 |
| Ketua KPK, Firli Bahuri. |
JAKARTA, KabarViral79.Com – Menghadapi Pilkada Serentak di 270 daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpedoman bahwa Pilkada harus tetap berjalan, penegakan hukum juga tidak terganggu dengan adanya Pilkada.
“Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK tetap berkomitmen melakukan penindakan secara tegas dan profesional,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, Sabtu, 05 Desember 2020, di Jakarta.
“Sejak awal proses Pilkada 2020, KPK telah menjalin kerjasama dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri untuk menyampaikan Pilkada yang berintegritas,” pungkasnya.
Baca juga: Petahana Eddy Ganefo Disupport Kembali Maju pada Munas IX Kadin
Disamping itu, kata dia, KPK juga telah melakukan pertemuan dengan seluruh penyelenggara Pilkada dan peserta Pilkada di 270 daerah Pilkada untuk dapat mewujudkan Pilkada Berintegritas.
Ia menjelaskan, beberapa program yang telah dilakukan KPK dalam mewujudkan Pilkada yang berintegritas tersebut, diantaranya dengan membangun politik berintegritas. KPK juga telah melakukan kegiatan Webinar dengan menghadirkan para Sekjen parpol serta pengurus Parpol.
“Kemudian, KPK juga telah mengadakan webinar bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri dengan seluruh pasangan calon sudah disampaikan. KPK juga secara langsung telah membuat acara ‘Mewujudkan Pilkada Berintegritas’ dihadiri oleh para Paslon,” ungkapnya.
Bahwa KPK juga sudah melakukan penandatanganan Fakta Integritas bagi para Cakada, dan disamping itu KPK juga telah melakukan pertemuan dengan seluruh penyelenggara Pilkada dan peserta Pilkada di seluruh 270 daerah Pilkada.
Baca juga: Indonesia Siap Kuasai Geo Politik dan Geo Ekonomi Asia Selatan
“Rasa-rasanya KPK sudah melakukan kegiatan sejak awal proses Pilkada 2020,” ungkap Firli Bahuri.
“Kini, KPK juga membangun dan mengembangkan whistleblower system (WBS) sehingga masyarakat bisa ikut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” terangnya.
“Untuk itu, KPK mengapresiasi dan berterimakasih kepada masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK. Bahwa Undang-Undang menjamin perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi,” tutupnya.