-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

KIBANTENG WULUNG SIAP BERADA DI GARIS DEPAN: TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA DAN SIAP UJI HUKUM PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN DI UJUNG KULON

By On Rabu, November 18, 2026



SERANG, BANTEN — Ketua Umum Pemersatu Satria (PERISAI) Banten, Rizal Mutaqin, yang lebih dikenal dengan sapaan Kibanteng Wulung, menyatakan sikap tegas terhadap dua persoalan yang dinilainya menyangkut masa depan lingkungan hidup, kelestarian budaya, serta kepentingan masyarakat Banten.


Sebagai seorang budayawan sekaligus advokat, Kibanteng Wulung menegaskan bahwa perjuangan menjaga tanah Banten bukan semata-mata persoalan kecintaan terhadap warisan leluhur, melainkan juga menyangkut tanggung jawab moral, sosial, dan konstitusional untuk melindungi alam serta hak-hak masyarakat.


Salah satu sikap yang menjadi perhatian PERISAI Banten adalah penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon ke kawasan Alas Purwo, Jawa Timur.

Menurut Kibanteng Wulung, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang menjadi kebanggaan Indonesia, melainkan bagian dari identitas ekologis Banten yang harus dijaga keberlangsungan hidupnya.


"Badak Jawa adalah bagian dari kekayaan alam dan kebanggaan Banten. Ujung Kulon merupakan habitat alaminya yang memiliki nilai ekologis dan historis luar biasa. Setiap kebijakan mengenai keberadaan Badak Jawa harus mengutamakan kajian ilmiah, transparansi, serta melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan di Banten.


Jangan sampai kebijakan diambil tanpa keterbukaan dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," tegas Kibanteng Wulung.


Ia menambahkan, PERISAI Banten siap menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Gubernur Banten dan Presiden Republik Indonesia. Langkah tersebut akan ditempuh melalui audiensi, penyampaian kajian, serta jalur konstitusional lainnya agar aspirasi masyarakat Banten mendapatkan perhatian pemerintah.


Tidak hanya persoalan Badak Jawa, PERISAI Banten juga menyoroti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.


Kibanteng Wulung menyatakan akan mengkaji secara serius keputusan tersebut, khususnya apabila penetapan wilayah pertambangan bersinggungan dengan kawasan Ujung Kulon, kawasan konservasi, maupun wilayah yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan hidup.


Menurutnya, kebijakan penetapan wilayah pertambangan tidak boleh hanya dilihat dari perspektif potensi ekonomi dan sumber daya alam. Pemerintah juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan, tata ruang, status kawasan hutan dan konservasi, serta dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat.


"Jangan sampai Banten hanya dipandang sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam untuk dieksploitasi, sementara kelestarian lingkungan dan masa depan generasi mendatang justru dipertaruhkan. 


Kami bukan anti-investasi dan bukan anti-pembangunan. Namun, pembangunan harus berjalan sesuai hukum, memperhatikan lingkungan, dan tidak mengorbankan kawasan yang seharusnya dilindungi," ungkapnya.


Sebagai advokat, Kibanteng Wulung menegaskan bahwa PERISAI Banten tidak menutup kemungkinan menempuh upaya hukum terhadap keputusan tersebut apabila hasil kajian menemukan adanya persoalan hukum, ketidaksesuaian tata ruang, pelanggaran ketentuan perlindungan lingkungan, atau aspek prosedural yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


Langkah hukum yang akan dipertimbangkan meliputi permintaan keterbukaan informasi, pengkajian aspek administrasi pemerintahan, penyampaian keberatan kepada instansi berwenang, hingga pengujian melalui mekanisme hukum yang tersedia apabila memenuhi persyaratan.


Sebagai langkah konkret, Ketua Umum PERISAI Banten berencana melakukan kunjungan dan audiensi dengan Gubernur Banten untuk menyampaikan langsung sikap organisasi mengenai perlindungan Badak Jawa, masa depan Taman Nasional Ujung Kulon, serta persoalan penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten.


Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, budayawan, dan pemerintah daerah dalam membahas kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan ekologis dan keberlanjutan Banten.


PERISAI Banten juga mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton dalam persoalan yang menyangkut kekayaan alam dan kawasan konservasi di wilayahnya sendiri, tetapi turut memastikan setiap kebijakan pemerintah pusat berjalan sesuai ketentuan hukum dan memperhatikan kepentingan masyarakat Banten.


Kibanteng Wulung menegaskan bahwa perjuangan PERISAI Banten tidak hanya berorientasi pada satu persoalan. Sebagai organisasi yang membawa semangat persatuan dan nilai-nilai kesatria Banten, PERISAI berkomitmen menyuarakan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya.


Baginya, menjaga alam, melestarikan budaya, dan membela masyarakat kecil merupakan bagian dari tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan.


"Seorang kesatria bukan hanya berbicara tentang keberanian, tetapi juga harus berani berdiri ketika alam terancam, budaya terpinggirkan, dan masyarakat kecil tidak mendapatkan keadilan. Kami akan berdiri di garis depan melalui perjuangan yang bermartabat, berdasarkan hukum, dan tetap dalam koridor konstitusi," tutup Kibanteng Wulung.


PERISAI Banten menegaskan bahwa seluruh langkah yang akan ditempuh merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Bagi organisasi ini, kekayaan alam Banten bukan semata-mata warisan untuk generasi hari ini, melainkan titipan yang wajib dijaga untuk generasi yang akan datang.

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »