-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Prabowo Tahu soal Pendana Demo Bayaran, PDI-P: Harusnya Bertindak

By On Sabtu, Juni 27, 2026

Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira menilai, Presiden Prabowo Subianto seharusnya mengambil langkah konkret apabila benar mengetahui pihak yang mendanai demonstrasi bayaran. 

Menurut Andreas, publik memahami bahwa Presiden memiliki akses yang memadai untuk mengetahui berbagai informasi, termasuk pihak di balik suatu aksi demonstrasi. 

"Justru yang dibutuhkan dari Presiden karena beliau mengetahui, langkah dan tindakan apa yang dilakukan terhadap demonstrasi yang substantif dan mana demonstrasi bayaran," ujar Andreas, Kamis, 25 Juni 2026. 

Andreas mengatakan, sebagai Kepala Negara yang didukung perangkat intelijen dan penegak hukum, Prabowo pasti memiliki kemampuan untuk membedakan demonstrasi yang menyuarakan aspirasi publik dengan aksi yang digerakkan oleh pihak tertentu. 

"Sebagai Presiden dengan kelengkapan alat-alat negara, alat intelijen, alat penegak hukum dan perangkat negaranya, memang seharusnya tidak sulit bagi Presiden untuk mengetahuinya," ujarnya. 

"Tanpa Presiden menyampaikan di depan umum pun kita memahami bahwa presiden mengetahui itu," imbuhnya. 

Meski demikian, Andreas mengaku menangkap kesan berbeda dari pernyataan yang disampaikan Prabowo di hadapan publik. 

"Kalau melihat ucapan Presiden dalam pidatonya, justru terkesan nada ancaman terhadap rakyatnya sendiri," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui pihak yang mendanai sejumlah aksi demonstrasi. 

Ia bahkan memberikan peringatan kepada pihak-pihak tersebut. 

"Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu," ujar Prabowo saat acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026. 

Prabowo mengatakan, sebagian peserta demonstrasi yang dibayar bahkan tidak memahami tujuan aksi yang mereka ikuti. 

"Ditanya anak-anak demo, (mereka yang berdemo tapi dibayar) enggak ngerti. Mau demo apa ya? 'Em... em... Kami dibayar Rp 200 ribu' Gitu ya," kata Prabowo. 

Ia kemudian mengajak masyarakat mendukung pemerintah dalam menghadapi persaingan dengan negara lain. 

"Kita ini kalau merasa, kalau dalam pertandingan kita jadi suporter, dukung satu tim, 'Ayo maju, maju, maju'. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak," ujar Prabowo. (*/red)

Jokowi Minta PSI Kawal Prabowo-Gibran Dua Periode, PDI-P: Emang Prabowo Mau?

By On Rabu, Juni 24, 2026

Ketua DPP PDI-P, Deddy Sitorus. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua DPP PDI-P, Deddy Sitorus menanggapi soal pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta PSI mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode. 

Deddy menilai isu tersebut lebih merupakan upaya menarik perhatian publik ketimbang membesarkan partai. 

"Ini kan cara untuk menarik simpati publik, PSI kan emang cenderung gitu ya. Dia tidak membesarkan partainya, tapi dengan menumpang-numpang. Misalnya dengan menyerang-nyerang PDI-P, mereka akan jadi pembicaraan publik," ujar Deddy kepada wartawan, Selasa, 23 Juni 2026. 

"Sekarang, dengan membawa isu dua periode Prabowo-Gibran, harapannya akan tertarik ke PSI, kan gitu," imbuhnya. 

Deddy kemudian mempertanyakan apakah Prabowo sudah menyatakan keinginan kembali maju bersama Gibran di Pilpres 2029. 

Menurutnya, sebaiknya PSI bertanya terlebih dulu kepada Prabowo. 

"Pertanyaan saya, emang Pak Prabowo udah pasti mau. Tanya dulu dong sebelum kampanyekan itu," ujarnya. 

Deddy juga menilai, pembicaraan mengenai Pemilu 2029 masih terlalu dini. 

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang muncul saat ini. 

"Pemilu masih lama. Jawab dulu nih persoalan-persoalan masyarakat. Apakah ada tindak lanjut dari tuntutan mahasiswa itu, itu dulu, jangan langsung ke pemilu. Ini pemerintah lagi pusing, udah mikirin Pemilu 2029. Nggak sabaran banget," pungkasnya. 

Adapun arahan Jokowi ini diutarakan Ketua DPP PSI, Bestari Barus. 

Diketahui, Bestari bertemu Jokowi di Solo pada Kamis pagi, 18 Juni 2026. 

"Kepada kami, beliau menyampaikan kok bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan ya, bahkan, bahkan sampai dua periode. Jadi nggak ada itu fitnahan, fitnahan tentang bakal ada dua matahari. Matahari gimana bisa dua? Ada-ada aja," ujar Bestari kepada wartawan, Jumat, 18 Juni 2026. 

Bestari mengatakan Jokowi mengingatkan untuk jaga keharmonisan dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran yang tengah berjalan. 

"Beliau terus, tadi pun saya dititip pesan ya jaga keharmonisan di internal. Dan juga ingatkan untuk kawan-kawan di mana pun itu, mendukung pasangan Pak Prabowo-Gibran ini gitu, mau matahari apa lagi," ujarnya. (*/red)

Jokowi Minta PSI Kawal Prabowo-Gibran Dua Periode, Ini Kata Politikus PDI-P

By On Sabtu, Juni 20, 2026

Politikus PDI-P, Guntur Romli. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua DPP PSI, Bestari Barus mengatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pihaknya mengawal Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode. 

Menanggapi hal itu, politikus PDI-P, Guntur Romli mengatakan, partainya belum memikirkan Pemilu 2029. 

"PDI-P belum berpikir soal Pemilu 2029. Instruksi dari Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri), kami harus gerak di akar rumput, menangis dan tertawa bersama rakyat. Menjadi solusi di tangan persoalan ekonomi, politik, dan sosial di masyarakat," ujar Guntur Romli, Sabtu, 20 Juni 2026. 

Bagi PDI-P, kata Guntur, politik bukan soal kekuasaan. Terlebih, kata dia, permintaan itu terlalu dini disampaikan. 

"Bagi PDI-P, politik bukan soal kekuasaan, apalagi sudah bicara dini soal Pemilu 2029, tapi benar-benar perjuangan untuk rakyat," ujarnya. 

Diketahui sebelumnya, Bestari Barus mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) meminta partainya hingga simpatisan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Bestari menyebut, tak ada matahari kembar menindaklanjuti Jokowi yang berencana berkeliling Indonesia. 

"Kepada kami beliau menyampaikan kok bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan ya, bahkan, bahkan sampai dua periode. Jadi nggak ada itu fitnahan, fitnahan tentang bakal ada dua matahari. Matahari gimana bisa dua? Ada-ada aja," kata Bestari kepada wartawan, Jumat, 18 Juni 2026. 

Bestari mengungkap pesan saat bertemu dengan ayah Kaesang Pangarep tersebut di Solo, Kamis pagi, 18 Juni 2026. 

Bestari mengatakan, Jokowi mengingatkan untuk jaga keharmonisan dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran yang tengah berjalan. (*/red)

Said Abdullah Sebut PDI-P Jadi Partai Penyeimbang, Bentuk Sikap Objektif dan Proporsional

By On Jumat, Juni 19, 2026

Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah menyebut, PDI-P telah memutuskan sikap politik sebagai partai penyeimbang di pemerintahan saat ini. 

Sikap tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P. 

"Sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), PDI-P telah memutuskan bahwa PDI-P berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi," ujar Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis, 18 Juni 2026. 

Menurutnya, posisi itu membuat PDI-P harus bersikap secara objektif dan proporsional. 

Said Abdullah menjelaskan, jika pemerintah menghadirkan kebijakan yang bagus untuk rakyat, maka PDI-P akan memberikan dukungan. Sebaliknya, jika dinilai buruk, maka akan mengingatkan pemerintah secara konstruktif. 

"Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum, bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap objektif dan proporsional. Artinya, kalau kinerja dan kebijakan pemerintah bagus untuk rakyat, sudah seharusnya PDI-P memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI-P tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," tuturnya. 

"Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif. Dalam posisi seperti ini, belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral," imbuhnya. 

Dia memastikan, partai penyeimbang bukan berarti oposisi. Sebab, kata dia, oposisi merupakan sikap politik yang kehendaknya kerap berlawanan total dengan pemerintahan yang berkuasa. 

"Sebagai penyeimbang, PDI-P menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai aturan main yang digariskan konstitusi kita. Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan yang berkuasa. Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral," pungkasnya. 

Menurutnya, sikap politik PDI-P saat ini sudah dipahami oleh Presiden Prabowo Subianto. 

"Presiden Prabowo sendiri sangat memahami sikap dan pilihan politik yang ditempuh oleh PDI-P. Bahkan beliau menyatakan terima kasih atas sikap itu dan menganggapnya sebagai teman yang lebih jujur," ujarnya. 

"Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik. Melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap objektivitas yang justru diperlukan oleh Bapak Presiden," tutupnya. (*/red)

Secara Aklamasi, H. Robinsar Terpilih Jadi Ketua SOKSI Banten

By On Minggu, Juni 14, 2026

H. Robinsar terpilih secara aklamasi jadi Ketua Depidar SOKSI Provinsi Banten Periode 2026–2031, Minggu, 14 Juni 2026. 

TANGERANG, KabarViral79.Com – Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depidar SOKSI) Provinsi Banten yang berlangsung di Aston Cilegon Boutique Hotel telah menetapkan H. Robinsar sebagai Ketua Depidar SOKSI Provinsi Banten Periode 2026–2031 secara aklamasi, Minggu, 14 Juni 2026. 

Penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) SOKSI se-Provinsi Banten yang memberikan dukungan penuh kepada H. Robinsar untuk memimpin organisasi selama lima tahun ke depan. 

Dalam forum Musda yang berlangsung penuh semangat kebersamaan dan kekeluargaan, para peserta menilai H. Robinsar memiliki kapasitas, pengalaman, serta komitmen yang kuat untuk melanjutkan dan meningkatkan peran strategis SOKSI sebagai organisasi pendiri Partai Golkar dalam memperkuat konsolidasi kader serta meningkatkan elektabilitas Partai Golkar di Provinsi Banten. 

Ketua terpilih H. Robinsar menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh jajaran SOKSI di Banten. 

Ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan SOKSI sebagai organisasi yang semakin solid, modern, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah. 

“Saya mengucapkan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh seluruh keluarga besar SOKSI Banten. Ke depan, kita akan memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat akar rumput, meningkatkan kualitas kader, serta memperkuat sinergi dengan Partai Golkar dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banten,” ujar Robinsar. 

Dalam pelaksanaan Musda tersebut, Ketua Depidar SOKSI Provinsi Banten periode sebelumnya, H. Tb. Iman Ariyadi, yang juga Ketua Harian Depinas SOKSI menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran pengurus dan kader SOKSI agar terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat akar rumput. 

H. Robinsar terpilih secara aklamasi jadi Ketua Depidar SOKSI Provinsi Banten Periode 2026–2031, Minggu, 14 Juni 2026. 

Menurutnya, soliditas organisasi merupakan kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan politik sekaligus memperkuat peran SOKSI sebagai organisasi pendiri Partai Golkar. 

Dalam arahannya, H. Tb. Iman Ariyadi menegaskan, SOKSI harus tampil sebagai garda terdepan dalam upaya meningkatkan elektabilitas dan perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2029 mendatang. 

Ia meminta seluruh kader untuk aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, memperkuat kaderisasi, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. 

“SOKSI Banten harus melakukan konsolidasi yang baik dan benar untuk meningkatkan suara elektoral Partai Golkar. Seluruh kader harus bergerak bersama, menjaga soliditas organisasi, dan terus hadir di tengah masyarakat agar Partai Golkar semakin dipercaya dan dicintai rakyat menuju Pemilu 2029,” tegas Uman Ariyadi. 

Ia juga berharap kepemimpinan H. Robinsar sebagai Ketua Depidar SOKSI Provinsi Banten yang baru dapat membawa semangat baru bagi organisasi, memperkuat sinergi dengan Partai Golkar, serta meningkatkan kontribusi SOKSI dalam pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Banten. 

Musda Depidar SOKSI Banten Tahun 2026 juga menjadi momentum penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi program kerja, memperkuat struktur kepengurusan, serta menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi dinamika politik dan pembangunan di Banten. 

Dengan terpilihnya H. Robinsar secara aklamasi, diharapkan SOKSI Banten semakin solid, progresif, dan mampu menjadi motor penggerak dalam melahirkan kader-kader berkualitas yang berkontribusi bagi kemajuan organisasi, Partai Golkar, serta masyarakat Banten secara luas. 

Keputusan Musda ini sekaligus menandai dimulainya babak baru kepemimpinan SOKSI Banten dalam memperkuat konsolidasi organisasi dan menghadapi agenda politik menuju Pemilu 2029. (*/red)

Ustur Ubadi Resmi Pimpin DPC PKB Kabupaten Tangerang Masa Bakti 2026-2031

By On Kamis, Juni 11, 2026

Ustur Ubadi terpilih jadi Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Ustur Ubadi terpilih menjadi ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang periode 2026-2031 pasca mundurnya Mohammad Nur Kholis karena ingin fokus menjalankan amanah menjadi Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten. 

Dengan demikian tapuk kepemimpinan Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang untuk periode 2026-2031 diserahkan kepada Ustur Ubadi untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan partai di Kabupaten Tangerang. 

Ustur Ubadi menyampaikan, pasca mundur sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang, Mohammad Nur Kholis menyerahkan kepemimpinan  kepada dirinya. 

"Sebagai kader, apapun itu perintah dari partai kami harus siap  atas mandat yang diberikan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ini," ucapnya. 

Saat ditanya kesiapan menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang, Ustur yang juga anggota DPRD Kabupaten Tangerang mengatakan,dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan konsolidasi kepada semua pengurus selanjutnya melakukan pemetaan terhadap semua PAC dan Ranting. 

"Setelah itu baru kami akan mengadakan pelantikan," pungkasnya. 

Ustur yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang ini juga menyampaikan terima kasih kepada Muhammad Nur Kholis yang berhasil memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan perolehan kursi PKB, mewujudkan kantor permanen DPC PKB Kabupaten Tangerang, serta mempererat sinergi dengan berbagai elemen Nahdlatul Ulama dan masyarakat. (Reno)

Pasca Ditetapkan Jadi Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang, H. Mohammad Nur Kholis Mundur Demi Kepentingan Organisasi Partai

By On Kamis, Juni 11, 2026

H. Muhammad Nur Kholis, S.Th.I. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Dalam rangkaian Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Manajemen Partai DPW PKB Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh DPP PKB pada 10–11 Juni 2026 di Jakarta, Tim Koordinator DPP PKB telah menyampaikan keputusan terkait calon Ketua Dewan Tanfidz Definitif (CKD) DPC PKB masa bakti 2026–2031. 

Berdasarkan hasil proses penjaringan, evaluasi, dan pertimbangan organisasi, H. Muhammad Nur Kholis, S.Th.I ditetapkan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang untuk masa khidmat 2026–2031, Kamis, 11 Juni 2026. 

Namun demikian, setelah melakukan komunikasi dan pertimbangan secara matang demi kepentingan organisasi yang lebih luas, H. Muhammad Nur Kholis, S.Th.I memilih untuk mengundurkan diri dari penetapan tersebut dan memutuskan untuk fokus menjalankan amanah sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten. 

Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmennya untuk mengoptimalkan peran strategis Fraksi PKB di tingkat Provinsi Banten, terutama dalam mengawal agenda perjuangan partai, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan program-program kerakyatan PKB dapat berjalan secara maksimal. 

Muhammad Nur Kholis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPP PKB, DPW PKB Banten, serta seluruh kader dan pengurus PKB Kabupaten Tangerang atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. 

"Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh DPP PKB dan seluruh kader PKB. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek organisasi dan tugas politik yang saat ini saya emban, saya memutuskan untuk fokus menjalankan amanah sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten. Saya meyakini keputusan ini merupakan pilihan terbaik untuk memperkuat perjuangan PKB dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," ujarnya. 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak mengurangi komitmennya terhadap penguatan PKB Kabupaten Tangerang. 

Sebaliknya, ia akan terus memberikan dukungan penuh terhadap proses konsolidasi dan pengembangan organisasi agar PKB semakin solid dalam menghadapi agenda politik ke depan. 

Selama memimpin DPC PKB Kabupaten Tangerang periode sebelumnya, Muhammad Nur Kholis tercatat berhasil memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan perolehan kursi PKB, mewujudkan kantor permanen DPC PKB Kabupaten Tangerang, serta mempererat sinergi dengan berbagai elemen Nahdlatul Ulama dan masyarakat. 

PKB Kabupaten Tangerang menegaskan akan tetap menjaga soliditas organisasi dan menghormati seluruh mekanisme yang ditetapkan oleh DPP PKB terkait proses penetapan kepemimpinan definitif DPC PKB Kabupaten Tangerang masa bakti 2026–2031. (*/red)

PDI-P Ungkap Tujuan "Bung Karno Bapak Marhaenis" sebagai Lagu Wajib Partai

By On Selasa, Juni 02, 2026

Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperkenalkan lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenisme' di acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDI-P seluruh Indonesia masa bakti 2024-2029. 

Lagu itu disebut sebagai bagian dari upaya pelurusan sejarah bangsa. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto mengatkan, selama masa Orde Baru, Indonesia mengalami 'keterputusan sejarah'. Salah satu contohnya adalah larangan memperingati hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. 

Kondisi ini, kata Hasto, membuat bangsa Indonesia sempat kehilangan orientasi terhadap cita-cita awal pembentukan Negara Republik Indonesia. 

Menurut Hasto, lagu tersebut diaransemen ulang Ketua DPP PDI-P Bidang Ekonomi Kreatif yang juga cucu Sukarno (Bung Karno) sekaligus putra Presiden ke-5 RI dan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo. 

"Karena itulah dilakukan pelurusan sejarah dan konsolidasi ideologi. Nah, Mas Prananda Prabowo mengambil peran di situ," ujar Hasto kepada wartawan, Senin, 01 Juni 2026. 

Lagu ini, kata dia, bertujuan menghapus stigma negatif yang selama ini sengaja dilekatkan pada istilah 'Marhaen'. 

Selain lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenis', Prananda menciptakan Himne PDI-P dan memperkenalkan kembali tradisi pembacaan dedication of life. 

"Mas Prananda memperkenalkan kembali dengan aransemen yang baru. Itu membangkitkan kesadaran kita tentang watak sejati Pancasila untuk mengubah struktur yang menindas berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kebangsaan, dan kerakyatan itu sendiri," jelasnya. 

Selama ini, kata Hasto, istilah 'Marhaen' sering kali disalahartikan dan dicap sebagai komunisme. Padahal, lanjut dia, Marhaenisme adalah realitas sosial yang menjadi latar belakang sejarah bagi Bung Karno untuk memerdekakan rakyat Indonesia yang terpinggirkan. 

"Selama ini kita berbicara Marhaen itu kemudian dicap komunis dan sebagainya. Padahal itu adalah suatu realitas sosial yang terjadi sebagai setting historis bagi Bung Karno untuk memerdekakan rakyat Indonesia yang terpinggirkan. Mereka mandiri, tapi mereka harus dibangun kesadarannya," ujar Hasto. 

Terkait kemungkinan PDI-P mengusulkan lagu tersebut untuk diputar di acara kenegaraan, Hasto menekankan bahwa hal yang paling utama bagi partai adalah penyerapan spirit dari lagu itu sendiri dalam kebijakan nyata demi kesejahteraan rakyat. 

"Bagi PDI-P, lagu mars Bung Karno Bapak Marhaenisme yang penting adalah spiritnya itu, spirit tentang kemerdekaan kita, tentang politik kita itu untuk rakyat Marhaen. Itu penuh dengan upaya-upaya nyata bagaimana kebijakan-kebijakan ideologis sampai teknokratis itu memberi kemanfaatan bagi rakyat," tegasnya. 

Hasto menambahkan, refleksi terhadap pemikiran para pendiri bangsa sangat krusial mengingat kondisi Indonesia saat ini yang dinilai tertinggal dalam beberapa sektor. Melalui esensi lagu tersebut, pihaknya ingin mengembalikan fokus politik pada esensi mencerdaskan dan membebaskan bangsa. 

"Kita sudah tertinggal dengan Singapura, bahkan dengan Malaysia, pendidikan kita menurun kualitasnya. Maka dengan spirit lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme, kita memperkuat watak sejati politik yang membebaskan dari berbagai belenggu kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan," pungkasnya. 

Lagu ini sempat diputar di awal sesi Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDI-P seluruh Indonesia masa bakti 2024-2029 yang digelar di Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara, pada Sabtu, 29 Mei 2026. 

Adapun lirik lagu tersebut, yaitu: 

Rakyat Marhaen Majulah Bersatu

Membangun Dunia yang Baru

Satukanlah Gerak Langkahmu

Turut Komando yang Satu

Hiduplah Bung Karno Kita

Bapak Marhaenisme Jaya

Hiduplah Pemimpin Kita

Marhaenisme Pastilah Jaya 

(*/red)

May Day 2026, Megawati Sebut Buruh Bukan Sekadar Faktor Produksi Ekonomi

By On Senin, Mei 04, 2026

Ketum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri mengatakan, kaum buruh bukan sekadar faktor produksi dalam angka ekonomi.

Baginya, kelas pekerja menjadi orientasi kemandirian bangsa seperti profesi lainnya, baik nelayan dan petani.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberi sambutan secara virtual di acara peringatan Hari Buruh Internasional 2026 bertajuk “Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari,” di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu, 03 Mei 2026.

Ia menilai, peringatan hari buruh harus dilihat dalam perspektif historis dan kebudayaan. 

“Mengapa? Sebab perjuangan buruh merupakan manifestasi perlawanan terhadap berbagai belenggu penjajahan akibat bekerjanya kapitalisme dan imperialisme,” ujarnya.

Menurut Megawati, bangsa Indonesia merasakan derita berkepanjangan ketika cultuur stelsel bekerja pada masa penjajahan Belanda.

Dalam perspektif kebudayaan, kata dia, perjuangan keadilan di bidang perekonomian menjadi esensi penting sosio-demokrasi dalam Pancasila.

“Keadilan dalam ranah ekonomi inilah yang tidak hanya diperjuangkan buruh, namun juga menjadi tujuan ideologis kemerdekaan Indonesia,” ujarnya.

Megawati juga mengingatkan, ada persaingan antarbangsa di saat bersamaan. Untuk itu, kata dia, perlu upaya untuk meningkatkan kualitas, keterampilan, profesionalisme, dan produktivitas kaum buruh Indonesia.

Upaya itu, kata Megawati, harus dilakukan melalui kerja sama yang harmonis-konstruktif antara pemerintah, pengusaha, buruh, dan lembaga. 

“PDI-P menegaskan bahwa buruh bukan sekadar faktor produksi dalam angka-angka ekonomi, melainkan soko guru perjuangan dan bersama petani, nelayan, menjadi orientasi kemandirian bangsa,” kata Megawati.

“Kita terus berjuang bagi kesejahteraan buruh sebagai prasyarat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, selamat Hari Buruh. Terus berjuang bagi kemajuan Indonesia Raya tercinta,” pungkasnya. (*/red)

Edi Obama Resmi Pimpin PPP Bireuen Periode 2026-2031, Target Tambah Kursi di Parlemen

By On Rabu, April 29, 2026

Edi Obama, resmi ditetapkan sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bireuen Periode 2026-2031, pada Muscab VI PPP Bireuen, di Aula Wisma Bireuen Jaya, Selasa malam, 28 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Edi Saputra, SH., MM., yang akrab disapa Edi Obama, resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bireuen Periode 2026-2031. 

Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) VI PPP Bireuen yang berlangsung di Aula Wisma Bireuen Jaya, Selasa malam, 28 April 2026. 

Usai terpilih secara mufakat, Edi Obama didampingi istrinya, Sri Selisna Devi, menerima pemasangan jas kebesaran PPP dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Aceh, Dr. Amiruddin Idris, SE., M.Si., sebagai simbol dimulainya kepemimpinan baru di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut. 

Dalam pidato perdananya, Edi Obama menyampaikan bahwa keputusannya bergabung dengan PPP dilandasi alasan ideologis, historis, dan religius. 

“PPP bukan sekadar wadah politik, tetapi rumah besar bagi aspirasi umat dan benteng perjuangan nilai-nilai keislaman,” ujar Edi di hadapan kader dan tamu undangan. 

Ia menegaskan, amanah sebagai Ketua DPC merupakan tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan penuh komitmen. 

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menerima amanah ini. Mulai detik ini, saya mewakafkan diri sepenuhnya untuk PPP,” katanya. 

Di bawah kepemimpinannya, Edi Obama menargetkan peningkatan perolehan kursi PPP di parlemen. Saat ini, PPP Bireuen memiliki dua kursi di DPRK dan satu kursi di DPRA. 

Ia menargetkan, pada pemilu mendatang PPP mampu merebut kursi di setiap daerah pemilihan, memperkuat keterwakilan di DPRA, serta mengirim kader ke DPR RI. 

“Target kita jelas, merebut kursi di setiap Dapil, memperkuat posisi di DPRA, dan mengirim putra terbaik Bireuen ke DPR RI,” ujarnya. 

Selain penguatan internal partai, Edi juga menegaskan, PPP akan tetap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bireuen di bawah kepemimpinan Bupati Mukhlis dan Wakil Bupati Razuardi dalam mendukung pembangunan daerah. 

Sementara itu, Ketua DPW PPP Aceh, Amiruddin Idris menyatakan optimistis terhadap kepemimpinan Edi Obama. 

Menurutnya, sosok Edi yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial menjadi modal penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada PPP. 

“Insya Allah, di tangan Edi Obama, PPP akan kembali mendapat tempat di hati masyarakat Bireuen,” ujar Amiruddin. 

Muscab VI PPP Bireuen turut dihadiri Bupati Bireuen H. Mukhlis, ST., Ketua DPRK Bireuen Juniadi, SH., unsur Forkopimda, Ketua KIP Bireuen Saiful Hadi, serta Kepala Badan Kesbangpol Bireuen Dr. Mukhtaruddin. (Joniful Bahri)

99 Calon Ketua DPC PKB Aceh Ikuti UKK Tahap II, DPP Uji Kapasitas dan Loyalitas

By On Senin, April 27, 2026

Ketua DPW PKB Aceh, H. Ruslan Daud. 

BANDA ACEH, KabarViral79.Com – Sebanyak 99 calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Aceh akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Tahap II, di Hotel Hermes, Banda Aceh, Senin, 27 April 2026. 

Pada tahap ini, para calon tidak hanya dinilai dari kelengkapan administrasi, tetapi juga menjalani wawancara langsung dengan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. 

Wawancara tersebut bertujuan mengukur pemahaman terhadap partai, loyalitas, serta visi membesarkan PKB di daerah masing-masing. 

Ketua DPW PKB Aceh, H. Ruslan Daud, mengatakan, proses UKK tahap II merupakan bagian penting dalam penjaringan kepemimpinan partai di tingkat kabupaten/kota. 

“Pada tahap ini akan diuji pengetahuan tentang PKB, ideologi, serta komitmen para calon dalam membesarkan dan memenangkan PKB di kabupaten/kota se-Aceh,” ujar Ruslan Daud kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu malam, 26 April 2026. 

Ruslan Daud yang akrab disapa HRD menjelaskan, keterlibatan DPP dalam proses seleksi bertujuan menjaga objektivitas serta memastikan standar penilaian berjalan secara nasional. 

Menurutnya, setelah seluruh tahapan UKK selesai, hasil penilaian akan langsung dibawa ke Jakarta untuk dibahas dalam rapat pleno tim lima DPP PKB. 

“Berkas akan dibahas dalam rapat pleno tim lima di DPP. Dari situ akan diputuskan siapa yang layak menjadi Ketua DPC,” katanya. 

Ia menilai, proses penjaringan tersebut merupakan langkah serius partai dalam memperkuat struktur organisasi secara objektif dan profesional. 

HRD menambahkan, DPP PKB telah melakukan pemetaan potensi kader di Aceh sejak awal. Nama-nama calon Ketua DPC kemudian muncul melalui forum Musyawarah Cabang (Muscab) yang telah digelar di seluruh kabupaten/kota di Aceh. 

Selain aspek teknis, kata dia, DPP juga menilai kemampuan kandidat dalam mengembangkan partai ke depan. 

“Kami ingin mendapatkan ketua DPC yang benar-benar punya kapasitas, visi kuat, dan mampu membawa PKB menang di Aceh,” tegasnya. 

Keputusan akhir penetapan Ketua DPC, lanjut HRD, berada di tangan Ketua Umum PKB setelah menerima laporan lengkap dari tim DPP. 

Ia berharap, para Ketua DPC terpilih nantinya mampu meningkatkan kapasitas manajerial, memperkuat struktur partai hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS), serta aktif membangun konsolidasi dengan masyarakat. 

“Partai harus hadir setiap saat dan di mana pun, serta harus selalu bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu kunci utama membesarkan PKB,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

PKB Kutuk Keras Israel-AS Bunuh Khamenei: Hari Ini Iran Jadi Target, Besok Bisa Jadi Negara Lain

By On Senin, Maret 02, 2026

Ketua Deplu dan Kerja Sama Internasional DPP PKB, Luluk Nur Hamidah (tengah). 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan militer di Teheran. 

PKB menilai, peristiwa tersebut bukan hanya tragedi bagi Iran, tetapi juga ancaman serius bagi tatanan hukum internasional dan stabilitas global. 

Ketua Departemen Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional DPP PKB, Luluk Nur Hamidah mengatakan, berdasarkan berbagai laporan internasional, serangan tersebut dilakukan oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat (AS). 

“Peristiwa ini bukan hanya tragedi bagi Iran, tetapi juga pukulan serius bagi hukum internasional dan tatanan global yang selama ini dijunjung bersama,” ujar Luluk saat Konferensi Pers di kantor DPP PKB, Minggu, 01 Maret 2026. 

PKB mengutuk keras praktik pembunuhan politik melalui operasi militer terhadap pemimpin negara berdaulat. 

Menurut Luluk, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam hukum internasional maupun norma kemanusiaan. 

“Serangan yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum internasional, tidak dapat diterima dalam norma kemanusiaan, dan berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi stabilitas dunia,” ujarnya. 

Luluk mengingatkan, jika praktik semacam ini dibiarkan, dunia akan bergerak menuju sistem internasional yang diatur oleh kekuatan militer, bukan oleh hukum. 

“Hari ini Iran menjadi target. Besok, negara mana pun dapat mengalami hal yang sama. Ketika pembunuhan terhadap pemimpin negara dianggap sah, maka tidak ada lagi jaminan keamanan bagi bangsa mana pun,” pungkasnya. 

PKB juga menyoroti ketiadaan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran kemanusiaan sebelumnya, khususnya yang melibatkan Israel dalam tragedi kemanusiaan di Palestina. 

Menurut Luluk, standar ganda dalam penegakan hukum internasional telah membuka ruang bagi eskalasi kekerasan yang semakin luas. 

"Ketika standar ganda dipelihara, agresi akan terus berulang. Ketika keadilan tidak ditegakkan secara konsisten, konflik akan semakin meluas,” ujarnya. 

PKB menegaskan, kemanusiaan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan geopolitik maupun dominasi kekuatan militer. 

“Dunia membutuhkan keadilan yang universal, bukan hukum yang hanya berlaku bagi yang lemah,” ujarnya. 

Dalam pernyataannya, PKB juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk melakukan penyelidikan independen dan transparan atas serangan tersebut. 

Selain itu juga menjatuhkan sanksi tegas tanpa standar ganda, mendorong de-eskalasi konflik serta jalur diplomasi, dan melindungi warga sipil dari dampak konflik di kawasan Timur Tengah. 

"Ketidakadilan global hari ini adalah ancaman bagi perdamaian dunia esok. Jika dunia terus diam, maka yang akan tumbuh bukan stabilitas, tetapi spiral konflik tanpa akhir,” ujar Luluk. 

PKB turut menyampaikan solidaritas kepada rakyat Iran. 

"Semoga mereka diberi kekuatan dan ketabahan, dan semoga dunia internasional memiliki keberanian moral untuk menegakkan keadilan dan perdamaian sejati,” ucap Luluk. 

Diketahui sebelumnya, Israel menyerang Teheran, Iran, pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026. 

Setelah serangan itu, Israel menutup wilayah udaranya dan menetapkan keadaan darurat. 

Dilansir dari The Guardian, Israel menutup wilayah udara untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balasan Iran dengan drone dan rudal. 

Juru Bicara Militer Israel menyatakan, serangan tersebut merupakan langkah pendahuluan untuk menghilangkan ancaman terhadap negaranya. 

Sementara itu, Kantor Berita Agence France-Presse melaporkan adanya dua ledakan yang terdengar di Teheran. 

Laporan Associated Press menyebutkan, serangan terjadi di dekat kantor Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. AS disebut turut terlibat dalam serangan tersebut. 

Informasi itu disampaikan oleh sejumlah pejabat AS dan sumber lain yang mengetahui operasi tersebut. 

Serangan itu terjadi saat AS mengerahkan armada besar jet tempur dan kapal perang ke kawasan tersebut untuk menekan Iran agar mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. 

Kantor Berita Tasnim dan Fars mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei. Namun, tidak ada detail seputar kematiannya yang diumumkan. 

Menyusul kematian Khamenei, Iran mendeklarasikan 40 hari masa berkabung dan tujuh hari hari libur nasional. (*/red)

DPW PKB Aceh Buka Pendaftaran Calon Ketua DPC 2026-2031, HRD Ajak Kader dan Tokoh Aceh Ambil Peran

By On Sabtu, Februari 28, 2026

Ketua DPW PKB Aceh, Ruslan M. Daud (HRD) saat berpidato dan resmi membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPC PKB Kabupaten/Kota se-Aceh, untuk masa kepengurusan 2026-2031. 

BANDA ACEH, KabarViral79.Com - DPW PKB Aceh resmi membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPC PKB Kabupaten/Kota se-Aceh untuk masa kepengurusan 2026-2031. Proses pendaftaran berlangsung mulai 1 hingga 15 Maret 2026. 

Ketua DPW PKB Aceh, Ruslan M. Daud (HRD) mengajak seluruh kader potensial PKB di Aceh agar turut mengambil peran dalam memperkuat kepemimpinan partai di tingkat Kabupaten/Kota. 

Ia menegaskan, kesempatan terbuka bagi semua kader yang memiliki kapasitas dan komitmen terhadap perjuangan politik PKB. 

“DPW PKB Aceh membuka ruang seluas-luasnya bagi kader internal baik pengurus, anggota DPRK maupun anggota DPRA untuk mendaftar sebagai bakal calon Ketua DPC,” ujar HRD. 

Selain kader internal, HRD juga mengundang tokoh masyarakat, profesional, akademisi, pengusaha, kalangan dayah, aktivis sosial, pemuda, mahasiswa, tokoh perempuan hingga mantan birokrat untuk bergabung memperkuat PKB di tingkat daerah. 

Menurutnya, PKB adalah rumah politik yang inklusif dan terbuka bagi siapa saja yang ingin berkontribusi bagi kemaslahatan masyarakat Aceh. 

Terkait persyaratan, HRD menegaskan, proses administrasi dibuat sederhana. Setiap calon cukup mengirimkan Curriculum Vitae (CV) ke email pkb_aceh@pkb.or.id atau menghubungi panitia melalui WhatsApp di nomor 0813 6010 9482 selama masa pendaftaran. 

“Format CV bebas, silakan buat selengkap dan seinformatif mungkin,” ujar HRD. 

Tahapan berikutnya, para pendaftar yang dinilai berpotensi akan dibawa ke forum Musyawarah Cabang (Muscab) yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Maret hingga 20 April 2026. 

Setelah itu, kandidat akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPP PKB. 

HRD menegaskan, keputusan akhir penetapan Ketua DPC berada sepenuhnya di tangan DPP sesuai mekanisme organisasi. 

Lebih jauh, HRD menjelaskan, PKB bukan hanya partai politik elektoral, tetapi sarana perjuangan sosial untuk menghadirkan kemanfaatan publik. 

Ia juga memberi perhatian khusus kepada generasi muda Aceh, terutama dari kalangan santri dan dayah, agar tidak menjauhi dunia politik. 

“PKB adalah perahu perjuangan. Politik adalah alat untuk menghadirkan kemaslahatan umat melalui jalur kebijakan,” tegasnya. 

Sebagai langkah penguatan kelembagaan, DPW PKB Aceh telah membentuk Tim Penataan Struktur dan Panitia Seleksi DPC PKB se-Aceh atau Tim Lima yang bertugas melakukan pemetaan, penjaringan, dan seleksi bakal calon. 

Tim ini diketuai oleh Muhammad Adam dengan anggota Salihin, Rijaluddin, Amiruddin M. Daud, dan Tgk. Zulfikar. 

DPW PKB Aceh berharap, proses ini dapat melahirkan kepemimpinan DPC yang kuat, inklusif, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh. (Joniful Bahri)

PDI-P Terbitkan Surat Edaran Larangan Korupsi Jelang Rakernas 2026

By On Minggu, Januari 11, 2026

Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. 


JAKARTA, KabarViral79.Com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P menerbitkan surat edaran larangan korupsi ditujukan kepada seluruh kader partai menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 yang berlangsung mulai Sabtu, 10 Januari 2026, hingga Senin, 12 Januari 2026.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Internal Nomor 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026 yang ditujukan kepada seluruh kader partai, mulai dari anggota fraksi di DPR RI dan DPRD, pengurus DPD dan DPC, hingga kepala daerah dari PDI-P.

“Di edaran yang kami buat sebelum pelaksanaan rakernas, ditulis larangan tegas terhadap kader untuk melakukan korupsi. Termasuk di antaranya agar tidak meminta uang pada pihak mana pun dengan alasan akan mengikuti kegiatan partai, khususnya untuk penyelenggara negara,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Sabtu, 10 Januari 2026.

Dalam surat tersebut, kata Hasto, ada empat poin yang tertulis. Instruksi tersebut diberikan langsung terutama bagi seluruh anggota Fraksi di DPR hingga DPRD, pengurus DPD/DPC, serta Kepala Daerah kader partai.

Pada poin pertama, tertulis penjelasan agar seluruh kader menjaga kehormatan yakni dengan menjalankan amanat Kongres VI untuk menjaga nama baik dan kewibawaan partai.

Kedua mengenai larangan korupsi dengan bunyi poin kader dilarang keras menyalahgunakan wewenang dalam jabatan untuk terlibat korupsi dalam bentuk apa pun.

“Ketiga nol toleransi, di mana partai tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan yang mencederai kepercayaan rakyat. Keempat sanksi pemecatan, di mana DPP akan memberikan sanksi organisasi tertinggi berupa pemecatan bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan korupsi,” ujar Hasto.

Sementara itu, Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli menyampaikan, Rakernas yang dibuka di Beach City International Stadium, Ancol, pada Sabtu, 10 Januari 2026, akan menjadi forum strategis untuk membahas penguatan penegakan hukum yang independen.

PDI-P menekankan pentingnya edukasi anti korupsi melalui sekolah partai serta transparansi pendanaan politik.

Langkah ini dipandang penting guna memperbaiki tata kelola di sektor sumber daya alam dan kehutanan guna mencegah bencana alam, seperti yang terjadi di wilayah Sumatera.

PDI-P berharap penegasan ini menjadi pedoman yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh kader. (*/red)

Video: Megawati Nyanyi demi Donasi Rp 2 Miliar untuk Sumatera

By On Minggu, Desember 21, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri punya cara tak biasa untuk memecut para kader berdonasi bagi korban terdampak bencana Sumatera.

Hal itu dilakukan Megawati saat merayakan puncak Hari Ibu 2025 di Ballroom Jayakarta, Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Desember 2025.

Megawati memutuskan bernyanyi setelah ditodong Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Namun sebelum bernyanyi, Megawati menyampaikan syarat. Ia baru mau bernyanyi jika kader PDI-P menyumbangkan donasi besar untuk membantu korban terdampak bencana di Sumatera.

Sebab, kata dai, nominal donasi yang diberikan Wakil Gubernur dan Gubernur Jakarta masih terlalu sedikit. Rano Karno sebelumnya menyebut telah bersedia donasi Rp 500 juta.

Dari atas panggung, Megawati menyebut Rano Karno telah bersedia menaikkan donasi hingga Rp 1 miliar. Akan tetapi nominal tersebut masih dinilai terlalu kecil.

"Saya tantang. Saya mau nyanyi kalau naiknya 100 persen. Jadi kalau 100 persen itu jadi Rp 2 Miliar, ayo siapa yang mau, kalau tidak bisa sampai itu, setop," ujar Megawati. (*/red)

Video: Ribka Tjiptaning Sindir Ketum Parpol yang Hanya Panggul Beras saat Bencana Sumatera

By On Minggu, Desember 21, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning melontarkan sindiran keras terhadap seorang Ketua Umum Partai Politik yang dinilainya sekadar tampil simbolik saat penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Sindiran tersebut disampaikan Ribka dalam forum resmi seminar kebencanaan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI-P, Jumat, 19 Desember 2025.

Saat itu Ribka membuka sambutan dalam seminar bertajuk “Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban” di Jakarta International Equestrian Park (JIEP), Jakarta Timur.

Meski tidak menyebut nama, sindiran tersebut langsung memantik reaksi peserta seminar.

Dalam pemaparannya, Ribka membandingkan respons PDI-P dengan sikap ketua umum partai lain yang menurutnya hanya sebatas memanggul bantuan beras.

Ia menegaskan, penanganan bencana seharusnya tidak berhenti pada pencitraan, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret dan berkelanjutan. (*/red)

Kepemimpinan Ade Sumardi Berlanjut, Abraham Garuda Laksono Bawa Perspektif Gen Z

By On Jumat, Desember 12, 2025


SERANG, KabarViral79.Com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Banten menggelar Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) serentak Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Jumat, 12 Desember 2025.

Kegiatan yang berlangsung di GSG Hj. Megawati Soekarnoputri, Kota Serang, itu mengusung tema “Plasma Nutfah untuk Ibu Pertiwi”.

Dalam Konferda tersebut, Ade Sumardi kembali dikukuhkan sebagai Ketua DPD PDIP Banten periode 2025–2030. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Sebelumnya, Ade menjabat Ketua DPD PDIP Banten periode 2020–2025.

DPP PDIP juga menetapkan jajaran pengurus inti untuk lima tahun ke depan. Wanto Sugiarto ditunjuk sebagai Sekretaris menggantikan Asep Rahmatullah, sementara posisi Bendahara dipercayakan kepada Marinus Gea. Pembacaan surat keputusan yang ditandatangani Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu disambut riuh para kader yang hadir.

Kepada wartawan, Ade Sumardi menyampaikan rasa syukur atas amanah yang kembali diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa kepengurusan periode 2025–2030 akan banyak diisi generasi muda, mulai dari milenial hingga Gen Z.


"Regenerasi harus berjalan. Suatu saat kita akan digantikan oleh yang muda-muda, itu sudah hukum alam. Karena itu, kita berkewajiban menyiapkan anak-anak muda untuk memimpin masa depan," ujar Ade.

Salah satu pengurus muda yang turut dilantik adalah Abraham Garuda Laksono, anggota DPRD Banten dari generasi Z yang hadir membawa napas segar dalam tubuh partai. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pandangan dan motivasinya mengenai peran strategis anak muda dalam masa depan politik Banten.

Abraham menegaskan bahwa kehadirannya sebagai pengurus PDI Perjuangan di usia muda lahir dari sebuah kesadaran ideologis bahwa politik adalah jalan perjuangan paling nyata untuk menghadirkan perubahan bagi rakyat.

"Saya datang membawa energi baru, semangat digitalisasi, dan idealisme anak muda. Sudah waktunya generasi saya mengambil bagian dalam meja pengambilan keputusan," ujarnya.

Bagi Abraham, tantangan utama yang dihadapi generasi muda hari ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut hak atas masa depan yang lebih pasti dan berkeadilan.

"Pendidikan yang relevan, biaya hidup yang manusiawi, kesehatan mental, serta ekosistem ekonomi kreatif yang benar-benar hidup merupakan kebutuhan dasar Gen Z. Di saat yang sama, literasi digital dan keamanan ruang daring harus menjadi agenda perjuangan bersama," ucapnya.

Ia menyatakan optimisme bahwa partisipasi politik anak muda akan meningkat drastis dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.

"Pemilih muda tidak boleh lagi menjadi objek politik. Saya yakin Gen Z dan Gen Alfa akan tampil sebagai subjek yang menentukan arah bangsa—baik di legislatif, eksekutif, maupun ruang-ruang inovasi kebijakan," katanya. (Reno)

Sidang MKD DPR RI, Sahroni-Nafa-Eko Diskors 3-6 Bulan

By On Jumat, November 07, 2025

Anggota DPR nonaktif hadir dalam sidang putusan MKD DPR. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Mahkamah Kerhormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah menyidangkan aduan terhadap lima anggota DPR nonaktif yang diduga melanggar etik hingga berujung kericuhan pada Agustus 2025.

Dalam sidang, MKD DPR memutuskan 1 anggota DPR dijatuhi sanksi nonaktif 3 bulan hingga 1 anggota DPR 6 bulan.

Sidang putusan MKD DPR digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 05 November 2025, yang dipimpin oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam.

Kelima anggota DPR nonaktif yang disidang adalah Adies Kadir sebagai teradu I, Nafa Urbach sebagai teradu II, Surya Utama sebagai teradu III, Eko Hendro Purnomo sebagai teradu IV, dan Ahmad Sahroni sebagai teradu V.

Empat pimpinan dan sejumlah anggota MKD DPR lainnya turut hadir dalam sidang putusan. Awal sidang MKD sempat diskors karena kehadiran anggota DPR nonaktif di dalam ruang sidang MKD DPR.

Pengadu dalam perkara ini adalah Hotman Samosir sebagai pengadu I, Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, I Wayan Dharmawan, sebagai pengadu II, Komunitas Pemberantas Korupsi di Sumatera Barat sebagai pengadu III, Muharam sebagai pengadu IV, Kepresidenan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti sebagai pengadu V, serta Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Kajian Pemerhati Hukum Indonesia sebagai pengadu VI.

Anggota DPR nonaktif yang hadir dalam sidang MKD DPR adalah Adies Kadir Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.

Mereka turut mendengarkan putusan sidang MKD DPR. Sanksi nonaktif terhitung sejak dinonaktifkan oleh partai politik asal anggota Dewan.

“Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 5 November 2025 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 5 November 2025 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan,” kata Wakil Ketua MKD, Adang Daradjatun membacakan putusan.

Sanksi nonaktif 3 bulan terhadap:

Nafa Urbach sebagai teradu II

Sanksi nonaktif 4 bulan terhadap:

Eko Hendro Purnomo sebagai teradu IV

Sanksi nonaktif 6 bulan terhadap:

Ahmad Sahroni sebagai teradu V

Sementara itu, teradu I Adies Kadir dan teradu III Surya Utama atau Uya Kuya diputuskan untuk diaktifkan kembali sebagai anggota DPR terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Pengadu Cabut Aduan

Pengadu Hotman Samosir, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Muharram, Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat, Kepresidenan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dan Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Kajian Pemerhati Hukum Indonesia disebut mencabut pengaduannya.

“Pengadu VI untuk selanjutnya disebut sebagai para pengadu. Bahwa para pengadu yang telah mengadukan teradu telah melakukan pencabutan pengaduannya sehingga para pengadu tidak wajib dihadirkan dalam persidangan MKD,” kata Dek Gam dalam persidangan.

Wakil Ketua MKD DPR, Tb Hasanuddin dan Agung Widyantoro juga menyampaikan hal serupa.

Tb Hasanuddin mengatakan, pengadu telah mencabut laporan lantaran sudah ada klarifikasi dari pihak terkait.

“Bahwa para pengadu telah mencabut pengaduannya, mengingat telah adanya klarifikasi dari para teradu dan kesalahan menelaah informasi yang beredar di media,” ucapnya.

Agung lantas menyampaikan kesimpulan dari ahli, lantaran sudah dicabut, perkara pengaduan dianggap tidak ada.

“Bahwa ahli memberikan kesimpulan terakhir, apabila aduan telah dicabut, oleh para pengadu, terhadap para teradu maka perkara pengaduan dianggap tidak ada,” ujarnya.

MKD DPR diketahui menggelar sidang perdana terhadap lima anggota DPR nonaktif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 03 November 2025.

Kelimanya diduga melakukan pelanggaran etik karena berjoget saat Sidang Tahunan DPR hingga komentar menyinggung keadilan publik sebagai anggota DPR, hingga berujung demo ricuh pada Agustus 2025.

Berikut sejumlah saksi-ahli yang dihadirkan dalam sidang MKD DPR:

1. Deputi Persidangan Setjen DPR Suprihartini

2. Koordinator orkestra Letkol Suwarko

3. Ahli kriminologi Prof Dr Adrianus Eliasta

4. Ahli hukum Satya Adianto

5. Ahli sosiologi Trubus Rahadiansyah

6. Ahli analisis perilaku Gustia Ayudewi

7. Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar

8. Ahli media sosial Ismail Fahmi


(*/red)

Video: MKD DPR RI Putuskan Uya Kuya Aktif Lagi sebagai Anggota DPR

By On Kamis, November 06, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) memutuskan Surya Utama (Uya Kuya) dinyatakan tidak bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik, dan diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan

Keputusan itu dibacakan oleh Wakil Ketua MKD DPR, Adang Daradjatun, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 05 November 2025.

Sementara itu, dalam pertimbangan yang dibacakan Wakil Ketua MKD, Imran Amin, Majelis berpandangan bahwa Uya Kuya tidak memiliki niat merendahkan lembaga negara ataupun pihak mana pun. (*/red)

Video: Sidang MKD DPR, Sahroni-Nafa-Eko Diskors 3-6 Bulan dan Tak Dapat Hak Keuangan

By On Kamis, November 06, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menonaktifkan 3-6 bulan anggota DPR Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni karena melanggar kode etik anggota Dewan.

MKD juga menyatakan, Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko tidak mendapatkan hak keuangan DPR.

Sidang putusan MKD DPR RI yang digelar di Lompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 05 November 2025 itu dipimpin oleh Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam.

Kelima anggota DPR nonaktif yang disidang adalah Adies Kadir sebagai teradu I, Nafa Urbach sebagai teradu II, Surya Utama sebagai teradu III, Eko Hendro Purnomo sebagai teradu IV, dan Ahmad Sahroni sebagai teradu V.

Dalam putusannya, MKD DPR RI menyatakan Sahroni dinonaktifkan sebagai anggota DPR selama enam bulan. Sedangkan Nafa Urbach dinonaktifkan selama tiga bulan dan Eko selama empat bulan. (*/red)