APOC Gelar Kopdar, Perkuat Solidaritas Driver Online dan Sinergi Kamtibmas

APOC Gelar Kopdar, Perkuat Solidaritas Driver Online dan Sinergi Kamtibmas

By Redaksi On Rabu, April 15, 2026

Ketua Aliansi Pengemudi Online Cikande (APOC), Reno.  

SERANG, KabarViral79.Com – Aliansi Pengemudi Online Cikande (APOC) menggelar kegiatan kopi darat (kopdar) di depan Swiss-Belinn Modern Cikande, Rabu malam, 15 April 2026. 

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat solidaritas antar pengemudi online di wilayah Cikande dan sekitarnya. 

Kopdar tersebut diikuti oleh berbagai komunitas driver online yang tergabung dalam APOC. 

Kegiatan ini digagas bersama oleh Kapolsek Cikande, AKP Tatang, sebagai bentuk upaya membangun komunikasi yang lebih baik antara pengemudi online dan pihak kepolisian. 

Ketua APOC, Reno mengatakan, kegiatan kopdar rutin digelar sebagai wadah untuk mempererat hubungan antar sesama driver sekaligus memperkuat jaringan komunikasi di lapangan. 

“Kegiatan kopdar ini rutin kami laksanakan untuk menjalin komunikasi, mempererat silaturahmi, serta membangun solidaritas antar pengemudi online,” ujarnya. 

Aliansi Pengemudi Online Cikande (APOC) menggelar kegiatan kopi darat (kopdar) di depan Swiss-Belinn Modern Cikande, Rabu malam, 15 April 2026. 

Sejumlah komunitas yang tergabung dalam APOC antara lain RC (Rental Car Cikande) yang diketuai Ibnu, SOC (Solidaritas Online Cikande) yang dipimpin Reno, Pilot Darat dengan ketua Oman, GCSC (Grabcar Serang Community) diketuai Itong, DOPC (Driver Online Perumahan Community) diketuai Tri Black, OSTC (Online Serang Timur Community) dipimpin Iwan, serta DSEMVAK (Driver Semprul dan Kompak) yang diketuai Icam. 

Lebih dari sekadar ajang kumpul, kegiatan ini juga menegaskan peran APOC sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

Melalui sinergi dengan Kepolisian, para driver online diharapkan dapat turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. 

Selain itu, APOC juga membuka ruang untuk berbagai kegiatan sosial yang melibatkan seluruh anggota, mulai dari aksi kemanusiaan hingga kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan bersama para pengemudi online.

Reno berharap, dengan adanya wadah seperti APOC, hubungan antar driver tidak hanya sebatas rekan kerja, tetapi juga menjadi keluarga besar yang solid dan saling mendukung. 

“Harapannya, solidaritas ini terus terjaga, semakin kuat, dan bisa memberikan dampak positif, baik bagi anggota maupun masyarakat luas,” tutupnya. (*/red)

Kecewa Janji Manis PT Mowilex, Ribuan Warga Dua Desa di Serang Siap Gelar Demo Besar-besaran

Kecewa Janji Manis PT Mowilex, Ribuan Warga Dua Desa di Serang Siap Gelar Demo Besar-besaran

By admin On Sabtu, April 11, 2026

  

KAB. SERANG – Ribuan warga dari Desa Babakan (Kecamatan Bandung) dan Desa Nambo Udik (Kecamatan Cikande) sepakat akan menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Mowilex pada Senin, 13 April 2026. Aksi ini merupakan buntut kekecewaan warga terhadap manajemen perusahaan yang dinilai ingkar janji terkait kesepakatan penyerapan tenaga kerja lokal.

Koordinator Aksi, Sunoto, menegaskan bahwa warga merasa dibohongi karena PT Mowilex lebih banyak mempekerjakan karyawan dari luar daerah ketimbang pemberdayaan warga sekitar. Padahal, sebelumnya sudah ada perjanjian tertulis yang disaksikan oleh pihak Kepolisian dari Polres Serang, Polsek Cikande, dan Polsek Pamarayan.

“Kami sudah dua kali membatalkan rencana aksi karena pihak perusahaan berjanji akan memprioritaskan tenaga kerja lingkungan dan pengelolaan limbah untuk pengusaha lokal. Namun kenyataannya, janji itu tidak ditepati. Ini sudah ketiga kalinya kami merasa dikhianati,” ujar Sunoto dengan nada kesal.

Sunoto menambahkan, pihaknya tidak akan membuka ruang audiensi lagi sebelum aksi digelar karena krisis kepercayaan terhadap manajemen. Sekitar 1.200 massa diperkirakan akan turun ke jalan. "Jika tuntutan tetap tidak dipenuhi, kami akan turun dengan massa yang lebih besar, bahkan jika perlu kami akan demo setiap hari," tegasnya.

Surat pemberitahuan aksi pun telah dilayangkan kepada Polda Banten, Polres Serang, serta Polsek Cikande dan Pamarayan sesuai aturan yang berlaku.

Dukungan serupa datang dari mantan Penjabat (PJ) Desa Babakan, Suntari. Ia menyatakan warga Desa Babakan siap mendukung penuh aksi tersebut agar pihak perusahaan tidak menutup mata terhadap pengangguran di wilayah ring satu.

“Domisili PT Mowilex ini berada di perbatasan dua desa. Sangat menyakitkan bagi warga jika hanya menjadi penonton sementara orang luar bekerja di lingkungan kami. Kami sudah memberikan iktikad baik sebelumnya, tapi kenyataannya kami dibohongi. Jika ada mediasi, kami minta Direktur PT Mowilex langsung yang memutuskan, karena kami tidak percaya lagi dengan oknum manajemen yang ada,” jelas Suntari.

Senada dengan itu, Kepala Desa Nambo Udik, Juhri Amaludin, membenarkan rencana aksi tersebut sebagai bentuk perjuangan hak warga. Meski mendukung, Juhri berpesan agar massa tetap menjaga kondusifitas dan tidak bertindak anarkis.

Juhri juga mengkritik kurangnya komunikasi dan koordinasi dari pihak PT Mowilex terhadap pemerintah desa, terutama terkait perekrutan tenaga kerja dan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Berbeda dengan perusahaan lain yang selalu berkoordinasi dengan desa terkait rekrutmen maupun dana CSR, PT Mowilex selama ini tidak ada komunikasi sama sekali. Kami sering merespons positif setiap kegiatan perusahaan, namun dari pihak mereka justru tertutup,” pungkas Juhri.

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ratu Zakiyah Paparkan Enam Program Prioritas

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ratu Zakiyah Paparkan Enam Program Prioritas

By Redaksi On Jumat, April 03, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan enam program prioritas pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2027,di Forbis Hotel Kecamatan Waringin kurung, Kamis, 02 April 2026. 

Forum ini merupakan langkah krusial dalam menyelaraskan rencana pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Serang 2025-2029 'Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia'.

"Saya telah membuka kegiatan Musrenbang RKPD 2027, ini kami lakukan karena memang kewajiban yang harus kita lakukan dalam rangka selaraskan program pemerintah daerah, tentu harus selaras dengan program atau arah kebijakan nasional maupun provinsi Banten," ujar Bupati Ratu Rachmatuzakiyah kepada wartawan usai membuka Musrenbang. 

"Oleh karena itu, Forum ini merupakan forum yang sangat penting untuk kita semua. Terlebih lagi dihadiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari DPRD Kabupaten Serang, akademisi, organisasi dan para tokoh masyarakat lainnya," imbuhnya. 

Adapun Misi Kabupaten Serang yang masuk dalam enam program prioritas dalam RKPD 2027 meliputi, kata Ratu Zakiyah, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, kualitas infrastruktur wilayah, Mewujudkan Kabupaten Serang produktif dengan menciptakan iklim investasi, Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor swasembada pangan. 

Kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, andal, dan berorientasi pada pelayanan publik prima, dan Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis. 

Untuk itu, kata Ratu Zakiyah, penyusunan RKPD 2027 mengusung rancangan tema "Pengembangan sumber daya manusia dan perekonomian daerah didukung pelayanan publik berkualitas dan infrastruktur berkelanjutan". 

"Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen kita bersama untuk memastikan setiap rupiah APBD harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan perubahan - perubahan kondisi dinamis yang memengaruhi kebijakan nasional dan daerah," tuturnya. 

Ratu Zakiyah mengingatkan pentingnya berkolaborasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. 

"Karena keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan RKPD sangat bergantung pada kerja sama dan komitmen bersama," ujarnya. 

Turut hadir Wakil Ketua I, II, dan III, serta sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Serang, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Sekretaris Daerah (Sekda), Zaldi Dhuhana, Kepala BPS Kabupaten Serang, Tutty Amelia para pejabat Eselon II, III, dan IV, dan para Direktur BUMD, Bank bjb KCK Banten, dan tamu undangan lainnya. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Serang, Devid Hermawan mengatakan, terkait dengan program prioritas diantaranya pengembangan SDM, infrastruktur, kesehatan dan yang lainnya sama halnya yang disampaikan Bupati Serang Ratu Zakiyah.

Hanya saja yang paling esensi dari kegiatan ini selain penyelarasan program pusat, provinsi maupun Kabupaten Serang. 

"Jadi bagaimana OPD ataupun di internal Kabupaten Serang itu adanya kesepakatan dan kesiapan dalam rangka, kita bagaimana melaksanakan program prioritas yang akan kita laksanakan di tahun 2027 nanti," ujarnya. (*/red)

Gubernur Andra Soni Sebut Diaspora Banten Harus Jadi Motor Penggerak Sosial Ekonomi

Gubernur Andra Soni Sebut Diaspora Banten Harus Jadi Motor Penggerak Sosial Ekonomi

By Redaksi On Sabtu, Maret 28, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni mengajak Diaspora Banten menjadi kekuatan utama dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah. 

Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan Kumpul Jeung Dulur Sinergi Diaspora Banten yang diinisiasi Salakanagara Institute di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 28 Maret 2026. 

Menurutnya, diaspora bukan sekadar warga Banten yang tinggal di luar daerah atau luar negeri. 

Lebih dari itu, kata dia, Diaspora adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan kekuatan kolektif Banten. 

“Diaspora Banten bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah jiwa-jiwa yang membawa semangat persaudaraan, kecerdasan, dan kerinduan untuk melihat tanah kelahirannya maju,” ujarnya. 

Ia menegaskan, di berbagai wilayah, putra-putri Banten telah membuktikan kapasitasnya, mulai dari menjadi profesor hingga berkiprah di kampus dan institusi besar bahkan mengabdi untuk bangsa dan negara. 

Dia menilai, silaturahmi seperti Kumpul Jeung Dulur memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai ajang temu kangen, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi. 

“Silaturahmi adalah teknologi sosial terkuat yang kita miliki. Dari sini lahir transfer ilmu, kolaborasi ide, dan penguatan ekonomi,” ujarnya. 

Di tengah berbagai tantangan global dan keterbatasan fiskal daerah, Andra Soni mengakui pembangunan tidak berjalan mudah. 

Konflik global, tekanan ekonomi, hingga dampak kemarau panjang menjadi tantangan nyata yang dihadapi Banten. Namun demikian, ia menegaskan optimisme harus tetap dijaga. 

“Kita harus jujur bahwa ruang fiskal terbatas. Tapi optimisme tidak boleh padam. Kita harus terus membangun,” tegasnya. 

Andra Soni menegaskan, pembangunan tidak selalu identik dengan hal-hal besar, melainkan bagaimana memperkuat ketahanan pangan, memastikan bantuan tepat sasaran, dan menjaga kerukunan masyarakat. 

Andra Soni juga menyoroti berbagai langkah kolaboratif yang telah dilakukan tanpa bergantung penuh pada APBD. 

Dia juga menyampaikan, kisah inspiratif sejumlah anak Banten yang berhasil menembus perguruan tinggi ternama, baik di dalam maupun luar negeri. 

“Mereka membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi,” ujarnya. 

Di akhir sambutannya, Andra Soni mengajak Diaspora mengambil peran konkret dalam pembangunan daerah, mulai dari menjadi duta promosi, mentor bagi generasi muda, hingga mitra strategis investasi. 

“Jarak boleh memisahkan kita, tapi cinta pada Banten akan selalu mempersatukan kita. Mari kita pastikan tidak ada lagi mimpi anak Banten yang terkubur karena kemiskinan,” ujarnya. (Welfendry)

Spanduk PKBM Maharani Tunjung Teja Bertuliskan Bagian Dari Keluarga Besar Brimob

Spanduk PKBM Maharani Tunjung Teja Bertuliskan Bagian Dari Keluarga Besar Brimob

By Admin On Kamis, Maret 12, 2026

 

SERANG, KabarViral79.Com – Spanduk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Maharani disorot. Pasalnya hal itu dianggap tidak ada korelasinya antara PKBM dan keluarga besar Brimob. Apalagi, PKBM tersebut diduga bermasalah.

Diketahui, Ketika awak media berusaha mengkonfirmasi soal adanya dugaan markup jumlah siswa yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sebab, antara jumlah siswa yang dilaporkan di Dapodik untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dengan jumlah siswa yang belajar di PKBM sangat berbeda.

Hasil penelusuran awak media di lapangan pada hari Sabtu, tidak ditemukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Bahkan tidak ada satu siswa pun yang berada di PKBM. Sedangkan tenaga pendidik (Tendik) hanya ditemukan satu orang.

Salah seorang Tendik PKBM Maharani yang enggan menyebutkan Namanya Ketika dikonfirmasi di lokasi, hanya mengatakan agar awak media menghubungi nomor Nanang salah seorang angota Brimob yang tercantum pada spanduk dan papan nama PKBM.

“Gak tau saya soal operasional sekolah. Itu aja ada nomornya yang di spanduk, silahkan dihubungi,” ujarnya.

Terpisah, Nanang, salah seorang anggota Brimob Polda Banten yang nomor handphonenya tertera pada spanduk dan papan nama PKBM Maharani mengatakan, jika dirinya tidak memiliki tujuan tertentu atas keterangan yang tercantum dalam spanduk tersebut.

“Saya tidak ada tujuan apa-apa, Cuma sekedar ngasih tau aja, beliau yang punya PKBM punya anggota keluarga di satuan Brimob Polda Banten yaitu saya,” ujarnya melalui pesat Whatsap, Kamis (12/03/2026).

“Silahkan cari tau, saya sudah 13 tahun dinas. Yang jelas saya tidak punya tujuan jelek, niat saya Cuma mau bantu keluarga saya,” tambahnya.

Mengenai adanya dugaan permasalahan markup jumlah siswa pada PKBM Maharani, Nanang mengaku jika Persoalan Dapodik atau masalah PKBM ia tidak mengetahui, dan tidak akan melarang maupun menghalangi tugas wartawan.

“Saya gak tau apa-apa. Setahu saya kemaren juga sempat ada yang laporin dan sudah di selesaikan infonya. Cari tahu aja gak apa-apa, saya gak bakal menghalangi atau melarang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah PKBM Maharani Sri Suprapti tidak dapat ditemui, bahkan Ketika dikonfirmasi melalui seluler dalam kondisi tidak aktif dan belum memberikan tanggapan.

Gubernur Banten dan BPK RI Diminta Audit Khusus Anggaran Pemeliharaan Jalan Wilayah Pandeglang

Gubernur Banten dan BPK RI Diminta Audit Khusus Anggaran Pemeliharaan Jalan Wilayah Pandeglang

By Admin On Minggu, Februari 01, 2026

 

Keterangan Foto - Ilustrasi

SERANG, KabarViral79.Com – Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (Gmaks), Saeful Bahri meminta agar Gubernur Banten Andra Soni dan BPK-RI melakukan pemeriksaan secara detail terkait anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Pandeglang pada ruas jalan Provinsi. Hal itu menyusul adanya kecelakaan yang diakibatkan jalan berlubang di Jalan Raya Pandeglang – Labuan, tepatnya di Kampung Gardu Tanjak, pada Selasa (27/01/2026) lalu.

Diketahui, kondisi jalan berlubang di jalan tersebut telah menyebabkan kecelakaan lalulintas hingga korbannya yang seorang bocah SD meninggal dunia.

Kejadian tersebut bermula ketika seorang siswa SD di Kabupaten Pandeglang, tengah dibonceng ojek motor. Saat melewati jalan berlubang, korban terpental dari kendaraan, dan terjatuh. Kemudian tertabrak mobil yang tengah melintas.

Menurut Saeful Bahri, secara hukum di Indonesia, pemerintah atau penyelenggara jalan memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan jalan dalam kondisi aman. Jika terdapat kelalaian dan menyebabkan kecelakaan, ada sanksi pidana yang menanti.

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 273 itu bunyinya, Jika penyelenggara jalan (Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab/Pemkot) tidak segera memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mereka dapat dipidana,” jelasnya.

Adapun ketentuan Pidana berdasarkan aturan tersebut, Bahri menjelaskan yakni jika luka Ringan & Kerusakan Kendaraan, diganjar Pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta.

Luka Berat: Pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp24 juta. Dan jika meninggal dunia: Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp120 juta.

Kemudian, lanjut Bahri. Kewajiban Memberi Tanda (Pasal 24)

Jika jalan rusak tersebut belum bisa diperbaiki segera karena alasan tertentu, pemerintah wajib memberi tanda atau rambu pada jalan tersebut untuk mencegah kecelakaan. Jika tanda ini tidak ada dan terjadi kecelakaan, unsur kelalaiannya menjadi semakin kuat di mata hukum.

Untuk itu, Bahri meminta agar Gubernur Banten dan BPK-RI melakukan audit secara mendetail terhadap anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Kabupaten Pandeglang. Sebab, mengingatkan setiap tahunnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengucurkan miliaran rupiah untun perawatan jalan.

Perlu diketahui, status kewenangan pemeliharaan Jalan Ahmad Yani di Kabupaten Pandeglang (yang merupakan bagian dari ruas jalan dalam kota/protokol) diatur dalam Keputusan Gubernur Banten.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, jalan di wilayah provinsi dikategorikan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur yang diperbarui secara berkala untuk menentukan mana yang menjadi jalan nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.

Kewenangan DPUPR Provinsi Banten atas jalan tersebut tertuang dalam:

Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.163-Huk/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Banten.

 Surat keputusan ini merupakan pemutakhiran dari SK sebelumnya (Nomor 620/Kep.445-Huk/2016).

Secara umum, jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, atau jalan yang memiliki nilai strategis provinsi, dialihkan statusnya menjadi Jalan Provinsi. Di Pandeglang, beberapa ruas jalan utama memang telah diserahterimakan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi agar mendapatkan alokasi anggaran pemeliharaan yang lebih besar dari APBD Provinsi.

Jelang Harlah ke-11, DPP Ormas Badak Banten Gelar Musyawarah Persiapan di Bukit Serang Damai

Jelang Harlah ke-11, DPP Ormas Badak Banten Gelar Musyawarah Persiapan di Bukit Serang Damai

By Redaksi On Sabtu, Januari 24, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Menjelang peringatan hari lahir (Harlah) Ormas Badak Banten yang ke-11, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badak Banten menggelar musyawarah persiapan.

Musyawarah persiapan dilakukan di Bukit Serang Damai, Serang, Sabtu, 24 Januari 2026.

Hadir dalam musyawarah, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Banten, dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Provinsi Banten serta kader-kader Ormas Badak Banten dari berbagai daerah.

Selain membahas persiapan Harlah ke-11, musyawarah juga membahas perumusan arah dan kebijakan Ormas Badak Banten, hal ini dilakukan guna memperkokoh pondasi dan pilar organisasi.

Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten, Ki Ragil dalam sambutannya mengatakan, rapat ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan arah dan agenda perjuangan ke depan.

Ki Ragil juga menegaskan, peringatan Harlah ke-11 harus menjadi momentum konsolidasi besar dan penguatan garis perjuangan organisasi.

Ia menilai peringatan Harlah ke-11 bukan sekadar peringatan usia organisasi, tetapi momentum konsolidasi besar.

"Badak Banten harus semakin solid, satu komando, dan hadir nyata membela kepentingan rakyat. Ini amanah perjuangan yang tidak boleh melenceng,” tegas Ki Ragil.

Sementara itu, Ketua DPD Badak Banten Kabupaten Tangerang, Rahmat Kubil menekankan pentingnya soliditas lintas daerah dalam menyukseskan agenda Harlah ke-11.

Menurutnya Harlah ke-11 harus menjadi ajang pemersatu seluruh kekuatan Badak Banten tanpa ada sekat wilayah, tidak ada ego daerah.

"Semua DPD harus bergerak satu barisan, satu tujuan, demi marwah organisasi dan kepentingan rakyat,” tegas Rahmat Kubil.

Dukungan juga disampaikan Ketua Badak Banten Kabupaten Lebak, Mus Nanang, yang pada Harlah tahun sebelumnya menjabat sebagai panitia pelaksana.

Dia menceritakan perihal tanggung jawab ketika dirinya menjadi ketua panitia pada harlah sebelumnya. 

"Estafet kini dilanjutkan. Saya yakin panitia Harlah ke-11 akan bekerja lebih solid, terstruktur, dan membawa dampak nyata bagi organisasi serta masyarakat,” ujar Mus Nanang.

Dalam musyawarah, forum menyepakati bahwa ketua Pelaksana E. Suherman, yang merupakan ketua DPD Kabupaten Pandeglang. Pelaksanaan Harlah ke-11 akan dilaksanakan pada 7-8 Februari 2026 bertempat di Pantai Carita, Pandeglang. (Cup)