-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Indosiar, Soimah dan Dewi Persik Akan Dilaporkan Ke Pihak Berwajib Dalam Kasus DA7 di Indosiar

By On Rabu, Desember 31, 2025

 


Jakarta, KabarViral79.Com – Ormas Madas Nusantara akan melaporkan Pihak Indosiar, Host, Dewan Juri, antara lain Soimah dan Dewi Persik, serta KPI karena diduga melakukan persekongkolan dan pemufakatan jahat dalam Program Acara Dangdut Academy (DA) 7 di Indosiar dalam sistim penjurian karena melibatkan unsur gambling (lewat Virtual Gift). Kasus ini sebelumnya sudah dilaporkan ke KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) namun diabaikan.

“Karena KPI sudah mandul, buta, tuli dan diduga sudah masuk angin, karena itu Madas Nusantara tempuh proses hukum sebab program DA7 Indosiar menurut kami ada unsur perjudian (gambling). Selaim itu ada unsur kebohongan, kecurangan dan penipuan yang ditayangkan oleh Indosiar,” Ketum Madas Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta

Menurut pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi Relawan Prabowo Subianto itu, sebelumnya Madas Nusantara sudah mengkritisi langsung ke Indosiar, namun tidak digubris. Kemudian disampaikan ke KPI sebelum banyak yang menghujat, seperti Raja Dangdut Rhoma Irama, ex Dewan Juri, Saiful Jamil, Inul Daratista, dll, lagi-lagi tidak digubris.

Untuk itulah, lanjut Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) membawa masalah ini ke ranah hukum. Hal ini dudukung masyarakat sebab ajang pencarian bakat ini bukan lagi mencari penyanyi terbaik, tapi nasibnya tergantung siapa yang paling tinggi pasang Virtual Gift (uang). Bukan lagi sistim penilaian pada kualitas, tapi pada nasib pemberi VG.

Didalam pemberian VG diduga juga ada keterlibatan manajemen Indosiar maupun Dewan Juri. Karena itu, Madas Nusantara akan meminta penegak hukum melakukan digital forensik dalam proses VG. Biar transparan agar masyarakat tau kebohongan yang terjadi.

Pelaporan diagendakan awal Januari 2026 atas pelanggaran pasal berlapis yaitu UU ITE, Pasal Penipuan 378 dan Kecurangan, khususnya pemberian Virtual Gift (VG) yang ditengarai direkayasa menggunakan nama-nama fiktif. Kemungkinan dalam hal ini Raffi Ahmad yang disebut memberikan Virtual Gift

Sementara Direkrur Program Indosiar yang mengelola program DA7 Indosiar, Harsiwi Achmad saat diwawancarai media melalui WA tentang hal tersebut, hingga berita ini diturunkan tidak memberikan jawaban kecuali tentang Tasya, yang dibantahnya bukan keponakannya.

Rilis Akhir Tahun 2025: KNPI Apresiasi Polri, Komitmen Dukung Transformasi Keamanan

By On Rabu, Desember 31, 2025

 


Jakarta, KabarViral79.Com — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Dr. H. Ali Hanafiah, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian laporan akhir tahun yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan Rilis Akhir Tahun 2025 yang digelar pada 30 Desember 2025.

Ali Hanafiah menilai kinerja Kapolri dan institusi Kepolisian Republik Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan progres yang sangat baik, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut Polri berhasil menghadirkan rasa aman melalui berbagai upaya menjaga kondusivitas di tengah dinamika situasi nasional.

“DPP KNPI menilai kinerja Kapolri dan seluruh jajaran Polri di tahun 2025 sangat bagus dan progresif. Mereka melayani masyarakat, mengayomi, serta memberikan rasa aman dengan menjaga kondusivitas,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Menurutnya, kemampuan Polri merespons situasi pada setiap puncak kekacauan di Indonesia, termasuk insiden yang terjadi pada Agustus lalu, menjadi bukti institusi tersebut mampu menjaga stabilitas keamanan nasional.

Lebih lanjut, Ali Hanafiah berharap Polri dapat terus melakukan transformasi sesuai tuntutan zaman dan meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang. Pihaknya menegaskan bahwa DPP KNPI siap untuk terus mendukung langkah strategis Polri, termasuk melalui kerja sama aktif dengan institusi kepolisian.

“Harapan kami, Polri dapat menjadi lebih baik ke depannya dan terus bertransformasi. Kami para pemuda sangat mendukung dan siap bekerja sama atas langkah-langkah Polri,” ucapnya.

Organisasi Media Online Indonesia (MOI) Bangun Ekosistem Pers Terbesar Tanpa Ketergantungan Pemerintah

By On Rabu, Desember 31, 2025

 


Jakarta, KabarViral79.Com – Organisasi Media Online Indonesia (MOI) kini kian diperhitungkan sebagai organisasi perusahaan pers terkuat di Indonesia.

Dengan struktur organisasi yang solid, kepemimpinan tokoh pers nasional, serta kemandirian finansial yang kuat, MOI menjelma menjadi kekuatan besar dalam ekosistem media nasional.

MOI dipimpin oleh dua tokoh pers nasional, Rudi Sembiring Meliala dan H.M. Jusuf Risal, yang dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam dunia jurnalistik dan organisasi pers.

Di bawah kepemimpinan keduanya, MOI berkembang pesat dan mampu membangun jaringan media yang luas serta terintegrasi di berbagai daerah Indonesia.

Keunggulan MOI terletak pada kekuatan organisasinya yang tidak hanya terpusat di tingkat nasional, tetapi juga diperkuat oleh organisasi sayap seperti PWMOI (Pengurus Wilayah Media Online Indonesia) yang tersebar di berbagai provinsi.

Keberadaan PWMOI membuat MOI memiliki daya jangkau yang luas sekaligus memperkuat konsolidasi perusahaan pers di daerah.

Selain itu, MOI juga membentuk sejumlah lembaga strategis untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggotanya.

MOI Institute hadir sebagai lembaga pengembangan sumber daya manusia pers melalui pendidikan, pelatihan, dan riset media.

Sementara itu, Dewan Pers MOI berperan dalam menjaga etika, kualitas, serta marwah jurnalistik di lingkungan organisasi.

Keunikan lain MOI adalah kepemilikan media arus utama (mainstream) di dalam tubuh organisasinya.

Media-media tersebut dinilai memiliki kualitas, jangkauan, dan pengaruh yang tidak kalah dengan media mainstream di luar MOI, sehingga memperkuat posisi organisasi ini dalam peta pers nasional.

Berbeda dengan banyak organisasi pers lainnya, MOI disebut sebagai satu-satunya organisasi pers yang independen secara murni, karena mampu membangun dan menggerakkan kekuatan organisasinya dengan pendanaan mandiri, tanpa ketergantungan pada pemerintah maupun lembaga eksternal lainnya.

Kemandirian ini menjadi fondasi kuat bagi MOI dalam menjaga kebebasan pers dan independensi redaksional anggotanya.

Dengan struktur organisasi yang lengkap, kepemimpinan berpengalaman, media mainstream internal, serta kemandirian finansial, MOI dinilai sebagai lembaga pers dengan kekuatan terbesar di Indonesia saat ini.

Kehadiran MOI tidak hanya memperkuat posisi media online nasional, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga profesionalisme dan keberlanjutan pers Indonesia di tengah tantangan era digital.

Jelang Ramadan, Mualem Usul Impor Daging Sapi untuk Warga Aceh

By On Rabu, Desember 31, 2025

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem saat Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah, di Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem mengusulkan pemerintah pusat untuk mengimpor sapi demi kebutuhan daging di Aceh menjelang Ramadan.

Mualem mengatakan, harga daging sapi di Aceh diprediksi akan melonjak naik akibat bencana yang melanda kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan Mualem dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR, dengan Kementerian Lembaga dan Kepala Daerah, di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.

Mualem meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada Aceh menjelang Ramadan.

"Sebentar lagi kita menjelang Ramadan, Pak. Jadi Aceh kalau tidak meugang, tidak meugang daging rasanya Ramadan tidak sah, Pak, seperti itu," ujar Mualem.

Mualem mengatakan, harga daging sapi di Aceh pada hari normal tembus Rp 200 ribu per kilogram.

Dia mengaku khawatir harga dapat melonjak naik akibat banyaknya ternak yang menjadi korban banjir.

"Jadi harga daging yang termahal di Aceh, se-Indonesia di Aceh, Pak. Hari-hari biasa sampai Rp 200 ribu per kilo, Pak. Mungkin dengan keadaan ini sampai Rp 300 ribu, karena banyak ternak yang korban," ujarnya.

Untuk itu, Mualem meminta bantuan kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk memasok daging maupun sapi hidup. Nantinya, daging atau sapi itu akan disalurkan atau dijual kepada masyarakat terdampak.

"Jadi kepada Pak Mendagri dan Pak Purbaya, mohon dagingnya, Pak, atau sapi utuh, Pak, untuk kita, apakah jual atau kita kasih pada masyarakat yang terdampak, supaya dapat menikmati hal dagingnya, Pak," ujarnya.

"Saya rasa kita boleh impor, Pak, ya, di mana-mana atau di Australia atau di India yang murah. Ini saya sarankan, Pak, karena banyak ternak yang korban, di tempat saya, di kampung saya, Pak, dia agennya sapi, Pak, sampai 300 ekor musnah, Pak, jadi dampak banjir, Pak," imbuhnya. (*/red)

Prabowo Bakal Rayakan Tahun Baru Bersama Warga Terdampak Bencana Aceh

By On Rabu, Desember 31, 2025

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyambut malam tahun baru di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh pada Rabu, 31 Desember 2025.

Sesuai rencana, Kepala Negara akan melewatkan malam tersebut bersama masyarakat Aceh.

"Pak Presiden akan ke Aceh dan Insya Allah akan malam tahun baru nanti di Aceh dengan rakyat Aceh," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, Qodari belum mengetahui secara spesifik kegiatan apa saja yang dilakukan Prabowo di Aceh.

Begitu kemungkinan Presiden Prabowo menginap di tenda pengungsian. Ia hanya mendengar mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu akan mengunjungi Bener Meriah.

"Belum, karena lebih pada program-program kebijakan secara umum. Saya kalau tidak salah dengar Bener Meriah, tapi nanti di-crosscheck saja dengan Pak Teddy (Sekretaris Kabinet)," tuturnya.

Sebelumnya, rencana kunjungan Prabowo ke Aceh pada akhir tahun ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tito menyampaikan, Prabowo akan berkunjung ke Aceh Tamiang pada Kamis, 01 Januari 2026. Hal ini karena Aceh Tamiang menjadi wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor paling parah.

Oleh karenanya, ia meminta Kementerian/Lembaga dan seluruh jajaran bekerja keras bersama-sama untuk cepat memulihkan wilayah tersebut.

"Jadi (Aceh) Tamiang ini memang harus betul-betul diserang (bergoyong-royong bersama -red), dikeroyok ramai-ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 (Januari) ke sana," ujar Tito saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemulihan Pasca Bencana dengan Pimpinan DPR RI, Kementerian/Lembaga, hingga Kepala Daerah terdampak di Aceh, yang disiarkan live di TVR Parlemen, Selasa, 30 Desember 2025.

Tito menyebut, sejumlah sarana di Aceh Tamiang hingga kini belum bekerja normal. Sarana tersebut meliputi SPBU, listrik, hingga toko-toko.

"Yang ekonomi, kami lihat yang lain sudah hidup, tapi toko-toko, kemudian SPBU, dan lampu listrik yang belum terlalu normal, atau direktur PLN ada di sini, itu adalah Tamiang," ujarnya.

Aceh Tamiang pun menjadi salah satu dari tiga wilayah di Aceh yang perlu dibersihkan secara cepat. Dua wilayah lainnya adalah Aceh Utara dan Aceh Timur.

Pembersihan, kata Tito, dikerjakan bersama-sama. Bahkan TNI/Polri sudah menambahkan personel untuk membersihkan wilayah Aceh Tamiang yang sebelumnya terendam lumpur.

"Untuk masalah percepatan yang perlu kita lakukan adalah pembersihan, nomor satu sekali. Terutama di (Aceh) Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur. Pembersihan ini harus betul-betul dimobilisasi," ujar Tito. (*/red)

Purbaya Candai Maruli soal Utang Jembatan Darurat: Saya Baru Tahu Sebelah Banyak Utang

By On Rabu, Desember 31, 2025

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana dengan K/L, dan Kepala Daerah terdampak, Selasa, 30 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan pasca bencana di Sumatera.

Purbaya mengaku baru mengetahui adanya utang dalam pembangunan jembatan tersebut.

Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Kepala Daerah di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.

Awalnya, Purbaya mengatakan pihaknya berperan di belakang layar.

"Jadi, kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang. Kami cuma ya bayar kalau ada tagihan," ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan, selama ini proses pembiayaan melalui satu pintu di BNPB. Namun Purbaya baru mengetahui adanya utang yang dimiliki pihak Maruli. Diketahui, dalam rapat tersebut, Purbaya duduk di sebelah Maruli.

"Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," ujar Purbaya yang disambut tawa oleh Maruli.

Purbaya kemudian melontarkan pertanyaan terkait jaminan utang pembangunan jembatan tersebut. Maruli lantas berkelakar jaminannya tentara.

"Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?," tanya Purbaya kepada Maruli.

"Ya tentara, Pak," jawab Maruli yang disambut gelak tawa peserta rapat.

Dalam kesempatan itu, Maruli mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum sepenuhnya memahami sistem keuangan yang berlaku dalam penanganan bencana.

Maruli mengatakan, sebagian besar pekerjaan masih dilakukan secara swadaya.

"Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak," ujarnya.

Maruli juga mengatakan, pihaknya juga memborong jembatan armco langsung dari pabrik. Namun proses tersebut dilakukan bertahap dan sebagian masih berstatus utang.

"Untuk armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak. Jadi nggak ada masalah sebetulnya bisa masih bisa berlanjut, dan saya meyakini, iya, Pak, saya pura-pura lihat Bapak, Pak," ujar Maruli. (*/red)

Mahkamah Agung Tangani 38.147 Perkara Sepanjang Tahun 2025

By On Rabu, Desember 31, 2025

Apresiasi dan Refleksi Mahkamah Agung RI Tahun 2025, di Balairung Gedung MA Jakarta Pusat, Selasa, 30 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto mengatakan, pihaknya menangani 38.147 perkara sepanjang 2025.

Hal itu diungkapkan Sunarto saat Refleksi Akhir Tahun 2025 terkait kinerja tentang penanganan perkara.

Dia menyebut, jumlah ini merupakan data yang telah dimutakhirkan hingga 29 Desember 2025. Berdasarkan data di Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung, Majelis Hakim masih akan memeriksa perkara hingga 31 Desember 2025.

"Jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2025 adalah sebanyak 38.147 perkara. Yang terdiri dari perkara yang diterima pada tahun 2025 sebanyak 37.917 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2024 sebanyak 230 perkara," ujar Sunarto dalam laporannya, di Balairung MA, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.

Beban perkara MA pada tahun ini, kata dia, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 31.112 perkara. Artinya, ada kenaikan beban perkara sebesar 22,61 persen.

"Dari keseluruhan beban perkara tersebut, telah berhasil memutus perkara sebanyak 37.865 perkara. Dibandingkan jumlah beban perkara, rasio produktivitas memutus perkara tahun 2025 mencapai 99,26 persen," ujarnya.

Sementara itu, dilihat dari sisi jumlah perkara yang diputus, terdapat kenaikan sebesar 22,5 persen. Perkara yang diputus pada 2024 sebanyak 30.908.

Sunarto menjelaskan, rasio produktivitas memutus perkara merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara.

Peningkatan kinerja penanganan perkara juga terjadi dalam proses minutasi perkara atau pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju.

Sepanjang tahun 2025, MA telah meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 38.501 perkara. Kinerja minutasi ini meningkat 17,33 persen dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 31.162 perkara.

"Dari jumlah 35.373 perkara yang diselesaikan pada tahun 2025, sebanyak 96,52 persen atau 35.107 perkara diselesaikan secara tepat waktu, yaitu kurang dari tiga bulan sejak perkara diputus. Dengan demikian, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu minutasi di atas 90 persen sejak tahun 2023," ucapnya. (*/red)