum digunakan,” ujarnya.
Ruslan menilai, lambannya pemanfaatan dana bantuan tersebut menimbulkan sorotan publik, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang memulihkan diri pasca bencana.
Menurutnya, dana darurat semestinya dimanfaatkan secara cepat agar proses pemulihan masyarakat terdampak bisa berjalan lebih cepat.
“Kalau dana bantuan sudah tersedia tapi tidak segera digunakan, ini menunjukkan ada persoalan dalam respons kebijakan di tingkat daerah. Dalam situasi bencana, pemerintah seharusnya bergerak cepat agar masyarakat bisa segera pulih,” katanya.
 |
| Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) meninjau rumah yang ambruk pasca banjir bandang di Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, Bireuen, Aceh, sebelum buka puasa di desa tersebut. |
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih proaktif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terdampak sehingga dana yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
“Bantuan Presiden itu diberikan karena ada kebutuhan mendesak di daerah. Kalau sampai tidak digunakan, tentu publik akan bertanya sejauh mana pemerintah daerah serius menangani dampak bencana,” kata Ruslan.
Sementara itu, Nisda, warga korban bencana di Desa Kuala Ceurape, juga mempertanyakan belum digunakannya bantuan tersebut. Ia mengaku hingga kini belum menerima bantuan untuk kebutuhan rumah tangga setelah bencana.
“Sudah tiga bulan bencana berlalu, kami belum mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Kemana kami harus mengadu? Masa sudah dikasih uang sama Presiden tidak dipakai sampai sekarang,” ujar Nisda.
Ia berharap, Pemkab Bireuen segera menggunakan dana tersebut untuk membantu pemulihan warga yang terdampak banjir dan longsor.
Sebelumnya, Pemkab Bireuen menyatakan bantuan darurat Rp 4 miliar dari pemerintah pusat memang belum digunakan dan masih tersimpan di rekening kas daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah Bireuen, Hanafiah mengatakan, dana tersebut belum dipakai karena belum ada kebutuhan mendesak yang memerlukan penggunaan anggaran tersebut.
“Uang tersebut bisa digunakan jika ada kebutuhan,” kata Hanafiah dalam audiensi dengan Gerakan Masyarakat Sipil, di ruang Badan Musyawarah DPRK Bireuen, Selasa, 10 Maret 2026.
Ia menambahkan, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 sebesar Rp 2 miliar juga belum habis digunakan.
“Jangankan yang Rp 4 miliar, yang Rp 2 miliar saja belum habis. Siapa yang perlu bisa dikeluarkan. Uang itu masih utuh di rekening daerah,” ujarnya. (Joniful Bahri)
BBM Tiga Minggu dan Kepanikan yang Tak Perlu
On Kamis, Maret 12, 2026
 |
| Ilustrasi antrean di SPBU. |
Oleh: Andri Yudhi Supriadi
Beberapa hari terakhir, satu kalimat sederhana beredar cepat di ruang publik: “cadangan BBM Indonesia hanya cukup untuk tiga minggu.”
Bagi banyak orang, kalimat ini terdengar seperti alarm bahaya—seolah negeri ini sedang menghitung mundur menuju kehabisan bahan bakar.
Bayangan antrean panjang di SPBU, pembelian berlebihan, hingga kekhawatiran terganggunya aktivitas ekonomi pun segera muncul.
Namun seperti banyak informasi di era digital, masalahnya sering bukan pada datanya, melainkan pada cara kita memahaminya.
Angka tiga minggu memang nyata, tetapi maknanya tidak sesederhana yang dibayangkan.
Tanpa pemahaman yang utuh, informasi ini justru bisa memicu kepanikan yang sebenarnya tidak perlu.
Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa cadangan BBM tiga minggu bukan berarti Indonesia hanya memiliki BBM untuk tiga minggu dalam kondisi normal.
Sistem pasokan energi modern tidak bekerja seperti gudang yang diisi penuh lalu dikonsumsi sampai habis. Ia bekerja seperti aliran sungai yang terus bergerak.
Setiap hari ada produksi dari kilang, ada kapal tanker yang membawa minyak mentah atau BBM dari luar negeri, dan ada distribusi dari terminal penyimpanan menuju ribuan SPBU di seluruh Indonesia.
Rantai pasok energi nasional ini dikelola oleh perusahaan energi negara seperti PT Pertamina (Persero), yang mengoperasikan kilang, terminal penyimpanan, kapal pengangkut, hingga sistem distribusi BBM di seluruh nusantara.
Artinya, pasokan energi tidak hanya bergantung pada stok yang tersimpan di tangki penyimpanan.
Angka tiga minggu yang sering disebut sebenarnya merujuk pada ketahanan stok operasional.
Artinya, jika dalam skenario ekstrem tidak ada pasokan baru sama sekali—tidak ada impor, tidak ada kapal tanker datang, dan tidak ada tambahan produksi—maka stok yang ada masih mampu menopang konsumsi nasional sekitar tiga minggu.
Dalam manajemen energi, periode ini justru disebut sebagai buffer time, yaitu waktu penyangga bagi negara untuk melakukan berbagai langkah stabilisasi pasokan.
Untuk memahami skala tantangan tersebut, kita juga perlu melihat berapa besar konsumsi BBM masyarakat Indonesia.
Dengan konsumsi BBM nasional yang berada di kisaran 1,4 hingga 1,6 juta barel per hari, dan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, konsumsi energi Indonesia berada pada kisaran sekitar 0,9 hingga 1 liter BBM per kapita per hari.
Angka ini memang tidak setinggi negara dengan tingkat kepemilikan kendaraan sangat tinggi, tetapi tetap menunjukkan bahwa energi berbasis minyak masih menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, terutama untuk transportasi darat dan logistik.
Besarnya konsumsi ini menjelaskan mengapa pengelolaan pasokan BBM harus dilakukan secara sangat presisi. Sedikit gangguan pada rantai distribusi dapat langsung terasa di masyarakat.
Di sisi lain, Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas kilang domestik yang cukup signifikan.
Beberapa kilang besar beroperasi di Cilacap, Balikpapan, Balongan, Dumai, dan Plaju.
Secara keseluruhan kapasitas pengolahan kilang nasional berada di kisaran sekitar 1,1 juta barel minyak per hari.
Namun kapasitas tersebut tidak selalu dapat dimanfaatkan sepenuhnya.
Produksi kilang sangat bergantung pada ketersediaan minyak mentah sebagai bahan baku, kondisi teknis fasilitas yang sebagian sudah berusia tua, serta kebutuhan pemeliharaan rutin.
Akibatnya, produksi BBM domestik masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasional.
Sebagian kebutuhan energi Indonesia masih harus dipenuhi melalui impor minyak mentah maupun BBM jadi.
Dalam situasi normal, pasokan energi Indonesia memang berasal dari kombinasi produksi dalam negeri dan impor.
Meski demikian, dalam kondisi krisis pasokan, produksi kilang domestik masih dapat dioptimalkan sampai batas tertentu.
Optimalisasi ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan utilisasi kilang yang sedang beroperasi, mengurangi waktu penghentian operasi untuk pemeliharaan, atau memprioritaskan produksi jenis BBM yang paling dibutuhkan masyarakat.
Namun peningkatan tersebut tentu tidak dapat dilakukan secara drastis dalam waktu singkat. Kapasitas kilang memiliki batas desain teknis, dan ketersediaan minyak mentah juga menjadi faktor pembatas.
Karena itu, ketika terjadi potensi gangguan pasokan energi, pemerintah biasanya tidak hanya mengandalkan peningkatan produksi kilang.
Langkah lain yang dapat dilakukan adalah mengalihkan sumber impor energi. Pasar minyak dunia bersifat global dan saling terhubung.
Jika pasokan dari satu kawasan terganggu, pembelian dapat dialihkan sementara ke pemasok dari kawasan lain.
Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan stok yang sebenarnya sudah berada di laut.
Dalam perdagangan energi global, selalu ada kapal tanker yang sedang dalam perjalanan membawa minyak mentah atau BBM.
Dalam situasi darurat, pengiriman tersebut dapat diprioritaskan untuk segera tiba di pelabuhan Indonesia.
Langkah berikutnya adalah manajemen distribusi energi.
Dalam kondisi tertentu, pasokan BBM dapat diprioritaskan untuk sektor-sektor vital seperti transportasi logistik, layanan kesehatan, pembangkit listrik, dan transportasi publik.
Negara juga dapat menerapkan kebijakan penghematan energi sementara, seperti pengurangan penggunaan kendaraan dinas, kampanye hemat energi, atau penyesuaian operasional sektor tertentu.
Langkah-langkah seperti ini telah dilakukan oleh banyak negara ketika menghadapi krisis energi global.
Namun di luar semua strategi teknis tersebut, ada satu faktor yang sering kali justru paling menentukan stabilitas pasokan energi: perilaku masyarakat.
Dalam banyak kasus, kelangkaan BBM yang terlihat di lapangan bukan semata-mata disebabkan oleh kekurangan pasokan, melainkan oleh lonjakan permintaan mendadak akibat kepanikan publik.
Ketika masyarakat khawatir BBM akan habis, mereka cenderung membeli lebih banyak dari kebutuhan normal.
Lonjakan permintaan seperti ini dapat membuat SPBU terlihat kehabisan stok lebih cepat, padahal distribusi berikutnya sebenarnya sudah dalam perjalanan.
Fenomena ini dikenal dalam ekonomi perilaku sebagai self-fulfilling prophecy—ketakutan akan kelangkaan justru menciptakan kelangkaan sementara karena perilaku masyarakat sendiri.
Karena itu, menjaga ketenangan publik sebenarnya merupakan bagian penting dari ketahanan energi nasional.
Namun di balik perdebatan mengenai cadangan tiga minggu, ada satu isu yang justru lebih mendasar dan jarang dibicarakan: bukan semata soal minyaknya, tetapi soal kapasitas penyimpanannya.
Indonesia sebenarnya tidak selalu kekurangan pasokan energi, tetapi kapasitas storage nasional memang relatif terbatas dibandingkan negara maju yang mampu menyimpan cadangan strategis hingga berbulan-bulan.
Di sinilah tantangan kebijakan energi ke depan berada. Memperkuat ketahanan energi bukan hanya soal menambah impor atau meningkatkan produksi kilang, tetapi juga tentang membangun infrastruktur penyimpanan energi yang lebih besar dan lebih strategis.
Pada akhirnya, angka tiga minggu cadangan BBM seharusnya tidak dilihat sebagai tanda bahwa energi akan habis dalam waktu dekat.
Sebaliknya, angka tersebut menunjukkan bahwa sistem energi nasional memiliki waktu penyangga untuk merespons gangguan pasokan.
Dan mungkin di situlah pelajaran pentingnya: dalam sistem energi modern, stabilitas tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak minyak yang dimiliki suatu negara, tetapi oleh seberapa siap infrastrukturnya dan seberapa rasional masyarakatnya dalam menggunakan energi.
Penulis adalah Kepala BPS Kota Denpasar
Sumber: kompas.com
Pengungsi Korban Banjir Dirikan Tenda di Halaman Kantor Bupati Bireuen Aceh, Tuntut Hunian Sementara
On Kamis, Maret 12, 2026
 |
| Pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Peusangan, Bireuen, Aceh, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen, Cot Gapu, Kamis, 12 Maret 2026. |
BIREUEN, KabarViral79.Com – Sejumlah pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen, Cot Gapu, Kamis, 12 Maret 2026.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan pemerintah daerah terhadap nasib para korban banjir.
Para pengungsi tiba di kompleks pusat pemerintahan sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka datang bersama anak-anak, orang tua, dan kepala keluarga, sambil membawa berbagai perlengkapan untuk bertahan di lokasi, seperti tenda, peralatan dapur, beras, serta bahan makanan.
Salah seorang pengungsi, Jamilah mengatakan, warga mendirikan tenda di depan kantor Bupati untuk menuntut hak mereka berupa hunian sementara (Huntara).
“Kami mendirikan tenda di depan kantor Bupati menuntut hak kami. Kami ingin hunian sementara dan kejelasan dari pemerintah,” kata Jamilah.
Menurutnya, para korban banjir sudah tidak sanggup lagi bertahan di tenda darurat yang didirikan di kampung mereka. Kondisi tenda dinilai tidak layak karena terasa sangat panas pada siang hari dan kerap bocor saat hujan turun.
Keluhan serupa disampaikan Aspiana. Ia mengaku hingga kini belum menerima bantuan apa pun, meskipun rumahnya hilang akibat banjir.
“Masih ada warga yang rumahnya tidak rusak mendapat bantuan seperti DTH. Saya kehilangan rumah, tapi tidak mendapat apa-apa,” ujarnya.
 |
| Pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Peusangan, Bireuen, Aceh, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen, Cot Gapu, Kamis, 12 Maret 2026. |
Para pengungsi juga menuntut kejelasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen terkait penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak atau hilang akibat bencana banjir.
Badriah, salah seorang warga lainnya, menegaskan, para pengungsi tidak akan kembali ke kampung sebelum ada kepastian dari pemerintah mengenai penyediaan hunian sementara.
“Kami tidak akan pulang sebelum hak kami diberikan. Kami butuh hunian sementara,” katanya.
Para warga juga membantah pernyataan pemerintah daerah yang sebelumnya menyebut korban banjir menolak pembangunan Huntara.
Menurut Suratin, pemerintah daerah tidak pernah berdiskusi langsung dengan warga terkait rencana pembangunan hunian sementara.
“Kami sangat membutuhkan hunian sementara. Pemerintah tidak pernah berdiskusi dengan kami. Pernyataan bahwa kami menolak Huntara itu tidak benar,” ujarnya.
Hingga Kamis sore, para pengungsi masih bertahan di sekitar halaman Kantor Bupati Bireuen.
Tiga petugas Satuan Polisi Pamong Praja sempat meminta warga agar tidak mendirikan tenda di kawasan perkantoran pemerintah, namun para pengungsi tetap memilih bertahan hingga tuntutan mereka dipenuhi. (Joniful Bahri)
Spanduk PKBM Maharani Tunjung Teja Bertuliskan Bagian Dari Keluarga Besar Brimob
On Kamis, Maret 12, 2026
SERANG, KabarViral79.Com – Spanduk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Maharani disorot. Pasalnya hal itu dianggap tidak ada korelasinya antara PKBM dan keluarga besar Brimob. Apalagi, PKBM tersebut diduga bermasalah.
Diketahui, Ketika awak media berusaha mengkonfirmasi soal adanya dugaan markup jumlah siswa yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sebab, antara jumlah siswa yang dilaporkan di Dapodik untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dengan jumlah siswa yang belajar di PKBM sangat berbeda.
Hasil penelusuran awak media di lapangan pada hari Sabtu, tidak ditemukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Bahkan tidak ada satu siswa pun yang berada di PKBM. Sedangkan tenaga pendidik (Tendik) hanya ditemukan satu orang.
Salah seorang Tendik PKBM Maharani yang enggan menyebutkan Namanya Ketika dikonfirmasi di lokasi, hanya mengatakan agar awak media menghubungi nomor Nanang salah seorang angota Brimob yang tercantum pada spanduk dan papan nama PKBM.
“Gak tau saya soal operasional sekolah. Itu aja ada nomornya yang di spanduk, silahkan dihubungi,” ujarnya.
Terpisah, Nanang, salah seorang anggota Brimob Polda Banten yang nomor handphonenya tertera pada spanduk dan papan nama PKBM Maharani mengatakan, jika dirinya tidak memiliki tujuan tertentu atas keterangan yang tercantum dalam spanduk tersebut.
“Saya tidak ada tujuan apa-apa, Cuma sekedar ngasih tau aja, beliau yang punya PKBM punya anggota keluarga di satuan Brimob Polda Banten yaitu saya,” ujarnya melalui pesat Whatsap, Kamis (12/03/2026).
“Silahkan cari tau, saya sudah 13 tahun dinas. Yang jelas saya tidak punya tujuan jelek, niat saya Cuma mau bantu keluarga saya,” tambahnya.
Mengenai adanya dugaan permasalahan markup jumlah siswa pada PKBM Maharani, Nanang mengaku jika Persoalan Dapodik atau masalah PKBM ia tidak mengetahui, dan tidak akan melarang maupun menghalangi tugas wartawan.
“Saya gak tau apa-apa. Setahu saya kemaren juga sempat ada yang laporin dan sudah di selesaikan infonya. Cari tahu aja gak apa-apa, saya gak bakal menghalangi atau melarang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah PKBM Maharani Sri Suprapti tidak dapat ditemui, bahkan Ketika dikonfirmasi melalui seluler dalam kondisi tidak aktif dan belum memberikan tanggapan.
12 Pegawai Lapas Serang Naik Pangkat, Kalapas pimpin penyematan
On Kamis, Maret 12, 2026
Serang, KabarViral79.Com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang menggelar upacara penyematan kenaikan pangkat bagi 12 pegawai, Kamis (12/3/2026) pukul 17.00 WIB di lapangan apel Lapas IIA Serang. Penyematan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Serang, Riko Stiven.
Dalam kesempatan ini, Kalapas Riko Stiven mengucapkan selamat kepada 12 pegawai yang naik pangkat. "Semoga dengan kenaikan pangkat ini, bapak dan ibu dapat menambah kemajuan bagi organisasi Lapas Serang khususnya, dan dapat menjadi contoh bagi rekan-rekan lainnya," ujarnya.
12 pegawai yang naik pangkat tersebut adalah hasil dari penilaian kinerja dan kompetensi yang telah dilakukan oleh tim penilai, berdasarkan masa pangkat reguler 4 tahun dan melalui tes kompetensi penyesuaian ijazah Strata 1. Kenaikan pangkat ini diharapkan dapat memotivasi pegawai lainnya untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi mereka.
Upacara penyematan kenaikan pangkat ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama.
Wabup Intan Ucapkan Terima Kasih dan Apresiasi kepada Rekan Media Sudah Ikut Membantu untuk Kemajuan Kabupaten Tangerang
On Rabu, Maret 11, 2026
TANGERANG, KabarViral79.Com - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Hj. Intan Nurul Hikmah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para rekan-rekan Media yang telah ikut membantu mempublikasikan capaian kerja dari Bupati dan Wakil Bupati Tangerang di masa Pemerintahanya yang telah berjalan satu tahun.
Hal itu disampaikan Wabup Intan saat mendampingi Bupati Tangerang pada kegiatan Repleksi Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Selasa, 10 Maret 2026.
"Ya saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan Media yang sudah ikut membantu mempublikasikan dan memberikan informasi kepada kami terkait perkembangan wilayah Kabupaten Tangerang dalam semua bidang," ucapnya.
Saat ini, kata dia, masih ada jalan-jalan yang masih rusak. Dia pun meminta waktu.
"Jika masih ada masyarakat yang menyiyir hasil kerja kami dalam satu tahun ini tidak apa-apa, saya dan Bupati terus bekerja untuk masyarakat Kabupaten Tangerang," ujarnya.
"Kami juga sangat responsif sekali terkait adanya informasi yang luput dari pengawasan kami, disinilah fungsinya Media, ikut membantu kami dalam pengawasan. Untuk para Camat di 29 Kecamatan agar cepat responsif menerima informasi dari masyarakat," imbuhnya.
Ia juga menyampaikan imbauan kepada para ASN untuk mengaplosd dan mensosialisasikan semua program unggulan yang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Tangerang.
"Ya mereka sebagai ASN juga harus tahu apa Program Pemkab Tangerang jangan cuma kerja aja," tuturnya.
Dia juga menyampaikan prestasi yang telah dicapai oleh Pemkab Tangerang, baik dari pemerintah pusat dan Provinsi.
"Di masa kepemimpinan kami sebagai barometer tolak ukur buat ke depannya agar lebih baik lagi. Insyah Allah dalam masa jabatan kami sampai 2029 program visi misi kami akan berjalan dengan baik. Harapannya k edepan semoga hubungan baik antara rekan Media dan Pemkab Tangerang terus terjalin dengan baik," tutupnya. (Reno)
Kasus Pelanggaran Penggunaan Hak Cipta Logo RSUD Labuan Berbuntut Panjang, Dinkes Banten Resmi Dilaporkan ke Kemenkum RI
On Rabu, Maret 11, 2026
Serang, KabarViral79.Com – Kasus dugaan pelanggaran penggunaan karya orisinal (Hak Cipta) milik orang lain tanpa izin, yang mencakup penggandaan, distribusi, adaptasi, atau penggunaan komersial ilegal yang diduga dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, berbuntut panjang.
Seorang konsultan dan desainer branding asal Kota Serang, Agus Guntur Maulana, S.Sn. telah secara resmi mengajukan laporan pengaduan dugaan pelanggaran hak cipta atas karya desain Logo RSUD Labuan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Pengaduan Nomor HKI.7.KI.08.01-01.01.05-LP tanggal 18 Februari 2026, yang diajukan kepada Direktorat Penegakan Hukum DJKI terkait dugaan penggunaan ciptaan berupa seni rupa logo RSUD Labuan tanpa izin dan tanpa pengalihan hak ekonomi dari pemegang hak cipta.
Karya logo tersebut diketahui telah tercatat secara resmi dalam sistem pencatatan ciptaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan EC002025102090.
“Sebagai tindak lanjut atas laporan tersebut, DJKI telah mengeluarkan Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan serta Tanda Penerimaan Dokumen sebagai bukti bahwa laporan beserta dokumen pendukung telah diterima secara resmi oleh otoritas yang berwenang. Dalam perkembangan terbaru, Direktorat Penegakan Hukum DJKI Kementerian Hukum RI juga telah mengirimkan Surat Undangan Wawancara tertanggal 5 Maret 2026 dengan nomor HKI.7.KI.08.01-26.01.05-132 kepada pelapor dan para saksi,”ujar pria yang akrab disapa Guntur lewat Press rillisnya yang diterima redaksi
Ia juga mengapresiasi kinerja Direktorat Penegakan Hukum DJKI yang telah melakukan langkah cepat dengan memanggil Pelapor dan saksi-saksi untuk menjalani pemeriksaan perdana. Agenda Wawancara Pemeriksaan untuk memberikan keterangan telah dilangsungkan di Ruang Pemeriksaan Gedung DJKI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 10 Maret 2026, pukul 09.00 WIB kemarin.
Proses ini menghadirkan Agus Guntur Maulana, S.Sn. selaku Pelapor, didampingi oleh dua saksi, Mochamad Fariz Nur Rachman, S.Sn. dan Achmad Ginanjar Pratama, S.Kom.
Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari tahap klarifikasi dan pemeriksaan awal oleh Direktorat Penegakan Hukum DJKI, terkait dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Agus menyampaikan bahwa langkah hukum ini dilakukan untuk menegakkan prinsip perlindungan hak cipta, profesionalitas karya desain, serta penghormatan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia.
“Sebagai desainer profesional lulusan dari Fakultas Seni Rupa & Desain (School of Crrative Industries Telkom University), Perlindungan hak cipta adalah bagian penting dari ekosistem industri kreatif yang adil dan bermartabat, karya kreatif bukan hanya produk estetika, tetapi juga hasil intelektual yang dilindungi oleh hukum dalam upaya menjaga integritas dan profesionalitas,” tegas Guntur.
Ia berharap, Laporan ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif, khususnya di bidang desain dan branding.
“Saat ini kasusnya dalam proses penanganan laporan dan tengah tahap pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Penegakan Hukum DJKI Kementerian RI sesuai mekanisme hukum yang berlaku Semoga dalam waktu dekat cepat terselesaikan,” ucapnya menandaskan.
Terpisah, kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan manajemen RSUD Labuan Banten rupanya menjadi sorotan dan kritik, salah satunya dari akademisi Andri Nugroho. Ia menyampaikan keprihatinannya terkait dugaan penggunaan logo yang memiliki hak cipta oleh instansi pemerintah di lingkungan Dinas Kesehatan. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut kepentingan individu sebagai pemilik karya, tetapi juga menyangkut komitmen negara dalam menghormati hukum dan hak kekayaan intelektual.
“Sangat disayangkan jika Provinsi Banten yang kaya akan potensi kreatif justru diduga ‘miskin’ orisinalitas dalam birokrasinya. Jika benar terjadi, duplikasi karya anak bangsa oleh Pemprov Banten (Dinas Kesehatan) bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan skandal moral. Bagaimana mungkin pemerintah mengajak rakyatnya berinovasi jika hak intelektual mereka justru ‘dijarah’ oleh institusi yang seharusnya melindungi,” ungkap Andri.
Ia menyebut bahwa ini sebuah ironi besar ketika institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak cipta, justru menjadi pihak yang diduga melakukan pencurian intelektual.
“Mengambil karya tanpa izin bukan sekadar khilaf administrasi, melainkan bentuk pelecehan terhadap kreativitas anak bangsa. Karya anak bangsa adalah aset, bukan ‘sumber gratisan’ untuk proyek pemerintah. Jika Pemprov Banten saja tidak mampu menghargai hak cipta, jangan harap iklim kreatif di provinsi ini bisa tumbuh. Plagiasi oleh penguasa adalah korupsi dalam bentuk ide,” ujarnya saat ditemui di kediamannya di Serang pada, Selasa (10/3/2026).
Andri juga menegaskan bahwa langkah ini bukan semata untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk edukasi hukum agar seluruh institusi pemerintah lebih berhati-hati dalam menggunakan karya cipta milik pihak lain.
“Oleh karena itu, penggunaan suatu karya tanpa persetujuan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara perdata maupun pidana,” tegas Andri.
Andri juga berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar ke depan setiap penggunaan karya intelektual dilakukan secara sah, profesional, dan menghormati hak penciptanya.