JAKARTA, KabarViral79.Com – Mantan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), Satria Arta Kumbara yang mengikuti operasi militer Rusia tanpa izin, tidak terdata kedatangannya ke Rusia.
Data resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tidak menunjukkan adanya kedatangan Satria secara resmi ke Rusia.
“Tidak ada data resmi mengenai kedatangan yang bersangkutan ke Rusia yang tercatat oleh KBRI,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Roy Soemirat, Selasa, 13 Mei 2025.
Menurutnya, Kemenlu akan terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Rusia terkait kabar bergabungnya Satria ke militer Rusia.
“Kami juga terus koordinasi dengan Kedubes Indonesia di Moskwa, Rusia,” ujarnya.
Roy mengatakan, pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk berbicara terkait kewarganegaraan Satria. Ia menyerahkan hal ini kepada imigrasi dan Mabes TNI.
“Isu kewarganegaraan bisa tanya ke Imigrasi, bukan domain Kemenlu. Namun yang pasti Mabes TNI sudah keluarkan statement tentang yang bersangkutan,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, keterlibatan Satria dalam konflik Rusia-Ukraina pertama kali mencuat di media sosial TikTok.
Akun @zstorm689 mengunggah sejumlah foto dan video yang menunjukkan seorang pria mengenakan dua seragam berbeda, yaitu seragam TNI AL dan seragam militer Rusia.
Dalam keterangan unggahan tersebut dijelaskan bahwa pria itu merupakan mantan prajurit Marinir Indonesia yang kini bergabung dalam barisan tentara Rusia di medan perang Ukraina.
Pada akun yang sama, terdapat pula dua video lainnya yang menampilkan foto pria itu sedang melakukan operasi militer bersama tentara Rusia.
Sementara itu, TNI AL menyatakan sudah melakukan pemecatan terhadap Satria Arta Kumbara dari anggota Inspektorat Korps Marinir (Itkomar) setelah mengikuti operasi militer Rusia.
Pemecatan dilakukan berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada 6 April 2023.
Satria juga sudah dinyatakan melakukan desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin sejak 13 Juni 2022. Namun, proses hukum pun tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran yang bersangkutan.
Putusan tersebut teregistrasi dalam Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, dan telah berkekuatan hukum tetap melalui Akte Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 tertanggal 17 April 2023.
“Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama satu tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady, Minggu, 11 Mei 2025. (*/red)