-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

MUI: Idul Adha 2026 Serentak Perkuat Persatuan Umat Islam

By On Senin, Mei 18, 2026

Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat Islam menjadikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebagai momentum memperkuat persatuan serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Amirsyah Tambunan usai Sidang Isbat penetapan awal Zulhijah 1447 Hijriah di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Minggu, 17 Mei 2026. 

Pemerintah pun menetapkan Hari Raya Idul Adha akan diperingati pada Rabu, 27 Mei 2026. 

“Ini sebuah momentum penting untuk menggambarkan kepada kita umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam, Insya Allah Idul Adha secara bersama-sama dan serentak akan kita rayakan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia maupun dunia,” ujar Amirsyah. 

Amirsyah mengatakan, MUI bersama pemerintah terus berupaya melayani umat dan bangsa. Karena itu, ia mengajak masyarakat menjadikan ibadah kurban sebagai bentuk rasa syukur sekaligus sarana meningkatkan kepekaan sosial. 

“Oleh karena itu, izinkan kami mengajak kita semua untuk merayakan Iduladha ini sebagai bagian dari ikhtiar mensyukuri nikmat Allah SWT melalui ibadah kurban. Jadikan kurban ini sebagai bagian dari amal saleh kita dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial kepada masyarakat,” ujarnya. 

Ia menilai, pembagian daging kurban menjadi bukti nyata kepedulian terhadap sesama, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. 

“Kita menyadari bahwa masyarakat kita saat ini tengah menanti uluran tangan kita semua. Pembagian daging kurban secara bersama-sama adalah bukti kepedulian kita kepada sesama dan menjadi bagian dari taqarrub ilallah,” ujarnya. 

Menurut Amirsyah, makna Idul Adha tidak hanya sebatas menyembelih hewan kurban, tetapi juga menghilangkan sifat ketamakan dan kerakusan dalam diri manusia. 

“Karena itu, menyembelih hewan kurban juga berarti menyembelih sifat-sifat ketamakan dan kerakusan, sekaligus menunjukkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar,” ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Amirsyah juga mengajak masyarakat mendoakan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia agar terus saling bahu-membahu menjaga kebersamaan. Selain itu, MUI turut mendoakan jemaah haji Indonesia yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci agar memperoleh haji mabrur. (*/red)

Rupiah Tembus 17.600, Prabowo: Selama Purbaya Bisa Senyum, Tenang Saja

By On Senin, Mei 18, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Selama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih bisa tersenyum tenang, maka masyarakat tidak perlu khawatir terhadap nilai tukar rupiah yang anjlok mencapai Rp 17.600 per dollar AS. 

Hal tersebut seperti dikatakan Presiden RI, Prabowo Subianto saat Prabowo menghadiri Peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026. 

Prabowo jug menyebut, Purbaya kini sangat populer. 

"Purbaya sekarang populer banget Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang saja, enggak usah kau khawatir itu. Mau dollar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa enggak pakai dollar dibilang kan. Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri hayo siapa ini?" ujarnya. 

Menurutnya, Indonesia memiliki ekonomi dan fundamental yang kuat. 

Dia meminta rakyat percaya terhadap kekuatan Indonesia, sementara pejabat harus bekerja untuk rakyat. 

"Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa ya, mau apa, Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita. Percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat," ujarnya. 

Hal serupa Prabowo sampaikan saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur. 

Prabowo menekankan, rakyat desa tidak memakai dollar, sehingga tidak perlu khawatir terhadap nilai tukar rupiah. 

"Saya yakin sekarang ada yang selalu, entah apa saya enggak ngerti ya. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos. Rakyat di desa enggak pakai dollar kok," imbuhnya. (*/red)

Long Weekend, Kakorlantas Bilang Tidak Ada Kemacetan Menonjol

By On Senin, Mei 18, 2026

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Saat ini, budaya tertib berlalu lintas masyarakat Indonesia, sudah mulai meningkat. Hal ini terlihat saat momentum long weekend libur Kenaikan Isa Almasih 2026. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho kepada wartawan, Minggu, 17 Mei 2026. 

Menurutnya, tidak ada kemacetan maupun kecelakaan yang menonjol pada masa libur panjang tersebut. 

Ia menilai, kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, ditambah kehadiran humanis jajaran Polisi Lalu Lintas melalui program Polantas Menyapa, menjadi faktor penting terciptanya situasi arus kendaraan yang aman, tertib, dan kondusif di berbagai wilayah Indonesia. 

"Kami melihat adanya tren positif dalam budaya berlalu lintas, di mana masyarakat, khususnya pengendara, semakin bijak, sabar, dan sadar bahwa keselamatan di perjalanan adalah hal utama, sehingga mengikuti seluruh arahan petugas, terutama saat diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti contraflow maupun pengalihan arus," ujar Agus. 

Parameternya sederhana, kata Agus, dapat dilihat dari lancarnya arus lalu lintas, di mana tidak ada satu pun kemacetan yang menonjol, baik di jalan nasional, tol, maupun akses menuju dan dari pelabuhan, bandara, serta tempat wisata. Selain itu, tidak tercatat kecelakaan lalu lintas yang menonjol. 

Berdasarkan pantauan di sejumlah titik krusial, lalu lintas terpantau lancar dan terkendali. 

Menurutnya, kondisi tetap lancar meski terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan pada arus balik long weekend dan cuti bersama Kenaikan Isa Almasih. 

Agus mengatakan, momentum libur panjang keagamaan tahun ini tidak hanya menjadi ajang masyarakat untuk berlibur dan berkumpul bersama keluarga, tetapi juga memperlihatkan tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan di jalan raya. 

"Budaya tertib berlalu lintas mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kami melihat langsung bagaimana masyarakat semakin disiplin, saling menghargai di jalan, serta mematuhi arahan petugas selama masa long weekend libur dan cuti bersama Kenaikan Isa Almasih 2026," tuturnya. 

Sementara itu, program Polantas Menyapa yang digencarkan jajaran Korlantas Polri dinilai berhasil menciptakan kedekatan emosional antara petugas dan masyarakat. 

Melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan humanis, para personel Polisi Lalu Lintas hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sahabat masyarakat di jalan raya. 

Ia mengatakan, jajaran Korlantas Polri di seluruh Indonesia aktif mengatur arus kendaraan, patroli keselamatan, hingga edukasi langsung kepada pengguna jalan di titik-titik wisata, rumah ibadah, terminal, pelabuhan, jalan umum, dan ruas tol. 

"Hasilnya, kondisi lalu lintas selama libur Kenaikan Isa Almasih 2026 terpantau relatif lancar dan angka kecelakaan lalu lintas cenderung terkendali dibandingkan periode libur panjang sebelumnya," ujarnya. 

Agus menegaskan, keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas bukan hanya tugas Polri semata, melainkan hasil kolaborasi seluruh elemen bangsa yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan bersama. 

"Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat memiliki budaya disiplin dan aparat hadir dengan hati, maka suasana aman dan nyaman akan tercipta. Ini menjadi semangat kebersamaan yang harus terus dijaga," pungkasnya. 

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel Polisi Lalu Lintas di 34 polda se-Indonesia yang tetap siaga melayani masyarakat selama masa libur panjang, termasuk para relawan, petugas jalan tol, hingga komunitas transportasi yang ikut mendukung kelancaran arus mudik dan wisata. (*/red)

Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Pemutaran Film 'Pesta Babi'

By On Jumat, Mei 15, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (Nobar) film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita'. 

Hal ini menyusul adanya pembubaran nobar 'Pesta Babi' di beberapa daerah yang menurutnya disebabkan persoalan administrasi. 

"Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, Nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, berjalan tanpa halangan apa pun," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 14 Mei 2026. 

Menurutnya, pola tersebut menunjukkan pembubaran atau penghentian nobar film itu bukan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat. 

"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film 'Pesta Babi' bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," ujarnya. 

Film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup. 

Yusril menganggap wajar adanya kritik tersebut. 

"Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' tampak bersifat provokatif," ujarnya. 

Meski demikian, Yusril mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang dinilainya sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik. 

Ia menambahkan, Pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut. 

"Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," tuturnya. 

"Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki," imbuhnya. 

Terkait proyek di Papua Selatan, kata Yusril, pembukaan lahan telah dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran daerah di Papua. 

Proyek itu dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional. 

"Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu. Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI," pungkasnya. 

Yusril menjelaskan, proyek strategis nasional dibangun berdasarkan kajian yang matang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Meski begitu, kata Yusril, Pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan di lapangan. 

"PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan," ujarnya. 

Yusril juga menyoroti penggunaan istilah 'Pesta Babi' dalam judul film yang dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Ia mendorong adanya penjelasan rinci terkait makna judul tersebut. 

"Istilah 'Pesta Babi' memang potensial memunculkan aneka tafsir. Karena itu, akan lebih baik jika penulis skenario, sutradara, dan produser juga menjelaskan makna dari kata-kata tersebut," ujarnya. 

Yusril menegaskan, keterbukaan tidak hanya dituntut dari Pemerintah, tetapi juga dari kalangan seniman dan pembuat karya seni termasuk karya film. 

"Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi," kata Yusril. 

Yusril kembali menekankan, Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral. 

Ia menegaskan, pemerintah tak pernah melarang pemutaran film tersebut. 

"Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu," tutupnya. (*/red)

Potongan Aplikasi Ojol 8 Persen, APOC: Waspada Diakalin Aplikasi!

By On Kamis, Mei 14, 2026

Aliansi Pengemudi Online Cikande (APOC). 

SERANG, KabarViral79.Com - Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas potongan aplikator ojek online (Ojol) maksimal menjadi 8 persen melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026. 

Prabowo menegaskan tidak setuju dengan biaya potongan tarif Ojol sebesar 20 persen yang selama ini diterapkan oleh perusahaan aplikator kepada pengemudi. 

Potongan tarif ojol yang mencapai 20 tersebut tersebut perlu ditekan agar lebih berpihak kepada pekerja.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, di Monas, Jakarta, Jumat, 01 Mei 2026. 

Ketua Aliansi Pengemudi Online Cikande (APOC), Reno mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Presiden Prabowo tersebut dan berharap segera terealisasi. 

Namun, kata dia, ada kekwatiran akan terjadinya akal-akalan aplikator dalam peraturan tersebut. 

"Ya bisa saja muncul item-item baru selain potongan 8 persen dari tarif yang pada akhirnya potongan dari tarif yang dibayar customer tetap di atas 10 persen," ujar Reno kepada media ini, Kamis, 14 Mei 2026. 

Reno menghimbau kepada semua aplikator untuk kooperatif terhadap arahan Presiden demi menjaga marwah bangsa, dan Lembaga Kepresidenan yang sudah menyatakan potongan aplikasi online 8 persen. 

Dia juga berharap kepada seluruh pengemudi online, terutama yang tergabung dalam APOC untuk menunggu penerapan Perpres tersebut dan bekerja seperti biasa dengan menjalankan semua peraturan yang ada, serta ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, khususnya di wilayah Cikande dan sekitarnya. 

"Delamat bekerja pejuang keluarga, semoga senantiasa selamat, sukses dan mulia," tutupnya. 

Untuk diketahui, APOC merupakan aliansi yang melingkupi lima Kecamatan, yaitu Cikande, Kibin, Jawilan, Kopo, Pamarayan. Dengan anggota lebih dari 200 pengemudi mobil online. ("/red)

Presiden Prabowo ke Miangas, Janji Rawat Bandara yang Diresmikan Jokowi

By On Senin, Mei 11, 2026

Presiden Prabowo Subianto di Miangas. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan merawat Bandara Miangas yang diresmikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Diketahui, Jokowi meresmikan Bandara Miangas pada 19 Oktober 2016 lalu. 

"Pak Jokowi resmikan bandara ya, saya nanti akan perbaiki atau melihara supaya lebih bagus lagi," ujar Prabowo saat mengunjungi warga di Miangas, Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu, 09 Mei 2026. 

Prabowo juga memastikan seluruh Puskesmas di Miangas dan di seluruh Indonesia akan diperbaiki. 

"Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia, segera," ujarnya. 

Dia juga menyoroti kondisi bangunan sekolah di Miangas. Menurutnya, pemerintah akan melakukan renovasi seluruh Indonesia dalam rentang waktu 2-3 tahun ke depan. 

Prabowo juga berjanji akan memberikan bantuan kepada nelayan berupa kapal dan akan membangun desa nelayan di Miangas. Bantuan akan diberikan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

"Hari ini kita beri bantuan, 1 kapal berapa besarnya 15 gross ton besar juga itu, luar biasa itu, awak kapalnya berapa? 15 GT tapi juga rencana beliau (Menteri KKP) akan kita bangun desa nelayan khusus kapan mulai? Tahun ini? Dari bulan depan sudah mulai ya pembangunan, awas saya akan check lagi nanti,” ujarnya. (*/red)

BKI Gandeng PLN Indonesia Power Jajaki Kerja Sama Energi Berkelanjutan

By On Selasa, April 28, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT PLN Indonesia Power (PLN-IP) untuk menjajaki potensi kerja sama di berbagai bidang, termasuk jasa sertifikasi, inspeksi, non-destructive test, laboratorium, dekarbonisasi, survei, serta rekayasa teknik. Penandatanganan dilakukan di kantor PT PLN Indonesia Power, Jakarta, sebagai langkah awal kedua perusahaan dalam membangun kolaborasi teknis dan strategis yang mendukung operasional pembangkitan listrik yang andal dan berkelanjutan. 

Inisiasi kerja sama ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai peluang kolaborasi, termasuk dukungan teknis dan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, MoU ini menjadi dasar awal untuk mengidentifikasi manfaat, peluang, serta risiko dari rencana kerja sama, sehingga kedua pihak dapat menyusun langkah lanjutan secara lebih terarah. 

Penandatanganan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, didampingi Direktur Operasi Bisnis Komersial Erwin Ernanto Hoesni dan VP CoE Energy BKI R. Sapto Agung Pramusinto. Sementara PT PLN Indonesia Power diwakili oleh Direktur Utama Bernadus Sudarmanta beserta jajarannya. 

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto menegaskan kesiapan BKI untuk berperan sebagai mitra strategis dalam kerja sama ini. 

“Kami siap mendedikasikan kapasitas kompetensi, independensi, serta keahlian teknis kami guna memastikan bahwa setiap operasional, pemeliharaan, dan fasilitas pembangkitan yang dikelola oleh PT PLN Indonesia Power memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kepatuhan regulasi yang tertinggi,” ujar Benny. 

Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, menyampaikan bahwa pihaknya kini melihat BKI tidak hanya berperan di sektor perkapalan, tetapi juga memiliki kemampuan dalam inspeksi, sertifikasi, dan layanan teknis yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. 

Hal ini menjadi penting mengingat PLN Indonesia Power mengelola lebih dari 400 unit mesin pembangkit yang menyuplai sekitar 25 persen kebutuhan listrik nasional, sekaligus terus mengembangkan proyek energi baru terbarukan yang membutuhkan dukungan layanan yang andal. 

Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pengelolaan aset sekaligus transformasi bisnis perusahaan. 

“BKI memiliki kapabilitas inspeksi, sertifikasi, dan layanan teknis yang relevan dalam mendukung pengelolaan aset serta pengembangan proyek perusahaan. Dengan dinamika operasional dan kebutuhan transformasi, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja dan keberlanjutan bisnis ke depan," tuturnya. 

Salah satu ruang lingkup yang dijajaki dalam kerja sama ini adalah bidang dekarbonisasi. 

BKI akan mendukung PLN Indonesia Power melalui penyediaan solusi rekayasa dan kajian kelayakan teknis guna mendorong terwujudnya sistem pembangkitan yang lebih ramah lingkungan. 

Inisiatif ini sejalan dengan tren global menuju target Net Zero Emission serta upaya memperkuat keberlanjutan sektor energi di Indonesia.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan layanan statutoria, BKI memiliki pengalaman panjang dalam mendukung berbagai sektor industri. 

Melalui kerja sama ini, BKI menegaskan perannya dalam membangun sinergi, membantu mitigasi risiko, serta memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional. (*/red)