-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Korban Banjir dan Longsor di Bireuen Gelar Aksi Damai, Desak KPK Audit Dana Bencana

By On Selasa, Maret 17, 2026

Korban banjir bandang dan tanah longsor dari sejumlah desa di Kabupaten Bireuen menggelar aksi damai, di Halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 16 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Ratusan korban banjir bandang dan tanah longsor dari sejumlah desa di Kabupaten Bireuen menggelar aksi damai di Halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 16 Maret 2026. 

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menyuarakan berbagai tuntutan terkait penanganan pasca bencana yang dinilai belum memberikan kepastian bagi korban hingga saat ini. 

Para peserta aksi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit penggunaan dana bantuan korban banjir di Kabupaten Bireuen. 

Massa juga menyoroti proyek-proyek tanggap darurat pasca bencana yang menggunakan anggaran negara. Mereka menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yang dinilai menguntungkan pihak tertentu, sehingga berdampak pada lambatnya penanganan terhadap para korban. 

Selain itu, para korban juga menuntut tempat tinggal yang layak. Hingga lebih dari tiga bulan pasca bencana yang terjadi pada akhir November 2025 lalu, sebagian korban masih bertahan di tenda darurat. 

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penanganan bencana yang dinilai belum memberikan kepastian, termasuk adanya korban yang hingga kini belum menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). 

Perwakilan korban, Nurpinda, dalam orasinya menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah segera menyediakan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi warga yang kehilangan rumah. 

Para pengunjuk rasa ikut mengusung sejumlah spanduk, menyuarakan berbagai tuntutan terkait penanganan pasca bencana, di Halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 16 Maret 2026. 

Selain itu, massa juga meminta keterbukaan informasi publik terkait anggaran penanganan bencana, data korban, serta daftar penerima bantuan. Mereka juga menuntut transparansi dalam penggunaan dana bantuan bencana. 

Para korban turut meminta keadilan dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak, serta langkah penanganan banjir secara berkelanjutan agar musibah serupa tidak terulang. 

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga meminta pejabat yang hadir di lokasi untuk menghubungi Bupati Bireuen melalui sambungan telepon dan menyalakan pengeras suara agar warga dapat mendengar penjelasan langsung dari Kepala Daerah. 

Salah seorang peserta aksi, Halimah, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan penjelasan langsung kepada para korban. 

Ia bahkan sempat meminta pejabat yang hadir untuk menghubungi Bupati Bireuen melalui sambungan telepon dan menyalakan pengeras suara agar warga dapat mendengar penjelasan langsung dari Kepala Daerah. 

“Kalau memang tidak bisa hadir, tolong hubungi Bupati lewat telepon dan hidupkan pengeras suara supaya kami bisa mendengar langsung penjelasannya. Kami hanya ingin kepastian,” ujar Halimah di hadapan para pejabat yang hadir. 

Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi. Hingga aksi berakhir, belum ada kesepakatan konkret antara pemerintah daerah dan para korban terkait berbagai tuntutan yang disampaikan. 

Meski demikian, para peserta aksi menutup kegiatan dengan tertib dan berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang hingga kini masih menunggu penanganan pasca bencana. (Joniful Bahri)

Pererat Silaturahmi, NasDem Bireuen Santuni Puluhan Anak Yatim dalam Buka Puasa Bersama Masyarakat

By On Senin, Maret 16, 2026

Ketua DPD NasDem Bireuen yang juga Wakil Ketua DPRA, Saifuddin Muhammad (Yah Fud) saat menyerahkan bantuan serta santunan kepada anak yatim pada agenda buka bersama, di Kantor NasDem Bireuen, Minggu sore, 15 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Bireuen menggelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus memberikan santunan kepada puluhan anak yatim di Kantor DPD NasDem, Kota Juang, Minggu sore, 15 Maret 2026. 

Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat, pengurus partai, kader, serta anggota DPRK dari NasDem. Acara juga dirangkai dengan tausyiah Ramadan, penyerahan santunan dan paket sembako kepada anak yatim, serta pemberian paket parsel kepada atlet sepak bola Juang FC kategori U-15 dan U-17 yang turut didampingi orang tua masing-masing. 

Ketua DPD NasDem Bireuen yang juga Wakil Ketua DPRA, Saifuddin Muhammad atau yang akrab disapa Yah Fud mengatakan, kegiatan buka puasa bersama tersebut merupakan agenda rutin partai sebagai upaya mempererat silaturahmi antara pengurus, kader, anggota legislatif, dan masyarakat. 

Menurutnya, kegiatan silaturahmi dengan masyarakat merupakan bagian dari instruksi Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, agar seluruh jajaran partai terus menjaga kedekatan dengan masyarakat. 

“Silaturahmi bersama masyarakat ini terus kita lakukan sesuai instruksi Ketua Umum NasDem, Bapak Surya Paloh. Tentunya tidak hanya di bulan suci Ramadan, tetapi juga pada agenda lainnya sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat,” ujar Yah Fud. 

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat hubungan antara pengurus partai, anggota legislatif, kader NasDem, dan masyarakat di Kabupaten Bireuen. 

Selain itu, Partai NasDem Bireuen juga ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial partai kepada masyarakat. 

Ribuan masyarakat, kader partai memadati acara buka bersama yang digelar DPD Partai NasDem Kabupaten Bireuen, di Kantor DPD NasDem, Kota Juang, Minggu sore, 15 Maret 2026. 

Yah Fud juga menyinggung peran serta NasDem dalam membantu masyarakat pasca bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Bireuen beberapa waktu lalu. 

Ia menyebutkan, sejak awal bencana hingga masa transisi, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, telah menginstruksikan seluruh anggota legislatif, pengurus, dan kader partai untuk turut membantu masyarakat terdampak bencana, termasuk menyalurkan bantuan. 

“Saat pertama bencana banjir dan longsor hingga masa transisi, Ketua Umum NasDem terus menginstruksikan agar seluruh anggota legislatif, pengurus, dan kader NasDem ikut membantu masyarakat korban banjir,” katanya. 

Di akhir kegiatan, Yah Fud juga mengingatkan seluruh kader Partai NasDem di Bireuen agar tetap solid, kompak, dan terus menjalin silaturahmi dengan masyarakat. 

Ia menegaskan, jika ada persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, dapat disampaikan melalui jalur partai karena NasDem merupakan partai yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. 

“Saat ini, di Bireuen ada lima anggota DPRK dari NasDem yang tetap aktif membantu masyarakat, yang paling penting adalah tetap membuka diri dan solid dalam membantu masyarakat secara menyeluruh,” tutupnya. (Joniful Bahri)

Bupati Bireuen Tegur Pj Sekda Usai Pernyataan dan Sering "Kolak Bahasa" Terkait Pengungsi dan Picu Polemik

By On Minggu, Maret 15, 2026

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., memberikan teguran keras kepada Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bireuen, Hanafiah, terkait pernyataan yang dinilai tidak pantas mengenai para penyintas bencana hidrometeorologi yang saat ini mengungsi di kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen. 

Teguran tersebut disampaikan setelah pernyataan Pj Sekda memicu polemik dalam Konferensi Pers yang digelar di Pendopo Bupati Bireuen, pada Jumat malam, 13 Maret 2026. 

Juru Bicara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Muhajir Juli membenarkan bahwa Bupati Mukhlis langsung merespons dan menegur bawahannya setelah mengetahui adanya ucapan yang dinilai tidak elok di hadapan awak media. 

“Bupati Bireuen menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan Pj Sekda yang tidak pantas tersebut. Pak Bupati juga telah menegurnya secara langsung dan mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari,” kata Muhajir. 

Menurutnya, Konferensi Pers tersebut awalnya digelar untuk menyampaikan perkembangan penanganan para penyintas yang terdampak bencana. Namun dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Pj Sekda mengeluarkan pernyataan yang dianggap tidak perlu dan berpotensi melukai perasaan para pengungsi. 

Muhajir menilai, ucapan tersebut tidak seharusnya disampaikan oleh seorang pejabat publik, terlebih dalam situasi duka yang masih dirasakan masyarakat terdampak bencana. 

Sebelumnya, Bupati Mukhlis bersama jajaran pemerintah daerah sempat mendatangi warga yang mendirikan tenda di kompleks perkantoran pemerintah pada tengah malam. Dalam pertemuan tersebut, para penyintas awalnya menyatakan kesediaan untuk direlokasi ke tempat hunian yang lebih layak. 

Bupati bahkan sempat memerintahkan Pj Sekda untuk mencari lokasi hunian sementara yang aman. Pertemuan malam itu juga diakhiri dengan makan sahur bersama para penyintas. 

Namun situasi berubah pada pagi harinya setelah beredar video dari perwakilan penyintas yang menyatakan menolak dipindahkan dengan alasan solidaritas. 

Ketika bus penjemput tiba pada Jumat sore untuk memindahkan mereka, para penyintas tetap memilih bertahan di tenda yang didirikan di kawasan perkantoran. 

Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Bireuen juga merilis perkembangan terbaru penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) tahap pertama bagi korban bencana. 

Dari total 3.626 Kepala Keluarga (KK) penerima, hingga 19 Februari 2026 Bank Syariah Indonesia (BSI) pusat telah mentransfer dana kepada 2.646 KK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.367 KK telah mencairkan dana, sementara 279 KK lainnya belum melakukan pencairan. 

Kendala yang dihadapi antara lain perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerima yang telah meninggal dunia, berada di luar daerah, atau belum mendatangi pihak bank. 

Muhajir menegaskan bahwa Dana Tunggu Hunian tersebut diperuntukkan bagi warga untuk menyewa tempat tinggal sementara selama proses pembangunan hunian tetap (Huntap) oleh pemerintah pusat berlangsung. 

“Pemkab Bireuen berkomitmen memastikan seluruh hak penyintas dapat tersalurkan dengan baik. Kami tidak ingin ada korban yang tidak mendapatkan haknya,” ujarnya. (Joniful Bahri)

Hj Faridah Adam Ajak Pengungsi Banjir Bireuen Belanja Baju Lebaran di Suzuya Mall

By On Minggu, Maret 15, 2026

Istri Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD), Hj Faridah Adam, membelikan pakaian baru Lebaran bagi anak-anak dan para ibu pengungsi akibat banjir dan tanah longsor di Bireuen, Minggu, 15 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Istri Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD), Hj Faridah Adam, membelikan pakaian baru Lebaran bagi anak-anak dan para ibu yang masih mengungsi akibat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu, 15 Maret 2026 sore. 

Para pengungsi yang saat ini menempati tenda di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen diajak langsung berbelanja kebutuhan pakaian Lebaran di Suzuya Mall Bireuen, yang berada di pusat kota. 

Setibanya di pusat perbelanjaan tersebut, para ibu dan anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri pakaian yang mereka inginkan. Setelah selesai memilih, pakaian tersebut dibawa ke kasir untuk dibayarkan oleh Hj Faridah Adam. 

Suasana haru dan bahagia terlihat dari wajah para pengungsi yang mendapatkan pakaian baru menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. 

Istri Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD), Hj Faridah Adam, membelikan pakaian baru Lebaran bagi anak-anak dan para ibu pengungsi akibat banjir dan tanah longsor di Bireuen, Minggu, 15 Maret 2026. 

Salah seorang pengungsi, Suratin, yang datang bersama dua anaknya, mengaku sangat bersyukur atas perhatian yang diberikan kepada mereka. 

“Kami sangat bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Faridah Adam yang telah membantu kami memenuhi kebutuhan pakaian baru untuk menyambut Lebaran,” ujarnya. 

Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap para korban banjir yang hingga kini masih bertahan di pengungsian, sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi mereka dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. 

Usai berbelanja di Suzuya Mall, seluruh pengungsi kembali ke lokasi pengungsian di halaman kantor Pemerintahan Kabupaten Bireuen. (Joniful Bahri)

Tabrakan Beruntun Tiga Kendaraan di Simpang Mamplam Bireuen, Empat Orang Luka-luka

By On Minggu, Maret 15, 2026

Tiga unit kendaraan mengalami kecelakaan Jalan Nasional Banda Aceh–Medan, tepatnya di Gampong Pulo Drien, Simpang, Bireuen, Jumat, 13 Maret 2026. Empat orang mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat. 

BIREUEN, KabarViral79.Com — Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) terjadi di Jalan Nasional Banda Aceh–Medan, tepatnya di Gampong Pulo Drien, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, Aceh, Jumat, 13 Maret 2026, sekitar pukul 13.00 WIB. 

Peristiwa tersebut melibatkan tiga unit kendaraan dan mengakibatkan empat orang mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat. 

Adapun kendaraan yang terlibat dalam tabrakan beruntun itu masing-masing mobil box Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi BL 8999 AG, Toyota Innova Reborn BK 1061 RAD, serta Mitsubishi Pajero Sport BK 1523 AER. 

Akibat benturan keras, ketiga kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Seluruh kendaraan kini telah diamankan oleh Satlantas Polres Bireuen untuk proses penyelidikan lebih lanjut. 

Menurut keterangan warga sekitar dan anggota Polsubsektor Simpang Mamplam, saat kejadian kondisi jalan relatif sepi karena sebagian besar masyarakat sedang melaksanakan Salat Jumat di Masjid. 

Tiba-tiba warga mendengar dentuman keras dari arah jalan nasional yang berada di tikungan tersebut. Warga yang bergegas ke lokasi mendapati tiga kendaraan dalam kondisi rusak berat di pinggir jalan. 

Para korban kemudian segera dievakuasi oleh warga ke Puskesmas Simpang Mamplam yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi kejadian untuk mendapatkan penanganan medis. 

Berdasarkan keterangan saksi mata dan aparat Kepolisian, mobil box Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan Samsuar (48), warga Desa Lame, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh. 

Pada saat bersamaan, Toyota Innova yang dikemudikan Syafrizal Maulana (25), seorang mahasiswa asal Desa Bandar Bireuen, melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. 

Tabrakan pun tidak dapat dihindari. Benturan keras antara kedua kendaraan tersebut membuat mobil Innova terpental dan kembali menabrak Mitsubishi Pajero Sport yang dikemudikan M Raisul Akram (30), warga Desa Peukan Seulimeum, Aceh Besar. 

Hingga kini pihak Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. (Joniful Bahri)

Pj Sekda Bireuen: Kantor Bupati Bukan Tempat Pengungsian, Pemerintah Sudah Tawarkan Rumah Sewa

By On Sabtu, Maret 14, 2026

Pj Sekda Bireuen, Hanafiah, S.P., CGCAE saat Konferensi Pers, di Meuligoe Bireuen, Jumat malam, 13 Maret 2026, terkait keberadaan para pengungsi, di halaman kantor Bupati setempat. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bireuen, Hanafiah, S.P., CGCAE menegaskan bahwa Kantor Bupati Bireuen bukanlah lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat pengungsian bagi korban bencana. 

Hal tersebut disampaikan Hanafiah saat Konferensi apers di Meuligoe Bireuen, Jumat malam, 13 Maret 2026, menanggapi keberadaan sejumlah pengungsi yang mendirikan tenda di sekitar kawasan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen. 

Menurutnya, kompleks perkantoran pemerintah tidak diperuntukkan sebagai area pengungsian. Karena itu, jika pengungsi diminta untuk pindah dari lokasi tersebut, hal itu dinilai wajar. 

“Kantor pemerintahan tidak diperuntukkan sebagai lokasi pengungsian. Sah-sah saja kalau kita tertibkan, seperti menertibkan pedagang kaki lima yang tidak tertib,” kata Hanafiah. 

Meski demikian, ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah tetap mengedepankan pendekatan persuasif, terutama karena saat ini masih dalam suasana bulan Ramadan. 

“Karena ini bulan puasa, Bupati cukup bijak. Kalau memang tidak mau pindah, ya sudah. Tapi bukan berarti dibenarkan atau diizinkan,” ujarnya. 

Hanafiah juga berharap masyarakat tidak menilai pemerintah daerah tidak peduli terhadap kondisi para korban bencana. 

Ia menjelaskan, Pemkab Bireuen telah menawarkan sejumlah solusi sementara kepada para pengungsi, salah satunya dengan menyediakan rumah sewa di kawasan Cot Ijue, Kecamatan Peusangan. 

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan dua unit rumah sewa dengan total 14 kamar yang dilengkapi berbagai fasilitas. 

“Pemerintah sudah mencari dan memberi solusi dengan menyediakan dua unit rumah sewa dengan 14 kamar. Fasilitasnya lengkap, ada kulkas dan televisi. Rumah itu bahkan lebih bagus dari rumah saya,” ujarnya. 

Namun, kata Hanafiah, tawaran tersebut belum diterima oleh para pengungsi yang memilih tetap bertahan di tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen. 

“Mereka menolak dan memilih tetap tinggal di tenda di kantor Bupati. Mungkin mereka memang merasa lebih nyaman di sana,” katanya. 

Ia menambahkan, pemerintah daerah telah berupaya mencari solusi terbaik bagi para korban bencana. 

“Kita sudah berupaya, tapi kalau tidak diterima mau bagaimana lagi. Kita sudah habis upaya,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

HRD Kunker ke Bivak, Korban Bencana di Pedalaman Juli Bireuen Pertanyakan Hunian yang Layak

By On Sabtu, Maret 14, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) melakukan Kunker ke Dusun Bivak Desa Krueng Simpo, Juli, Bireuen, Aceh, Kamis , 12 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dusun Bivak, Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Kamis , 12 Maret 2026. 

Kunker tersebut dalam rangka menjaring berbagai aspirasi masyarakat serta meninjau berbagai infrastruktur, seperti jalan dan jembatan serta rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir dan longsor yang menerjang kawasan tersebut akhir November 2025 lalu. 

Namun hingga kini sudah memasuki tiga bulan pasca bencana, rumah warga yang hancur diterjang banjir di desa pedalaman tersebut belum ada perbaikan, bahkan sejumlah rumah warga telah hilang dibawa arus sungai Krueng Peusangan. Sehingga masyarakat setempat yang terdampak bencana, masih menetap dibawah tenda. 

Kepala Dusun Bivak, M. Nur mengatakan, di dusun pedalaman yang dipimpinnya tersebut terdapat 74 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk mencapai 270 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 104 jiwa dari 31 KK menjadi korban keganasan banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang desanya, namun hingga kini mereka masih mengungsi di tenda darurat. 

“Masyarakat kami korban bencana sudah tiga bulan tinggal di dalam tenda, hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, kami butuh hunian yang layak, jangan biarkan warga kami terus-terusan tidur dalam tenda,” ujar M. Nur. 

Selain itu, kata M. Nur, masyarakat korban bencana di desanya, selain belum mendapatkan hunian yang layak, baik hunian sementara (Huntara) atau hunian tetap (Huntap), mereka juga belum mendapatkan hak-hak lainnya dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, seperti uang jatah hidup (Jadup), bantuan pemberdayaan ekonomi serta bantuan lainnya. 

Menanggapi keluhan masyarakat setempat, H. Ruslan Daud mengatakan, hunian yang layak, jadup maupun berbagai bantuan lainnya, merupakan hak para korban bencana yang ditanggung oleh negara, yang disalurkan oleh pemerintah pusat berdasarkan data korban yang diusulkan oleh  pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten. 

“Jika Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak mengusulkan huntara atau hunian yang layak, maka pemerintah pusat belum bisa membangunnya, begitu juga bantuan lainnya, kondisi ini sangat merugikan masyarakat,” terang HRD. 

Dikatakan anggota DPR RI dua periode ini, setiap kunjungan kerjanya ke lokasi-lokasi pengungsian, para korban bencana mengaku tidak tahu apa saja hak-haknya. 

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) melakukan Kunker ke Dusun Bivak Desa Krueng Simpo, Juli, Bireuen, Aceh, Kamis , 12 Maret 2026. 

Mereka mengaku Pemkab Bireuen tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait hak dan kebutuhan masyarakat. 

Bahkan mereka mengaku Pemkab Bireuen tidak pernah bermusyawarah dengan masyarakat korban bencana untuk menanyakan kebutuhan masyarakat pasca bencana. 

“Pengungsi selalu mengeluh dan meminta kepada kami untuk dibangun Huntara, mereka mengaku tidak sanggup lagi tidur dibawah tenda,” kata HRD mengutip permintaan warga. 

Bangun Jembatan Rangka Baja dan Jalan Aspal ke Bivak

Dalam kesempatan tersebut HRD juga menyebutkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini mulai membangun jembatan rangka baja pengganti jembatan gantung yang putus diterjang banjir, yang menghubungkan Desa Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa ke Dusun Bivak, Kecamatan Juli. 

“Selain jembatan rangka baja, Kementerian PU juga akan membangun jalan aspal dari Desa Alue Limeng, Salah Sirong hingga ke Dusun Bivak tembus ke jalan nasional Bireuen-Takengon Desa Krueng Simpo,” sebut HRD. 

Bahkan sebelumnya, HRD juga telah membawa Menteri PU, Doddy Hanggodo bersama rombongan ke Desa Salah Sirong dan Dusun Bivak dengan menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung, menyeberangi sungai atau Krueng Peusangan. 

“Alhamdulillah setelah Menteri PU meninjau langsung lokasi bencana di Salah Sirong dan Bivak, beliau langsung memerintahkan timnya untuk membangun jalan dan jembatan ke Salah Sirong dan Bivak,” pungkas HRD. 

Dalam kesempatan tersebut, HRD dan rombongan juga ikut buka puasa bersama, menyantuni anak yatim serta menyalurkan berbagai macam sembako kepada masyarakat terdampak bencana di Dusun Bivak. (Joniful Bahri)

Bupati Mukhlis Tunjuk Muhajir Juli sebagai Juru Bicara Pemkab Bireuen

By On Jumat, Maret 13, 2026

Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Bupati Mukhlis menunjuk Muhajir Juli sebagai Juru Bicara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen. 

Penunjukan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.1/166 Tahun 2026 tentang Penunjukan Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Bireuen. 

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, Mursyidin, Jumat, 13 Maret 2026 mengatakan,  penunjukan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran komunikasi serta penyampaian informasi terkait kebijakan dan program Pemkab Bireuen kepada masyarakat. 

Menurutnya, keberadaan juru bicara dinilai penting dalam menyampaikan informasi resmi pemerintah secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab. 

“Pak Bupati memandang perlu menunjuk seorang juru bicara yang berperan menyampaikan informasi resmi secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab, dalam rangka memperkuat fungsi kehumasan, menyebarluaskan informasi publik, serta memperluas jangkauan komunikasi pemerintah,” kata Mursyidin. 

Ia menambahkan, penunjukan Muhajir Juli telah melalui pertimbangan matang, baik dari sisi rekam jejak maupun kemampuan intelektual. 

Muhajir Juli diketahui memiliki latar belakang sebagai wartawan. Pria kelahiran Bireuen tahun 1985 itu merupakan alumnus STM Negeri Bireuen dan Universitas Almuslim. 

Sejak 2017, Muhajir juga telah lulus sertifikasi dengan predikat Wartawan Utama dari Dewan Pers. 

Ketertarikannya di dunia jurnalistik berawal dari kegemaran membaca dan menulis berbagai isu. Kiprahnya dimulai dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Pers Mahasiswa Suara Almuslim. 

Selanjutnya, ia aktif menulis di sejumlah media, di antaranya Tabloid Aceh Kita, Majalah Nanggroe, The Globe Journal, Acehtrend, dan Komparatif.id, serta pernah menjadi stringer bagi beberapa media nasional dalam liputan khusus. (Joniful Bahri)

Menunggu Kepastian di Halaman Kantor Bupati: Tenda Pengungsi Banjir Jadi Simbol Kekecewaan Warga Bireuen

By On Jumat, Maret 13, 2026

Pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Peusangan, Bireuen, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen, Cot Gapu, Kamis, 12 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Sore itu, halaman Kantor Bupati Bireuen di Cot Gapu tidak seperti biasanya. Di bawah rindangnya pepohonan, beberapa lembar terpal mulai dibentangkan. Tali-tali diikat ke batang pohon, sementara warga saling membantu mendirikan tenda sederhana. 

Puluhan warga dari Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, datang bersama keluarga mereka pada Kamis, 12 Maret 2026, sekitar pukul 15.00 WIB. 

Anak-anak, ibu rumah tangga, hingga para orang tua ikut dalam rombongan tersebut. Mereka membawa beras, bahan makanan, serta peralatan dapur. 

Bagi mereka, halaman kantor pemerintahan itu kini menjadi tempat menagih janji. 

Aksi mendirikan tenda ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan pemerintah daerah terhadap para korban banjir yang hingga kini masih bertahan dalam kondisi serba terbatas. 

Sejak banjir melanda beberapa bulan lalu, sebagian warga masih tinggal di tenda darurat di kampung mereka. Kondisinya jauh dari layak. Terpal tipis yang menjadi atap tidak mampu menahan panas terik pada siang hari, dan kerap bocor saat hujan turun. 

“Kami mendirikan tenda di depan kantor Bupati menuntut hak kami. Kami ingin hunian sementara dan kejelasan dari pemerintah,” kata Jamilah, salah seorang pengungsi. 

Bagi Jamilah dan warga lainnya, bertahan di tenda darurat di kampung bukan lagi pilihan. Selain tidak nyaman, kondisi tersebut juga membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit. 

Keluhan serupa disampaikan Aspiana, warga yang mengaku kehilangan rumah akibat banjir. Hingga kini, ia mengatakan belum menerima bantuan apa pun. 

Pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Peusangan, Bireuen, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen, Cot Gapu, Kamis, 12 Maret 2026. 

“Masih ada warga yang rumahnya tidak rusak mendapat bantuan seperti DTH. Saya kehilangan rumah, tapi tidak mendapat apa-apa,” ujarnya dengan nada kecewa. 

Di tengah kegelisahan itu, para pengungsi berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan mengenai penyediaan hunian sementara (Huntara) maupun hunian tetap bagi korban yang rumahnya rusak atau hilang. 

Badriah, salah satu warga lainnya mengatakan, mereka tidak akan kembali ke kampung sebelum ada kepastian dari pemerintah. 

“Kami tidak akan pulang sebelum hak kami diberikan. Kami butuh hunian sementara,” katanya tegas. 

Warga juga membantah pernyataan pemerintah daerah yang sebelumnya menyebut korban banjir menolak pembangunan hunian sementara. 

Menurut Suratin, pemerintah tidak pernah berdiskusi langsung dengan warga mengenai rencana pembangunan huntara tersebut. 

“Kami sangat membutuhkan hunian sementara. Pemerintah tidak pernah berdiskusi dengan kami. Pernyataan bahwa kami menolak Huntara itu tidak benar,” ujarnya. 

Hingga Kamis sore, tenda-tenda darurat masih berdiri di halaman Kantor Bupati Bireuen. Beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja sempat meminta warga agar tidak mendirikan tenda di kawasan perkantoran pemerintah. 

Namun para pengungsi tetap bertahan. Bagi mereka, tenda-tenda itu bukan sekadar tempat berlindung sementara, melainkan simbol dari harapan yang belum terpenuhi. 

Di tengah halaman kantor pemerintahan yang biasanya sunyi menjelang petang, suara anak-anak yang bermain di sekitar tenda bercampur dengan percakapan para orang tua yang masih menunggu satu hal yang sama: kepastian dari pemerintah. (Joniful Bahri)

HRD Sesalkan Dana Bantuan Presiden Rp 4 Miliar untuk Banjir Bireuen Belum Digunakan

By On Jumat, Maret 13, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) menghadiri acara buka puasa bersama masyarakat korban banjir dan longsor, di Desa Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka,  Bireuen, Aceh. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen yang hingga kini belum memanfaatkan bantuan dana tanggap darurat sebesar Rp 4 miliar dari Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan dampak banjir dan tanah longsor di daerah tersebut. 

Hal itu disampaikan Ruslan Daud, yang akrab disapa HRD, saat menghadiri acara buka puasa bersama masyarakat korban banjir dan longsor di Desa Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh, Kamis 12 Maret 2026. 

Menurut HRD, bantuan dari Presiden tersebut seharusnya segera dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, bukan dibiarkan tersimpan di rekening kas daerah. 

“Dana itu diberikan Presiden untuk membantu masyarakat korban bencana, bukan untuk disimpan di rekening. Masyarakat masih kesulitan, bahkan masih ada yang tinggal di pengungsian,” kata Ruslan Daud. 

Ia mengaku sering menerima keluhan dari warga saat turun langsung ke lapangan. Banyak korban banjir yang kehilangan rumah dan harta benda serta belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana. 

“Masyarakat Bireuen selalu mengadu kepada saya setiap turun ke lapangan. Harta benda sudah tidak ada lagi, rumah masih tertimbun, mereka masih di pengungsian. Kenapa uang yang diberikan Pak Presiden belum digunakan,” ujarnya. 

Ruslan menilai, lambannya pemanfaatan dana bantuan tersebut menimbulkan sorotan publik, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang memulihkan diri pasca bencana. 

Menurutnya, dana darurat semestinya dimanfaatkan secara cepat agar proses pemulihan masyarakat terdampak bisa berjalan lebih cepat. 

“Kalau dana bantuan sudah tersedia tapi tidak segera digunakan, ini menunjukkan ada persoalan dalam respons kebijakan di tingkat daerah. Dalam situasi bencana, pemerintah seharusnya bergerak cepat agar masyarakat bisa segera pulih,” katanya. 

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) meninjau rumah yang ambruk pasca banjir bandang di Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka,  Bireuen, Aceh, sebelum buka puasa di desa tersebut. 

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih proaktif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terdampak sehingga dana yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik. 

“Bantuan Presiden itu diberikan karena ada kebutuhan mendesak di daerah. Kalau sampai tidak digunakan, tentu publik akan bertanya sejauh mana pemerintah daerah serius menangani dampak bencana,” kata Ruslan. 

Sementara itu, Nisda, warga korban bencana di Desa Kuala Ceurape, juga mempertanyakan belum digunakannya bantuan tersebut. Ia mengaku hingga kini belum menerima bantuan untuk kebutuhan rumah tangga setelah bencana. 

“Sudah tiga bulan bencana berlalu, kami belum mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Kemana kami harus mengadu? Masa sudah dikasih uang sama Presiden tidak dipakai sampai sekarang,” ujar Nisda. 

Ia berharap, Pemkab Bireuen segera menggunakan dana tersebut untuk membantu pemulihan warga yang terdampak banjir dan longsor. 

Sebelumnya, Pemkab Bireuen menyatakan bantuan darurat Rp 4 miliar dari pemerintah pusat memang belum digunakan dan masih tersimpan di rekening kas daerah. 

Penjabat Sekretaris Daerah Bireuen, Hanafiah mengatakan, dana tersebut belum dipakai karena belum ada kebutuhan mendesak yang memerlukan penggunaan anggaran tersebut. 

“Uang tersebut bisa digunakan jika ada kebutuhan,” kata Hanafiah dalam audiensi dengan Gerakan Masyarakat Sipil, di ruang Badan Musyawarah DPRK Bireuen, Selasa, 10 Maret 2026. 

Ia menambahkan, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 sebesar Rp 2 miliar juga belum habis digunakan. 

“Jangankan yang Rp 4 miliar, yang Rp 2 miliar saja belum habis. Siapa yang perlu bisa dikeluarkan. Uang itu masih utuh di rekening daerah,” ujarnya. (Joniful Bahri)

Pengungsi Korban Banjir Dirikan Tenda di Halaman Kantor Bupati Bireuen Aceh, Tuntut Hunian Sementara

By On Kamis, Maret 12, 2026

Pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Peusangan, Bireuen, Aceh, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen, Cot Gapu, Kamis, 12 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sejumlah pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen, Cot Gapu, Kamis, 12 Maret 2026. 

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan pemerintah daerah terhadap nasib para korban banjir. 

Para pengungsi tiba di kompleks pusat pemerintahan sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka datang bersama anak-anak, orang tua, dan kepala keluarga, sambil membawa berbagai perlengkapan untuk bertahan di lokasi, seperti tenda, peralatan dapur, beras, serta bahan makanan. 

Salah seorang pengungsi, Jamilah mengatakan, warga mendirikan tenda di depan kantor Bupati untuk menuntut hak mereka berupa hunian sementara (Huntara). 

“Kami mendirikan tenda di depan kantor Bupati menuntut hak kami. Kami ingin hunian sementara dan kejelasan dari pemerintah,” kata Jamilah. 

Menurutnya, para korban banjir sudah tidak sanggup lagi bertahan di tenda darurat yang didirikan di kampung mereka. Kondisi tenda dinilai tidak layak karena terasa sangat panas pada siang hari dan kerap bocor saat hujan turun. 

Keluhan serupa disampaikan Aspiana. Ia mengaku hingga kini belum menerima bantuan apa pun, meskipun rumahnya hilang akibat banjir. 

“Masih ada warga yang rumahnya tidak rusak mendapat bantuan seperti DTH. Saya kehilangan rumah, tapi tidak mendapat apa-apa,” ujarnya. 

Pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Peusangan, Bireuen, Aceh, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen, Cot Gapu, Kamis, 12 Maret 2026. 

Para pengungsi juga menuntut kejelasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen terkait penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak atau hilang akibat bencana banjir. 

Badriah, salah seorang warga lainnya, menegaskan, para pengungsi tidak akan kembali ke kampung sebelum ada kepastian dari pemerintah mengenai penyediaan hunian sementara. 

“Kami tidak akan pulang sebelum hak kami diberikan. Kami butuh hunian sementara,” katanya. 

Para warga juga membantah pernyataan pemerintah daerah yang sebelumnya menyebut korban banjir menolak pembangunan Huntara. 

Menurut Suratin, pemerintah daerah tidak pernah berdiskusi langsung dengan warga terkait rencana pembangunan hunian sementara. 

“Kami sangat membutuhkan hunian sementara. Pemerintah tidak pernah berdiskusi dengan kami. Pernyataan bahwa kami menolak Huntara itu tidak benar,” ujarnya. 

Hingga Kamis sore, para pengungsi masih bertahan di sekitar halaman Kantor Bupati Bireuen. 

Tiga petugas Satuan Polisi Pamong Praja sempat meminta warga agar tidak mendirikan tenda di kawasan perkantoran pemerintah, namun para pengungsi tetap memilih bertahan hingga tuntutan mereka dipenuhi. (Joniful Bahri)

Mobil Damkar Bireuen Tabrak Truk Tronton saat Menuju Lokasi Kebakaran, Tiga Petugas Luka

By On Senin, Maret 09, 2026

Mobil Damkar Pos Induk Kota Juang mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan SPBU Peudada saat hendak menuju lokasi kebakaran rumah warga di Gampong Calok, Kecamatan Peudada, Bireuen, Minggu, 08 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Satu unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) milik Pos Induk Kota Juang mengalami kecelakaan lalu lintas saat hendak menuju lokasi kebakaran rumah warga di Gampong Calok, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu pagi, 08 Maret 2026. 

Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Medan–Banda Aceh, tepatnya di depan SPBU Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Peudada, sekitar pukul 09.30 WIB. 

Akibat peristiwa itu, sopir mobil pemadam kebakaran Rudi Hartono bersama dua personel Damkar, Dedi Sumardi dan Fauzanur, mengalami luka-luka dan sempat dilarikan ke RSUD dr Fauziah Bireuen untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pengemudi truk tidak mengalami luka. 

Kapolres Bireuen, AKBP Tuschad Cipta Hardani melalui Kasat Lantas Polres Bireuen, Iptu Aditya Hadmanto mengatakan, kecelakaan bermula saat mobil damkar Mitsubishi Cold Diesel BL 9083 AB yang dikemudikan Rudi Hartono melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh. 

Setibanya di lokasi kejadian, mobil damkar tersebut menabrak bagian samping kanan truk tronton Mitsubishi Fuso BK 8225 BR yang dikemudikan Suryadi. Truk yang melaju searah di depan mobil damkar itu tiba-tiba berbelok ke kanan untuk masuk ke SPBU. 

“Setibanya di TKP, truk tronton yang berada di depan mobil damkar tiba-tiba berbelok ke kanan menuju SPBU, sehingga mobil damkar tidak sempat menghindar dan menabrak bagian samping kendaraan tersebut,” kata Aditya. 

Ia menyebut, dari kecelakaan tersebut terdapat empat orang yang terlibat, dengan tiga orang mengalami luka dan satu orang tidak mengalami luka. 

Korban luka merupakan sopir dan dua petugas Damkar Bireuen, sedangkan pengemudi truk tronton tidak mengalami cedera. 

Salah satu petugas Damkar, Fauzanur, pada pukul 16.00 WIB, dirujuk ke Rumah Sakit Kesdam Banda Aceh karena mengalami patah kaki serta cedera pada tulang ekor bagian belakang. 

Selain korban luka, kecelakaan tersebut juga menyebabkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. 

Saat ini, Satlantas Polres Bireuen telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), memeriksa sejumlah saksi, serta mengamankan barang bukti berupa satu unit truk tronton Mitsubishi Fuso dan satu unit mobil pemadam kebakaran. 

Polisi juga telah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi guna proses penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut. (Joniful Bahri) 

Pemkab Bireuen Peringati Nuzulul Quran, Wabup Ajak Warga Bangkit dari Musibah Banjir

By On Sabtu, Maret 07, 2026

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT, saat memberikan arahan pada acara peringatan Nuzulul Qur’an 17 Ramadhan 1447 H /2026 M, di Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen memperingati malam Nuzulul Quran 17 Ramadhan 1447 Hijriah di Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen, Jumat malam, 06 Maret 2026. 

Kegiatan yang digelar Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Bireuen itu dibuka Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT, diawali salat Isya berjamaah, dilanjutkan salat tarawih dan witir bersama. 

Peringatan tahun ini mengusung tema “Bersama Menjadi Generasi Penerus yang Cinta Quran.” Tausiah agama disampaikan Tgk. Irwansyah, Pimpinan LPI Tahfidz Darul Quran Al Aziziyah Gandapura. 

Dalam sambutannya, Razuardi menyampaikan bahwa Nuzulul Quran merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 

Menurutnya, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, nilai-nilai Al-Quran harus menjadi pegangan dalam membangun karakter, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. 

Tgk. Irwansyah, Pimpinan LPI Tahfidz Darul Quran Al Aziziyah Gandapura saat menyampaikan tausiah peringatan Nuzulul Qur’an 17 Ramadhan 1447 H /2026 M, di Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen.  

Ia juga menyinggung musibah banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bireuen beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, peristiwa tersebut harus dimaknai sebagai pengingat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

“Musibah yang kita alami hendaknya kita maknai sebagai cara Allah mengingatkan kita untuk kembali kepada Al-Quran sekaligus menjaga alam dan memperkuat solidaritas antarsesama,” ujarnya. 

Razuardi mengajak masyarakat menjadikan peringatan Nuzulul Quran sebagai momentum untuk meningkatkan ibadah serta menghidupkan kembali tradisi mengaji di rumah dan meunasah. 

Ia berharap, keberkahan Al-Quran dapat membawa Kabupaten Bireuen bangkit lebih kuat dari berbagai ujian serta terus hidup rukun dalam bingkai syariat Islam. (Joniful Bahri)

Sekda Bireuen Lantik Tiga Pejabat, Azmi Pimpin Sekretariat MAA Digantikan oleh Mursyidin

By On Sabtu, Maret 07, 2026

Azmi, resmi menjabat sebagai Kepala Sekretariat MAA Kabupaten Bireuen. Sementara Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Bireuen kini dijabat oleh Mursyidin. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bireuen, Hanifiah, S.P., CGCAE., melantik dua pejabat Eselon III dan satu pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Jumat, 06 Maret 2026. 

Pelantikan yang berlangsung di ruang kerja Sekda tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. 

Prosesi pelantikan turut disaksikan Mawardi, S.STP., M.Si., rohaniwan, serta sejumlah pejabat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. 

Dalam pelantikan tersebut, Azmi, S.Kom., MM., resmi menjabat sebagai Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bireuen. Sebelumnya, Azmi menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Bireuen. 

Sementara itu, jabatan Kepala Bagian Prokopim Setdakab Bireuen kini dipercayakan kepada Mursyidin, S.Sos., M.Sos., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbagian Protokoler. 

Pada kesempatan yang sama, Abi Maulana, S.STP., M.H., dilantik sebagai Kepala Subbagian Protokoler pada Bagian Prokopim Setdakab Bireuen. 

Dalam amanatnya, Sekda Bireuen Hanifiah menegaskan, pelantikan dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas kerja serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. 

“Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja secara maksimal, menjaga koordinasi, serta mendukung program pembangunan daerah,” ujarnya. 

Ia juga berharap pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas di lingkungan Pemkab Bireuen. (Joniful Bahri)

HRD Serap Aspirasi Pengungsi Simpang Mulia, Jembatan Gantung dan Perbaikan Jalan Jadi Prioritas

By On Sabtu, Maret 07, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) mengunjungi tenda pengungsian korban banjir dan longsor di Desa Simpang Mulia, Kecamatan Juli, Bireuen, Aceh. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) mengunjungi tenda pengungsian korban banjir dan longsor di Desa Simpang Mulia, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Kamis, 05 Maret 2026 kemarin. 

Dalam kunjungan tersebut, HRD juga menggelar temu ramah serta buka puasa bersama ratusan warga yang terdampak bencana. 

Kehadiran HRD disambut hangat oleh masyarakat yang saat ini masih bertahan di tenda pengungsian. 

Warga memanfaatkan momen Reses tersebut untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi pasca bencana. 

Dalam pertemuan itu, HRD menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur dasar yang rusak akibat banjir dan longsor, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak masyarakat. 

“Kerusakan tempat ibadah, bahkan meunasah yang hilang, ini bisa menjadi perhatian pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang bermitra dengan kami di Komisi V DPR RI. Kita berharap bisa diselesaikan melalui APBN. Namun yang paling mendesak kita lihat hari ini adalah jalan yang sudah sangat tidak layak dan jembatan gantung yang sudah putus, itu harus menjadi prioritas,” kata HRD. 

Keuchik Simpang Mulia, Nazaruddin dalam kesempatan tersebut secara langsung meminta bantuan kepada HRD agar memperjuangkan pembangunan jembatan gantung yang menjadi akses utama warga. 

“Kami tidak meminta yang besar dan mewah, yang kecil pun tidak apa-apa, Pak. Yang penting anak-anak kami bisa pergi ke sekolah dengan aman,” ujarnya. 

Menanggapi permintaan tersebut, HRD menyatakan akan segera memperjuangkan pembangunan jembatan gantung bagi masyarakat desa itu. 

Ia juga menyampaikan, kondisi jalan desa yang rusak parah turut menjadi perhatian untuk diperjuangkan melalui program pembangunan pemerintah pusat. 

Sementara itu, Nazaruddin mengapresiasi kunjungan HRD yang datang langsung melihat kondisi masyarakatnya pasca bencana. 

“Alhamdulillah HRD sudah datang melihat langsung kondisi masyarakat kami yang terdampak. Saat ini tenda pengungsian bahkan kami gunakan juga sebagai tempat ibadah,” sebutnya. 

Ia menambahkan, masyarakat Simpang Mulia sangat membutuhkan hunian sementara (Huntara), terutama karena bulan Ramadan dan Idul Fitri semakin dekat, sementara banyak rumah warga yang rusak akibat bencana. 

Dalam pertemuan tersebut, salah seorang warga juga mengungkapkan rasa harunya atas kunjungan tersebut. 

Ia mengaku sebelumnya sempat merasa iri karena desa tetangga lebih sering dikunjungi HRD. 

“Kami sempat iri dengan warga Desa Salah Sirong Jeumpa karena sering dikunjungi HRD. Tapi Alhamdulillah hari ini akhirnya beliau juga datang ke desa kami,” ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, HRD bersama sang istri, Hj Faridah Adam, juga menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada para pengungsi. Bantuan tersebut berupa beras, mie instan, susu, pampers untuk balita, serta pakaian baru bagi anak-anak. 

Acara yang berlangsung sederhana namun penuh kehangatan itu turut dihadiri anggota DPRK Bireuen Adnen Nurdin, mukim setempat, para tokoh masyarakat, serta ratusan warga Desa Simpang Mulia. (Joniful Bahri)