-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Istana Sebut Kepala BGN Dadan Dicopot Setelah Evaluasi Selama 1,5 Tahun

By On Rabu, Juni 03, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Kabakom Muhammad Qodari saat Konferensi Pers, di Kantor Presiden, Selasa, 02 Juni 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto mengganti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dan para wakilnya. 

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi selama sekitar 1,5 tahun. 

Prasetyo mengatakan, selama proses evaluasi tersebut terdapat sejumlah catatan yang menjadi dasar pertimbangan Prabowo untuk mengganti kepemimpinan di BGN. 

"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera tentu kita perbaiki," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 02 Juni 2026. 

Menurutnya, catatan yang ditemukan mencakup berbagai aspek, mulai kedisiplinan dalam menjalankan prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) hingga tata kelola organisasi. Ada juga aspek pengawasan kualitas makanan dalam pelaksanaan program MBG. 

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola," ujarnya. 

"Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh BGN. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini," imbuhnya. (*/red)

Dadan Dicopot, Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang Jadi Kepala BGN

By On Rabu, Juni 03, 2026

Nanik S Deyang jadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Nanik S Deyang jadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot oleh Prabowo Subianto. 

“Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan mengangkat Saudari Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa, 02 Juni 2026. 

Nanik sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. 

Dadan Hindayana dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Kepala BGN, bersama-sama dengan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. 

Sebagai pengganti, Prabowo mengangkat Nanik serta dua pejabat lain, yakni Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN, dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Profil Nanik S Deyang

Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S Deyang lahir 3 Januari 1968 adalah seorang wartawati dan politikus Indonesia. 

Dikutip dari situs web BGN, Nanik lahir di Madiun, Jawa Timur. 

Dia memulai karier sebagai wartawati dari Tabloid Bangkit. Pada 17 September 2025, ia diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, sekaligus diberhentikannya dari jabatan Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. (*/red)

Mubes II IKTD/KKTD Nasional 2026, Mengukuhkan Eksistensi dan Memilih H. Yuherman sebagai Ketum DPP Periode 2026-2030

By On Rabu, Juni 03, 2026

Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD)/Kerukunan Keluarga Tanah Datar (KKTD) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) II Nasional 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD)/Kerukunan Keluarga Tanah Datar (KKTD) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) II Nasional 2026, di Pagaruyung Ballroom Lantai 3, Hotel Balairung Jakarta, Minggu, 31 Mei 2026. 

Perdebatan untuk eksistensi dan kemajuan Tanah Datar ini berjalan dengan hangat namun tetap mengedepankan kekeluargaan dan persatuan. 

‎Mubes II yang mengusung tema "Mambangkik Batang Tarandam, Manyatuakan Rantau Dalam Satu Payuang, Mambangun Luhak Nan Tuo Menuju Masa Depan yang Bermartabat" tersebut menjadi momentum penting dalam menyatukan organisasi-organisasi perantau Tanah Datar yang tersebar di seluruh Indonesia. 

‎Ketua Panitia Zurlen, SH menyampaikan bahwa panitia telah melakukan pendataan organisasi perantau Tanah Datar secara nasional dan berhasil mengidentifikasi organisasi IKTD/KKTD/Perwatar tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang aktif di berbagai daerah di Indonesia. 

‎"Mubes ini dihadiri oleh 22 organisasi IKTD/KKTD/Perwatar. Berdasarkan ketentuan tata tertib, jumlah peserta yang hadir telah memenuhi syarat dan dinyatakan quorum oleh sidang," ujar Zurlen. 

‎Sementara itu, Ketua Steering Committee Mubes II, H. Mark Yunan Sirhan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan semangat kebersamaan dan kedewasaan dalam bermusyawarah. 

Menurutnya, pelaksanaan Mubes II menjadi bukti bahwa perantau Tanah Datar memiliki komitmen kuat untuk membangun organisasi yang solid, modern, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat perantau maupun kampung halaman. 

‎Dalam forum Mubes tersebut, peserta berhasil membahas dan mengesahkan berbagai perangkat organisasi, utamanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Program Kerja Organisasi. 

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan Mubes II adalah penetapan nama organisasi nasional menjadi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Tanah Datar (DPP IKTD) yang akan menjadi rumah besar bagi seluruh organisasi perantau Tanah Datar di Indonesia dan untuk diaspora Tanah Datar. 

Proses Demokratis Pemilihan Ketua Umum 

‎Agenda penting lainnya yang dinantikan peserta adalah pemilihan Ketua Umum (Ketum) DPP IKTD periode 2026-2030. 

‎Sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam sidang, setiap bakal calon Ketua Umum wajib memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dari tiga organisasi IKTD/KKTD yang hadir dalam Mubes. 

‎Setelah masa pendaftaran dibuka oleh pimpinan sidang, muncul beberapa nama bakal calon yang diusulkan oleh peserta Mubes, yaitu: 

‎Afriansyah Noor memperoleh 1 dukungan; 

‎Buchari Bachter memperoleh 6 dukungan; 

‎Yuherman memperoleh 11 dukungan; 

‎Fauzi Syam memperoleh 1 dukungan; 

‎M. Shadiq Pasadigoe memperoleh 1 dukungan; 

‎Khairunnas memperoleh 1 dukungan: 

Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD)/Kerukunan Keluarga Tanah Datar (KKTD) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) II Nasional 2026. 

Sebelum Panitia melakukan verfikasi dukungan, Afriansyah Noor dihubungi oleh Shadiq Pasadigoe dan menyatakan tidak bersedia dicalonkan, sedangkan Fadly Amran melalui IKTD Sumatera Barat juga telah menyatakan tidak bersedia dicalonkan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi dukungan, hanya dua nama yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon Ketua Umum, yaitu Buchari Bachter dan Yuherman. 

‎Sebelum proses pemilihan, Yuheman sempat meminta waktu dan mengajak peserta untuk bermusyawarah untuk mufakat untuk menghindari penglompokan dalam IKTD. 

Yuherman juga bermusyawarh dengan calon ketua Buchari Bachter sebagai ciri khas masyarakat Minangkabau. 

‎Namun dalam perkembangannya peserta meminta pimpinan sidang untuk meneruskan dengan pemilihan lansung atau pemungutan suara. 

Pemilihan ini menghasilan Yuherman sebagai Ketua Umum DPP IKTD periode 2026-2030 dengan perolehan 18 suara atau 75% dan Bucahri Bachter memperoleh 6 suara. 

Usai terpilih, Dr. H. Yuherman dalam sambutannya mengajak seluruh perantau Tanah Datar melalui IKTD seluruh Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan bagi kemajuan Tanah Datar Luhak Nan Tuo. 

Menurutnya, IKTD harus independen dalam menjalankan visi dan misinya. Menjadi mitra dan mendukung pemerintah, mengamati secara kritis Tanah Datar, mendengarkan aspirasi dan keluhan Masyarakat untuk turut disuarakan kepada pemerintah. 

"IKTD harus menjadi rumah besar bagi perantau, memperkuat jaringan organisasi, menyatukan dan meningkatkan peran sosial dan ekonomi perantau, untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan Tanah Datar dan masyarakatnya," tuturnya. 

Semangat Persatuan Perantau 

‎Mubes II IKTD/KKTD Nasional Tahun 2026 menegaskan kembali filosofi Minangkabau, yaitu Saciok Bak Ayam, Sadanciang Bak Basi" yang menjadi landasan moral seluruh peserta untuk menjaga persatuan, memperkuat silaturahmi, dan membangun organisasi yang lebih besar dan bermanfaat bagi generasi perantau Tanah Datar di masa depan. 

‎Melalui Mubes II ini, seluruh peserta berkomitmen menjadikan DPP Ikatan Keluarga Tanah Datar sebagai wadah pemersatu perantau Tanah Datar di seluruh Indonesia dengan semangat: "Suaro Rantau, Suaro Kito" dan "Bersatu di Rantau, Membangun Kampung Halaman". (Welfendry)

IKA Unpad Bentuk Forum Ekonomi Hijau, Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

By On Selasa, Juni 02, 2026

Hutan Indonesia by Ken Shono (unsplash)  

JAKARTA, KabarViral79.Com - Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi global, gagasan ekonomi hijau semakin menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi wacana akademik. 

Indonesia kini berada di titik penting untuk menentukan arah pembangunan masa depan, pilihannya tetap bertumpu pada pola ekonomi lama yang eksploitatif, atau mulai bertransisi menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan resilien. 

Kesadaran inilah yang mendorong Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menginisiasi lahirnya Forum Ekonomi Hijau (FEH), sebuah forum kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat dialog, gagasan, dan sinergi menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Forum ini akan diluncurkan pada 17 Juni 2026 di Jakarta dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, akademisi, pengambil kebijakan, pelaku industri, serta komunitas masyarakat sipil. 

Secara global, konsep ekonomi hijau telah menjadi perhatian utama banyak negara. United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai “ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis.” 

Definisi tersebut menjadi fondasi berbagai kebijakan ekonomi hijau sejak awal dipublikasikan melalui laporan Towards a Green Economy pada 2011. 

Komut PLN, Dr. (HC) Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A.  

World Bank juga memperkenalkan pendekatan ekonomi yang dikenal dengan inclusive green growth, yakni ekonomi yang efisien dalam penggunaan sumber daya alam, minim polusi, serta tangguh menghadapi perubahan lingkungan dan risiko bencana. 

Meski memiliki pendekatan berbeda, hampir seluruh konsep ekonomi hijau memiliki benang merah yang sama,  pertumbuhan ekonomi harus tetap berjalan, namun tanpa mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi mendatang. 

Dalam konteks Indonesia, urgensi ekonomi hijau menjadi semakin nyata. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, hutan tropis, potensi energi baru terbarukan, serta bonus demografi yang dapat menjadi modal besar menuju ekonomi masa depan. 

Namun di sisi lain, Indonesia juga menghadapi ancaman serius berupa banjir, krisis air, polusi udara, kerusakan hutan, cuaca ekstrem, hingga ketergantungan ekonomi pada eksploitasi sumber daya alam mentah. 

Ketua Dewan Pembina IKA Unpad Dr. (HC), Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A., menilai bahwa Indonesia tidak lagi memiliki banyak waktu untuk menunda transformasi menuju ekonomi berkelanjutan. 

“Biaya mempertahankan model pembangunan lama hari ini sebenarnya sudah jauh lebih mahal dibandingkan biaya untuk bertransisi menuju ekonomi hijau. Kita harus melihat ekonomi hijau bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang besar menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja baru, sekaligus menjaga keberlanjutan bangsa,” ujarnya. 

Ketua Pelaksana Forum Ekonomi Hijau sekaligus Corporate Transformation Group Head PT Angkasa Pura Indonesia, Dr. Ferdian Agustiana. 

Menurut Burhanuddin, transisi menuju ekonomi hijau juga akan menentukan daya saing Indonesia di tingkat global. Dunia internasional saat ini semakin menuntut praktik pembangunan dan industri yang lebih rendah karbon, lebih efisien dalam penggunaan energi, dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

“Ke depan, negara yang mampu beradaptasi dengan ekonomi hijau justru akan menjadi pemenang ekonomi dunia. Indonesia punya modal besar untuk itu, tetapi dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar transformasi ini tidak berjalan parsial,” jelas Burhanuddin Abdullah. 

Gagasan mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya Forum Ekonomi Hijau. 

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IKA Unpad, Yhodhisman Soratha, S.IP., M.H., menjelaskan bahwa forum ini diinisiasi sebagai ruang strategis untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam merumuskan masa depan pembangunan Indonesia. 

“Forum Ekonomi Hijau diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka dan produktif antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga generasi muda. Tantangan keberlanjutan tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja,” kata Yhodhisman. 

Ia menambahkan, pada tahap awal Forum Ekonomi Hijau akan diluncurkan sebagai bagian dari ekosistem IKA Unpad. Namun dalam jangka panjang, forum ini diharapkan dapat berkembang menjadi platform independen yang membuka ruang diskusi publik lebih luas mengenai kebijakan hijau, inovasi berkelanjutan, serta transformasi ekonomi Indonesia. 

Sekjen IKA Unpad, Yhodhisman Sorata.  

"IKA Unpad ingin mengambil peran strategis sebagai katalisator kolaborasi. Kampus memiliki kekuatan pengetahuan, alumni memiliki jejaring lintas sektor, dan masyarakat membutuhkan ruang diskusi yang sehat mengenai masa depan pembangunan kita,” lanjutnya. 

Peluncuran Forum Ekonomi Hijau nantinya juga akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pakar untuk berdiskusi mengenai formula terbaik penerapan ekonomi hijau di Indonesia. Di antaranya Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si., Menteri Koperasi RI sekaligus Ketua Umum IKA Unpad; Purbaya Yudhi Sadewa, S.T., M.Sc., Ph.D., Menteri Keuangan RI; Drs. Moh. Jumhur Hidayat, M.Si., Menteri Lingkungan Hidup RI; Dr. Tasdiyanto Rohadi, Dewan Pakar Bidang Lingkungan Hidup IKA Unpad; Prof. Dr. Ir. Laode Masihu Kamaluddin, M.Sc., M.Eng., Alumni MIPA Unpad/Mantan Rektor UICI; dan Masyita Crystalin, Ph.D, Head of Economics, Portfolio Alignment & Sustainability. Danantara Indonesia, serta sejumlah pakar lainnya. 

Ketua Pelaksana Forum Ekonomi Hijau sekaligus Corporate Transformation Group Head PT Angkasa Pura Indonesia, Dr. Ferdian Agustiana, menilai bahwa pembicaraan mengenai ekonomi hijau harus mulai diterjemahkan menjadi langkah nyata dan terukur. 

“Selama ini kita sering berbicara tentang keberlanjutan dalam level konsep. Padahal tantangan yang kita hadapi sudah sangat konkret. Karena itu Forum Ekonomi Hijau ingin mendorong lahirnya diskusi yang lebih aplikatif, kolaboratif, dan menghasilkan rekomendasi nyata,” ujarnya. 

Ferdian juga menekankan bahwa ekonomi hijau tidak hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga tentang kualitas hidup masyarakat dan masa depan ekonomi nasional. 

"Ekonomi hijau bukan berarti menghentikan pertumbuhan ekonomi. Justru sebaliknya, ini tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih cerdas, lebih efisien, lebih inklusif, dan tidak menciptakan biaya lingkungan yang diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya. 

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi hijau global apabila mampu memanfaatkan momentum transisi energi, pengembangan industri hijau, hilirisasi berkelanjutan, hingga inovasi berbasis teknologi ramah lingkungan. 

Melalui Forum Ekonomi Hijau, IKA Unpad berharap lahir lebih banyak diskusi, kolaborasi, dan gerakan bersama untuk mendorong pembangunan Indonesia yang tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial dan tata kelola Environmental, Social, and Governance / ESG untuk keberlanjutan jangka panjang. 

“Peluncuran forum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa masa depan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian global, keberhasilan sebuah bangsa juga ditentukan oleh kemampuan menjaga bumi tetap layak dihuni bagi generasi mendatang,” pungkas Yhodisman. (*/red)

Prabowo Sebut Pancasila Merupakan Penunjuk Arah bagi Indonesia

By On Selasa, Juni 02, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pancasila merupakan penunjuk arah bagi Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. 

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Senin, 01 Juni 2026. 

"Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita," kata Prabowo dalam pidatonya. 

Meski sebagai kompas atau pedoman, Prabowo menilai, Pancasila belum sepenuhnya diikuti dalam pembangunan ekonomi Indonesia. 

Ia melihat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan kekayaannya dinikmati oleh pihak-pihak yang berada di luar negeri. 

"Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri," tuturnya. 

Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, ia menggaungkan Ekonomi Pancasila yang berdiri di atas lima prinsip, yakni religius, kemanusiaan, berpihak kepada kepentingan nasional, kerakyatan, dan keadilan sosial. 

Ia menegaskan, kekayaan alam Indonesia bukan sekadar komoditas yang bebas diperjualbelikan, melainkan amanah yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk rakyat. 

"Tugas sejarah saya sebagai Presiden ke-8 RI adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila," ujarnya. 

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koperasi, UMKM, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. 

Salah satu wujud nyatanya, kata dia, yaitu pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dirancang untuk memangkas peran tengkulak dan memajukan ekonomi daerah. 

"Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam, kita membangun ketahanan pangan nasional, kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa, kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas," pungkasnya. (*/red)

Sambut Kepulangan Sembilan WNI Relawan GSF, Menlu RI: Selamat Datang Kembali

By On Minggu, Mei 24, 2026

Menlu Sugiono menyambut kedatangan sembilan WNI yang tergabung dalam rombongan GSF yang ditahan Israel. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), Sugiono menyambut kepulangan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 yang menjadi korban penangkapan Israel. 

Sugiono mengatakan, para WNI yang mengalami trauma fisik akan mendapat penanganan lebih lanjut. 

"Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga dan tadi dari laporan ada beberapa rekan kita yang mengalami trauma fisik yang akan juga ditangani lebih lanjut," ujar Sugiono di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu, 24 Mei 2026. 

Sugiono juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembebasan dan pemulangan para WNI itu. Ucapan terima kasih khusus juga disampaikan Sugiono ke pemerintah Turki. 

"Terima kasih kepada bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi I, pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, Global Sumud Flotilla," ucapnya. 

"Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang juga telah membantu khususnya lagi terlebih khusus lagi Pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod," imbuhnya. 

Diketahui sebelumnya, kesembilan relawan itu berjalan keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, sekitar pukul 16.25 WIB. Mereka terlihat mengenakan keffiyeh atau syal khas Palestina. 

Kerabat para WNI itu juga menyambut kedatangan mereka dengan dengan spanduk dan bendera Palestina. Mereka terdengar bersorak saat para WNI tersebut keluar dari gedung terminal. 

Untuk diketahui, penangkapan sembilan WNI ini berawal saat pasukan Israel mulai mencegat sejumlah kapal bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF), pada Senin, 18 Mei 2026. 

Sejumlah kapal GSF dicegat secara bertahap, menyebabkan sejumlah relawan GSF ditangkap Israel. 

Semua relawan GSF, termasuk sembilan WNI, telah bebas pada Kamis, 21 Mei 2026, waktu setempat. Mereka tiba lebih di Turki menggunakan pesawat yang disewa otoritas setempat. 

Sejumlah WNI yang ditangkap Israel melaporkan mendapat perlakuan tak manusiawi. Bahkan beberapa di antaranya mengabarkan mendapat kekerasan fisik seperti dipukul atau disetrum. 

Berikut daftar sembilan WNI yang sempat diculik tentara Israel berdasarkan laporan GPCI: 

1. Herman Budianto Sudarson (GPCI-Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro 

2. Ronggo Wirasanu (GPCI-Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro 

3. Andi Angga Prasadewa (GPCI-Rumah Zakat) Kapal Josef 

4. Asad Aras Muhammad (GPCI-Spirit of Aqso) Kapal Kasr-1 

5. Hendro Prasetyo (GPCI-SMART 171) Kapal Kasr-1 

6. ⁠Bambang Noroyono (Republika) Kapal BoraLize 

7. ⁠Thoudy Badai Rifan Billah (Republika) Kapal Ozgurluk 

8. ⁠Andre Prasetyo Nugroho (Tempo) Kapal Ozgurluk 

9. Rahendro Herubowo (Tim Media GPCI dan iNews) Kapal Ozgurluk.

(*/red)

Panglima TNI Lepas 744 Prajurit Satgas TNI ke Lebanon

By On Minggu, Mei 24, 2026

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat memimpin upacara pelepasan 744 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL  

JAKARTA, KabarViral79.ComPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin langsung upacara pelepasan 744 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). 

Agenda pelepasan kontingen tersebut berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 21 Mei 2026. 

Hadir dalam upacara tersebut, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Tedi Rizalihadi, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Edwin, dan Dankodiklat TNI Letjen Mohamad Naudi Nurdika. 

"Kontingen Satgas TNI Konga UNIFIL TA 2026 berjumlah 744 personel akan diberangkatkan ke daerah misi di Lebanon, terdiri dari 571 personel TNI AD, 79 personel TNI AL, 63 personel TNI AU, serta 31 personel Mabes TNI," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana, Jumat, 22 Mei 2026. 

Nyoman mengatakan, Panglima TNI Agus memberikan amanat bahwa misi ini merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional kepada prajurit Indonesia. 

"Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa keikutsertaan TNI dalam misi perdamaian dunia merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap profesionalisme prajurit Indonesia," ujarnya. 

Menurutnya, Agus juga meminta agar prajurit yang dikirim menjaga nama baik Indonesia. Tak lupa ia mengingatkan agar terus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). 

"Panglima TNI juga menekankan agar seluruh personel menjaga nama baik Indonesia dan Pasukan Garuda selama bertugas di daerah misi, mematuhi standar operasional prosedur (SOP), meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi, serta menjaga moral dan kesehatan selama penugasan," pungkasnya. (*/red)