 |
| HRD bersama Pejabat dari Kementerian PU RI saat meninjau jembatan Kutablang yang rusak dihantam banjir beberapa hari lalu. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan Daud (HRD) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar segera melakukan penambalan sementara (patching) terhadap ruas jalan nasional yang rusak dan berlubang pasca banjir serta tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Kepada wartawan, Kamis, 01 Desember 2026, HRD mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran lapangan yang dilakukannya bersama tim, ditemukan ratusan lubang menganga di ruas jalan nasional mulai dari Kabupaten Aceh Tamiang yang berbatasan langsung dengan Sumut hingga ke Banda Aceh.
Menurut HRD, kondisi jalan berlubang tersebut sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama saat hujan karena lubang tertutup genangan air sehingga sulit terlihat.
Situasi ini semakin berisiko pada malam hari akibat minimnya penerangan jalan dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas serta memperlambat arus kendaraan.
“Sembari menunggu perbaikan permanen, penambalan sementara jalan berlubang di lintas nasional Medan–Banda Aceh sangat mendesak dilakukan. Patching ini penting agar permukaan jalan yang berlubang, retak, atau terkelupas dapat kembali berfungsi dengan baik dan mencegah kerusakan yang lebih parah,” tegas HRD.
Selain itu, HRD juga menyoroti kondisi jalur nasional Bireuen–Aceh Tengah yang hingga kini masih mengalami kerusakan berat.
Ia meminta agar ruas-ruas jalan berlubang di jalur tersebut segera ditangani sementara guna menghindari jatuhnya korban jiwa maupun kerugian harta benda bagi masyarakat dan para pelintas.
HRD menambahkan, sebagai mitra kerja Kementerian PU, ia menekankan pentingnya percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan pada koridor-koridor nasional yang bersifat vital.
Menurutnya, konektivitas merupakan urat nadi utama dalam proses pemulihan wilayah pasca bencana.
“Akses jalan dan jembatan adalah kunci utama pergerakan logistik, pelayanan darurat, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, keselamatan masyarakat serta kelancaran mobilitas harus menjadi prioritas utama,” pungkas HRD. (Joniful Bahri)