Merajut Persahabatan Antarbangsa: Wilson Lalengke Dukung Penuh "Moroccan Cultural Week" di Jakarta

Merajut Persahabatan Antarbangsa: Wilson Lalengke Dukung Penuh "Moroccan Cultural Week" di Jakarta

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com – Hubungan antarbangsa sering kali diukur dari perjanjian diplomatik, kerja sama ekonomi, atau kunjungan kenegaraan tingkat tinggi. Namun, esensi sejati dari hubungan antarnegara terletak pada bagaimana masyarakatnya saling mengenal, memahami, dan menghargai satu sama lain secara kultural. 

Peribahasa lama mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Semangat inilah yang mendasari terselenggaranya Moroccan Cultural Week atau Pekan Budaya Maroko yang akan segera dihelat di Senayan Park, Jakarta Pusat, pada 31 Oktober hingga 6 November 2026. 

Dukungan penuh atas pelaksanaan kegiatan tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Usai menghadiri taklimat media di Kantor Kedutaan Besar Maroko, Jalan Denpasar Raya, Jakarta, pada Rabu (28/10/2026), pria yang juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara-Maroko (Persisma) ini, menyatakan bahwa lembaganya siap mendukung dan menyukseskan perhelatan akbar ini. 

Keterlibatan ini bukan tanpa alasan. Sebagaimana diketahui PPWI dan Persisma telah menjalin kemitraan erat dengan Kedutaan Besar Maroko selama lebih dari 15 tahun. 

“PPWI selama belasan tahun telah mengikuti setiap denyut kehidupan bangsa Maroko melalui kerja sama dengan Kedutaan Besar Maroko di Jakarta, dan kebersamaan ini menjadi landasan penting bagi penguatan hubungan antarbangsa Indonesia dengan Maroko,” jelas Wilson Lalengke usai mengikuti press briefing di Kedubes Maroko. 

Refleksi Filosofis: Budaya sebagai Jembatan Jiwa Manusia

Dalam kacamata filsafat kebudayaan, khususnya pandangan yang diutarakan oleh para pemikir eksistensialisme dan humanisme, kebudayaan bukan sekadar artefak fisik, tarian, atau seni rupa semata. Kebudayaan adalah cerminan dari jiwa kolektif suatu bangsa, manifestasi dari cara manusia memaknai eksistensi, alam, dan Sang Pencipta. 

Ketika dua kebudayaan yang berbeda, seperti Indonesia dan Maroko, bertemu dalam sebuah ruang dialog kultural, yang terjadi bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan perjumpaan eksistensial antarmanusia. 

Filsuf Jerman Ernst Cassirer (1874-1945) mendefinisikan manusia sebagai animal symbolicum, makhluk yang hidup dalam dunia simbol-simbol. 

Bahasa, seni, ritual minum teh, kaligrafi, hingga kerajinan tangan tradisional Maroko adalah simbol-simbol bermakna yang menceritakan sejarah peradaban gurun dan Mediterania yang kaya. 

Dengan menghadiri Pekan Budaya Maroko, masyarakat Indonesia diajak untuk melampaui batas-batas geografis fisik dan menyelami esensi kemanusiaan universal. Kita belajar bahwa di balik perbedaan bahasa dan tradisi, terdapat kerinduan yang sama akan keindahan, keharmonisan, dan kedamaian. 

Rangkaian Acara dan Daya Tarik Pekan Budaya Maroko 2026

Berdasarkan pemaparan staf Kedutaan Besar Maroko, Miss Yousra, dalam taklimat media tersebut, Pekan Budaya Maroko di Senayan Park akan menyuguhkan berbagai agenda menarik yang dirancang untuk memanjakan pancaindra pengunjung. 

Rangkaian acara ini akan dimulai pada Sabtu, 31 Oktober 2026, diawali dengan penyambutan tamu VVIP pada pukul 11.00 WIB. 

Upacara pembukaan dijadwalkan berlangsung pada pukul 11.30 WIB, yang akan diisi dengan sambutan-sambutan penting dari Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini, Direktur Jenderal Maison de l'Artisan Tarik Sadik, serta pejabat tinggi dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. 

Puncak acara pembukaan seremonial ditandai dengan pengguntingan pita (ribbon cutting) untuk meresmikan Paviliun Maroko pada pukul 12.00 WIB, sebelum akhirnya pintu paviliun dibuka secara luas untuk masyarakat umum mulai pukul 15.00 WIB. 

Selama sepekan penuh hingga 6 November 2026, pengunjung dapat menikmati beragam atraksi budaya yang memukau. 

Mulai dari demonstrasi kerajinan tangan tradisional, seni kaligrafi Maroko yang memesona, seni lukis henna yang eksotis, lokakarya interaktif, hingga pertunjukan musik live yang menghadirkan nuansa khas Afrika Utara. 

Tidak ketinggalan, para ahli teh juga akan mendemonstrasikan ritual penyajian teh tradisional Maroko yang menjadi simbol kehangatan dan keramahan masyarakat setempat. 

Paviliun ini akan beroperasi setiap harinya dari pagi hingga pukul 22.00 WIB, memberikan keleluasaan bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk berkunjung. 

Sinergi Diplomasi Kultural dan Jurnalisme Warga

Kehadiran Wilson Lalengke dalam konferensi pers ini juga menegaskan pentingnya peran media dan jurnalisme warga dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara. 

Peran media tidak hanya terbatas pada penyebaran berita keras (hard news), tetapi juga sebagai agen pencerahan budaya yang merajut pemahaman lintas batas. 

Sebagai bentuk eratnya hubungan diplomatik dan kelembagaan ini, agenda persahabatan tersebut tidak berhenti di Senayan Park saja. 

Kedutaan Besar Maroko juga mengumumkan rencana kehadiran Duta Besar Redouane Houssaini sebagai tamu VVIP dalam Seminar Internasional HUT ke-19 PPWI yang akan diselenggarakan di Bandar Lampung pada 11 November 2026 mendatang. 

Kehadiran ini menjadi simbol nyata bahwa kolaborasi antara masyarakat sipil, jurnalis, dan korps diplomatik mampu menciptakan jembatan persahabatan yang kokoh dan berkelanjutan. 

Pada akhirnya, kegiatan seperti Moroccan Cultural Week mengajarkan kita sebuah pelajaran filosofis yang amat berharga tentang pentingnya alteritas, yakni kemampuan untuk menerima dan menghargai "yang liyan" atau pihak lain yang berbeda dari diri kita. 

Di tengah dunia modern yang kerap diwarnai oleh polarisasi dan ketegangan, perjumpaan budaya adalah bentuk perlawanan damai terhadap ketidaktahuan. 

Melalui kunjungan ke pameran budaya ini, masyarakat Indonesia tidak hanya sekadar melihat keindahan seni Maroko, tetapi juga memperluas cakrawala batin. 

Setiap sudut paviliun, setiap guratan kaligrafi, dan setiap tegukan teh hangat khas Maroko adalah undangan terbuka untuk merayakan keberagaman global. 

Mari manfaatkan momen ini untuk hadir, mengenal lebih dekat, dan merawat persahabatan antarperadaban demi masa depan dunia yang lebih harmonis dan penuh empati. (*/red)

Dari Diva Kebudayaan Hingga Senator Handal: Maya Rumantir dan Peluang Mengabdi di Jajaran Eksekutif

Dari Diva Kebudayaan Hingga Senator Handal: Maya Rumantir dan Peluang Mengabdi di Jajaran Eksekutif

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

Oleh: Wilson Lalengke 

DALAM perjalanan sebuah bangsa, kepemimpinan publik tidak semata-mata diuji oleh angka-angka pertumbuhan teknokratis atau retorika politik di atas podium. 

Kepemimpinan sejati berakar pada sejauh mana seorang tokoh mampu menyatukan simpul-simpul kebangsaan yang beragam, merawat kompas moral masyarakat, serta membawa harkat dan martabat Indonesia di kancah internasional. 

Pada masa penataan dan penguatan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, agenda pengisian jabatan menteri dalam kabinet menjadi krusial. 

Indonesia membutuhkan sosok-sosok paripurna: figur yang tak hanya memiliki kapasitas akademis dan pengalaman legislatif yang teruji, tetapi juga figur pemersatu yang dicintai masyarakat serta memiliki kepekaan rasa kemanusiaan yang mendalam. 

Dalam sudut pandang ini, nama Dr. Maya Olivia Rumantir, M.A., Ph.D. – Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sulawesi Utara, muncul sebagai kandidat yang sangat ideal dan relevan untuk mengemban amanah strategis di jajaran kabinet. Rekam jejaknya dapat dilihat secara transparan dan dinilai secara obyektif oleh semua pihak. 

Figur Pemersatu Lewat Seni dan Seni Budaya

Maya Rumantir bukan sekadar nama dalam lanskap politik nasional; ia adalah rekam jejak dedikasi kebangsaan yang panjang. 

Mengawali kiprahnya sebagai diva musik pop dan seni pertunjukan Indonesia pada era 1980-an, Maya telah memenangi hati jutaan rakyat Indonesia lintas generasi, lintas suku, dan lintas agama. 

Lagu-lagu dan penampilan seni budaya yang dibawakannya bukan hanya hiburan visual dan audio, melainkan sarana yang mengikat rasa kebangsaan dan menumbuhkan cinta tanah air. 

Seni, sebagaimana ditegaskan oleh filsuf Yunani Kuno Plato dalam karyanya Respublica, memiliki kekuatan fundamental untuk membentuk jiwa (psyche) manusia dan memelihara keharmonisan sosial dalam sebuah polis. 

Musik dan kebudayaan yang berorientasi pada kebaikan moral mampu menyatukan daya cipta masyarakat tanpa sekat ideologi. 

Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, Maya Rumantir telah membuktikan bahwa karya seninya mampu bertindak sebagai universal bridge, jembatan universal yang menautkan keberagaman. 

Kemampuannya merawat nilai-nilai toleransi dan kedamaian melalui pendekatan kebudayaan menjadikannya figur pemersatu (unifying figure) yang amat dibutuhkan untuk meredakan polarisasi sosial yang sering kali mengancam keutuhan nasional. 

Bahkan dalam situasi konflik yang memanas pun, kehadiran sosok ramah dan murah senyum Maya Rumatir mampu meredupkan luapan hawa panas dari ribuan hati yang paling keras. 

Kapasitas Akademis, Pengalaman Internasional, dan Kepemimpinan Legislatif

Di samping ketokohannya di dunia seni dan budaya, kredensial kepemimpinan Maya Rumantir sangat solid dan berimbang. 

Dari sisi latar belakang pendidikan, Maya menempuh studi lanjut hingga meraih gelar doktor dalam bidang administrasi publik dan komunikasi humaniora dari lembaga pendidikan internasional ternama. 

Kombinasi ilmu administrasi dan komunikasi ini membekalinya dengan pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan yang responsif dan beretika. 

Sebagai pendiri dan pemimpin Institut Pengembangan Sumber Daya Manusia (IPSDM) Maya Gita serta Yayasan Maya Bhakti Pertiwi sejak 1989, Maya telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk aksi kemanusiaan, pemberdayaan pemuda, dan diplomasi kebudayaan di kancah global. 

Pengalaman internasionalnya yang luas memberikan perspektif makro dalam memandang tantangan modernisasi dan globalisasi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. 

Di panggung politik formal, keabsahan kepemimpinan dan legitimasi publik Maya Rumantir tidak perlu diragukan. Kepercayaan rakyat Sulawesi Utara kepadanya terbukti sangat tinggi. 

Terpilih selama tiga periode berturut-turut sebagai Senator DPD RI (2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029) dengan raihan perolehan suara yang amat signifikan, mencapai 394.153 suara pada Pemilu 2024, merupakan bukti otentik atas akseptabilitas dan keandalan integritasnya di mata publik. 

Kelayakan Memimpin Kementerian Strategis

Melihat rekam jejak, keahlian, dan dedikasi sosialnya, Senator Maya Rumantir sangat matang untuk memimpin portofolio kementerian tertentu di Kabinet Prabowo Subianto, seperti antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). 

Sebagai figur perempuan yang konsisten memperjuangkan hak-hak keluarga, kesejahteraan anak, dan martabat wanita, Maya memiliki empati sosial yang tinggi dan legitimasi moral untuk mendorong kebijakan yang melindungi serta memperdayakan perempuan Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang yang sangat matang di bidang seni-budaya, Maya Rumantir dipandang layak untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Pengalamannya sebagai maestro dan pelaku seni tingkat tinggi menjadikannya paham betul anatomi ekonomi kreatif, pelestarian warisan budaya, dan strategi promosi pariwisata berkelas dunia yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. 

Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memerlukan seorang kapten yang mumpuni seperti sosok teladan dari Sulawesi Utara ini. 

Latar belakangnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan kepeduliannya pada pendidikan karakter menjadikan Maya Rumantir sebagai figur yang tepat untuk merancang kurikulum berbasis etika, integritas, dan nilai kebangsaan. 

Ditinjau dari perspektif filsafat politik, penunjukan seorang warga negara berintegritas dan berkarakter seperti Maya Rumantir ke dalam jajaran eksekutif memiliki pijakan teoritis yang sangat kuat. 

Filsuf Pencerahan asal Prancis, Jean-Jacques Rousseau, dalam teorinya mengenai Kontrak Sosial (Du contrat social), menyatakan bahwa keabsahan suatu pemerintahan bersumber dari Kehendak Umum (volonté Générale). 

Pemerintahan yang baik wajib menempatkan individu-individu yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral untuk mengeksekusi kehendak umum tersebut demi kebaikan bersama (common good). 

Maya Rumantir, melalui dukungan rakyat secara berulang dan rekam jejaknya yang bersih dari cela korupsi, merepresentasikan sosok yang dicintai dan dipercayai oleh masyarakat. 

Sementara itu, filsuf dan negarawan Romawi, Marcus Tullius Cicero, dalam karya klasiknya De Officiis (Mengenai Kewajiban), menekankan bahwa kebajikan tertinggi seorang warganegara adalah pengabdian kepada negara (res publica). 

Menurut Cicero, seorang pemimpin yang ideal harus menggabungkan dua hal utama: honestitas (integritas moral dan kehormatan) serta utilitas (kebermanfaatan nyata bagi publik). 

Penunjukan pejabat publik tidak boleh didasarkan pada bagi-bagi kekuasaan semata, melainkan pada rekam jejak pengabdian yang tulus. Maya Rumantir memenuhi kedua kriteria Cicero ini secara utuh. 

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya persatuan nasional, penegakan integritas, dan pengabdian tanpa pamrih kepada rakyat Indonesia. 

Untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas, pemerintah membutuhkan menteri-menteri yang tidak hanya sekadar pengisi jabatan teknokratis, melainkan pembawa kedamaian, penggerak kebudayaan, dan pengabdi kemanusiaan. 

Dr. Maya Olivia Rumantir, M.A., Ph.D. adalah aset bangsa yang nyata. Kombinasi unik antara reputasi seni dan kebudayaan, kapasitas akademik internasional, integritas moral, serta pengalaman legislatif yang teruji menjadikan beliau sosok yang amat layak dan ideal untuk diberi kepercayaan mengemban amanah sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. 

Kehadirannya di jajaran eksekutif akan menjadi angin segar yang memperkuat kompas moral pemerintahan sekaligus menginspirasi seluruh rakyat Indonesia. 

Penulis adalah Alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Pasca Sarjana bidang Global Ethics dan Applied Ethics dari tiga universitas terkemuka di Eropa (Inggris, Belanda, dan Swedia)

DEMO JILID IV: 7 Tahun WTP, EKS. NAPI Desak Gubernur Banten Buka Kas!

DEMO JILID IV: 7 Tahun WTP, EKS. NAPI Desak Gubernur Banten Buka Kas!

By admin On Kamis, Oktober 29, 2026

  

Serang – 29/10/2026 Eks. Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia (EKS. NAPI) menelaah Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2019–2025. Buku I memuat opini BPK, laporan keuangan pokok, dan catatannya. Hasilnya: Banten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh tahun berturut-turut, tetapi catatan keuangannya berulang kali harus dibetulkan dan memuat sejumlah angka yang belum dijelaskan.

"WTP itu artinya angka pokoknya bisa dipercaya, bukan berarti uang rakyat dipakai dengan tepat. Kami sudah pernah merasakan akibat salah urus uang negara. Karena itu kami membaca laporan ini halaman demi halaman, dan setiap temuan kami cantumkan halamannya. Kami tidak menuduh siapa pun. Kami minta penjelasan," kata Ketua Umum EKS. NAPI, Tubagus Delly Suhendar.

Temuan utama

1. Ekuitas daerah dikoreksi langsung tanpa lewat laporan operasional, bersih −Rp146,26 miliar dalam tujuh tahun, dengan ayunan besar setiap tahun. Penyebab terbesarnya adalah penyusutan aset tetap yang dibetulkan berulang kali: −Rp531,20 miliar (2019), +Rp683,65 miliar (2021), dan −Rp253,32 miliar (2024). Pada 2024 saja, penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan dikoreksi Rp245,55 miliar, artinya penyusutan jalan pada tahun-tahun sebelumnya tercatat terlalu kecil (LHP TA 2019 hlm 178; TA 2021 hlm 228; TA 2024 hlm 242, 298).

2. Sisa uang (SiLPA) memuat uang yang tidak bisa dipakai. SiLPA 2022 memuat uang sitaan Kejati Rp5,98 miliar yang tidak ada di kas daerah (LHP TA 2022 hlm 241; TA 2023 hlm 14). Akhir 2025, dari SiLPA Rp44,70 miliar, yang benar-benar dapat dipakai untuk 2026 hanya Rp6,19 miliar, termasuk kas daerah yang tinggal Rp335,67 juta (LHP TA 2025 hlm 20, 328).

3. Angka hibah barang 2024 tidak cocok. Tabel rincian hibah barang kepada instansi pusat berjumlah Rp34,96 miliar, padahal laporan anggaran mencatat Rp34,36 miliar. Selisihnya Rp597,43 juta tanpa penjelasan (LHP TA 2024 hlm 166–167).

4. Ada hibah barang Rp3,93 miliar kepada BPK Perwakilan Banten pada 2024, yaitu lembaga yang memeriksa laporan keuangan Pemprov sendiri. Pada tahun yang sama Kejati Banten menerima hibah barang Rp12,05 miliar (LHP TA 2024 hlm 167). Hibah uang kepada Polda Banten juga naik dari Rp17,38 miliar menjadi Rp31,00 miliar (LHP TA 2024 hlm 165).

5. Putusan Mahkamah Agung tidak tercatat. LK 2024 (terbit 29 April 2025) menyebut perkara alat kesehatan tahun 2013 "belum inkrah". Namun LK 2025 mengungkap bahwa putusan MA No. 1641 K/Pdt/2024 sudah ada sejak 3 Juni 2024 dan mewajibkan Pemprov membayar Rp10,23 miliar, yang dibayar pada 10 November 2025. Alat-alat tersebut pada 2022 dilaporkan masih terbungkus di RSUD Banten (LHP TA 2022 hlm 161; TA 2024 hlm 206; TA 2025 hlm 218).

6. Uang sudah keluar, manfaat tertunda atau hilang. Persediaan barang naik lima kali lipat, dari Rp72,89 miliar (2019) menjadi Rp368,28 miliar (2025). Rp254,47 miliar di antaranya adalah barang untuk masyarakat yang belum dibagikan. Pada 2025, aset dan pekerjaan yang tidak selesai senilai Rp17,00 miliar dihapus, termasuk lahan akses Tol Serang Timur (LHP TA 2019 hlm 126; TA 2025 hlm 20, 219–220, 314).

7. Nilai modal di BUMD dikoreksi setelah laporan BUMD diaudit. Pada 2022 nilai BUMD dihitung dari laporan yang belum diaudit, lalu dikoreksi −Rp77,42 miliar pada 2023, termasuk rugi BGD (induk Bank Banten) Rp70,79 miliar yang sebelumnya kurang dicatat (LHP TA 2022 hlm 166; TA 2023 hlm 272).

8. Dana cadangan Rp250 miliar dibentuk dan dicairkan dalam tahun yang sama (2023) untuk hibah Pilkada. Padahal dana cadangan lazimnya dipakai untuk kebutuhan lebih dari satu tahun anggaran (LHP TA 2023 hlm 13, 180–181).

Selain itu, EKS. NAPI mencatat setidaknya 15 kekeliruan penulisan dan penjumlahan di Catatan atas Laporan Keuangan selama 2019–2025. Contohnya, rincian koreksi aset tetap 2025 tidak sama dengan totalnya (selisih Rp10 juta, LHP TA 2025 hlm 313). Contoh lain, koreksi kesalahan setiap tahun diberi judul "dampak perubahan kebijakan".

Bukan tuduhan korupsi

"Setiap temuan sudah kami uji lima lapis: apakah angkanya benar, apa buktinya, aturan mana yang dipakai, apakah ada kerugian yang nyata dan pasti, dan siapa yang berwenang menindaklanjuti. Hasilnya, tidak ada satu pun yang bisa kami sebut korupsi. Buku I tidak memuat bukti niat atau keuntungan pihak tertentu. Yang ada adalah angka yang tidak cocok, uang yang manfaatnya tertunda, dan kebijakan yang perlu ditinjau. Yang menilai lebih lanjut adalah Inspektorat, BPK, dan bila perlu aparat penegak hukum," ujar Tubagus Delly Suhendar.

Permintaan EKS. NAPI

Dengan dasar UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta hak peran serta masyarakat menurut PP 43/2018, EKS. NAPI meminta Gubernur Banten dan DPRD Banten membuka:

1. NPHD, berita acara serah terima, dan laporan penggunaan hibah ke instansi vertikal 2023–2024, termasuk hibah barang kepada BPK Perwakilan Banten dan Kejati Banten.

2. Penjelasan selisih Rp597,43 juta hibah barang 2024.

3. Tanggal diterimanya salinan putusan MA No. 1641 K/Pdt/2024, serta hasil uji fungsi alat kesehatan peninggalan 2013.

4. Daftar koreksi penyusutan aset per ruas jalan dan per aset untuk 2019, 2021, dan 2024.

5. Perda pembentukan dana cadangan 2023, SK penghapusan aset 2025, dan jadwal penyaluran barang senilai Rp254,47 miliar yang masih di gudang.

Catatan untuk redaksi

• Sumber data: Buku I LHP BPK atas LKPD Provinsi Banten TA 2019–2025. "LHP TA 2024 hlm 165" berarti berkas LHP tahun anggaran 2024, halaman PDF ke-165.

• Angka bersih −Rp146,26 miliar, persentase, dan selisih adalah hitungan EKS. NAPI dari angka resmi laporan.

• Temuan BPK dan kekeliruan laporan bukan berarti korupsi. Siaran pers ini tidak menyatakan siapa pun bersalah.

• Analisa lengkap 10 halaman tersedia bagi media yang membutuhkan.

Narasumber: Tubagus Delly Suhendar, Ketua Umum EKS. NAPI ·

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Bireuen Ajak Generasi Muda Berkarakter dan Berempati

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Bireuen Ajak Generasi Muda Berkarakter dan Berempati

By Redaksi On Rabu, Oktober 28, 2026

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., selaku inspektur upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026, di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu pagi, 28 Oktober 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-98 Tahun 2026, di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu pagi, 28 Oktober 2026. 

Upacara yang mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” tersebut dipimpin Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., selaku inspektur upacara. 

Dalam kesempatan itu, Razuardi membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, yang menekankan pentingnya membangun generasi muda Indonesia yang memiliki semangat patriotisme, kegigihan, dan kepedulian terhadap sesama. 

Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa 98 tahun lalu, para pemuda Indonesia telah mengikrarkan janji yang menyatukan berbagai perbedaan dan memperkuat tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa. 

Semangat Sumpah Pemuda, menurut sambutan itu, harus terus hidup dalam karakter setiap generasi penerus bangsa, bukan sekadar menjadi bagian dari catatan sejarah. 

Kemajuan Indonesia, lanjutnya, tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, kemajuan teknologi, maupun kekayaan, tetapi juga dari kualitas manusia, karakter, kecintaan terhadap tanah air, dan kepedulian sosial. 

"Karena itu, generasi muda diharapkan memiliki tiga karakter utama, yakni patriotik, gigih, dan berempati,"  paparnya. 

Patriotik berarti mencintai Indonesia melalui pengabdian dan tindakan nyata. Gigih berarti tidak menyerah menghadapi kesulitan dan kegagalan, sedangkan berempati berarti memiliki kepedulian terhadap kesulitan yang dihadapi orang lain. 

“Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya,” demikian pesan dalam sambutan Menpora yang dibacakan Wakil Bupati Bireuen. 

Sambutan tersebut juga mengajak generasi muda untuk terus bermimpi, bekerja keras, berani memimpin, sekaligus bersedia melayani masyarakat. 

Setiap ilmu, karya, dan pengorbanan diharapkan menjadi bukti nyata kecintaan terhadap Indonesia. 

Upacara Berlangsung Khidmat

Upacara peringatan HSP ke-98 di Bireuen turut melibatkan unsur pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, serta pelajar. 

Alhalim, S.STP., M.M., yang menjabat Kepala Bidang Kepemudaan Disporapar Bireuen, bertugas sebagai perwira upacara. Sementara itu, Andi Akbar, S.Tr.I.P., Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Keuangan, Program, dan Pelaporan Kecamatan Kota Juang, bertindak sebagai komandan upacara. 

Pengibaran bendera Merah Putih dilaksanakan oleh anggota Purna Paskibraka Bireuen 2026, yakni Raffi Putra Alhaska, M. Taufiq, dan M. Ikhsan. Adapun aubade dibawakan oleh siswa-siswi SMAN 1 Bireuen. 

Rangkaian upacara juga diisi dengan pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara yang diikuti seluruh peserta, pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Machfud Azhari, S.E., M.S.M., Wakil Ketua KNPI Bireuen, serta pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928 oleh Abdul Halim, S.Sosio, Ketua DPD II KNPI Bireuen. 

Kegiatan yang dipandu Agustiana, S.E., dari Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Bireuen tersebut ditutup dengan pembacaan doa oleh Afifullah, S.Pd.I., dari unsur Kementerian Agama Kabupaten Bireuen. 

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mendorong generasi muda agar berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pengabdian, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. (Joniful Bahri)

Ketua DPD KNPI Banten Jadi Perwira Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026

Ketua DPD KNPI Banten Jadi Perwira Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026

By admin On Rabu, Oktober 28, 2026

 

Serang — Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Banten, H. Tito Istianto, SE., M.Si mendapat kepercayaan menjadi Perwira Upacara dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026, yang diselenggarakan di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, Rabu (28/10/2026).

Kepercayaan tersebut menjadi momentum penting bagi pemuda Banten untuk terus mengambil bagian dalam menjaga semangat persatuan, memperkuat jiwa nasionalisme, serta meneguhkan komitmen pemuda sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan bangsa dan daerah.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pengingat atas ikrar bersejarah para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 yang menyatukan tekad untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Ketua DPD KNPI Provinsi Banten menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus terus diwujudkan melalui kerja nyata, kolaborasi lintas organisasi, serta kontribusi positif generasi muda dalam menjawab berbagai tantangan zaman.

“Momentum Hari Sumpah Pemuda harus menjadi pengingat bagi seluruh generasi muda, khususnya di Provinsi Banten, untuk terus menjaga persatuan, memperkuat solidaritas, dan menghadirkan karya nyata bagi masyarakat. Pemuda harus menjadi bagian dari solusi serta motor penggerak kemajuan daerah dan bangsa,” pesan Ketua DPD KNPI Provinsi Banten.

Keterlibatan Ketua DPD KNPI Provinsi Banten sebagai Perwira Upacara juga mencerminkan pentingnya peran pemuda dalam kegiatan kenegaraan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penerus estafet kepemimpinan, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.

DPD KNPI Provinsi Banten mengajak seluruh elemen pemuda untuk menjadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 sebagai momentum mempererat persaudaraan, menghilangkan sekat perbedaan, serta memperkuat sinergi demi kemajuan Provinsi Banten dan Indonesia.

“Bersatu, Bangkit, dan Berkarya untuk Banten dan Indonesia.”

PAD Banten Anjlok di Bawah 2019, EKS NAPI Aksi Jilid II Tagih Gubernur dan DPRD!

PAD Banten Anjlok di Bawah 2019, EKS NAPI Aksi Jilid II Tagih Gubernur dan DPRD!

By admin On Rabu, Oktober 28, 2026

  

Serang –28/10/2026  Eks. Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia (EKS. NAPI) akan menggelar aksi damai untuk menagih penjelasan atas anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten. Menurut laporan keuangan Pemprov yang diperiksa BPK, PAD 2025 hanya Rp6,34 triliun. Angka ini turun 29,8% dari Rp9,02 triliun pada 2024, dan bahkan lebih rendah daripada PAD 2019 (Rp7,02 triliun) (LHP TA 2025 hlm 69–70; LHP TA 2024 hlm 118–123; LHP TA 2019 hlm 79–80).

Aksi ini sudah diberitahukan kepada kepolisian sesuai UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aksi berlangsung damai, tertib, dan tanpa merusak fasilitas umum.

"Uang yang dikumpulkan sendiri oleh Banten sekarang lebih kecil daripada enam tahun lalu. Kalau dompet daerah menipis, yang pertama kena adalah jalan, sekolah, dan rumah sakit untuk rakyat. Kami turun ke jalan untuk bertanya, bukan untuk menuduh," kata Ketua Umum EKS. NAPI, Tubagus Delly Suhendar.

Fakta yang kami bawa ke jalan

• PAD 2025 Rp6,34 triliun, turun Rp2,68 triliun (29,8%) dari 2024. Ini penurunan terdalam dalam tujuh tahun. Saat pandemi 2020 PAD hanya turun 15,9% (LHP TA 2025 hlm 69–70; LHP TA 2020 hlm 79–80).

• Target 2025 hanya tercapai 91,4% (Rp6,34 T dari target Rp6,93 T). Ini capaian terendah sejak 2019. Dalam tujuh tahun, target PAD tidak pernah tercapai 100%.

• Pajak kendaraan tahunan anjlok dari Rp3,57 triliun (2024) menjadi Rp2,11 triliun (2025) (LHP TA 2024 hlm 118–123; LHP TA 2025 hlm 127–128).

• Kas Pemprov pada akhir 2025 tinggal Rp335,67 juta, padahal setahun sebelumnya Rp429,35 miliar (LHP TA 2025 hlm 209–210).

Mengapa turun? Apa kata laporan

Menurut laporan keuangan 2025 (LHP TA 2025 hlm 127–128), penurunan disebabkan oleh:

1. Aturan opsen pajak. Bagian kabupaten/kota dari pajak kendaraan kini langsung masuk ke kas kabupaten/kota dan tidak lagi lewat provinsi. Ini aturan nasional, sehingga sebagian penurunan memang "di atas kertas".

2. Kendaraan listrik dibebaskan dari pajak.

3. Balik nama kendaraan kedua (BBNKB II) dihapus.

4. Ada program pemutihan pajak kendaraan.

Namun, setelah dampak opsen dikeluarkan, menurut hitungan EKS. NAPI dari angka laporan, provinsi tetap kehilangan sekitar Rp814 miliar. Angka itu hasil hitungan kami sendiri, bukan angka resmi Pemprov atau BPK. Karena itu kami meminta Pemprov membuka hitungan resminya.

Kebocoran PAD yang dicatat BPK

• Penggelapan pajak kendaraan di UPT Kelapa Dua: Rp10,81 miliar, sudah diputus pengadilan. Tidak ada satu rupiah pun yang kembali ke kas daerah: Rp5,98 miliar disita dan diserahkan ke kas negara, sedangkan Rp4,83 miliar belum tertagih sampai akhir 2025 (LHP TA 2022 hlm 758–767; LHP TA 2025 hlm 260, 313).

• 17 perusahaan memakai air sungai tanpa izin dan tidak membayar pajak (LHP TA 2023 hlm 1086–1089). Masalah pajak air permukaan sudah dicatat sejak 2019 (LHP TA 2019 hlm 468).

• Tarif rumah sakit di sistem komputer salah, sehingga pendapatan hilang Rp2,13 miliar (LHP TA 2024 hlm 1024–1028).

• Tanah dan rumah dinas Pemprov dipakai atau disewakan pihak lain tanpa membayar ke Pemprov (LHP TA 2025 hlm 739–743).

Tuntutan aksi

1. Gubernur Banten kami minta membuka ke publik hitungan resmi: berapa penurunan PAD 2025 akibat opsen, dan berapa yang murni hilang.

2. Kami minta diumumkan berapa potensi pajak yang dilepas lewat pemutihan pajak kendaraan, pembebasan pajak kendaraan listrik, dan penghapusan BBNKB II pada 2025, serta apa manfaatnya bagi daerah.

3. Tagih semua kebocoran: sisa kerugian Kelapa Dua Rp4,83 miliar, pajak air permukaan dari perusahaan tanpa izin, kekurangan pendapatan RSUD, dan sewa aset yang dipakai pihak lain.

4. Kurangi ketergantungan pada pajak kendaraan. Optimalkan aset daerah, retribusi, dan laba BUMD, termasuk Bank Banten.

5. DPRD Banten kami minta memanggil Bapenda dan BPKAD dalam rapat dengar pendapat terbuka tentang PAD 2025 dan rencana PAD 2026, dan mempertimbangkan pembentukan panitia khusus.

6. Kami minta dijelaskan dampak kas akhir 2025 yang hanya Rp335,7 juta terhadap layanan publik dan pembayaran kegiatan tahun 2026.

Catatan 

• Penurunan PAD bukan temuan BPK. Angka PAD diambil dari laporan keuangan yang diperiksa BPK. Yang menjadi temuan BPK hanya kebocoran yang disebut di atas.

• Persentase dan angka "Rp814 miliar" adalah hitungan EKS. NAPI dari angka laporan.

• Temuan BPK bukan berarti korupsi. Rilis ini tidak menyatakan siapa pun bersalah.

• "LHP TA 2025 hlm 128" berarti berkas LHP BPK atas LKPD Provinsi Banten tahun 2025, halaman PDF ke-128.

Narahubung:

Tubagus Delly Suhendar – Ketua Umum EKS. NAPI

Ketum DPP KNPI Serukan Pemuda Indonesia Bersatu Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Ketum DPP KNPI Serukan Pemuda Indonesia Bersatu Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

By admin On Selasa, Oktober 27, 2026

 

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Dr. H. Ali Hanafiah, SE., SH., M.Si., menyerukan kepada seluruh elemen pemuda di Indonesia untuk memperkuat persatuan dan mengambil peran aktif dalam mendukung program-program pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Menurut Ali Hanafiah, pemuda Indonesia harus menjadi kekuatan strategis bangsa yang tidak hanya kritis terhadap berbagai persoalan, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan, solusi, dan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.

Seruan tersebut menjadi pengingat penting bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh semangat persatuan, partisipasi, dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda.

"Mari kita rapatkan barisan, satukan tekad, dan perkuat persaudaraan kebangsaan. Saya mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk bersama-sama mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan membangun bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan berdaya saing," ujar Ali Hanafiah.

Ia menegaskan, dukungan pemuda terhadap pemerintah harus diwujudkan melalui partisipasi aktif, kerja nyata, pengembangan kreativitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ali Hanafiah mengingatkan bahwa sejarah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan generasi muda. Para pemuda terdahulu telah memainkan peran penting dalam membangun kesadaran kebangsaan, memperjuangkan persatuan, dan merebut kemerdekaan.

Kini, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, tugas generasi muda adalah melanjutkan perjuangan tersebut melalui karya, inovasi, prestasi, dan pengabdian kepada bangsa.

"Jika dahulu para pemuda berjuang dengan semangat untuk merebut kemerdekaan, sekarang saatnya kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Pemuda harus hadir sebagai pelopor perubahan, penggerak pembangunan, penjaga persatuan, dan pemberi solusi atas berbagai persoalan bangsa," tegasnya.

Ia menambahkan, pemuda Indonesia tidak boleh terjebak dalam perpecahan, pertentangan yang tidak produktif, ataupun kepentingan sesaat yang dapat mengikis semangat persatuan nasional.

Sebaliknya, perbedaan pandangan harus menjadi kekuatan untuk memperkaya gagasan dan melahirkan solusi terbaik bagi kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia.

Dalam kehidupan demokrasi, Ali Hanafiah juga menegaskan bahwa pemuda memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi hukum, serta menghormati hak-hak masyarakat lainnya.

Ia mengajak seluruh pemuda dan pemudi Indonesia agar mengedepankan dialog, komunikasi yang konstruktif, serta penyampaian aspirasi secara cerdas, santun, dan bermartabat.

"Penyampaian aspirasi hendaknya mengutamakan dialog dan cara-cara yang konstruktif. Pemuda harus berani menyampaikan kritik, tetapi juga harus mampu menawarkan solusi. Jangan sampai aspirasi yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi justru disampaikan melalui tindakan anarkis yang merugikan masyarakat, merusak fasilitas umum, atau mengganggu ketertiban umum," kata Ali Hanafiah.

Menurutnya, sikap kritis dan dukungan terhadap pemerintah bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Pemuda dapat mendukung program pembangunan sekaligus memberikan masukan, kritik, dan evaluasi secara objektif demi memastikan kebijakan berjalan semakin baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Bagi para pemuda, lanjut Ali Hanafiah, yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada momentum Hari Sumpah Pemuda agar dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tidak berlaku anarkis. Pihaknya mendukung gerakan moral sekaligus mendukung penuh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi untuk melakukan tindakan tegas, apabila terjadi aksi unjukrasa yang bersikap anarkis. 

"Jika melakukan aksi bersikap anarkis dan mengganggu ketertiban umum harus ditindak tegas, DPP KNPI mendukung Kapolri Jenderal Suyudi untuk mengambil langkah-langkah konkret jika para pemuda melanggar aturan. Para pemuda jangan membuat malu momentum Hari Sumpah Pemuda," tegas Ali Hanafiah lagi. 

Bagi KNPI, lanjutnya, pemuda harus menjadi kekuatan moral dan intelektual yang mampu menjaga keseimbangan antara semangat perubahan, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab kebangsaan.

Memasuki momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026, Ali Hanafiah mengajak seluruh organisasi kepemudaan, mahasiswa, komunitas, serta generasi muda di seluruh penjuru Tanah Air untuk kembali menghidupkan semangat persatuan yang diwariskan para pendahulu bangsa.

Semangat Sumpah Pemuda, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai slogan atau seremoni tahunan. Nilai persatuan, kebangsaan, dan pengabdian harus diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemuda di perkotaan maupun di pelosok desa harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, memperoleh pendidikan yang berkualitas, meningkatkan keterampilan, menciptakan lapangan kerja, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

"Kita ingin pemuda Indonesia menjadi generasi yang tangguh, cerdas, berintegritas, dan memiliki semangat gotong royong. Jangan hanya menjadi penonton perubahan, tetapi jadilah pelaku utama yang menciptakan perubahan. Bangun daerah masing-masing, berikan manfaat bagi masyarakat, dan bersama-sama kita berkontribusi untuk Indonesia," ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, memperkuat toleransi, menjaga persaudaraan, serta menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan, KNPI diharapkan terus memperkuat perannya dalam membangun komunikasi antargenerasi, mendorong lahirnya kepemimpinan muda yang berkualitas, dan memperluas ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Ali Hanafiah menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan energi, pemikiran, keberanian, dan kreativitas generasi muda untuk menghadapi tantangan global serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemuda untuk menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai momentum memperbarui komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, dan meningkatkan kontribusi nyata bagi negara.

"Pemuda Indonesia harus bersatu, bukan terpecah belah. Harus berkarya, bukan sekadar berwacana. Harus berani menyampaikan kebenaran, tetapi tetap menjunjung etika dan tanggung jawab. Mari kita dukung program-program pemerintah yang berpihak kepada kemajuan bangsa, berikan masukan yang membangun, dan kawal cita-cita Indonesia dengan semangat persatuan," serunya.

Ia menutup dengan pesan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada persatuan seluruh rakyatnya dan masa depan bangsa berada di tangan generasi yang bersedia bekerja, berjuang, serta mengabdi dengan sungguh-sungguh.

Pemkab Bireuen Bantah Pilih Kasih Penanganan Pascabencana, Sebut Anggaran Terbatas

Pemkab Bireuen Bantah Pilih Kasih Penanganan Pascabencana, Sebut Anggaran Terbatas

By Redaksi On Selasa, Oktober 27, 2026

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen membantah tudingan pilih kasih dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu pada November 2025. 

Pemerintah daerah menegaskan, pemulihan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas, pembagian kewenangan, serta kemampuan anggaran. 

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam menyelesaikan seluruh persoalan pascabencana secara bersamaan. 

Menurutnya, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya wilayah yang dianaktirikan dalam proses pemulihan. 

“Melihat perkembangan narasi tersebut di media sosial, perlu kami luruskan bahwa Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, S.T., bersama perangkat kerjanya, tidak pilih kasih dalam hal apa pun, termasuk dalam penanganan pascabencana. Hanya saja, dengan anggaran terbatas, tidak semua persoalan dapat diatasi dalam waktu bersamaan,” kata Muhajir dalam siaran persnya, Senin, 26 Oktober 2026. 

Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi narasi di media sosial mengenai dugaan ketidakmerataan penanganan pascabencana. 

Kritik yang berkembang juga menyoroti prioritas pembangunan fisik yang dinilai lebih diutamakan dibandingkan pemenuhan hak-hak korban bencana. 

Muhajir menjelaskan, sejak bencana melanda Bireuen pada November 2025, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penanganan, termasuk memperpanjang masa transisi darurat menuju pemulihan sebanyak empat kali. 

Tahapan tersebut menjadi jembatan antara penanganan darurat dan proses rehabilitasi serta rekonstruksi jangka panjang. 

Pemkab Bireuen juga telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RAD RRPB) 2026–2028 sebagai pedoman pelaksanaan pemulihan selama tiga tahun ke depan. 

Dokumen tersebut, menurut Muhajir, disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dan diselaraskan dengan kerangka pemulihan di tingkat nasional. 

“Tidak semua dapat diselesaikan dalam waktu bersamaan. Ada yang dipulihkan tahun ini, ada tahun 2027, dan ada yang tahun 2028. Itu dilakukan berdasarkan skala prioritas dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten,” ujarnya. 

Terkait bantuan bagi penyintas, Pemkab Bireuen menyatakan terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial untuk memastikan ketepatan data penerima. 

Muhajir menyebutkan, sejumlah bantuan masih dalam proses pencairan di tingkat pusat. Bantuan tersebut meliputi jatah hidup tahap II, stimulan ekonomi, bantuan perabotan rumah tangga, serta stimulan perumahan tahap II. 

Pemkab Bireuen mengajak masyarakat tetap tenang dan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Pemerintah daerah juga berharap dukungan masyarakat dapat membantu kelancaran proses pemulihan pascabencana. 

Meski demikian, penanganan pascabencana masih menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait pemerataan bantuan dan percepatan pemulihan hak-hak penyintas di wilayah terdampak. (Joniful Bahri)

Ungkap Kasus Narkoba, Polresta Serang Kota Sita 8,8 Kg Sabu Senilai Rp 8,8 Miliar

Ungkap Kasus Narkoba, Polresta Serang Kota Sita 8,8 Kg Sabu Senilai Rp 8,8 Miliar

By Redaksi On Selasa, Oktober 27, 2026

Polresta Serang Kota ungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu. 

SERANG, KabarViral79.Com - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Serang Kota berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan total barang bukti mencapai kurang lebih 8,8 kilogram. 

Pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan secara intensif oleh Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota hingga ke wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan oleh Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., dalam konferensi pers, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Kapolresta Serang Kota menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula pada Rabu, 04 Maret 2026, sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial RH di sebuah rumah, di Kampung Pasar Padarincang, Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. 

Dari hasil penggeledahan terhadap RH, petugas menemukan barang bukti berupa 14 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 gram. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, RH mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang pria berinisial MA (29), yang saat itu berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Menindaklanjuti keterangan tersebut, Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota yang dipimpin Iptu Arif Budianto melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri jaringan peredaran narkotika tersebut. 

Pada Kamis, 22 Oktober 2026, sekitar pukul 00.15 WIB, petugas melakukan penindakan di area parkir Apartemen Pancoran Riverside, Jalan Pengadegan Timur Raya No.1, Jakarta Selatan. 

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan tiga plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 2,06 gram. Dua paket ditemukan di dalam lipatan celana, sedangkan satu paket lainnya ditemukan di atas lemari. Selain itu, petugas juga menemukan lima cartridge etomidate di dalam lemari pakaian. 

Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut, diketahui bahwa MA diduga akan mengambil sejumlah narkotika jenis sabu di wilayah Sukabumi. 

Pengembangan ke Sukabumi, Petugas Amankan Sabu Lebih dari 8 Kg

Pengembangan penyelidikan kembali dilakukan pada Sabtu, 24 Oktober 2026. 

Dalam kegiatan tersebut, petugas menangkap dua pria berinisial YS (53) dan HF (31) di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Jalan Raya Cibolang, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, saat keduanya diduga hendak mengirimkan narkotika jenis sabu. 

Dari hasil penggeledahan terhadap YS, petugas menemukan tiga plastik bening berukuran besar yang berisi plastik berwarna kuning dengan logo durian. 

Seluruh paket tersebut berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 3.188,3 gram atau sekitar 3,18 kilogram. 

Barang bukti tersebut disimpan di dalam tas goodie bag berwarna hijau yang dibawa oleh YS. 

Petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan HF yang berlokasi di Kampung Mangkalaya, Kabupaten Sukabumi. 

Dari lokasi tersebut, ditemukan lima plastik bening berukuran besar berisi paket sabu dalam plastik berwarna kuning serta satu plastik berwarna kuning berlogo durian yang juga berisi sabu. 

Total berat bruto barang bukti yang ditemukan di kontrakan HF mencapai kurang lebih 5.650,7 gram atau sekitar 5,65 kilogram. 

Dengan demikian, total barang bukti sabu yang ditemukan dari kedua lokasi di Sukabumi tersebut mencapai kurang lebih 8.839 gram atau sekitar 8,8 kilogram. 

Kasat Narkoba: 8,8 Kg Sabu Setara Rp 8,8 Miliar, Selamatkan 45 Ribu Jiwa

Kasat Resnarkoba Polresta Serang Kota, Kompol Vhalio Agafe menambahkan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras dan ketekunan personel Unit II Satresnarkoba dalam mengembangkan penyelidikan hingga berhasil mengungkap peredaran sabu dalam jumlah besar. 

“Kerja keras Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota membuahkan hasil dengan berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 8,8 kilogram. Jika dikalkulasikan, barang bukti tersebut memiliki nilai sekitar Rp 8,8 miliar dan diperkirakan dapat menyelamatkan kurang lebih 45 ribu jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika,” ujar Kompol Vhalio Agafe. 

Ia menegaskan bahwa pengungkapan ini bukan sekadar keberhasilan penegakan hukum, melainkan juga bukti nyata komitmen Polri dalam memerangi peredaran gelap narkotika demi melindungi masyarakat serta menyelamatkan masa depan generasi bangsa. 

Menurutnya, pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat. 

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disampaikan dalam keterangan pengungkapan kasus. 

Para tersangka terancam pidana berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Polresta Serang Kota menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penyelidikan, penindakan, serta pengembangan jaringan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. 

Narkoba Musuh Bersama!

Mari bersama-sama memerangi narkoba dan jangan memberikan ruang bagi peredaran gelap narkotika di lingkungan kita. 

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. 

Karena setiap langkah melawan narkoba adalah langkah menyelamatkan masa depan bangsa. (*/red)

Awali Tugas dengan Merangkul Insan Pers, Kapolres Serang Perkuat Komunikasi dan Kemitraan

Awali Tugas dengan Merangkul Insan Pers, Kapolres Serang Perkuat Komunikasi dan Kemitraan

By Redaksi On Selasa, Oktober 27, 2026

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi saat kegiatan silaturahmi bersama Insan Pers, di Aula Ngariung Iman Ngariung Aman, Mapolres Serang, Selasa sore, 27 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi menggelar kegiatan silaturahmi bersama Insan Pers, di Aula Ngariung Iman Ngariung Aman, Mapolres Serang, Selasa sore, 27 Oktober 2026. 

Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WIB tersebut dihadiri sekitar 120 peserta dari berbagai organisasi dan kelompok media, di antaranya IMM Polres Serang, Forum Jurnalis Serang Raya (FJSR), Perkumpulan Wartawan Serang Timur (Perwast), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), media mainstream, serta sejumlah wartawan independen. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Serang dan para Pejabat Utama Polres Serang. 

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Serang, AKBP Bobby Danuardi menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini merupakan momentum untuk memperkenalkan diri sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Kepolisian dan Insan Pers. 

"Sebagai Kapolres Serang yang baru, saya ingin membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan seluruh rekan-rekan media. Kami menyadari bahwa Insan Pers memiliki peran penting sebagai mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat," ujar AKBP Bobby Danuardi. 

Kapolres menegaskan bahwa hubungan antara Kepolisian dan Media harus dibangun atas dasar keterbukaan, kepercayaan, serta semangat saling mendukung dalam menjalankan tugas masing-masing. 

"Kami berharap sinergitas yang selama ini telah terjalin dapat terus ditingkatkan. Rekan-rekan media merupakan mitra penting bagi kami, baik dalam menyampaikan informasi kegiatan Kepolisian maupun memberikan masukan dan kritik yang membangun demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya. 

Lebih lanjut, AKBP Bobby Danuardi menekankan pentingnya penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, khususnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Serang. 

"Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, kami berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat memberikan edukasi, menciptakan suasana yang sejuk, serta mendukung terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif," jelasnya. 

Kapolres juga menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap komunikasi dan koordinasi dengan seluruh insan pers sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi serta pelayanan publik. 

"Kami ingin hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan kerja, tetapi juga menjadi hubungan silaturahmi yang erat. Mari bersama-sama membangun Kabupaten Serang yang aman dan kondusif melalui peran dan tanggung jawab kita masing-masing," tambahnya. 

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Acara dilanjutkan dengan sesi dialog dan tanya jawab antara jajaran Polres Serang dengan Insan Pers, kemudian ditutup dengan makan bersama. (*/red)

AMKI Musi Rawas Resmi Dilantik, Independensi Pers Jadi Harga Mati di Era Digital

AMKI Musi Rawas Resmi Dilantik, Independensi Pers Jadi Harga Mati di Era Digital

By admin On Selasa, Oktober 27, 2026

 

Musi Rawas - Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Musi Rawas resmi melantik kepengurusan periode 2026–2031 di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas, Selasa (27/10/2026). Pelantikan ini menjadi momentum bagi perusahaan media untuk memperkuat profesionalisme, beradaptasi dengan perkembangan digital, sekaligus menjaga independensi dan integritas jurnalistik.

Mengusung tema “Media Konvergensi Bukan Pilihan, Tapi Keharusan. Bersama AMKI, Mari Bangkit dan Berinovasi”, AMKI Musi Rawas dihadapkan pada tantangan membangun ekosistem media yang mampu mengikuti perubahan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik.

Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, menekankan pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Meski demikian, kemitraan tersebut perlu dijalankan dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan kepentingan publik. Media tidak hanya berperan menyampaikan program pemerintah, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, kritis, dan berimbang.

Ketua AMKI Sumatera Selatan, Kms Umar Jaya Negara, menjelaskan bahwa AMKI merupakan organisasi yang menghimpun perusahaan media. Menurutnya, pembentukan organisasi tersebut berangkat dari kepedulian terhadap perusahaan pers yang membutuhkan wadah untuk memperkuat kebersamaan dan menghadapi tantangan industri media.

Ia menyebutkan, perkembangan media digital dan bertambahnya pelaku usaha media menjadi salah satu alasan pentingnya membangun organisasi yang dapat menghimpun perusahaan pers dalam satu wadah.

Kms Umar juga menyampaikan bahwa pembentukan AMKI telah berkembang hingga tingkat kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Ia menyambut pelantikan kepengurusan AMKI Musi Rawas sebagai bagian dari penguatan organisasi di daerah.

Ketua AMKI Kabupaten Musi Rawas, H. Marwan Ashari, S.H., mengajak seluruh pengurus dan anggota memperkuat kebersamaan, membangun kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas perusahaan pers agar mampu bertahan di tengah persaingan industri media digital.

Pelantikan turut dihadiri Bupati Musi Rawas, jajaran pengurus AMKI Sumsel, OPD, perwakilan kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, dan insan pers.

Tantangan sesungguhnya dimulai setelah pelantikan. AMKI Musi Rawas harus membuktikan keberadaannya melalui program nyata, mulai dari peningkatan kualitas media, pelatihan jurnalistik, inovasi digital, hingga perlindungan kepentingan anggota sesuai ketentuan hukum.

Sebab, keberhasilan organisasi pers bukan diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari kontribusinya dalam membangun perusahaan media yang profesional, menjaga independensi, dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, AMKI Musi Rawas diharapkan mampu menjadi penggerak ekosistem media yang sehat sekaligus mitra pembangunan daerah tanpa kehilangan keberanian menjalankan fungsi kontrol sosial.

Sementara itu, Ketua AMKI Kabupaten Musi Rawas, H. Marwan Ashari, S.H., mengajak seluruh pengurus dan anggota memperkuat kebersamaan, membangun kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas perusahaan pers agar mampu bertahan di tengah persaingan industri media digital.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Bupati Musi Rawas, jajaran pengurus AMKI Sumatera Selatan, organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, serta insan pers.

Setelah pelantikan, tantangan berikutnya adalah membuktikan keberadaan organisasi melalui program nyata. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas media, pelatihan jurnalistik, pengembangan inovasi digital, serta penguatan kapasitas perusahaan pers sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keberhasilan organisasi pers tidak cukup diukur dari pelaksanaan seremoni, tetapi juga dari kontribusinya dalam membangun perusahaan media yang profesional, menjaga independensi, dan menghadirkan informasi yang akurat serta bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, AMKI Musi Rawas diharapkan mampu mendorong terbentuknya ekosistem media yang sehat dan berdaya saing. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak tetap penting, tetapi independensi pers serta fungsi kontrol sosial harus menjadi prinsip yang tidak boleh ditinggalkan.

Kasus Penusukan Pisau Menancap di Kepala Warga Cilegon Belum Terungkap, Kinerja Reskrim Polsek Pulomerak Dipertanyakan

Kasus Penusukan Pisau Menancap di Kepala Warga Cilegon Belum Terungkap, Kinerja Reskrim Polsek Pulomerak Dipertanyakan

By Ady calvalera On Selasa, Oktober 27, 2026

CILEGON – Kasus dugaan penusukan terhadap Jahidi, warga Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, yang menyebabkan sebilah pisau menancap di kepalanya hingga harus menjalani operasi, masih menyisakan tanda tanya. 

Lebih dari sebulan sejak peristiwa itu terjadi, belum ada kejelasan mengenai pelaku maupun penyebab kejadian tersebut.

Lambannya pengungkapan kasus ini pun memunculkan pertanyaan terhadap kinerja Unit Reskrim Polsek Pulomerak, Polres Cilegon, dalam mengusut peristiwa yang nyaris merenggut keselamatan korban.

Peristiwa itu terjadi di sebuah bengkel di kawasan Flyover Merak, Kecamatan Pulomerak, pada Jumat dini hari (25/9/2026).

Istri korban, Lena, menuturkan bahwa sebelum kejadian, suaminya pulang bekerja dari PT Yuliana Inti Persada (YIP) sekitar waktu magrib. Setelah itu, Jahidi kembali berangkat untuk membantu pekerjaan mantan bosnya di sebuah bengkel karena mekanik di tempat tersebut sedang pulang.

“Suami saya meminta izin berangkat kembali untuk membantu pekerjaan bos sebelumnya di sebuah bengkel di kawasan Merak, karena mekanik bengkel tersebut sedang pulang,” kata Lena saat ditemui di rumahnya, Senin (12/10/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima Lena dari rekan suaminya, Jahidi menyelesaikan pekerjaannya sekitar tengah malam. Karena kelelahan, korban kemudian tertidur di kursi bengkel.

Namun, saat subuh, Lena justru menerima kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan. Informasi tersebut disampaikan seorang sopir tanpa penjelasan terperinci mengenai kejadian yang sebenarnya.

Saat ditemukan, Jahidi dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban mengalami luka serius hingga harus menjalani operasi di Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Kota Cilegon.

Di balik kondisi korban yang berangsur pulih, keluarga kini menghadapi persoalan lain. Biaya pengobatan yang disebut mencapai sekitar Rp150 juta menjadi beban berat, terlebih masih terdapat tunggakan yang belum terlunasi.

“Saat ini sudah dibayar Rp80 juta, sedangkan sisanya masih menunggak. Pihak rumah sakit memberikan waktu satu minggu untuk melunasi,” ungkap Lena.

Lena menjelaskan, pendaftaran perawatan awal dengan biaya umum dilakukan oleh pihak bengkel. Pemilik bengkel, kata dia, sebelumnya menyatakan kesediaan membantu biaya pengobatan dengan skema ditanggung bersama. Namun, menurut Lena, bantuan yang telah diberikan sejauh ini baru sebesar Rp20 juta.

“Kami berharap pemerintah bisa membantu melunasi tunggakan biaya pengobatan. Kami juga berharap polisi bisa mengungkap kasus ini agar jelas apa yang sebenarnya terjadi pada suami saya,” ujarnya.

Kini Jahidi telah berada di rumah, tetapi kondisinya belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, pertanyaan mengenai bagaimana pisau bisa menancap di kepalanya dan siapa yang bertanggung jawab masih menunggu jawaban.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Unit Reskrim Polsek Pulomerak masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, termasuk istri korban, disebut telah dimintai keterangan. Polisi juga dikabarkan telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa pisau dan telepon seluler milik korban.

Meski demikian, belum ada informasi mengenai penetapan tersangka maupun perkembangan konkret pengungkapan kasus tersebut. Belum diketahui pula apakah polisi telah mengungkap motif dan kronologi lengkap kejadian.

Kondisi ini menuntut kejelasan dari kepolisian mengenai perkembangan penyelidikan, langkah yang telah dilakukan, serta kendala yang dihadapi dalam mengungkap kasus tersebut.

Sebab, perkara ini bukan sekadar persoalan luka serius yang dialami korban. Di balik pisau yang menancap di kepala Jahidi, ada keluarga yang menunggu kepastian hukum sekaligus berjuang menghadapi beban biaya pengobatan.***

Ketua Persatuan Golf Indonesi Kota Serang Tinjau Pemantapan Latihan Atlet di Lapangan Pondok Cabe

Ketua Persatuan Golf Indonesi Kota Serang Tinjau Pemantapan Latihan Atlet di Lapangan Pondok Cabe

By admin On Selasa, Oktober 27, 2026

 

SERANG - Dalam rangka mempersiapakn Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-20 November 2026, Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Serang telah menjaring para atlit yang akan disiapkan jelang Porprov tahun ini dan sudah terjaring 7 atlet.

Dengan hal tersebut, PGI Kota Serang mengadakan pemantapan latihan atlit yang dilaksanakan di Lapangan Pondok Cabe Golf Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Senin (26/10/2026). 

Pada saat pemantapan latihan, Ketua PGI Kota Serang Raden Toyalis Ahmad beserta pengurus meninjau langsung kegiatan tersebut memastikan para atlit berlatih dengan baik, dan ketua optimis PGI Kota Serang akan mendapatkan medali emas di Pekan Ilahragaraga Provinsi tahun ini. 

"Saya meninjau pemantapan latihan untuk memastikan para atlit berlatih dengan baik, dan saya optimis PGI Kota Serang bisa meraih medali emas di Porprov tahun ini," ujarnya.

Diketui, nomer pertandingan pada cabang olahraga golf yang akan dipertandingkan pada Porprov tahun ini adalah; perorangan putra, perorangan putri, beregu putra, beregu putri, foursome putra, foursome putri, dan mixed foursome.   *(...)

7 Tahun Temuan BPK Berulang, EKS NAPI Gelar Unras Desak Gubernur Bertindak!

7 Tahun Temuan BPK Berulang, EKS NAPI Gelar Unras Desak Gubernur Bertindak!

By admin On Selasa, Oktober 27, 2026

  

SERANG, 27 Oktober 2026 — Perkumpulan Eks Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia (EKS NAPI) merilis telaah atas tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov Banten TA 2019–2025. Hasilnya menunjukkan pola berulang: kelebihan bayar proyek ditemukan setiap tahun, denda keterlambatan baru ditagih setelah BPK menghitungnya, dan masalah yang dinyatakan "sudah ditindaklanjuti" muncul kembali. Telaah ini telah disampaikan kepada Gubernur Banten Andra Soni melalui surat Nomor 250/EKS.NAPI/IX/2026 tanggal 29 September 2026, disertai 13 dokumen analisis, dengan tembusan serupa kepada Ketua DPRD Banten.

"Kami tidak menuduh siapa pun. Semua angka berasal dari dokumen resmi BPK yang terbuka untuk umum. Yang kami tanyakan sederhana: mengapa masalah yang sama terus terulang, dan siapa yang bertanggung jawab?" ujar Ketua Umum EKS NAPI, Tubagus Delly Suhendar.

Temuan utama (LHP BPK TA 2019–2025)

• Gambaran umum: 79 temuan (2020–2025) senilai Rp112,49 M; hanya 25% dipulihkan sebelum LHP terbit, meski opini WTP setiap tahun.

• Denda keterlambatan: ±Rp8,9 M tidak ditagih (2020–2025). Pada 2024, denda terlewat (Rp3,88 M) melebihi seluruh denda yang ditagih (Rp2,64 M).

• Barang untuk masyarakat: Naik dari ±Rp174 M (2018) ke Rp709 M (2025), padahal BPK menilainya sebagian bukan kewenangan provinsi; Rp254,47 M masih di gudang.

• Dana BOS: Rp10,61 M di 61 sekolah (2024): pinjam nama, fee, guru pemilik penyedia. Turun ke Rp41,7 juta setelah sanksi disiplin (2025).

• Sekretariat DPRD: Temuan lima tahun berturut-turut (2021–2025), ±Rp5,41 M, termasuk struk BBM yang menurut SPBU tidak pernah mereka keluarkan.

• RSUD Labuan & Cilograng: Gedung dan alat Rp357,58 M menganggur lebih dari dua tahun; BPK mencatat pemborosan Rp36,86 M.

• UPT Kelapa Dua: Kerugian pajak kendaraan Rp10,81 M (putusan Tipikor); Rp0 kembali ke kas daerah.

• Bank Banten: Modal disetor Rp2,2 T, nilai investasi ±34% di bawah modal, belum ada dividen; seluruh kas daerah ditempatkan di bank ini.

• Kas & tindak lanjut: Kas daerah akhir 2025 Rp335,67 juta; bagi hasil pajak kab/kota Rp308,63 M belum disalurkan; 46 dari 176 rekomendasi BPK belum tuntas.

M = miliar; T = triliun. Angka gabungan dan persentase adalah olahan EKS NAPI atas data LHP, dengan rujukan halaman dalam dokumen analisis.

Dalam enam tahun LHP, satu-satunya sanksi kepegawaian yang tercatat adalah hukuman disiplin di 61 sekolah terkait dana BOS, dan setelah itu nilai temuan turun lebih dari 99%. Untuk temuan lain, yang tercatat hanya penyetoran kembali uang. "Sanksi terbukti bekerja. Obat yang sama perlu diresepkan untuk kantor-kantor yang namanya disebut BPK setiap tahun," kata Tubagus Delly Suhendar.

EKS NAPI meminta Gubernur Banten:

1. membuka matriks tindak lanjut rekomendasi BPK 2019–2025, termasuk 46 rekomendasi yang belum tuntas, penanggung jawab, dan tenggatnya;

2. membuka data tindakan disiplin per temuan dan menerapkan Pasal 24 PP 94/2021 kepada pimpinan OPD yang temuannya berulang;

3. memulihkan kerugian UPT Kelapa Dua dan menunjukkan bukti setor sisa kelebihan bayar;

4. menagih denda, mencairkan jaminan pelaksanaan Rp5,17 M (TA 2019), dan mengumumkan penyedia yang masuk daftar hitam;

5. menjelaskan kebijakan penempatan kas di Bank Banten serta jadwal penyaluran Rp308,63 M kepada delapan kabupaten/kota;

6. menerima audiensi EKS NAPI dan memverifikasi ulang legalitas sekolah swasta penerima Program Sekolah Gratis.

Sejak April 2026, EKS NAPI telah mengirim sedikitnya tujuh surat kepada Gubernur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan DPRD Banten. Tidak ada tanggapan, Bila informasi tidak diberikan tanpa alasan sah, EKS NAPI akan terus menyampaikan pendapat di muka umum secara damai, dan menyampaikan saran kepada aparat penegak hukum sesuai Pasal 41 UU Tipikor dan PP 43/2018.

Rilis ini bukan tuduhan. Istilah seperti "kelebihan bayar" dan "pemborosan" adalah istilah pemeriksaan BPK, bukan putusan pidana. EKS NAPI menjunjung asas praduga tak bersalah. Dokumen analisis tersedia bagi media atas permintaa, tutup Tubagus Delly.

Kejari Bireuen Terima Pelimpahan Dua Tersangka Kasus Sabu Hampir Tiga Kilogram

Kejari Bireuen Terima Pelimpahan Dua Tersangka Kasus Sabu Hampir Tiga Kilogram

By Redaksi On Selasa, Oktober 27, 2026

Kejari Bireuen menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II darii BNNP Aceh dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika, Senin, 26 Oktober 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika, Senin, 26 Oktober 2026. 

Penyerahan berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB, di Ruang Tahap II Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen. Dalam perkara tersebut, terdapat dua tersangka berinisial H dan R. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, S.H., M.H., mengatakan, barang bukti yang diserahkan berupa tiga bungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan mencapai 2.999,8 gram atau hampir tiga kilogram. 

Selain sabu, penyidik turut menyerahkan sejumlah telepon genggam, satu unit mobil Datsun Go Panca, serta barang bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. 

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 

Selain itu, keduanya juga disangkakan melanggar ketentuan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 

"Setelah proses penyerahan tersangka dan barang bukti selesai, kedua tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bireuen untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut," katanya. 

Perkara tersebut selanjutnya ditangani oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bireuen guna mempersiapkan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Joniful Bahri)

Kapolda Aceh Beberkan Kronologi Terbongkarnya Laboratorium Sabu Jaringan Internasional di Pidie

Kapolda Aceh Beberkan Kronologi Terbongkarnya Laboratorium Sabu Jaringan Internasional di Pidie

By Redaksi On Selasa, Oktober 27, 2026

Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan membeberkan kronologi pengungkapan laboratorium gelap narkotika jaringan internasional di Kabupaten Pidie, Aceh. 

Kasus tersebut terungkap setelah penyelidikan selama beberapa bulan yang bermula dari penangkapan kapal pengangkut 2,6 ton sabu cair di perairan Batam. 

Dalam keterangannya, Ruddi menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Bea Cukai, serta otoritas antinarkotika Tiongkok. 

Penyelidikan berawal dari pemeriksaan awak kapal Ocean Porter yang memberikan informasi mengenai dugaan jaringan narkotika lain yang beroperasi di Indonesia. 

Informasi tersebut kemudian dikembangkan hingga mengarah pada dugaan pengiriman sabu cair dari Thailand menuju Aceh menggunakan kapal Ocean Kardon. Cairan narkotika itu diduga akan diolah di laboratorium rahasia sebelum diedarkan. 

Pada Mei 2026, dua warga negara Tiongkok diketahui datang ke Banda Aceh. Keduanya diduga mencari lokasi untuk mendirikan laboratorium narkotika dengan bantuan jaringan lokal. 

Penyelidikan terus berlanjut. Pada Juli 2026, petugas memperoleh informasi mengenai rencana pengiriman sabu cair menggunakan metode ship-to-ship, yakni pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut. 

Memasuki Oktober 2026, penyidik mendapatkan informasi bahwa dua warga negara Indonesia berangkat ke Malaysia untuk menjemput kedua warga negara Tiongkok tersebut. 

Keduanya kemudian tiba di Aceh pada 17 Oktober 2026, dan kembali mencari lokasi yang diduga akan digunakan sebagai laboratorium narkotika. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian mereka adalah sebuah rumah toko (ruko) di Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen. 

Setelah melakukan penyelidikan lanjutan, tim gabungan akhirnya mengungkap keberadaan laboratorium narkotika di Kabupaten Pidie pada 20 Oktober 2026. 

Polisi Tangkap 11 Tersangka

Dalam operasi yang dilakukan di lima lokasi tersebut, petugas menangkap 11 tersangka. Mereka terdiri atas sembilan warga negara Indonesia asal Aceh, dan dua warga negara Tiongkok berinisial LJ dan XM. 

Selain menangkap para tersangka, petugas menyita 1,2 ton sabu cair yang disebut siap diolah dan didistribusikan. 

Pengungkapan ini sekaligus membongkar dugaan aktivitas jaringan narkotika internasional yang memanfaatkan wilayah Aceh sebagai lokasi pengolahan narkotika sebelum diedarkan. 

Ruddi menegaskan, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi jaringan peredaran narkotika di Aceh. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif membantu aparat dalam mengungkap aktivitas ilegal di lingkungan masing-masing. 

Kapolda secara khusus mengimbau para geuchik atau kepala desa agar segera melaporkan keberadaan rumah kosong, gudang, maupun bangunan lain yang mencurigakan dan diduga digunakan untuk kegiatan ilegal. 

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkotika, sekaligus mencegah Aceh dijadikan tempat untuk memproduksi maupun mengedarkan barang terlarang tersebut. 

Ruddi berharap sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dapat terus diperkuat demi mewujudkan Aceh yang aman dan bebas dari ancaman narkoba. (Joniful Bahri)

Apresiasi Program Kemenkes, Puluhan Warga Cimandiri Ikuti Tes Kesehatan Gratis Khusus TBC

Apresiasi Program Kemenkes, Puluhan Warga Cimandiri Ikuti Tes Kesehatan Gratis Khusus TBC

By Ady calvalera On Senin, Oktober 26, 2026

LEBAK,Kabarviral79.com – Puskesmas Panggarangan melaksanakan program tes kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mendeteksi dini penularan penyakit Tuberkulosis (TBC).

Kegiatan yang menyasar 100 orang masyarakat yang terindikasi melakukan kontak langsung dengan penderita TBC ini digelar secara serempak pada Senin (26/10/2026).

Pemeriksaan massal ini dihadiri langsung oleh jajaran Puskesmas Panggarangan dan menyasar warga dari berbagai lapisan masyarakat di Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. 

Turut hadir memantau jalannya kegiatan, Plt. Kasatpol PP Kecamatan Panggarangan, Mansar, beserta anggotanya.

Dalam sambutannya, Plt. Kasatpol PP Kecamatan Panggarangan, Mansar, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengenali gejala awal TBC sejak dini.

Kepala Desa Cimandiri, Pei, memberikan apresiasi tinggi terhadap program Kemenkes ini. Pihak desa dengan sigap menggerakkan dan mengumpulkan masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis tersebut.

Pada sesi edukasi, Plt. Kepala Puskesmas Panggarangan, Mamat, menjelaskan bahaya penularan TBC bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar atau kontak erat dengan pasien terindikasi.

"Kami mengimbau masyarakat, apabila nanti terdeteksi positif TBC, untuk segera melakukan pengobatan rutin di Puskesmas secara gratis. Pihak Puskesmas akan langsung menindaklanjuti proses pengobatannya.

Syaratnya cukup membawa surat keterangan resmi yang diketahui oleh ketua RT/RW (Kampung) dan pemerintah desa," ujar Mamat.

Setelah sesi pengarahan selesai, seluruh petugas kesehatan langsung melakukan pemeriksaan medis secara manual berdasarkan nomor antrean warga yang hadir.

Warga Desa Cimandiri, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, mengaku sangat terbantu dengan adanya program jemput bola ini. 

Salah satu warga lansia, Asmariah, menyatakan rasa senangnya dan bahkan ikut proaktif mengajak warga lain untuk datang memeriksakan diri.

Di akhir acara, Plt. Kepala Puskesmas Panggarangan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Pemerintah Desa Cimandiri yang telah memfasilitasi tempat dan mendukung penuh kelancaran program Kemenkes ini.

(Uday)

Maksimalkan EWS Karhutla dan Siagakan Ratusan Peralatan, PTPN IV PalmCo Perkuat Mitigasi di Tengah Darurat Asap

Maksimalkan EWS Karhutla dan Siagakan Ratusan Peralatan, PTPN IV PalmCo Perkuat Mitigasi di Tengah Darurat Asap

By admin On Senin, Oktober 26, 2026

 

Kalbar - Fenomena El Nino dan kemarau panjang kembali memicu eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah provinsi di Indonesia, yang kini menjadi sorotan publik di tingkat nasional maupun internasional. Di tengah rentetan titik panas yang mengepung wilayah Sumatera dan Kalimantan, PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo terus mengintensifkan penjagaan ketat dan memperkuat komitmen zero burning guna menekan sekecil mungkin risiko kemunculan api di wilayah operasional perusahaan.

Implementasi kebijakan zero burning (nol pembakaran) yang telah menjadi pedoman operasional perusahaan selama puluhan tahun ini ditopang secara konsisten oleh penerapan teknologi pemantauan terintegrasi, serta kesiagaan instrumen mitigasi secara penuh di lapangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, langkah antisipasi berlapis diterapkan secara ketat oleh PTPN IV PalmCo, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan area rentan Karhutla. Saat ini, khusus di Regional 3 (Riau) dan Regional 5 (Kalimantan) yang terdampak kabut asap paling signifikan, PTPN IV PalmCo telah menyiagakan alat kelengkapan individu sebanyak 594 unit, kelengkapan regu 48 unit, serta peralatan tangan sebanyak 155 unit.

Di samping itu, armada di lapangan juga diperkuat dengan 80 unit pompa air beserta kelengkapannya, 80 unit sarana komunikasi dan transportasi, serta 41 unit infrastruktur deteksi dini cuaca yang beroperasi penuh memantau pergerakan titik panas.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menjelaskan bahwa infrastruktur di lapangan tersebut terhubung langsung dengan sistem pemantauan digital perusahaan.

“Kami mengintegrasikan deteksi dini melalui aplikasi 'EWS Karhutla'. Sistem ini membaca data titik panas secara real-time dan terhubung dengan GeoPalm Dashboard di pusat. Ketika ada indikasi, tim di lapangan bisa langsung memverifikasi dan melakukan penanganan sebelum api membesar,” ujar Jatmiko.

*Mobilisasi Satgas dan Aksi Kepedulian Sosial*

Selain pendekatan teknologi, perusahaan melakukan penyesuaian strategi di lapangan. Jatmiko menyebutkan, manajemen memaksimalkan mobilisasi tim Satuan Tugas (Satgas) Karhutla yang telah bersertifikasi atau berkompeten.

"Kami menerjunkan lebih banyak personel terlatih. Armada transportasi darat yang biasa digunakan untuk operasional kebun juga kami konversi menjadi alat bantu pemadaman. Seluruh pergerakan ini kami koordinasikan secara intensif dengan pemerintah daerah dan otoritas terkait," paparnya.

Lebih lanjut, Jatmiko menekankan bahwa penanganan Karhutla oleh PTPN IV PalmCo tidak hanya dilandasi motif mengamankan aset perkebunan. Eskalasi kabut asap yang pekat turut berdampak langsung pada keseharian para pekerja.

“Karyawan dan karyawati kami tinggal dan bekerja di wilayah terdampak. Mereka merasakan sendiri bagaimana sesaknya bernapas di tengah kepungan asap. Empati inilah yang mendorong kami mengambil langkah lebih jauh. Melalui optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dikolaborasikan bersama inisiatif donasi swadaya karyawan, kami turun langsung mendistribusikan bantuan untuk warga," tegas Jatmiko.

Sejauh ini, PTPN IV PalmCo telah mendistribusikan 11,2 juta liter air bersih untuk wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, guna menyiasati krisis air akibat kemarau. Selain itu, 1 juta lembar masker turut disalurkan, dengan fokus utama pembagian di sekolah-sekolah untuk menekan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada anak-anak.

Dampak dari inisiatif ini dirasakan langsung oleh warga setempat. Lurah Sungai Bangkong, Kalimantan Barat, Tri Marianingsih, menyatakan pasokan air bersih tersebut datang pada momen krisis.

"Bantuan air bersih ini sangat berarti bagi warga kami yang sempat mengalami kendala pasokan air selama puncak musim kemarau dan Karhutla. Kami mengapresiasi langkah cepat yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara tepat sasaran," kata Tri.

Hal senada diungkapkan oleh Bima Teja, warga Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak. Ia menyebutkan bahwa kemarau panjang membuat sumur-sumur warga mengering, sementara kualitas udara terus memburuk.

"Sudah beberapa waktu terakhir kami kesulitan mendapat air bersih. Asap yang tebal juga sangat mengganggu aktivitas anak-anak di luar rumah. Bantuan air dan masker ini sangat membantu keluarga kami menghadapi situasi sekarang," ungkapnya.

Ke depan, PTPN IV PalmCo menyatakan akan terus menyiagakan seluruh elemen pencegahan Karhutla, sembari mendorong edukasi pembukaan lahan tanpa bakar di tingkat tapak agar masyarakat sekitar terhindar dari potensi bencana serupa di tahun-tahun mendatang.

Bela Palestina, Syahrul Aidi Dukung MUI dan Forkomnas Tolak Konser Andrea Bocelli

Bela Palestina, Syahrul Aidi Dukung MUI dan Forkomnas Tolak Konser Andrea Bocelli

By admin On Senin, Oktober 26, 2026

 

Jakarta  — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Syahrul Aidi Maazat, menolak tegas rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia. Ia menyatakan berdiri bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Ormas Islam Nasional (Forkomnas) dalam membela Palestina dan menolak segala bentuk dukungan terhadap kejahatan Zionis Israel.

Konser bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour itu dijadwalkan digelar di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026.

“Sikap kami jelas, kami bersama Palestina dan menolak kejahatan Zionis Israel. Andrea Bocelli punya rekam jejak mendukung militer Israel, militer yang sama yang hari ini melakukan genosida di Gaza. Karena itu konsernya tidak pantas digelar di Indonesia, negeri yang sejak awal berdiri menentang penjajahan,” tegas Syahrul Aidi.

*Rekam Jejak Andrea Bocelli*

Dalam pernyataan bersama yang disepakati di Jakarta pada 17 Oktober 2026, Forkomnas, yang mencakup sebelas ormas Islam, mendukung sikap MUI Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026 yang menolak konser Andrea Bocelli. Penolakan itu didasarkan pada penelusuran MUI atas keterlibatan Bocelli dalam acara penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010. FIDF adalah kegiatan untuk mendukung militer Israel. Bocelli juga tampil di Tel Aviv pada 2022.

“Menggalang dana untuk tentara Israel bukan sekadar urusan pribadi seorang seniman. Itu bentuk dukungan nyata kepada kekuatan militer yang membunuh puluhan ribu warga Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan. Memberi panggung kepada figur seperti itu sama saja melukai perasaan rakyat Palestina dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Syahrul menegaskan, penolakan ini tidak ditujukan pada musik, seni, maupun latar belakang budaya dan keyakinan siapa pun.

“Kami, sebagaimana MUI, tidak menolak seni dan pertunjukan musik yang manusiawi dan berperadaban. Yang kami tolak adalah hadirnya pihak yang terang-terangan mendukung Israel, padahal Israel terus melakukan genosida, melanggengkan penjajahan atas Palestina, dan semakin menjauhkan terwujudnya Palestina merdeka,” tuturnya.

*Pemerintah Harus Istiqamah*

Syahrul mengingatkan, pemerintah sudah mengambil langkah tepat ketika Kemenko Kumham Imipas memutuskan tidak mengizinkan konser Israel Houghton di Jakarta karena pernyataan publiknya yang membela Israel.

“Kasus Andrea Bocelli dan Israel Houghton punya latar belakang yang sama, yaitu sama-sama berpihak kepada Israel. Maka ukurannya pun harus sama. Kami mengapresiasi keputusan pemerintah soal Israel Houghton dan meminta pemerintah istiqamah dengan menolak juga konser Andrea Bocelli. Jangan sampai ada standar ganda,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi Polresta Magelang yang telah mencabut rekomendasi izin konser di Borobudur, serta Kementerian Pariwisata yang menyatakan akan selaras dengan keputusan MUI.

 “Langkah ini perlu dituntaskan. Konser di Jakarta pun harus dibatalkan, komitmen pemerintah ini harus final untuk segala bentuk konser pendukung penjajahan kemanusiaan dan genosida di manapun di Indonesia. Langkah ini harus terstandarisasi untuk seluruh kelembagaan negara dan tidak terulang lagi ” katanya.

Menurut Syahrul, menolak penjajahan Israel adalah amanat Pembukaan UUD 1945 sekaligus sikap resmi negara yang tidak pernah berubah. Bung Karno menegaskan Indonesia akan terus menentang penjajahan Israel selama Palestina belum merdeka, dan Presiden Prabowo Subianto hari ini terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional.

“Suara Indonesia di PBB dan forum dunia harus seiring dengan kebijakan di dalam negeri. Kita tidak boleh lantang membela Palestina di luar negeri, tetapi di dalam negeri justru memberi panggung kepada pendukung militer Israel,” ujarnya.

Syahrul menyampaikan  usulan  agar persoalan ini tuntas tanpa merugikan masyarakat:

"Batalkan konser Andrea Bocelli di Borobudur dan Jakarta. Kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kemenko Kumham Imipas, Kemenlu, Kemenpar, Kemenbud, Kemenekraf, dan Polri, perlu mengambil satu sikap yang sama seperti dalam kasus Israel Houghton.

BUMN dan mitra yang terlibat agar menyesuaikan diri dengan sikap negara.

Pemerintah perlu menetapkan mekanisme penilaian baku bagi figur asing yang akan tampil di Indonesia, yang selaras dengan politik luar negeri pro-Palestina. Dengan begitu, industri kreatif memperoleh kepastian dan polemik serupa tidak terulang.

Hadirkan seni yang memuliakan kemanusiaan.  Indonesia tetap terbuka bagi musisi dunia dan dalam negeri yang membawa pesan perdamaian. Indonesia bahkan dapat menggelar konser solidaritas kemanusiaan untuk Palestina.

BKSAP DPR RI akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina dan penghentian genosida di Gaza di forum IPU, PUIC, dan forum antarparlemen lainnya," paparnya.

Keramahan seni harus tegak lurus dengan frasa kemanusiaan dan lepas dari dukung mendukung penjajahan dan genasida

“Indonesia tetap ramah bagi seni dan pariwisata dunia, tetapi tidak untuk pendukung penjajahan. Palestina merdeka adalah harga mati,” pungkas Syahrul Aidi.