JAKARTA, KabarViral79.Com – Elemen masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) menggeruduk kantor Pusat Pertamina di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat, 19 November 2021.
Mereka melakukan aksi demonstrasi terkait kasus kebakaran tangki kilang minyak milik Pertamina yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah (Jateng).
Kordinator Aksi Lapangan, Umar Sagala menuturkan, LAKSI datang ke Pertamina untuk tujuan meminta dan menuntut mundur Direksi Pertamina yang dinilainya telah membuat kerugian besar terhadap asset dan keuangan negara atas insiden kebakaran tersebut.
"Kebakaran kilang minyak terjadi lagi, pada Sabtu malam, 13 November 2021. Kebakaran tangki di Kilang Cilacap bukan kali pertama terjadi. Pada Juni lalu, salah satu tangki yang berisi benzene milik PT Pertamina juga terbakar. Kilang Cilacap merupakan satu dari 6 kilang Pertamina, dan kapasitas pengolahan 270 ribu barel per hari. Kilang minyak ini memiliki 228 tangki untuk menampung crude yang akan diolah, gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah,” ujar Umar Sagala.
Ia menilai, insiden kebakaran yang hebat di kilang minyak milik PT Pertamina merupakan peristiwa yang ganjil atau tak lazim karena kerugian dan dampak sosialnya amat besar bagi negara.
“Adanya kasus kebakaran tersebut, kami meminta agar Meneg BUMN segera mencopot Direksi Pertamina. Selain itu juga, Direksi Pertamina harus berani bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pertamina,” pungkasnya.
“Kami meminta agar aparat Kepolisian berani mengambil tindakan tegas dan segera menetapkan para tersangka dalam peristiwa kebakaran kilang minyak sampai ke tingkat Direksi Pertamina. Kami meminta agar Polisi jangan hanya menjerat pekerja lapangan saja, sementara Direksi Pertamina yang memiliki otoritas penuh masih bebas tertawa di luar sana, dimanakah hati nuranimu? Wahai Direksi Pertamina. Jangan sampai tidak ada tindak lanjutnya, karena negara menanggung kerugian yang amat akibat dari kebakaran ini,” sambungnya.
Umar juga mengatakan, pihaknya pihak Kepolisian mengusut tuntas dan menjerat siapa saja yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut, publik harus dapat informasi yang jelas, transparan, terbuka mengenai apa yang menjadi penyebab kebakaran dan bagaimana standar keamanan dan keselamatan yang di lakukan oleh Pertamina.
“Sudah selayaknya Direksi memprioritaskan soal keselamatan dan kesehatan lingkungan serta Lindung Lingkungan (LL). Apalagi atas kejadian yang sudah berulang kali ini seharusnya menjadi pelajaran untuk para Direksi Pertamina agar membuat antisipasi terhadap potensi bahaya (Hazard), kemungkinan risiko (risk), yaitu membuka peluang terjadinya kecelakaan ataupun kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu,” tuturnya.
Atas insiden ini, kata Umar, Direksi Pertamina harus membayar mahal dengan segala risiko yang ditanggung oleh negara. Direksi Pertamina harus bertanggung jawab penuh secara hukum untuk memulihkan semua kerugian yang dialami oleh Pertamina.
“Kami meminta Menteri BUMN berani memberikan sangsi sebesar-besarnya secara tegas dan pencopotan terhadap Direksi Pertamina yang dinilai lalai dalam masa jabatannya, sehingga mengakibatkan kebakaran kilang minyak yang berulang kali terjadi, selama setahun ini sudah 3 kali dan tanpa proses hukum yang jelas,” tutupnya. (*/red)