-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Bertemu Puan di Bukber Nasdem, Jokowi Sebut Hubungannya dengan PDI-P Hangat

By On Minggu, Maret 23, 2025

Konferensi Pers usai Buka Bersama NasDem. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hubungannya dengan PDI-P sejauh ini terjalin hangat. Begitu juga dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Hal itu dikatakan Jokowi kepada wartawan usai kegiatan buka puasa bersama (Bukber) di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.

“Hubungannya memang hangat betul, emang hangat, dengan Mba Puan hangat,” ujar Jokowi.

Saat ditanya apakah ada peluang bertemu Ketum PDI-P Megawati, Jokowi mengatakan belum ada. Namun dia yakin ke depannya hubungannya akan baik-baik saja.

“Ya belum, tapi akan apa ya, ke depan saya kira akan baik-baik saja,” ucap Jokowi.

Diketahui, Jokowi duduk semeja dengan Puan di acara Bukber NasDem ini. Di antara Jokowi dan Puan, yakni Ketum NasDem Surya Paloh.

Diketahui juga, sebelumnya Puan merespons soal hubungan PDI-P dengan Jokowi. Secara tersirat Puan meminta agar hal-hal yang memecah belah bangsa disudahi, terlebih di bulan ramadan ini.

“Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif,” kata Puan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

Puan menegaskan, masih banyak persoalan bangsa yang perlu diatasi bersama-sama. Menurutnya, tidak ada pihak yang bisa membangun bangsa tanpa kerja sama dengan pihak lain.

“Kita masih banyak masalah bangsa dan negara harus kita sama-sama cermati bersama bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama,” ujarnya.

“Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian, bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan,” pungkasnya. (*/red)

Soal Kasasi Syahrul Yasin Limpo Ditolak, Ini Respons KPK

By On Senin, Maret 03, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi perihal Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan pengajuan kasasi yang diajukan eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 02 Maret 2025

Tessa mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi sejumlah pihak yang telah berkontribusi dalam dukungan data dan informasi, sehinga penanganan perkara ini dapat dilakukan secara efektif. 

“Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut, kecuali ada upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali/PK),” ujarnya.

Selain hukuman kurungan badan, SYL juga diwajibkan membayar uang pengganti. Hukuman tersebut menurut Tessa, menjadi instrumen dalam peningkatan asset recovery.

“Dalam modus perkara ini, pemerasan dalam jabatan juga menjadi salah satu fokus pencegahan korupsi yang dilakukan KPK pada area manajemen ASN,” ujarnya. 

Sebelumnya, MA menolak kasasi yang dimohonkan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Perkara yang teregister dengan nomor 1081 K/PID.SUS/2025 itu diputus pada Jumat 28 Februari 2025.

“Amar putusan: tolak perbaikan tolak kasasi terdakwa dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada terdakwa,” tulis keterangan melalui website resmi MA.

Adapun gugatan ini diadili oleh majelis hakim, dengan ketua majelis Yohanes Priyana. Dibantu Anggota Majelis 1, H Arizon Mega Jaya serta Anggota Majelis 2, Noor Edi Yono.

Dalam putusan ini, majelis juga tetap menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp44.269.777.204 dan 30 ribu dolar Amerika Serikat (AS) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

“Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204,00 ditambah USD30.000, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk Negara, subsider 5 tahun penjara,” pungkasnya. (*/red)

Soal Kasus Korupsi Pertamina, PDIP: Ahok Siap Buka-Bukaan Jika Dipanggil Kejaksaan

By On Senin, Maret 03, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok bakal memberikan keterangan kepada penyidik jika diperlukan dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Chico Hakim saat dimintai tanggapan mengenai dugaan penggiringan opini dari sejumlah pihak yang menyebut Ahok terlibat dalam masalah tata kelola minyak mentah dan produk olahan minyak di Pertamina.

Menurut Chico, panggilan dari penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) akan menjadi kesempatan bagi Ahok untuk membantu penegakan hukum.

“Justru pak Ahok sangat bersemangat untuk hadir apabila memang ada panggilan dari Kejaksaan,” kata Chico kepada wartawan, Minggu, 02 Maret 2025.

Chico menilai, Ahok merupakan sosok yang memiliki kredibilitas, integritas, dan pendirian moral yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pihak-pihak yang mengembuskan opini negatif tentangnya.

Selain itu, kata dia, PDI-P sebagai partai tempat Ahok bernaung juga menjunjung tinggi supremasi hukum serta penindakan yang transparan.

“Tidak tebang pilih, transparan, dan tidak mengada-ada,” pungkasnya.

Chico juga mencatat, dalam beberapa waktu terakhir, PDI-P sering disudutkan oleh sejumlah pihak, salah satunya melalui kasus tata kelola minyak oleh anak perusahaan Pertamina, Patra Niaga.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan akan memanggil siapa saja yang dianggap dapat memberikan keterangan terkait dugaan korupsi di Pertamina.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana di Pertamina berlangsung dari 2018 hingga 2023.

Adapun Ahok sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada 22 November 2019 dan mundur pada 2 Februari 2024.

Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian yang terjadi pada tahun 2023 saja tercatat mencapai Rp 193,7 triliun. Jika dihitung secara kasar, jumlah kerugian sejak 2018 hingga 2023 bisa mencapai Rp 968,5 triliun.

“Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempus-nya 2018-2023. Kalau sekiranya dirata-rata di angka itu setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara,” kata Harli, Rabu, 26 Februari 2025. (*/red)

PDI-P Sebut Megawati Tak Melarang Kadernya Ikut Retret

By On Rabu, Februari 26, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyebutkan, bahwa instruksi bagi Kepala Daerah dari partainya untuk menunda ikut Retreat di Magelang, bukan respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Demikian seperti dikatakan Juru Bicara (Jubir) PDI-P, Ahmad Basarah kepada wartawan saat konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Selasa malam, 25 Februari 2025.

Menurut Ahmad Basarah, partainya memang menganggap kasus hukum yang menjerat Hasto bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan partai.

“Dalam pandangan hukum dan politik DPP PDI-P, masalah yang dihadapi Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto adalah masalah yang menimpa PDI-P. Karena jabatan yang melekat dalam diri beliau sebagai Sekjen partai, tentu penahanan ini menjadi masalah serius bagi kami,” ujarnya.

Basarah menegaskan, penundaan keikutsertaan Kepala Daerah dalam Retreat bukan diputuskan karena persoalan tersebut. Menurutnya, DPP PDI-P belum mendapatkan informasi lengkap mengenai kegiatan retreat yang diselenggarakan.

Hal ini pun menjadi salah satu pertimbangan partai dalam memberikan instruksi kepada kepala daerahnya.

“Kami mohon maaf sebesar-besarnya, tetapi sampai dengan menjelang kegiatan retreat, DPP PDI-P sebagai induk organisasi para Kepala Daerah dari PDI-P belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan yang dimaksud,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kepala Daerah yang berasal dari PDI-P merupakan bagian dari pilar eksekutif partai.

Oleh karena itu, kata dia, keputusan terkait keikutsertaan mereka dalam program semacam ini perlu didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh mengenai tujuan dan manfaatnya.

Basarah juga mengatakan, hanya beberapa hari sebelum rencana pelaksanaan Retreat, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri telah mengumpulkan Kepala Daerah terpilih dalam sebuah forum internal.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 18 Februari 2025 itu, Megawati memberikan pembekalan kepada para Kepala Daerah terkait tugas dan tanggung jawab mereka setelah dilantik.

“Bagaimana setelah beliau-beliau itu dilantik oleh Presiden dapat menunaikan janji-janji partai kepada rakyat melalui jabatan kepala daerah yang mereka emban. Itu kita lakukan dalam kegiatan pengkaderan atau kegiatan tertutup yang dilakukan oleh Megawati,” kata Basarah.

Diketahui sebelumnya, PDI-P sedang menjadi sorotan usai Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK pada Kamis, 20 Februari 2025.

Hasto diketahui berstatus tersangka dalam kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.

Menyusul penahanan itu, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh Kepala Daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti Retreat Kepala Daerah di Magelang, Jawa Tengah (Jateng) , selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI-P untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti Retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis, 20 Februari 2025.

Megawati juga meminta kepada seluruh Kepala Daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” sambungnya.

Meski begitu, sejumlah kader PDI-P diketahui tetap mengikuti Retreat di Magelang sejak dimulai pada 21 Februari 2025. Beberapa Kepala Daerah yang sebelumnya menunda keikutsertaannya pun akhirnya memutuskan hadir dalam Retreat di Magelang. (*/red)

Colek AHY dan Gibran, Prabowo: Sekarang Dampingan, Nanti Bisa Bersaing Ini

By On Rabu, Februari 26, 2025

Prabowo Subianto saat berpidato di Kongres Partai Demokrat. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika ada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak tertutup kemungkinan ada 'Presiden AHY'.

Hal tersebut dikatakan Prabowo saat menyinggung potensi Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka bersaing.

“Sekarang Mas AHY sekarang (usia) berapa? 45 ya? 46? Plus 25, ya baru 69, siapa tahu. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu,” kata Prabowo dalam pidatonya di Kongres VI Demokrat di Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025.

“Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini,” kata Prabowo kepada AHY dan Gibran yang disambut riuh para kader.

Gibran salah satu tokoh yang turut hadir dalam acara Kongres VI Partai Demokrat. Gibran dan AHY duduk berdampingan dalam acara tersebut.

“Nggak apa-apa, bersaing itu baik, siapa nomor 1 ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan?,” ujarnya.

Prabowo juga mengungkit Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pernah mengalahkannya dua kali dalam Pilpres. Namun, kata dia, Jokowi mengajaknya bergabung.

“Pak Jokowi ngalahin saya, saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak ada wartawan Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu, ngalahin saya dua kali, iya kan,” ujarnya.

“Aku dikalahkan tapi beliau ngajak saya masuk, masuk juga gue, eh sori masuk juga saya, maaf, Pak SBY ini,” candanya. (*/red)

Setuju dengan SBY, Sekjen Golkar Sarmuji: Kepentingan Negara Mesti Didahulukan dari Partai

By On Senin, Februari 24, 2025

Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Sekertaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji setuju dengan pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta kadernya harus mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai.

Menurut Sarmuji, kepentingan negara harus didahulukan daripada kepentingan partai. Loyalitas terhadap partai, kata dia, tidak berlaku lagi setelah menyatakan loyal kepada negara.

“Loyalitas kepada negara dimulai maka loyalitas ke partai berakhir. Setidaknya kepentingan negara mesti didahulukan dibandingkan kepentingan partai,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu, 23 Februari 2025.

Sarmuji menyebut, partai dapat mengalami pasang surut, namun negara harus tetap tegak. Untuk itu, dia mendukung pernyataan SBY.

“Partai bisa pasang dan surut bahkan bubar, tetapi negara mesti tegak berdiri,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, SBY mengatakan, kader Partai Demokrat harus mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai. Hal itu disampaikan SBY kepada 38 Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

SBY awalnya menceritakan ruangan tempat para kader partai berkumpul memiliki sejarah penting awal berdirinya Partai Demokrat.

SBY kemudian meminta kader Partai Demokrat mendahulukan perjuangan untuk negara dan rakyat, sebelum kepentingan partai.

“Karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita, yang utama tentunya untuk negara dan rakyat dan perjuangan besar lainnya, baru untuk partai. Jangan dibalik, negara dulu baru partai, country (negara) over party (partai),” ujar SBY.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) Anton Sukartono Suratto, dan sejumlah kader lainnya dalam pertemuan di Cikeas.

Rombongan kader Partai Demokrat tersebut kemudian berkumpul di salah satu ruangan dan mendengarkan sambutan dari SBY. (*/red)

SBY: Negara Dulu Baru Partai, Jangan Dibalik

By On Senin, Februari 24, 2025


BOGOR, KabarViral79.Com – Kader Partai Demokrat harus mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai.

Demikian seperti dikatakan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada 38 Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Minggu, 23 Februari 2025.

SBY awalnya menceritakan ruangan tempat para kader partai berkumpul memiliki sejarah penting awal berdirinya Partai Demokrat. SBY kemudian meminta kader Partai Demokrat mendahulukan perjuangan untuk negara dan rakyat, sebelum kepentingan partai.

“Karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita, yang utama tentunya untuk negara dan rakyat dan perjuangan besar lainnya, baru untuk partai. Jangan dibalik, negara dulu baru partai, country (negara) over party (partai),” ujar SBY.

Hadir Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Dardak, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, dan sejumlah kadet lainnya dalam pertemuan di Cikeas. Rombongan kader Partai Demokrat tersebut kemudian berkumpul di salah satu ruangan dan mendengarkan sambutan dari SBY.

SBY juga sempat menceritakan ruangan yang ditempati para kader berkumpul. Dia menyebut ruangan tersebut merupakan rumah perjuangan yang menjadi tempat berdiskusi awal pendirian Partai Demokrat.

“Saya ingin anda semua berada di rumah perjuangan, tempat yang bersejarah. Sebelum acara resmi kita mulai, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kepada para pemimpin dan kader utama Demokrat tentang tempat ini, tentang rumah dan Pendopo Cikeas. Tentang dua bilik yang sekarang saudara-saudara berada di tempat ini,” ucap SBY kepada para kader yang hadir. (*/red)

Patuhi Instruksi Megawati, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu Tunda Ikut Retret di Magelang

By On Sabtu, Februari 22, 2025

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kader PDI-P menunda keikutsertaan dalam Retreat Kepala Daerah usai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait instruksi tersebut, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu menunda keberangkatannya untuk mengikuti kegiatan Retreat Kepala Daerah di Magelang, Jawa Tengah (Jateng), yang akan dilaksanakan hari ini, Jumat, 21 Februari 2025.

“Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” ujarnya.

Adapun surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis, 20 Februari 2025.

Megawati juga meminta kepada semua Kepala Daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya. (*/red)

Patuhi Instruksi Megawati, Bupati Nganjuk Marhaen Pilih Tunggu Arahan di Hotel

By On Sabtu, Februari 22, 2025

Bupati Nganjuk Terpilih, Marhaen Djumadi. 

SURABAYA, KabarViral79.Com – Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, dikabarkan telah tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Kulon Progo, pada Jumat pagi, 21 Februari 2025.

Marhaen mengaku masih bimbang terkait keikutsertaannya dalam acara tersebut menyusul instruksi dari Ketua Umum (Ketum) Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, yang meminta Kepala Daerah dari partainya untuk menunda kehadiran mereka.

Ia menyebut akan menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum membuat keputusan.

“Saya lagi bingung. Saya mau ke hotel untuk menunggu,” kata Marhaen kepada wartawan.

Dia juga enggan memberikan keterangan lebih jauh kepada wartawan.

“Maaf, sedang tidak bisa,” ujarnya.

Diketahui, Ketum PDI-P, Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengeluarkan instruksi kepada Kepala Daerah dari Kader PDI-P untuk menunda keikutsertaan mereka dalam Retret Kepala Daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi tersebut disampaikan melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis malam, 20 Februari 2025. Arahan itu dikeluarkan sebagai respons atas penahanan Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati minta Kepala Daerah dari kader PDI-P yang sudah dalam perjalanan ke Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.

Ia juga menegaskan, seluruh komando partai tetap berada di bawah kendalinya.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tegas Megawati.

Instruksi itu muncul setelah Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku serta dugaan perintangan penyidikan.

Hasto tampak mengenakan rompi tahanan oranye dan tangannya diborgol saat resmi ditahan.

Sementara itu, beberapa Kepala Daerah dari kader PDIP- tampak mematuhi instruksi Megawati dengan tidak hadir dalam Retret. Sementara sebagian lainnya masih mempertimbangkan langkah yang akan mereka ambil. (*/red)

Megawati Instruksikan Kader Tunda Ikut Retreat, Ini 20 Kepala Daerah dari PDI-P

By On Sabtu, Februari 22, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada kadernya untuk menunda kegiatan Retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Instruksi itu diturunkan dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Dalam surat instruksi itu, seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI-P diminta untuk menunda perjalanan mengikuti Retreat di Magelang tanggal 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan pun diminta untuk berhenti.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, satu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti Retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.

Bahkan, mereka yang sudah diperjalanan diminta untuk berhenti. Kepala Daerah diminta untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tuturnya.

Instruksi kedua, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diminta untuk tetap bisa berkomunikasi aktif dan bersiaga terhadap panggilan.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis poin kedua instruksi tersebut.

Adapun dalam surat instruksi itu diambil setelah penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi,” tulis surat tersebut.

Berikut nama kepala daerah dari PDIP:

1. Gubernur Jakarta: Pramono Anung

2. Gubernur Bali: I Wayan Koster 

3. Walikota Bekasi: Tri Adhianto 

4. Bupati Bekasi: Ade Kuswara Kunang

5. Bupati Tapanuli Tengah: Masinton Pasaribu

6. Bupati Banyumas: Sadewo Tri Latinono

7. Walikota Manado: Andrei Angouw

8. Bupati Banyuwangi: Ipuk Fiestiandi

9. Walikota Surabaya: Eri Cahyadi 

10. Bupati Temanggung: Agus Setyawan 

11. Bupati Wakatobi: Haliana

12. Bupati Limapuluh Kota: Safni Barito 

13. Bupati Lampung Barat: Parosil Mabsus

14. Walikota Semarang: Agustina Wilujeng 

15. Bupati Karanganyar: Rober Chirstanto 

16. Bupati Cirebon: Imron 

17. Bupati Gresik: Fandi Akhmad Yani

18. Bupati Malang: Sanusi 

19. Walikota Tomohon: Caroll Senduk 

20. Bupati Kediri: Hanindhito Himawan Pramana


(*/red)

Soal Ide Koalisi Permanen, Sekjen Gerindra Muzani: Terserah Pimpinan Parpol

By On Selasa, Februari 18, 2025

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Soal gagasan koalisi permanen, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut bahwa gagasan tersebut kerap muncul di periode kepresidenan yang berbeda.

Dia menyerahkan tindak lanjut gagasan tersebut kepada masing-masing pimpinan partai politik (Papol).

“Gagasan untuk melanggengkan koalisi sebagai sebuah kerja sama politik permanen sebenarnya gagasan yang setiap periode kepresidenan itu diwacanakan. Artinya, gagasan itu bukan hanya gagasan sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan wacana dan pemikiran itu mengemuka,” kata Muzani kepada wartawan, Selasa, 18 Februari 2025.

“Tentunya gagasan itu terserah kepada bagaimana para pimpinan parpol itu menyikapi dan mengambil keputusan atas hal tersebut,” imbuhnya.

Menurut Muzani, belum ada pembahasan yang konkret dari ide koalisi permanen.

“Sampai hari ini belum ada pembicaraan yang bersifat implementatif dari gagasan itu,” pungkasnya.

Soal kekhawatiran koalisi yang sangat gemuk, kata Muzani, fungsi kontrol dan keseimbangan tidak harus dilakukan partai politik, tapi juga melalui pers.

Selain itu, kata dia, masyarakat bisa memberikan pandangan kepada pemerintah.

“Ya memang checks and balances itu kan tidak harus dari partai politik, pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan pembeda, masyarakat gitu sama-sama dan bahkan seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung ini,” ujarnya.

Diketahui, ide koalisi permanen dari Presiden Prabowo Subianto disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) setelah menghadiri acara silaturahmi kebangsaan di kediaman Prabowo, Hambalang, Jawa Barat.

Cak Imin mengatakan, Prabowo menawarkan Koalisi Permanen di hadapan elite parpol koalisi.

“Intinya, memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan,” kata Cak Imin kepada wartawan, Jumat, 14 Februari 2025.

PKB, kata Cak Imin, menyambut baik tawaran itu. 

Menurutnya, ide Prabowo tersebut menguatkan percepatan pembangunan.

“Tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” pungkasnya. (*/red)

Pengamat Sebut Koalisi Permanen Prabowo untuk Jaga Stabilitas Pemerintahan

By On Senin, Februari 17, 2025

Pengamat Politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Tawaran koalisi permanen yang diajukan Presiden Prabowo Subianto dinilai untuk menjaga soliditas pemerintahan.

Demikian seperti dikatakan Pengamat politik dari Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago kepada wartawan, Sabtu, 15 Februari 2025.

Menurutnya, para Menteri di Kabinet Merah Putih merupakan tokoh dari partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah.

“Dalam rangka memperkuat kekuatan dan konsolidasi politik agar cita-cita dan janji kerja Presiden Prabowo tercapai, maka menurut saya koalisi permanen adalah sebuah keniscayaan,” ujarnya.

Dia meyakini jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) solid dan permanen, maka pemerintahan Prabowo akan memiliki stabilitas yang baik. Hal ini diharapkan berdampak positif pada program kerja Prabowo, terutama di tengah sentimen negatif yang muncul dari masyarakat.

“Dengan tulang punggung partai pengusung Prabowo yang kuat, maka akan mempercepat akselerasi terwujudnya cita-cita Prabowo, dengan sendirinya akan meningkatkan dan menjaga level confidence dan approval rating kabinet Merah Putih," pungkasnya.

Pangi juga mengingatkan bahwa soliditas koalisi berpengaruh pada kebijakan pemerintah, yang telah terbukti selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mencatat, pemerintahan Jokowi relatif stabil dan mampu merangkul koalisi besar sehingga program-programnya berjalan lancar.

Ia juga mencermati pemerintahan Jokowi relatif stabil dan mampu mengeksekusi kebijakan.

Menurutnya, salah satu kunciannya adalah soliditas partai dalam koalisi pendukung Jokowi yang seirama.

“All out mendukung legacy dan program pemerintah, meskipun tidak selalu populis dan kebijakan kurang berpihak pada kehidupan hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengatakan, Prabowo telah menawarkan koalisi permanen kepada para elite partai politik di KIM.

Cak Imin, sapaan akrabnya menyebut, Prabowo ingin agar koalisi ini semakin diperkuat demi percepatan pembangunan.

“Intinya memperkuat koalisi. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan,” ujar Cak Imin kepada wartawan, Jumat, 14 Februari 2025. (*/red)

Soal Jabatan di Gerindra, Ini Kata Bobby Nasution

By On Senin, Februari 17, 2025

Gubernur Sumatera Utara terpilih, Bobby Nasution. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Terkait jabatan di Partai Gerindra, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terpilih, Bobby Nasution mengaku sedang menunggu arahan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto. 

“Ya nanti kita tunggu petunjuk dan arahan (Prabowo),” kata Bobby kepada wartawan, Minggu, 16 Februari 2025.

Bobby mengaku telah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra secara simbolis dari Prabowo beberapa hari lalu.

Menurutnya, Prabowo berpesan agar dirinya bekerja melayani masyarakat.

“KTA-nya kemarin sudah secara simbolis diberikan Bapak Ketua Umum,” ujarnya.

Diketahui, Bobby menerima KTA Gerindra saat Rapimnas dan Kongres Luar Biasa di kediaman Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Kamis, 13 Februari 2025.

Sebelum bergabung dengan Gerindra, Bobby merupakan kader PDI-P dan menjabat Walikota Medan, Sumatera Utara. Namun, hubungan Bobby dengan PDI-P memanas seiring dengan meningkatnya tensi partai banteng tersebut dengan mertuanya, Joko Widodo (Jokowi).

Bobby kemudian terang-terangan menyatakan mendukung Prabowo Subianto dan adik iparnya, Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024.

Setelah itu, Ia dipecat oleh PDI-P. Bobby kemudian diusung sebagai Calon Gubernur Sumut oleh Partai Gerindra pada Pilkada Serentak 2024. (*/red)

Anggota DPRD Fahrizal Azmi: Pengurus DPAC PKB se-Kabupaten Tangerang Harus Menjaga Marwah Partai

By On Minggu, Februari 16, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Fahrizal Azmi menyampaikan, pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Kabupaten Tangerang harus bisa menjaga marwah partai.

Hal itu disampaikan Fahrizal Azmi saat memberikan materi dalam dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengurus DPAC PKB se-Kabupaten Tangerang, Sabtu, 15 Februari 2025.

“Ada hal yang lebih penting, teman-teman DPAC harus mempunyai marwah boarding chef atau rasa memiliki. Harus benar-benar fokus untuk membesarkan PKB,” ucap Ahong sapaan akrabnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang itu menambahkan, pelajaran dari tahun kemarin, dan ke depannya jangan lagi ada Ketua DPAC main dua kaki.

“Karena percuma kita membahas tentang kesejahteraan, tentang usaha, kalau pemimpin-pemimpin DPAC tidak satu arah,” ucapnya.

“Kita harus buktikan ke depan bahwa PKB solid. PKB bisa bangkit lagi. Alhamdulillah PKB tahun ini mempunyai pimpinan, sehingga kita lebih kuat lagi dalam merealisasikan apa yang menjadi harapan teman-teman ini berkat perjuangan kita semua,” pungkasnya. (Reno)

Presiden Prabowo Sebut Ormas MKGR Bisa Jadi Mitra Strategis Pemerintah

By On Senin, Januari 20, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto meyebut Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) akan menjadi mitra strategis pemerintah. 

Hal itu disampaikan Prabowo melalui keterangan video yang ditayangkan pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Ormas MKGR di Jakarta Pusat, Sabtu malam, 18 Januari 2025.

Meskipun diundang untuk hadir dalam acara puncak HUT MKGR, Prabowo tidak dapat hadir secara langsung dan mengirimkan ucapan melalui video.

Prabowo juga mengajak Ormas MKGR untuk bersatu dalam upaya menghilangkan kemiskinan di Indonesia.

“Ini adalah salah satu cita-cita MKGR dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan dirgahayu MKGR. Jaya selalu berjuang terus untuk merah putih,” ujarnya.

Prabowo juga menekankan, MKGR merupakan simbol Pancasila, persatuan, gotong-royong, dan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara.

Ia mengatakan, perjalanan MKGR selama 65 tahun adalah bukti ketangguhan, semangat, dan pengabdian dalam memperjuangkan keadilan dan kebijakan rakyat serta membela ideologi negara, Pancasila.

“MKGR lahir di saat negara sedang dalam pertarungan antara ideologi dan MKGR setia kepada Pancasila,” ujarnya.

Sebelumnya, Ormas MKGR juga menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh Ketua Penyelenggara Rakernas Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) dan HUT MKGR ke-65, Soedeson Tandra, di Jakarta pada hari yang sama.

“Ormas MKGR sebagai pendiri dari Partai Golkar juga mendukung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sampai masa akhir jabatan selesai,” ujar Tandra.

Selain itu, Ormas MKGR juga memberikan dukungan terhadap program Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, MKGR memiliki peran strategis dalam mendukung agenda politik dan kebijakan yang diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Kami mendukung segala program kerja Pak Bahlil hingga masa jabatannya selesai, baik sebagai Ketua Umum Partai Golkar maupun sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” kata Tandra. (*/red)

Ini Kata Golkar Soal Isu Jokowi dan Gibran Masuk Partai lewat MKGR

By On Sabtu, Januari 18, 2025

Ketua DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman menepis isu yang menyebutkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan bergabung dengan partainya melalui organisasi sayap, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

Hingga saat ini, kata Maman, belum ada pembahasan terkait hal tersebut.

“Saya belum ada dengar. Setahu saya belum ada pembahasan itu,” kata Maman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2025.

Menurut Maman, kalau pun Gibran hadir dalam acara HUT MKGR ke-65, kehadirannya adalah untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto, yang berhalangan hadir karena agenda lain.

“Sepengetahuan saya, kehadiran Mas Gibran di acara MKGR besok, saya juga enggak tahu final hadir atau tidak, tapi mewakili Pak Presiden karena Pak Presiden berhalangan. Enggak bisa hadir karena ada agenda lain,” ujarnya.

Maman juga belum dapat memastikan apakah Gibran akan hadir dalam acara tersebut.

“Kalau pasti atau tidaknya, mungkin bisa tanya ke teman-teman di kepanitiaan. Saya belum tahu pastinya,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, beredar isu yang menyatakan bahwa Jokowi akan bergabung dengan Partai Golkar melalui jalur ormas pendiri.

Namun, Jokowi telah membantah kabar tersebut, menegaskan tidak ada komunikasi antara dirinya dengan ormas pendiri Golkar.

“Ah, isu-isu,” kata Jokowi saat berada di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Rabu, 15 Januari 2025. 

Sementara itu, Ketua Umum MKGR, Adies Kadir mengatakan, organisasinya terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung.

Namun, Adies enggan memastikan apakah Jokowi dan Gibran akan secara resmi bergabung dengan MKGR saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 organisasi tersebut.

“Kita kan baru rapat (Majelis Permusyawaratan Organisasi) nya kan tanggal 18 (Januari). Ini kan dinamika politik kan berkembang. Tadi kan kalau tidak salah sudah disampaikan, Ormas MKGR ini kan kita sifatnya ormas, jadi kita ini terbuka,” kata Adies kepada wartawan saat konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025. (*/red)

Usai Diperiksa KPK, Maria Lestari Bantah Lolos Jadi Anggota DPR Dibantu Hasto Kristiyanto

By On Sabtu, Januari 18, 2025

Anggota DPR Maria Lestari. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Anggota DPR RI Fraksi PDI-P, Maria Lestari membantah dirinya lolos menjadi anggota DPR pada 2019 lalu berkat bantuan dari Hasto Kristiyanto yang merupakan Sekjen PDI-P.

Hal itu disampaikan Maria Lestari usai dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka Hasto Kristiyanto.  

“Tidak ada, sudah keputusan mahkamah partai ya,” kata Maria kepada wartawan usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025. 

Maria enggan membeberkan lebih detail perihal materi pemeriksaannya. Menurutnya, materi merupakan kewenangan penyidik. Termasuk jumlah pertanyaan yang diterimanya selama menjalani pemeriksaan selama kurang lebih sembilan jam. 

“Sudah lupa (jumlah pertanyaan), banyak,” ujarnya. 

Seperti diketahui, nama Maria Lestari sendiri pernah mencuat saat KPK mengumumkan Hasto sebagai tersangka.

“Bahkan, pada tanggal 31 Agustus 2019, Sdr. HK menemui Sdr. Wahyu Setiawan untuk dan meminta untuk memenuhi 2 usulan yang diajukan oleh DPP, yaitu Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto. (*/red)

Jelang Pemeriksaan KPK, Sekjen PDI-P Hasto Baca Hak-hak Tersangka

By On Minggu, Januari 12, 2025

Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Jelang pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan status sebagai tersangka di kasus suap Harun Masiku besok, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto mengaku telah melakukan persiapan, salah satunya yakni telah membaca hak-hak dirinya sebagai tersangka.

“Saya punya kewajiban-kewajiban. Bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu, sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto kepada wartawan di kawasan GBK, Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025.

Menurut Hasto, persoalan itu telah lama dan dirinya berkomitmen akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum, dan menghormati seluruh proses yang dihadapi.

“Ya sudah, karena ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya,” pungkasnya.

Hasto kemudian mengungkit soal jalan terjal PDI-P, dan berbicara soal keyakinan menjelang pemeriksaan besok.

“Akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan, karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI-P sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega, hingga PDI-P memang jalan-jalan terjal,” ucapnya.

Diketahui, KPK telah menjadwalkan pemanggilan Hasto pada 13 Januari 2025 besok. Lalu pertanyaannya apakah Hasto akan langsung ditahan?

“Kemudian, hari Senin apakah akan dilakukan upaya paksa? Nanti lihat hari Senin ya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Januari 2025.

Namun Asep tidak memberikan penjelasan lebih rinci. Dia mengatakan, KPK akan melihat kecukupan alat bukti dalam pemeriksaan Hasto pada Senin, 13 Januari 2025. (*/red)

MK Hapus Presidential Threshold, Ketua DPD Sultan Usul Wacana Capres Jalur Independen

By On Minggu, Januari 05, 2025

Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Pengusulan bakal calon Presiden secara independen atau non partisan perlu diwacanakan dalam sistem politik Indonesia. 

Usul itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) minimal 20 persen kursi DPR sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

“Saat ini, UUD memang hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon Presiden. Namun wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang non partisan perlu dimulai,” ujar Sultan kepada wartawan, Minggu, 05 Januari 2025.

Sultan menyinggung negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat yang telah menerapkan pencalonan presiden melalui jalur independen. Begitu pula, kata dia, Presiden Rusia Vladimir Putin yang dipilih langsung oleh rakyat Rusia setelah mencalonkan diri secara independen dalam Pilpres.

“Artinya, prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi tidak boleh dibatasi, baik oleh aturan presidential threshold maupun institusi politik tertentu saja,” pungkasnya.

Meski begitu, kata Sultan, pihaknya menghormati ketentuan dalam konstitusi yang mengatur pencalonan Presiden hanya melalui dukungan Partai Politik.

Di samping itu, kata dia, wacana dan kajian pencalonan Presiden melalui jalur independen perlu dilakukan oleh pembentuk UU, serta para akademisi hukum tata negara.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara perlahan tapi berani menyingkirkan batasan-batasan politik yang menghambat perkembangan demokrasi dan memberikan hak-hak politik yang sedikit lebih terbuka bagi warga negara dalam mencalonkan diri menjadi pemimpin nasional,” ujarnya.

Sultan berharap hak untuk memilih dan dipilih ini bisa dibuka secara lebih luas dan memenuhi rasa keadilan politik bagi masyarakat.

Dia berharap bangsa dapat menemukan pemimpin nasional yang lebih berkualitas ke depannya.

“Sulit rasanya bagi bangsa ini untuk mencapai kualitas demokrasi dan menemukan kepemimpinan nasional yang paripurna jika kita tidak menyiapkan institusi demokrasi alternatif selain partai politik dalam menentukan hal-hal fundamental dalam kita bernegara. Sementara banyak partai politik belum sepenuhnya bersedia mempraktikkan demokratisasi di internal partai,” tutupnya. (*/red)

Ini Sejumlah Nama yang Digadang Jadi Ketua Golkar Jatim

By On Selasa, Desember 31, 2024

Sekjen DPP Partai Golkar, M Sarmuji. 

SURABAYA, KabarViral79.Com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur (Jatim) akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI pada awal tahun 2025.

Musda tersebut akan menentukan Ketua DPD Partai Golkar Jatim Periode 2025-2030 menggantikan M Sarmuji yang kini didapuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

M Sarmuji mengatakan, pihaknya akan menggelar Musda pada akhir Januari 2025 atau awal Februari 2025.

“Rencananya akhir Januari 2025 atau awal Februari 2025,” kata Sarmuji kepada wartawan di Surabaya, Senin, 30 Desember 2024.

Sarmuji menyebut, Musda ini dilakukan karena DPP telah menggelar Munas. Musda ini akan jadi momen mencari nakhoda baru Golkar di Jatim.

“Ya kalau selentingan-selentingan kan teman-teman media sudah mendengar (nama yang berpotensi menjadi Ketua Golkar Jatim),” ujarnya.

“Ada dari Kepala Daerah, ada dari Anggota DPRD Jatim, ada juga dari Anggota DPR RI,” kata Sarmuji yang telah memimpin Golkar Jatim sejak Maret 2020.

Diketahui, ada sejumlah nama yang berpotensi akan mencalonkan diri sebagai Ketua Golkar Jatim Periode 2025-2030.

Nama-nama itu, di antaranya Blegur Prijanggono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

Blegur merupakan politikus berpengalaman yang dimiliki Golkar. Blegur merupakan Anggota DPRD Surabaya Periode 2009-2014 dari Golkar.

Kemudian Blegur menjadi Anggota DPRD Jatim sejak 2019 dari Golkar.

Kemudian, ada nama Kodrat Sunyoto. Politikus gaek yang dimiliki Golkar ini sudah menjabat sebagai Anggota DPRD Jatim Fraksi Golkar sejak 2009 alias empat periode.

Selanjutnya, ada nama Pranaya Yudha Mahardhika yang merupakan Anggota DPRD Jatim tiga periode sejak 2014. Yudha saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jatim.

Lalu, ada nama Walikota Pasuruan terpilih 2025-2030, yakni Adi Wibowo. Adi merupakan kader Golkar dan pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Pasuruan hingga menggantikan Gus Ipul sebagai Walikota Pasuruan di sisa Periode 2021-2025.

Kemudian, ada nama kader Golkar asal Tuban, yakni Aditya Halindra (Lindra). Lindra merupakan Bupati Tuban 2021-2025 dan terpilih kembali pada periode 2025-2030.

Selanjutnya, ada nama Purnamasidi. Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jember-Lumajang.

Kemudian, ada nama Anggota DPR RI Golkar, yakni Ali Mufthi dari Dapil Jatim VII. Lalu ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

Nama terakhir yang juga mencuat, yakni Heru 'Tcarik' Tjahjono. Sekdaprov Jatim 2018-2022 ini masuk bursa Ketua DPD Golkar Jatim.

Heru saat ini merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim VI. Kiprah Heru di dunia perpolitikan Jatim sudah teruji sebagai Bupati Tulungagung selama 10 tahun pada 2003-2013. (*/red)