-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

PKB dan HRD Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Aceh Tengah

By On Kamis, Januari 29, 2026

Partai PKB bersama HRD Peduli kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat korban bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah. 


ACEH TENGAH, KabarViral79.Com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama HRD Peduli kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat korban bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu, 29 Januari 2026.

Meski kondisi pasca bencana di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera mulai berangsur pulih, hingga kini puluhan kepala keluarga dan ratusan jiwa di dataran tinggi Gayo masih bertahan di pengungsian. Sebagian korban mengungsi di tenda darurat, meunasah, hingga kompleks pesantren.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana, PKB dan HRD Peduli menyalurkan berbagai kebutuhan pokok berupa sembako, di antaranya beras, mie istan, air mineral, telur, makanan ringan, roti, pakaian layak pakai, Al-Quran, serta baju baru. Bantuan tersebut disalurkan kepada para pengungsi yang berada di Kompleks Pesantren (Dayah) Mi’yarul Ulum Al-Aziziyah, Kecamatan Bintang.

Bantuan kemanusiaan itu diantar langsung oleh Tim Relawan PKB dan HRD Peduli yang dipimpin Hj Faridah Adam, anggota Forum Silaturrahmi Istri (FSI) Anggota DPR RI Fraksi PKB, sekaligus istri H Ruslan Daud (HRD), anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB.

Hj Faridah Adam menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen PKB dan HRD Peduli untuk terus hadir dan membantu masyarakat yang terdampak bencana alam, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera.

“Bencana banjir dan tanah longsor tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kepedulian dan solidaritas harus terus kita jaga,” ujarnya.

Pimpinan Pesantren Mi’yarul Ulum Al-Aziziyah, Tgk Sahrika menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada para pengungsi di lingkungan pesantren tersebut.

“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada PKB dan HRD Peduli atas bantuan yang telah disalurkan langsung kepada para korban bencana yang masih mengungsi di pesantren ini,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan para pengungsi. Mereka mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterima karena sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama berada di pengungsian. (Joniful Bahri)

Kajari Bireuen Lantik Tiga Pejabat Baru

By On Kamis, Januari 29, 2026

Kajari Bireuen, Yarnes, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah tiga pejabat baru di lingkungan Kejari setempat, di Aula Kejari Bireuen, Kamis, 29 Januari 2026. 


BIREUEN, KabarViral79.Com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah tiga pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Negeri Bireuen, Kamis, 29 Januari 2026.

Pelantikan itu berlangsung di Aula Kejari Bireuen dan dipimpin langsung oleh Kajari Bireuen.

Adapun pejabat yang dilantik, yakni Dikha Savana, S.H., M.H sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Bireuen.

Sebelumnya, Dikha Savana menjabat sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejari Aceh Besar. 

Ia menggantikan Firman Junaidi, S.E., S.H., M.H yang mendapat promosi dan pindah tugas sebagai Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejari Pelalawan.

Selanjutnya, Muhammad Riko Ari Pratama, S.H dilantik sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bireuen.


Sebelumnya, ia menjabat Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejari Aceh Tengah. Ia menggantikan Siara Nedy, S.H., M.H. yang kini dipercaya sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Pidie di Kota Bakti.

Sementara itu, Desy Angeline Novita Br. Simamora, S.H. dilantik sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Bireuen.

Sebelumnya, ia menjabat pada posisi yang sama di Kejari Karo. Desy menggantikan Hanita Azrika, S.H., M.H. yang pindah tugas sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejari Aceh Besar.

Pelantikan tersebut turut dihadiri para Kepala Seksi, Kepala Subbagian, serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bireuen.

Dalam sambutannya, Kajari Bireuen Yarnes, S.H., M.H berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat melanjutkan kinerja dan prestasi yang telah diraih pejabat sebelumnya, serta membangun sinergi dan keharmonisan di lingkungan kerja Kejari Bireuen.

Kepada pejabat yang mendapat penugasan baru, Kajari Bireuen menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian selama bertugas di Kejaksaan Negeri Bireuen, sekaligus mengucapkan selamat menjalankan amanah di tempat yang baru. (Joniful Bahri) 

Ketua PMI Bireuen Salurkan Perlengkapan Sekolah dan Uang Jajan untuk Siswa Terdampak Banjir

By On Senin, Januari 26, 2026

Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra, didampingi Anggota Bidang Kesehatan PMI Provinsi Aceh, Sri Selisna Devi, serta relawan, menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah dan peralatan kebersihan kepada dua sekolah di Kecamatan Peusangan Selatan, Bireuen. 


BIREUEN, KabarViral79.Com - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen, Edi Saputra, didampingi Anggota Bidang Kesehatan PMI Provinsi Aceh, Sri Selisna Devi, serta sejumlah relawan, menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah dan peralatan kebersihan kepada dua sekolah di Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, Senin, 26 Januari 2026.

Sekolah pertama yang dikunjungi adalah UPTD SD Negeri 4 Peusangan Selatan di Desa Darussalam. Kedatangan rombongan PMI disambut hangat oleh puluhan siswa dan dewan guru. 

Di sekolah tersebut, Edi Saputra yang akrab disapa Edi Obama menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah, membagikan susu kotak, serta makanan ringan kepada para siswa.

Selanjutnya, rombongan PMI melanjutkan kunjungan ke SD Negeri 7 Peusangan Selatan di Desa Darul Aman. Di lokasi ini, Edi Obama disambut langsung oleh Kepala Sekolah, Alfin, S.Pd, bersama para guru dan siswa.

Para siswa tampak antusias dan gembira menerima bantuan, mengingat selama ini belum ada pihak yang datang menyalurkan bantuan kepada mereka pascabencana banjir.


“Alhamdulillah hari ini bapak-bapak dari PMI datang ke sekolah kami. Selama ini belum pernah yang datang ke sini membawa bantuan,” ujar seorang siswi, yang dibenarkan oleh salah seorang guru.

Selain menyerahkan perlengkapan sekolah dan peralatan kebersihan, Ketua PMI Bireuen juga memberikan uang jajan kepada 158 siswa di SDN 7 Peusangan Selatan. Bantuan tersebut dititipkan melalui Kepala Sekolah untuk dibagikan kepada seluruh siswa.

“Ini uang jajan untuk adik-adik, saya titip kepada Bapak Kepala Sekolah. Cukup untuk dua hari jajan ya,” kata Edi Obama, yang disambut antusias para siswa.

Sebelum meninggalkan lokasi, Sri Selisna Devi turut menghibur para siswa dengan menyanyikan lagu-lagu anak-anak, sehingga suasana menjadi semakin hangat dan penuh keceriaan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian PMI terhadap dunia pendidikan dan pemulihan psikososial anak-anak terdampak bencana banjir di wilayah Kabupaten Bireuen. (Joniful Bahri) 

Dokter Muda Putra HRD Gelar Pengobatan Gratis untuk Korban Banjir di Peusangan Selatan

By On Sabtu, Januari 24, 2026

Dokter muda dr. Zulhilmi, putra pertama Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), menggelar kegiatan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak banjir di Meunasah Desa Krueng Beukah dan Desa Suwak, Kecamatan Peusangan Selatan.  


BIREUEN, KabarViral79.Com - Dokter muda dr. Zulhilmi, putra pertama Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) menggelar kegiatan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak banjir di Meunasah Desa Krueng Beukah dan Desa Suwak, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, Aceh, sejak Jumat, 23 Januari 2026 kemarin. 

Kegiatan bertajuk “HRD Peduli” ini merupakan bentuk kepedulian keluarga HRD terhadap kondisi kesehatan masyarakat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut.

Dalam aksi kemanusiaan itu, dr. Zulhilmi yang akrab disapa Dokter Alung didampingi ibundanya, Hj. Faridah Adam HRD, serta dibantu dua tenaga medis lainnya, Algandi dan Dedi Safriadi, bersama Tim Relawan HRD Peduli.

Turut hadir Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, SH, dan anggota DPRK Bireuen Fraksi PKB, Saifannur, SP.

Mereka berbaur bersama relawan dan warga terdampak banjir yang masih mengungsi di Meunasah desa setempat.

Dokter Alung bersama tim relawan turun langsung ke lokasi terdampak untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada warga.

Kegiatan itu disambut antusias oleh masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses pelayanan kesehatan pasca banjir.

Dokter muda dr. Zulhilmi, putra pertama Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), menggelar kegiatan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak banjir di Meunasah Desa Krueng Beukah dan Desa Suwak, Kecamatan Peusangan Selatan.  


Selain pelayanan medis, tim juga menyalurkan berbagai bantuan berupa obat-obatan, perlengkapan kesehatan, serta kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, air mineral, minyak goreng, ikan, dan pakaian baru untuk anak-anak di lokasi pengungsian.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi masyarakat sekaligus mencegah munculnya penyakit pasca banjir.

Kegiatan pengobatan gratis ini menjadi bagian dari komitmen HRD Peduli dalam menjalankan misi kemanusiaan untuk mendukung pemulihan pasca bencana di Aceh dan wilayah Sumatera.

Keuchik Desa Krueng Beukah, Munawar, SP, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian tersebut.

“Alhamdulillah, kehadiran Tim Relawan HRD Peduli bersama tim medisnya sangat meringankan beban masyarakat kami yang baru saja dilanda bencana banjir,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Keuchik Wali Desa Suwak. Ia mengaku bantuan pengobatan gratis dan kebutuhan pokok yang disalurkan sangat membantu warga.

“Alhamdulillah, pengobatan gratis dan berbagai bantuan dari istri Pak HRD dan relawan sangat membantu meringankan beban warga kami yang tertimpa musibah bencana alam,” katanya. (Joniful Bahri)

BNPB Verifikasi 26 Ribu Rumah Terdampak Bencana Hidrometeorologi di Bireuen

By On Jumat, Januari 23, 2026

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST menghadiri acara Sosialisasi Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi dalam rangka Bimbingan Teknis Tim Pendataan Rumah Rusak di Kabupaten Bireuen. 


BIREUEN, KabarViral79.Com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah melakukan proses verifikasi terhadap sekitar 26 ribu unit rumah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen, Aceh.

Untuk mempercepat proses tersebut, BNPB menurunkan sebanyak 200 orang verifikator yang saat ini bekerja langsung di lapangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Doli Mardian mengatakan, seluruh tim verifikasi telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) pada Senin, 19 Januari 2026 lalu sebelum diterjunkan ke lokasi terdampak.

“Tim verifikasi sudah bekerja selama dua hari di lapangan dan sesuai jadwal akan bertugas selama satu minggu,” ujar Doli.

Ia menjelaskan, sebanyak 200 verifikator tersebut disebar ke seluruh desa terdampak, dengan penugasan dua orang petugas di setiap desa. Para verifikator bertugas memverifikasi kondisi rumah warga, mulai dari rumah hilang atau rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan.

“Tim sedang bekerja di lapangan melakukan verifikasi. Setiap desa ditugaskan dua orang petugas verifikasi,” jelasnya.

Setelah proses verifikasi selesai, kata Doli, akan dilanjutkan dengan tahapan uji publik. Data rumah terdampak akan diumumkan di masing-masing desa agar masyarakat dapat memberikan tanggapan atau klarifikasi.

“Setelah uji publik selesai, barulah dilanjutkan ke tahapan berikutnya,” katanya.

Doli juga menjelaskan, bagi pemilik rumah yang hilang atau rusak berat dan memilih skema hunian tetap (huntap) mandiri, maka pembangunan rumah akan dilakukan oleh BNPB.

“Untuk korban yang memilih hunian tetap mandiri, pembangunannya dilakukan oleh BNPB,” terangnya.

Terkait waktu pelaksanaan pembangunan hunian tetap, Doli menyebutkan proses tersebut direncanakan akan dimulai pada awal Februari 2026.

Sebelumnya, BNPB telah membangun tiga unit rumah contoh di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli, sebagai percontohan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bireuen, Ir. Fadli, S.T., M.SM, dalam keterangan terpisah mengatakan, pihaknya telah mengirimkan data hunian tetap terpusat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ia menyebutkan, jumlah hunian tetap terpusat yang diusulkan sebanyak 48 unit dan seluruhnya berlokasi di Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli. Dari jumlah tersebut, 31 unit berada di Dusun Bivak dan 17 unit di Dusun Alue Keumiki.

“Data huntap terpusat sudah kami kirim ke Kementerian PKP,” ujar Fadli.

Menurutnya, Kementerian PKP hanya membangun hunian tetap yang berada dalam satu kawasan terpusat atau berbentuk kompleks.

“Jadi mereka membangun hunian tetap yang terkonsentrasi di satu titik dengan jumlah tertentu,” jelasnya.

Fadli berharap, ke depan Kementerian PKP juga dapat membangun hunian tetap mandiri di desa-desa terdampak bencana, sebagaimana yang telah dilakukan oleh BNPB. (Joniful Bahri)

Menteri PU Resmikan Pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum, Pemulihan Akses Vital Bireuen Dimulai

By On Rabu, Januari 21, 2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU)  membangun kembali Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen. 


BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai membangun kembali Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen.

Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan jembatan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, pada Rabu, 21 Januari 2026.

Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu enam hingga delapan bulan.

Menteri Dody menjelaskan, bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan parah pada berbagai infrastruktur publik, termasuk jembatan yang menjadi penghubung utama aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada terganggunya mobilitas warga dan distribusi logistik.

“Kerusakan infrastruktur membuat aktivitas masyarakat tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan kembali konektivitas wilayah,” kata Dody di sela-sela kegiatan.

Ia menegaskan, pembangunan jembatan menjadi prioritas karena memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, pelayanan publik, serta kelancaran transportasi antar wilayah.

Menurutnya, terputusnya akses jalan dan jembatan dapat menghambat pergerakan ekonomi masyarakat secara luas.

Setelah jembatan permanen Krueng Tingkeum selesai dibangun, jembatan tersebut akan dioperasikan bersamaan dengan jembatan Bailey yang selama ini digunakan sebagai jalur darurat, guna meningkatkan kapasitas dan kelancaran arus lalu lintas.

Lebih lanjut, Menteri Dody memastikan komitmen pemerintah pusat untuk memulihkan seluruh jembatan yang rusak akibat bencana.

Penanganan tahap awal difokuskan pada jembatan di jalur nasional, sementara jembatan di tingkat kecamatan akan dibangun secara bertahap sesuai skala prioritas.

“Kami memastikan seluruh wilayah terdampak akan mendapatkan penanganan. Tidak ada daerah yang diabaikan dalam proses pemulihan ini,” ujarnya.

Groundbreaking pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum turut dihadiri Anggota DPR RI H. Ruslan Daud, SE, MAP, Wakil Ketua DPRK Bireuen Surya Dharma, SH, anggota DPRK Bireuen, perwakilan PT Adhi Karya sebagai kontraktor pelaksana, serta pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Pembangunan jembatan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan mobilitas masyarakat Bireuen, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur daerah terhadap potensi bencana di masa mendatang. (Joniful Bahri) 

HRD Apresiasi Respons Cepat Kementerian PU Tangani Jembatan Rusak di Aceh

By On Rabu, Januari 21, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) bersama Menteri PU, Dody Hanggodo meninjau dimulainya pembangunan jembatan baru Kutablang, di lintas nasional Medan-Banda Aceh, Bireuen.  


BIREUEN, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II, H. Ruslan M. Daud (HRD) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia (RI), Direktur Jenderal Bina Marga, serta seluruh jajaran Kementerian PU atas langkah cepat dan sigap dalam menangani kerusakan jembatan akibat banjir dan bencana alam di berbagai wilayah Provinsi Aceh.

Menurut HRD, respons cepat tersebut sangat krusial dalam memulihkan konektivitas wilayah serta mendukung kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana.

Ia menjelaskan, Kementerian PU tidak hanya melakukan penanganan darurat, tetapi juga telah menyiapkan program pembangunan permanen yang komprehensif.

Program tersebut mencakup pembangunan 20 jembatan permanen di seluruh Aceh serta penanganan 68 titik longsoran yang tersebar di jalur lintas timur, tengah, barat, selatan, dan sejumlah jalur penghubung antar wilayah lainnya.

“Program ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai Januari hingga Juni 2026, disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kondisi lapangan di masing-masing daerah,” ujar HRD Rabu, 21 Januari 2026.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah pusat dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat Aceh.

Menurutnya, skala pekerjaan yang dilakukan tidaklah kecil dan dirancang sebagai solusi jangka panjang.

HRD juga menyampaikan, jembatan-jembatan sementara jenis Bailey yang saat ini masih difungsikan sebagai akses darurat akan dibangun ulang menjadi jembatan permanen.

Dalam perencanaannya, kata dia, jembatan tersebut akan dibuat dalam bentuk duplikasi atau jembatan kembar guna meningkatkan kapasitas lalu lintas serta menjamin keselamatan pengguna jalan.

Konsep jembatan duplikasi ini, lanjut HRD, akan diterapkan pada sejumlah jembatan di ruas jalan nasional, di antaranya Jembatan Kutablang (Krueng Tingkeum) dan Jembatan Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, yang selama ini menjadi jalur vital transportasi dan distribusi logistik.

HRD secara khusus mengapresiasi pelaksanaan groundbreaking pembangunan jembatan permanen yang dipusatkan di Kabupaten Bireuen, tepatnya di Kecamatan Kutablang.

Ia menilai lokasi tersebut memiliki nilai strategis karena berada di jalur lintas timur Aceh yang menghubungkan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara.

“Groundbreaking di Kutablang menjadi catatan penting dan menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Aceh,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga mencerminkan kuatnya sinergi antara DPR RI, khususnya Komisi V, dengan Kementerian PU sebagai mitra kerja, sehingga kebijakan dan penganggaran dapat sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, menegaskan, seluruh pembangunan jembatan permanen dirancang dengan standar ketahanan tinggi terhadap banjir dan bencana alam.

Pembangunan tersebut diharapkan mampu memperlancar arus transportasi, mempercepat pemulihan ekonomi daerah, meningkatkan akses layanan publik, serta menjadi fondasi bagi pembangunan Aceh yang berkelanjutan. (Joniful Bahri)

Kejari Bireuen Tahan Bendahara DPMGP-KB Terkait Dugaan Korupsi Dana KB, Kerugian Negara Rp 1,1 Miliar

By On Rabu, Januari 21, 2026

Tim Penyidik Kejari Bireuen menetapkan dan menahan tersangka berinisial A M, kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Biaya Operasional KB dan kegiatan nonfisik pada DPMGP-KB Bireuen. 


BIREUEN, KabarViral79.Com – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menetapkan dan menahan satu orang tersangka berinisial A M dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Biaya Operasional Keluarga Berencana (KB) dan kegiatan nonfisik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024.

Penetapan tersangka dan penahanan dilakukan pada Rabu, 21 Januari 2026.

A M diketahui menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPMGP-KB Kabupaten Bireuen sejak tahun 2024 hingga 2025.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, SH, MH, melalui Tim Penyidik menyebutkan, penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan dua alat bukti yang sah serta didukung Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Bireuen tertanggal 13 Januari 2026.

Dalam laporan tersebut, dugaan perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.112.738.901 (satu miliar seratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah).

Atas perbuatannya, tersangka A M disangkakan melanggar:

Primair: Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, serta berdasarkan pertimbangan subjektif dan objektif, Tim Penyidik Kejari Bireuen melakukan penahanan terhadap tersangka di Lapas Kelas II B Bireuen selama 20 hari, terhitung sejak 21 Januari 2026 hingga 9 Februari 2026.

Pihak Kejaksaan menegaskan, penyidikan masih terus berlangsung, dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara tersebut. (Joniful Bahri)

Ketua PMI Bireuen Turun Langsung Layani Korban Banjir dan Longsor di Alue Limeng

By On Selasa, Januari 20, 2026

Tim Kesehatan PMI Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta didampingi Ketua PMI Bireuen memberi pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban banjir dan longsor di Alue Limeng, Jeumpa.  


BIREUEN, KabarViral79.Com - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen bersama relawan PMI setempat dan Tim Kesehatan PMI Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan kegiatan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Desa Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Selasa, 20 Januari 2026.

Kegiatan tersebut meliputi pengobatan gratis, pelayanan dukungan psikososial (Dukps), penyerahan bantuan logistik, serta perlengkapan sekolah bagi warga terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian.

Ketua PMI Kabupaten Bireuen, Edi Saputra, turut hadir dan terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan. Bahkan, ia ikut memasak bersama para korban bencana ekologis yang masih tinggal di tenda pengungsian serta makan bersama warga sebagai bentuk solidaritas dan empati.

Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra menyerahkan bantuan kepada anak-anak korban banjir dan longsor di titik pengungsi Alue Limeng, Jeumpa. 


Edi Saputra menyampaikan, keterlibatan langsung pengurus PMI di lapangan merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan kemanusiaan tanpa jarak antara pengurus, staf, dan relawan.

“Di PMI Bireuen tidak ada sekat antara pengurus, staf, dan relawan. Kami selalu bersama-sama di lapangan, baik dalam penyaluran bantuan maupun pelayanan kemanusiaan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, kebersamaan tersebut menjadi kunci terjaganya semangat kerja kemanusiaan yang solid dan berkelanjutan dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

PMI Bireuen memastikan akan terus hadir mendampingi para korban bencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta pemulihan psikososial hingga kondisi masyarakat kembali pulih. (Joniful Bahri) 

Tawa Bocah Pengungsi di Alue Kuta Warnai Duka Banjir Bireuen saat Terima Baju Baru dari Istri HRD

By On Selasa, Januari 20, 2026

Hj Faridah Adam, istri H Ruslan Daud (HRD) saat menyerahkan dan mengenakan baju baru untuk seorang bocah pengungsi, di Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen, Aceh.  


BIREUEN, KabarViral79.Com – Di tengah keterbatasan hidup di lokasi pengungsian akibat banjir dan tanah longsor, momen haru sekaligus menyejukkan hati terekam di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Sejumlah bocah pengungsi tampak ceria dan penuh rasa syukur saat menerima bantuan, terutama pakaian baru, dari Hj. Faridah Adam, istri H. Ruslan Daud (HRD), Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senin sore, 19 Januari 2026.

Meski harus tinggal di pengungsian dan jauh dari rumah yang rusak akibat bencana, wajah-wajah polos anak-anak itu sama sekali tak menunjukkan kesedihan.

Sebaliknya, tawa dan kegembiraan mereka justru menjadi pusat perhatian para pengungsi lainnya.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok hingga pakaian baru. Saat pakaian dibagikan, para bocah dari desa pesisir Bireuen itu tak henti-hentinya tertawa, melompat kegirangan, dan memamerkan baju yang baru mereka terima.

“Makasih bu HRD, makasih Ibu Hajjah Faridah,” ucap Muhammad Farid, salah seorang bocah pengungsi yang menerima pakaian baru.

Hj Faridah Adam, istri H Ruslan Daud (HRD) saat menyalurkan berbagai bantuan untuk pengungsi di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen. 


Muhammad Farid saat ini mengungsi bersama kedua orang tuanya di kompleks Dayah Istiqamatuddin Pasi, Desa Alue Kuta.

Rumah keluarganya hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 lalu.

Puncak kebahagiaan anak-anak yang tinggal di desa pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka itu terlihat jelas ketika mereka menerima pakaian baru—sebuah hadiah sederhana namun sangat berarti di tengah kondisi darurat pasca bencana.

“Yee, yee dapat baju,” teriak para bocah dengan suara riang, disambut senyum lebar dan ucapan terima kasih yang berulang kali dilontarkan.

Momen tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah duka dan penderitaan akibat bencana alam, kepolosan serta ketulusan anak-anak kerap menjadi sumber penguat dan pelipur lara bagi para pengungsi dewasa.

Tawa dan rasa syukur mereka seakan menyalurkan energi positif, menguatkan harapan agar para korban tetap tegar dan tabah menghadapi ujian dari Allah SWT. (Joniful Bahri)

740 Mahasiswa Umuslim KKM Tahap II Diterjunkan ke 12 Kecamatan Terdampak Banjir dan Longsor di Bireuen

By On Senin, Januari 19, 2026

Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd saat melakukan penyerahan mahasiswa KMM kepada Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT di halaman Kantor  Bupati setempat.  


BIREUEN, KabarViral79.Com - Sebanyak 740 mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Almuslim (Umuslim) Peusangan, Kabupaten Bireuen, resmi diterjunkan ke 26 Gampong di 12 Kecamatan yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

KKM Tahap II Angkatan XXVIII Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 ini dilepas di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 19 Januari 2026.

Penyerahan mahasiswa KKM dilakukan oleh Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd kepada Wakil Bupati Bireuen diwakili oleh mewakili Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT.

Rektor Umuslim, Dr. Marwan, M.Pd menjelaskan, sebelumnya pada masa tanggap darurat bencana, sebanyak 183 mahasiswa telah lebih dahulu mengikuti KKM Tahap I di Kecamatan Peusangan, Peusangan Selatan, dan Jangka.

Dengan tambahan 740 mahasiswa pada Tahap II, total peserta KKM Umuslim tahun ini mencapai 923 orang dari berbagai program studi.

“Pada KKM tahap pertama, mahasiswa terlibat langsung membantu penyeberangan warga, penyaluran bantuan logistik, pendidikan darurat, layanan kesehatan, hingga dapur umum di gampong-gampong terdampak,” ujar Marwan.

Untuk KKM Tahap II, mahasiswa disebar ke 12 kecamatan, yakni Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Jangka, Kutablang, Kota Juang, Jeumpa, Peulimbang, Peudada, Jeunieb, Simpang Mamplam, dan Samalanga.

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT didampingi Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd ikut menyerahan  mahsiswa KKM. kepada para camat di halaman Kantor  Bupati setempat. 


Marwan berharap, kehadiran mahasiswa selama satu bulan di desa-desa dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penguatan sosial pascabencana, sejalan dengan program “Mahasiswa Berdampak” dari Kemendikti Saintek.

“Mahasiswa kami diharapkan mampu membantu meringankan beban masyarakat, mengajar anak-anak, mendukung layanan kesehatan, serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan sesuai bidang masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT menegaskan, pelaksanaan KKM tahun ini memiliki makna strategis karena berlangsung di tengah proses pemulihan pasca bencana.

“Mahasiswa tidak hanya menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga misi kemanusiaan. Jadikan KKM sebagai ruang pengabdian nyata untuk membantu masyarakat bangkit,” ujar Razuardi.

Ia menambahkan, KKM merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kontribusi konkret Universitas Almuslim dalam mendukung pembangunan daerah. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan transfer pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman akademik kepada masyarakat.

“Jaga nama baik kampus, bangun komunikasi sosial yang baik, dan jadilah bagian dari solusi di tengah masyarakat,” harap Razuardi. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Universitas Almuslim, para kepala SKPK Kabupaten Bireuen, para camat dari 12 kecamatan, dosen pembimbing, panitia KKM, serta seluruh mahasiswa peserta KKM. (Joniful Bahri)

Lantai Jembatan Bailey Krueng Tingkeum Patah Lagi, Kendaraan di Atas 30 Ton Dilarang Melintas

By On Senin, Januari 19, 2026

Jembatan Bailey Krueng Tingkeum merupakan satu-satunya akses utama di jalur nasional Medan–Banda Aceh kembali dibatasi muatannya. 


BIREUEN, KabarViral79.Com - Lantai Jembatan Bailey Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, kembali mengalami kerusakan.

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan keselamatan pengguna jalan, mengingat jembatan tersebut merupakan jalur vital penghubung utama ruas nasional Medan–Banda Aceh.

Menyikapi hal tersebut, masyarakat berharap Dinas Perhubungan memperketat pengawasan terhadap kendaraan berat yang melintas, khususnya truk bermuatan lebih dari 30 ton.

Bahkan, pembangunan jembatan timbang dinilai mendesak agar beban kendaraan dapat terukur sebelum melintasi jembatan.

“Pembatasan muatan sangat penting demi menjaga daya tahan jembatan, sambil menunggu jembatan permanen selesai dibangun. Kami juga mengimbau pengguna jalan agar sama-sama menjaga fasilitas ini,” ujar salah seorang warga, Senin, 19 Januari 2026.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen telah mengeluarkan pengumuman resmi terkait pembatasan tonase kendaraan yang melintasi Jembatan Krueng Tingkeum. Pembatasan maksimal 30 ton tersebut mulai berlaku efektif sejak 18 Januari 2026.

Kepala Dinas PUPR Bireuen, Ir. Fadhli, mengatakan, kebijakan ini diambil karena kondisi jembatan Bailey mulai mengalami penurunan struktural.

Ia menegaskan, kendaraan jenis tronton (sumbu 1.2.2) ke atas secara tegas dilarang melintas dan akan dialihkan ke rute alternatif.

“Selain pembatasan tonase, kami juga menerapkan pengawasan ketat di lapangan serta sanksi tegas bagi kendaraan yang melanggar. Tidak ada toleransi bagi kendaraan yang melebihi ketentuan berat dan dimensi,” tegas Fadhli.

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama, sejumlah kendaraan masih diperbolehkan melintas, di antaranya kendaraan pikap (sumbu 1.1), truk sedang (sumbu 1.1), truk engkel (sumbu 1.2), truk besar maksimal dua sumbu (tipe 1.2), bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tiga sumbu, serta kendaraan pengangkut BBM dan gas milik Pertamina.

Total berat kendaraan (JBI) tetap dibatasi maksimal 30 ton dengan tinggi kendaraan tidak lebih dari empat meter.

Sementara itu, Juru Bicara Posko Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin menyampaikan, pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi teknis.

Selama ini, kata dia, jembatan kerap dilintasi kendaraan dengan muatan berlebih yang berpotensi memperparah kerusakan.

“Pembatasan ini untuk menghentikan kendaraan nakal yang memaksakan diri melintas. Jika dibiarkan, kerusakan jembatan bisa berdampak fatal,” ujarnya.

Ia menegaskan, Jembatan Bailey Krueng Tingkeum merupakan satu-satunya akses utama di jalur nasional Medan–Banda Aceh. Apabila jembatan tersebut mengalami kerusakan parah, maka mobilitas dan perekonomian masyarakat Aceh akan terganggu secara signifikan.

Kendaraan yang melanggar ketentuan akan langsung diputar balik, dan pengemudi diwajibkan memindahkan muatan ke kendaraan lain yang sesuai dengan aturan.

“Ini demi keselamatan bersama. Jika jembatan rusak lebih parah, akses transportasi warga bisa terputus total,” tegas Murthalamuddin. (Joniful Bahri) 

DPRK Bireuen Sidak Gudang BPBD dan Dinsos, Temukan Bantuan Bencana Masih Menumpuk

By On Rabu, Januari 14, 2026

Sejumlah anggota DPRK Bireuen melakukan Sidak ke gudang bantuan bencana milik Pemkab Bireuen di lingkungan BPBD dan Dinas Sosial, Desa Blang Blahdeh, Kecamatan Jeumpa, Senin, 12 Januari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke gudang bantuan bencana milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen yang berada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial, Desa Blang Blahdeh, Kecamatan Jeumpa, Senin, 12 Januari 2026.

Sidak yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, SH, menemukan masih banyak bantuan logistik korban banjir dan tanah longsor yang menumpuk di dua gudang BPBD setempat.

Sementara itu, gudang Dinas Sosial yang berada bersebelahan justru telah kosong dari bantuan bencana.

Di gudang BPBD, terlihat berbagai kebutuhan dasar masih tersimpan dalam jumlah besar, seperti kasur, makanan ringan, mie instan, air mineral, beras, serta peralatan kerja berupa cangkul, sapu, sekrup, dan kereta sorong.

Logistik tersebut dinilai sangat dibutuhkan korban bencana untuk membersihkan rumah yang masih dipenuhi lumpur, tanah, dan pasir. Bahkan, satu gudang lainnya dilaporkan khusus dipenuhi stok beras.

“Berdasarkan pemberitaan salah satu media online, setelah kita cek langsung ke lapangan, benar bahwa masih banyak sisa bantuan bencana yang menumpuk di gudang BPBD. Sementara di gudang Dinas Sosial, bantuan untuk korban bencana sudah disalurkan seluruhnya,” ujar Surya Dharma kepada wartawan.

Ia menjelaskan, Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pemberitaan media sekaligus menjalankan fungsi pengawasan DPRK terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penanganan pasca bencana.

Sejumlah anggota DPRK Bireuen melakukan Sidak ke gudang bantuan bencana milik Pemkab Bireuen di lingkungan BPBD dan Dinas Sosial, Desa Blang Blahdeh, Kecamatan Jeumpa, Senin, 12 Januari 2026. 

Saat Sidak di gudang Dinas Sosial, rombongan DPRK didampingi langsung oleh Kepala Dinas Sosial Bireuen, Ismunandar. Namun, ketika melakukan Sidak ke gudang BPBD, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Bireuen tidak berada di tempat.

“Kalak BPBD tidak berada di lokasi. Saat kami hubungi melalui telepon, beliau meminta agar pertemuan dilakukan di kantor DPRK,” kata Surya.

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRK secara tegas meminta Kalak BPBD, Doli Mardian, untuk segera menyalurkan sisa bantuan kepada seluruh korban bencana secara merata dan sesuai data.

“Kami meminta agar sisa bantuan segera didistribusikan melalui Camat di kecamatan terdampak. Camat juga harus proaktif agar tidak ada korban bencana yang terlewat dan tidak mendapatkan bantuan,” tegas Surya Dharma.

Permintaan tersebut, lanjut Surya, disanggupi oleh Kalak BPBD.

“Kalak BPBD menyatakan siap segera menyalurkan bantuan melalui kecamatan hingga ke desa-desa terdampak,” ujarnya.

Surya Dharma juga mengimbau masyarakat korban bencana serta para Keuchik yang masih membutuhkan bantuan agar segera berkoordinasi dengan Camat, sehingga proses pendistribusian bantuan dari gudang BPBD dapat segera dilakukan.

Selain itu, DPRK Bireuen mendorong Pemkab Bireuen untuk memprioritaskan penyaluran bantuan ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau, seperti Desa Salah Sirong Jaya dan Alue Limeng di Kecamatan Jeumpa, Dusun Bivak Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli, serta desa-desa lain yang kondisinya masih parah.

“Terutama bagi warga yang masih bertahan di tenda-tenda darurat dan lokasi pengungsian lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” tegasnya.

Dalam Sidak tersebut turut hadir anggota DPRK dari Fraksi Partai Aceh (PA) Sufyannur, Fraksi Juang Bersama Surya Yunus (PAN), serta Fraksi PKB yakni Nanda Rizka (Abi Nanda), M Niyanusi, Adnen Nurdin, Ismail, Muhammad Arif, dan Saifannur.

Sementara dalam pertemuan dengan Kalak BPBD di Kantor DPRK Bireuen, turut hadir Samsul Azmi dari Fraksi PA, Azhar dari Fraksi NasDem, serta Muhammad Amin (Keuchik Min) dari Fraksi Golkar. (Joniful Bahri)

Bupati Bireuen Hadiri Launching dan Peletakan Batu Pertama Sekolah Rakyat Tahap II

By On Rabu, Januari 14, 2026

Launching dan Peletakan Batu Pertama Sekolah Rakyat Tahap II Paket Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh I yang dilaksanakan secara nasional melalui Zoom Meeting, Senin, 12 Januari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Bupati Bireuen, Mukhlis, S.T menghadiri Launching dan Peletakan Batu Pertama Sekolah Rakyat Tahap II Paket Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh I yang dilaksanakan secara nasional melalui Zoom Meeting, Senin, 12 Januari 2026.

Kegiatan tersebut digelar serentak di seluruh Indonesia dan secara simbolis dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Banjarbaru, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan (BBPPK) Banjarmasin

Di Kabupaten Bireuen, kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, PPK Pelaksanaan Prasarana Strategis, perwakilan kontraktor PP-WIKA KSO, konsultan manajemen konstruksi, unsur Muspika Kecamatan Juli, serta tokoh masyarakat setempat.

Acara diawali dengan sambutan PPK Pelaksanaan Prasarana Strategis, Reno Bayu Aji Kusprayogo, ST, MT.

Ia menyampaikan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas hingga ke pelosok negeri.

Menurutnya, infrastruktur pendidikan memiliki nilai strategis karena pendidikan merupakan fondasi peradaban dan investasi jangka panjang bagi masa depan Aceh.

“Pendidikan akan menentukan posisi Aceh dalam peta persaingan global ke depan,” ujarnya.

Pada tahap awal, pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Aceh mencakup tiga wilayah, yakni Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe. 

Launching dan Peletakan Batu Pertama Sekolah Rakyat Tahap II Paket Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh I yang dilaksanakan secara nasional melalui Zoom Meeting, Senin, 12 Januari 2026. 

Penentuan lokasi dilakukan melalui proses verifikasi ketat berdasarkan kesiapan lahan, aspek teknis, dan urgensi administratif.

Program ini bertujuan memperkecil kesenjangan fasilitas pendidikan serta mencetak agen perubahan dari keluarga kurang mampu guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.

Dalam sambutannya, Bupati Bireuen, Mukhlis menyampaikan, Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Bireuen telah beroperasi dan dimanfaatkan secara optimal. Fasilitas gedung sekolah telah siap dan digunakan sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar, dengan siswa dari kelompok sasaran telah terdaftar dan mengikuti pembelajaran secara rutin.

“Kami melihat antusiasme yang luar biasa dari para siswa dan guru pendamping di lapangan,” kata Mukhlis.

Bupati juga berharap, adanya dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk pendampingan program, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, maupun bantuan sarana penunjang lainnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan Sekolah Rakyat di Bireuen.

Kegiatan ditutup dengan pemberian santunan kepada anak yatim, dilanjutkan dengan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Bireuen. (Joniful Bahri)

Wakil Ketua DPRK Bireuen Desak Pemkab Prioritaskan Huntara bagi Korban Banjir dan Longsor

By On Jumat, Januari 09, 2026

Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, SH.  


BIREUEN, KabarViral79.Com - Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, SH, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen agar tidak mengabaikan penderitaan masyarakat korban banjir dan tanah longsor yang hingga kini masih bertahan di tenda darurat, meunasah, serta lokasi pengungsian lainnya.

Hal tersebut disampaikan Surya Dharma kepada wartawan, Jumat, 9 Januari 2026, menanggapi aspirasi para korban bencana yang meminta pemerintah segera membangun hunian sementara (Huntara) sambil menunggu hunian tetap (Huntap) selesai dibangun.

Menurut Surya, pembangunan Huntap memang penting, namun Pemkab Bireuen seharusnya memprioritaskan pembangunan Huntara agar masyarakat korban bencana dapat segera menempati tempat tinggal yang layak dan aman pasca bencana.

“Jangan memprioritaskan Huntap yang prosesnya lama dan belum jelas kapan bisa ditempati, sementara bulan Ramadhan dan Idul Fitri sudah di depan mata,” ujar Surya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa seluruh anggaran penanganan bencana bersumber dari APBN, bukan APBK. 

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak mempersulit administrasi dan kebijakan yang justru berdampak pada terabaikannya hak-hak korban bencana.

“Kalau ada yang mudah, untuk apa dipersulit. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menzalimi masyarakat,” katanya.

Surya juga menilai Pemkab Bireuen seharusnya bermusyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat terdampak sebelum menetapkan kebijakan.

Ia mencontohkan keinginan warga dan aparatur gampong di Desa Kapa dan Desa Pantee Lhong, Kecamatan Peusangan, serta Desa Salah Sirong Jaya dan Desa Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa, hingga warga Desa Balee Panah, Kecamatan Juli, yang berharap dibangun Huntara dan bahkan siap menyediakan lahan.

“Saya sudah turun langsung ke seluruh lokasi bencana. Hampir semua warga meminta Huntara, termasuk di Desa Ulee Jalan Peusangan Selatan, Ujong Blang, Babah Suak, Kecamatan Kutablang, dan desa-desa lainnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebutuhan korban bencana tidak bisa disamaratakan. Ada warga yang memilih huntara, ada pula yang menginginkan huntap, sehingga kebijakan seharusnya bersifat fleksibel dan sesuai kondisi di lapangan.

Surya juga menyoroti kebijakan Pemkab Bireuen yang dinilai memaksakan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan kepada korban bencana, sehingga seolah-olah masyarakat menolak pembangunan Huntara.

“DTH itu tidak cukup untuk kebutuhan hidup layak. Negara sudah menjamin korban bencana dengan pembangunan huntara, jadi jangan lagi masyarakat dikorbankan dengan kebijakan sepihak,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa yang paling merasakan dampak tinggal lama di pengungsian adalah bayi, anak-anak, dan lansia dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.

“Apakah kita rela membiarkan mereka terus hidup di bawah tenda?” katanya.

Menutup pernyataannya, Surya meminta Bupati Bireuen untuk mengesampingkan ego dan tidak memberi harapan semu kepada masyarakat melalui seremoni peletakan batu pertama pembangunan huntap tanpa kepastian waktu penyelesaian.

“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah tempat tinggal yang layak, bukan sekadar seremoni,” pungkasnya. (Joniful Bahri)