 |
| Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. |
JAKARTA, KabarViral79.Com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, para Direktur Bank yang menerima kucuran dana segar pemerintah yang mencapai Rp 200 triliun sedang pusing.
Pasalnya, kata dia, mereka harus berpikir keras harus menyalurkan ke mana suntikan likuiditas dari pemerintah itu.
Hal itu disampaikan Purbaya saat menjawab kemungkinan pemerintah menambah deposito di perbankan, setelah mengalihkan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Himbara.
“(Kalau menambah deposito di perbankan), nanti kita lihat kondisinya. Sekarang saja sudah pusing, lu minta nambah. Lu ngomong ke dirut bank deh, dia sudah pusing, 'aduh dikasih duit banyak nih, aduh',” ujar Purbaya seraya menepuk telapak tangan ke kening, mempraktikkan para Dirut Bank pusing, dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 September 2025.
Ia pun bercerita, bank-bank milik pemerintah mulanya enggan menerima dana sebanyak itu. Bahkan, terdapat bank yang menyatakan hanya sanggup menampung deposito senilai Rp 7 triliun. Namun, Purbaya menolaknya.
“Tahu tidak, waktu saya mau salurin Rp 200 triliun banknya bilang apa? 'Saya hanya sanggup menyerap Rp 7 triliun'. Saya bilang enak saja, kasih ke sana semua biar mereka mikir. Jadi bukan saya saja yang mikir, mereka yang mikir,” jelas Purbaya.
Purbaya juga memastikan, deposito itu pun tidak akan ditarik pemerintah dalam enam bulan ke depan. Pasalnya, kata Purbaya, cadangan dana pemerintah yang disimpan di bank sentral biasanya jauh lebih besar sehingga tidak akan mengganggu kondisi keuangan negara (APBN).
“Kalau Rp 200 triliun saja (yang dialihkan ke Bank Himbara) tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam arti saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk pembiayaan program pembangunan yang lain,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, pemerintah mengguyur dana untuk didepositokan ke perbankan Rp 200 triliun.
Purbaya mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar kredit dapat tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin ke mana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonominya bisa bergerak,” kata Purbaya saat Konferensi Pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat pekan lalu.
Purbaya menjelaskan, dana pemerintah yang disalurkan ke perbankan ini bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ini disalurkan ke lima bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). (*/red)