SERANG, KabarViral79.Com – Relawan WH - Andika mengkritisi dua tahun perjalanan pemerintahan Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy selaku Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten terkait janji janji politiknya yang sampai saat ini belum mampu terealisasi.
Janji-janji tersebut diantaranya, berobat gratis, dan sekolah gratis yang menjadi salah satu prioritas WH-Andika ketika diusung menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Janji berupa berobat gratis pakai e-KTP dan pendidikan gratis itu tidak masuk ke Visi dan Misi WH Andika. Jadi bagaimana caranya WH - Andika dapat mewujudkan janji itu?," kata Panitia Persiapan Rembuk Relawan (PPRR) WH- Andika, M. Fachrudin saat menggelar Konferensi Pers di salah satu rumah makan di Kota Serang, Kamis, 27 Juni 2019.
Sebab, kata Fachrudin, janji itu tidak akan jadi sebuah kebijakan di Pemprov Banten atau masuk di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kalaupun dipaksakan, maka WH-Andika dapat dikatakan melanggar etika dalam pembuatan kebijakan publik.
“Pemimpin yang mengambil kebijakan publik tanpa memperhatikan mekanisme yang berlaku. Membuat kebijakan publik semaunya, itu dapat dikatakan pemimpin bergaya otoriter, lalu bagaimana bila berobat dan pendidikan gratis itu bisa direalisasi bila tidak tertuang dalam Visi, Misi dan rencana kerjanya pemerintahan saat ini?,"jelasnya.
Sementara itu, Ucu Nur Arief Jauhar menyayangkan banyak Calon Kepala Daerah yang kurang memperhatikan penyusunan Visi dan Misinya. Visi dan Misi Calon Kepala Daerah terlihat tipis, bahkan ada yang berisi 2-3 lembar saja.
“Visi dan Misi Kepala Daerah itu bukan seperti menuliskan cita-cita anak kecil. Memang betul Visi dan Misi Calon Kepala Daerah adalah cita-cita si calon, tapi cita-cita itu didasarkan pada gambaran umum dan persoalan yang ada di daerah dia nyalon," ucapnya.
Menurut Ucu, seyogyanya penyusunan Visi dan Misi Calon Kepala Daerah itu meniru penyusunan RPJMD. Terlebih, Visi dan Misi ini menjadi masukan resmi dan satu-satunya di RPJMD dari Calon Kepala Daerah jika terpilih.
“Visi dan Misi yang baik paling tidak mempunyai struktur mirip RPJMD. Ada gambaran umum dan permasalah yang menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh,” tandasnya. (Faiz)