SERANG, KabarViral79.Com – Meningkatnya eskalasi kejahatan di wilayah Banten akhir-akhir ini, selain lingkungan dan pengawasan orang tua yang harus lebih ditingkatkan, pemerintah juga mempunyai tanggungjawab yang besar.
Menurut catatan Kepolisian Daerah (Polda) Banten, di tahun 2019 ini saja per Januari hingga Agustus, telah terjadi 12 kasus pembunuhan sadis di wilayah Provinsi Banten yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum pelajar, bahkan keluarga dekat korban. Bahkan yang terakhir, disebabkan adanya perilaku menyimpang oleh pelaku terhadap korban.
Menurut Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Banten yang juga Sekertaris di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten, Amas Tadjuddin, hal itu menjadi tanggung jawab semua, bukan hanya pemerintah, namun semua masyarakat juga, lingkungan dan keluarga, dua pokok ini bagi anak-anak usia remaja yang terpenting.
"Lingkungan harus sehat, lingkungan harus tertib, lingkungan harus aman. Jika itu terbentuk dengan baik, anak juga akan baik. Kemudian juga keluarga, keluarga harus membekali sesuatu yang baik, membekali dengan ilmu agama yang baik. Itu dari keluarga, karna banyak dari pelaku kejahatan mereka masih remaja, mungkin di luar mereka mengakses melihat dan meraba belajar tanpa kontrol dari keluarga yang akhirnya meleset dan melakukan hal-hal yang negatif," ungkapnya, Minggu, 15 September 2019.
Kemudian regulasi pemerintah, kata Amaz, ini penting. Tegulasi yang dimaksud adalah, regulasi faktor kemiskinan ekonomi. Ini menjadi faktor juga, pada kasus yang terjadi, hanya karna ingin menguasai Handphone orang sampai tega membunuh, sampai tega orang diperkosa.
"Pekerjaan, pengangguran, ekonomi, ini menjadi tanggung jawab pemerintah secara khusus untuk dibuka akses pada remaja. Karna apa, kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini di Banten sudah bukan kejahatan biasa. Saya kira sudah sadis, dari beberapa peristiwa kejahatan yang terjadi sudah ada peningkatan sadistis, dari segi kualitas, tindak kekerasan yang terjadi di Banten ini sudah meningkat, dan ini masya alloh. Pemerintah ini harus tanggung jawab dalam masalah ini. Melakukan berbagai pencegahan dengan berbagai macam cara, dan ini harus diantisipasi kita semua," terangnya.
Selain itu, lanjut Amaz, juga masalah penegakkan hukum. Penegakan hukumnya harus baik. Dari efek jeranya, silahkan dikaji lagi. Jadi, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan, juga pemerintah berkeadilan dalam menghukum pelaku pelaku kejahatan tampa tebang pilih.
"Saya ambil contoh pada kasus pemerkosaan. Pemerkosaan ini kasusnya banyak, tapi yang dihukum berat jarang jarang. Bahkan di pengadilan seringkali ada yang jika dilakukan suka sama suka itu dapat lepas dari jerat hukum. Jangan, kalau kejahatan yang kecil-kecil hukumannya berat-berat. kalau kejahatan yang besar-besar hukumananya yang ringan-ringan, apalagi sampai penaganannya yang dikhususkan," tuturnya.
Maka, tambah Amaz, dalam masalah penegakan hukum ini, aparat jangan pernah ragu. Penegakan hukum harus tegas, baik, dan terukur sesuai dengan perundang-undangan.
"Banten saat ini, kalau disebut dengan darurat kekerasan kita lihat dulu eskalasinya. Tapi kalau meningkat dari tingkat sadis dan kerasnya memang Banten saat ini iyah meningkat. Saya sepakat dan setuju aparat penegak hukum jangan pernah diam, kita dukung," tandasnya. (Faiz)