Menakar Transparansi Banten: Kasus Register D350 Komnas Perempuan dan Vakum Komunikasi Pemerintah Daerah

Menakar Transparansi Banten: Kasus Register D350 Komnas Perempuan dan Vakum Komunikasi Pemerintah Daerah

By Ady calvalera On Rabu, Juli 15, 2026

 

Oleh: Iwan Hermawan (Adung Lee)

Publik Banten tengah dihadapkan pada peristiwa yang menguji komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Terbitnya Nomor Register D350/MM.01.00/VII/2026 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) atas dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang tokoh politik—yang kini menjabat sebagai Gubernur Banten—menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

Rangkaian peristiwa yang bergulir cepat sejak 6 Juli 2026 hingga pertengahan Juli ini memperlihatkan adanya celah serius dalam tata kelola komunikasi publik dan penegakan prosedur hukum di wilayah Banten.

Kronologi Peristiwa (6–13 Juli 2026)

Dinamika kasus ini berjalan sangat cepat dalam hitungan hari:

• 6 Juli 2026: Seorang wanita bernama Ida Farida (44) melaporkan dugaan pelecehan dan kekerasan seksual ke kantor Komnas Perempuan di Jakarta. Laporan resmi diterima dengan Nomor Register D350/MM.01.00/VII/2026 (ID Pengaduan: AD20260706-DHLDA). Pelapor menyerahkan bukti fisik berupa tangkapan layar percakapan, foto, flashdisk, serta Surat Pernyataan Nikah Siri tertanggal 22 November 2021.

• 7 Juli 2026: Video kunjungan pelapor ke Komnas Perempuan diunggah oleh akun TikTok @wanita.pancasila dan mendadak viral di media sosial.

• 8 Juli 2026: Pelapor membuat video klarifikasi langsung dari halaman kantor Komnas Perempuan. Ia menyatakan bahwa laporannya hanyalah "emosi sesaat" dan menyebut berita yang beredar sebagai hoaks.

• 9 Juli 2026: Pelapor melaporkan penyebaran video tersebut ke Polda Metro Jaya. Langkah ini menandai pergeseran fokus, dari substansi dugaan kekerasan seksual menjadi masalah pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

• 13 Juli 2026: Media Investigasi Bhayangkara Indonesia memberitakan pencabutan laporan secara resmi oleh pelapor dengan alasan "emosi sesaat" dan "kurang komunikasi".

Aktor yang Terlibat

Kasus yang bergulir di ranah publik ini setidaknya mengikat perhatian beberapa pihak kunci:

1. Ida Farida: Selaku pihak pelapor.

2. Tokoh Politik Berinisial AS: Terlapor yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Banten.

3. Komnas Perempuan: Lembaga negara independen yang menerbitkan Register D350.

4. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten: Lembaga eksekutif daerah yang hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi.

5. Deden Apriandhi: Sekretaris Daerah (Sekda) Banten yang merespons pertanyaan wartawan hanya melalui pesan WhatsApp informal.

Empat Persoalan Mendasar yang Perlu Dicermati

Hingga tulisan ini diterbitkan pada 15 Juli 2026, Pemprov Banten belum mengeluarkan rilis pers ataupun pernyataan resmi tertulis. Kondisi ini menunjukkan adanya vakum komunikasi publik yang telah berlangsung lebih dari satu minggu.

Setidaknya ada empat catatan kritis yang harus digarisbawahi dari sikap diamnya otoritas daerah:

1. Inkonsistensi Prosedur Pencabutan Laporan

Pencabutan pengaduan yang terkesan hanya didasarkan pada pernyataan lisan menimbulkan pertanyaan serius. Apakah bukti-bukti fisik (seperti flashdisk, foto, dan surat nikah siri) sudah diverifikasi oleh Komnas Perempuan sebelum laporan dicabut? Jika ya, apa hasilnya? Jika belum, atas dasar hukum apa register tersebut dinyatakan selesai atau ditutup?

2. Respons Informal versus Formal Pemerintah Daerah

Tindakan Sekretaris Daerah Banten yang hanya merespons isu krusial ini melalui pesan WhatsApp pribadi sangat disayangkan. Respons informal sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administratif. Dalam konteks pelayanan publik, penundaan berlarut atau respons yang tidak sesuai prosedur dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi.

3. Vakum Akuntabilitas Publik

Tidak ada satu pun dokumen resmi dari Pemprov Banten yang menjelaskan status posisi Gubernur Banten. Publik tidak tahu apakah Gubernur telah menerima surat pemberitahuan dari Komnas Perempuan, apa tanggapan resminya, serta mengapa Pemprov memilih bungkam dan berlindung di balik komunikasi informal.

4. Dampak pada Kepercayaan Masyarakat

Kasus ini sudah terlanjur menjadi konsumsi publik secara luas. Keheningan institusi justru memperkuat spekulasi liar di tengah masyarakat dan melemahkan legitimasi serta integritas pemerintahan daerah. Keterbukaan data pengaduan yang dapat diakses publik adalah kunci utama untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Langkah Strategis yang Harus Segera Dilakukan

Hak Atas Informasi: Masyarakat berhak mengetahui kebenaran, sebagaimana dijamin oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Untuk memulihkan situasi ini, ada dua tuntutan mendasar yang harus segera dipenuhi:

• Komnas Perempuan wajib menjelaskan status administratif Register D350/MM.01.00/VII/2026 secara transparan kepada publik: apakah statusnya masih aktif atau sudah ditutup; jika ditutup, apa dokumen resmi yang melandasinya; serta bagaimana proses verifikasi bukti dilakukan sebelum pencabutan terjadi.

• Pemerintah Provinsi Banten wajib mengeluarkan pernyataan resmi tertulis. Langkah ini penting untuk menjelaskan apakah Gubernur Banten mengetahui pengaduan tersebut serta menunjukkan kepatuhan konkrit terhadap asas transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kesimpulan

Kasus Register D350 bukan sekadar persoalan personal atau urusan domestik belaka. Kasus ini adalah cermin dari bagaimana institusi negara dan pemerintah daerah memperlakukan pengaduan hukum yang melibatkan pejabat tinggi. Jika prosedur administratif dapat diabaikan, jika bukti fisik dapat dilupakan begitu saja tanpa kejelasan, dan jika pemerintah lebih memilih merespons secara informal, maka runtuhnya kepercayaan publik adalah harga mahal yang harus dibayar.

Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari aparat penegak hukum hingga masyarakat sipil—untuk terus mengawal kasus ini sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.

Visi besar "Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi" tidak akan pernah terwujud jika prinsip transparansi dan akuntabilitas masih ditempatkan di nomor sekian. Kepastian hukum adalah harga mati bagi kemajuan daerah yang berkelanjutan.

Iwan Hermawan: Nomor Register Pengaduan Harus Dijawab dengan Transparansi, Bukan Sekadar Narasi di Media Sosial

Iwan Hermawan: Nomor Register Pengaduan Harus Dijawab dengan Transparansi, Bukan Sekadar Narasi di Media Sosial

By Ady calvalera On Minggu, Juli 12, 2026

BANTEN, KabarViral79.Com– Munculnya informasi mengenai adanya pengaduan yang telah teregistrasi di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kembali memunculkan perdebatan di ruang publik. Di tengah beredarnya narasi di media sosial yang menyebut persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, sejumlah kalangan menilai bahwa masyarakat tetap berhak memperoleh penjelasan resmi dari institusi yang berwenang.

Pemerhati Kebijakan Publik Banten, Iwan Hermawan, mengatakan bahwa keberadaan nomor register pengaduan merupakan bagian dari administrasi kelembagaan yang tidak dapat dipandang hanya sebagai isu media sosial. Menurutnya, registrasi pengaduan menunjukkan adanya proses administrasi yang perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, meskipun registrasi itu sendiri bukan merupakan pembuktian atas substansi pengaduan. (Komnas Perempuan⁠)

“Yang menjadi perhatian publik bukan semata-mata siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana lembaga negara dan pejabat publik merespons sebuah pengaduan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Transparansi adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Iwan Hermawan.

Menurut Iwan, apabila seorang pejabat publik menjadi pihak yang disebut dalam suatu pengaduan kepada lembaga negara, maka penjelasan resmi dari institusi terkait menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa masyarakat harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Karena itu, setiap dugaan harus diverifikasi melalui mekanisme yang berlaku dan tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan sebelum terdapat proses yang sah.

“Prinsip praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Namun, pada saat yang sama, hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai proses administrasi dan tata kelola pemerintahan juga harus dihormati. Kedua prinsip tersebut dapat berjalan beriringan,” katanya.

Iwan juga menilai bahwa penyampaian klarifikasi melalui media sosial tidak selalu cukup menjawab kebutuhan publik apabila telah muncul pertanyaan mengenai proses administrasi di lembaga negara. Menurutnya, respons resmi melalui mekanisme kelembagaan akan memberikan kepastian sekaligus menghindarkan berkembangnya spekulasi.

Lebih lanjut, ia mendorong agar permohonan informasi publik yang diajukan kepada badan publik diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan, termasuk perlindungan terhadap identitas dan privasi pihak yang berhak dilindungi. (Komnas Perempuan)

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian prosedur, bukan penghakiman. Transparansi justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan lembaga negara,” tutup Iwan Hermawan.alias Adung lee

Nomor Register Negara vs Narasi "Emosi Sesaat": Uji Integritas Sistemik di Balik Kasus Gubernur Banten

Nomor Register Negara vs Narasi "Emosi Sesaat": Uji Integritas Sistemik di Balik Kasus Gubernur Banten

By admin On Jumat, Juli 10, 2026

 

Oleh: Iwan Hermawan (Adung lee) Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik

Ruang publik Provinsi Banten sedang disuguhi sebuah paradoks administratif yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, media sosial diramaikan oleh narasi klarifikasi yang menyebut pelaporan dugaan kekerasan seksual terhadap pejabat tinggi daerah sebagai sekadar "emosi sesaat" yang telah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, di sisi lain, lembaga negara resmi, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), telah menerbitkan dokumen bernomor register D350/MM.01.00/VII/2026 tertanggal 6 Juli 2026.

Kehadiran nomor register administrasi negara ini bukanlah isu privat yang bisa dibantah dengan unggahan video singkat. Ini adalah fakta yuridis-formal yang mengikat. Ketika seorang pejabat publik definitif—yang kini memegang amanah tertinggi sebagai Gubernur Banten setelah sebelumnya menjabat Ketua DPRD Banten periode 2019-2024—terlibat dalam laporan bernomor register negara, maka kasusnya otomatis bertransformasi dari ranah domestik menjadi isu akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Mengapa Nomor Register Lebih Berbobot daripada Klarifikasi Media Sosial?

Dalam hierarki hukum administrasi negara, penerbitan nomor register oleh lembaga independen seperti Komnas Perempuan menandakan bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil untuk diproses sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Lembaga negara tidak akan membuang sumber daya administratif untuk mencatatkan "curhat emosi sesaat".

Narasi "sudah baik-baik saja" yang beredar di ruang digital, betapapun viralnya, tidak serta-merta menggugurkan kewajiban prosedural negara untuk memverifikasi kebenaran materiil laporan tersebut. Justru, ketiadaan respons tertulis dari eksekutif daerah atas keberadaan nomor register ini menciptakan vakum akuntabilitas yang berbahaya. Masyarakat berhak bertanya: Apakah Pemprov Banten memiliki protokol baku ketika pejabat pimpinan tingginya tercantum dalam register pengaduan lembaga negara? Ataukah integritas pejabat hanya diukur saat kampanye pemilu, lalu dilupakan pasca-pelantikan?

Relasi Kuasa Historis dan Transisi Jabatan: Sebuah Pola yang Perlu Diaudit

Kronologi administratif menunjukkan bahwa awal pendekatan diduga terjadi pada Agustus 2019, bertepatan dengan masa transisi terlapor menuju jabatan Ketua DPRD Banten. Kemudian, konflik finansial yang allegedly melibatkan dana kampanye muncul pada September 2025, tepat di periode transisi menuju jabatan Gubernur yang dilantik Februari 2025.

Pola temporal ini bukan kebetulan. Ia menunjukkan kontinuitas relasi kuasa yang melekat pada jabatan politik, bukan sekadar interaksi personal. Ketika pola perilaku berisiko muncul berulang kali di setiap fase kenaikan jabatan, maka pertanyaan yang relevan bukan lagi "siapa yang salah", melainkan "bagaimana sistem seleksi dan pengawasan integritas pejabat di Banten bekerja?"

Apakah mekanisme fit and proper test, LHKPN, atau audit internal telah cukup sensitif mendeteksi pola penyalahgunaan relasi kuasa berbasis gender sebelum seseorang naik ke posisi eksekutif tertinggi? Jika sistem gagal mendeteksi pola ini selama lebih dari tujuh tahun, maka kasus ini adalah cermin retaknya fondasi moral birokrasi kita.

Hak Atas Informasi vs Privasi Pejabat: Batasan yang Jelas

Beberapa pihak mungkin berargumen bahwa meminta klarifikasi atas kasus ini merupakan pelanggaran privasi. Argumen ini cacat logika ketika dihadapkan pada prinsip transparansi pejabat publik. Seorang Gubernur bukanlah warga negara biasa; ia adalah pemegang mandat rakyat yang mengelola anggaran triliunan rupiah dan menentukan kebijakan publik.

Integritas moral adalah prasyarat mutlak bagi pejabat eksekutif. Laporan bernomor register negara yang melibatkan dugaan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa—terutama ketika terlapor adalah atasan langsung dari ribuan ASN—bukanlah urusan kamar tidur. Ini adalah urusan legitimasi kekuasaan. Rakyat Banten berhak mengetahui apakah pemimpin mereka memiliki rekam jejak integritas yang bersih, ataukah jabatan tersebut diraih melalui pola relasi yang eksploitatif.

Permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada PPID Utama Provinsi Banten dan Komnas Perempuan bukanlah upaya penghakiman massa. Ini adalah pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memastikan bahwa kekuasaan di Banten dijalankan oleh figur yang layak secara moral maupun administratif. Jika Pemprov Banten menolak memberikan respons tertulis dengan alasan "privasi", maka penolakan itu sendiri adalah bukti maladministrasi dan pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas publik.

Penutup: Integritas Tidak Bisa Diklarifikasi dengan Video TikTok

Klarifikasi "emosi sesaat" mungkin efektif meredakan riuh rendah media sosial selama beberapa hari. Namun, ia tidak akan pernah bisa menghapus nomor register D350/MM.01.00/VII/2026 dari arsip negara. Dokumen itu tetap ada, menunggu verifikasi substantif yang transparan dan terukur.

Sebagai masyarakat sipil yang peduli pada tata kelola pemerintahan yang bersih, kita tidak boleh puas dengan narasi permukaan. Kita harus menuntut jawaban administratif yang konkret: Apakah proses hukum berjalan? Apakah ada dokumen mediasi resmi? Apakah protokol integritas pejabat diperkuat pasca-kasus ini?

Karena pada akhirnya, yang kita perjuangkan bukan sekadar penyelesaian satu kasus, melainkan pembangunan sistem pemerintahan Banten yang kebal terhadap penyalahgunaan relasi kuasa. Dan sistem yang kuat tidak dibangun di atas fondasi "emosi sesaat", melainkan di atas kejujuran administratif yang tak tergoyahkan.

Rakyat Patungan untuk Infrastruktur, ke Mana Negara?

Rakyat Patungan untuk Infrastruktur, ke Mana Negara?

By Redaksi On Kamis, Juli 09, 2026

Ratusan warga hadiri peresmian pembukaan kembali jalan dan jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Perbaikan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. 

Oleh: Jannus TH Siahaan 

Taj ada habisnya bicara soal rakyat negeri ini. Rakyatnya manis, penurut, baik hati, sampai-sampai rela merogoh kocek sendiri untuk membangun infrastruktur yang sejatinya merupakan urusan negara. 

Sungguh keluhuran budi yang barangkali sulit dicari tandingannya di belahan bumi mana pun. 

Cerita terbaru datang dari Bener Meriah, Aceh. Di Kecamatan Pintu Rime Gayo, warga baru saja merampungkan perbaikan Jalan dan Jembatan Enang-Enang yang hancur diterjang bencana pada akhir 2025. 

Jalan itu bukan jalan kampung sembarangan, melainkan jalan nasional, urat nadi menuju Dataran Tinggi Gayo. 

Perbaikan itu diresmikan pada 2 Juli 2026. Tak ada pita anggaran negara yang digunting di sana. Yang ada hanyalah keringat warga dan uang yang mereka kumpulkan sendiri hingga menembus angka Rp 1,08 miliar. 

Dana sebesar itu bukan berasal dari APBN, bukan pula dari APBA atau APBK. Semuanya murni donasi masyarakat yang lelah menunggu. 

Mereka menyewa ekskavator secara patungan, menyumbang bahan bakar, mengumpulkan batu, sampai jalan yang tertutup longsor itu bisa dilalui kembali. 

Sahrial Abadi, sang penggerak, sampai tak kuasa menahan air mata di hari peresmian. Ia menangis di hadapan warga yang datang berbondong-bondong. 

Barangkali itu tangis bahagia, barangkali pula tangis seorang yang paham betul bahwa semestinya semua ini tak perlu terjadi, tidak harus sampai rakyat yang urunan. 

Di sinilah letak ironinya. Rakyat sebenarnya sudah lama patungan untuk infrastruktur, yaitu lewat pajak yang mereka bayar saban waktu. Manakala jembatan mereka roboh, mereka justru diminta patungan sekali lagi. 

Oliver Wendell Holmes Jr., hakim agung Amerika yang termasyhur itu, pernah berkata bahwa ia senang membayar pajak, sebab dengan pajak ia membeli peradaban. 

Kalimat itu terdengar mulia di ruang sidang Washington tahun 1927. Entah bagaimana jadinya seandainya Holmes sempat mampir ke Bener Meriah pada pertengahan 2026. 

Dalam teori fiskal, pajak memang bukan sekadar setoran wajib yang dipungut negara dari kantong rakyat. 

Ia semacam kontrak sosial (social contract), perjanjian tak tertulis antara warga dan penguasa yang mereka pilih. 

Umar dan kolega-koleganya, dalam kajian yang terbit di SAGE Open pada 2017, menjelaskan hal ini dengan gamblang. 

Kontrak sosial fiskal (fiscal social contract) itu bermakna bahwa rakyat membayar pajak dengan imbalan memperoleh bagian dari manfaat pemerintahan. 

Infrastruktur dasar, sebagaimana jalan dan jembatan, jelas termasuk di dalamnya. Artinya, warga Bener Meriah sudah menunaikan kewajiban mereka jauh-jauh hari. 

Mereka sudah membayar di muka lewat setiap rupiah pajak yang mereka setorkan. Yang mereka tunggu tinggal satu, yaitu negara menepati bagiannya dari perjanjian itu. 

Namun, alih-alih perbaikan, yang datang justru imbauan untuk bersabar. Pemerintah daerah menyebut jalan itu kewenangan pusat, bukan urusan mereka. 

Sementara pemerintah pusat menjadwalkan perbaikan permanennya baru pada 2027, dua tahun setelah bencana meluluhlantakkan akses itu. 

Warga jelas tak punya kemewahan untuk menunggu selama itu. Petani harus mengangkut hasil panen, anak-anak harus bersekolah, orang sakit harus mencapai rumah sakit. 

Maka mereka pun patungan, untuk kedua kalinya. Kali ini bukan lewat pajak, melainkan lewat kocek yang benar-benar mereka rogoh sendiri. 

Tentu saja, keadilan menuntut kita melihat konteksnya juga. Tahun 2025 memang bukan tahun yang murah hati bagi pembangunan fisik. 

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah memangkas belanja secara besar-besaran atas nama efisiensi. Angkanya tidak main-main. 

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dipotong dari semula Rp  110,95 triliun menjadi tinggal Rp 29,57 triliun, pengurangan sebesar Rp 81,38 triliun. Efisiensi nasional secara keseluruhan bahkan menembus Rp 306,7 triliun. 

Dampaknya terasa sampai ke ujung-ujung jalan yang rusak. Perbaikan rutin jalan nasional sepanjang puluhan ribu kilometer dibatalkan. 

Dana tanggap darurat, yang mestinya menjadi penyelamat kala bencana datang, ikut pula dipangkas. 

Kita tentu harus berbaik sangka. Anggaran itu mungkin memang ada, hanya saja barangkali ada rakyat lain yang dianggap lebih membutuhkan. 

Ada Makan Bergizi Gratis yang perlu disuapkan, ada pula Koperasi Desa Merah Putih yang mesti didirikan, sehingga warga Gayo yang jembatannya roboh itu dipersilakan mengalah sejenak. 

Di atas kertas, efisiensi selalu tampak bijak. Ia menyingkirkan pemborosan, mengencangkan ikat pinggang, dan memastikan tiap rupiah tepat guna. 

Persoalannya, ikat pinggang siapa sebenarnya yang dikencangkan, dan perut siapa yang lantas keroncongan. 

Para ekonom punya istilah untuk beban tersembunyi semacam ini, yakni opportunity cost (biaya peluang), yaitu harga dari sesuatu yang terpaksa dikorbankan demi memilih hal lain. 

Ketika dana tanggap darurat menyusut, bukan pejabat di Jakarta yang jalannya putus. Yang menanggung getahnya adalah warga Gayo di dataran tinggi sana. 

Efisiensi yang dirancang di ruang rapat ber-AC ternyata dibayar oleh mereka yang tinggal jauh dari pusat kekuasaan. 

Inilah yang dalam kajian pembangunan kerap disebut spatial inequality (ketimpangan antarwilayah), manakala buah pembangunan menumpuk di satu titik, sementara pinggiran dibiarkan mengurus dirinya sendiri. 

Bencana lantas menyingkap jurang itu dengan telanjang. 

Kajian Walizi pada 2025 tentang dampak efisiensi anggaran di Muara Enim memberi kita cermin yang jujur.

Daerah dengan kapasitas administratif yang lemah justru paling rentan memikul beban penghematan yang dirumuskan dari pusat. 

Apa yang di mata pusat tampak tidak strategis, bisa jadi merupakan soal hidup dan mati di mata warga desa.

Ada baiknya angka bicara sedikit di sini. Kementerian Pekerjaan Umum pernah mengakui adanya kesenjangan pendanaan (financing gap) infrastruktur yang menganga, dengan kebutuhan sektor jalan dan jembatan saja menembus Rp 573 triliun. 

Sekitar 70 persen dari kebutuhan itu tak sanggup ditutup oleh APBN, sehingga negara berpaling pada skema kerja sama dengan badan usaha, yang dikenal sebagai public private partnership (kemitraan pemerintah dan swasta), untuk menambalnya. 

Persoalannya, badan usaha hanya berminat pada proyek yang menjanjikan keuntungan. 

Jalan tol yang ramai kendaraan tentu menggoda, tetapi jembatan darurat di dataran tinggi Gayo jelas tak masuk hitungan bisnis siapa pun. 

Maka wilayah semacam Enang-Enang pun terjatuh ke celah yang tak terurus, tak menarik bagi swasta dan tak sempat disentuh negara. 

Maka pertanyaannya bukan sekadar berapa rupiah yang berhasil dihemat. Pertanyaan yang lebih jujur adalah siapa yang menikmati penghematan itu dan siapa yang membayar ongkosnya. 

Sebuah efisiensi yang memindahkan beban ke pundak yang paling lemah rasanya sulit disebut sebagai kebijaksanaan. 

Ada baiknya kita menengok sejenak ke negeri orang. Di Jepang, perhatian negara terhadap infrastruktur tidak berhenti pada proyek mercusuar semacam jalur kereta cepat. 

Bahkan, gorong-gorong drainase pun dirawat begitu apik, sampai ada yang saking bersihnya dihuni ikan koi, sebagaimana yang termasyhur di Kota Shimabara. 

Di Swiss, jalan-jalan kecil menuju desa terpencil di lereng pegunungan tetap terpelihara mulus sepanjang tahun. 

Salju boleh menumpuk semalaman, tapi pagi harinya akses itu sudah kembali terbuka. 

Negara hadir di sana bahkan untuk beberapa keluarga yang tinggal di ketinggian, seolah tak ada warga yang terlalu sedikit untuk diperhatikan. 

Di Belanda, jaringan jalur sepeda yang menjangkau pelosok-pelosok kecil dianggap sama pentingnya dengan jalan raya utama. 

Perawatannya rutin, anggarannya jelas, dan tak seorang pun warga desa diminta patungan untuk menambalnya. 

Filosofinya sederhana, yakni infrastruktur kecil adalah hak, bukan kemewahan. 

Bandingkanlah dengan nasib jembatan Enang-Enang. Di sana, mikro-infrastruktur yang menjadi tumpuan hidup ribuan orang justru dibiarkan menunggu giliran hingga tahun berikutnya. 

Warga akhirnya mengambil alih peran yang seharusnya diemban negara.

Sungguh, apa yang dilakukan warga Bener Meriah patut dipuji setinggi langit. 

Mereka menggalang dana lebih dari satu miliar rupiah dengan tangan sendiri. 

Mereka pun menjaga transparansi keuangan secara ketat, melaporkan setiap rupiah kepada publik dengan penuh amanah. 

Namun, pujian tidak boleh menjadi titik akhir dari cerita ini. Sebab kalau kita hanya berhenti pada kekaguman, tanpa berani menanyakan mengapa semua ini harus terjadi, kita sedang diam-diam menormalkan sesuatu yang ganjil. 

Kita membiasakan diri pada gagasan bahwa rakyat boleh diminta membayar dua kali untuk hak yang sama. 

Gotong royong memang keindahan yang diwariskan leluhur kita. Namun, gotong royong tidak diciptakan untuk menambal ketiadaan negara. 

Ia mestinya menjadi pelengkap kehadiran negara, bukan penggantinya. 

Ada beberapa hal yang sesungguhnya bisa dibenahi ke depan. 

Mekanisme tanggap darurat untuk infrastruktur semestinya diperkuat, bukan justru menjadi korban pertama dari gunting efisiensi. 

Terlebih untuk wilayah yang rawan bencana dan terpencil secara geografis. 

Kriteria strategis dalam mengalokasikan anggaran juga perlu ditinjau ulang. Ukurannya tidak boleh hanya berpijak pada skala ekonomi proyek. 

Tingkat kerentanan warga yang bergantung pada infrastruktur itu harus ikut diperhitungkan. 

Transparansi anggaran di tingkat kabupaten pun mesti dibuat lebih mudah dijangkau rakyat kebanyakan. 

Data itu jangan hanya bersemayam di portal yang cuma bisa dibaca oleh segelintir orang yang paham cara mengaksesnya. 

Rakyat berhak tahu ke mana perginya pajak yang telah mereka bayar. 

Warga Bener Meriah telah membuktikan sesuatu yang berharga kepada kita semua. 

Mereka bisa diajak bekerja sama, bisa dipercaya memegang amanah, dan menyimpan semangat yang luar biasa besarnya. 

Yang mereka butuhkan bukanlah tepuk tangan yang riuh sesaat, melainkan negara yang mau hadir lebih dahulu, sebelum rakyatnya terpaksa hadir menggantikan. 

Franklin Delano Roosevelt, presiden Amerika yang membawa negerinya keluar dari resesi besar, pernah menakar keberhasilan pembangunan dengan cara yang sederhana. 

“The test of our progress is not whether we add more to the abundance of those who have much; it is whether we provide enough for those who have too little.”

Ukuran kemajuan kita, katanya, bukanlah seberapa banyak tambahan bagi yang sudah berlimpah, melainkan seberapa cukup yang bisa kita sediakan bagi mereka yang serba kekurangan. 

Warga di dataran tinggi Gayo itu termasuk golongan yang punya terlalu sedikit.

Ketika mereka harus patungan sendiri demi merebut akses yang seharusnya dijamin, ada yang keliru dari cara kita menghitung kemajuan. 

Peradaban, pada akhirnya, tidak diukur dari megahnya proyek di ibu kota, melainkan dari hadirnya negara di jembatan kecil yang nyaris terlupakan. 

Penulis adalah pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan. 

Sumber: kompas.com

RAWA ENANG: KETIKA CATATAN MENDAHULUI KENYATAAN DAN KEWENANGAN DIABAIKAN

RAWA ENANG: KETIKA CATATAN MENDAHULUI KENYATAAN DAN KEWENANGAN DIABAIKAN

By admin On Minggu, Juni 28, 2026

  

Sebuah Opini Warga Negara untuk Publik Banten

Oleh: Iwan Hermawan (Adung Lee)

BANTEN, 28 Juni 2026

Ada kalanya birokrasi lebih patuh pada angka di atas kertas daripada fakta di atas tanah. Rawa Enang bukan sekadar genangan air di ujung selatan Banten; ia adalah cermin retak dari tata kelola aset daerah yang sedang diuji keteguhan moral dan hukumnya. Tulisan ini hadir bukan untuk menggugat secara liar, melainkan untuk menampar kesadaran kita bersama, bahwa sebuah catatan aset tidak boleh—sekali lagi, tidak boleh—dilahirkan sebelum bukti kepemilikan yang sah hadir di meja hukum.

Kronologi yang Membentur Logika Dasar

Publik dibuat geleng-geleng ketika menemukan fakta bahwa kawasan Rawa Enang baru secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Banten pada 24 Desember 2025. Namun, dengan cara yang nyaris ajaib, aset ini sudah tertanam rapi dalam Perda No. 1 Tahun 2023, dikuatkan oleh Pergub No. 95 Tahun 2024, dan bahkan sudah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-A) milik BPKAD jauh lebih awal. Mari kita hening sejenak: bagaimana mungkin status "milik kita" dalam dokumen sudah terbit bertahun-tahun, sementara tanda tangan serah-terima resmi baru terjadi di penghujung 2025?

Lebih mencengangkan lagi, sejak tahun 2022, Dinas PUPR Provinsi Banten justru sudah menggelontorkan anggaran untuk mengurus batas-batas lahan tersebut. Ini adalah pengakuan tersirat yang sangat keras: pada saat itu, status kepemilikan jelas belum final dan masih dalam proses. Artinya, ada kesadaran bahwa lahan itu belum sepenuhnya menjadi milik daerah, namun di sisi lain, birokrasi sudah dengan percaya diri mencatatnya sebagai aset tetap.

Fakta Baru yang Mengguncang: Bukan Tanah Milik Negara dan Bukan Kewenangan Daerah!

Publik kini dihadapkan pada fakta baru yang lebih fundamental dan menggugurkan seluruh klaim administratif sebelumnya. Berdasarkan dokumen resmi yang kami himpun dari Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWS C3) Nomor PA 0101/BBWS3.1/2026/75 tertanggal 29 Januari 2026, lokasi Rawa Enang dinyatakan secara terang-benderang sebagai "bukan tanah milik negara". Dengan demikian, dasar klaim Pemerintah Provinsi Banten sebagai aset daerah menjadi gugur total.

Lebih dari itu, kawasan Rawa Enang ternyata masuk dalam kategori Wilayah Sungai Strategis Nasional (WS C3) yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi. Fakta ini dapat dibuktikan secara sederhana oleh siapa pun: cukup buka ponsel, kunjungi situs SIP SDA (Sistem Informasi Perizinan Sumber Daya Air) Kementerian PUPR, dan masukkan titik koordinat Rawa Enang—hasilnya akan menunjukkan bahwa kawasan tersebut masuk dalam kewenangan pusat. Dengan demikian, apa yang dilakukan Pemprov Banten—menerima pengembalian lahan 10 hektare dari PT Jaya Perkasa Sasmita dan mencatatnya sebagai aset daerah—diduga bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015, yang dengan tegas menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional sepenuhnya berada dalam kewenangan dan tanggung jawab Menteri.

Benang Merah Tanggung Jawab yang Tak Terputus

Di sinilah titik kritis yang harus ditarik benang merahnya. Siapa yang bertanggung jawab? Jangan lari pada bawahan. Dalam filosofi kepemimpinan yang kita anut, pimpinan adalah penanggung jawab mutlak atas segala apa yang terjadi di bawah komandonya.

Kepala Dinas PUPR, selaku penerima penyerahan dan pengelola teknis, seharusnya menjadi garda terdepan verifikasi. Penerimaan aset yang jelas-jelas bukan kewenangan daerah dan bukan tanah milik negara adalah persoalan serius yang menuntut kejelasan terbuka dari pimpinan terkait.

Namun, jangan berhenti di situ. Pimpinan Tertinggi Daerah, yang dengan lantang mengusung visi "Banten Maju, Adil, Merata, dan Bersih dari Korupsi", serta menghidupkan program Bang Andra (Bangun Jalan Desa Sejahtera) yang sangat dinantikan rakyat di pelosok desa, memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa semua jajaran di bawahnya berpegang pada kebenaran prosedural. Jika program infrastruktur digembar-gemborkan dengan anggaran besar, tetapi administrasi dasar seperti pencatatan aset justru melanggar kewenangan dan mengabaikan status hukum tanah, maka rakyat berhak bertanya: di mana letak keteladanan dan pengawasan?

Ini bukan sekadar soal angka di neraca. Ini soal integritas sistem. Ketika sebuah catatan mendahului fakta, dan kewenangan pun diabaikan, maka kita sedang membangun rumah di atas pasir. Ini adalah ancaman serius bagi tata kelola keuangan dan aset daerah yang bersih.

Tawaran Jernih bagi Para Pemangku Kuasa: Kembalikan dan Pertanggungjawabkan!

Kami—yang menulis dengan ketulusan nurani dan semangat aktivisme yang menyejukkan—tidak ingin serta-merta menghakimi. Kami ingin menantang para pemimpin untuk membuktikan komitmen kebenaran. Kami menyampaikan dua tawaran solutif yang konkret:

Pertama, karena Rawa Enang terbukti bukan tanah milik negara dan berada di kewenangan pusat, maka sudah selayaknya kawasan ini dikembalikan kepada pemilik sahnya dan proses pengembaliannya ditujukan kepada pemerintah pusat, bukan Pemprov Banten. Jangan biarkan aset yang bukan hak kita terus dicatat dan dibanggakan sebagai milik daerah.

Kedua, karena sejak tahun 2022 Dinas PUPR telah menggelontorkan anggaran untuk pengurusan administrasi Rawa Enang yang ternyata bukan kewenangannya, maka anggaran yang sudah direalisasikan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan kepada publik. Rakyat berhak mengetahui berapa besar dana yang telah dikeluarkan, untuk apa saja, dan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan administratif yang mendasar ini. Ini adalah momen untuk membuktikan bahwa visi "Banten Maju, Adil, Merata, Bersih dari Korupsi" bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar dihidupi dalam setiap tindakan birokrasi. Jika ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan, aparat penegak hukum dan BPK RI wajib turun tangan melakukan audit investigatif secara mendalam.

Penutup: Jaga Amanah, Banten!

Rawa Enang hanyalah satu kasus, tetapi pesannya universal: jangan biarkan kertas lebih pintar daripada kenyataan, dan jangan biarkan kewenangan diabaikan demi kepentingan sesaat. Mari kita tarik benang merahnya bersama: setiap rupiah dan setiap jengkal tanah yang tercatat sebagai milik daerah haruslah melalui proses hukum yang benar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah amanat konstitusi, ini adalah janji kita kepada generasi mendatang.

Semoga tulisan ini menjadi pemantik kesadaran, bukan sekadar gertakan. Kami percaya, pemimpin yang berani adalah yang mampu menjawab pertanyaan rakyat dengan data dan tindakan, bukan dengan tembok pembelaan.

Salam Banten Maju yang sejati!

opini : PLT Kepala Dishub Banten dari Kepala Samsat: Mengapa Praktik PLT di Pemprov Banten Sering Mencederai Aturan?

opini : PLT Kepala Dishub Banten dari Kepala Samsat: Mengapa Praktik PLT di Pemprov Banten Sering Mencederai Aturan?

By admin On Jumat, Juni 05, 2026

 

Oleh: Iwan Hermawan (Adung Lee)

Aktivis & Pemerhati Kebijakan Publik

Serang 5 Juni 2026

 

Praktik penunjukan Pelaksana Tugas atau yang akrab disapa PLT, sejatinya merupakan instrumen sementara yang diizinkan peraturan untuk mengisi kekosongan jabatan dalam waktu transisi. Aturannya sangat rinci, batasannya jelas, dan syaratnya mutlak. Namun, jika kita menengok realitas yang terjadi di Pemerintah Provinsi Banten belakangan ini, praktik PLT justru kerap menjadi fenomena yang menimbulkan tanda tanya besar.

 

Bukan sekali dua kali kita menemukan kasus penunjukan PLT yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mulai dari kasus PLT Kepala Biro Hukum yang menjabat berbulan-bulan melewati batas usia dan masa tugas, hingga kasus yang sedang menjadi sorotan publik saat ini: penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang berasal dari jabatan Kepala Samsat.

 

Kasus ini menarik untuk dikaji lebih dalam, bukan semata-mata untuk mengkritik satu keputusan, melainkan untuk melihat pola yang muncul. Ada apa sebenarnya dengan praktik PLT di Banten? Mengapa seolah-olah aturan yang sama berlaku bagi seluruh ASN di Indonesia, di sini seringkali terasa "ditekuk" atau diartikan lain?

 

Lompatan Jabatan yang Menguji Batas Aturan

 

Kasus di Dinas Perhubungan menjadi contoh nyata bagaimana aturan kepegawaian yang tegas seolah dianggap tidak ada. Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara Eselon II. Ini adalah jabatan strategis yang mengurusi hajat transportasi jutaan warga dan mengelola anggaran senilai miliaran rupiah setiap tahunnya.

 

Berdasarkan aturan main nasional, jabatan setinggi ini hanya boleh dijabat oleh pejabat yang memiliki jenjang karir, pangkat, pendidikan kepemimpinan, dan pengalaman manajerial yang memadai. Dan yang paling penting, jika harus diisi dengan mekanisme PLT, peraturan telah memberikan batasan kaku: PLT hanya boleh diambil dari pejabat yang berada satu tingkat di bawahnya.

 

Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Pejabat yang ditunjuk sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan saat ini, berasal dari jabatan Kepala Samsat yang merupakan jenjang Jabatan Administrator atau Eselon III. Artinya, terdapat jarak jenjang jabatan sebanyak dua tingkat.

 

Secara teknis kepegawaian, hal ini jelas berada di luar koridor yang diizinkan. Berdasarkan Pasal 136 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, ditegaskan dengan tegas bahwa: "Pejabat yang menduduki jabatan dua tingkat atau lebih di bawahnya tidak dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas."

 

Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi, diperjelas, dan dikukuhkan melalui Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020. Dokumen resmi ini seringkali dikutip sebagai landasan, padahal jika dibaca teliti, Surat Edaran tersebut justru mengulangi kembali larangan yang sama persis. Di dalamnya tertulis jelas bahwa penunjukan dari dua tingkat ke bawah adalah hal yang dilarang dan tidak dibenarkan dalam kondisi apa pun.

 

Pertanyaannya kemudian muncul secara wajar: Jika aturannya sudah sejelas itu, mengapa masih ada keputusan yang mengambil jalan lain? Apakah ketentuan yang dibuat oleh negara dianggap tidak relevan, ataukah penafsiran terhadap aturan di lingkungan Pemprov Banten memiliki standar tersendiri?

 

Mengapa Fenomena Ini Terus Berulang?

 

Kasus PLT Kepala Dishub yang berasal dari Kepala Samsat ini bukanlah kasus tunggal. Jika kita tarik benang merah dengan kasus PLT Kepala Biro Hukum yang menjabat hampir 15 bulan melewati batas waktu dan usia pensiun, kita akan melihat satu pola yang sama: ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan aturan yang berlaku secara nasional.

 

Ini yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita semua pengamat tata kelola pemerintahan: Kenapa urusan PLT di Pemprov Banten kerap mencederai peraturan dan Undang-Undang?

 

Ada beberapa kemungkinan gambaran kondisi yang bisa kita kaji secara akademis dan objektif, tanpa bermaksud menyalahkan pihak mana pun.

 

Pertama, bisa jadi terjadi perbedaan pemahaman atau penafsiran terhadap peraturan. Di satu sisi, BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara memberikan pedoman yang kaku dan mutlak. Namun di sisi lain, mungkin ada pandangan di lingkungan pemerintah daerah yang menilai peraturan tersebut terlalu kaku, atau berusaha mencari celah interpretasi agar jabatan strategis bisa diisi oleh orang-orang yang dianggap dekat, dikenal, atau dipercaya, meskipun secara jenjang jabatan belum memenuhi syarat.

 

Kedua, adanya anggapan bahwa mekanisme PLT adalah kewenangan mutlak pimpinan daerah. Padahal, kewenangan menunjuk ada, namun batasannya sudah ditentukan undang-undang. Kewenangan Gubernur bukan berarti kuasa mutlak tanpa batas, melainkan kewenangan yang terikat pada koridor hukum yang berlaku. Ketika batasan itu dilanggar, maka bukan lagi disebut kewenangan, melainkan penyimpangan administrasi.

 

Ketiga, minimnya pengawasan atau lemahnya pemahaman risiko hukum. Seringkali keputusan penunjukan diambil hanya untuk mengisi kekosongan jabatan demi kelancaran administrasi harian, tanpa memikirkan dampak hukum jangka panjangnya. Padahal, risiko dari penunjukan yang tidak sesuai aturan itu sangat nyata dan berat.

 

Risiko yang Selalu Terabaikan

 

Seringkali orang beranggapan: "Ah, yang penting ada yang duduk, ada yang tanda tangan, urusan jalan." Padahal dalam dunia pemerintahan, sah atau tidaknya seseorang duduk di kursi jabatan menentukan sah atau tidaknya uang rakyat yang dikeluarkan.

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, melampaui wewenang, atau bertentangan dengan aturan, memiliki konsekuensi hukum yang serius. Produk hukum yang dihasilkannya dianggap cacat hukum, tidak berlaku, dan batal demi hukum.

 

Dalam konteks kasus PLT Kepala Dinas Perhubungan ini, risikonya bukan sekadar soal jabatan. Lebih jauh dari itu, seluruh dokumen, perizinan, kontrak kerja sama, hingga penggunaan anggaran miliaran rupiah yang ditandatangani selama masa penugasan tersebut, secara hukum berada di wilayah abu-abu. Hal yang sama juga berlaku pada kasus PLT Biro Hukum sebelumnya, di mana verifikasi hukum dokumen-dokumen penting daerah dilakukan oleh pejabat yang sudah melampaui batas kewenangannya.

 

Kita jadi bertanya-tanya, apakah seluruh dokumen yang sudah ditandatangani itu nantinya aman secara hukum? Apakah para kepala dinas dan pengguna anggaran lain sadar bahwa dasar hukum kerja mereka bisa saja digugat atau dibatalkan sewaktu-waktu hanya karena masalah prosedur penunjukan pejabat di atasnya yang tidak tepat?

 

Mengharapkan Keseragaman Aturan

 

Kita tentu memahami bahwa mengelola organisasi sebesar Pemprov Banten tidaklah mudah. Kebutuhan akan ketersediaan pejabat yang kompeten dan terpercaya adalah hal mutlak. Namun, kebutuhan tersebut tidak boleh mengesampingkan kepatuhan terhadap aturan main yang telah disepakati bersama oleh seluruh elemen bangsa ini.

 

Fenomena PLT yang seringkali mencederai aturan di Banten ini, seharusnya menjadi bahan evaluasi besar. Bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk memperbaiki cara pandang: bahwa kepatuhan pada aturan itu bukan beban, melainkan jaminan keamanan hukum bagi seluruh pejabat dan keuangan daerah.

 

Surat Edaran BKN, Peraturan Pemerintah, maupun Undang-Undang Kepegawaian dibuat sama untuk seluruh daerah, dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada aturan khusus untuk Banten, dan seharusnya tidak ada penafsiran khusus untuk Banten.

 

Kita berharap ke depannya, pola penunjukan PLT di Provinsi Banten kembali pada relnya. Mengisi jabatan boleh saja, menunjuk pejabat boleh saja, tetapi mari kita pastikan semuanya berjalan sesuai koridor hukum yang benar. Agar pemerintahan berjalan tenang, kebijakan aman, dan uang rakyat dikelola oleh tangan-tangan yang tidak hanya dipercaya, tetapi juga sah dan berhak sepenuhnya menurut hukum negara.

 

Karena pada akhirnya, birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang patuh pada aturan, bukan birokrasi yang membuat aturan sendiri-sendiri.

OPINI: PLT Biro Hukum Sudah ‘Pulang’, Tapi Jejak ‘Racun Administrasi’ Masih Bersemayam di Tubuh Pemprov Banten

OPINI: PLT Biro Hukum Sudah ‘Pulang’, Tapi Jejak ‘Racun Administrasi’ Masih Bersemayam di Tubuh Pemprov Banten

By admin On Kamis, Juni 04, 2026

  

 

Oleh: Iwan Hermawan (Adung Lee)

Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik

SERANG, 4 Juni 2026

 

Dunia birokrasi memang unik. Sering kali kita disuguhi tontonan seolah-olah masalah selesai begitu aktor utamanya turun dari panggung. Begitu pula yang terjadi di Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Biro Hukum, Hadi Prawoto, S.H., kini sudah kembali ke tempat tugas asalnya. Kursi yang ia duduki lebih dari setahun itu pun sudah diisi wajah baru. Di atas kertas, siklus penugasan itu tamat. Laporan disusun, arsip ditutup, dan seolah semua kembali normal.

 

Tapi, izinkan saya berkata jujur: memotong pucuknya saja tidak akan membuat rumput mati, kalau akarnya masih beringas di dalam tanah.

 

Bagi saya, sebagai warga negara yang peduli tata kelola, tamatnya masa jabatan sama sekali bukan obat pamungkas yang bisa menghapus jejak sejarah administrasi yang tertinggal. Pejabatnya boleh sudah ‘pulang’, fisiknya tidak lagi terlihat di koridor kantor, tapi rekam jejak, cap verifikasi, paraf, dan pertimbangan hukum yang ia lahirkan selama kurun waktu 17 Februari 2025 hingga 2 Juni 2026, masih tertanam kuat di ribuan dokumen yang menjadi nyawa operasional seluruh dinas, badan, dan biro di Banten.

 

Ini persis seperti bekas luka: kulitnya mungkin sudah menutup, kelihatan mulus dari luar, tapi rasa sakit atau dampak bahayanya baru akan terasa nyata saat ditekan atau diperiksa lebih dalam. Dan percayalah, tekanan itu akan datang, karena urusan uang negara tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya.

 

SIM-nya Sudah Habis, Tapi Terus Menyetir Jauh

 

Ada dua fakta hukum yang menjadi alasan utama kenapa saya menyebut masa kerja PLT tersebut sebagai masa yang mengandung cacat lahiriah, atau ibarat bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa.

 

Pertama, soal batas waktu. Aturan mainnya sangat jelas, lewat Surat Edaran BKN Nomor 1 Tahun 2021, masa penugasan PLT itu hanya boleh enam bulan. Titik. Tidak ada kata perpanjangan, tidak ada toleransi lebih lama. Tapi fakta di lapangan? Ia menjabat lebih dari 15 bulan.

 

Bayangkan saja analogi sederhananya: itu ibarat mengendarai kendaraan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sudah habis masa berlakunya, tapi dipaksa terus melaju ratusan kilometer jauhnya. Di mata hukum, meskipun sopirnya ahli, kendaraannya bagus, tapi setiap perjalanan yang ia lakukan selama SIM-nya mati, adalah perjalanan yang berisiko dan secara administrasi melanggar aturan. Begitu pula dokumen yang ia verifikasi.

 

Kedua, soal batas usia. Terhitung tanggal 19 Juni 2025 lalu, pejabat tersebut genap berusia 58 tahun. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, angka itu adalah garis finis. Batas usia maksimal menduduki jabatan eselon III adalah 58 tahun. Artinya, sejak tanggal itu, secara hukum kewenangannya sudah “berhenti bernapas”. Hak jabatan sudah lepas, meskipun secara fisik ia masih duduk di kursi itu dan masih memaraf berkas.

 

Jadi mari kita tarik benang merahnya: Seluruh dokumen penting yang lahir dan disahkan setelah tanggal itu, lahir dari tangan yang secara hukum sudah tidak punya wewenang lagi.

 

Yang paling mengerikan dan menjadi keprihatinan saya mendalam adalah fakta bahwa dokumen-dokumen strategis seperti APBD Perubahan Tahun 2025, APBD Tahun Anggaran 2026, serta ribuan berkas lain mulai dari perjanjian kerja sama, dokumen pengadaan barang jasa, peraturan kepala dinas, hingga naskah hibah, semuanya sudah disahkan, ditandatangani, dan dijalankan oleh para Kepala Perangkat Daerah (OPD).

 

Dokumen-dokumen bernilai triliunan rupiah itu ternyata lahir lewat proses verifikasi yang “kakinya pincang”. Secara yuridis formal, itu mengandung cacat prosedur yang serius. Dan di sini letak poin paling krusial yang sering kali ingin dielakkan banyak pihak: Biro Hukum cuma memberi pendapat, cuma memverifikasi. Tapi yang tanda tangan, yang mengesahkan, dan yang bertanggung jawab penuh di muka hukum serta negara, adalah Kepala OPD itu sendiri.

 

Tidak ada alasan “cuma ikut arus”, tidak ada alasan “sudah dicek Biro Hukum”, karena kewajiban seorang pemimpin adalah memastikan dasar hukum itu benar, utuh, dan sah sejak dari akarnya.

 

Surat Pengingat: Diam Itu Artinya “Ya, Benar”

 

Karena kesadaran itulah, saya selaku aktivis pemerhati kebijakan publik, telah melayangkan Surat Pernyataan Pendapat dan Catatan Hukum yang dikirimkan serentak ke seluruh OPD di lingkungan Pemprov Banten. Surat ini saya kirim bukan untuk cari gara-gara, tapi sebagai alarm bahaya, pengingat keras agar para pemimpin sadar sedang memikul beban risiko hukum apa di pundak mereka.

 

Di dalam surat itu, saya memohon dan meminta tanggapan tertulis serta penjelasan resmi paling lambat 14 hari kerja. Tapi ada satu pesan tersirat yang sangat tegas dan punya makna hukum dalam logika administrasi negara:

 

“Apabila surat ini saya layangkan, namun kemudian diabaikan, didiamkan, atau dianggap angin lalu saja, maka itu punya makna lain yang sangat dalam. Artinya, diam itu adalah persetujuan. Artinya, ketidaksahan yang saya sampaikan adalah benar adanya.”

 

Bagi saya, sikap tidak merespons bukanlah tanda kekebalan hukum, melainkan tanda pengakuan diam-diam bahwa apa yang saya tulis itu adalah fakta yang tidak sanggup dibantah.

 

Kalau didiamkan, berarti pintu sudah terbuka lebar bagi kami. Kami menjadi sah dan punya dasar kuat secara hukum untuk meneruskan persoalan ini ke ranah pengawasan: mulai dari Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, hingga Kejaksaan Tinggi. Langkah itu bukan niat buruk, melainkan bukti keseriusan kami mengawal skandal penugasan ini sampai ke akar-akarnya.

 

Kita tidak bisa memasak nasi pakai air kotor, lalu berharap perut kita tetap sehat. Begitu pula pemerintahan. Uang rakyat nilainya miliaran, triliunan. Kalau dasarnya saja sudah lewat jalur yang diragukan sahnya, jangan harap hasil akhirnya akan bersih dan selamat.

 

Saya akan terus mengawasi ini. Tidak akan berhenti hanya karena pejabatnya sudah berganti. Selama dampak hukumnya masih ada, selama uang negara masih berisiko hilang percuma, maka suara pengawas akan terus terdengar sampai kepastian hukum benar-benar menjadi makanan sehari-hari di Provinsi Banten.

 

Karena saya percaya satu hal: Kebenaran tidak akan utuh jika hanya bagian akhirnya yang diperbaiki sementara akar masalahnya dibiarkan tumbuh dan merusak segalanya.

Saat Hukum Tunduk pada Tempat Bekerja: Antara Usia Purnabakti, Jabatan Sementara, dan Risiko Runtuhnya Keabsahan Kebijakan Banten

Saat Hukum Tunduk pada Tempat Bekerja: Antara Usia Purnabakti, Jabatan Sementara, dan Risiko Runtuhnya Keabsahan Kebijakan Banten

By admin On Rabu, Juni 03, 2026

  

 

Oleh: Iwan Hermawan (Adung Lee)

Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik

 

SERANG, 3 Juni 2026 

Tanggal 19 Juni 2026 nanti, Hadi Prawoto akan genap berusia 59 tahun. Sebuah angka yang bagi kalangan birokrasi dan hukum, menyisakan catatan penting yang tidak bisa sekadar dilewati begitu saja. Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), batas usia purnabakti adalah 58 tahun. Walaupun beliau berasal dari Kejaksaan Tinggi Banten, ada satu prinsip hukum yang tak terbantahkan dan selalu menjadi rujukan kami: Seorang pejabat harus tunduk pada aturan yang berlaku di mana ia sedang menjalankan tugas dan menjabat.

 

Artinya, meski latar belakangnya adalah aparat penegak hukum, saat diperbantukan atau ditugaskan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, maka seluruh ketentuan kepegawaian pemerintahan daerahlah yang menjadi payung hukumnya. Jika ukurannya adalah usia pensiun, maka seharusnya Bapak Hadi Prawoto sudah kembali ke instansi asalnya jauh-jauh hari, tepatnya pada bulan Juni tahun 2025, saat ia genap berusia 58 tahun.

 

Namun fakta berbicara lain. Justru di bulan Mei 2025, nama ini sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten justru sangat diperjuangkan dan dipertahankan keras oleh Gubernur terpilih saat itu, Bapak Andra Soni.

 

Di sinilah letak ketidakselarasan yang kami soroti dengan penuh tanggung jawab. Ada sebuah peristiwa unik, nyaris menyeleneh namun sangat serius: Biro Hukum, tempat di mana segala aturan dilahirkan, tempat di mana kebijakan diuji kesahihannya, dan tempat di mana hukum seharusnya dijaga kemurniannya, ternyata dipimpin oleh pejabat yang secara peraturan sesungguhnya sudah tidak seharusnya lagi menduduki jabatan tersebut.

 

Ini bukan sekadar soal siapa yang duduk. Ini soal logika hukum. Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang tugas utamanya memastikan semua peraturan berjalan pada relnya, justru dikelola oleh proses pengangkatan yang berjalan di luar rel itu sendiri?

 

Konsekuensinya bukan main-main. Selama kurun waktu tersebut, banyak sekali kebijakan strategis yang telah digarap, ditandatangani, dan diluncurkan di bawah naungan Biro Hukum yang status keabsahannya sejak awal sudah diragukan. Dan di sinilah letak risiko besar yang kini harus ditanggung dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur Banten, Bapak Andra Soni.

 

Mari kita renungkan bersama dengan jernih:

Bagaimana nasib APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 yang telah disusun dan ditetapkan, yang notabene setiap lembarnya harus melalui pembahasan dan kajian hukum di Biro Hukum?

Bagaimana pula dengan ratusan ASN yang sudah dilantik dan diambil sumpahnya, yang keabsahan SK-nya beririsan dengan validitas naskah dinas dari Biro Hukum?

Bagaimana dengan program unggulan Sekolah Gratis yang menjadi kebanggaan publik, atau persiapan SPMB yang sebentar lagi akan dimulai? Kesemuanya itu, secara prosedural dan administrasi, memiliki keterkaitan langsung dengan Biro Hukum.

 

Lantas, apa jaminannya? Jika Biro Hukumnya sendiri tidak definitif, proses pengangkatannya mengandung cacat prosedur, dan pejabatnya melewati batas usia yang ditentukan aturan, maka seluruh produk dan keputusan yang lahir dari sana menjadi rawan digugat, rawan dibatalkan, dan kapan saja bisa runtuh keabsahannya seperti bangunan yang fondasinya retak.

 

Pertanyaan besar yang kini menggantung di udara: Kenapa baru sadar sekarang? Mengapa baru terasa ada masalah saat momen tertentu, padahal sejak awal kami sudah menegur, mengingatkan, dan menyodorkan kajian hukum yang sama? Apalah arti pentingnya mempertahankan satu orang pejabat PLT, jika dibandingkan dengan risiko yang membayangi seluruh sistem pemerintahan?

 

Seharusnya, pemikiran besarnya bukanlah "siapa yang harus dipertahankan", melainkan "bagaimana cara menyelamatkan seluruh sistem hukum dan keabsahan peraturan di Provinsi Banten".

 

Visi besar Banten yang diusung: "Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi", tidak bisa berdiri kokoh di atas administrasi yang cacat. Kemajuan tidak akan terasa jika kebijakan bisa batal sewaktu-waktu. Keadilan tidak akan terwujud jika hukum berlaku tidak sama. Dan tata kelola bersih tidak akan tercapai jika aturan dimaknai sesuai keinginan, bukan sesuai bunyi pasal.

 

Kami menyampaikan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mengingatkan akan tanggung jawab negara. Sebuah pesan sederhana namun mendalam, yang kami percaya akan meresap ke dalam hati siapa saja yang merasa, yang terlibat, dan yang memegang kendali:

 

"Kebenaran tidak akan utuh jika hanya bagian akhirnya yang diperbaiki, sementara akar masalahnya dibiarkan tumbuh dan merusak segalanya."

 

Memindahkan orangnya, membiarkan kembali ke instansi asal, atau membiarkan waktu berlalu sampai usia pensiun, itu hanya memotong pucuk masalah. Akarnya masih ada: budaya menganggap aturan bisa ditekuk, budaya mengabaikan syarat, dan budaya membiarkan jabatan strategis diisi secara tidak sah.

 

Jika akar itu tidak dicabut, maka seluruh kebijakan besar—mulai dari anggaran, pelantikan pejabat, hingga pelayanan pendidikan—berada di atas tanah yang labil.

 

Kami berharap, Gubernur Banten tidak hanya sadar, tetapi juga bertindak tegas: mengamankan semua produk hukum yang ada, mengevaluasi prosesnya, dan memastikan ke depannya, Biro Hukum benar-benar dikelola oleh pejabat yang tidak hanya cakap, tetapi juga sah, sesuai aturan, dan memegang teguh hukum yang berlaku.

 

Karena Banten Maju hanya bisa terwujud jika hukum dijadikan panglima, bukan sekadar pelengkap.

BERJALAN MAJU DI ATAS KEMUNDURAN BERINTEGRITAS

BERJALAN MAJU DI ATAS KEMUNDURAN BERINTEGRITAS

By admin On Kamis, Mei 28, 2026

     

Potret Kebijakan Banten yang Menabrak Logika dan Aturan

 

Oleh: Iwan Hermawan (Adung Lee)

Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik

 

Ada satu gambaran ganjil namun sangat nyata yang sedang kita saksikan dalam perjalanan pemerintahan Provinsi Banten hari ini: seolah-olah pemimpin dan jajarannya sedang berlari kencang ke depan membangun fisik, namun di saat yang sama, mereka justru berjalan mundur perlahan namun pasti dalam hal kepatuhan hukum, etika pemerintahan, dan integritas. Berjalan maju di atas kemunduran berintegritas, itulah frasa yang paling pas dan mewakili apa yang sedang terjadi di bawah kepemimpinan Andra Soni.

 

Indikasi keanehan dan kebusukan sistem ini sebenarnya sudah tercium sejak awal, tepatnya ketika pucuk pimpinan memutuskan untuk mempertahankan jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Biro Hukum Setda Banten. Ini bukan sekadar soal urusan administrasi pejabat biasa, melainkan sebuah skandal besar yang dampaknya bisa mengguncang seluruh sendi kebijakan.

 

Bagaimana mungkin Biro Hukum—tempat di mana seluruh aturan diperiksa, diverifikasi, dan dijamin keabsahannya—justru dipimpin oleh pejabat yang secara hukum tidak memiliki wewenang penuh? Pejabat tersebut telah menjabat bertahun-tahun, melewati batas waktu maksimal pelantikan PLT, bahkan usianya pun sudah melampaui batas pensiun. Hingga akhir bulan Mei 2026 ini, orang yang sama masih menduduki kursi itu, seolah aturan negara tidak berlaku baginya.

 

Pertahankan jabatan yang melanggar aturan ini adalah bom waktu. Seluruh produk hukum, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, hingga keputusan penting yang lahir di bawah koordinasi pejabat tak berwenang tersebut, status hukumnya sangat dipertanyakan, berpotensi cacat prosedur, dan batal demi hukum.

 

Namun, alih-alih berhenti sejenak dan membereskan masalah fundamental yang berisiko fatal ini, arah kebijakan justru terus melaju kencang memaksakan berbagai program. Saran sederhana kami: jangan bicara masa depan dulu. Bereskan dulu masalah yang dampak hukumnya sudah nyata mengancam segala hal yang sudah dibangun.

 

Di tengah pondasi hukum yang keropos itu, kita melihat ambisi besar lewat program Bangun Jalan Desa Sejahtera, atau yang dikenal luas sebagai program Bang Andra. Di permukaan, program ini terdengar sangat mulia dan populis, siapa yang menolak pembangunan jalan? Namun jika ditelisik lebih dalam, ada hal yang sangat janggal dan tidak etis di sana.

 

Pembangunan jalan desa sejatinya adalah ranah, kewenangan, dan tanggung jawab mutlak pemerintah Kabupaten dan Kota. Provinsi memiliki urusan strategis yang jauh lebih luas. Walaupun dicari-cari celah dasar hukum untuk membenarkan tindakan ini, tetap saja tindakan menggelontorkan dana miliaran ke urusan yang bukan ranahnya adalah bentuk intervensi yang tidak seharusnya dilakukan.

 

Lebih parah lagi, program ini telah masuk ke dalam daftar Temuan BPK RI Tahun 2025. Lembaga pengawas negara sudah memberikan catatan, menegur, dan menunjukkan ketidaksesuaian aturan. Namun apa respons pemerintah? Alih-alih dievaluasi, diperbaiki, atau diarahkan kembali ke koridor yang benar, program ini malah "digas" terus dengan semangat berlebihan. Ada apa sebenarnya? Mengapa temuan audit negara dianggap angin lalu, sementara ambisi politik dijadikan panglima?

 

Kebijakan yang penuh anomali ini semakin lengkap jika kita menengok nasib proyek raksasa Sport Center. Sejak mula proyek ini dikerjakan, kisahnya tak pernah lepas dari masalah: tender bermasalah, nilai anggaran membengkak, hingga manfaat yang dipertanyakan.

 

Ironi pun memuncak ketika negara menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan penghematan besar-besaran di seluruh lini pemerintahan. Di saat daerah lain memotong anggaran, mengurangi proyek tidak mendesak, dan fokus pada pelayanan dasar, Pemprov Banten justru nekat menganggarkan dana fantastis Rp 24 Miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk Sport Center ini.

 

Padahal secara fungsi, manfaat, dan jangkauan, fasilitas ini tidak bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Banten. Hanya segelintir kalangan yang bisa merasakannya, hanya satu titik lokasi yang menjadi pusatnya, namun seluruh rakyat Banten dari ujung utara hingga selatan menanggung beban biayanya. Di mana logika efisiensinya? Di mana rasa keadilan peruntukan uang rakyat?

 

Kita perlu mengingatkan satu hal yang sering dilupakan: Kemajuan Banten tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik, betapa megahnya gedung, atau seberapa mulus jalan yang dibangun. Kemajuan sejati adalah ketika pembangunan itu berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum, tata kelola yang bersih, dan pelayanan yang merata.

 

Jangan pula kita lupa pada fakta yang sangat mahal harganya. Kami perlu ingatkan bahwa untuk mendapatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten hari ini, biaya yang dikeluarkan hampir mencapai setengah triliun rupiah. Angka yang luar biasa besar, nilai yang seharusnya bisa menjadi jaminan kualitas kepemimpinan kelas dunia.

 

Tentu saja publik berharap ada keseimbangan. Uang sebesar itu digelontorkan, maka hasilnya pun harus sebanding dengan kinerja yang ditunjukkan hari ini. Namun apa yang kita lihat? Justru kebijakan yang penuh tanda tanya.

 

Maka dari itu, munculah sebuah pertanyaan yang terdengar nyeleneh, aneh, namun sangat mendasar dan mengusik nurani publik: "Sebenarnya siapa sih yang memilih Gubernur Banten ini?"

 

Apakah yang memilih adalah rakyat Banten yang mendambakan perubahan, keteraturan, dan kesejahteraan? Atau justru pihak-pihak yang menggelontorkan dana triliunan rupiah tersebut, sehingga pemimpin merasa berutang budi kepada penyandang dana, bukan berutang janji kepada rakyat yang memilih? Pertanyaan ini pantas diajukan, mengingat arah kebijakan yang terasa jauh dari aspirasi publik namun sangat akomodatif terhadap kepentingan tertentu.

 

Kekacauan manajemen ini akhirnya sampai ke titik yang sangat memalukan, di mana pejabat sendiri yang membuka rahasia kekacauan itu. Sebagaimana diakui secara jujur oleh Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dengan kalimat yang sangat nyeleneh namun faktual: "Kegiatan dimulai duluan, uangnya menyusul belakangan."

 

Kalimat itu adalah rangkuman sempurna dari gaya pemerintahan saat ini: asal jalan dulu, aturan menyusul belakangan; asal proyek selesai dulu, dampak hukum dipikir nanti.

 

Semua fakta ini merangkai satu kesimpulan pahit: Banten sedang dibangun megah ke atas, namun pondasinya sedang ambruk ke bawah. Berjalan maju di atas kemunduran berintegritas adalah gambaran paling jujur dari era kepemimpinan ini. Maju secara fisik, namun mundur jauh tertinggal dalam hal kepatuhan, etika, dan harga diri sebuah pemerintahan.

OPINI: MEMBIAYAI PENGAWAS AGAR BERPIHAK KEPADA YANG DIAWASI

OPINI: MEMBIAYAI PENGAWAS AGAR BERPIHAK KEPADA YANG DIAWASI

By admin On Kamis, Mei 28, 2026

 

 

Praktik Keliru Pemprov Banten yang Menggerus Akuntabilitas Publik

 

Oleh: Iwan Hermawan (Adung Lee)

Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik

28 Mei 2026

 

Pemerintah Provinsi Banten secara nyata telah membangun pola hubungan keuangan yang keliru, tidak lazim, dan sangat berbahaya bagi prinsip demokrasi serta akuntabilitas publik. Praktik ini tidak hanya menyalahi aturan pengelolaan keuangan negara, tetapi secara perlahan namun pasti meruntuhkan tembok pengawasan yang seharusnya tegak lurus, independen, dan bebas dari intervensi maupun ketergantungan apa pun.

 

Fakta aliran dana yang menjadi dasar tulisan ini sepenuhnya bersumber dari pemberitaan media terpercaya. Sebagaimana dimuat dalam Media Kabar Banten pada 12 April 2024 dengan judul berita: "Pemprov Banten Salurkan Hibah Rp 4 Miliar ke BPK Perwakilan Banten, Diperuntukkan Pembangunan Mess", diketahui bahwa pada tahun anggaran 2024, BPK RI Perwakilan Banten menerima bantuan hibah dari APBD Provinsi Banten senilai Rp 4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah). Dana tersebut secara rinci dialokasikan khusus untuk keperluan pembangunan, renovasi, serta kelengkapan sarana prasarana mess dan rumah dinas pejabat serta pegawai.

 

Kebijakan pemberian hibah ini ternyata tidak berhenti pada satu tahun saja, melainkan berlanjut dengan nilai yang jauh lebih besar pada tahun berikutnya. Masih dari sumber yang sama, Media Kabar Banten, pada edisi 20 Februari 2025 memuat berita dengan judul: "Tahun 2025 Pemprov Kembali Gelontorkan Rp 13,65 Miliar ke BPK, Total Capai 17,65 Miliar". Berita tersebut mengonfirmasi bahwa pada tahun anggaran 2025, Pemprov Banten kembali menyalurkan hibah sebesar Rp 13.650.000.000 (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan peruntukan yang sama persis, yakni untuk penyelesaian pembangunan dan fasilitas pendukung kediaman dinas aparat BPK.

 

Secara akumulasi, dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut, total uang rakyat yang digelontorkan mencapai angka fantastis sebesar Rp 17.650.000.000 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang keseluruhannya dikhususkan demi kenyamanan tempat tinggal dan fasilitas perumahan dinas pegawai BPK RI Perwakilan Banten.

 

Yang menjadi pertanyaan besar dan ironi yang sangat mencolok di mata publik adalah fakta bahwa BPK RI Perwakilan Banten sendiri di masa lalu pernah bertindak tegas dan menegur Pemprov Banten. Dalam laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK secara gamblang melarang Pemprov memberikan hibah serupa kepada lembaga vertikal lain, khususnya kepada Kejaksaan Tinggi Banten, dengan alasan kuat bahwa hal tersebut melanggar aturan dan berpotensi benturan kepentingan.

 

Namun, ironisnya, larangan keras yang dulu pernah diucapkan dengan lantang itu kini seolah dilupakan begitu saja. Justru lembaga yang dulu menjadi penegor dan pelarang itu, kini malah ikut-ikutan menerima bahkan memanfaatkan dana hibah miliaran rupiah dari sumber yang sama. Bagaimana mungkin sebuah lembaga bisa melarang orang lain memakan buah terlarang, sementara dirinya sendiri justru lahap memakannya? Ini adalah paradoks yang sangat mencederai rasa keadilan dan menghilangkan wibawa lembaga pengawas itu sendiri.

 

Di sinilah letak kejanggalan mendasar dan kesalahan prinsipil yang patut menjadi sorotan seluruh elemen masyarakat. BPK RI adalah lembaga tinggi negara yang kedudukan, fungsi, wewenang, serta seluruh pembiayaannya—mulai dari gaji, operasional, hingga fasilitas kedinasan—sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lembaga ini hadir di daerah bukan sebagai mitra kerja sama pembangunan biasa, melainkan sebagai perpanjangan tangan negara yang tugas utamanya adalah memeriksa, menilai, dan mengawasi bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

 

Menggunakan analogi sederhana namun sangat relevan: posisi BPK adalah "Wasit Pertandingan", sedangkan Pemprov Banten adalah "Tim Peserta". Dalam prinsip keadilan dan kewajaran, sangat tidak berdasar, aneh, dan mencederai rasa keadilan apabila Tim Peserta justru yang membiayai pembangunan rumah, tempat tinggal, dan fasilitas kenyamanan bagi Sang Wasit. Bagaimana mungkin publik berharap keputusan yang adil, objektif, dan tegas keluar dari seorang wasit yang kenyamanan hidup dan tempat tinggalnya sepenuhnya dibiayai, dibangun, dan diperindah oleh salah satu pihak yang sedang bertanding?

 

Konsekuensi logis dari hubungan keuangan yang tidak wajar seperti ini sangat nyata dan terbukti terjadi di Banten. Setelah aliran dana hibah miliaran rupiah tersebut cair berturut-turut, kita menyaksikan sebuah pola yang berulang dan kaku: setiap tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selalu saja mendapatkan predikat tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Padahal, jika kita menengok fakta di lapangan, sangat jelas terlihat masih banyak masalah mendasar yang belum beres dan justru mengandung cacat hukum berat.

 

Masalah penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) yang melebihi batas waktu hukum hingga bertahun-tahun dan melanggar aturan kepegawaian, penyaluran dana bantuan operasional sekolah kepada lembaga yang izin operasionalnya sudah mati atau tidak diperpanjang, hingga pencatatan aset tanah yang terbukti secara surat resmi bukanlah milik negara, semuanya seolah tidak terlihat, tidak ditemukan, atau dianggap wajar dalam laporan hasil pemeriksaan. Padahal, masalah-masalah tersebut adalah pelanggaran administrasi dan hukum yang seharusnya menjadi temuan berat dan secara otomatis menurunkan nilai kelayakan keuangan daerah.

 

Kekhawatiran atas praktik semacam ini ternyata bukan hanya suara masyarakat sipil. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) sebagai lembaga yang berwenang pun telah berkali-kali mengeluarkan imbauan dan peringatan tegas kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sebagaimana pernah dimuat dalam pemberitaan Media Nasional Kontan tanggal 18 Januari 2024 dengan judul: "KPK Larang Daerah Beri Hibah ke Lembaga Pengawas, Risiko Benturan Kepentingan", dijelaskan secara rinci bahwa kebijakan pemberian hibah atau bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada lembaga vertikal, lembaga pengawas, maupun penegak hukum dilarang keras dan bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan.

 

Dasar pertimbangan KPK sangat jelas dan sah secara hukum: Ketika pengawas menerima uang, fasilitas, atau keuntungan materi apa pun dari pihak yang seharusnya diawasi, maka kemandirian dan integritasnya hilang seketika. Posisi pengawas yang seharusnya independen akan berubah menjadi posisi yang terikat utang budi dan ketergantungan, sehingga sulit bahkan mustahil untuk bersikap objektif dan tegas dalam melakukan koreksi atau memberikan penilaian yang jujur.

 

Pemberian hibah sebesar Rp 17,65 miliar lebih untuk pembangunan mess dan rumah dinas ini bukan sekadar masalah teknis pengalokasian anggaran. Ini adalah masalah rusaknya sendi-sendi integritas sistem kenegaraan. Uang rakyat yang sangat besar itu digunakan bukan untuk membangun jalan, sekolah, atau puskesmas, melainkan untuk membangun kenyamanan tempat tinggal lembaga yang seharusnya bertugas mengawasi kinerja pelayanan publik itu sendiri.

 

Lebih jauh lagi, praktik ini telah menciptakan budaya "keharmonisan" yang berlebihan dan berbahaya, di mana penilaian atas kinerja keuangan daerah seolah-olah menjadi balasan budi atau imbal balik atas fasilitas yang telah disediakan. Akibatnya, predikat WTP yang selama ini dibanggakan bukan lagi menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah bersih, tertib, dan patuh hukum. Melainkan, predikat tersebut kini justru menjadi bukti nyata telah runtuhnya jarak netralitas antara pengawas dan yang diawasi.

 

Pemerintah Provinsi Banten harus segera menghentikan praktik yang keliru ini. Membiayai pengawas agar berpihak kepada yang diawasi adalah kesalahan fatal dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini bukan hanya menyalahi aturan, tetapi telah merampas hak seluruh rakyat Banten untuk mendapatkan pengawasan yang jujur, objektif, dan berani menyatakan salah itu salah, dan benar itu benar, tanpa terikat utang budi atau ketergantungan materi apa pun.

PPK NON KPA: SUMBER MALAPETAKA DAN BOM WAKTU (DPUPR & DPRKP) PEMPROV BANTEN

PPK NON KPA: SUMBER MALAPETAKA DAN BOM WAKTU (DPUPR & DPRKP) PEMPROV BANTEN

By admin On Kamis, Mei 28, 2026

  

Catatan Nyeleneh Tentang PPK Non KPA yang Dibiarkan Berkuasa

 

Oleh: Iwan Hermawan (Adung Lee)

Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik

 

Kita hidup di zaman yang unik dan penuh keanehan. Di mana aturan ditulis sangat rinci, rapi, dan jelas, namun dipraktikkan dengan cara yang membuat akal sehat terhenyak dan hukum seolah hanya menjadi pajangan. Sebagai orang yang sering dilabeli sebagai "gelandangan intelek"—yang hanya bermodalkan akal sehat, rasa ingin tahu, tidak punya jabatan empuk, tidak punya anggaran, dan tidak punya fasilitas mewah—saya kerap tersenyum getir melihat bagaimana uang rakyat bernilai ribuan miliar rupiah diperlakukan seolah jatuh dari langit, bukan milik publik yang harus dipertanggungjawabkan.

 

Ada satu persoalan krusial yang sudah lama kami soroti, kami ingatkan berulang kali, namun jawaban yang kami dapat hanyalah sikap dingin, acuh tak acuh, dan pandangan sebelah mata. Persoalan ini hanya berkutat pada satu hal teknis namun sangat fatal: penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak sesuai koridor hukum, atau dalam bahasa sederhananya: PPK Non KPA.

 

Mari kita bicara fakta, dasar hukum, dan logika saja, tanpa merambah ke mana-mana. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, setidaknya ada dua dinas yang data pelanggarannya kami pegang kuat dan lengkap pembuktiannya: Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). Dua dinas ini adalah raksasa pengelola uang rakyat. Jika kita melihat besaran anggaran yang dikelola masing-masing dinas ini dalam rentang waktu bertahun-tahun, angkanya sungguh sangat wah, fantastis, dan membuat jantung berdebar: di atas satu triliun rupiah.

 

Uang sebanyak itu, dikelola dengan cara nyeleneh, bertentangan dengan regulasi, dan dibiarkan berjalan begitu saja bertahun-tahun.

 

Dasar permainannya sudah tertulis sangat jelas, tegas, dan tidak bisa ditawar lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Jo. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

Di sana diatur rinci: Memang benar, Pejabat Pengelola Anggaran (PA) boleh menetapkan PPK. NAMUN, PPK yang dimaksud dalam ketentuan itu hanyalah PPK yang bertugas mengurus urusan administrasi, verifikasi, atau persiapan teknis semata. TIDAK ADA perintah atau wewenang bagi PPK tersebut untuk membuat ikatan kontrak dengan pihak lain, apalagi yang menyebabkan pengeluaran uang negara, KECUALI pejabat tersebut sebelumnya telah ditetapkan atau di-KPA-kan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

 

Lantas, pedoman teknis mana lagi yang harus menjadi pegangan bagi dinas-dinas di Banten ini kalau bukan Permendagri 77 Tahun 2020 itu sendiri? Di dalam lampiran Permendagri tersebut, tertulis hitam di atas putih, sangat spesifik dan tidak terbantahkan: pada Bab I, Butir E angka 8 dan Butir F angka 10, ditegaskan dengan keras bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib berasal dari unsur Pejabat Pengelola Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

 

Ini adalah titik paling krusial yang sengaja dibolak-balikkan maknanya oleh para pelaksana di lapangan. Kehadiran KPA itu bukan sekadar kebutuhan atau kemauan dari si PA saja. Penunjukan KPA lahir dari prinsip pemisahan kewenangan yang diakibatkan oleh beberapa faktor objektif: jarak lokasi pekerjaan yang jauh, nilai anggaran yang sangat besar, rentang kendali yang luas, hingga kebutuhan kompetensi teknis. Bahkan, jika faktor-faktor itu terpenuhi dan beban kerja sangat besar, maka nantinya bisa dibentuklah UPTD, yang kemudian diusulkan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan Kepala UPTD tersebut sebagai seorang KPA lewat Surat Keputusan.

 

Jadi, mekanismenya sudah baku, rapi, dan memiliki alasan logis serta hukum yang kuat. Melanggarnya sama saja dengan sengaja merobek pedoman teknis keuangan negara.

 

Kembali ke panggung penyimpangan di Banten. Mari kita urai satu per satu, agar jelas di mana letak "keanehan" yang dibungkus rapi ini.

 

Di Dinas PUPR Provinsi Banten, praktik penyimpangan ini berlangsung konsisten dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Selama tiga tahun berturut-turut, Kepala Dinas selaku PA menetapkan para Kepala Bidang untuk menjadi PPK. Secara administrasi di atas kertas dinas mungkin kelihatan beres, padahal cacat fatal: nama-nama Kepala Bidang tersebut tidak di-KPA-kan, tidak tercantum dalam SK Gubernur, dan jelas melanggar ketentuan Bab I E8 dan F10 Permendagri 77/2020 yang mewajibkan PPK harus dari unsur PA/KPA. Mereka menandatangani kontrak-kontrak raksasa, membuat ikatan hukum bernilai miliaran, padahal secara regulasi tidak punya hak untuk melakukannya.

 

Dan fakta ganjil ini justru menjadi bukti pembenaran terbesar pada tahun 2025. Mengapa? Karena di tahun 2025, Pemprov Banten akhirnya "tersadar". Terlihat sangat mencolok, ada dua nama Kepala Bidang yang baru saja di-KPA-kan atau dimasukkan ke dalam SK Gubernur. Ini adalah pengakuan diam-diam, konfirmasi bisu bahwa pada tahun 2022, 2023, dan 2024, tindakan yang sama persis yang mereka lakukan adalah salah, keliru, dan melanggar aturan.

 

Penting dicatat: Tahun Anggaran 2025 ini bukan hanya menjadi kunci pembuktian kesalahan di Dinas PUPR saja, tetapi juga menjadi kunci pembuktian kesalahan yang sama persis yang terjadi di Dinas PRKP Provinsi Banten. Polanya sama, waktunya beririsan, dan pelanggarannya identik.

 

Memang, berdasarkan jejak data dan pola yang kami telusuri, dugaan kuat saya menyimpang jauh lebih luas lagi: Bukan hanya dua dinas ini saja yang melakukannya. Hampir seluruh dinas dan badan di lingkungan Pemprov Banten kemungkinan besar terjebak kesalahan yang sama, hanya saja waktunya berbeda-beda, mayoritas terjadi di tahun 2022 dan 2023. Hanya saja, karena keterbatasan akses dokumen resmi, data yang kami pegang kuat dan lengkap pembuktiannya baru sampai di dua dinas ini.

 

Lebih panjang lagi riwayat kelirunya terjadi di Dinas PRKP Provinsi Banten. Di sini, konsistensi pelanggaran lebih ekstrem lagi. Berlangsung dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, tahun 2026. Sudah lima tahun lamanya, Kepala Dinas selaku PA terus-menerus menetapkan Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang sebagai PPK. Padahal, sama persis kasusnya: nama-nama mereka tidak pernah di-KPA-kan, tidak ada dalam SK Gubernur, jelas bukan unsur KPA, sehingga bertentangan keras dengan lampiran Permendagri 77 Tahun 2020 tersebut. Tidak punya dasar hukum apa pun untuk mengikat anggaran, tapi terus dipaksakan.

 

Ironisnya, kekacauan penunjukan ini makin parah karena akun PPK yang diberikan atau ditetapkan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa pun ternyata tidak tepat sasaran. Salah penetapan di atas, salah akun di bawah, menjadikan seluruh rantai pengelolaan keuangan di dua dinas ini berada di jalur yang salah total.

 

Selama bertahun-tahun itu, miliaran demi miliar rupiah mengalir, proyek demi proyek dibangun, kontrak demi kontrak ditandatangani oleh orang-orang yang secara regulasi tidak berwenang. Semuanya berjalan seolah tanpa dosa, seolah aturan Perpres maupun Permendagri itu hanya tulisan hiasan di lemari arsip.

 

Kami, para aktivis yang sering dipandang sebelah mata—mungkin karena kami hanyalah sekumpulan "gelandangan intelek"—sudah berulang kali mengingatkan, menyoroti, dan menegur hal ini. Kami sampaikan bahwa ini salah, ini risiko besar, ini bom waktu.

 

Namun apa jawaban yang kami dapat? Sikap yang cuek saja. Dianggap angin lalu. Dibilang hanya masalah sepele. Alasannya selalu sama, kalimat ajaib yang mematikan akal sehat: "Ah, itu kan cuma risiko administrasi saja, belum ada kerugian negara."

 

Nyeleneh sekali bukan? Padahal, dalam tata kelola keuangan negara, pelanggaran administrasi adalah ibu dari segala kerugian. Jika akarnya sudah busuk, bagaimana mungkin buahnya manis? Jika orang yang menandatangani saja tidak memenuhi syarat dasar sesuai pedoman teknis, maka seluruh dokumen yang lahir di bawah tanda tangan itu adalah batal demi hukum. Nilai kerugiannya bukan hanya materi yang hilang, tapi keabsahan seluruh pengeluaran yang nilainya mencapai di atas satu triliun rupiah itu sendiri.

 

Ada satu hal yang makin membuat kami, para gelandangan intelek ini, tertawa getir sekaligus heran luar biasa. Persoalan rumit, masif, dan jelas melanggar pasal ini tidak terdeteksi sama sekali oleh BPK RI Perwakilan Banten. Padahal mereka adalah lembaga pemeriksa keuangan negara, punya kewenangan, punya anggaran besar, punya tim lengkap, dan punya wewenang hukum. Namun, pelanggaran yang terang-terangan ini lolos begitu saja dari pantauan mereka.

 

Lebih parah lagi, hal ini juga sama sekali tidak terdeteksi oleh Kopsupgah yang ditugaskan di Banten, yang bekerja berdasarkan hasil pemetaan risiko dan kerentanan dari nota kesepahaman (MoU) dengan KPK RI. Kopsupgah ini hanya sebatas memberikan laporan atau "raport merah" kepada pemerintah daerah, tapi kami pun tidak paham, tidak tahu, dan tidak ada penjelasan apa sebenarnya isi, rincian, atau masalah spesifik apa yang masuk ke dalam daftar "raport merah" tersebut. Seolah-olah peringatan itu hanya simbol belaka, tanpa uraian masalah yang jelas.

 

Dan yang paling mencengangkan: Hanya kami, para gelandangan intelek tanpa anggaran, tanpa fasilitas, dan tanpa kekuasaan, yang bisa mendeteksi, menelusuri, mengutip pasal demi pasal, dan membuktikan pola pelanggaran ini jauh sebelum ada siapa pun yang menunjuk. Kami bekerja bermodalkan idealisme dan ketelitian, sementara lembaga pengawas resmi justru tertidur pulas atau hanya sebatas memberi tanda warna merah tanpa makna.

 

Ini juga saat yang tepat untuk mempertanyakan eksistensi dan kinerja Inspektorat Provinsi Banten. Ke mana arah pengawasan mereka? Apa yang diperiksa mereka setiap tahunnya? Mengapa kesalahan sistematis yang terjadi hampir di seluruh dinas, berulang dari 2022 hingga 2026, melanggar lampiran Permendagri secara terang-terangan, dan melibatkan nilai uang di atas satu triliun ini, tidak pernah disentuh, tidak pernah ditemukan, dan tidak pernah diperbaiki? Kinerja lembaga pengawasan internal ini sungguh harus dipertanggungjawabkan ke publik.

 

Mungkin karena yang mengingatkan hanyalah "gelandangan intelek"—orang yang dianggap tidak punya apa-apa selain idealisme—maka rasa khawatir itu dianggap tidak ada harganya. Mungkin pemimpin berpikir, "Ah, cuma omongan orang yang tidak punya kuasa, ngapain ditakuti?"

 

Tapi biarkan saya menuliskan ini di atas kertas sejarah, sebagai catatan seorang gelandangan yang melihat jauh ke depan melampaui kursi jabatan: Saya yakin seratus persen, suatu saat nanti, persoalan ini akan meledak menjadi bom waktu yang dahsyat.

 

Satu triliun lebih uang rakyat dikelola di jalur yang salah, di bawah tanda tangan yang tidak sah, melanggar pedoman teknis keuangan, selama bertahun-tahun. Ketika nanti waktunya tiba, ketika aturan ditagih kembali, ketika pertanggungjawaban diminta, maka tidak ada lagi alasan "cuma administrasi". Di sana akan terlihat jelas siapa yang benar-benar paham aturan dan pedoman teknis, dan siapa yang hanya pandai memainkan aturan.

 

Saat itu nanti, mungkin mereka akan rindu pada suara-suara kecil para gelandangan intelek ini yang dulu berteriak mengingatkan, namun justru dianggap tidak ada harganya. Karena pada akhirnya, kebenaran dan aturan tidak akan pernah mati, meski dibiarkan tergeletak begitu saja bertahun-tahun lamanya.

"Blackout" Sumatera dan Rapuhnya Infrastruktur Publik

"Blackout" Sumatera dan Rapuhnya Infrastruktur Publik

By Redaksi On Minggu, Mei 24, 2026

Foto ilustrasi. 

Oleh: Firdaus Arifin 

Jumat malam, 22 Mei 2026, sebagian besar wilayah Sumatera bagian utara dan tengah mendadak gelap. Listrik padam di banyak daerah, dari Aceh hingga Jambi. 

Lampu lalu lintas mati. Jaringan telekomunikasi terganggu. ATM lumpuh. Aktivitas ekonomi melambat. 

Di beberapa kota, masyarakat keluar rumah bukan untuk menikmati malam, melainkan mencari udara karena pendingin ruangan dan kipas berhenti bekerja. 

Peristiwa itu segera mengingatkan kita pada satu hal penting: listrik bukan lagi sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan fondasi kehidupan publik modern. 

Ketika listrik padam, layanan publik ikut terganggu. Mobilitas tersendat. Komunikasi terganggu. Rasa aman masyarakat ikut menurun. 

PT PLN (Persero) menjelaskan gangguan berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi yang memicu separated system antara Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Tengah. 

Gangguan itu kemudian menimbulkan efek berantai pada sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera. Penjelasan teknis tersebut memang penting. Namun, bagi publik, persoalannya tidak berhenti pada kabel transmisi atau gardu induk. 

Pertanyaan yang muncul jauh lebih mendasar: mengapa satu gangguan dapat memicu pemadaman massal di banyak wilayah sekaligus? Di titik itulah blackout Sumatera berubah menjadi persoalan kebijakan publik. 

Negara Rentan

Dalam kajian kebijakan publik, kualitas negara modern tidak hanya diukur dari kemampuan membuat program pembangunan, tetapi juga dari kapasitas menjaga keberlangsungan layanan dasar ketika krisis terjadi. 

Francis Fukuyama menyebutnya sebagai state capacity—kemampuan institusi negara memastikan sistem publik tetap berjalan dalam situasi normal maupun darurat. 

Blackout Sumatera memperlihatkan bahwa kapasitas itu masih menghadapi banyak tantangan. 

Indonesia memang membangun sistem interkoneksi listrik besar untuk meningkatkan efisiensi distribusi energi antarwilayah. 

Dalam banyak hal, sistem seperti ini efektif karena memungkinkan pasokan daya bergerak lebih fleksibel. Namun, sistem besar juga membutuhkan ketahanan tinggi. 

Ketika satu titik terganggu, dampaknya dapat menjalar cepat ke wilayah lain jika mekanisme cadangan dan mitigasi tidak cukup kuat. 

Masalahnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia terlalu sering dipahami sebatas proyek fisik. Ukurannya kerap berhenti pada panjang jalan, jumlah bendungan, atau besarnya investasi. 

Padahal infrastruktur publik tidak hanya soal membangun, melainkan juga memastikan sistem mampu bertahan menghadapi tekanan.

Karena itu, blackout Sumatera seharusnya dibaca sebagai alarm mengenai pentingnya ketahanan infrastruktur publik. 

Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa banyak sistem publik kita masih memiliki kerentanan tinggi terhadap gangguan besar. 

Kita melihat pola serupa di berbagai sektor. Ketika satu server pusat bermasalah, pelayanan administrasi nasional ikut terganggu. Ketika satu jalur distribusi terputus, logistik tersendat. 

Ketika satu titik transmisi listrik gagal, dampaknya menjalar ke banyak daerah sekaligus. Artinya, sebagian infrastruktur publik kita masih terlalu bergantung pada sistem terpusat dengan cadangan terbatas. 

Dalam tata kelola modern, redundansi bukan pemborosan. Ia justru merupakan bentuk perlindungan publik. 

Negara-negara dengan sistem infrastruktur matang selalu menyiapkan jalur alternatif, sistem cadangan, dan skenario pemulihan cepat. 

Sebab mereka memahami bahwa gangguan tidak mungkin dihapus sepenuhnya, tetapi dampaknya bisa diperkecil. 

Di Indonesia, pendekatan semacam ini belum sepenuhnya menjadi prioritas. Kita cenderung bergerak setelah krisis terjadi. 

Evaluasi besar muncul setelah sistem runtuh. Perbaikan dipercepat setelah publik terdampak luas. 

Padahal inti kebijakan publik yang sehat justru terletak pada kemampuan mengantisipasi risiko sebelum berubah menjadi bencana pelayanan. 

Blackout Sumatera memperlihatkan betapa pentingnya perubahan cara pandang tersebut. 

PLN menyebut cuaca buruk menjadi salah satu indikasi awal penyebab gangguan transmisi. 

Pernyataan ini seharusnya dibaca secara serius, bukan sekadar penjelasan teknis sementara. 

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia memang menghadapi peningkatan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim global. 

Hujan lebat, banjir, panas ekstrem, dan gangguan atmosfer semakin sering memengaruhi sistem energi di banyak negara. 

Infrastruktur publik yang sebelumnya dianggap memadai kini menghadapi tekanan baru yang jauh lebih kompleks. 

Karena itu, pembangunan infrastruktur modern tidak lagi cukup hanya mempertimbangkan kebutuhan hari ini. 

Infrastruktur publik juga harus dirancang dengan perspektif climate resilience—kemampuan bertahan menghadapi tekanan lingkungan dan cuaca ekstrem. 

Indonesia tampaknya perlu mulai bergerak lebih serius ke arah itu. 

Sebab peristiwa blackout Sumatera memperlihatkan bahwa gangguan alam dapat dengan cepat berubah menjadi gangguan pelayanan publik berskala luas jika sistem tidak cukup adaptif. 

Publik Terdampak

Di balik istilah teknis seperti transmisi, frekuensi, atau interkoneksi, ada masyarakat yang menanggung dampak langsung. 

Pedagang kecil kehilangan pembeli. UMKM berhenti produksi. Penyimpanan bahan makanan terganggu. Anak-anak kesulitan belajar pada malam hari. 

Di sejumlah daerah, warga harus bertahan dalam suhu panas tanpa listrik selama berjam-jam. 

Memang sebagian kelompok masyarakat masih memiliki genset atau sumber daya cadangan. 

Namun, masyarakat kecil sering kali tidak memiliki pilihan selain menunggu listrik kembali menyala. 

Karena itu, blackout bukan sekadar persoalan teknis ketenagalistrikan. Ia juga menyentuh dimensi keadilan sosial. 

Semakin rapuh sistem publik, semakin besar beban yang harus ditanggung kelompok paling rentan. 

Dalam konteks itu, negara tidak cukup hadir melalui permintaan maaf atau penjelasan teknis. 

Negara harus memastikan adanya pembenahan sistemik agar risiko serupa tidak terus berulang. 

PLN patut diapresiasi karena melakukan pemulihan sistem secara bertahap dalam waktu relatif cepat. 

Perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat dan menerjunkan personel teknis di berbagai daerah untuk mempercepat penormalan jaringan. Namun, peristiwa ini tetap perlu dijadikan bahan evaluasi besar. 

Negara modern tidak diukur dari absennya gangguan sama sekali. Bahkan negara maju pun pernah mengalami blackout. 

Yang membedakan adalah kualitas mitigasi, kecepatan respons, dan kemampuan mencegah dampak meluas. 

Pertanyaannya, apakah tata kelola infrastruktur publik Indonesia sudah benar-benar berorientasi pada ketahanan? 

Dunia saat ini bergerak menuju era ketidakpastian tinggi. Krisis energi, cuaca ekstrem, bencana ekologis, hingga ancaman siber akan semakin sering terjadi. 

Infrastruktur publik tidak bisa lagi dibangun hanya dengan logika pertumbuhan ekonomi semata. Ia harus dibangun dengan logika ketahanan. 

Karena itu, blackout Sumatera semestinya menjadi momentum evaluasi nasional. 

Pertama, memperkuat sistem cadangan dan jalur alternatif distribusi energi. Kedua, meningkatkan investasi pada teknologi mitigasi gangguan sistem. 

Ketiga, mengintegrasikan kebijakan energi dengan strategi adaptasi iklim. Keempat, memperkuat transparansi evaluasi agar publik mengetahui akar persoalan secara jelas. 

Tanpa langkah serius, kita hanya akan mengulang pola yang sama: krisis, kepanikan, pemulihan sementara, lalu lupa. 

Blackout Sumatera memberi pelajaran penting tentang wajah negara modern. Negara tidak cukup hadir lewat proyek besar, pidato pembangunan, atau statistik pertumbuhan ekonomi. 

Negara diuji justru ketika layanan dasar publik terganggu. Ketika listrik padam, ketika komunikasi tersendat, ketika masyarakat kehilangan kepastian. 

Di saat seperti itulah publik akan bertanya sederhana: seberapa siap negara melindungi warganya? 

Pertanyaan itu terasa relevan hari ini. Sebab di tengah ambisi pembangunan nasional yang terus dibanggakan, kita ternyata masih menyimpan pekerjaan rumah besar mengenai ketahanan infrastruktur publik. 

Blackout Sumatera bukan sekadar insiden teknis ketenagalistrikan. Ia adalah pengingat bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar ekspansi, tetapi juga daya tahan. 

Sebab tanpa sistem yang tangguh, satu gangguan kecil dapat berubah menjadi krisis pelayanan yang mengguncang kepercayaan publik terhadap kemampuan negara menjaga kehidupan sehari-hari warganya. 

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat. 

Sumber: kompas.com