Cegah Praktik Transaksional, GMAKS Meminta KPK Turun Tangan Awasi Seleksi Kepala Dinas dan Dirut BUMD Banten

Cegah Praktik Transaksional, GMAKS Meminta KPK Turun Tangan Awasi Seleksi Kepala Dinas dan Dirut BUMD Banten

By Ady calvalera On Selasa, Juli 21, 2026

Serang, KabarViral79 — Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) secara resmi menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk meminta pengawasan ketat terhadap proses seleksi terbuka (open bidding) Jabatan Kepala Dinas dan rekrutmen Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.  

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian masyarakat sipil dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) di Banten. Posisi strategis seperti Kepala Dinas dan pimpinan BUMD dinilai sangat krusial karena mengelola anggaran daerah serta aset publik dalam skala besar.  

Ketua GMAKS, Saeful Bahri, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas langkah sigap KPK RI yang sebelumnya telah turun langsung mengawasi masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB di Provinsi Banten guna mencegah praktik pungutan liar dan gratifikasi. Namun, GMAKS menilai pengawasan serupa juga harus diperluas ke sektor penentu kebijakan utama.  

"Sangat disayangkan apabila kedatangan dan pengawasan KPK hanya terbatas pada sektor-sektor tertentu seperti SPMB, sementara pada proses seleksi penentu kebijakan utama seperti Pejabat Tinggi Pratama dan Pimpinan BUMD luput dari pengawalan ketat," ujar Saiful Bahri ketua umum GMAKS dalam surat resminya.  

Kekhawatiran Pola Transaksi JabatanGMAKS mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas potensi berulangnya praktik jual-beli jabatan, gratifikasi, serta intervensi politik transaksional dalam proses pergantian dan pengisian posisi strategis tersebut. 

Berkaca dari dinamika birokrasi, posisi-posisi ini sangat rentan terhadap kompromi non-meritokratis.  Oleh karena itu, melalui surat resmi bernomor 045/B/GMAKS-BTN/VII/2026 yang diterbitkan di Serang pada 21 Juli 2026, GMAKS mendesak Pimpinan KPK RI melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring serta Kedeputian Koordinasi dan Supervisi untuk mengambil dua langkah konkret.

Turun langsung melakukan pemantauan dan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh tahapan seleksi pemilihan Kepala Dinas dan Direktur Utama BUMD di Provinsi Banten.  

Memberikan asistensi serta supervisi pencegahan korupsi guna memastikan rekrutmen berjalan transparan, akuntabel, bebas nepotisme, serta bersih dari suap.  

"Desakan ini disampaikan bukan sekadar bentuk kritik, melainkan wujud partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mendukung pemberantasan korupsi di Provinsi Banten. GMAKS berharap KPK RI segera menindaklanjuti permohonan tersebut demi terciptanya aparatur pemerintahan yang berintegritas tinggi dan melayani masyarakat secara profesional," tehasnya. (red)

Harga Seragam SMAN 1 Serang Capai Rp995 Ribu,Gmaks Pertanyakan Dasar Penetapan Harga Seragam Koperasi Sekolah

Harga Seragam SMAN 1 Serang Capai Rp995 Ribu,Gmaks Pertanyakan Dasar Penetapan Harga Seragam Koperasi Sekolah

By Ady calvalera On Senin, Juli 20, 2026

SERANG, KabarViral79 - SMAN 1 Serang menjual seragam sekolah seperti pakaian olahraga, batik, dan baju muslim beserta atribut sekolah senilai Rp995 ribu. Harga tersebut diduga kuat kemahalan, karena memiliki selisih yang cukup besar dibanding harga pasar.

Diketahui, 

Harga Seragam Koperasi SMAN1 Serang

Harga Seragam di SMAN1 Serang, yanki : 

Seragam Olahraga, : 1 celana training dan dua kaos olahraga sebesar Rp300.000

Batik : dua baju batik sebesar Rp300.000

Kemudian Dua Pakaian Muslim sebesar Rp300.000

Survey Harga Pasar 

Seragam Olahraga SMA: 

a. Kaos olahraga Rp50.000 - Rp90.000 (tergantung bahan seperti Cotton PE atau Adidas).

b. Celana Training SMA (Joger/Lurus): Rp55.000 - Rp100.000.

c. Setelan Lengkap (Baju + Celana): Rp85.000 - Rp150.000.

Sedangkan untuk Batik, yakni berkisar antara Rp55.000 hingga Rp100.000 per potong.

Kemudian untuk baju muslim SMA, yakni : 

Baju Kurung Padang (Putih Lengan Panjang): Rp55.000 - Rp75.000 (sesuai ukuran).

Baju Koko Sekolah Putra: Rp55.000 - Rp65.000. 

Salah seorang Walimurid yang enggan disebutkan namanya mengatakan, ia diminta untuk membeli seragam seperti baju olahraga berupa satu celana training dan dua kaos olahraga sebesar Rp300 ribu, kemudian dua baju batik Rp300 ribu, dan dua baju Muslim Rp300 ribu. 

"Ditambah atribut jadi totalnya sekitar Rp995 ribu rupiah," jelasnya, Senin (20/07/2026).

Selain itu juga, katanya. Para Walimurid juga ditawarkan membeli buku paket oleh koperasi senilai Rp1,9 juta rupiah. Namun, hal itu tidak diwajibkan. 

"Kalau ga mau beli, nanti dikasih link nya untuk minjam ke perpustakaan," jelasnya. 

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (Gmaks) Saeful Bahri mengatakan, harga yang dipatok oleh koperasi sekolah tersebut sebagai bentuk eksploitasi di lingkungan pendidikan karena jauh melampaui harga pasar grosir konveksi seragam SMA pada umumnya.

"Jika mengacu ke hasil survey harga pasar yang beli satuan, yakni antara Rp135.000 hingga Rp240.000 untuk dua pakaian olahraga, dua baju batik Rp110.000 hingga Rp200.000, dan Rp110.000 hingga Rp150.000 untuk dua pakaian muslim. Totalnya hanya berkisar Rp335.000 - Rp590.000. Dari jumlah itu, terdapat selisih cukup besar, apalagi apapun yang dibeli dalam jumlah banyak, tentu harganya bisa lebih murah," ungkapnya.

Karena itu, kata Saeful Bahri. Pihaknya meminta penjelasan dasar penetapan harga yang diterapkan oleh koperasi SMAN1 Serang.

"Kami akan layangkan surat meminta dasar penetapan harga yang dipatok oleh koperasi SMAN1 Serang. Kita lihat nanti jawabanya seperti apa," ungkapnya. 

Meski begitu, Saeful Bahri menegaskan seharusnya pihak sekolah tidak memberatkan orang tua siswa. "Koperasi sekolah itu kan harusnya bisa lebih murah dari harga pasar. Jangan sampai harga yang ditetapkan justru memberatkan orang tua siswa," katanya. (red/tim)

KABB Desak Polda Banten Periksa IF: Jangan Cuma Kejar Penyebar Video, Tangkap Pembuatnya!

KABB Desak Polda Banten Periksa IF: Jangan Cuma Kejar Penyebar Video, Tangkap Pembuatnya!

By Ady calvalera On Rabu, Juli 15, 2026

‎Banten,Kabarviral79.com - Koordinator Koalisi Aktivis Banten Bangkit (KABB) Asep Setiadi mendesak Polda Banten untuk mengungkap pembuat video viral soal istri siri yang diunggah akun tiktok Wanita Pancasila. Desakan ini disampaikan kepada Siber Polda Banten Rabu, 15/7.

‎"Polisi jangan hanya fokus pada yang mendistribusikan video viral itu. Lebih penting memeriksa pembuat dan peunggah video viral. Karena apa yang bisa disharing orang, kalau tidak ada yang membuat videonya," kata Asep Setiadi. 

‎Dengan memeriksa pembuat dan peunggah pertama video viral itu, menurut Asep, dapat benar-benar menghentikan pembuatan video viral yang bikin gaduh Pemprov Banten. 

‎"Kalau hanya berfokus pada yang sharing, mungkin penyebaran video viral istri Gubernur bisa ditekan. Tapi tidak bisa menekan pembuatan video viral yang bikin gaduh Pemprov Banten. Si pembuat video viral malah merasa aman. Terlebih jika si pembuat video mendapatkan keuntungan ekonomi. Pasti dia bakal bikin lagi, mungkin dengan tema yang lain," ujar Asep.  

‎Pemeriksaan terhadap pembuat video viral istri siri Kepala Daerah dapat mengungkapkan motif dibaliknya. Siapa saja yang terlibat, siapa dalang intelektualnya dan tujuan apa? Apakah memang semata-mata mengungkapkan ketidak-taatan Gubernur atas Undang-Undang Pernikahan atau ada niat jahat?

‎"Niat kami mengadu ke Siber Polda itu jelas untuk mendudukan perkara pada tempatnya. Jangan sampai video-video yang dibintangi IF membuat bingung masyarakat. IF diduga kuat tahu persis dan diduga kuat ikut terlibat dalam pembuatan video viral itu," ungkap Asep. 

‎Asep Setiadi juga menegaskan, apa pun yang terjadi, tidak juga menghilangkan beberapa fakta soal adanya hubungan antara IF dan Kepala Daerah. 

‎"Ini sangat memprihatinkan dan kami akan terus mendesak siapa pun untuk memperjelas keadaan ini" papar Asep.

‎Surat Pengaduan KABB No 002/KABB/VII/2026 sudah diterima Sekretariat Umum Polda Banten dengan tanda terima No 3948.

Menakar Transparansi Banten: Kasus Register D350 Komnas Perempuan dan Vakum Komunikasi Pemerintah Daerah

Menakar Transparansi Banten: Kasus Register D350 Komnas Perempuan dan Vakum Komunikasi Pemerintah Daerah

By Ady calvalera On Rabu, Juli 15, 2026

 

Oleh: Iwan Hermawan (Adung Lee)

Publik Banten tengah dihadapkan pada peristiwa yang menguji komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Terbitnya Nomor Register D350/MM.01.00/VII/2026 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) atas dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang tokoh politik—yang kini menjabat sebagai Gubernur Banten—menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

Rangkaian peristiwa yang bergulir cepat sejak 6 Juli 2026 hingga pertengahan Juli ini memperlihatkan adanya celah serius dalam tata kelola komunikasi publik dan penegakan prosedur hukum di wilayah Banten.

Kronologi Peristiwa (6–13 Juli 2026)

Dinamika kasus ini berjalan sangat cepat dalam hitungan hari:

• 6 Juli 2026: Seorang wanita bernama Ida Farida (44) melaporkan dugaan pelecehan dan kekerasan seksual ke kantor Komnas Perempuan di Jakarta. Laporan resmi diterima dengan Nomor Register D350/MM.01.00/VII/2026 (ID Pengaduan: AD20260706-DHLDA). Pelapor menyerahkan bukti fisik berupa tangkapan layar percakapan, foto, flashdisk, serta Surat Pernyataan Nikah Siri tertanggal 22 November 2021.

• 7 Juli 2026: Video kunjungan pelapor ke Komnas Perempuan diunggah oleh akun TikTok @wanita.pancasila dan mendadak viral di media sosial.

• 8 Juli 2026: Pelapor membuat video klarifikasi langsung dari halaman kantor Komnas Perempuan. Ia menyatakan bahwa laporannya hanyalah "emosi sesaat" dan menyebut berita yang beredar sebagai hoaks.

• 9 Juli 2026: Pelapor melaporkan penyebaran video tersebut ke Polda Metro Jaya. Langkah ini menandai pergeseran fokus, dari substansi dugaan kekerasan seksual menjadi masalah pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

• 13 Juli 2026: Media Investigasi Bhayangkara Indonesia memberitakan pencabutan laporan secara resmi oleh pelapor dengan alasan "emosi sesaat" dan "kurang komunikasi".

Aktor yang Terlibat

Kasus yang bergulir di ranah publik ini setidaknya mengikat perhatian beberapa pihak kunci:

1. Ida Farida: Selaku pihak pelapor.

2. Tokoh Politik Berinisial AS: Terlapor yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Banten.

3. Komnas Perempuan: Lembaga negara independen yang menerbitkan Register D350.

4. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten: Lembaga eksekutif daerah yang hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi.

5. Deden Apriandhi: Sekretaris Daerah (Sekda) Banten yang merespons pertanyaan wartawan hanya melalui pesan WhatsApp informal.

Empat Persoalan Mendasar yang Perlu Dicermati

Hingga tulisan ini diterbitkan pada 15 Juli 2026, Pemprov Banten belum mengeluarkan rilis pers ataupun pernyataan resmi tertulis. Kondisi ini menunjukkan adanya vakum komunikasi publik yang telah berlangsung lebih dari satu minggu.

Setidaknya ada empat catatan kritis yang harus digarisbawahi dari sikap diamnya otoritas daerah:

1. Inkonsistensi Prosedur Pencabutan Laporan

Pencabutan pengaduan yang terkesan hanya didasarkan pada pernyataan lisan menimbulkan pertanyaan serius. Apakah bukti-bukti fisik (seperti flashdisk, foto, dan surat nikah siri) sudah diverifikasi oleh Komnas Perempuan sebelum laporan dicabut? Jika ya, apa hasilnya? Jika belum, atas dasar hukum apa register tersebut dinyatakan selesai atau ditutup?

2. Respons Informal versus Formal Pemerintah Daerah

Tindakan Sekretaris Daerah Banten yang hanya merespons isu krusial ini melalui pesan WhatsApp pribadi sangat disayangkan. Respons informal sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administratif. Dalam konteks pelayanan publik, penundaan berlarut atau respons yang tidak sesuai prosedur dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi.

3. Vakum Akuntabilitas Publik

Tidak ada satu pun dokumen resmi dari Pemprov Banten yang menjelaskan status posisi Gubernur Banten. Publik tidak tahu apakah Gubernur telah menerima surat pemberitahuan dari Komnas Perempuan, apa tanggapan resminya, serta mengapa Pemprov memilih bungkam dan berlindung di balik komunikasi informal.

4. Dampak pada Kepercayaan Masyarakat

Kasus ini sudah terlanjur menjadi konsumsi publik secara luas. Keheningan institusi justru memperkuat spekulasi liar di tengah masyarakat dan melemahkan legitimasi serta integritas pemerintahan daerah. Keterbukaan data pengaduan yang dapat diakses publik adalah kunci utama untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Langkah Strategis yang Harus Segera Dilakukan

Hak Atas Informasi: Masyarakat berhak mengetahui kebenaran, sebagaimana dijamin oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Untuk memulihkan situasi ini, ada dua tuntutan mendasar yang harus segera dipenuhi:

• Komnas Perempuan wajib menjelaskan status administratif Register D350/MM.01.00/VII/2026 secara transparan kepada publik: apakah statusnya masih aktif atau sudah ditutup; jika ditutup, apa dokumen resmi yang melandasinya; serta bagaimana proses verifikasi bukti dilakukan sebelum pencabutan terjadi.

• Pemerintah Provinsi Banten wajib mengeluarkan pernyataan resmi tertulis. Langkah ini penting untuk menjelaskan apakah Gubernur Banten mengetahui pengaduan tersebut serta menunjukkan kepatuhan konkrit terhadap asas transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kesimpulan

Kasus Register D350 bukan sekadar persoalan personal atau urusan domestik belaka. Kasus ini adalah cermin dari bagaimana institusi negara dan pemerintah daerah memperlakukan pengaduan hukum yang melibatkan pejabat tinggi. Jika prosedur administratif dapat diabaikan, jika bukti fisik dapat dilupakan begitu saja tanpa kejelasan, dan jika pemerintah lebih memilih merespons secara informal, maka runtuhnya kepercayaan publik adalah harga mahal yang harus dibayar.

Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari aparat penegak hukum hingga masyarakat sipil—untuk terus mengawal kasus ini sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.

Visi besar "Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi" tidak akan pernah terwujud jika prinsip transparansi dan akuntabilitas masih ditempatkan di nomor sekian. Kepastian hukum adalah harga mati bagi kemajuan daerah yang berkelanjutan.

Viral Gubernur Banten dilaporkan ke Komnas Perempuan oleh Seorang Wanita: Mahasiswa demo depan kantor Kemendagri.

Viral Gubernur Banten dilaporkan ke Komnas Perempuan oleh Seorang Wanita: Mahasiswa demo depan kantor Kemendagri.

By Ady calvalera On Selasa, Juli 14, 2026

 

Jakarta, Kabarviral79,Com - 14 Juli 2026, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Perempuan (GMP3) menyampaikan aspirasi di depan kantor Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya integritas pejabat publik dan perlindungan terhadap setiap warga negara yang menyampaikan pengaduan terutama dikalangan perempuan.

GMP3 mencermati adanya pemberitaan mengenai laporan terhadap Gubernur Banten Bapak Andra Soni ke Komnas Perempuan oleh seorang perempuan yang mengaku mengalami perbuatan tidak menyenangkan. Kami menegaskan bahwa laporan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan prosedur yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Elfian Selaku Korlap aksi dalam orasinya, mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk:

- Memonitor perkembangan penanganan laporan oleh lembaga yang berwenang.

- Memanggil dan memeriksa Bapak Andra Soni Selaku gubernur Banten, sesuai kewenangan Kemendagri  apabila nantinya ditemukan pelanggaran etika atau ketentuan yang berlaku.

- Memastikan tidak ada pihak yang menghalangi proses penyampaian pengaduan maupun pemeriksaan.

GMP3 mendorong penegakan hukum yang adil, transparan, akuntabel, serta memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional tanpa intervensi. Selanjutnya korlap aksi juga menyampaikan bahwa Minggu depan akan kembali melakukan aksi demonstrasi didepan gedung Kemendagri jika tidak ada tindakan tegas yang dilakukan. (Red)

Iwan Hermawan: Nomor Register Pengaduan Harus Dijawab dengan Transparansi, Bukan Sekadar Narasi di Media Sosial

Iwan Hermawan: Nomor Register Pengaduan Harus Dijawab dengan Transparansi, Bukan Sekadar Narasi di Media Sosial

By Ady calvalera On Minggu, Juli 12, 2026

BANTEN, KabarViral79.Com– Munculnya informasi mengenai adanya pengaduan yang telah teregistrasi di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kembali memunculkan perdebatan di ruang publik. Di tengah beredarnya narasi di media sosial yang menyebut persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, sejumlah kalangan menilai bahwa masyarakat tetap berhak memperoleh penjelasan resmi dari institusi yang berwenang.

Pemerhati Kebijakan Publik Banten, Iwan Hermawan, mengatakan bahwa keberadaan nomor register pengaduan merupakan bagian dari administrasi kelembagaan yang tidak dapat dipandang hanya sebagai isu media sosial. Menurutnya, registrasi pengaduan menunjukkan adanya proses administrasi yang perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, meskipun registrasi itu sendiri bukan merupakan pembuktian atas substansi pengaduan. (Komnas Perempuan⁠)

“Yang menjadi perhatian publik bukan semata-mata siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana lembaga negara dan pejabat publik merespons sebuah pengaduan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Transparansi adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Iwan Hermawan.

Menurut Iwan, apabila seorang pejabat publik menjadi pihak yang disebut dalam suatu pengaduan kepada lembaga negara, maka penjelasan resmi dari institusi terkait menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa masyarakat harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Karena itu, setiap dugaan harus diverifikasi melalui mekanisme yang berlaku dan tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan sebelum terdapat proses yang sah.

“Prinsip praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Namun, pada saat yang sama, hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai proses administrasi dan tata kelola pemerintahan juga harus dihormati. Kedua prinsip tersebut dapat berjalan beriringan,” katanya.

Iwan juga menilai bahwa penyampaian klarifikasi melalui media sosial tidak selalu cukup menjawab kebutuhan publik apabila telah muncul pertanyaan mengenai proses administrasi di lembaga negara. Menurutnya, respons resmi melalui mekanisme kelembagaan akan memberikan kepastian sekaligus menghindarkan berkembangnya spekulasi.

Lebih lanjut, ia mendorong agar permohonan informasi publik yang diajukan kepada badan publik diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan, termasuk perlindungan terhadap identitas dan privasi pihak yang berhak dilindungi. (Komnas Perempuan)

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian prosedur, bukan penghakiman. Transparansi justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan lembaga negara,” tutup Iwan Hermawan.alias Adung lee

Kontroversi Gubernur Banten Makin Menggantung, Aktivis Desak Transparansi dan Kepastian Hukum

Kontroversi Gubernur Banten Makin Menggantung, Aktivis Desak Transparansi dan Kepastian Hukum

By Ady calvalera On Sabtu, Juli 11, 2026

 

SERANG, Kabarviral79.com – Polemik yang menyeret nama Gubernur Banten dalam pemberitaan mengenai adanya laporan ke Komnas Perempuan, kemudian disusul dengan klarifikasi dari pelapor yang berisi pernyataan berbeda, telah memantik perhatian luas masyarakat. Bagi kalangan aktivis, persoalan ini tidak lagi hanya menyangkut dua individu, melainkan telah berkembang menjadi isu yang berdampak terhadap kepercayaan publik kepada penyelenggara pemerintahan dan kredibilitas informasi yang beredar.

Kordinator Koalisi Banten Bangkit Asep Setiadi, SH menyatakan bahwa kontradiksi antara informasi yang beredar dan klarifikasi yang kemudian disampaikan merupakan keadaan yang tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai. Menurutnya, masyarakat tidak boleh dipaksa memilih di antara dua narasi yang saling bertolak belakang, sementara fakta yang sebenarnya belum dijelaskan secara utuh kepada publik. Hal ini disampaikan oleh Asep Setiadi dalam Kegiatan membentuk Koalisi Aktivis Banten Bangkit di Sekretariat Perumahan Permata Banjar Asri Cipocok Kota Serang. 11/07/2026.

"Seorang kepala daerah adalah simbol pemerintahan. Ketika muncul polemik yang mengundang perhatian publik, transparansi bukan lagi sekadar pilihan komunikasi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat. Kepercayaan publik tidak dapat dipelihara hanya dengan membiarkan ruang publik dipenuhi spekulasi," ujar Asep.

Ia juga menilai bahwa klarifikasi yang disampaikan oleh pelapor memunculkan pertanyaan baru yang perlu dijawab secara objektif melalui mekanisme yang sah. Perbedaan substansial antara laporan yang ramai diberitakan dan pernyataan berikutnya berpotensi menimbulkan kebingungan publik. Oleh karena itu, penjelasan yang komprehensif dari pihak-pihak terkait menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak dalam arus opini.

Menurut Asep, pejabat publik dituntut memiliki standar akuntabilitas yang lebih tinggi dibanding warga biasa. Oleh sebab itu, setiap isu yang berpotensi memengaruhi integritas pemerintahan seyogianya direspons secara terbuka dengan tetap menghormati proses hukum. Langkah tersebut penting untuk menjaga wibawa institusi pemerintahan sekaligus meminimalkan berkembangnya informasi yang simpang siur.

Di sisi lain, Asep menegaskan bahwa setiap warga negara yang menyampaikan laporan kepada lembaga negara maupun memberikan pernyataan kepada publik juga memikul tanggung jawab moral dan hukum atas konsistensi informasi yang disampaikan. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang jelas apabila muncul perbedaan substansial dalam pernyataan yang telah beredar luas.

Koalisi Aktivis Banten Bangkit berpandangan bahwa polemik ini harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya akuntabilitas publik. Semua pihak diharapkan menghormati asas praduga tak bersalah, namun pada saat yang sama tidak mengabaikan pentingnya keterbukaan informasi dan tanggung jawab kepada masyarakat. Kritik terhadap pejabat publik bukanlah bentuk penghakiman, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial dalam negara demokrasi.

Atas dasar itu, Koalisi Aktivis Banten Bangkit menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan polemik ini memberikan penjelasan secara terbuka sesuai koridor hukum. Kedua, meminta aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang bekerja secara independen, profesional, dan objektif apabila terdapat aspek yang memang perlu ditindaklanjuti. Ketiga, mengajak masyarakat untuk tidak membangun kesimpulan berdasarkan potongan informasi, tetapi menunggu proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Yang kami tuntut adalah transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah merupakan aset yang harus dijaga. Demikian pula, setiap laporan dan setiap klarifikasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Hanya dengan keterbukaan dan proses hukum yang objektif, polemik ini dapat diselesaikan secara bermartabat dan kepercayaan publik dapat dipulihkan," tutup Asep.

Untuk diketahui, Koalisi Aktivis Banten Bangkit terdiri dari gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain : LSM Gerakan kawan, LSM Gprukk, LSM Paseba, BPI KNPA RI, LSM karat, LSM Gasak, LSM PPB. Padepokan Macan Guling, Padepokan Pusaka Tani dan LSM Gemaks.

(Red)