HRD Dukung Terobosan Presiden Prabowo Percepat Pembangunan Infrastruktur Dasar

HRD Dukung Terobosan Presiden Prabowo Percepat Pembangunan Infrastruktur Dasar

By Redaksi On Sabtu, Agustus 15, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan Daud (HRD). 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan Daud (HRD), mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antar desa. 

Menurut HRD, keberadaan infrastruktur seperti jembatan sangat penting untuk menunjang mobilitas masyarakat, termasuk akses anak-anak menuju sekolah, terutama di wilayah perdesaan dan daerah terpencil. 

Hal itu disampaikan HRD usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026 kemarin. 

HRD mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional agar kehadiran negara dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 

"Negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil. Rakyat yang paling jauh dari pusat-pusat kehidupan yang besar harus menikmati kualitas hidup yang baik,” kata HRD. 

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II itu menilai berbagai proyek besar dan strategis yang terus didorong serta diresmikan Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya menjadikan Indonesia sebagai negara modern, maju, dan makmur. 

Namun, kata Ketua DPW PKB Aceh tersebut, pembangunan proyek strategis harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 

"Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pelosok dan wilayah yang sulit dijangkau,” ujarnya. 

Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Presiden Prabowo menekankan pentingnya konektivitas antar desa. Pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir 2026. 

Presiden menegaskan, pembangunan jembatan tersebut diperlukan agar masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, tidak lagi menghadapi risiko keselamatan saat menyeberangi sungai atau menempuh perjalanan panjang menuju sekolah. 

"Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan,” tegas Prabowo. 

HRD menilai, kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah dan perlu dikawal agar pembangunan infrastruktur benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat langsung bagi rakyat. (Joniful Bahri)

Merajut Silaturahmi, Memperkokoh Ukhuwah: Presiden Komunitas Yaman Kunjungi Ketum PPWI

Merajut Silaturahmi, Memperkokoh Ukhuwah: Presiden Komunitas Yaman Kunjungi Ketum PPWI

By Redaksi On Sabtu, Agustus 15, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com - Suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan sarat dengan semangat persaudaraan melingkupi pertemuan antara pimpinan dua lembaga kemasyarakatan pada Jumat sore, 14 Agustus 2026. 

Tepat pukul 13.30 WIB, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyambut kedatangan Presiden Komunitas Yaman di Indonesia, Muhamad Al-Jamri, beserta jajaran pengurusnya dalam sebuah kunjungan silaturahmi yang akrab dan bernilai strategis di Sekretariat PPWI Nasional di Jakarta. 

Pada pertemuan itu, Wilson Lalengke didampingi Deputy Bidang PPWI Internasional, Abdul Rahman Dabboussi. 

Pertemuan ini bukan sekadar agenda formalitas organisasi. Ini adalah sebuah penegasan kembali atas jalinan ikatan historis dan spiritual yang telah lama membentang antara masyarakat Indonesia dan Yaman. 

Sebagaimana diungkapkan oleh filsuf ternama Martin Buber (1878-1965) dalam pemikirannya mengenai konsep "I and Thou" (Aku dan Engkau), hubungan antarmanusia sejati baru tercipta ketika dua pihak saling memandang bukan sebagai objek asing, melainkan sebagai wujud kepribadian yang utuh dalam ruang dialog yang tulus dan beretika. 

Suasana keakraban itulah yang terpancar nyata sepanjang jalannya diskusi. 

Sinergi Program dan Penguatan Kemanusiaan

Dalam suasana dialog yang begitu cair dan diwarnai senyum hangat khas kekeluargaan, kedua pimpinan membahas pelbagai peluang kerja sama konkret. 

Fokus utama kolaborasi difokuskan pada program-program pemberdayaan dan penguatan tali persaudaraan antara warga Indonesia dan masyarakat Yaman—baik mereka yang saat ini menetap dan berkarya di Nusantara, maupun masyarakat yang berada di tanah air Yaman. 

Langkah ini selaras dengan kristalisasi nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Sila Ketiga, Persatuan Indonesia yang berorientasi pada ketertiban dunia berbasis kemerdekaan dan perdamaian abadi. 

Melalui peran aktif jurnalistik warga (citizen journalism), PPWI berkomitmen untuk menyediakan jembatan informasi yang objektif, humanis, dan menyejukkan, guna mempererat pemahaman lintas budaya dan memperkokoh solidaritas kemanian kedua bangsa. 

Harapan dan Pertukaran Cendera Mata

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke menyampaikan rasa sukacita dan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan kehormatan Presiden Komunitas Yaman beserta rombongan. Tokoh pers nasional itu mengungkapkan harapannya agar momen silaturahmi ini menjadi pijakan awal yang kokoh bagi jalinan kerja sama yang semakin erat di masa depan. 

Kemitraan strategis antara konstituen PPWI dan komunitas Yaman diharapkan mampu melahirkan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi kemaslahatan publik luas. 

Sebagai lambang keakraban dan rasa saling menghormati, acara dilanjutkan dengan prosesi pertukaran cendera mata penuh makna. 

Muhamad Al-Jamri memberikan Plakad Resmi Komunitas Yaman kepada PPWI sebagai simbol penghormatan, persahabatan, dan apresiasi atas peran pers warga dalam merajut ukhuwah. 

Sementara itu, Wilson Lalengke memberikan Kalender Khusus UN-PPWI dan sebuah buku karya sang aktivis HAM internasional ini. 

Hal tersebut dimaknai sebagai bentuk komitmen terhadap literasi, perdamaian dunia, serta keterbukaan jejaring jurnalistik internasional. 

Sebagaimana dipesankan pemikir pencerahan Immanuel Kant (1724-1804) mengenai Perdamaian Abadi (Perpetual Peace), hubungan antarbangsa yang harmonis dibangun di atas fondasi kebiasaan saling berkunjung, berdialog secara terbuka, serta memupuk rasa saling percaya secara berkelanjutan. 

Kunjungan persahabatan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat peradaban luhur senantiasa tumbuh mekar melalui silaturahmi yang tulus. (TIM/Red)

Pemerintah Buka Opsi Guru PPPK Jadi ASN Pusat untuk Ringankan Beban Pemda

Pemerintah Buka Opsi Guru PPPK Jadi ASN Pusat untuk Ringankan Beban Pemda

By Redaksi On Rabu, Agustus 12, 2026

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Pemerintah tengah mengkaji opsi penarikan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat. 

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian usai rapat bersama pimpinan DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026. 

Tito mengatakan, opsi tersebut menjadi salah satu skenario yang sedang dihitung untuk mengatasi persoalan pengelolaan dan pembiayaan tenaga pendidik di daerah. 

"Untuk urusan PPPK ini sedang dibicarakan mengenai statusnya ya. Kalau untuk Undang-Undang Pemda Pemerintah Daerah 23/2014 itu sebetulnya ada pembagian kewenangan untuk ini khusus guru ya yang dibicarakan tadi, untuk PAUD, TK, SD, SMP itu oleh kewenangan kabupaten kota. Kemudian, untuk urusan SMA dan SMK oleh pemerintah provinsi, kalau Pendidikan Tinggi oleh pusat ya," ujar Tito. 

Menurut Tito, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat ruang bagi pemerintah pusat untuk menangani tenaga pendidik dan guru. 

Dia mengatakan, pemerintah mengkaji opsi penarikan guru PPPK menjadi ASN pusat. 

"Nah khusus untuk masalah tenaga pendidik ya dan guru itu bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi artinya bisa ditarik menjadi ASN pemerintah pusat, bisa nanti ditransfer mungkin di tempat-tempat yang kurang guru sehingga nggak numpuk di satu tempat. Bisa. Nah ini sedang dilakukan exercise," ujarnya. 

Dia juga mengatakan, pembahasan lanjutan mengenai status PPPK dijadwalkan kembali dilakukan pekan depan. 

Dia berharap, nasib para guru tersebut bisa segera diputuskan. 

"Mudah-mudahan. Kita semua diminta untuk melakukan exercise kalau nanti PPPK-nya ditarik berapa jumlahnya, yang paruh waktu misalnya menjadi penuh waktu berapa dan kemudian angkanya berapa. Kalau dia menjadi ASN daerah berapa harus diberikan kepada daerah lagi tambahan, kalau seandainya dia menjadi ASN pusat berapa kebutuhan biaya pusat semuanya baik untuk yang sekolah umum maupun yang sekolah keagamaan," ujarnya. 

Selain itu, kata Tito, status guru non-ASN saat ini masih dibahas, dan terdapat sejumlah opsi yang juga tengah dikaji. 

"Masih dibicarakan apakah di-exercise semua, apakah nanti mereka ditarik menjadi ASN daerah cuma kemampuan daerah bagaimana? Kalau seandainya kemampuan daerahnya nggak kuat ya mau nggak mau harus diberikan DAK non fisik atau tambahan DAU kan," tuturnya. 

"Nah kalau seandainya ditarik dia menjadi ASN-nya pusat berarti ASN Kemendikdasmen, maka otomatis Kemendikdasmen harus diberikan tambahan anggaran. Nah, mungkin tunkin-nya ya yang mungkin dilakukan sharing antara pusat dan daerah," imbuhnya. (*/red)

BGN Klarifikasi Isu 13 Ribu Dapur MBG Baru Segera Dibuka

BGN Klarifikasi Isu 13 Ribu Dapur MBG Baru Segera Dibuka

By Redaksi On Sabtu, Agustus 08, 2026

Kepala BGN Sudaryono. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menepis narasi yang menyebut pihaknya seolah-olah segera membuka 13 ribu dapur baru. 

Sudaryono menyebut, SPPG akan dirilis secara bertahap. 

"Sempat ramai, Pak Menko, ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13 ribu dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur yang statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai," ujar Sudaryono saat Jumpa apers terkait perbaikan tata kelola MBG di Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 06 Agustus 2026. 

Sudaryono menyebut data yang dipegang pihaknya akan dicocokkan dengan kementerian lain. 

Dia menyebut, pekan depan, beberapa SPPG sudah siap beroperasi. 

"Maka dari data ini kita overlay dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stunting-nya tinggi dan tinggi sekali. Itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan dapur yang sudah siap. Ini insyaallah di minggu depan, kita pelan-pelan rilis yang sudah siap ini," ujarnya. 

Saat ini, kata dia, sudah ada seribu lebih dapur di wilayah dengan angka stunting tinggi yang dinyatakan siap. Dapur-dapur MBG tersebut akan segera dioperasikan secara bertahap. 

"Dari data overlay tadi, ada 1.700 dapur sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional yang berada di daerah yang stunting tinggi dan stunting sekali. Ini bertahap kita bereskan. Nanti insyaallah mungkin minggu depan ada sekitar 300-an yang kita aktivasi, minggu depannya lagi. Sehingga, 13 ribu ini kemudian mana yang memang belum perlu, ini kita sisir semua," tuturnya. 

BGN juga akan mengecek kesiapan SPPG di lingkungan pondok pesantren. Ia menekankan seluruh proses pembangunan SPPG dilakukan secara transparan. 

"Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahamannya berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapa pun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan kita transparan semuanya," pungkasnya. 

Selain itu, BGN memprioritaskan kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). 

Ia menyebut, wilayah-wilayah tersebut sangat membutuhkan program MBG. 

"Keputusan-keputusan sudah diambil. Yang jelas kita, yang ada sekarang ini ada 27 ribu sekian, kita lagi sisir termasuk penerima manfaat di sekolah mana, kita sisir semua, beres. Kemudian minggu depan mana yang kurang itu prioritas kita, daerah Papua, NTT, Nias, daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku Utara, Maluku, itu jauh-jauh dan mereka sangat membutuhkan," tuturnya. (*/red)

Menkes Mengaku Sedih dengar Komentar Nirempati Nakes ke Masyarakat

Menkes Mengaku Sedih dengar Komentar Nirempati Nakes ke Masyarakat

By Redaksi On Sabtu, Agustus 08, 2026

Menkes Budi Gunadi Sadikin. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara mengenai ramai Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berkomentar nirempati. 

Hal ini mengenai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang meninggal dunia setelah sebelumnya mengeluhkan lamanya proses mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit. 

"Hati saya sedih, harusnya apapun profesi kita, kita harus punya empati lah ke masyarakat," kata Budi di Istana, Jakarta, Kamis, 06 Agustus 2026. 

Adapun keluhan pasien tersebut diunggah akun Threads milik Yurizal Tri Chaerawan dengan nama pengguna @yur********* pada Rabu, 22 Juli 2026. 

Dalam unggahannya, ia mengaku telah menunggu sekitar delapan jam, tetapi belum memperoleh ruang perawatan. 

Ia juga tidak menyebutkan rumah sakit tempat dirinya menjalani perawatan. 

"Delapan jam belum dapat ruangan. Gamau spill RS-nya, soalnya gue pake BPJS," tulis akun tersebut, sebagaimana dikutip, Rabu, 05 Agustus 2026. 

Unggahan itu kemudian memicu beragam tanggapan dari pengguna Threads. 

Sejumlah komentar dari akun yang mengaku atau diduga merupakan tenaga kesehatan menjadi sorotan warganet. 

"PP-nya kayak orang have tapi aslinya haven't kah? haven't some brain cells," tulis salah satu akun yang diduga merupakan dokter. 

Sementara itu, akun lain yang diduga merupakan perawat juga menuliskan komentar yang dinilai tidak berempati terhadap kondisi pasien. 

Komentar-komentar tersebut menuai kritik dari sejumlah warganet karena dinilai tidak menunjukkan empati terhadap pasien ataupun keluarganya. (*/red)

Kepala BGN Larang SPPG Masak MBG Pakai Minyakita, Gas Melon dan Beras SPHP

Kepala BGN Larang SPPG Masak MBG Pakai Minyakita, Gas Melon dan Beras SPHP

By Redaksi On Rabu, Juli 29, 2026

Kepala BGN, Sudaryono. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang menggunakan gas elpiji, beras, maupun minyak bersubsidi untuk memasak makanan Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon tiga kilogram, dan tidak boleh memakai beras-beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)," ujar Sudaryono saat konferensi pers, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026. 

Sudaryono meminta semua masyarakat, termasuk awak media untuk melaporkan bila menemukan adanya dapur SPPG yang melanggar ketentuan tersebut. 

"Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan MinyakKita," ujarnya. 

Sudaryono mengatakan, jika ada dapur SPPG tetap "ngeyel" melanggar ketentuan, maka ia akan memberikan teguran berupa penutupan permanan. 

"Itu nanti kita akan beri teguran, akan kita beri teguran surat peringatan, kalau memang memang ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang subsidi," ujarnya. 

Selain larangan memakai barang subsidi, SPPG juga harus membeli bahan pangan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan (HAP). 

Ia mencontohkan, harga telur ayam yang pernah anjlok di harga Rp 12.500, sementara HAP telur Rp 25.000. 

Maka, dapur SPPG harus membeli dengan harga sesuai HAP, bukan mengikuti harga terendah. 

"Harga telur yang harusnya HAP-nya Rp 25.000 di kandang, itu kemudian pernah jatuh sampai Rp12.500 - Rp15.000. Maka si kepala dapur harus membeli telur bukan di harga Rp12.500 sampai Rp15.000, tetapi harus membeli telur di harga acuan pemerintah," kata dia. 

Sudaryono menegaskan, pihaknya telah berkomitmen untuk melakukan "bersih-bersih" terhadap pegawai maupun SPPG yang enggan mengikuti aturan. 

"Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar, kami berikan sanksi," tegasnya. 

Saat ini, kata Sudaryono, BGN sedang berupaya menyelesaikan masalah tata kelola dan perbaikan MBG melalui penajaman sasaran dari penerima hingga SPPG. 

Oleh karenanya, manta Wakil Menteri Pertanian itu meminta masyarakat juga ikut mengawasinya. 

"Pelibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain, maka kami berusaha untuk memperbaiki itu semua," pungkasnya. (*/red)

HRD Usulkan Revitalisasi dan Digitalisasi Museum Tsunami Aceh Jadi Prioritas Pemerintah Pusat

HRD Usulkan Revitalisasi dan Digitalisasi Museum Tsunami Aceh Jadi Prioritas Pemerintah Pusat

By Redaksi On Kamis, Juli 16, 2026

Anggota Komisi V DPR RI F-PKB, HRD Rapat dengan Dirjen Laut Kementerian Perhubungan RI serta menyerahkan berbagai usulan program pembangunan infrastruktur untuk Aceh. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P., mengusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum agar revitalisasi dan digitalisasi Museum Tsunami Aceh menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. 

Usulan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas aspirasi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang menginginkan Museum Tsunami Aceh diperkuat fungsinya sebagai pusat edukasi kebencanaan sekaligus destinasi wisata unggulan. 

Kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026, Ruslan Daud yang akrab disapa HRD mengatakan, Museum Tsunami Aceh bukan sekadar bangunan memorial, tetapi juga simbol ketangguhan masyarakat Aceh pasca tsunami 26 Desember 2004 yang memiliki nilai sejarah, kemanusiaan, dan kebudayaan bagi Indonesia maupun dunia. 

"Sebagai mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum, kami memandang revitalisasi Museum Tsunami Aceh merupakan kebutuhan yang mendesak. Museum ini harus terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi agar mampu memberikan pengalaman edukasi yang lebih baik kepada masyarakat," ujar HRD. 

Menurutnya, sejak diresmikan pada 2008, Museum Tsunami Aceh belum pernah mendapatkan pembaruan secara menyeluruh terhadap sistem digital, perangkat multimedia, maupun penyajian informasi kepada pengunjung. 

Padahal, perkembangan teknologi telah mendorong museum modern menghadirkan layanan yang lebih interaktif melalui teknologi digital, audiovisual, simulasi, dan penyajian informasi berbasis multimedia. 

"Sudah hampir dua dekade museum ini menjadi salah satu destinasi utama di Aceh. 

"Karena itu, pembaruan fasilitas digital menjadi kebutuhan agar kualitas layanan kepada pengunjung terus meningkat," katanya. 

HRD menilai, revitalisasi museum tidak hanya akan memperkuat fungsi edukasi kebencanaan, tetapi juga berdampak positif terhadap sektor pariwisata Aceh. 

Menurutnya, peningkatan kualitas museum dapat mendorong pertumbuhan kunjungan wisata, menggerakkan ekonomi masyarakat, memperkuat pelaku UMKM, serta meningkatkan citra Aceh sebagai destinasi wisata sejarah dan kebencanaan bertaraf internasional. 

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah menyiapkan dokumen perencanaan teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta dokumen pendukung lainnya sehingga program tersebut dinilai siap untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. 

"Kami berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap usulan ini. Revitalisasi Museum Tsunami Aceh bukan hanya untuk menjaga bangunan fisiknya, tetapi juga menjaga memori kolektif bangsa serta memperkuat pendidikan mitigasi bencana bagi generasi mendatang," ujar Ketua DPW PKB Aceh tersebut. 

Sebagai anggota Komisi V DPR RI, HRD menegaskan akan terus mengawal aspirasi Pemerintah Aceh agar dapat masuk dalam program pembangunan pemerintah pusat. 

Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat menjadi langkah penting untuk memastikan Museum Tsunami Aceh tetap menjadi kebanggaan nasional sekaligus simbol kemanusiaan yang dikenal dunia. (Joniful Bahri)