-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Sidang MKD DPR RI, Sahroni-Nafa-Eko Diskors 3-6 Bulan

By On Jumat, November 07, 2025

Anggota DPR nonaktif hadir dalam sidang putusan MKD DPR. 

JAKARTA, KabarViral79.Com Mahkamah Kerhormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah menyidangkan aduan terhadap lima anggota DPR nonaktif yang diduga melanggar etik hingga berujung kericuhan pada Agustus 2025.

Dalam sidang, MKD DPR memutuskan 1 anggota DPR dijatuhi sanksi nonaktif 3 bulan hingga 1 anggota DPR 6 bulan.

Sidang putusan MKD DPR digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 05 November 2025, yang dipimpin oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam.

Kelima anggota DPR nonaktif yang disidang adalah Adies Kadir sebagai teradu I, Nafa Urbach sebagai teradu II, Surya Utama sebagai teradu III, Eko Hendro Purnomo sebagai teradu IV, dan Ahmad Sahroni sebagai teradu V.

Empat pimpinan dan sejumlah anggota MKD DPR lainnya turut hadir dalam sidang putusan. Awal sidang MKD sempat diskors karena kehadiran anggota DPR nonaktif di dalam ruang sidang MKD DPR.

Pengadu dalam perkara ini adalah Hotman Samosir sebagai pengadu I, Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, I Wayan Dharmawan, sebagai pengadu II, Komunitas Pemberantas Korupsi di Sumatera Barat sebagai pengadu III, Muharam sebagai pengadu IV, Kepresidenan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti sebagai pengadu V, serta Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Kajian Pemerhati Hukum Indonesia sebagai pengadu VI.

Anggota DPR nonaktif yang hadir dalam sidang MKD DPR adalah Adies Kadir Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.

Mereka turut mendengarkan putusan sidang MKD DPR. Sanksi nonaktif terhitung sejak dinonaktifkan oleh partai politik asal anggota Dewan.

“Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 5 November 2025 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 5 November 2025 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan,” kata Wakil Ketua MKD, Adang Daradjatun membacakan putusan.

Sanksi nonaktif 3 bulan terhadap:

Nafa Urbach sebagai teradu II

Sanksi nonaktif 4 bulan terhadap:

Eko Hendro Purnomo sebagai teradu IV

Sanksi nonaktif 6 bulan terhadap:

Ahmad Sahroni sebagai teradu V

Sementara itu, teradu I Adies Kadir dan teradu III Surya Utama atau Uya Kuya diputuskan untuk diaktifkan kembali sebagai anggota DPR terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Pengadu Cabut Aduan

Pengadu Hotman Samosir, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Muharram, Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat, Kepresidenan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dan Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Kajian Pemerhati Hukum Indonesia disebut mencabut pengaduannya.

“Pengadu VI untuk selanjutnya disebut sebagai para pengadu. Bahwa para pengadu yang telah mengadukan teradu telah melakukan pencabutan pengaduannya sehingga para pengadu tidak wajib dihadirkan dalam persidangan MKD,” kata Dek Gam dalam persidangan.

Wakil Ketua MKD DPR, Tb Hasanuddin dan Agung Widyantoro juga menyampaikan hal serupa.

Tb Hasanuddin mengatakan, pengadu telah mencabut laporan lantaran sudah ada klarifikasi dari pihak terkait.

“Bahwa para pengadu telah mencabut pengaduannya, mengingat telah adanya klarifikasi dari para teradu dan kesalahan menelaah informasi yang beredar di media,” ucapnya.

Agung lantas menyampaikan kesimpulan dari ahli, lantaran sudah dicabut, perkara pengaduan dianggap tidak ada.

“Bahwa ahli memberikan kesimpulan terakhir, apabila aduan telah dicabut, oleh para pengadu, terhadap para teradu maka perkara pengaduan dianggap tidak ada,” ujarnya.

MKD DPR diketahui menggelar sidang perdana terhadap lima anggota DPR nonaktif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 03 November 2025.

Kelimanya diduga melakukan pelanggaran etik karena berjoget saat Sidang Tahunan DPR hingga komentar menyinggung keadilan publik sebagai anggota DPR, hingga berujung demo ricuh pada Agustus 2025.

Berikut sejumlah saksi-ahli yang dihadirkan dalam sidang MKD DPR:

1. Deputi Persidangan Setjen DPR Suprihartini

2. Koordinator orkestra Letkol Suwarko

3. Ahli kriminologi Prof Dr Adrianus Eliasta

4. Ahli hukum Satya Adianto

5. Ahli sosiologi Trubus Rahadiansyah

6. Ahli analisis perilaku Gustia Ayudewi

7. Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar

8. Ahli media sosial Ismail Fahmi


(*/red)

Video: MKD DPR RI Putuskan Uya Kuya Aktif Lagi sebagai Anggota DPR

By On Kamis, November 06, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) memutuskan Surya Utama (Uya Kuya) dinyatakan tidak bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik, dan diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan

Keputusan itu dibacakan oleh Wakil Ketua MKD DPR, Adang Daradjatun, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 05 November 2025.

Sementara itu, dalam pertimbangan yang dibacakan Wakil Ketua MKD, Imran Amin, Majelis berpandangan bahwa Uya Kuya tidak memiliki niat merendahkan lembaga negara ataupun pihak mana pun. (*/red)

Video: Sidang MKD DPR, Sahroni-Nafa-Eko Diskors 3-6 Bulan dan Tak Dapat Hak Keuangan

By On Kamis, November 06, 2025


JAKARTA, KabarViral79.ComMahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menonaktifkan 3-6 bulan anggota DPR Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni karena melanggar kode etik anggota Dewan.

MKD juga menyatakan, Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko tidak mendapatkan hak keuangan DPR.

Sidang putusan MKD DPR RI yang digelar di Lompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 05 November 2025 itu dipimpin oleh Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam.

Kelima anggota DPR nonaktif yang disidang adalah Adies Kadir sebagai teradu I, Nafa Urbach sebagai teradu II, Surya Utama sebagai teradu III, Eko Hendro Purnomo sebagai teradu IV, dan Ahmad Sahroni sebagai teradu V.

Dalam putusannya, MKD DPR RI menyatakan Sahroni dinonaktifkan sebagai anggota DPR selama enam bulan. Sedangkan Nafa Urbach dinonaktifkan selama tiga bulan dan Eko selama empat bulan. (*/red)

Video Menkum soal Dualisme PPP: Pemerintah tak Ikut Campur, Hanya Nilai Sesuai AD/ART

By On Rabu, Oktober 01, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menegaskan, pemerintah tidak mau mencampuri polemik pemilihan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang berakhir saling klaim menang aklamasi oleh dua kubu.

Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh para kader partai.

Hal itu disampaikan Menkum Supratman usai rapat dengan Pimpinan DPR dan Serikat Buruh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

Supratman mengatakan, penyelesaian konflik lebih baik dilakukan dengan cara musyawarah.

Dia juga menyebut, pihaknya tetap memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dokumen kepengurusan PPP yang nantinya diajukan ke Kementerian Hukum.

Ia menegaskan pemerintah akan berpedoman pada aturan yang berlaku. (*/red)

Soal Dualisme PPP, Menko Yusril Sebut Pemerintah Netral

By On Senin, September 29, 2025

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA, KabarViral79.ComMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah bersikap netral dan tak memihak dalam menyikapi dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurutnya, pemerintah akan hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus PPP. Dia memastikan pemerintah akan objektif.

“Pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru Parpol. Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 September 2025.

Yusril mempersilakan kedua Ketua Umum PPP hasil Muktamar untuk mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kementerian Hukum dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.

“Pemerintah wajib mengkaji dengan saksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak,” ujarnya.

Menurut Yusril, pemerintah tidak akan mencampuri dinamika internal partai mana pun.

Dia menegaskan, konflik internal partai adalah urusan yang harus diselesaikan secara internal sesuai AD/ART dan UU Partai Politik yang berlaku.

“Pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kedua pihak jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal. Sebab, hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah,” jelasnya.

Yusril juga menegaskan, dalam negara demokrasi, partai politik memainkan peran penting sebagai pilar utama demokrasi.

Dia mengatakan, pemerintah ingin semua partai mandiri dan mampu menyelesaikan dinamika internalnya sendiri, baik melalui musyawarah, mahkamah partai, maupun forum pengadilan.

“Dalam mengesahkan pengurus Parpol, satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah pertimbangan hukum. Jika terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru, tetapi akan menunggu tercapainya kesepakatan internal partai, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

“Pemerintah tidak boleh menggunakan pertimbangan politik dalam mengesahkan susunan pengurus partai politik mana pun,” imbuhnya.

Diketahui, Muktamar X PPP melahirkan dua klaim kepemimpinan Partai Kabah.

Keduanya adalah kubu mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Agus Suparmanto; dan calon petahana, Mardiono.

Sejak awal, suasana Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 27 September 2025, sudah memanas sejak pembukaan.

Pemilihan Ketua Umum yang semestinya dilangsungkan Minggu, 28 September 2025, mendadak dipercepat oleh panitia. Alasannya, karena situasi tidak kondusif.

Kubu Mardiono mengklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin Partai Kabah untuk Periode 2025-2030.

“Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, dalam konferensi pers, Sabtu.

Sehari setelahnya, kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP lima tahun ke depan.

Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, pada Sabtu, 28 September 2025.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil tanpa ada peserta yang meninggalkan arena forum.

“Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 28 September 2025. (*/red)

Prabowo Puji Menaker Yassierli: Santai Aja Rileks, Udah Hampir Setahun

By On Senin, September 29, 2025

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri penutupan Munas PKS, di Jakarta Pusat, Senin, 29 September 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Munas VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin, 29 September 2025.

Prabowo sempat menyinggung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang merupakan Menteri yang diusulkan PKS.

Diketahui, Yassierli juga merupakan teknokrat yang berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Terima kasih PKS, sampai sekarang yang saudara tunjuk berprestasi, kerja dengan sangat baik. Walaupun saya perhatikan menjelang satu tahun, rambut putihnya tambah banyak,” seloroh Prabowo.

Awalnya, Prabowo menyapa satu persatu tokoh-tokoh yang hadir di Munas PKS. Hingga gilirannya disapa, Yassierli berdiri dan memberikan gestur hormat kepada Prabowo.

Namun berbeda dengan tokoh lain yang langsung duduk usai berdiri setelah disapa Prabowo, Yassierli justru menunggu Prabowo mempersilakannya duduk.

“Silakan duduk. Udah hampir setahun, santai saja Pak, rileks,” seloroh Prabowo.

Dia lantas melanjutkan bahwa ia tak menduga Yassierli akan disodorkan sebagai calon menteri. Sebab biasanya yang disodorkan partai politik umumnya adalah tokoh terkenal atau tokoh politik.

“Yang disampaikan professor dari ITB. Boleh juga PKS ini. Jadi ternyata PKS ini juga punya rasa tanggung jawab yang besar kepada negara. Yang diajukan teknokrat, walaupun saya percaya di semua partai banyak juga teknokrat yang capable, dan alhamdulillah saya juga terima,” tuturnya. (*/red)

PPP Kembali Terbelah, Mardiono dan Agus Suparmanto Saling Klaim Jadi Ketum

By On Senin, September 29, 2025

Plt Ketum PPP, Mardiono saat diwawancarai oleh awak media usai membuka Muktamar X PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakut, pada Sabtu, 27 September 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih versi Muktamar X, Agus Suparmanto akan mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum (Kemenkum).

Agus mengklaim terpilih menjadi Ketum PPP periode 2025-2030 dalam Muktamar X PPP di Hotel Mercure, Ancol, Sabtu, 27 September 2025.

“Ya, kami akan lakukan segera mendaftaran ke Kumham. Segera setelah otomatis hari Minggu nanti segera (daftar Kumham),” kata Agus kepada wartawan, di kawasan Ancol, Jakarta Pusat, Minggu, 28 September 2025.

Agus mengaku bersyukur PPP telah berhasil memuntaskan Muktamar X.

Menurutnya, perbedaan dalam muktamar itu hal normal dan proses demokrasi kepartaian.

“Dinamika ini dialami oleh semua partai bahkan juga ormas. Setelah partai selesai, kita bersatu lagi, bertegur sapa, berangkulan lagi dalam menyatukan langkah bersama, membangun dan membesarkan PPP,” ujar Agus.

“Tidak boleh diantara kita larut dengan muktamar, karena muktamar sudah selesai dengan semua keputusan yang diambil. Saatnya kita menatap ke depan dan mengayunkan langkah bersama,” imbuhnya.

Agus menyampaikan, dirinya akan mengembalikan PPP ke panggung politik nasional. Baginya, kembai PPP ke DPR RI merupakan prioritas perjuangan kepemimpinnannya.

“Kembali ke DPR RI adalah prioritas perjuangan paling pertama, ini menjadi perjuangan yang akan menentukan bagi nasib PPP ke depan dengan solidaritas para kader, kerja keras yang terukur dan strategi yang tepat yakinlah bahwa PPP akan kembali lagi ke Senayan,” ujar Agus.

Diketahui sebelumnya, Muhamad Mardiono juga mengaku terpilih menjadi Ketua Umum terpilih DPP PPP periode 2025-2030 secara aklamasi dalam forum Muktamar X.

Keputusan ini diambil setelah pimpinan sidang Muktamar menggelar agenda pembahasan tata tertib (Tatib) Muktamar.

Dimana, hal itu salah satunya berkaitan dengan pemilihan Ketua Umum yang harus dihadiri secara fisik oleh peserta Muktamar.

Keputusan secara aklamasi ini setelah mendapat persetujuan dari 30 Ketua DPW yang hadir di dalam ruang sidang. Ia mengakui sempat ada dinamika yang terjadi di dalam ruang sidang.

“Tapi sekali lagi, insya Allah kami sudah sepakat dengan seluruh DPW bahwa tadi memang kita sudah ketuk palu dan menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono yang terpilih secara aklamasi,” kata pimpinan sidang Muktamar, Amir Uskara. (*/red)