JAKARTA, KabarViral79.Com – Gerakan Masyarakat Peduli TNI - Polri (GRAMAPRI) mengecam sejumlah pihak yang terus menerus menggiring opini untuk menyudutkan kinerja Densus 88 Antiteror Polri dalam mengungkap berbagai kasus tindak pidana radikalisme dan terorisme di Indonesia.
“Kami mendukung sepenuhnya berbagai pencegahan dan pemberantasan aksi terorisme yang dilakukan oleh Densus 88. Penangkapan terhadap berbagai jaringan terorisme, termasuk jaringan pendukung finansialnya, merupakan langkah cerdas Densus 88 untuk melumpuhkan kekuatan terorisme,” ujar Kordinator Gerakan Masyarakat Peduli TNI - Polri (GRAMAPRI), Umar Sagala melalui press releasenya yang diterima media ini, Kamis, 18 November 2021.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu ragu apalagi menaruh curiga yang berlebihan terhadap kinerja Densus 88 dalam mengungkap berbagai kejahatan terorisme. Karena, kata Umar, apa yang tengah dilakukan oleh Densus 88 yang bertugas melakukan penangkapan sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018.
“Kami yakin dan percaya bahwa penangkapan ketiga terduga teroris itu sudah berdasarkan bukti yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, apabila Densus 88 melakukan penangkapan berarti sudah memenuhi minimal dua alat bukti, yakni memenuhi unsur tindak pidana teror sebagaimana dalam UU,” pungkasnya.
Umar Sagala menghimbau publik untuk tidak termakan propaganda yang ada di media sosial yang dibangun untuk mengiring opini oleh kelompok tertentu dengan menuduh Densus 88 hanya menyasar kepada kelompok Islam saja. Densus 88 tidak anti Islam dan densus 88 bekerja untuk mengamankan kepentingan negara dari ancaman kelompok yang mau mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat.
“Kami memandang Densus 88 sudah menjalankan fungsi dan tugasnya secara benar serta penuh bertanggung jawab untuk kepentingan negara. Perlu kami sampaikan juga bahwa Densus 88 adalah merupakan institusi penegak hukum tindak pidana terorisme yang saat ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Personel Densus 88 selalu bekerja berdasarkan hukum demi menjaga profesionalitas,” tuturnya.
Selain itu, kata Umar, Kepala Densus 88 dipimpin oleh Jendral yang memiliki integritas yang tinggi, serta memiliki track record yang teruji dan mumpuni dalam penanggulangan terorisme, sehingga kecil kemungkinan terjadinya unsur-unsur rekayasa yang dilakukan oleh Densus 88.
“Kasus-kasus terorisme yang ditindak oleh Densus 88 murni sebagai bentuk pelanggaran hukum menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kami juga meminta agar masyarakat menghormati dan menghargai tugas yang dilakukan oleh Densus 88 dalam melakukan penangkapan terhadap terduga teroris. Oleh karena itu marilah kita dukung kinerja Densus 88,” jelasnya.
"Kami juga meminta kepada berbagai kelompok agar tidak menyebarkan berbagai fitnah dan kegaduhan, sehingga tidak menimbulkan pro kontra di masyarakat. Kami juga meminta para tokoh nasional berhenti memberikan komentar negatif terhadap kinerja Densus 88, yang hanya akan membuat situasi menjadi gaduh, stop membangun dan penggiring opini yang tendensius, yang dapat menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat,” sambungnya. (*/red)