 |
| Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), lakukan Kunsfik ke Stasiun Kereta Api Bogor, Jawa Barat, Jumat 11 September 2026 kemarin. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana Stasiun Bogor. |
BOGOR, KabarViral79.Com — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) menegaskan komitmennya mengawal peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi publik, khususnya perkeretaapian.
Komitmen tersebut disampaikan HRD saat mengikuti kunjungan kerja spesifik (kunsfik) Komisi V DPR RI ke Stasiun Kereta Api Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 September 2026 kemarin.
Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana Stasiun Bogor sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Menurut HRD, Stasiun Bogor memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas masyarakat, sehingga fasilitas transportasi publik harus terus ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan.
"Kita ingin memastikan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Transportasi publik harus mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan," ujar HRD.
Ia menekankan pentingnya pemeliharaan rutin untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Namun, proses pemeliharaan juga harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, mengingat jalur Bogor merupakan salah satu lintasan KRL dengan tingkat mobilitas yang tinggi.
HRD menyatakan Komisi V DPR RI akan terus mendukung sekaligus mengawasi langkah pemerintah dalam penataan dan pengembangan infrastruktur perkeretaapian, termasuk di Kota Bogor.
"Presiden telah menyiapkan anggaran untuk membenahi dan memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana kereta api di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas," katanya.
Menurut HRD, pembenahan transportasi perkeretaapian membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, operator kereta api, serta seluruh pemangku kepentingan.
Hasil kunjungan ke Stasiun Bogor, lanjutnya, akan menjadi bahan pembahasan dan pengawasan Komisi V DPR RI untuk memastikan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik mendapat respons yang tepat.
"Dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah, tentu kami akan terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas HRD.
HRD menambahkan, peningkatan kualitas transportasi publik tidak cukup dilakukan hanya pada satu aspek. Pembenahan harus mencakup sarana dan prasarana, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, hingga keselamatan penumpang.
"Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama sebagaimana arahan Presiden. Karena itu, seluruh lini harus terus kita benahi dan tingkatkan," pungkasnya. (Joniful Bahri)