Cegah Karhutla, Mendagri Minta Pemda Perkuat Regulasi hingga Maksimalkan Anggaran

Cegah Karhutla, Mendagri Minta Pemda Perkuat Regulasi hingga Maksimalkan Anggaran

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat regulasi untuk mencegah pembakaran lahan dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). 

Selain memastikan larangan tersebut berlaku tanpa terkecuali, Mendagri juga meminta Pemda mengoptimalkan penggunaan anggaran penanganan Karhutla. 

Arahan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Menurut Tito, Karhutla berdampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga kelestarian flora dan fauna. 

Kebakaran juga dapat mengganggu aktivitas penerbangan serta memicu ketegangan diplomatik. 

Oleh karena itu, kata dia, penanganan Karhutla perlu dilakukan melalui pemadaman sekaligus pencegahan munculnya titik api baru. 

"Ketika sudah terjadi kebakaran, maka yang kita lakukan adalah all out mobilisasi segala kekuatan daya untuk melakukan pemadaman. Tapi, paralel dengan itu, perlu juga upaya untuk mencegah terjadinya pembakaran baru," ujar Tito. 

Terkait upaya pencegahan, ia menegaskan bahwa larangan pembukaan lahan dengan cara membakar selama masa bencana berlaku tanpa terkecuali, termasuk terhadap praktik yang sebelumnya diperbolehkan melalui pengaturan kearifan lokal. 

Kebijakan tersebut diperkuat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla serta Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Kondisi Risiko Karhutla tertanggal 22 Agustus 2026. 

Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026. 

Tito meminta daerah yang masih memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait perizinan pembakaran lahan untuk segera mencabut ketentuan tersebut. 

Ia juga meminta Pemda mengidentifikasi pihak-pihak yang biasa melakukan pembakaran lahan untuk diberikan peringatan tegas. 

Upaya tersebut, kata dia, perlu melibatkan Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dari Polri, serta Tokoh Adat dan masyarakat setempat. 

"Bagi daerah yang belum mencabut aturan yang membolehkan membakar dua hektar (ha), segera untuk (melakukan) pencabutan. Kami pasti akan monitor," tegas dia. 

Di sisi lain, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan untuk mendukung penanganan Karhutla di daerah. 

Bantuan tahap pertama senilai Rp 760 miliar disalurkan pada 7 September 2026, disusul tahap kedua sebesar Rp 480 miliar pada 21–23 Oktober 2026. 

Anggaran tersebut dapat digunakan untuk operasional posko pengungsian, distribusi logistik, evakuasi masyarakat, serta bantuan kesehatan medis, seperti masker, vitamin/obat-obatan, dan oksigen portabel. 

Untuk mempercepat pemanfaatan bantuan tersebut, Kemendagri menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 300.2.8/6460/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim dalam rangka Penanganan Karhutla. 

SE yang ditetapkan pada 9 September 2026 itu memberikan ruang bagi kepala daerah untuk menggunakan bantuan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT). 

"Penggunaan anggaran agar digunakan semaksimal dan secepat mungkin, jangan disimpan, apalagi digunakan (untuk) kepentingan di luar bencana," tegasnya. 

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman tersebut turut dihadiri Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Bobby Rinal Makmun, serta Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Roycke Harry Langie. (*/red)

Pimpinan KPK Usul Rampas Harta Pejabat yang Tidak Dimasukkan dalam LHKPN

Pimpinan KPK Usul Rampas Harta Pejabat yang Tidak Dimasukkan dalam LHKPN

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak memberi usul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset). 

Menurutnya, RUU itu mengatur agar negara dapat merampas aset penyelenggara negara yang tidak tercantum LHKPN. 

"Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas," ujar Tanak kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Dia juga mengusulkan negara dapat merampas harga pejabat yang tidak melaporkan LHKPN. 

Menurut Tanak, RUU Perampasan Aset juga harus mengatur mekanisme jika pejabat itu keberatan dengan perampasan. 

"Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset," ujar dia. 

Usulan tersebut, kata dia, disampaikan untuk mencegah pejabat asal melapor harta di LHKPN. 

Dia menegaskan, harta yang tertera dalam LHKPN harus sesuai kenyataan.

"Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar," ujar dia. 

Di sisi lain, dia mengusulkan agar nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak diubah. 

Menurutnya, UU Tindak Pidana Korupsi juga banyak menggunakan kata perampasan. 

"Memang lebih layak itu istilah atau nomenklatur perampasan daripada menggunakan nomenklatur yang lain, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga banyak menggunakan kata-kata atau nomenklatur perampasan," tuturnya. 

"Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," imbuhnya. (*/red)

Menko Yusril Tegaskan Unsur Kerugian Negara Tak Akan Dihapus dalam Definisi Korupsi

Menko Yusril Tegaskan Unsur Kerugian Negara Tak Akan Dihapus dalam Definisi Korupsi

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra di kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tidak akan menghapus unsur kerugian negara dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Menurut Yusril, pemerintah justru ingin mempertegas pendefinisian kerugian negara dalam UU tersebut demi kepastian hukum. 

"Kita bukan mau menghapuskan unsur kerugian negara yang banyak sekali disalahpahami oleh masyarakat, tapi justru ingin mempertegas sebenarnya apakah yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara itu sendiri. Jadi di dalam diskusi-diskusi itu tidak ada niatan untuk menghapus kata-kata merugikan keuangan negara itu,” ujar Yusril saat Konferensi Pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Senin, 27 Oktober 2026. 

Yusril menegaskan, pendefinisian tindak pidana korupsi harus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, memudahkan pemberantasan korupsi, dan menjaga citra negara. 

"Orang ngomong begini, 'Indonesia kok korupsi melulu, banyak betul korupsinya.' Ya karena rumusannya begitu. Kalau rumusan yang sama diterapkan di Jepang atau di Singapura, korupsi di Jepang dan Singapura sama banyaknya dengan sini. Karena di sini dianggap korupsi, di sana tidak dianggap korupsi,” ujar dia. 

Dia mencontohkan saat pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unddang (Perpu) tentang terorisme. 

Saat itu, kata dia, pemerintah tidak mencantumkan definisi terorisme, namun mengatur tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori terorisme. 

"Jadi kalau begitu, kalau nanti undang-undang korupsi juga disepakati seperti itu, akan menjadi sangat jelas perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Di luar itu, dia bukan korupsi. Tapi bukan korupsi itu bukan tidak bisa ditindak, dia bisa ditindak tapi masuk kategori tindak pidana yang lain,” ujar dia. 

Yusril mengatakan,  pertemuannya dengan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga membahas pentingnya pendefinisian tentang keuangan negara karena banyak tercantum dalam aturan perundang-undangan. 

"Oleh karena itu, demi kepastian hukum di negara kita ini, sangat perlu kita mempertegas arti dari keuangan negara itu sendiri dan kemungkinan juga pengertian perekonomian negara itu mungkin dari diskusi-diskusi sebelumnya itu ada usulan untuk dihilangkan tapi belum sampai kepada satu kesimpulan final,” ujar Yusril. 

Diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan ke Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kerugian negara bukan bagian dari definisi korupsi. 

Hal ini merupakan kajian DEN yang merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 

"Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," ujarnya. 

Selama ini, kata Luhut, Indonesia menjadi negara yang menerapkan kerugian negara sebagai korupsi. 

"Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujarnya. 

Namun, Luhut meluruskan pernyataannya bahwa ia tetap berpendapat bahwa kerugian keuangan negara tidak dihapuskan dari rumusan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

"Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan. Yang kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar. Pada saat yang sama, kami mengusulkan penambahan delik baru agar jangkauan pemberantasan korupsi semakin luas," ujar Luhut dalam keterangan resminya dikutip dari laman DEN, Kamis, 22 Oktober 2026. 

DEN dalam posisi bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dipertahankan. 

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dan pemulihan atas kerugian keuangan negara tetap berlaku. Menyoal Risiko Penghapusan Delik Kerugian Negara dari UU Tipikor. 

Adapun yang disempurnakan adalah cara membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut, bukan keberadaan unsur kerugian negara. 

Sedangkan jangkauan pemberantasan korupsi diperluas, lewat penambahan delik United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang belum diatur dalam hukum nasional, antara lain penyuapan terhadap pejabat publik asing. 

Luhut menjelaskan, kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar di tengah upaya pemerintah mempercepat investasi dan menjaga momentum pertumbuhan. (*/red)

Merajut Persahabatan Antarbangsa: Wilson Lalengke Dukung Penuh "Moroccan Cultural Week" di Jakarta

Merajut Persahabatan Antarbangsa: Wilson Lalengke Dukung Penuh "Moroccan Cultural Week" di Jakarta

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com – Hubungan antarbangsa sering kali diukur dari perjanjian diplomatik, kerja sama ekonomi, atau kunjungan kenegaraan tingkat tinggi. Namun, esensi sejati dari hubungan antarnegara terletak pada bagaimana masyarakatnya saling mengenal, memahami, dan menghargai satu sama lain secara kultural. 

Peribahasa lama mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Semangat inilah yang mendasari terselenggaranya Moroccan Cultural Week atau Pekan Budaya Maroko yang akan segera dihelat di Senayan Park, Jakarta Pusat, pada 31 Oktober hingga 6 November 2026. 

Dukungan penuh atas pelaksanaan kegiatan tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Usai menghadiri taklimat media di Kantor Kedutaan Besar Maroko, Jalan Denpasar Raya, Jakarta, pada Rabu (28/10/2026), pria yang juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara-Maroko (Persisma) ini, menyatakan bahwa lembaganya siap mendukung dan menyukseskan perhelatan akbar ini. 

Keterlibatan ini bukan tanpa alasan. Sebagaimana diketahui PPWI dan Persisma telah menjalin kemitraan erat dengan Kedutaan Besar Maroko selama lebih dari 15 tahun. 

“PPWI selama belasan tahun telah mengikuti setiap denyut kehidupan bangsa Maroko melalui kerja sama dengan Kedutaan Besar Maroko di Jakarta, dan kebersamaan ini menjadi landasan penting bagi penguatan hubungan antarbangsa Indonesia dengan Maroko,” jelas Wilson Lalengke usai mengikuti press briefing di Kedubes Maroko. 

Refleksi Filosofis: Budaya sebagai Jembatan Jiwa Manusia

Dalam kacamata filsafat kebudayaan, khususnya pandangan yang diutarakan oleh para pemikir eksistensialisme dan humanisme, kebudayaan bukan sekadar artefak fisik, tarian, atau seni rupa semata. Kebudayaan adalah cerminan dari jiwa kolektif suatu bangsa, manifestasi dari cara manusia memaknai eksistensi, alam, dan Sang Pencipta. 

Ketika dua kebudayaan yang berbeda, seperti Indonesia dan Maroko, bertemu dalam sebuah ruang dialog kultural, yang terjadi bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan perjumpaan eksistensial antarmanusia. 

Filsuf Jerman Ernst Cassirer (1874-1945) mendefinisikan manusia sebagai animal symbolicum, makhluk yang hidup dalam dunia simbol-simbol. 

Bahasa, seni, ritual minum teh, kaligrafi, hingga kerajinan tangan tradisional Maroko adalah simbol-simbol bermakna yang menceritakan sejarah peradaban gurun dan Mediterania yang kaya. 

Dengan menghadiri Pekan Budaya Maroko, masyarakat Indonesia diajak untuk melampaui batas-batas geografis fisik dan menyelami esensi kemanusiaan universal. Kita belajar bahwa di balik perbedaan bahasa dan tradisi, terdapat kerinduan yang sama akan keindahan, keharmonisan, dan kedamaian. 

Rangkaian Acara dan Daya Tarik Pekan Budaya Maroko 2026

Berdasarkan pemaparan staf Kedutaan Besar Maroko, Miss Yousra, dalam taklimat media tersebut, Pekan Budaya Maroko di Senayan Park akan menyuguhkan berbagai agenda menarik yang dirancang untuk memanjakan pancaindra pengunjung. 

Rangkaian acara ini akan dimulai pada Sabtu, 31 Oktober 2026, diawali dengan penyambutan tamu VVIP pada pukul 11.00 WIB. 

Upacara pembukaan dijadwalkan berlangsung pada pukul 11.30 WIB, yang akan diisi dengan sambutan-sambutan penting dari Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini, Direktur Jenderal Maison de l'Artisan Tarik Sadik, serta pejabat tinggi dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. 

Puncak acara pembukaan seremonial ditandai dengan pengguntingan pita (ribbon cutting) untuk meresmikan Paviliun Maroko pada pukul 12.00 WIB, sebelum akhirnya pintu paviliun dibuka secara luas untuk masyarakat umum mulai pukul 15.00 WIB. 

Selama sepekan penuh hingga 6 November 2026, pengunjung dapat menikmati beragam atraksi budaya yang memukau. 

Mulai dari demonstrasi kerajinan tangan tradisional, seni kaligrafi Maroko yang memesona, seni lukis henna yang eksotis, lokakarya interaktif, hingga pertunjukan musik live yang menghadirkan nuansa khas Afrika Utara. 

Tidak ketinggalan, para ahli teh juga akan mendemonstrasikan ritual penyajian teh tradisional Maroko yang menjadi simbol kehangatan dan keramahan masyarakat setempat. 

Paviliun ini akan beroperasi setiap harinya dari pagi hingga pukul 22.00 WIB, memberikan keleluasaan bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk berkunjung. 

Sinergi Diplomasi Kultural dan Jurnalisme Warga

Kehadiran Wilson Lalengke dalam konferensi pers ini juga menegaskan pentingnya peran media dan jurnalisme warga dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara. 

Peran media tidak hanya terbatas pada penyebaran berita keras (hard news), tetapi juga sebagai agen pencerahan budaya yang merajut pemahaman lintas batas. 

Sebagai bentuk eratnya hubungan diplomatik dan kelembagaan ini, agenda persahabatan tersebut tidak berhenti di Senayan Park saja. 

Kedutaan Besar Maroko juga mengumumkan rencana kehadiran Duta Besar Redouane Houssaini sebagai tamu VVIP dalam Seminar Internasional HUT ke-19 PPWI yang akan diselenggarakan di Bandar Lampung pada 11 November 2026 mendatang. 

Kehadiran ini menjadi simbol nyata bahwa kolaborasi antara masyarakat sipil, jurnalis, dan korps diplomatik mampu menciptakan jembatan persahabatan yang kokoh dan berkelanjutan. 

Pada akhirnya, kegiatan seperti Moroccan Cultural Week mengajarkan kita sebuah pelajaran filosofis yang amat berharga tentang pentingnya alteritas, yakni kemampuan untuk menerima dan menghargai "yang liyan" atau pihak lain yang berbeda dari diri kita. 

Di tengah dunia modern yang kerap diwarnai oleh polarisasi dan ketegangan, perjumpaan budaya adalah bentuk perlawanan damai terhadap ketidaktahuan. 

Melalui kunjungan ke pameran budaya ini, masyarakat Indonesia tidak hanya sekadar melihat keindahan seni Maroko, tetapi juga memperluas cakrawala batin. 

Setiap sudut paviliun, setiap guratan kaligrafi, dan setiap tegukan teh hangat khas Maroko adalah undangan terbuka untuk merayakan keberagaman global. 

Mari manfaatkan momen ini untuk hadir, mengenal lebih dekat, dan merawat persahabatan antarperadaban demi masa depan dunia yang lebih harmonis dan penuh empati. (*/red)

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Rocky Gerung Beri Nilai Finger Heart

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Rocky Gerung Beri Nilai Finger Heart

By Redaksi On Minggu, Oktober 25, 2026

Anggota Wantimpres, Rocky Gerung saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung memberi penilaian bagus untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah berjalan dua tahun ini. 

"Saya kasih nilai sip (sambil memberikan gestur tangan finger heart)," kata Rocky kepada wartawan, di Istana Kepresidenan RI, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2026. 

Diketahui, Rocky datang ke Istana untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Rocky memberi nilai bagus bagi pemerintahan Prabowo sejauh ini. 

Dia pun memberikan gestur populer dengan jempol dan telunjuk bersilang. 

"Ya pasti bagus lah (dua tahun pemerintahan Prabowo)," ucapnya. 

Namun demikian, kata Rocky, tetap ada yang perlu dievaluasi, sehingga dibuatlah Sidang Kabinet ini. 

"Ini juga perdana urgensinya karena dua tahun jadi harus dievaluasi," pungkasnya. (*/red)

TNI AL Bahas Rencana Pembentukan Batalyon Sniper

TNI AL Bahas Rencana Pembentukan Batalyon Sniper

By Redaksi On Jumat, Oktober 16, 2026

Foto ilustrasi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Korps Marinir TNI AL berencana memiliki Batalyon Sniper untuk meningkatkan kemampuan tempur dan ketepatan dalam pelaksanaan operasi. 

Hal tersebut terungkap dalam pembahasan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama jajaran TNI AL, Senin, 12 Oktober 2026. 

"Selain itu, dibahas pula kebutuhan penambahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan rencana pembentukan Batalyon Sniper guna meningkatkan kemampuan tempur serta ketepatan pelaksanaan operasi,” tulis Korps Marinir dalam keterangan pers. 

Korps Marinir juga mengharapkan penambahan satuan bantuan udara yang dimiliki pasukan baret ungu. 

Bukan hanya itu, pembahasan dengan KSAL itu juga mencakup rencana validasi organisasi melalui penambahan satuan Brigade Infanteri (Brigif) Marinir di sejumlah wilayah kepulauan Indonesia. 

“Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat postur pertahanan, meningkatkan jangkauan operasi, serta mengoptimalkan kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di wilayah yurisdiksi nasional,” tulis Korps Marinir. 

Di sisi lain, TNI AL akan memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit Korps Marinir yang melumpuhkan tiga anggota OPM di kawasan hutan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Jumat, 09 Oktober 2026. 

"Dalam kegiatan tersebut, KSAL menyampaikan bahwa prajurit yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa dan kesempatan mengikuti pendidikan,” ujar Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam pembahasan yang dilakukan secara virtual. 

Menurutnya, penghargaan merupakan bentuk pengakuan atas keberanian, dedikasi, dan profesionalisme prajurit dalam melaksanakan tugas operasi demi menjaga stabilitas keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (*/red)

Golkar Putuskan Prabowo Capres 2029, tapi Cawapresnya Belum

Golkar Putuskan Prabowo Capres 2029, tapi Cawapresnya Belum

By Redaksi On Minggu, Oktober 11, 2026

Waketum Golkar, Ahmad Doli Kurnia. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebut, partainya mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres di tahun 2029. 

Namun untuk Calon Wakil Presidennya, masih belum ditentukan. 

"Standing position Golkar kan jelas, bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo, ya," ujar Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 09 Oktober 2026. 

Menurut Doli, Golkar belum menentukan siapa Cawapres yang didukung di 2029. 

Sebab, kata dia, penentuannya akan dilakukan diakhir. Penentuan siapa Cawpres biasanya akan diputuskan jelang pendaftaran pasangan calon. 

"Kenapa tidak sekaligus Calon Wakil Presidennya? Pertama, waktu itu saya jelaskan, untuk penetapan atau penentuan penetapan Calon Wakil Presiden itu selalu nanti biasanya menjelang-menjelang, pendaftaran Capres dan Cawapres," ujarnya. 

Doli mengatakan, partai pengusung Capres akan berbicara lebih dulu untuk menentukan Cawapres. 

Untuk saat ini, kata dia, belum jelas siapa saja pengusung Prabowo di 2029. 

"Sekarang kan kita belum tahu pengusungnya siapa. Yang menyatakan bahwa baru, resmi melalui Rapimnas, ya kan, mungkin ada partai lainnya, tapi kami memutuskan itu melalui Rapimnas," ujarnya. 

Doli juga menyebut, penetapan Cawapres ujungnya ada di kewenangan Presiden. 

Untuk saat ini, lanjut dia, belum memungkinkan untuk bertanya ke Presiden terkait siapa Cawapresnya nanti karena Prabowo sendiri masih bekerja. 

"Dan yang kedua, biasanya penetapan Calon Presiden, Wakil Presiden itu adalah titik akhirnya adalah Presiden. Yang mau kita usung. Calon Presiden yang mau kita usung," ujarnya. 

Doli mengatakan, jika pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini sukses, bisa dipertimbangkan di 2029, keduanya akan kembali diusung. Namun tetap hal itu nantinya akan diputuskan Capresnya. 

"Kalaupun kemudian nanti ini ternyata pemerintahan ini sukses, ya kan? Artinya kan pemerintahan ini sukses itu pemerintahnya Pak Prabowo-Gibran," ujarnya. (*/red)