Video: Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Rano Karno: Tak Ada Korban Jiwa

Video: Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Rano Karno: Tak Ada Korban Jiwa

By Admin On Jumat, Desember 12, 2025

JAKARTA, KabarViral79.Com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, tak ada korban jiwa dalam insiden mobil pengangkut makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak siswa di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis, 11 Desember 2025.

Hal itu disampaikan Rano Karno saat mengunjungi korban di Rumah Sakit (RS) Koja, Jakarta Utara.

Ia menyebut, ada sebanyak 21 korban luka akibat kecelakaan mobil itu.

Dari 21 korban, lima orang masih dirawat di RS Koja dan sisanya dirawat di RS Cilincing. 

Kemudian, ada satu siswa yang mengalami luka pada bagian wajah dan harus menjalani operasi. (*/red)

Bencana Sumatera: TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista

Bencana Sumatera: TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista

By Admin On Rabu, Desember 10, 2025

Waka Puspen TNI, Brigjen Osmar Silalahi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu, 07 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Sebanyak 30.864 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikerahkan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

"Kemudian kami informasikan juga bahwa sampai dengan saat ini, prajurit TNI yang diterjunkan langsung ke daerah terjadinya bencana berjumlah 30.864 orang," ujar Wakil Kepala Pusat Penerangan (Waka Puspen) TNI, Brigjen Osmar Silalahi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu, 07 Desember 2025.

Personel yang dikerahkan tidak hanya berasal dari satuan di Pulau Sumatera, tetapi juga dari berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Jenderal bintang satu itu juga mengungkapkan jumlah alutsista yang dikerahkan oleh TNI untuk operasi kemanusiaan ini.

"Sampai saat ini, TNI telah mengerahkan pesawat angkut sebanyak 18 pesawat. Yang kita ketahui bersama juga ada A-400, Hercules, kemudian Casa, termasuk Caravan," ujarnya.

Alutsista dikerahkan agar penanganan bencana, termasuk distribusi bantuan, berjalan lancar.

"Begitu juga dengan pelibatan helikopter. Sampai dengan saat ini, kita telah mengerahkan sebanyak 36 helikopter, baik helikopter dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, maupun Angkatan Darat," ujarnya.

Selain itu, TNI mengerahkan 14 KRI dan 2 Angkut Dropping Republik Indonesia (ADRI). Seluruhnya digunakan untuk mengangkut bantuan maupun personel.

"Sehingga secara keseluruhan, total alutsista kita yang kita gunakan itu ada 70 unit. Seperti kami sampaikan tadi, pesawat angkutnya ada 18, helinya 36, KRI 14, dan ADRI-nya 2," ujarnya.

TNI akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi ini. (*/red)

Kemenhut Segel Empat Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera

Kemenhut Segel Empat Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera

By Admin On Rabu, Desember 10, 2025

Menhut Raja Juli Antoni. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengumumkan penyegelan terhadap subjek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera. Sebanyak empat subjek hukum disegel Kemenhut.

"Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera," ujar Raja Juli dalam keterangannya, Sabtu, 06 Desember 2025.

Raja Juli memastikan pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas. Ia juga menyebut tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

"Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu," ujarnya.

Berikut ini keempat subjek hukum yang disegel Kemenhut:

1. Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara

3. PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara

4. PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Raja Juli mengatakan, pihaknya melalui Gakkum melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.

Selain itu, Menhut menyebut pihaknya juga telah mengidentifikasi 8 subjek hukum lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.

"Selain empat subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak delapan lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel," katanya.

Dia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus tersebut. (*/red)

Ini Alasan KPK Cekal Yaqut dan Dua Lainnya di Kasus Kuota Haji

Ini Alasan KPK Cekal Yaqut dan Dua Lainnya di Kasus Kuota Haji

By Admin On Rabu, Desember 10, 2025

Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pencegahan tiga orang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Ketiganya adalah eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; mantan Stafsus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz (IAA); dan Bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Hingga kini, pencegahan terhadap ketiga orang tersebut masih berlangsung. Mereka belum diperbolehkan meninggalkan Indonesia.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pencegahan dilakukan karena ketiganya diduga memiliki informasi yang sangat penting untuk mengungkap perkara itu.

"Sejauh ini yang kami lakukan, cekalnya kepada tiga orang itu di perkara haji ini karena kami melihat bahwa yang bersangkutan memiliki keterangan yang sangat kami perlukan, sangat banyak, dan sangat penting dalam pengungkapan perkara ini," ujar Asep kepada wartawan, Jumat, 05 Desember 2025.

Menurut Asep, keberadaan mereka di Indonesia akan memudahkan penyidik ketika diperlukan pemanggilan lanjutan.

"Kami melakukan cekal supaya yang bersangkutan yang mobilitasnya tinggi, apalagi ketua asosiasi haji, tetap berada di dalam negeri. Sekarang juga sebentar lagi musim haji," ujarnya.

Asep mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya kembali memanggil ketiganya untuk dimintai keterangan tambahan. Saat ini, kata dia, tim penyidik KPK berada di Arab Saudi untuk menindaklanjuti penyelidikan kasus kuota haji.

"Tentu, sejauh kami mendapatkan informasi dari tim yang sedang di Arab Saudi, jika pulang nanti ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kembali kepada ketua asosiasi maupun pihak lainnya, kami akan lakukan pemanggilan," tuturnya. (*/red)

Ini Empat Hasil Forum Sesepuh NU yang Dihadiri Ma'ruf Amin

Ini Empat Hasil Forum Sesepuh NU yang Dihadiri Ma'ruf Amin

By Admin On Rabu, Desember 10, 2025

Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) secara daring pada Sabtu, 06 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI, Ma'ruf Amin menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) secara daring. Dalam rapat itu, dihasilkan empat kesimpulan terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Momen ini juga diunggah Ma'ruf Amin dalam media sosial Instagram, @kyai_marufamin, pada Sabtu, 06 Desember 2025.

"Menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama secara daring terutama terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Empat kesimpulan dihasilkan," tulis Ma'ruf.

Hasil pembahasan forum itu meminta polemik yang terjadi di PBNU diselesaikan melalui mekanisme internal NU.

"Tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa," ujarnya.

Anggota Mustasyar PBNU ini juga mengungkapkan empat kesimpulan dalam rapat yang dihadirinya.

Pertama, Forum Sesepuh berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.

Kedua, Forum Sesepuh NU juga melihat adanya informasi terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Gus Yahya, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.

"Menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan," imbuhnya.

Polemik PBNU

Polemik di internal PBNU mencuat usai beredar surat edaran yang menyatakan Gus Yahya diberhentikan untuk menindaklanjuti hasil rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025.

Surat edaran yang dibuat 25 November 2025 itu menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat Ketum PBNU sejak 26 November 2025 dan diminta melepas segala atributnya sebagai Ketua Umum.

Selain menyatakan Gus Yahya diberhentikan, surat itu juga menyebut Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar akan mengambil tampuk kepemimpinan sementara di PBNU.

PBNU pun diklaim akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025 untuk menetapkan Pj Ketua Umum (Ketum) yang baru.

Rapat pleno bakal dihadiri secara lengkap oleh unsur kepengurusan PBNU, yakni Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.

"Insya Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU," kata Ketua PBNU Moh Mukri, dalam keterangannya, Jumat, 05 Desember 2025.

Secara terpisah, Gus Yahya menegaskan bahwa posisinya hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.

Dia menegaskan, hasil Muktamar ke-34 pada 2021 yang menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar selanjutnya.

"Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik AD/ART maupun aturan-aturan lainnya," ujar Gus Yahya, di kantor PBNU, Jakarta, 03 Desember lalu. (*/red)

Presiden Prabowo Pimpin Ratas Penanganan Bencana Aceh, Tekankan Kecepatan dan Ketelitian Bantuan

Presiden Prabowo Pimpin Ratas Penanganan Bencana Aceh, Tekankan Kecepatan dan Ketelitian Bantuan

By Admin On Senin, Desember 08, 2025

Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas khusus di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu, 07 Desember 2025. 

ACEH BESAR, KabarViral79.Com – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas (Ratas) khusus di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu, 07 Desember 2025.

Dalam arahannya, Presiden menegaskan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi tindakan dari seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh.

"Kita harus bergerak cepat, tepat, dan konsisten untuk membantu masyarakat," tegas Presiden dalam rapat tersebut.

Operasi terpadu yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, serta pemerintah daerah juga diminta terus diperkuat guna mempercepat distribusi bantuan, menjaga keamanan wilayah, hingga memulihkan akses yang terputus akibat bencana.

Presiden turut menyoroti kebutuhan besar terkait rumah warga yang rusak. Ia memastikan dukungan pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat akan menjadi bagian dari prioritas pemulihan pasca bencana.

Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas khusus di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu, 07 Desember 2025. 

Meski begitu, Kepala Negara mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan akibat kondisi alam yang perlu diwaspadai. Namun pemerintah berkomitmen untuk melakukan penanganan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

Manajemen penyaluran bantuan juga menjadi sorotan. Presiden meminta pendistribusian kebutuhan pokok dilakukan lebih teliti, termasuk pemenuhan obat-obatan yang harus segera sampai kepada warga yang membutuhkan.

Selain itu, Presiden menekankan pemenuhan kebutuhan pakaian bagi pengungsi, baik melalui dukungan pemerintah maupun donasi dari masyarakat berupa pakaian layak pakai.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan tata kelola yang bersih dalam seluruh proses penanganan bencana.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur pemerintah, relawan, dan masyarakat yang telah bersinergi dalam upaya penanggulangan bencana di Aceh.

"Kekompakan seluruh pihak menjadi kekuatan besar dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat," ujarnya. (Joniful Bahri)

Video: Mendagri Tito Maklumi Ada Pemerintah Daerah Tidak Mampu Tangani Bencana

Video: Mendagri Tito Maklumi Ada Pemerintah Daerah Tidak Mampu Tangani Bencana

By Admin On Minggu, Desember 07, 2025

JAKARTA, KabarViral79.Com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai wajar dan memaklumi apabila ada pemerintah daerah yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana berskala besar yang terjadi di wilayahnya.

Hal itu dikatakan Mendagri kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 01 Desember 2025.

Tito menjelaskan saat terjadi bencana banjir dan longsor di Aceh, akses menuju Takengon terputus sehingga satu-satunya cara untuk mengangkut bantuan, seperti pangan, hanya bisa menggunakan pesawat.

Pemerintah daerah lain yang juga menyatakan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Tito mengaku paham dengan situasi yang dihadapi para kepala daerah yang wilayahnya sedang menghadapi bencana.

Para Kepala Daerah tersebut memang tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan peralatan dan akses. (*/red)