-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

HRD Desak Pemerintah Beri Kepastian Hukum Tanah Transmigran

By On Minggu, November 15, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan legalitas tanah masyarakat di kawasan transmigrasi, terutama lahan yang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan. 

Menurut Ruslan M. Daud yang akrab disapa HRD, kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat transmigran yang telah puluhan tahun bermukim dan mengelola lahan tersebut sebagai tempat tinggal maupun sumber penghidupan. 

Hal itu disampaikannya Ruslan M. Daud kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 15 November 2026. 

HRD menegaskan, negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat transmigrasi. Jangan sampai warga yang telah lama menempati dan mengelola tanah justru terus dibayangi ketidakpastian status kepemilikan. 

“Jangan sampai masyarakat yang sudah puluhan tahun bermukim dan mengelola tanah justru tidak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Negara harus hadir memberikan solusi dan melindungi hak-hak masyarakat,” tegas politisi PKB asal Aceh tersebut. 

Untuk menyelesaikan persoalan itu, HRD mendorong sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah. 

Pertama, menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian ATR/BPN. 

Langkah tersebut perlu diawali dengan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap lahan-lahan yang bermasalah, sehingga status hukumnya dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

Kedua, mempercepat pelaksanaan program Trans Tuntas yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Transmigrasi. 

Program tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian legalitas tanah sekaligus penerbitan sertifikat hak milik bagi masyarakat transmigran yang selama ini belum memperoleh kepastian hukum. 

“Program Trans Tuntas harus benar-benar memberikan hasil nyata. Jangan hanya menjadi program di atas kertas, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat hingga mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya,” ujarnya. 

Ketiga, HRD mendorong revisi Undang-Undang tentang Ketransmigrasian agar regulasi tersebut lebih adaptif terhadap perkembangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat transmigrasi saat ini. 

Menurutnya, pembaruan regulasi diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah, memberikan kepastian terhadap aset masyarakat transmigran, serta mendorong pemanfaatan lahan secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan warga. 

HRD berharap, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret agar persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi tidak terus berlarut-larut. 

“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Mereka sudah puluhan tahun membangun kehidupan di kawasan transmigrasi. Jangan sampai persoalan administrasi dan tumpang tindih kebijakan membuat hak-hak mereka terus terabaikan,” tutupnya. (Joniful Bahri)

Respons KPK Usai Disebut Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit cs

By On Sabtu, November 14, 2026

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengungkap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap sejumlah pihak, dari Presiden Prabowo hingga KPK. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan. 

Menurut Budi, pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihak yang menjadi objek penyadapan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang tengah diusut. 

"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihaknya yakin Polri akan mengungkap perkara penyadapan tersebut. 

Dia menilai, dukungan dan kepercayaan publik tinggi dalam kasus ini. 

"Untuk itu, KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," kata dia. 

"Dan tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi, ya," imbuh dia. 

Saat ini, kata Budi, pihaknya belum mendapat informasi terkait siapa saja pimpinan atau penyidik KPK menjadi pihak yang disadap oleh Listyo Sigit. 

Menurutnya, soal siapa objek penyadapan merupakan bagian dari penyidikan Polri. 

"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," tuturnya. 

Budi memastikan, koordinasi KPK dengan Polri selama ini terus berjalan secara intensif. 

Menurutnya, koordinasi ini berjalan baik di tingkat pimpinan maupun jajaran bawah. 

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya. Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung," ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. 

Ia mengungkap, Sigit berperan sebagai end user penyadapan. 

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Suyudi mengatakan, Jenderal Sigit berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 

Dalam paparannya, Suyudi juga mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto, di antaranya lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan Partai Politik, serta Tokoh Politik. 

Selain itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan yang dilakukan Sigit cs juga melakukan penyadapan terhadap Gubernur, KPK, hingga internal Polri sendiri. 

"Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, Internal Polri, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Aktivis, serta Mahasiswa," imbuhnya. (*/red)

Tiga WNI Jadi Korban Pengantin Pesanan ke China, Dijanjikan Mahar Jutaan

By On Sabtu, November 14, 2026

Mabes Polri menggelar Jumpa Pers terkait kasus pengantin pesanan ke China, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan ke China. 

Polisi meringkus tiga tersangka, di antaranya berinisial YB, RMM, dan FC alias AI terkait kasus ini. 

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, para tersangka merekut para korban pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026. 

Para korban, kata dia, merupakan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China. 

"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," ujar Yolanda saat Jumpa Pers, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

Yolanda menjelaskan, para korban dijanjikan uang mahar sebesar Rp 20 juta sampai Rp 25 juta. 

Mereka juga diiming-imingi uang bulanan sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta ketika tiba di China. 

Dalam proses penyidikan, kata Yolanda, ditemukan foto-foto perempuan WNI yang dikirim oleh agen di Indonesia maupun Hong Kong kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. 

"Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp 400 juta sampai dengan Rp 500 juta," ujarnya. 

Yolanda menyebut, jaringan TPPO ini menampung para korbannya di apartemen dan hotel di Jakarta sebelum diberangkatkan ke China. 

Para korban juga difasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan perjalanan, termasuk dugaan pemalsuan identitas dengan mengubah tahun kelahiran agar memenuhi persyaratan perkawinan di negara tujuan. 

"Sebelum diberangkatkan, korban diduga dinikahkan secara siri dengan warga negara China di apartemen yang telah disiapkan oleh jaringan perekrut tanpa dokumen dan tanpa perkawinan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 2026, para korban akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan rute Jakarta menuju Penang, kemudian dilanjutkan ke Hongkong. Namun petugas imigrasi menemukan indikasi adanya praktik pengantin pesanan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Yolanda. 

Adapun peran para tersangka, yakni YB (pria warga negara China) bertindak sebagai pengantin pria yang datang ke Indonesia, menikahi korban, lalu membawanya ke China. 

"Tersangka RMM, perempuan, berperan membujuk korban agar bersedia dijadikan pengantin pesanan dengan iming-iming mahar Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta. Tersangka juga mengatur perkawinan non-prosedural di apartemen Grand Pramuka yang sekaligus digunakan sebagai tempat penampungan korban. Sebagai gambaran juga bahwa tersangka RMM ini adalah sebelumnya juga menjadi korban pengantin pesanan dan saat ini yang bersangkutan menjadi pelaku," tutur Yolanda. 

Sementara itu, tersangka FC alias AI (perempuan) berperan membantu pengurusan pemalsuan dokumen kependudukan dan dokumen perjalanan korban. 

"Barang bukti yang diamankan, di antaranta sembilan unit telepon genggam, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket penerbangan, boarding pass, dokumen perjalanan, serta bukti pembayaran," ujarnya. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (*/red)

Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang Arif Kurniawan Jadi Tersangka Korporasi

By On Kamis, November 12, 2026

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriyatna. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Perusahaan tersebut diketahui dikelola oleh Arif Kurniawan (AK). 

"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir sejak 2014. 

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ujarnya. 

Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan pasal, primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, dengan sangkaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. 

Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor. Ketiga, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP. 

Diketahui, Kejagung tengah melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar mengatakan, dugaan peristiwa tindak pidana berlangsung periode 2013-2025. 

Menurutnya, ada lima perusahaan tambang nikel mulai PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat. 

"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” ujarnya. 

Saiful menjelaskan, salah satu temuan penyidik adalah manipulasi izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir tahun 2015. 

"Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” tuturnya. 

Selain itu, kata dia, perusahaan-perusahaan yang ada di bawah kendali AK tersebut diduga kuat menyuap pejabat penyelenggara negara guna melancarkan seluruh proses administrasi dan perizinan tambang. 

“Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” pungkasnya. (*/red)

Ini Daftar 19 Tokoh yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional oleh Prabowo

By On Kamis, November 12, 2026

Presiden Prabowo memberikan gelar Pahlawan Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Sebanyak 19 Tokoh diberi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026. 

Penganugerahan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. 

"Menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mereka yang nama, pangkat, dan daerah asalnya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik dalam bidang lain untuk mencapai merebut mempertahankan untuk mengisi kemerdekaan serta mewujudkan kejayaan bangsa dan negara," demikian kutipan Keppres yang dibacakan di Istana Negara. 

Salah satu Tokoh yang mendapat penganugerahan adalah Ekonom Raden Mas Margono Djojohadikusumo, yang juga kakek Presiden Prabowo Subianto. 

Selanjutnya, ada sejumlah nama Tokoh seperti Ali Sadikin (Bang Ali) yang pernah menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat selama dua periode dari tanggal April 1966 hingga Juli 1977. 

Ada juga nama Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso yang pernah menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke-5 yang menjabat dari tahun 1968 hingga 1971. 

Berikut daftar nama tokoh yang dapat Gelar Pahlawan Nasional: 

1. Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso dari Provinsi DKI Jakarta; 

2. Almarhum R.M. Margono Djojohadikusumo dari Provinsi Jawa Tengah; 

3. Almarhum Mr. Ali Sastroamidjojo dari Provinsi Jawa Timur; 

4. Almarhum Abdoel Moethalib Sangadji dari Provinsi Maluku; 

5. Almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

6. Almarhum Sutan Takdir Alisjahbana dari Provinsi DKI Jakarta; 

7. Almarhum Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari Provinsi DKI Jakarta; 

8. Almarhum Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) dari Provinsi Riau; 

9. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dari Provinsi Sumatera Utara; 

10. Almarhum Mayjen TNI (Purn) Soengkono dari Provinsi Jawa Timur;

11. Almarhum Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma dari Provinsi Jawa Barat; 

12. Almarhum K.H. M. Yusuf Hasyim dari Provinsi Jawa Timur; 

13. Almarhum K.H. Wasyid dari Provinsi Banten; 

14. Almarhum Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) dari Provinsi Sulawesi Utara; 

15. Almarhum Mohamad Roem dari Provinsi DKI Jakarta; 

16. Almarhum K.H. Abbas Abdul Jamil dari Provinsi Jawa Barat; 

17. Almarhum Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Provinsi Sulawesi Selatan; 

18. Almarhum Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Provinsi Kalimantan Timur; 

19. Almarhum Letkol Moch. Sroedji dari Provinsi Jawa Timur. 

(*/red)

Kemendagri Minta Camat Bergerak Lebih Agresif, Program Prioritas Presiden Harus Tepat Sasaran

By On Rabu, November 11, 2026

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh Camat di Indonesia memperkuat kinerja dan kolaborasi dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto hingga ke tingkat desa dan kelurahan. 

Arahan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Camat di Hotel Sahid, Jakarta kemarin. 

Safrizal menegaskan, camat harus bekerja ekstra keras, bahkan super keras, dalam memastikan berbagai program pemerintah berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. 

"Kami berharap bukan saja ekstra keras, tapi super keras," tegas Safrizal. 

Ia mengatakan, camat memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di tingkat kecamatan hingga desa. 

Karena itu, koordinasi, pendataan, serta identifikasi persoalan di lapangan harus diperkuat. 

Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian antara lain jaminan rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC). 

Khusus penanganan TBC, Safrizal meminta camat aktif berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk membantu pelacakan penderita sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjalani pengobatan secara konsisten. 

Menurutnya, keterlibatan aparat kewilayahan sangat diperlukan untuk memperkuat program teknis yang dijalankan kementerian dan lembaga. 

Rapat koordinasi tersebut diikuti sekitar 378 Camat secara langsung dan 7.000 Camat lainnya melalui daring. 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas serta pemahaman Camat dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. 

Kemendagri juga menekankan agar Camat di daerah terdampak bencana tetap menjalankan fungsi koordinasi dan pengawalan program pemerintah, meskipun wilayahnya masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Melalui penguatan peran Camat, pemerintah berharap pelaksanaan program prioritas nasional dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Joniful Bahri)

Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Abuleke Ini!

By On Senin, November 09, 2026

Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadia saat acara pelantikan DPD I Golkar Maluku di Ambon, Sabtu, 07 November 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah isu yang dia dengar bahwa dirinya ikut rapat dengan para jenderal soal penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto. 

"Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa tiga jam sebelum para Jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada Ketua Umum (Ketum) Partai rapat dengan mereka," ujar Bahlil dalam pidatonya di acara pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu, 07 November 2026. 

"Abuleke ini,” ujar dia. 

Diketahui, istilah ”abuleke” adalah istilah bahasa Ambon yang berarti penipu atau munafik. 

Bahlil menilai, narasi Ketum Partai itu mengarah kepada dirinya. Ia pun merasa heran dengan narasi dalam cerita tersebut. 

"Awal-awalnya, saya tidak terlalu ngeh karena Ketum Partai kan banyak. Tapi begitu saya bangun tadi pagi dari pesawat, lihat, kok ini sudah menuduhnya ke saya? Saya bilang, 'Apa maksudnya ini, ya?'," ujar Bahlil. 

Bahlil kemudian membantah tudingan itu dan meminta pihak-pihak terkait memberikan bukti dan klarifikasi. 

"Jadi, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya, ya, di dalam mimbar ini karena menuduh Ketum Partai, saya sengaja bicara di forum ini, segera klarifikasi itu! Segera klarifikasi itu! Dan buktikan!" tegasnya. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi itu pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas soal ini. 

"Saya minta kepada pihak aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka saja! Jangan fitnah terus yang dibangun! Diusut saja!" pungkasnya. 

Ia juga akan melakukan somasi kepada pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan narasi tersebut. 

"Ya, saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya! Ini berbahaya. Nih, ini tuduhan-tuduhan ini menurut saya tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. 

Selain Listyo Sigit, Bareskrim Polri menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus penyadapan. 

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Jumpa Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam, 03 November 2026. 

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tersangka keempat pada Kamis, 05 November 2026. 

Tersangka baru tersebut adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi. 

Ia diduga memiliki peran penting dalam operasional penyadapan. 

Penyidik Bareskrim Polri menjerat para jenderal itu dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (*/red)