 |
| Foto ilustrasi. |
Oleh: Dr.-phil. Ir. Arinafril
Hari keempat Idul Fitri senantiasa hadir sebagai garis demarkasi yang kejam bagi masyarakat pedesaan di seluruh penjuru Nusantara.
Jika sepekan sebelumnya desa dipaksa menjadi panggung gegap gempita yang merayakan keberhasilan semu para perantau, kini ia perlahan kembali ke setelan pabriknya: sunyi, menua, dan ditinggalkan.
Romantisme Semu
Kita sedang menyaksikan paradoks emosional yang traumatis, di mana suara deru mesin kendaraan pelat kota yang tadinya memenuhi gang-gang sempit, kini digantikan oleh suara sapu lidi yang menyapu sisa-sisa bungkus ketupat yang mengering di halaman rumah panggung.
Ada luka yang tak berdarah dalam keheningan ini, perasaan kehilangan yang kolektif ketika rumah-rumah yang tadinya penuh tawa, kembali hanya menyisakan sepasang orang tua yang menatap kosong ke arah jalan setapak, menunggu setahun lagi untuk perjumpaan singkat yang fana.
Secara kritis, fenomena ini menelanjangi kegagalan sistemik kita dalam membangun kemandirian ekonomi desa yang hakiki.
Kita selama ini terjebak dalam romantisme mudik yang seolah-olah menjadi pahlawan distribusi uang ke daerah. Padahal faktanya, aliran modal tersebut hanya bersifat konsumtif-momentan dan tidak memiliki akar yang menghujam.
Uang yang dibawa pemudik hanya singgah sejenak di warung-warung desa sebelum akhirnya tersedot kembali ke pusat melalui pembelian barang-barang manufaktur perkotaan yang tidak diproduksi di desa.
Desa akhirnya hanya dijadikan tempat singgah untuk melepas penat atau sekadar laboratorium nostalgia, bukan tempat hidup yang menjanjikan masa depan bagi generasinya.
Retorika pembangunan dari pinggiran terasa sangat hambar ketika kita melihat para pemuda desa tetap memilih berdesakan di arus balik, mengejar nasib di rimba beton, karena tanah kelahiran mereka tetap tidak mampu menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan masa kecil.
Kritik utama yang harus ditekankan adalah pada pola sirkulasi ekonomi yang bersifat "setor tunai" sesaat tanpa adanya efek pengganda yang permanen di tingkat lokal.
Angka perputaran uang yang masif selama Lebaran seharusnya tidak hanya berhenti pada transaksi retail makanan atau bahan pokok, melainkan harus mampu diarahkan menjadi investasi modal produktif yang dikelola secara kolektif oleh warga Desa.
Selama struktur ekonomi nasional masih sangat tersentralisasi di kota-kota besar, desa akan selamanya menjadi sekadar penyedia tenaga kerja murah dan penampung limbah emisi dari mobilitas massal yang tidak efisien.
Diperlukan keberanian politik untuk menciptakan skema insentif bagi para perantau agar remitansi Lebaran mereka tidak habis untuk konsumsi pamer yang bersifat destruktif secara sosial, melainkan dikelola melalui institusi ekonomi desa seperti BUMDes yang profesional.
Memasyarakatkan Budaya Investasi
Transformasi dari budaya pamer kekayaan menjadi budaya investasi di tanah kelahiran dapat menjadi kunci utama untuk menghidupkan kembali denyut nadi ekonomi desa sepanjang tahun, bukan hanya saat musim mudik tiba.
Tanpa adanya pengalihan kapital secara sadar ke sektor-sektor produktif seperti pengolahan hasil tani atau industri kreatif lokal, kemeriahan mudik hanyalah fatamorgana yang meninggalkan desa dalam kondisi ekonomi yang lebih rentan pasca-perayaan.
Kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus mulai sinkron dalam memfasilitasi kemudahan investasi mikro bagi para perantau yang ingin membangun akarnya kembali di desa.
Hal ini penting agar modal yang terkumpul di kota besar dapat terdistribusi secara merata dan menciptakan lapangan kerja baru yang mampu menahan laju urbanisasi yang kian tak terkendali.
Di sisi lain, pemanfaatan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara pasca-Lebaran seharusnya tidak dipandang sempit sebagai sekadar perpanjangan masa libur yang memanjakan.
Fenomena ini sebenarnya adalah laboratorium uji coba yang sangat berharga bagi konsep kedaulatan bekerja dari mana saja yang dapat mengubah wajah pedesaan di masa depan.
Jika infrastruktur digital di pedesaan diperkuat hingga setara dengan kualitas perkotaan, maka hambatan geografis bagi para profesional untuk menetap dan berkarya di desa akan runtuh dengan sendirinya.
Ini merupakan langkah konstruktif untuk membalikkan arus brain drain yang selama ini menguras otak dan potensi terbaik dari desa ke kota, hanya karena keterbatasan akses teknologi dan jaringan komunikasi.
Ketimbang memaksakan jutaan orang kembali ke Jakarta dalam waktu bersamaan yang secara nyata menciptakan jejak karbon masif hingga jutaan ton emisi, pemerintah bisa mulai mempermanenkan model bekerja jarak jauh bagi sektor-sektor yang memungkinkan.
Kita bisa berikan nama untuk model ini: WFV atau Work from Village. Dengan kehadiran kelas menengah profesional di desa dalam durasi yang lebih lama, ekosistem ekonomi lokal seperti jasa kurir, kedai kopi modern, hingga layanan digital akan tumbuh secara organik dan berkelanjutan.
Desa tidak akan lagi terasa sunyi dan "mati" setelah hari keempat Lebaran karena ia telah bertransformasi menjadi pusat inovasi baru yang tetap memegang teguh nilai kolektivitas dan kearifan lokal.
Ini adalah bentuk rekonsiliasi antara kemajuan teknologi dan pelestarian tradisi yang selama ini sering dianggap bertentangan.
Lebih jauh lagi, kesenjangan layanan fasilitas publik seperti kesehatan dan pendidikan berkualitas antara kota dan desa adalah alasan mendasar mengapa kesunyian pasca-mudik terasa begitu menyakitkan.
Orang tua di desa seringkali "ditinggalkan" oleh anak-anaknya bukan karena ketiadaan cinta, melainkan karena akses terhadap fasilitas dasar yang layak hanya tersedia di hutan beton perkotaan.
Secara konstruktif, redistribusi pembangunan fasilitas publik yang unggul ke wilayah rural akan membuat migrasi kembali ke desa menjadi pilihan hidup yang sangat rasional, bukan sekadar pelarian nostalgia.
Pembangunan rumah sakit spesialis atau pusat riset di desa akan menarik sumber daya manusia berkualitas untuk kembali dan menetap, sehingga denyut kehidupan desa tidak lagi bergantung pada kalender hari raya.
Paradigma mobilitas nasional juga harus mengalami pergeseran radikal dari ambisi menambah jalan tol yang memanjakan kendaraan pribadi menjadi penguatan konektivitas transportasi publik massal yang menjangkau pelosok.
Dengan transportasi publik yang andal dan rendah emisi, hubungan antara desa dan kota tidak lagi bersifat eksplosif dan traumatis setahun sekali, melainkan interaksi harian atau bulanan yang stabil dan manusiawi.
Jejak karbon mudik yang luar biasa besar adalah tanda nyata bahwa sistem transportasi kita terlalu bergantung pada keputusan individual yang egois dan tidak terkoordinasi secara ekologis.
Pembangunan rel kereta api yang menghubungkan sentra produksi desa ke pasar kota adalah investasi yang jauh lebih hijau dan beradab ketimbang terus-menerus membelah hutan untuk aspal jalan tol.
Museum Memori Masa Kecil
Secara retoris, kita harus berani bertanya pada nurani kolektif: Sampai kapan kita membiarkan desa hanya menjadi museum memori masa kecil yang "hidup" selama sepuluh hari dalam setahun dan mati suri di sisa harinya?
Mudik dengan segala kompleksitasnya seharusnya menjadi pemantik bagi investasi struktural di desa, bukan sekadar kunjungan konsumtif sesaat yang meninggalkan residu emisi di langit dan depresi di hati para orang tua.
Kita sebenarnya tidak sedang benar-benar merayakan kemenangan spiritual Idul Fitri jika kemenangan itu hanya menyisakan pemanasan global bagi cucu-cucu kita dan kesunyian yang mematikan bagi orang-orang tua kita di desa halaman.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dimulai dengan memberikan hak bagi desa untuk tetap hidup, berdenyut, dan mandiri tanpa harus menunggu hari raya tiba.
Desa tidak butuh dikunjungi secara seremonial atau diberikan bantuan sosial yang bersifat karitatif; desa butuh diberdayakan secara sistemis agar ia bisa berdiri tegak sebagai pilar ekonomi nasional yang tangguh.
Keputusan yang kita buat hari ini mengenai bagaimana kita mengelola sumber daya, teknologi, dan sistem transportasi akan menentukan masa depan tradisi mudik kita.
Apakah mudik akan tetap menjadi ritual penghasil polusi yang menyisakan luka keheningan, ataukah mudik akan berevolusi menjadi jembatan bagi kemakmuran desa yang berkelanjutan?
Masa depan Indonesia tidak terletak pada kemegahan gedung pencakar langit di kota, melainkan pada keberhasilan kita menghidupkan kembali nisan sunyi di pedesaan menjadi taman inovasi yang penuh dengan kehidupan dan harapan sepanjang tahun.
Penulis adalah seorang Dosen dan Peneliti
Sumber: kompas.com
