Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Abuleke Ini!

Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Abuleke Ini!

By Redaksi On Senin, November 09, 2026

Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadia saat acara pelantikan DPD I Golkar Maluku di Ambon, Sabtu, 07 November 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah isu yang dia dengar bahwa dirinya ikut rapat dengan para jenderal soal penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto. 

"Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa tiga jam sebelum para Jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada Ketua Umum (Ketum) Partai rapat dengan mereka," ujar Bahlil dalam pidatonya di acara pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu, 07 November 2026. 

"Abuleke ini,” ujar dia. 

Diketahui, istilah ”abuleke” adalah istilah bahasa Ambon yang berarti penipu atau munafik. 

Bahlil menilai, narasi Ketum Partai itu mengarah kepada dirinya. Ia pun merasa heran dengan narasi dalam cerita tersebut. 

"Awal-awalnya, saya tidak terlalu ngeh karena Ketum Partai kan banyak. Tapi begitu saya bangun tadi pagi dari pesawat, lihat, kok ini sudah menuduhnya ke saya? Saya bilang, 'Apa maksudnya ini, ya?'," ujar Bahlil. 

Bahlil kemudian membantah tudingan itu dan meminta pihak-pihak terkait memberikan bukti dan klarifikasi. 

"Jadi, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya, ya, di dalam mimbar ini karena menuduh Ketum Partai, saya sengaja bicara di forum ini, segera klarifikasi itu! Segera klarifikasi itu! Dan buktikan!" tegasnya. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi itu pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas soal ini. 

"Saya minta kepada pihak aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka saja! Jangan fitnah terus yang dibangun! Diusut saja!" pungkasnya. 

Ia juga akan melakukan somasi kepada pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan narasi tersebut. 

"Ya, saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya! Ini berbahaya. Nih, ini tuduhan-tuduhan ini menurut saya tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. 

Selain Listyo Sigit, Bareskrim Polri menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus penyadapan. 

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Jumpa Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam, 03 November 2026. 

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tersangka keempat pada Kamis, 05 November 2026. 

Tersangka baru tersebut adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi. 

Ia diduga memiliki peran penting dalam operasional penyadapan. 

Penyidik Bareskrim Polri menjerat para jenderal itu dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (*/red) 

Kapolri Suyudi Tegaskan Kasus Penyadapan Murni Penegakan Hukum, Bukan Konflik Internal

Kapolri Suyudi Tegaskan Kasus Penyadapan Murni Penegakan Hukum, Bukan Konflik Internal

By Redaksi On Senin, November 09, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi bertemu Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Kamis, 05 November 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto murni proses penegakan hukum. 

Ia menekankan pengusutan tak terkait dengan persaingan internal Polri. 

"Dan kami yakinkan bahwa ini semua adalah murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Tapi ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Suyudi kepada wartawan, di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 05 November 2026. 

Suyudi menyampaikan bahwa pihaknya menyadari dinamika dan tantangan tugas Korps Bhayangkara yang sangat dinamis. 

Terlebih terkait peristiwa penangkapan sejumlah pati Polri dalam kasus penyadapan yang sedang ditangani. 

"Khususnya kami menyadari bahwa dinamika pekerjaan dan tugas kami di Kepolisian Republik Indonesia tentunya sangat dinamis, banyak tantangan, terutama apa yang terjadi di belakangan ini yang terkait dengan adanya penangkapan terhadap beberapa Pati Polri yang terkait dengan kasus penyadapan yang saat ini sedang kita tangani," jelasnya. 

Suyudi menekankan peristiwa ini menjadi pelajaran bersama seraya memastikan bahwa kalangan internal Polri tetap solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

"Dan ini tentunya perlu menjadi pelajaran untuk kita semua, dan kami ingin Polri tetap solid, tetap menjadi sandaran masyarakat," ujar dia.

Dia juga memerintahkan seluruh jajaran untuk tetap fokus menjalankan tugas masing-masing dalam melayani masyarakat. 

"Untuk seluruh anggota di seluruh wilayah Indonesia untuk tetap bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas memelihara kamtibmas, senantiasa bersama masyarakat sesuai dengan slogan kami, slogan kita semua, yaitu Polisi Bersama Masyarakat," pungkasnya. (*/red)

Dewan Pres Kecam Jenderal Listyo Sadap Presiden-Media: Skandal Besar Tak Termaafkan

Dewan Pres Kecam Jenderal Listyo Sadap Presiden-Media: Skandal Besar Tak Termaafkan

By Redaksi On Jumat, November 06, 2026

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan sebuah bentuk teror terhadap pers. 

Pasalnya, tindakan penyadapan itu juga menyasar media massa, di samping ke Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, organisasi masyakat, hingga pengusaha. 

"Penyadapan terhadap pers itu sebuah teror yang melanggar prinsip hukum dan etika," ujar Komaruddin kepada wartawan, Rabu, 04 November 2026. 

Menurutnya, praktik tersebut tidak dapat dimaafkan dan harus ditindaklanjuti oleh Polri demi membersihkan nama institusi itu. 

"Yang pasti penyadapan yang dilakukan oknum pimpinan Polri sebuah skandal etik yang tak termaafkan," ujarnya. 

"Polri mesti membersihkan diri untuk mendapatkan kepercayaan rakyat," imbuhnya. 

Komarudin menyebut, Dewan Pers akan mengambil tindakan bila terdapat aduan mengenai praktik penyadapan tersebut. 

Ia mengatakan, langkah itu sesuai dengan tugas dan kewenangan Dewan Pers dalam menangani konflik dan aduan. 

"Mediasi jika ada konflik dan pengaduan, melakukan edukasi publik dan verifikasi lembaga pers. Kalau ada pengaduan kami bergerak," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua tersangka lain diduga juga menyadap media, politikus, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

"Telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Konferensi Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 03 November 2026. 

Asep menjelaskan, ada sejumlah nomor ponsel yang dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. 

Setelah dimasukkan ke sistem tersebut, nomor ponsel itu disadap meski sedang tidak ada proses penegakan hukum yang berlangsung. 

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026 tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem listed tersebut," ujarnya. 

Listyo dan dua tersangka lainnya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

"Yang berbunyi, secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah selama 10 tahun," ujarnya. 

Ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. 

"Kita juga terapkan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1), di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik dengan ancaman pidana selama delapan tahun," jelas Asep. (*/red)

Mensesneg Sebut Tindakan Listyo Sigit Sadap Presiden Mengarah ke Makar

Mensesneg Sebut Tindakan Listyo Sigit Sadap Presiden Mengarah ke Makar

By Redaksi On Jumat, November 06, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tindakan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto sebagai perbuatan mengarah makar. 

Dalam kasus itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal bintang dua aktif Polri ditetapkan tersangka. 

“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujar Mensesneg saat Konferensi Pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

Istana juga menilai tindakan Listyo Sigit Cs sudah mengarah pada perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kepentingan negara. Bahkan, membahayakan keselamatan pimpinan negara. 

Prasetyo mengungkapkan hal yang mendasari Istana menilai tindakan Listyo Sigit dan pihak lainnya sebagai perbuatan yang mengarah makar karena sengaja melakukan penyadapan dan penghilangan barang bukti secara ilegal. 

Padahal, penyadapan sendiri telah diatur secara ketat dalam peraturan yang berlaku. 

"Nah karena kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara,” pungkasnya. (*/red)

Mendikdasmen Sebut Ada Kaitan Kehadiran Anak ke Sekolah dengan MBG

Mendikdasmen Sebut Ada Kaitan Kehadiran Anak ke Sekolah dengan MBG

By Redaksi On Selasa, November 03, 2026

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. 

"Ada banyak penelitian Pak, kaitan antara MBG dengan tingkat kehadiran anak di sekolah. Jadi banyak anak yang berangkat ke sekolah itu karena akan makan sehat bergizi," ujar Mu'ti saat menyampaikan sambutannya pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta peluncuran awal uji coba loka MBG, di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Ia mengibaratkan antusiasme anak-anak datang ke sekolah untuk mendapatkan MBG seperti masyarakat yang datang ke masjid karena adanya kegiatan Jumat Berkah. 

Bedanya, program MBG dilaksanakan setiap hari sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi secara rutin. 

"Itu saya kira mirip dengan banyak hadir ke masjid karena ada Jumat Berkah, kira-kira begitu. Tapi ini tiap hari, tidak setiap hari Jumat," ucapnya. 

Ia berharap, pelaksanaan MBG tidak hanya memperbaiki pemenuhan gizi anak, tetapi juga meningkatkan semangat belajar dan kualitas pendidikan. 

Karena itu, kata dia, pihaknya berkomitmen memperkuat kerja sama dengan BGN agar pelayanan MBG semakin tepat sasaran dan tepat waktu. 

"Kemudian kerja sama pendataan yang selama ini sudah terintegrasi dengan Dapodik, dipastikan bahwa semua yang menerima adalah murid-murid yang memang resmi terdata dalam sistem kami dan memang terus kita sempurnakan," tuturnya. (*/red)

WNI Dikabarkan Tewas di Ukraina saat Jadi Tentara Rusia, Kemlu Lakukan Verifikasi

WNI Dikabarkan Tewas di Ukraina saat Jadi Tentara Rusia, Kemlu Lakukan Verifikasi

By Redaksi On Selasa, November 03, 2026

Jubir Kemlu, Yvonne Mewengkang. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah mendalami kabar Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Muhammad Taufiq (48) tewas saat menjadi tentara Rusia di Ukraina. 

Kemlu mengatakan sudah mengambil langkah diplomatik kepada pemerintah Rusia. 

"Kementerian Luar Negeri RI mencermati informasi yang beredar tentang seorang WNI yang disebut meninggal dalam dinas militer di Rusia. KBRI Moskow tengah melakukan pendalaman dan verifikasi, termasuk terkait identitas dan status yang bersangkutan," kata Juru Bicara (Jubir) Kemlu, Yvonne Mewengkang, kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Yvonne mengatakan, proses yang dilakukan mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi. Kemlu meminta seluruh pihak agar tidak berspekulasi terkait persoalan tersebut. 

Menurutnya, pemerintah Indonesia telah meminta Rusia mengecualikan WNI dari perekrutan militer negara mereka. 

Pemerintah juga mendalami modus perekrutan yang terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

"Pemerintah RI telah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik kepada pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apa pun, termasuk praktik yang terindikasi TPPO," ujarnya. 

"Pemerintah RI juga telah meminta agar Indonesia dimasukkan ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari perekrutan militer Rusia melalui jalur apapun, dengan penerapan secara efektif dan segera," imbuhnya. 

Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI Moskow dan pihak terkait untuk mendalami kemungkinan penipuan dan eksploitasi dalam proses perekrutan. 

Kemlu juga memastikan langkah penanganan dan pelindungan WNI sesuai ketentuan berlaku. 

"Pemerintah RI mengimbau masyarakat agar senantiasa memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri melalui instansi berwenang, mewaspadai tawaran pekerjaan dengan imbalan tidak wajar, tidak menandatangani kontrak yang tidak dipahami, serta memperhatikan risiko keselamatan dan konsekuensi hukum keterlibatan dalam dinas militer asing," tuturnya. 

Dilansir dari situs Kementerian Pertahanan Ukraina seperti dilihat pada Jumat, 30 Oktober 2026, menurut Direktorat Utama Intelijen Pertahanan Ukraina (HUR), Taufiq, tinggal di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Sebelum bergabung dengan militer Rusia, ia pernah bekerja sebagai pengemudi taksi di Jakarta dan sebagai manajer di sebuah perusahaan pertanian. 

Taufiq juga pernah bekerja di Amerika Serikat dan mampu berbahasa Inggris. 

Perekrut Rusia kemudian menghubungi Taufiq setelah mendapatkan CV yang ia kirimkan saat mencari pekerjaan. 

Para penyelidik menduga ia menerima tawaran tersebut karena adanya janji penghasilan yang relatif mudah didapat. 

Pada kenyataannya, dalam laporan tersebut, ia menjadi korban berikutnya dari skema penipuan perekrutan warga asing oleh Rusia untuk terlibat dalam perang ilegal. 

Pada 19 April 2026, Taufiq menandatangani kontrak militer berdurasi satu tahun di Korolyov, sebuah kota di dekat Moskow. 

Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan masa dinas berdurasi satu tahun adalah jangka waktu umum bagi warga negara asing yang direkrut Rusia untuk ikut serta dalam perang melawan Ukraina dan dimanfaatkan sebagai pasukan infanteri 'sekali pakai'. 

Taufiq kemudian ditugaskan sebagai penembak senapan mesin dan dikirim ke fasilitas pelatihan militer di dekat Voronezh. Taufiq hanya menjalani pelatihan selama kurang lebih 1,5 minggu. 

Taufiq kemudian dipindahkan ke wilayah Ukraina yang diduduki Rusia pada awal Mei. Taufiq tewas dalam pertempuran pertamanya saat pasukan Rusia berupaya bergerak maju dari Zelena Dolyna menuju Novoselivka dan Drobysheve di wilayah Donetsk. (*/red)

Cegah Karhutla, Mendagri Minta Pemda Perkuat Regulasi hingga Maksimalkan Anggaran

Cegah Karhutla, Mendagri Minta Pemda Perkuat Regulasi hingga Maksimalkan Anggaran

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat regulasi untuk mencegah pembakaran lahan dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). 

Selain memastikan larangan tersebut berlaku tanpa terkecuali, Mendagri juga meminta Pemda mengoptimalkan penggunaan anggaran penanganan Karhutla. 

Arahan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Menurut Tito, Karhutla berdampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga kelestarian flora dan fauna. 

Kebakaran juga dapat mengganggu aktivitas penerbangan serta memicu ketegangan diplomatik. 

Oleh karena itu, kata dia, penanganan Karhutla perlu dilakukan melalui pemadaman sekaligus pencegahan munculnya titik api baru. 

"Ketika sudah terjadi kebakaran, maka yang kita lakukan adalah all out mobilisasi segala kekuatan daya untuk melakukan pemadaman. Tapi, paralel dengan itu, perlu juga upaya untuk mencegah terjadinya pembakaran baru," ujar Tito. 

Terkait upaya pencegahan, ia menegaskan bahwa larangan pembukaan lahan dengan cara membakar selama masa bencana berlaku tanpa terkecuali, termasuk terhadap praktik yang sebelumnya diperbolehkan melalui pengaturan kearifan lokal. 

Kebijakan tersebut diperkuat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla serta Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Kondisi Risiko Karhutla tertanggal 22 Agustus 2026. 

Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026. 

Tito meminta daerah yang masih memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait perizinan pembakaran lahan untuk segera mencabut ketentuan tersebut. 

Ia juga meminta Pemda mengidentifikasi pihak-pihak yang biasa melakukan pembakaran lahan untuk diberikan peringatan tegas. 

Upaya tersebut, kata dia, perlu melibatkan Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dari Polri, serta Tokoh Adat dan masyarakat setempat. 

"Bagi daerah yang belum mencabut aturan yang membolehkan membakar dua hektar (ha), segera untuk (melakukan) pencabutan. Kami pasti akan monitor," tegas dia. 

Di sisi lain, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan untuk mendukung penanganan Karhutla di daerah. 

Bantuan tahap pertama senilai Rp 760 miliar disalurkan pada 7 September 2026, disusul tahap kedua sebesar Rp 480 miliar pada 21–23 Oktober 2026. 

Anggaran tersebut dapat digunakan untuk operasional posko pengungsian, distribusi logistik, evakuasi masyarakat, serta bantuan kesehatan medis, seperti masker, vitamin/obat-obatan, dan oksigen portabel. 

Untuk mempercepat pemanfaatan bantuan tersebut, Kemendagri menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 300.2.8/6460/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim dalam rangka Penanganan Karhutla. 

SE yang ditetapkan pada 9 September 2026 itu memberikan ruang bagi kepala daerah untuk menggunakan bantuan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT). 

"Penggunaan anggaran agar digunakan semaksimal dan secepat mungkin, jangan disimpan, apalagi digunakan (untuk) kepentingan di luar bencana," tegasnya. 

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman tersebut turut dihadiri Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Bobby Rinal Makmun, serta Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Roycke Harry Langie. (*/red)