Kota Serang - Konsorsium Lingkungan Hidup Provinsi Banten (KLH Banten) menyoroti kegiatan galian C yang diduga kuat tidak mengantongi izin di lingkungan Keronjen, kecamatan Kasemen, Kota Serang. Pasalnya, meski tak berizin, kegiatan galian C tersebut tetap beroperasi tanpa tersentuh oleh hukum.
Direktur KLH Banten, Ferry Anis Fuad, S.H.,M.H., mengungkapkan, pihaknya menerima informasi dari anggotanya bahwa kegiatan galian C diduga ilegal di lingkungan kronjen Kota Serang itu dikelola oleh oknum TNI aktif berpangkat kolonel berinisial KRN. Ia menduga, faktor kuat tidak tersentuhnya oleh hukum lantaran yang membentengi kegiatan galian C ilegal tersebut merupakan seorang Perwira Menengah (Pamen) di lingkungan TNI AD.
"Jika benar pengelola galian C tersebut anggota TNI, ini jelas sangat bertentangan dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004 Pasal 39, yang melarang Anggota TNI aktif menjadi anggota atau pengurus badan usaha atau melakukan kegiatan bisnis seperti menjadi pengelola tambang atau galian, bahkan dilarang menjadi backingan suatu usaha milik orang lain. Menjadi pengelola galian saja dia sudah melanggar UU TNI, meskipun galian itu ada izinnya, apalagi kalau ilegal, akan ada sanksi berat bila terbukti, dan itu telah diatur dalam PP No. 39 Tahun 2010," ungkap Ferry.
Ferry juga menerangkan bahwa hukum di Indonesia, galian tanah ilegal itu bukan cuma soal tidak punya izin, tapi langsung dikategorikan juga sebagai perusakan terhadap lingkungan, dan itu telah diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No. 32 Tahun 2009. Jadi, kata dia, meskipun hanya ngambil tanah, secara hukum itu sudah termasuk penambangan dan berpotensi merusak alam.
"Yang membuat galian ilegal masuk kategori pengerusakan alam kalau perbuatan itu mengakibatkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, Pasal 98: dapat dipidana 3-10 tahun + denda Rp3 hingga Rp10 Miliar dan kalau penyebabnya karena kelalaian misal tidak reklamasi, tidak buat drainase, merusak wilayah aliran sungai, menutup resapan air, membuat Air keruh, longsor, banjir, habis gali ditinggal begitu saja, tidak ditanami lagi, merusak jalan pemukiman warga, Debu, truk overload, jalan yang dibangun pemerintah untuk kepentingan warga menjadi rusak. Pelaku dapat pidana 1-3 tahun + denda Rp 1-3 Miliar," kata pegiat Lingkungan Hidup yang juga berprofesi sebagai advokat kepada wartawan, Jumat, 13/11.
Iapun berharap APH (Aparat Penegak Hukum) dan Pemerintah kota Serang segera mengambil tindakan tegas menghentikan kegiatan galian C yang tidak memiliki izin tanpa tebang pilih, karena jika kegiatan penambangan dilakukan secara ilegal (Pertambangan Tanpa Izin/PETI), bukan hanya Negara yang kehilangan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), royalti, dan pajak tapi juga banyak pihak yang dirugikan.
"Masyarakat sekitar pun terancam keselamatannya akibat kerusakan infrastruktur (seperti jalan dan jembatan desa yang rusak karena truk kelebihan muatan), pencemaran sumber air bersih, serta potensi konflik sosial. Selain itu pelaku usaha Resmi (Legal) pun turut dirugikan karena persaingan usaha yang tidak sehat, karena penambang ilegal menjual hasil tambang dengan harga lebih murah karena tidak membayar pajak atau mengikuti regulasi resmi," pungkasnya.