 |
| Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD) dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan Kunker ke Medan, Sumut, Rabu-Kamis 12-13 November 2025. |
MEDAN, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD) bersama sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu-Kamis 12-13 November 2025.
Kunjungan tersebut turut melibatkan perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Bank Indonesia (BI), dan disambut langsung oleh Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, di kantor Gubernur Sumut.
HRD, yang juga anggota Banggar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), mengatakan kepada wartawan bahwa kunjungan ini bertujuan menghimpun masukan dan rekomendasi terkait potensi penerimaan serta pengalokasian dana transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami ingin mendengar langsung kondisi dan aspirasi daerah, terutama dalam hal keadilan dana bagi hasil dan mekanisme transfer ke daerah,” ujar HRD.
Dalam pertemuan itu, anggota Banggar asal Sumut, Hinca Panjaitan, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kolaborasi Sumut Berkah untuk mengkaji apakah pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) ke pemerintah daerah sudah adil atau belum.
“Satgas ini nantinya bertugas menelusuri sejauh mana keadilan dalam pembagian DBH ke daerah,” kata HRD mengutip pernyataan Hinca.
Sementara itu, Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution meminta agar DPR RI memberi perhatian khusus terhadap skema Dana Transfer ke Daerah (TKD), terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Kepulauan Nias.
Menurut Bobby, lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias — yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli — memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil sehingga sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.
“Khusus daerah 3T, kami sangat berharap tidak ada penyesuaian TKD. Jika bisa, pencairannya juga dilakukan lebih awal agar program bisa berjalan sejak awal tahun anggaran,” ujar Bobby.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto menegaskan, pihaknya akan memberi perhatian lebih kepada daerah 3T dalam penyusunan anggaran bersama Kemenkeu.
“Kami sudah mencatat masukan dari Pak Gubernur. Daerah 3T akan kami jadikan prioritas pembangunan,” tegas Wihadi. (Joniful Bahri)