-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Dari Bandar Lampung ke Shenzhen: Dua Deklarasi Perdamaian dalam Satu Momentum Sejarah, Kebetulankah?

By On Jumat, November 20, 2026

Editorial November 2026 PPWI 

JAKARTA – Dunia internasional baru saja menyaksikan dua peristiwa yang menarik untuk dicermati dalam perspektif perdamaian, diplomasi, kemanusiaan, dan filsafat sejarah. Dalam rentang waktu hanya delapan hari, dua deklarasi yang membawa pesan serupa tentang pentingnya perdamaian dunia muncul dari dua forum dengan karakter, skala, dan aktor yang sangat berbeda. 

Peristiwa pertama adalah lahirnya Bandar Lampung Declaration pada 11 November 2026 di Bandar Lampung, Indonesia, yang digagas oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama jejaring tokoh, jurnalis, akademisi, aktivis perdamaian, dan mitra internasionalnya. Peristiwa kedua adalah lahirnya deklarasi bersama menuju perdamaian yang melibatkan tiga pemimpin negara berkekuatan global, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, pada 19 November 2026 di Shenzhen, Tiongkok. 

Kedua peristiwa tersebut memiliki latar belakang kelembagaan dan politik yang berbeda. Bandar Lampung Declaration lahir dari inisiatif masyarakat sipil dan komunitas pers internasional, sedangkan deklarasi Shenzhen merupakan hasil pertemuan langsung tiga kepala negara yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap tatanan geopolitik dunia. 

Namun, keduanya mempertemukan satu gagasan mendasar: perdamaian dunia tidak dapat diwujudkan melalui kekuatan senjata semata, melainkan membutuhkan dialog, kerja sama, penghormatan terhadap kedaulatan, stabilitas, dan tanggung jawab kemanusiaan. 

Pertanyaannya kemudian menjadi menarik: apakah kedekatan waktu kedua peristiwa tersebut hanya kebetulan? Apakah terdapat hubungan pemikiran, pengaruh, atau keterkaitan yang belum terlihat? Ataukah keduanya merupakan bagian dari suatu dinamika sejarah yang lebih besar, ketika berbagai kekuatan manusia secara bersamaan mulai bergerak menuju kesadaran baru tentang pentingnya perdamaian? 

Dua Deklarasi, Dua Dunia, Satu Pesan Kemanusiaan

Bandar Lampung Declaration lahir dalam rangkaian peringatan 19 tahun PPWI melalui seminar internasional yang diselenggarakan pada 11 November 2026 di Hotel Emersia, Bandar Lampung. Forum tersebut mempertemukan diplomat, tokoh pers, akademisi, aktivis, dan perwakilan organisasi internasional dari sejumlah negara.

Sejumlah diplomat yang hadir antara lain Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Gennadievich Tolchenov; Duta Besar Suriah, Abdulmonem Annan; serta perwakilan Kedutaan Besar Maroko, Tamou Samri. Tokoh-tokoh internasional lainnya juga berpartisipasi secara langsung maupun daring. 

Gagasan utama deklarasi tersebut adalah memperkuat peran jurnalis warga dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Pesannya mencakup penghentian konflik bersenjata, penyelesaian perselisihan melalui dialog, perlindungan hak asasi manusia, penguatan jurnalisme yang bertanggung jawab, serta dorongan agar sumber daya dunia lebih banyak diarahkan kepada pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan manusia.

Delapan hari kemudian, tepatnya 19 November 2026, sebuah peristiwa diplomatik bersejarah berlangsung di Shenzhen. Donald Trump, Vladimir Putin, dan Xi Jinping bertemu dalam pertemuan trilateral pertama yang melibatkan ketiga kepala negara tersebut secara bersama-sama. Pertemuan itu menghasilkan U.S.-Russia-China Heads of State Declaration toward Peace.  

Dalam deklarasi tersebut, ketiga negara menyampaikan komitmen mengenai reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, stabilitas pasokan energi, penghormatan terhadap prinsip persetujuan negara dan kekebalan pejabat negara, serta dialog untuk mengurangi risiko nuklir dan mencegah proliferasi senjata nuklir. Salah satu pernyataan paling penting menegaskan bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh pernah terjadi. 

Meskipun substansi dan jangkauan kedua deklarasi berbeda, terdapat persamaan nilai yang cukup jelas. Keduanya menempatkan perdamaian sebagai kebutuhan mendasar bagi kelangsungan peradaban manusia. 

Mengapa Kedua Peristiwa Terjadi dalam Waktu yang Berdekatan?

Untuk menjawab pertanyaan ini secara objektif, ada beberapa kemungkinan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, keduanya merupakan respons terhadap situasi global yang sama. Dunia sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, konflik bersenjata, persaingan kekuatan besar, ancaman nuklir, krisis kemanusiaan, dan ketegangan ekonomi internasional. Perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, serta persaingan strategis Amerika Serikat dan Tiongkok telah memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas dunia. 

Dalam situasi demikian, munculnya berbagai inisiatif perdamaian dari kelompok masyarakat sipil maupun pemerintah merupakan sesuatu yang wajar. Ketika ancaman terhadap kehidupan manusia semakin besar, kebutuhan untuk mencari jalan keluar melalui perdamaian juga semakin mendesak. 

Dengan demikian, kedua deklarasi dapat dipahami sebagai respons yang berbeda terhadap persoalan global yang sama. 

Kedua, terdapat kemungkinan konvergensi pemikiran tanpa koordinasi langsung. Dalam hubungan internasional, tidak semua gerakan yang memiliki tujuan serupa harus berasal dari perencanaan bersama. Dua kelompok yang tidak saling berkomunikasi pun dapat menghasilkan gagasan yang hampir sama karena menghadapi kenyataan dan tantangan zaman yang serupa. 

PPWI, melalui Bandar Lampung Declaration, menyampaikan aspirasi masyarakat sipil dan komunitas jurnalis warga. Sementara itu, tiga pemimpin negara dalam deklarasi Shenzhen berbicara dari perspektif kepentingan strategis, keamanan nasional, dan stabilitas internasional. 

Keduanya dapat dipandang sebagai dua jalur yang berbeda menuju kebutuhan yang sama: menciptakan kondisi dunia yang lebih stabil dan menghindari kehancuran akibat konflik bersenjata. 

Ketiga, kedekatan waktu kedua deklarasi memiliki nilai simbolis dan historis. Jarak delapan hari antara 11 dan 19 November 2026 memberikan alasan yang menarik untuk menghubungkan kedua peristiwa tersebut dalam sebuah refleksi sejarah. Akan tetapi, kedekatan kronologis tidak otomatis membuktikan adanya hubungan organisatoris, komunikasi rahasia, atau koordinasi politik. 

Sampai saat ini, tidak terdapat bukti publik yang menunjukkan bahwa PPWI menyusun Bandar Lampung Declaration atas arahan atau berdasarkan kesepakatan dengan pemerintahan Amerika Serikat, Rusia, maupun Tiongkok. Demikian pula, belum ada bukti bahwa deklarasi para pemimpin tersebut dipengaruhi secara langsung oleh deklarasi yang lahir di Bandar Lampung. 

Karena itu, lebih tepat menyebut keduanya sebagai dua peristiwa independen yang menunjukkan konvergensi aspirasi perdamaian, bukan sebagai dua bagian dari satu operasi yang telah direncanakan bersama. 

Membaca Fenomena Ini melalui Pemikiran Para Filsuf Dunia

Fenomena munculnya dua deklarasi perdamaian dalam waktu berdekatan dapat dipahami lebih mendalam melalui sejumlah pemikiran filosofis. Immanuel Kant (1724–1804) melihat bahwa perdamaian sebagai tujuan rasional peradaban. Melalui karya terkenalnya, Perpetual Peace, Kant mengemukakan gagasan bahwa perdamaian abadi harus dibangun melalui hukum, hubungan antarnegara yang adil, dan kerja sama internasional. 

Dalam perspektif Kant, perdamaian bukan sekadar keadaan ketika peperangan berhenti sementara. Perdamaian merupakan tatanan yang harus dibangun secara sadar melalui institusi, kesepakatan, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum. 

Kedua deklarasi dapat dibaca sebagai ekspresi dari kebutuhan tersebut. PPWI menyuarakannya melalui masyarakat sipil dan jurnalisme, sedangkan tiga kepala negara menyampaikannya melalui diplomasi tingkat tertinggi. 

Namun, Kant juga memberikan peringatan bahwa perdamaian tidak akan bertahan apabila hanya didasarkan pada kepentingan sementara negara-negara kuat. 

Sejalan dengan itu Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) melihat kedua peristiwa di dua tempat dan actor yang berbeda itu sebagai perjalanan sejarah dan perkembangan kesadaran manusia. Hegel memandang sejarah sebagai proses perkembangan kesadaran manusia dan perwujudan kebebasan melalui dinamika kehidupan masyarakat dan institusi. 

Pemikiran Hegel membuka ruang bagi interpretasi bahwa berbagai peristiwa yang tampak terpisah dapat menjadi bagian dari perkembangan sejarah yang lebih luas. Dalam konteks ini, lahirnya Bandar Lampung Declaration dan deklarasi Shenzhen dapat dilihat sebagai dua manifestasi dari meningkatnya kesadaran mengenai kebutuhan akan stabilitas dan perdamaian dunia. 

Keduanya tidak harus saling menyebabkan. Bisa saja keduanya muncul sebagai bagian dari perkembangan kesadaran sejarah yang sama, yaitu bahwa pendekatan konfrontatif semakin sulit dipertahankan di tengah risiko kehancuran global. 

Bagi Carl Gustav Jung (1875–1961), Deklarasi Bandar Lampung dan Shenzhen Agreement toward Peace adalah sebuah fenomena sinkronisitas dan kebetulan yang bermakna. Jung memperkenalkan konsep synchronicity, yaitu kemunculan dua atau lebih peristiwa yang tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang dapat dibuktikan, tetapi memiliki hubungan makna bagi orang yang mengamatinya. 

Konsep ini sangat menarik untuk membaca kedekatan waktu kedua deklarasi. Bayangkan: sebuah organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyelenggarakan forum perdamaian pada 11 November, sementara delapan hari kemudian tiga pemimpin negara dengan kekuatan militer dan ekonomi terbesar di dunia mengeluarkan deklarasi yang juga berbicara tentang perdamaian. 

Apakah ini hanya kebetulan kalender? Dalam perspektif Jung, seseorang dapat memaknai kemunculan kedua peristiwa tersebut sebagai sinkronisitas, yakni kebetulan yang memiliki arti simbolis. 

Namun, penting ditegaskan bahwa sinkronisitas merupakan konsep interpretatif dalam psikologi analitis. Ia bukanlah bukti ilmiah tentang adanya kekuatan tersembunyi yang mengatur atau menghubungkan kedua peristiwa tersebut. 

Dari filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche (1844–1900), fenomena Bandar Lampung, Indonesia, dan Shenzhen, Tiongkok, melahirkan pertanyaan tentang kehendak kekuasaan. Pemikiran Nietzche tentang will to power atau kehendak untuk berkuasa memberikan perspektif kritis mengenai hubungan antara kekuasaan, kepentingan, dan tindakan manusia. 

Dari perspektif ini, deklarasi perdamaian yang dikeluarkan para pemimpin dunia tidak boleh hanya dinilai berdasarkan kata-kata yang indah. Dunia juga perlu mengamati kepentingan politik, ekonomi, dan strategis yang berada di balik setiap kesepakatan. 

Demikian pula, masyarakat internasional perlu menguji apakah deklarasi Shenzhen benar-benar menghasilkan pengurangan ketegangan atau sekadar memperkuat posisi tawar ketiga negara. Perspektif kritis ini penting agar perdamaian tidak menjadi slogan diplomatik yang menutupi kepentingan kekuasaan. 

Adakah Kekuatan Besar yang Mengatur Keselarasan Peristiwa Ini?

Pertanyaan yang lebih mendalam adalah apakah kedua peristiwa tersebut merupakan bagian dari suatu kekuatan besar yang mengatur perjalanan sejarah manusia? Dalam tradisi filsafat dan spiritualitas, gagasan mengenai kekuatan yang lebih tinggi daripada kehendak individual manusia telah lama dikenal. 

Filsafat Stoik, misalnya, mengenal konsep Logos, yaitu prinsip rasional universal yang dianggap mendasari keteraturan alam semesta. Para pemikir Stoik seperti Marcus Aurelius (121-180) meyakini bahwa manusia merupakan bagian dari tatanan alam yang lebih luas dan memiliki tanggung jawab untuk hidup selaras dengan akal budi serta kepentingan bersama. 

Dalam tradisi pemikiran keagamaan, konsep tersebut dapat dikaitkan dengan kehendak Tuhan atau _divine providence,_ yakni keyakinan bahwa perjalanan kehidupan dan sejarah manusia berada dalam pengetahuan serta ketentuan Sang Pencipta. Dari sudut pandang ini, seseorang dapat memaknai kemunculan dua deklarasi perdamaian dalam waktu berdekatan sebagai momentum yang memiliki arti spiritual. Mungkin, bagi orang-orang yang meyakini adanya keteraturan ilahi, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa umat manusia sedang memperoleh kesempatan untuk memperbaiki arah perjalanan peradabannya. 

Namun, pendekatan filosofis dan spiritual tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan faktual. Tidak tersedia bukti yang dapat memastikan bahwa ada kekuatan supranatural yang secara khusus mengatur jadwal, isi, atau hubungan kedua deklarasi tersebut. Yang dapat dikatakan adalah bahwa sejarah sering mempertemukan berbagai kehendak manusia pada momentum ketika kebutuhan bersama menjadi sangat mendesak. 

Dengan demikian, gagasan tentang kekuatan yang lebih besar dapat menjadi refleksi moral dan spiritual, bukan tuduhan tentang adanya konspirasi atau klaim mengenai koordinasi tersembunyi. 

Tantangan terhadap Deklarasi Shenzhen: Perdamaian Harus Dibuktikan dengan Tindakan

Meskipun kesepakatan tersebut memiliki arti diplomatik yang penting, sejumlah pengamat menilai hasil konkretnya masih terbatas. Deklarasi itu belum menghasilkan mekanisme pengendalian senjata nuklir yang terperinci, jadwal pelaksanaan, maupun kesepakatan penyelesaian perang Ukraina. Konflik tersebut bahkan tidak disebut secara langsung dalam dokumen akhirnya. 

Selain itu, kesepakatan mengenai reformasi PBB dan pembatasan penyalahgunaan yurisdiksi lembaga peradilan internasional perlu diuji dari perspektif keadilan universal. Perdamaian tidak boleh menjadi alasan bagi negara-negara kuat untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. 

Inilah salah satu ruang penting bagi Bandar Lampung Declaration untuk memberikan kontribusi pemikiran. Jika deklarasi Shenzhen mewakili kesepakatan diplomatik tiga kekuatan besar, Bandar Lampung Declaration dapat mengingatkan bahwa perdamaian harus melibatkan suara masyarakat, korban konflik, jurnalis, kelompok rentan, dan negara-negara yang tidak memiliki kekuatan geopolitik besar. 

Perdamaian yang hanya dirundingkan oleh negara-negara kuat, tanpa melibatkan pihak-pihak yang mengalami dampak konflik, berisiko menghasilkan stabilitas politik yang tidak selalu identik dengan keadilan. 

Wilson Lalengke dan Peran PPWI: Menghubungkan Suara Rakyat dengan Diplomasi Dunia

Dalam konteks tersebut, inisiatif Wilson Lalengke bersama PPWI dan jejaring internasionalnya memiliki relevansi tersendiri. Sebagai organisasi jurnalis warga, PPWI tidak memiliki kekuatan militer, kewenangan diplomatik negara, ataupun instrumen ekonomi untuk memengaruhi keputusan para pemimpin dunia secara langsung. 

Namun, organisasi masyarakat sipil memiliki kekuatan lain, yakni kemampuan membangun kesadaran publik, menyampaikan aspirasi kemanusiaan, dan menghubungkan masyarakat lintas negara. Bandar Lampung Declaration dapat menjadi sarana untuk mengingatkan para pemimpin dunia bahwa keputusan politik dan militer pada akhirnya menyangkut kehidupan manusia. 

Dalam perspektif Wilson Lalengke, keberhasilan perdamaian seharusnya tidak diukur dari seberapa kuat suatu negara menguasai negara lain. Ia harus dinilai dari seberapa besar kemampuannya menciptakan kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera bagi rakyatnya. 

Pada poin penting ini, jurnalis warga harus menjadi jembatan komunikasi antarmasyarakat, bukan instrumen propaganda atau permusuhan. Oleh karena itu, PPWI memiliki peluang untuk mengembangkan Bandar Lampung Declaration menjadi gerakan internasional melalui diplomasi masyarakat sipil, kampanye media, dialog lintas bangsa, dan kerja sama kemanusiaan. 

Kebetulan yang Bermakna atau Momentum Sejarah?

Kedua deklarasi tersebut memang menarik karena lahir hanya berselang delapan hari, berasal dari dua lingkungan yang sangat berbeda, tetapi membawa pesan utama yang beririsan. Apakah keduanya saling berhubungan secara langsung? Belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan demikian. 

Apakah keduanya merupakan bagian dari kecenderungan sejarah yang lebih besar? Interpretasi tersebut memiliki dasar filosofis yang layak dipertimbangkan. 

Apakah terdapat kekuatan ilahi yang mengatur keselarasan peristiwa tersebut? Itu merupakan wilayah keyakinan spiritual yang tidak dapat dipastikan melalui bukti politik maupun sejarah yang tersedia.

Namun, ada satu hal yang tidak membutuhkan perdebatan panjang: dunia membutuhkan perdamaian, dan setiap inisiatif yang sungguh-sungguh memperjuangkannya patut memperoleh perhatian. 

Justru di sinilah letak nilai historis kedua peristiwa tersebut. Bandar Lampung Declaration menunjukkan bahwa masyarakat sipil dari sebuah kota di Indonesia dapat ikut menyuarakan agenda kemanusiaan dunia. Sementara itu, deklarasi Shenzhen memperlihatkan bahwa tiga pemimpin negara berkekuatan besar pun menyadari pentingnya komunikasi dan stabilitas strategis. 

Mungkin keduanya bukan hasil dari satu perencanaan bersama. Akan tetapi, keduanya dapat menjadi bagian dari satu momentum peradaban: meningkatnya kesadaran bahwa konflik berkepanjangan tidak memberikan masa depan yang layak bagi umat manusia. Sebagaimana semangat pemikiran Immanuel Kant, perdamaian harus menjadi tujuan rasional dan moral umat manusia, bukan sekadar jeda di antara dua peperangan. 

Dari Bandar Lampung hingga Shenzhen, dari suara jurnalis warga hingga meja perundingan para pemimpin dunia, pesan yang perlu diperjuangkan tetap sama: manusia diciptakan bukan untuk saling menghancurkan, melainkan untuk hidup berdampingan dalam keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan. 

Barangkali inilah makna paling penting dari momentum November 2026: bukan siapa yang pertama mengeluarkan deklarasi perdamaian, bukan pula siapa yang memiliki kekuasaan paling besar, melainkan apakah seluruh umat manusia akhirnya bersedia berjalan menuju tujuan yang sama. 

Peace is not the privilege of powerful nations. It is the fundamental right of all humanity.  (TIM/Red)

Menteri Pigai Sebut Keputusan Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon Bukan Resmi dari Pemerintah

By On Jumat, November 20, 2026

Menteri HAM, Natalius Pigai. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan, rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon bukan keputusan resmi pemerintah. 

Menurutnya, pemindahan Badak Jawa baru sekadar wacana.

"Yang jelas soal keputusan untuk pemindahan Badak ini bukan keputusan resmi pemerintah. Bukan keputusan resmi pemerintah Prabowo Subianto. Ini baru pada tahap wacana,” ujar Pigai kepada wartawan, di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. 

Dia mencontohkan, salah satu negara Afrika Bagian Timur, yaitu Rwanda yang melakukan konservasi dan kelestarian bagi gorila gunung. 

Dia mengatakan, Indonesia bisa meniru langkah yang dilakukan Rwanda dengan melestarikan hewan dan kekayaan dunia. 

Untuk itu, ia berharap habitat Badak Jawa tidak dipindahkan karena akan berdampak terhadap masyarakat adat di sekitar lokasi. 

"Dan saya ingin sampaikan selain hanya masyarakat, juga masyarakat yang berdampak di situ juga masyarakat adat. Budaya, ekosistem, biota, lingkungan, kita lestarikan. Karena wilayah Banten itu adalah kepalanya Pulau Jawa dalam kepercayaan orang Jawa,” ujarnya. 

Pigai juga menyoroti adanya peraturan Kementerian ESDM terkait wilayah tambah di sekitar Ujung Kulon. 

Dia mendorong agar pemindahan Badak Jawa hanya sebatas wacana. 

"Karena itu, menurut saya, sebaiknya wacana ini ya, itu tetap hanya sebagai sebatas wacana, tapi saya pastikan bahwa pemerintah tidak pernah mengambil keputusan resmi untuk memindahkan badak jawa,” ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan sejumlah badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. 

Rencana relokasi Badak Jawa tersebut muncul sebagai upaya melindungi satwa langka itu dari ancaman bencana alam, terutama tsunami yang berpotensi terjadi akibat gempa atau erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. 

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, keberadaan Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mencari habitat alternatif bagi Badak Jawa. 

Menurutnya, jika terjadi tsunami akibat gempa atau letusan gunung, populasi Badak Jawa yang saat ini hanya berada di Ujung Kulon berisiko mengalami kepunahan. 

"Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa tsunami. Kalau ada tsunami, Badak Jawa kita bisa punah. Maka, ada gagasan untuk memindahkan sejumlah Badak Jawa ke Alas Purwo," ujar Hashim. 

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim kepada wartawan saat menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), di Antalya, Türkiye, Kamis, 12 November 2026. (*/red)

Anggota DPR RI Asal Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa, Sebut Ingat Pesan Megawati

By On Jumat, November 20, 2026

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Bonnie Triyana. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Bonnie Triyana!menolak wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim). 

Dia meminta pemerintah mengutamakan perlindungan habitat asli Badak Jawa. 

"Sebagai kader PDI-Perjuangan (PDI-P), saya berpegang pada pesan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar kita senantiasa memelihara lingkungan dan satwa. Ujung Kulon adalah rumah terakhir Badak Jawa di dunia dan bagian dari identitas Banten," kata Bonnie kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026. 

Bonnie memahami upaya melindungi Badak Jawa dari ancaman bencana alam. 

Namun dia menilai pemindahan satwa langka harus didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam. 

"Jika memang kekhawatirannya adalah bencana alam, maka yang harus diperbaiki adalah sistem mitigasi bencana di kawasan tersebut, bukan melakukan generalisasi sumber masalah hingga kemudian berpotensi mengorbankan eksistensi satwa langka dengan melakukan pemindahan," tuturnya. 

Anggota DPR RI asal Banten ini mengingatkan Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. 

Kawasan tersebut, kata dia, punya nilai ekologis penting, termasuk sebagai habitat alami Badak Jawa. 

"Keberadaan Badak Kawa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai ekologis Ujung Kulon. Status tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya mempertahankan dan memperkuat fungsi ekologis kawasan sebagai habitat alami spesies tersebut," ujar dia. 

Menurut Bonnie, Badak Jawa telah hidup di sana selama berabad-abad. Pelestariannya, kata dia, tidak hanya menyelamatkan populasi, tapi juga menjaga ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. 

"Kalau terdapat perbedaan kondisi geografis antara Ujung Kulon dan Alas Purwo, termasuk pola musim dan curah hujan, justru akan berpotensi memengaruhi kemampuan adaptasi badak dan tidak bertahan lama," ujarnya. 

Bonnie juga menyinggung kematian Badak Jawa bernama Musofa setelah dipindahkan dari Semenanjung Ujung Kulon ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), fasilitas konservasi semi-in-situ di dalam kawasan TNUK. 

Menurutnya, peristiwa tersebut harus jadi bahan evaluasi. 

"Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pengingat bahwa pemindahan satwa, bahkan dalam lingkup kawasan habitat asal, tetap memiliki risiko yang tidak sederhana," kata dia. 

Untuk itu, Bonnie meminta pemerintah memperkuat mitigasi bencana, pengamanan kawasan, serta perlindungan habitat asli Badak Jawa di Ujung Kulon. 

Dia juga meminta wacana pemindahan tidak dilanjutkan tanpa kajian ilmiah yang terbuka dan melibatkan para ahli. 

"Keberadaan Badak Jawa di habitat aslinya harus tetap dijaga. Perlindungan kawasan, penguatan sistem pengamanan, serta upaya mitigasi bencana menjadi hal penting agar kelangsungan hidup satwa langka tersebut tetap terjamin," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, pemerintah menegaskan tidak akan memindahkan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jatim, sebelum ada kajian ilmiah lengkap yang membuktikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru. 

Ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. 

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat mengatakan, Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji lebih mendalam. 

Menurutnya, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru membahayakan kelangsungan hidup satwa langka tersebut. 

"Keselamatan setiap individu Badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 17 November 2026. (*/red)

Kapolri Suyudi: Tak Perlu Bayar Survei, Kerja dengan Hati, Rakyat Tak Bisa Dibohongi!

By On Rabu, November 18, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto meminta jajarannya tidak perlu membeli atau membayar lembaga survei untuk mengukur kinerja Polri. 

Menurutnya, penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri tidak bisa direkayasa karena rakyat bisa menilai langsung kinerja Kepolisian. 

"Kita tidak perlu membeli survei, kita tentu tidak perlu membayar survei. Tapi yakinlah saudara-saudaraku semua, bekerjalah dengan hati, karena rakyat tidak pernah bisa dibohongi, rakyat tidak bisa direkayasa,” ujar Suyudi dalam siaran langsung YouTube Humas Korps Brimob Polri, Senin, 16 November 2026. 

Oleh karena itu, dia meminta para personel untuk bekerja dengan tulus demi kepentingan masyarakat. 

"Yakinlah Polisi akan selalu di hati masyarakat dan kalau Polisi sudah di hati masyarakat, jangan khawatir, Kamtibmas Insya Allah akan aman dan kondusif,” ujar dia. 

Suyudi menyebut, ada sejumlah dinamika yang terjadi di lingkungan Polri dalam satu bulan terakhir. 

Namun, ia meminta seluruh personel tidak ragu atau mundur selama langkah yang diambil bertujuan untuk kepentingan institusi dan bangsa. 

“Karena kebenaran pasti akan datang, dan Polisi akan menjadi kekuatan yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia!” ujarnya. 

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 9-18 April 2026, 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik. 

Tingkat kepuasan terhadap Polri juga meningkat dari 65,1 persen pada 2025 menjadi 67,6 persen pada tahun ini. (*/red)

Bareskrim Polri Usut Dugaan TPPU Terkait Penyelundupan BBM di Sulsel

By On Rabu, November 18, 2026

Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Suhasto (tengah) saat Konferensi Pers. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari kasus penyelundupan BBM yang ditangani Dirreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Polri akan mengusut aliran dana dari kasus tersebut. 

"Dalam hal ini, Direktorat Tindak Pidana Khusus melakukan pengembangan perkara. Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menertibkan laporan polisi LP A tertanggal 20 Oktober 2026 terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Suhasto saat Konferensi Pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026. 

Menurut Suhasto, pihaknya akan melakukan penelusuran uang hasil keuntungan dari praktik penyelundupan BBM tersebut. 

Pihaknya juga akan mengusut aset yang dihasilkan dari dugaan penyelundupan. 

"Fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut," ujar dia.

Suhasto mengatakan, pihaknya akan menggandeng PPATK. 

Menurutnya, ada sejumlah aset yang sudah disita dari kasus ini. 

"Jadi akan kita tracing, uangnya ke mana saja, kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kita telusuri juga asetnya di mana saja," ujarnya. 

Suhasto menyebut, pihaknya tidak akan berhenti pada dugaan tindak pidana asal. 

Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan perkara ini.

"Jadi, langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, terus kemudian melindungi hak masyarakat atas BBM bersubsidi, dan juga mencegah kebocoran keuangan negara," tuturnya. 

Diketahui sebelumnys, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah membongkar kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang melibatkan kapal tanker dan truk tangki. 

Polisi menetapkan tujuh tersangka dan memasukkan empat orang lainnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pengungkapan kasus ini dirilis Kapolda Sulsel saat itu, Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro, di Dermaga Pelindo Makassar, Selasa, 02 Juni 2026. 

Kasus penyelundupan solar subsidi ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang bermula dari penindakan terhadap tujuh truk tangki pada Februari 2026. 

Polisi menyita berbagai barang bukti berupa satu kapal tanker, dua kapal SPOB, 18 mobil tangki, 17 kendaraan penumpang dan enam dump truck. 

Polisi juga menyita 332 jeriken solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, dan 1.541 tabung LPG 3 kilogram. 

Untuk BBM subsidi, Polisi mengamankan total 229.123 liter solar dan 3.031 liter Pertalite. 

Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan Ditreskrimsus Polda Sulsel dan sejumlah polres jajaran di berbagai daerah. (*/red)

Anak Sekolah Menyeberang Sungai Pakai Rakit, HRD Desak Jembatan Aceh Dibangun

By On Selasa, November 17, 2026

HRD saat meninjau jembatan dan jalan putus di Aceh pasca banjir dan longsor beberapa hari lalu. Hingga kini masih banyak infrastruktur belum ditangani pemerintah. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), mendesak pemerintah segera membangun kembali sejumlah jembatan yang putus akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, pada November 2025. 

Hingga kini, sejumlah wilayah masih kesulitan akses transportasi. Bahkan, anak-anak sekolah di Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit dan boat ketek untuk menuju sekolah. 

HRD mengatakan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan masyarakat dan akses pendidikan. 

Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar pembangunan jembatan segera direalisasikan. 

HRD saat meninjau jembatan dan jalan putus di Aceh pasca banjir dan longsor beberapa hari lalu. Hingga kini masih banyak infrastruktur belum ditangani pemerintah. 

Selain jembatan, HRD juga meminta pemerintah mempercepat normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan dan memicu banjir berulang saat hujan turun. 

"Pemerintah jangan hanya melakukan peninjauan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan kepastian pembangunan agar aktivitas pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial kembali normal," tegas HRD, Selasa, 17 November 2026. 

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana, terutama jembatan, jalan, dan normalisasi sungai di wilayah terdampak Aceh. (Joniful Bahri)

HRD Desak Pemerintah Beri Kepastian Hukum Tanah Transmigran

By On Minggu, November 15, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan legalitas tanah masyarakat di kawasan transmigrasi, terutama lahan yang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan. 

Menurut Ruslan M. Daud yang akrab disapa HRD, kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat transmigran yang telah puluhan tahun bermukim dan mengelola lahan tersebut sebagai tempat tinggal maupun sumber penghidupan. 

Hal itu disampaikannya Ruslan M. Daud kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 15 November 2026. 

HRD menegaskan, negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat transmigrasi. Jangan sampai warga yang telah lama menempati dan mengelola tanah justru terus dibayangi ketidakpastian status kepemilikan. 

“Jangan sampai masyarakat yang sudah puluhan tahun bermukim dan mengelola tanah justru tidak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Negara harus hadir memberikan solusi dan melindungi hak-hak masyarakat,” tegas politisi PKB asal Aceh tersebut. 

Untuk menyelesaikan persoalan itu, HRD mendorong sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah. 

Pertama, menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian ATR/BPN. 

Langkah tersebut perlu diawali dengan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap lahan-lahan yang bermasalah, sehingga status hukumnya dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

Kedua, mempercepat pelaksanaan program Trans Tuntas yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Transmigrasi. 

Program tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian legalitas tanah sekaligus penerbitan sertifikat hak milik bagi masyarakat transmigran yang selama ini belum memperoleh kepastian hukum. 

“Program Trans Tuntas harus benar-benar memberikan hasil nyata. Jangan hanya menjadi program di atas kertas, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat hingga mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya,” ujarnya. 

Ketiga, HRD mendorong revisi Undang-Undang tentang Ketransmigrasian agar regulasi tersebut lebih adaptif terhadap perkembangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat transmigrasi saat ini. 

Menurutnya, pembaruan regulasi diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah, memberikan kepastian terhadap aset masyarakat transmigran, serta mendorong pemanfaatan lahan secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan warga. 

HRD berharap, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret agar persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi tidak terus berlarut-larut. 

“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Mereka sudah puluhan tahun membangun kehidupan di kawasan transmigrasi. Jangan sampai persoalan administrasi dan tumpang tindih kebijakan membuat hak-hak mereka terus terabaikan,” tutupnya. (Joniful Bahri)