-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Ditreskrimum Polda Banten Ringkus Tiga Pelaku Pencurian Mobil Pickup

By On Jumat, April 03, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten meringkus tiga orang pelaku pencurian kendaraan jenis pickup. 

Ketiga pelaku yang diamankan itu, di antaranya berinisial AS (63), TA (61) yang merupakan residivis kasus curanmor, serta TK (52). 

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan, peristiwa pencurian itu terjadi pada Jumat, 06 Maret 2026,sekitar pukul 13.00 WIB, di area parkir Masjid Kampung Cilaku, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. 

Saat itu, kata Maruli, korban berinisial AD (63), usai melaksanakan ibadah Sholat Jumat, kembali menuju tempat parkir untuk mengambil kendaraannya. Namun setibanya di lokasi, kendaraan miliknya sudah tidak berada di tempat, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. 

"Setelah menerima laporan, Tim Resmob Subdit Jatanras Polda Banten melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil meringkus ketiga pelaku pada Jumat hingga Sabtu, 27-28 Maret 2026 di depan Rumah Sakit Misi Lebak, Kabupaten Lebak," ujar Maruli kepada wartawan, Kamis, 02 April 2026. 

Polisi juga mengungkap peran para pelaku dalam melancarkan aksinya. Tersangka AS berperan sebagai penggambar dan pemantau situasi di lokasi kejadian serta penyedia alat berupa kunci T dan mata kunci. 

Tersangka TA berperan sebagai sopir kendaraan yang digunakan sebagai sarana kejahatan. 

Tersangka TK bertindak sebagai eksekutor di lapangan.. 

Adapun barang bukti yang berhasil di sita, satu unit kendaraan Toyota Kijang, kunci kontak kendaraan, satu unit kendaraan Suzuki Carry 1.5 pick lup hasil kejahatan, satu buah kunci T, dua buah mata kunci T, satu buah magnet, tiga buah dompet, satu unit Handphone merek Itel.

“Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun,” ujar Maruli. 

Polda Banten mengimbau kepada masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan. 

Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan atau mengalami gangguan kamtibmas melalui Call Center 110. (*/red)

Ada Dugaan Propaganda, Komisi III DPR Minta Jaksa Kasus Amsal Sitepu Diusut

By On Jumat, April 03, 2026

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.  

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi III DPR RI meminta aparat penegak hukum tetap mengusut dugaan intimidasi serta propaganda yang dilakukan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu. 

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan dugaan propaganda yang dimaksud berkaitan dengan penggiringan opini bahwa Komisi III DPR RI mengintervensi penanganan kasus tindak pidana korupsi yang sempat menyeret Amsal. 

"Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk mengusut dugaan pelanggaran oknum Kejari Karo, yaitu tidak melaksanakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn dan membangun propaganda seolah Komisi III DPR RI mengintervensi proses hukum perkara saudara Amsal Christy Sitepu,” ujar Habiburokhman saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di Gedung DPR RI, Kamis, 02 April 2026. 

Selain itu, kata Habiburokhman, Komisi III juga meminta pengusutan menyeluruh terkait dugaan intimidasi terhadap Amsal selama proses hukum berjalan. 

Adapun intimidasi tersebut diduga dilakukan oleh Jaksa dengan cara mengirimkan kue disertai pesan yang meminta Amsal tidak mengkritisi penanganan kasusnya. 

“Komisi III DPR RI meminta aparat penegak hukum melakukan pengusutan secara tuntas terkait intimidasi yang dialami oleh Saudara Amsal Christy Sitepu yang diduga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nama Wira Arizona, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Reinhard Harve Sembiring, dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Sdr. Dona Martinus Sebayang,” pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, Majelis Hakim PN Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Sitepu dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Rabu, 01 April 2026. 

Ketua Majelis Hakim, Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan bahwa Amsal tidak terbukti bersalah, baik dalam dakwaan primer maupun subsider. 

"Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya,” ujar Mohammad Yusafrihardi Girsang. 

Perkara itu berawal dari pekerjaan Amsal sebagai videografer melalui perusahaannya, CV Promiseland, dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada periode 2020 hingga 2022. 

Dalam proyek tersebut, Amsal menawarkan biaya pembuatan video sebesar Rp 30 juta per desa kepada sekitar 20 desa. 

Namun, berdasarkan analisis ahli dan auditor Inspektorat, biaya wajar diperkirakan sekitar Rp 24,1 juta per video. 

Selisih nilai tersebut kemudian menjadi dasar dugaan penggelembungan anggaran. 

Meski demikian, sejumlah pihak menilai perbedaan harga belum tentu mencerminkan tindak pidana karena pekerjaan videografi merupakan bagian dari industri kreatif yang tidak memiliki standar harga baku. 

JPU sebelumnya menuntut Amsal dengan hukuman penjara dua tahun, denda Rp 50 juta, serta kewajiban mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 202 juta. 

Data kerugian negara tersebut mengacu pada hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karo sebesar Rp 202.161.980. 

Jaksa juga menilai terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

“Fakta hukum yang diperoleh bahwa Amsal memiliki keterkaitan yang erat karena pola penawaran hingga RAB menggunakan metode yang sama dengan tersangka lain pada kasus yang sama,” kata Jaksa DM Sebayang. (*/red)

Komisi III DPR Minta Kejari Karo Dievaluasi Total Buntut Kasus Amsal Sitepu

By On Jumat, April 03, 2026

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Kejari Karo yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 02 April 2026.  

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung, melakukan evaluasi terhadap jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo yang menangani perkara Amsal Christy Sitepu. 

Permintaan tersebut merupakan salah satu kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Kejari Karo yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 02 April 2026. 

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap penanganan perkara Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. 

“Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kejari Karo yang menangani perkara tersebut,” kaya Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat. 

Menurutnya, hasil evaluasi diminta disampaikan secara tertulis kepada Komisi III DPR RI dalam waktu satu bulan sejak kesimpulan dibacakan. 

Komisi III juga meminta Jamwas mengusut dugaan pelanggaran oleh oknum Kejari Karo, termasuk dugaan tidak melaksanakan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam perkara tersebut. 

DPR juga menyoroti dugaan adanya narasi yang menyebut Komisi III DPR RI mengintervensi proses hukum perkara Amsal Sitepu. 

"Komisi III DPR RI meminta agar dugaan tersebut diusut secara tuntas,” pungkasnya. (*/red)

Dugaan Penyimpangan Penanganan Perkara, Aspidum Kejati Jatim Dicopot Kejagung

By On Kamis, April 02, 2026

Jamintel Kejagung, Reda Manthovani. 

SURABAYA, KabarViral79.Com - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) mencopot Joko Budi Darmawan dari jabatannya sebagai Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim). 

Diketahui sebelumnya, Joko Budi Darmawan telah diamankan Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Pam SDO) dan dibawa ke Jakarta sebelum Hari Raya Idul Fitri, yakni pada 18 Maret 2026. 

Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani mengatakan, pencopotan jabatan bertujuan mempermudah proses klarifikasi terhadap yang bersangkutan terkait dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara. 

Selain Aspidum Kejati Jatim, sejumlah Kepala Seksi (Kasi) juga turut diperiksa dalam dugaan perkara tersebut. 

"Untuk di Jatim, yang terbaru ada Aspidum dengan beberapa Kasinya. Kami sudah amankan dan jabatannya langsung dicopot agar kami bisa melakukan klarifikasi secara leluasa,” ujar Reda, Kamis, 02 April 2026. 

Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. 

Dia menjelaskan, bidang intelijen memiliki direktorat khusus yang bertugas memantau perilaku Jaksa dalam menangani perkara melalui metode kerja tertutup. 

Langkah-langkahnya mulai dari mengamankan yang bersangkutan, melakukan klarifikasi secara senyap, serta mencari bukti misalnya melalui CCTV atau pendekatan lainnya. 

"Ini seperti mengambil jarum di dalam jerami, tetapi jika laporan kuat dan didukung dua alat bukti sah, kami tidak akan ragu," ujar Reda. 

Reda mengatakan, pencopotan jabatan terhadap Aspidum Kejati Jatim dan Jaksa lainnya merupakan langkah awal untuk menjaga objektivitas proses klarifikasi. 

Apabila tidak ditemukan unsur pidana, namun terdapat pelanggaran etik, perkara akan diserahkan ke bidang pengawasan. 

Akan tetapi, jika ditemukan unsur suap atau pemerasan, kasus tersebut akan dilimpahkan ke bidang Pidana Khusus untuk diproses secara hukum. (*/red)

Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis Lima Tahun Penjara di Kasus Gratifikasi dan TPPU

By On Kamis, April 02, 2026

Eks Sekretaris MA, Nurhadi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi divonis bersalah dan dihukum lima tahun penjara karena terbukti menerima Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara lima tahun dengan denda Rp 500 juta subsider 140 hari penjara,” kata Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji saat membacakan amar vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 01 April 2026. 

Majelis Hakim juga memvonis Nurhadi untuk membayar uang pengganti senilai Rp 137,1 miliar subsider tiga tahun penjara. 

Hakim meyakini, perbuatan Nurhadi saat ini masih terkait dengan jabatannya sebagai Sekretaris MA Periode 2011-2016 meski sebagian penerimaan terjadi setelah dia pensiun. 

Nurhadi diyakini menerima uang gratifikasi senilai Rp 137,1 miliar dari para pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. 

Uang gratifikasi ini diterima Nurhadi melalui rekening atas nama menantunya, Rezky Herbiyono dan sejumlah nama lain, di antaranya Calvin Pratama, Soepriyo Waskita Adi, dan Yoga Dwi Hartiar. 

Uang gratifikasi tersebut diterima dari beberapa pihak. Salah satunya, dari pemilik PT Sukses Abadi Bersama, Hindria Kusuma; Komisaris PT Matahari Kahuripan Indonesia (almarhum) Bambang Harto Tjahjono; serta PT Sukses Abadi Bersama yang pada kurun waktu 22 Juli 2013 sampai dengan 24 November 2014 memberikan uang senilai Rp 11,03 miliar. 

"Majelis berkesimpulan pemberian uang kepada Rezky Herbiyono tersebut diperuntukkan kepada terdakwa, sebagai imbalan kemenangan perkara perdata di tingkat kasasi Mahkamah Agung,” ujar Hakim Anggota Sigit Herman Binaji saat membacakan pertimbangan hukum. 

Hakim juga meyakini, uang Rp 11,03 miliar merupakan gratifikasi karena tidak dilaporkan kepada KPK dalam kurun waktu paling lambat 30 hari setelah diterima. 

Majelis Hakim membantah dalil pembelaan Nurhadi yang mengatakan aliran dana merupakan tindakan Rezky, bukan dirinya. 

Hakim menilai, Nurhadi dan Rezky punya relasi yang kuat dan sulit dibantah. 

"Sulit untuk tidak mengatakan bahwa penerimaan uang oleh Rezky Herbiyono tersebut tidak untuk kepentingan terdakwa atau setidaknya untuk kepentingan bersama,” ujar Hakim Sigit. 

Pasalnya, kata dia, Nurhadi dan Rezky tinggal bersama sehingga uang gratifikasi yang diterima bisa saja digunakan untuk kepentingan pribadi Nurhadi atau kepentingan bersama. 

"Banyak bukti-bukti petunjuk yang mengarah bahwa uang tersebut untuk kepentingan terdakwa atau setidaknya untuk kepentingan bersama di antaranya terdakwa tinggal serumah dengan Rezky Herbiyono,” ujar Hakim Sigit. 

"Kepercayaan yang sangat tinggi pada relasi terdakwa kepada Rezky Herbiyono terjadi setelah Rezky Herbiyono menikah dengan anak perempuan terdakwa,” imbuhnya. 

Hakim juga meyakini, Nurhadi telah melakukan pencucian uang senilai total Rp 308,1 miliar yang meliputi Rp 307,2 miliar dan 50 ribu dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp 835 juta (kurs Rp 16.700 per dolar AS). 

Pencucian uang dilakukan dengan cara menempatkan dana di rekening atas nama orang lain. 

Lalu, uang itu digunakan untuk membelanjakan atau membayarkan pembelian tanah dan bangunan, serta membelanjakan kendaraan. 

Atas perbuatannya, Nurhadi dijerat dengan pasal berlapis. 

Untuk tindak pidana gratifikasi, Nurhadi didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 127 Ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Sementara, untuk perkara TPPU, Nurhadi didakwa melanggar Pasal 607 Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 127 Ayat (1) UU KUHP. (*/red)

Mantan Keuchik Karieng Divonis 3,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi APBG

By On Kamis, April 02, 2026

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor membacakan vonis terhadap mantan Keuchik Gampong Karieng, Peudada, terkait kasus pengelolaan dana desa, di PN Banda Aceh, Kamis, 02 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Mantan Keuchik Gampong Karieng, Kecamatan Peudada, Irfadi bin Sufyan, divonis pidana penjara selama tiga tahun enam bulan setelah terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2018 hingga 2022. 

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Kamis 02 April 2026, yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen. 

Dalam amar putusan, Hakim также menjatuhkan denda sebesar Rp 100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 60 hari. Terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 549.306.935. 

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun. 

“Atas putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan sikap pikir-pikir selama tujuh hari,” demikian disampaikan dalam persidangan. 

Dalam pertimbangan perkara, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang melekat pada jabatannya sebagai Keuchik dalam pengelolaan APBG. 

Terdakwa diketahui tidak melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong sesuai ketentuan, tidak melakukan pengawasan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan, serta mencairkan anggaran tanpa didukung bukti yang sah. 

Selain itu, terdakwa juga tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang valid, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 549.306.935. 

Nilai kerugian tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bireuen Nomor 700.1.2.3/136/INK-LHAPKKN/2025 tertanggal 6 November 2025. 

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa guna mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan negara. (Joniful Bahri)

Hakim PN Medan Vonis Bebas Videografer Amsal Sitepu di Kasus Dugaan Korupsi Video Profil Desa

By On Kamis, April 02, 2026

Amsal Christy Sitepu. 

MEDAN, KabarViral79.Com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Amsal Christy Sitepu, dalam sidang pembacaan putusan yang digelar, Rabu, 01 April 2026. 

Ketua Majelis Hakim, Mohammad Yusafrihardi Girsanv dalam amar putusannya menyatakan, Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

“Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun sekunder,” ujar Hakim saat membacakan putusan. 

Atas dasar tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum. 

Hakim juga memerintahkan agar hak-hak Amsal Christy Sitepu dipulihkan. 

“Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum,” ujarnya. 

Putusan tersebut sekaligus menjadi dasar untuk memulihkan hak-hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula sebelum terjerat perkara hukum. 

“Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya,” tuturnya. (*/red)

Kejari Bireuen Terima Pengembalian Kerugian Negara Rp 98,7 Juta dalam Kasus Dugaan Korupsi Baitul Mal

By On Selasa, Maret 31, 2026

Kejari Bireuen, Yarnes, S.H., M.H didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, M. Riko Ari Pratama, Inspektorat Bireuen serta BPKD saat penyerahan kerugian negara 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menerima pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 98,7 juta dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran zakat dan infak pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun 2024. 

Pengembalian tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, S.H., M.H didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, M. Riko Ari Pratama, bersama pihak Inspektorat Kabupaten Bireuen serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen. 

Penyerahan dilakukan di Kantor Kejari Bireuen pada Selasa, 31 Maret 2026. 

Dana yang dikembalikan tersebut merupakan hasil penghitungan audit investigasi Inspektorat Kabupaten Bireuen terhadap pengelolaan anggaran zakat dan infak pada Baitul Mal tahun 2024. 

Usai menerima pengembalian kerugian negara, Kejari Bireuen langsung menyerahkan dana tersebut kepada BPKD Kabupaten Bireuen untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah berjalan. 

Kajari Bireuen, Yarnes, S.H., M.H, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan keuangan negara agar berjalan secara transparan dan akuntabel, serta memastikan setiap penyimpangan dapat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Pihaknya juga mengimbau seluruh instansi pengelola anggaran publik agar meningkatkan tata kelola keuangan yang baik guna mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. (Joniful Bahri) 

Video: Komisi III DPR Minta Hakim Pertimbangkan Bebaskan Amsal Sitepu

By On Senin, Maret 30, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi III DPR RI meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan bebas atau ringan kepada videografer yang menjadi terdakwa proyek sebuah desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yakni Amsal Christy Sitepu. 

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta persidangan dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. 

Komisi III DPR RI juga sepakat untuk menjadi penjamin Amsal dalam mengajukan penangguhan penahanan. 

"Komisi III DPR RI mengingatkan agar dalam kasus Saudara Amsal Christi Sitepu, para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 30 Maret 2026. (*/red)

Video: Amsal Sitepu Bacakan Pledoi, Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Berdasar

By On Senin, Maret 30, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com - Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, menegaskan posisinya sebagai pekerja seni yang tidak berniat merugikan negara. 

Hal tersebut disampaikannya saat membacakan nota pembelaan pribadi atau pledoi di Ruang Cakra 5, Pengadilan Negeri (PN) Medan, pada Rabu, 04.Maret 2026. 

Ia mengkritisi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menganggap beberapa komponen kreatif bernilai nol atau dikategorikan sebagai mark-up. 

Poin-poin tersebut mencakup ide atau konsep, penggunaan alat seperti mikrofon, proses pemotongan gambar (cutting), penyuntingan (editing), hingga pengisian suara (dubbing). 

"Ide dan konsep tidak mungkin nol. Editing, cutting, dan dubbing itu pekerjaan profesional. Itu bukan pekerjaan yang muncul begitu saja," jelasnya. 

Menurut Amsal, penilaian tersebut tidak memiliki dasar karena seluruh komponen tersebut merupakan bagian penting dalam produksi karya audiovisual. 

Amsal juga menyinggung keterangan Inspektorat Daerah Kabupaten Karo yang dijadikan rujukan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). 

Ia menilai keterangan tersebut telah terbantahkan di persidangan, namun tetap digunakan dalam tuntutan Jaksa. (*/red)

Samin Tan Ditahan Kejagung, Bos Tambang yang Pernah Lolos dari Jerat KPK

By On Sabtu, Maret 28, 2026

Beneficial Owner PT Asmin Koalindo Tuhup, Samin Tan ditahan Kejagung. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Beneficial Owner PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), Samin Tan resmi ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). 

Samin ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Salemba Kejagung, Sabtu, 28 Maret 2026. 

Dalam kasus tersebut, PT AKT diketahui telah dicabut izin usahanya pada 2017. Namun, perusahaan tersebut diduga masih melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara hingga 2025. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, Samin diduga melakukan praktik lancung dengan menjalankan bisnis tambang tanpa izin resmi dari pemerintah. Izin itu berupa kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). 

Samin Tan melalui PT AKT terus melakukan penambangan di Kabupaten Murung Raya, Kalteng, meski PKP2B telah dicabut sejak 2017 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

"PT AKT masih tetap terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melawan hukum sampai dengan 2025," ujar Syarief kepada wartawan, di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 Maret 2026. 

Terungkapnya praktik lancung Samin Tan bermula dari peringatan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) atas pelanggaran di kawasan hutan. 

Perusahaan tersebut dikenakan denda sebesar Rp 4,2 triliun, namun penagihan tidak kunjung diindahkan. 

Penyidik menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 14 tanggal 25 Maret 2026. 

Samin Tan ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Beneficial Owner PT AKT. Alasannya beroperasi menggunakan perizinan yang tidak sah. 

Jaksa menyebut, ada keterlibatan penyelenggara negara yang membantu kecurangan tersebut. Namun tidak disebutkan, siapa penyelenggara yang dimaksud. 

“Penyelenggara negara yang dimaksud, bertugas melakukan pengawasan di kegiatan pertambangan,” kata Syarief. 

Atas perbuatannya, Samin Tan dijerat Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau Pasal 604 jo Pasal 20 huruf a atau c KUHP jo Pasal 18 UU Tipikor. 

Terseret Kasus KPK

Kasus ini bukan yang pertama menjerat Samin Tan. Pada 2019, ia pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap dan gratifikasi. 

Saat itu, Samin diduga memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih sebesar Rp 5 miliar untuk mengurus terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun, pada 30 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Samin bebas dari seluruh dakwaan. 

Hakim menilai, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dapat dipidana dalam perkara gratifikasi adalah penerima, bukan pemberi. 

Sebaliknya, Eni Maulani Saragih telah divonis enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan pada 2019 karena terbukti menerima gratifikasi. 

Sosok Samin Tan

Samin Tan merupakan pengusaha tambang yang pernah menempuh pendidikan di Universitas Tarumanegara pada 1986. 

Ia memulai karier di kantor akuntan publik KPMG Hanadi Sudjendro, lalu bergabung dengan Deloitte Touche pada periode 1998-2002. 

Sejak 2007, Samin mengembangkan bisnis di sektor pertambangan dan mendirikan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk. 

Namanya semakin dikenal setelah menjabat sebagai Chairman Bumi Plc, perusahaan tambang yang tercatat di London Stock Exchange. 

Pada 2011, majalah Forbes menempatkannya sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia dengan nilai kekayaan mencapai 940 juta dollar Amerika Serikat (AS). (*/red)

KPK Temukan Penipuan Modus Surat Panggilan Pemeriksaan di Jatim

By On Sabtu, Maret 28, 2026

Ilustrasi Gedung Merah Putih KPK. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi adanya peredaran surat pemanggilan pemeriksaan palsu yang mengatasnamakan KPK. 

Masyarakat pun diminta waspada adanya penipuan yang mengatasnamakan KPK. 

“KPK mendapatkan informasi beredarnya surat panggilan palsu yang mengatasnamakan KPK. Untuk itu, kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan seperti ini,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, Jumat, 27 Maret 2026. 

Menurutnya, surat palsu tersebut beredar di wilayah Jawa Timur (Jatim). Surat palsu tersebut mencantumkan pemanggilan terhadap sejumlah badan usaha atau perusahaan untuk dimintai keterangan. 

"Surat panggilan palsu yang diketahui beredar di wilayah Jatim tersebut, mencantumkan pemanggilan terhadap sejumlah badan usaha atau perusahaan untuk dimintai keterangan, disertai nomor surat perintah penyelidikan, hingga mengatasnamakan Direktur Penyelidikan KPK,” ujarnya. 

Budi mengatakan, surat pemanggilan tersebut adalah palsu dan tidak pernah diterbitkan oleh KPK. 

"Atas beredarnya surat tersebut, kami meminta masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK, termasuk pemerasan, pengurusan perkara, maupun permintaan sejumlah uang atau sumbangan dalam bentuk apapun,” ujarnya. 

Dia meminta agar masyarakat selalu berhati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK. Termasuk tindakan pemerasan, pengurusan perkara, maupun permintaan sejumlah uang atau sumbangan dalam bentuk apapun. 

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat, jika mengetahui atau menemukan adanya tindakan kriminal yang mengatasnamakan pihak dari KPK, agar segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat atau KPK,” tuturnya. 

Budi mengimbau, jika masyarakat mengetahui atau menemukan adanya tindakan kriminal yang mengatasnamakan pihak KPK bisa untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat atau KPK. 

“Laporan kepada KPK dapat disampaikan secara langsung melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) di Gedung Merah Putih KPK,” pungkasnya. (*/red)

Jangan Terkecoh OTT Wartawan Amir: Dugaan Skema Rehabilitasi Narkoba, ‘Bambu Penyangga’, dan Taruhan Jabatan Terungkap

By On Sabtu, Maret 28, 2026

SURABAYA, KabarViral79.Com - Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wartawan Amir kini memasuki babak yang lebih serius. Di balik narasi penegakan hukum, muncul dugaan kuat adanya pengalihan isu dari persoalan utama yang jauh lebih besar: praktik rehabilitasi narkoba yang patut dipertanyakan, serta indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu untuk menopang konstruksi perkara agar tidak runtuh. 

Peristiwa OTT terhadap Wartawan Amir tidak lagi dapat dipandang sebagai kasus tunggal. Publik mulai melihat adanya pola yang bersifat sistematis, bahkan terkesan “berseri”, dengan kemunculan sejumlah tokoh baru yang diduga dilibatkan untuk memperkuat narasi tertentu. 

Tokoh-tokoh ini seolah tampil mendukung, namun patut diduga hanya berperan sebagai “bambu penyangga”—alat untuk menjaga agar konstruksi perkara tetap berdiri. Tidak menutup kemungkinan, terdapat perlakuan khusus atau jaminan tertentu yang diberikan demi menjaga narasi tersebut tetap solid di hadapan publik. 

Padahal, substansi perkara yang sesungguhnya justru terletak pada hal yang jauh lebih krusial. OTT hanyalah permukaan. Persoalan utama yang harus dijawab secara terbuka adalah dugaan praktik dalam proses rehabilitasi narkoba yang berpotensi menyimpang. 

Sejumlah pertanyaan mendasar kini mengemuka dan menuntut jawaban tegas: 

Pertama, apakah benar terdapat pelaku narkoba yang ditangkap kemudian dilepaskan dengan sejumlah uang melalui modus rehabilitasi? 

Jika benar, maka ini merupakan indikasi serius adanya penyimpangan dalam penegakan hukum. 

Kedua, apakah proses rehabilitasi tersebut benar-benar dijalankan sesuai prosedur, atau hanya sekadar formalitas untuk melegitimasi pelepasan? 

Publik berhak mengetahui apakah rehabilitasi dijalankan secara substantif atau hanya menjadi alat pembenaran administratif. 

Ketiga, berapa batas kewajaran biaya rehabilitasi? Apakah nominal yang beredar memiliki dasar hukum dan standar resmi, atau justru menjadi celah praktik “uang pelicin” yang dibungkus dengan legalitas semu. 

Keempat, apakah lembaga rehabilitasi tersebut benar-benar memiliki kerja sama resmi dengan Badan Narkotika Nasional, atau hanya menjadi kedok untuk kepentingan tertentu. 

Di tengah pertanyaan-pertanyaan besar tersebut, penetapan Wartawan Amir sebagai tersangka justru menimbulkan kecurigaan publik. Apalagi jika dikaitkan dengan fakta bahwa unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (1) KUHP Nasional 2023 tidak terpenuhi—tidak adanya paksaan, ancaman kekerasan, maupun tujuan menguntungkan diri secara melawan hukum. 

Hal ini memperkuat dugaan bahwa kasus ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi terhadap insan pers yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial. 

Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM menegaskan bahwa publik tidak boleh teralihkan dari substansi utama perkara. 

“Jangan terkecoh oleh OTT. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa wartawan yang menjalankan tugas justru dijadikan tersangka, sementara dugaan penyimpangan yang lebih besar belum dijawab secara terang. Ini bukan sekadar perkara hukum, ini soal integritas.”

Ia juga menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh upaya pencitraan yang tidak sesuai fakta, termasuk dugaan tekanan terhadap pihak-pihak tertentu untuk memberikan testimoni demi membangun opini publik. 

Kasus ini disebut sebagai pertaruhan besar—bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi integritas institusi dan profesionalitas aparat penegak hukum. Jika substansi tidak diungkap dan hanya berhenti pada permukaan, maka kepercayaan publik akan semakin terkikis. 

Pada akhirnya, publik dihadapkan pada satu pilihan: percaya pada narasi yang dibangun, atau menuntut kebenaran yang sesungguhnya. 

Karena hukum seharusnya membongkar fakta, bukan menyembunyikannya. (*/red)

KPK Sebut Pengalihan Status Tahanan Mantan Menag Yaqut Diputuskan Melalui Rapat Pimpinan

By On Jumat, Maret 27, 2026

Mantan Menag, Yaqut Cholil Qoumas. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa proses pengalihan status tahanan Mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas dibahas melalui rapat tingkat pimpinan. 

Hal tersebut disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menanggapi sejumlah kritik terkait pengalihan status tahanan Yaqut menjadi tahanan rumah. 

"Jadi begini, tentunya terkait dengan permohonan tersebut tentunya itu sudah, apa namanya, dilakukan rapat atau ekspos ya, jadi itu bukan keputusan pribadi. Jadi, itu adalah keputusan lembaga,” ujar Asep kepada wartawan, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026. 

Asep menyatakan, dia pun ikut hadir dalam rapat di tingkat pimpinan tersebut. 

Menurutnya, hasil rapat tersebut tentu akan disampaikan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK seiring dengan adanya laporan terhadap kewenangan KPK tersebut. 

“Saya ikut rapatnya dalam hal itu, saya salah satu yang ikut rapat di situ. Jadi, nanti juga kan ini disampaikan ya dilaporkan ke Dewas. Tentunya nanti di Dewan Pengawas akan dibuka bagaimana pengambilan keputusan itu. Ditunggu saja,” ujarnya. 

Asep mengatakan, proses pengalihan status penahanan Yaqut tersebut sudah sesuai prosedur, tepatnya Pasal 108 Ayat 1 dan 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 20 Tahun 2025. 

“Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau KUHAP yang baru diatur di Pasal 108 ya di sana ada ayat 1 sampai dengan 11 gitu, jadi itu norma hukumnya ada seperti itu,” ujarnya. 

Diketahui sebelumnya, mantan Menag, Yaqut Cholil Qoumas, kembali ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Selasa, 24 Maret 2026, setelah sebelumnya berstatus tahanan rumah. 

Pengalihan menjadi tahanan KPK merupakan kali kedua untuk Yaqut sejak ditahan pada Kamis, 12 Maret 2026. 

Satu minggu berselang, tepatnya pada Kamis, 19 Maret 2026, Yaqut dialihkan menjadi tahanan rumah atas permohonan dari keluarganya. 

Pengalihan status tahanan tersebut baru diumumkan KPK pada Sabtu, 21 Maret 2026, bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. 

Kemudian, Yaqut kembali dialihkan menjadi tahanan Rutan pada Senin, 23 Maret 2026. 

"Hari ini, Senin tanggal 23 Maret 2026, KPK melakukan proses pengalihan jenis penahanan terhadap Tersangka Saudara YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji, dari tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan Rutan KPK,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin malam. 

Yaqut sebelumnya ditahan di rutan KPK sejak 12 Maret 2026 usai ditetapkan sebagai tersangka. 

Ia dijerat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 622 miliar. (*/red)

Mengungkap Dugaan, Dibalas Tersangka: Kisah Wartawan Amir dan Bayang-bayang Abuse of Power

By On Jumat, Maret 27, 2026


Oleh: Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM.

Kasus yang menimpa Wartawan Amir menjadi Potret Buram penegakan hukum yang berpotensi melenceng dari prinsip keadilan.

Alih-alih dilindungi sebagai insan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial, Amir justru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang secara substansi patut dipertanyakan.

Berdasarkan fakta dan kronologi yang ada, Wartawan Amir menjalankan tugas jurnalistiknya dengan melakukan konfirmasi, verifikasi, serta peliputan atas dugaan praktik yang meresahkan publik.

Proses tersebut dilakukan secara terbuka, melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum.

Tidak ditemukan adanya unsur paksaan, ancaman, maupun niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Secara yuridis, tuduhan pemerasan terhadap Amir tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (1) KUHP Nasional 2023, yang mensyaratkan adanya:

1. Perbuatan memaksa seseorang;

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Faktanya, seluruh unsur tersebut tidak terpenuhi dalam tindakan yang dilakukan oleh Wartawan Amir. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, dan tidak ada tujuan keuntungan melawan hukum.

Dengan demikian, penetapan Tersangka terhadap Amir patut diduga sebagai bentuk kekeliruan penerapan hukum.

Namun realitas berkata lain. Narasi hukum yang dibangun justru menempatkan Amir sebagai Pelaku, bukan sebagai pihak yang mengungkap fakta.

Hal ini memunculkan dugaan kuat adanya kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik serta indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu.

Lebih jauh, muncul pula kekhawatiran adanya upaya pembentukan opini publik melalui cara-cara yang tidak etis, termasuk tekanan terhadap pihak tertentu untuk memberikan testimoni yang bersifat pencitraan.

Praktik seperti ini tidak hanya mencederai prinsip hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Wartawan tidak boleh dikriminalisasi karena menjalankan tugasnya. Jika unsur Pidana tidak terpenuhi, maka penetapan Tersangka adalah bentuk Ketidakadilan.

"Setiap penyalahgunaan wewenang dan jabatan harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.”

Kasus ini menjadi ujian penting bagi komitmen negara dalam menjamin Kebebasan Pers dan Menegakkan Supremasi Hukum.

Jika seorang wartawan dapat dengan mudah dijadikan Tersangka tanpa dasar yang kuat, maka Ancaman terhadap Demokrasi bukan lagi sekadar wacana, melainkan Kenyataan.

Wartawan Amir hari ini bukan sekadar individu yang menghadapi proses hukum— ia adalah simbol dari pertaruhan antara Kebenaran dan Kekuasaan.

Dan pada akhirnya, publik berhak mengetahui: apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau justru diperalat.

Penulis adalah seorang Advokat

Usai Kembali ke Rutan, Mantan Menag Yaqut Diperiksa KPK

By On Rabu, Maret 25, 2026

Mantan Menag, Yaqut Cholil Qoumas. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) kembali diperiksa hari ini, Rabu, 25 Maret 2026. 

Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah dirinya kembali berstatus menjadi tahanan Rutan KPK. 

Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, sekira pukul 13.20 WIB. 

Saat tiba, Yaqut hanya menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin kepada wartawan yang sempat melontarkan berbagai pertanyaan kepadanya. 

"Mohon maaf lahir dan batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin," ujar Yaqut saat hendak masuk ke lobi gedung Merah Putih KPK. 

Diketahui sebelumnya, Yaqut dikembalikan ke Rutan KPK karena akan diperiksa penyidik hari ini. 

"Sudah terjadwal ada permintaan keterangan kepada yang bersangkutan," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. 

Diketahui, Yaqut kembali ditahan di Rutan KPK sejak Selasa, 24 Maret 2026. 

Yaqut kembali ditahan setelah menjalani tes kesehatan usai sempat dialihkan menjadi tahanan rumah. 

Penahanan Yaqut beralih menjadi tahanan rumah sejak Kamis lalu, 19 Maret 2026.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tahanan rumah bagi Yaqut dilakukan setelah KPK menerima permohonan dari pihak keluarga. 

KPK lalu mengabulkan permintaan tersebut, tanpa memberikan keterangan lebih lanjut terkait alasan keluarga Yaqut mengajukan permohonan. 

"Jadi memang karena ada permohonan dari pihak keluarga, kemudian kami proses. Bukan karena kondisi sakit," ujar Budi, Minggu, 22 Maret 2026. (*/red)

Pelanggaran Profesi Wartawan, Pengacara Rikha Permatasari: Laporkan ke Dewan Pers, Bukan Kriminalisasi

By On Rabu, Maret 25, 2026


SURABAYA, KabarViral79.Com - Penetapan Wartawan Amir sebagai tersangka memicu gelombang kekhawatiran publik terhadap potensi kriminalisasi terhadap profesi jurnalistik. Peristiwa ini tidak hanya menyentuh aspek hukum semata, tetapi juga menyentuh jantung demokrasi: kebebasan pers.

Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM. sebagai Kuasa Hukum menegaskan bahwa pihaknya akan berdiri di garis depan untuk memastikan wartawan tidak dijadikan korban dalam proses hukum yang patut dipertanyakan.

“Ketika wartawan yang bekerja mencari kebenaran justru dijadikan tersangka, maka ini bukan lagi sekadar perkara hukum—ini alarm bagi demokrasi,” tegas Rikha.

Ia menilai, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penetapan tersangka, yang berpotensi mengarah pada kriminalisasi terselubung terhadap profesi wartawan.

Bukan Sekadar Kasus, Ini Ujian Kebebasan Pers

Rikha Permatasari menegaskan, wartawan memiliki posisi strategis sebagai penyampai fakta kepada publik, sehingga perlindungan terhadap profesi ini harus menjadi prioritas.

“Jangan sampai hukum dijadikan alat untuk membungkam suara kritis. Jika itu terjadi, maka yang runtuh bukan hanya satu orang wartawan, tetapi kepercayaan publik terhadap keadilan,” ujarnya.

Kuasa Hukum Siap Bongkar Proses Hukum

Sebagai bentuk keseriusan, tim kuasa hukum akan:

1. Mengajukan praperadilan

2. Menguji unsur pidana secara menyeluruh

3. Mengungkap kemungkinan rekayasa atau jebakan hukum

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan, bukan dimanfaatkan.

Seruan untuk Tegaknya Keadilan

Kasus ini kini menjadi sorotan luas, tidak hanya di kalangan hukum, tetapi juga masyarakat sipil dan insan pers.

“Kami akan kawal sampai tuntas. Wartawan tidak boleh dikriminalisasi. Hukum harus berdiri untuk melindungi, bukan menakuti,” tegas Rikha.

Di tengah meningkatnya perhatian publik, kasus ini menjadi penentu:
apakah hukum akan tetap menjadi alat keadilan, atau justru berubah menjadi alat tekanan.

“Jika kebenaran dibungkam, maka keadilan telah kalah. Dan itu tidak boleh terjadi,” pungkasnya. (*/red)

Polisi Tangkap Terduga Pembunuh Dokter Shanti Astuti di Gayo Lues, Aceh Kurang dari 2x24 Jam

By On Selasa, Maret 24, 2026

Terduga pelaku berinisial FA (30), diduga pelaku pembunuhan dokter Shanti Astuti di Gayo Lues, Acèh berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setempat. 

GAYO LUES, KabarViral79.Com — Aparat Kepolisian berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap dr. Shanti Astuti dalam waktu kurang dari 2x24 jam setelah jasad korban ditemukan di rumahnya di Desa Raklunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. 

Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan ditangkap di wilayah Kota Blangkejeren, Selasa, 24 Maret 2026. 

“Alhamdulillah pelaku berhasil diringkus di seputaran Kota Blangkejeren. Pelaku merupakan tetangga korban,” kata Kasi Humas Polres Gayo Lues, Iptu Rahmansyah Pinim. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terduga pelaku berinisial FA (30), warga Dusun Raklunung, Desa Raklunung, Kecamatan Blangkejeren. Pelaku diduga telah mengetahui kondisi korban yang tinggal seorang diri di rumahnya. 

Selain itu, pelaku juga diduga mengetahui adanya harta benda milik korban, meski motif pasti pembunuhan tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. 

Pihak kepolisian menyatakan akan menyampaikan informasi lebih rinci terkait kasus ini dalam konferensi pers dalam waktu dekat. 

“Untuk informasi detail, mohon waktu karena akan digelar konferensi pers,” ujar Rahmansyah. 

Korban, dr. Shanti Astuti, diketahui bertugas di Puskesmas Uring, Kecamatan Pining. Ia juga membuka praktik umum di rumahnya di Desa Raklunung. 

Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jasad korban pada Sabtu, 21 Maret 2026. Korban ditemukan meninggal dunia di kamar lantai dua rumahnya dalam kondisi terlentang dengan kepala tertutup kain selimut. 

Penemuan tersebut pertama kali dilaporkan oleh adik kandung korban, Norman, yang datang ke rumah untuk bersilaturahmi menjelang Idul Fitri. 

“Menurut keterangan saksi, ia datang ke rumah korban sekitar pukul 09.30 WIB. Saat tiba, pintu belakang rumah sudah terbuka sedikit,” kata Kasat Reskrim Polres Gayo Lues, Iptu Muhammad Abidinsyah, Minggu 22 Maret 2026. 

Polisi juga menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dan menduga kuat korban merupakan korban pembunuhan. 

Saat ini, terduga pelaku telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik untuk mengungkap motif serta kronologi lengkap kejadian. Polisi juga terus mengembangkan penyelidikan guna melengkapi berkas perkara. (Joniful Bahri)

Yaqut Kembali Ditetapkan Sebagai Tahanan Rutan KPK

By On Selasa, Maret 24, 2026

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 24 Maret 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengalihkan mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, sebagai tahanan Rutan setelah sebelumnya menjadi tahanan rumah. 

Peralihan ini dilakukan lantaran penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gus Yaqut. 

“Karena memang besok sudah terjadwal ada permintaan keterangan kepada yang bersangkutan,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 24 Maret 2026. 

Asep menyebut terdapat perkembangan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Gus Yaqut. 

“Kedua, juga besok rencananya kami ada progres, ya, terkait dengan penanganan kuota haji ini,” kata Asep. 

“Ditunggu saja besok progresnya dan tentunya kita akan konpers lagi,” imbuhnya. 

Diketahui, Gus Yaqut sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk kembali menjadi tahanan Rutan setelah melakukan cek kesehatan di RS Polri Kramat Jati. 

Sebelumnya, KPK menahan Gus Yaqut pada 12 Maret 2025. Lima hari berselang, keluarga Gus Yaqut mengajukan permohonan tahanan rumah. 

Tepat sepekan dari penahanan, yakni 19 Maret 2025, Gus Yaqut kemudian keluar dari Rutan KPK untuk menjadi tahanan rumah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. (*/red)

Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik KPK: Tersangka Bisa Atur Strategi Lolos dari Jerat Hukum

By On Selasa, Maret 24, 2026

Mantan Penyidik KPK, Praswad Nugraha. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha melontarkan kritik keras kepada KPK usai penahanan mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas dialihkan menjadi tahanan rumah. 

Ia menilai, peristiwa itu belum pernah terjadi sejak KPK berdiri. 

"Kebijakan ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah KPK berdiri. Praktik ini bukan hanya janggal, tetapi juga membuka ruang abu-abu dalam standar penegakan hukum yang selama ini dijaga ketat oleh KPK," ujar Praswad kepada wartawan, Senin, 23 Maret 2026. 

Kebijakan KPK yang mengabulkan permohonan keluarga Yaqut agar mantan Menteri Agama itu menjadi tahanan rumah akan berdampak buruk pada penanganan kasus di KPK. 

Praswad mengatakan, akan terbuka peluang keluarga tahanan lain menuntut perlakuan yang sama dari KPK. 

Praswad menjelaskan, keputusan KPK ini juga berpotensi mengancam penyidikan kasus korupsi kuota haji yang masih berjalan. 

Dengan status tahanan rumah, kata Praswad, Yaqut memiliki peluang untuk mengatur strategi agar lolos dari jeratan hukum. 

"Kondisi ini berisiko serius mengganggu independensi proses hukum dan melemahkan upaya pembuktian. Kebijakan ini pun secara tidak langsung mendegradasi tindak pidana korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa," tuturnya. 

Praswad menyesalkan sikap KPK yang terkesan memberikan perlakuan istimewa kepada Yaqut. Sikap itu bisa menggerus kepercayaan publik kepada kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. 

Dia mendesak KPK segera menganulir status tahanan rumah dari Yaqut dan memasukkannya kembali ke Rutan KPK. 

"Tidak boleh terjadi lagi adanya tahanan KPK yang diperlakukan secara istimewa seperti dalam kasus Yaqut ini. Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan hukum, dan tidak boleh ada satu pun pihak yang mendapatkan keistimewaan di hadapan hukum," ujarnya. 

Lebih lanjut Praswad juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan memberikan perhatian. 

Dia menduga ada intervensi yang diterima KPK hingga mengabulkan permohonan tahanan rumah dari keluarga Yaqut. 

"Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelidiki secara serius kemungkinan adanya intervensi terhadap KPK yang menyebabkan pelanggaran terhadap sistem dan integritas yang selama ini dijaga. Jangan sampai praktik seperti ini mengindikasikan munculnya kembali problem lama di tubuh KPK," ujarnya. 

"Ini adalah momentum bagi Presiden untuk menunjukkan kepemimpinan sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi, bukan justru berdiri di garis depan dalam kebijakan yang memberi keringanan bagi pelaku korupsi," imbuhnya. 

Diketahui, penahanan Yaqut beralih menjadi tahanan rumah sejak Kamis, 19 Maret 2026. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tahanan rumah bagi Yaqut dilakukan usai KPK menerima permohonan dari pihak keluarga. 

KPK lalu mengabulkan permintaan tersebut, tanpa memberikan keterangan lebih lanjut terkait alasan keluarga Yaqut mengajukan permohonan. 

"Jadi memang karena ada permohonan dari pihak keluarga, kemudian kami proses," kata Budi, Minggu, 22 Maret 2026. (*/red)