-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kapolri Suyudi: Tak Perlu Bayar Survei, Kerja dengan Hati, Rakyat Tak Bisa Dibohongi!

By On Rabu, November 18, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto meminta jajarannya tidak perlu membeli atau membayar lembaga survei untuk mengukur kinerja Polri. 

Menurutnya, penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri tidak bisa direkayasa karena rakyat bisa menilai langsung kinerja Kepolisian. 

"Kita tidak perlu membeli survei, kita tentu tidak perlu membayar survei. Tapi yakinlah saudara-saudaraku semua, bekerjalah dengan hati, karena rakyat tidak pernah bisa dibohongi, rakyat tidak bisa direkayasa,” ujar Suyudi dalam siaran langsung YouTube Humas Korps Brimob Polri, Senin, 16 November 2026. 

Oleh karena itu, dia meminta para personel untuk bekerja dengan tulus demi kepentingan masyarakat. 

"Yakinlah Polisi akan selalu di hati masyarakat dan kalau Polisi sudah di hati masyarakat, jangan khawatir, Kamtibmas Insya Allah akan aman dan kondusif,” ujar dia. 

Suyudi menyebut, ada sejumlah dinamika yang terjadi di lingkungan Polri dalam satu bulan terakhir. 

Namun, ia meminta seluruh personel tidak ragu atau mundur selama langkah yang diambil bertujuan untuk kepentingan institusi dan bangsa. 

“Karena kebenaran pasti akan datang, dan Polisi akan menjadi kekuatan yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia!” ujarnya. 

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 9-18 April 2026, 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik. 

Tingkat kepuasan terhadap Polri juga meningkat dari 65,1 persen pada 2025 menjadi 67,6 persen pada tahun ini. (*/red)

Bareskrim Polri Usut Dugaan TPPU Terkait Penyelundupan BBM di Sulsel

By On Rabu, November 18, 2026

Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Suhasto (tengah) saat Konferensi Pers. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari kasus penyelundupan BBM yang ditangani Dirreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Polri akan mengusut aliran dana dari kasus tersebut. 

"Dalam hal ini, Direktorat Tindak Pidana Khusus melakukan pengembangan perkara. Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menertibkan laporan polisi LP A tertanggal 20 Oktober 2026 terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Suhasto saat Konferensi Pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026. 

Menurut Suhasto, pihaknya akan melakukan penelusuran uang hasil keuntungan dari praktik penyelundupan BBM tersebut. 

Pihaknya juga akan mengusut aset yang dihasilkan dari dugaan penyelundupan. 

"Fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut," ujar dia.

Suhasto mengatakan, pihaknya akan menggandeng PPATK. 

Menurutnya, ada sejumlah aset yang sudah disita dari kasus ini. 

"Jadi akan kita tracing, uangnya ke mana saja, kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kita telusuri juga asetnya di mana saja," ujarnya. 

Suhasto menyebut, pihaknya tidak akan berhenti pada dugaan tindak pidana asal. 

Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan perkara ini.

"Jadi, langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, terus kemudian melindungi hak masyarakat atas BBM bersubsidi, dan juga mencegah kebocoran keuangan negara," tuturnya. 

Diketahui sebelumnys, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah membongkar kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang melibatkan kapal tanker dan truk tangki. 

Polisi menetapkan tujuh tersangka dan memasukkan empat orang lainnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pengungkapan kasus ini dirilis Kapolda Sulsel saat itu, Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro, di Dermaga Pelindo Makassar, Selasa, 02 Juni 2026. 

Kasus penyelundupan solar subsidi ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang bermula dari penindakan terhadap tujuh truk tangki pada Februari 2026. 

Polisi menyita berbagai barang bukti berupa satu kapal tanker, dua kapal SPOB, 18 mobil tangki, 17 kendaraan penumpang dan enam dump truck. 

Polisi juga menyita 332 jeriken solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, dan 1.541 tabung LPG 3 kilogram. 

Untuk BBM subsidi, Polisi mengamankan total 229.123 liter solar dan 3.031 liter Pertalite. 

Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan Ditreskrimsus Polda Sulsel dan sejumlah polres jajaran di berbagai daerah. (*/red)

Anak Sekolah Menyeberang Sungai Pakai Rakit, HRD Desak Jembatan Aceh Dibangun

By On Selasa, November 17, 2026

HRD saat meninjau jembatan dan jalan putus di Aceh pasca banjir dan longsor beberapa hari lalu. Hingga kini masih banyak infrastruktur belum ditangani pemerintah. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), mendesak pemerintah segera membangun kembali sejumlah jembatan yang putus akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, pada November 2025. 

Hingga kini, sejumlah wilayah masih kesulitan akses transportasi. Bahkan, anak-anak sekolah di Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit dan boat ketek untuk menuju sekolah. 

HRD mengatakan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan masyarakat dan akses pendidikan. 

Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar pembangunan jembatan segera direalisasikan. 

HRD saat meninjau jembatan dan jalan putus di Aceh pasca banjir dan longsor beberapa hari lalu. Hingga kini masih banyak infrastruktur belum ditangani pemerintah. 

Selain jembatan, HRD juga meminta pemerintah mempercepat normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan dan memicu banjir berulang saat hujan turun. 

"Pemerintah jangan hanya melakukan peninjauan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan kepastian pembangunan agar aktivitas pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial kembali normal," tegas HRD, Selasa, 17 November 2026. 

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana, terutama jembatan, jalan, dan normalisasi sungai di wilayah terdampak Aceh. (Joniful Bahri)

HRD Desak Pemerintah Beri Kepastian Hukum Tanah Transmigran

By On Minggu, November 15, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan legalitas tanah masyarakat di kawasan transmigrasi, terutama lahan yang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan. 

Menurut Ruslan M. Daud yang akrab disapa HRD, kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat transmigran yang telah puluhan tahun bermukim dan mengelola lahan tersebut sebagai tempat tinggal maupun sumber penghidupan. 

Hal itu disampaikannya Ruslan M. Daud kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 15 November 2026. 

HRD menegaskan, negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat transmigrasi. Jangan sampai warga yang telah lama menempati dan mengelola tanah justru terus dibayangi ketidakpastian status kepemilikan. 

“Jangan sampai masyarakat yang sudah puluhan tahun bermukim dan mengelola tanah justru tidak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Negara harus hadir memberikan solusi dan melindungi hak-hak masyarakat,” tegas politisi PKB asal Aceh tersebut. 

Untuk menyelesaikan persoalan itu, HRD mendorong sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah. 

Pertama, menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian ATR/BPN. 

Langkah tersebut perlu diawali dengan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap lahan-lahan yang bermasalah, sehingga status hukumnya dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

Kedua, mempercepat pelaksanaan program Trans Tuntas yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Transmigrasi. 

Program tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian legalitas tanah sekaligus penerbitan sertifikat hak milik bagi masyarakat transmigran yang selama ini belum memperoleh kepastian hukum. 

“Program Trans Tuntas harus benar-benar memberikan hasil nyata. Jangan hanya menjadi program di atas kertas, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat hingga mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya,” ujarnya. 

Ketiga, HRD mendorong revisi Undang-Undang tentang Ketransmigrasian agar regulasi tersebut lebih adaptif terhadap perkembangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat transmigrasi saat ini. 

Menurutnya, pembaruan regulasi diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah, memberikan kepastian terhadap aset masyarakat transmigran, serta mendorong pemanfaatan lahan secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan warga. 

HRD berharap, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret agar persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi tidak terus berlarut-larut. 

“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Mereka sudah puluhan tahun membangun kehidupan di kawasan transmigrasi. Jangan sampai persoalan administrasi dan tumpang tindih kebijakan membuat hak-hak mereka terus terabaikan,” tutupnya. (Joniful Bahri)

Respons KPK Usai Disebut Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit cs

By On Sabtu, November 14, 2026

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengungkap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap sejumlah pihak, dari Presiden Prabowo hingga KPK. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan. 

Menurut Budi, pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihak yang menjadi objek penyadapan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang tengah diusut. 

"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihaknya yakin Polri akan mengungkap perkara penyadapan tersebut. 

Dia menilai, dukungan dan kepercayaan publik tinggi dalam kasus ini. 

"Untuk itu, KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," kata dia. 

"Dan tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi, ya," imbuh dia. 

Saat ini, kata Budi, pihaknya belum mendapat informasi terkait siapa saja pimpinan atau penyidik KPK menjadi pihak yang disadap oleh Listyo Sigit. 

Menurutnya, soal siapa objek penyadapan merupakan bagian dari penyidikan Polri. 

"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," tuturnya. 

Budi memastikan, koordinasi KPK dengan Polri selama ini terus berjalan secara intensif. 

Menurutnya, koordinasi ini berjalan baik di tingkat pimpinan maupun jajaran bawah. 

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya. Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung," ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. 

Ia mengungkap, Sigit berperan sebagai end user penyadapan. 

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Suyudi mengatakan, Jenderal Sigit berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 

Dalam paparannya, Suyudi juga mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto, di antaranya lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan Partai Politik, serta Tokoh Politik. 

Selain itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan yang dilakukan Sigit cs juga melakukan penyadapan terhadap Gubernur, KPK, hingga internal Polri sendiri. 

"Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, Internal Polri, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Aktivis, serta Mahasiswa," imbuhnya. (*/red)

Tiga WNI Jadi Korban Pengantin Pesanan ke China, Dijanjikan Mahar Jutaan

By On Sabtu, November 14, 2026

Mabes Polri menggelar Jumpa Pers terkait kasus pengantin pesanan ke China, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan ke China. 

Polisi meringkus tiga tersangka, di antaranya berinisial YB, RMM, dan FC alias AI terkait kasus ini. 

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, para tersangka merekut para korban pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026. 

Para korban, kata dia, merupakan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China. 

"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," ujar Yolanda saat Jumpa Pers, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

Yolanda menjelaskan, para korban dijanjikan uang mahar sebesar Rp 20 juta sampai Rp 25 juta. 

Mereka juga diiming-imingi uang bulanan sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta ketika tiba di China. 

Dalam proses penyidikan, kata Yolanda, ditemukan foto-foto perempuan WNI yang dikirim oleh agen di Indonesia maupun Hong Kong kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. 

"Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp 400 juta sampai dengan Rp 500 juta," ujarnya. 

Yolanda menyebut, jaringan TPPO ini menampung para korbannya di apartemen dan hotel di Jakarta sebelum diberangkatkan ke China. 

Para korban juga difasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan perjalanan, termasuk dugaan pemalsuan identitas dengan mengubah tahun kelahiran agar memenuhi persyaratan perkawinan di negara tujuan. 

"Sebelum diberangkatkan, korban diduga dinikahkan secara siri dengan warga negara China di apartemen yang telah disiapkan oleh jaringan perekrut tanpa dokumen dan tanpa perkawinan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 2026, para korban akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan rute Jakarta menuju Penang, kemudian dilanjutkan ke Hongkong. Namun petugas imigrasi menemukan indikasi adanya praktik pengantin pesanan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Yolanda. 

Adapun peran para tersangka, yakni YB (pria warga negara China) bertindak sebagai pengantin pria yang datang ke Indonesia, menikahi korban, lalu membawanya ke China. 

"Tersangka RMM, perempuan, berperan membujuk korban agar bersedia dijadikan pengantin pesanan dengan iming-iming mahar Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta. Tersangka juga mengatur perkawinan non-prosedural di apartemen Grand Pramuka yang sekaligus digunakan sebagai tempat penampungan korban. Sebagai gambaran juga bahwa tersangka RMM ini adalah sebelumnya juga menjadi korban pengantin pesanan dan saat ini yang bersangkutan menjadi pelaku," tutur Yolanda. 

Sementara itu, tersangka FC alias AI (perempuan) berperan membantu pengurusan pemalsuan dokumen kependudukan dan dokumen perjalanan korban. 

"Barang bukti yang diamankan, di antaranta sembilan unit telepon genggam, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket penerbangan, boarding pass, dokumen perjalanan, serta bukti pembayaran," ujarnya. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (*/red)

Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang Arif Kurniawan Jadi Tersangka Korporasi

By On Kamis, November 12, 2026

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriyatna. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Perusahaan tersebut diketahui dikelola oleh Arif Kurniawan (AK). 

"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir sejak 2014. 

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ujarnya. 

Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan pasal, primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, dengan sangkaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. 

Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor. Ketiga, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP. 

Diketahui, Kejagung tengah melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar mengatakan, dugaan peristiwa tindak pidana berlangsung periode 2013-2025. 

Menurutnya, ada lima perusahaan tambang nikel mulai PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat. 

"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” ujarnya. 

Saiful menjelaskan, salah satu temuan penyidik adalah manipulasi izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir tahun 2015. 

"Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” tuturnya. 

Selain itu, kata dia, perusahaan-perusahaan yang ada di bawah kendali AK tersebut diduga kuat menyuap pejabat penyelenggara negara guna melancarkan seluruh proses administrasi dan perizinan tambang. 

“Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” pungkasnya. (*/red)