Duduk Perkara Bupati Sudewo Dituntut Mundur, Kenaikan PBB 250 Persen yang Berujung Aksi Massa

Duduk Perkara Bupati Sudewo Dituntut Mundur, Kenaikan PBB 250 Persen yang Berujung Aksi Massa

By Admin On Jumat, Agustus 15, 2025

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), Rabu, 13 Agustus 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Demo besar terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya, Rabu, 13 Agustus 2025.

Aksi protes dari masyarakat itu salah satunya dipicu karena keputusan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Ribuan massa memenuhi Kantor Bupati Pati dan DPRD Pati. Mereka mendesak agar Sudewo keluar menemui peserta demo.

Namun, suasana menjadi tegang, membuat sebagian pendemo melempar botol air mineral dan mendorong pagar kantor hingga rusak. Polisi menembakkan water cannon dan gas air mata.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut sederet hal yang perlu kamu ketahui soal heboh demo tuntut Bupati Pati Sudewo lengser.

Mulanya Bupati Pati Sudewo beberapa waktu lalu menyepakati penyesuaian tarif PBB-P2 sebesar kurang-lebih 250 persen. Hal ini menyusul belum dilakukannya kenaikan PBB selama 14 tahun.

“Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian PBB. Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen, karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” kata Bupati Pati Sudewo dikutip dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Selasa, 05 Agustus 2025.

Warga Demo Tolak Kenaikan PBB

Kebijakan tersebut pun mendapat penolakan dari warga. Massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu lalu menggelar aksi dan membangun posko penggalangan dana di sekitar Alun-alun Pati, Selasa, 05 Agustus 2025.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati membubarkan posko penggalangan dana itu. Sempat terjadi adu mulut hingga ricuh dalam pembubaran tersebut.

Petugas akhirnya membawa hasil donasi yang dikumpulkan massa. Meskipun demikian, massa kesal dan menduduki truk Satpol PP. Massa juga berusaha merebut kembali barang-barang hasil donasi. Mereka pun sempat melempar kardus ke jalan.

Bupati Sudewo Tantang Massa Penolak

Video Bupati Pati Sudewo menantang massa untuk ramai-ramai berdatangan ini pun ramai di media sosial. Salah satunya diunggah akun TikTok @ekokuswanto09 beberapa waktu lalu.

Pada unggahan itu Sudewo memberikan tanggapan terkait adanya wacana aksi demo penolakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen pada 13 Agustus 2025.

Pada video itu Sudewo mengaku tidak gentar apabila ada pendemo. Dia mengaku 5.000, bahkan 50 ribu orang pun, tidak akan gentar.

Menurutnya, keputusan itu untuk memajukan masyarakat Kabupaten Pati.

“Siapa yang akan melakukan aksi, Yayak Gundul? Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang suruh mengerahkan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh beginning apapun dengan Yayak Gundul. Silakan kalau ada pihak pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah,” jelasnya.

“Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati. Yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati,” dia melanjutkan.

Bupati Sudewo Minta Maaf Tantang Warga

Bupati Pati, Sudewo meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang massa untuk berdatangan berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen.

Dia menegaskan tak bermaksud menantang massa.

“Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya 5.000 silakan, 50 ribu massa silakan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud menantang rakyat, mosok rakyat saya tantang," kata Sudewo, Kamis, 07 Agustus 2025.

Sudewo berharap agar demo berjalan lancar. Massa bisa menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

“Saya hanya menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul betul menyampaikan aspirasi bukan karena ditumpangi pihak tertentu,” jelasnya.

Kenaikan PBB-P2 250 Persen Dibatalkan

Bupati Pati, Sudewo memutuskan membatalkan kenaikan pajak PBB-P2 sebesar 250 persen. Kebijakan ini diambil setelah ramai penolakan warga.

“Kami menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dari kondisi dan mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB PP sebesar 250 persen saya batalkan,” kata Bupati Pati Sudewo saat Konferensi Pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat, 08 Agustus 2025.

Dengan adanya pembatalan kenaikan ini, kata dia, berarti kembali sesuai dengan biaya PBB-P2 Tahun 2024.

“Saya sampaikan berarti pembayaran pajak PBB-PP akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024,” ujarnya.

Warga Tetap Demo

Meski Bupati Pati telah meminta maaf dan membatalkan kebijakannya, massa penolak tetap menggelar aksi demo pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Ribuan massa memenuhi Kantor Bupati Pati dan DPRD Pati. Massa aksi mendesak Bupati Sudewo keluar untuk menemui mereka.

Sudewo pun kemudian menemui massa aksi. Namun, Sudewo sempat dilempari botol hingga dilindungi oleh ajudannya. Dari atas mobil polisi, Sudewo meminta maaf kepada warga. Dia lalu berjanji akan bekerja lebih baik lagi.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” kata Sudewo di hadapan massa depan kantor Bupati Pati, Rabu, 13 Agustus 2025.

DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan

DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk Pansus untuk Pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sejumlah Fraksi juga mengungkap alasan dari usulan pemakzulan itu.

Ketua Fraksi PKS, Narso mengatakan, ada alasan mengajukan pemakzulan. Seperti polemik pengisian direktur rumah sakit dan soal anggaran.

“Pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025,” kata Narso.

Sudewo Tolak Mundur

Bupati Sudewo menolak mundur setelah didemo oleh aliansi Masyarakat Pati Bersatu buntut menaikkan PBB 250 persen.

Sudewo menyatakan dia menjadi Bupati Pati dipilih secara konstitusional.

“Tuntutan sudah disampaikan tadi. Kalau saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional. Secara demokratis jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu semua ada mekanisme,” ujar Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu, 13 Agustus 2025.

Sudewo mengatakan, kebijakan berujung penolakan warga menjadi pembelajarannya untuk memperbaiki langkah ke depan.

Dia menyatakan baru beberapa bulan menjabat Bupati Pati sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki.

“Tapi yang ini sudah berjalan ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatu ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena saya baru beberapa bulan menjabat sebagai Bupati Pati, masih ada yang harus kita benahi ke depan,” ujarnya. (*/red)

Megawati Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDI-P Lagi

Megawati Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDI-P Lagi

By Admin On Jumat, Agustus 15, 2025

Hasto Kristiyanto dilantik kembali sebagai Sekjen PDI-P oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan.

Penunjukan ini dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dalam pelantikan pengurus yang belum sempat dilantik saat Kongres ke-6 di Bali.

Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pelantikan dilakukan secara simbolis oleh Megawati.

“Pelantikan DPP yang kemarin belum dilantik di Bali, sekaligus Sekjen – Hasto,” ujar Ganjar kepada wartawan, Kamis, 14 Agustus 2025.

Diketahui sebelumnya, posisi Sekjen sempat menjadi teka-teki di internal partai. Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, sempat memberikan sinyal bahwa akan ada “kejutan” terkait sosok yang akan menduduki jabatan strategis tersebut.

“Yang pertama, pasti akan ada kejutan,” kata Puan kepada wartawan, Senin, 11 Agustus 2025.

Meski Puan tidak menyebutkan nama, publik langsung berspekulasi. Kini, teka-teki tersebut terjawab dengan kembalinya Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDI-P.

Penunjukan Hasto sekaligus menandai kelanjutan konsolidasi struktural PDI-P pasca Kongres.

Dengan pengukuhan ini, Hasto akan melanjutkan perannya sebagai motor organisasi partai dalam menghadapi agenda politik ke depan. (*/red)

Mayjen TNI Kosasih Resmi Jabat Pangdam III/Slw, Gantikan Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman

Mayjen TNI Kosasih Resmi Jabat Pangdam III/Slw, Gantikan Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman

By Admin On Rabu, Agustus 13, 2025

JAKARTA, KabarViral79.Com – Mayor Jenderal TNI Kosasih resmi menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi menggantikan Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman. 

Serah terima jabatan (Sertijab) Pangdam III/ Slw beserta sejumlah Perwira Tinggi TNI AD lainnya dipimpin oleh Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, di Gedung Nasution, Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

Mayjen TNI Kosasih, lulusan Akademi Militer Tahun 1993. Sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) di Kementerian Sekretariat Negara.

Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman yang telah memimpin Kodam III/Slw sejak September 2024 dan kini mendapat penugasan baru sebagai Perwira Tinggi di Mabes TNI AD.

Kasad menyampaikan apresiasi dan harapan kepada para pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan untuk terus melanjutkan program positif yang telah dirintis oleh pendahulunya.

“Jangan malu melanjutkan project-project yang sudah berjalan dari senior sebelumnya. Lihat apa yang baik, evaluasi, dan lanjutkan. Jangan gengsi untuk menghargai hasil karya pendahulu,” tegas Maruli.

Kasad menekankan pentingnya kreativitas, inovasi, dan komunikasi yang baik, baik kepada internal maupun eksternal, termasuk media massa serta mendorong para pejabat baru memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah, khususnya di lingkungan TNI AD, untuk menghasilkan ide-ide yang bermanfaat demi kemajuan organisasi.

“Kembangkan apa yang bisa dilakukan, silakan berinovasi dan berkomunikasi dengan baik. Mudah-mudahan TNI AD bisa semakin jaya,” ucap Maruli.

Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan serah terima jabatan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah III/ Siliwangi, Ketua Dharma Pertiwi Daerah C, Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang BS VIII Kogartap II Bandung, serta Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang XIX Siliwangi dari Ny. Leni Dadang Arif A. kepada Ny. Riri Kosasih. (gus/red)

PPATK Bilang Blokir Rekening Ketua MUI Isi Rp 300 Juta Sudah Dibuka Bank

PPATK Bilang Blokir Rekening Ketua MUI Isi Rp 300 Juta Sudah Dibuka Bank

By Admin On Selasa, Agustus 12, 2025

Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Fithriadi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Rekening Bank Yayasan milik Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis disebut sudah dibuka oleh bank.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga disebut tidak pernah memblokir rekening yang disebut Cholil berisi Rp 300 juta itu.

“Kami mendapatkan informasi bahwa untuk rekening yang sempat tidak aktif itu pun sekarang sudah dibuka rekeningnya, buka dormant-nya atau sudah diaktifkan lagi oleh pihak perbankan,” kata Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Fithriadi, di kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin, 11 Agustus 2025.

PPATK menyampaikan permohonan maaf jika sosialisasi pemblokiran rekening nganggur tidak dilakukan dengan baik.

Menurutnya, kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif selama tiga bulan oleh PPATK juga telah disetop.

“Kita PPATK juga tadi menyampaikan permohonan maaf karena mungkin kurang sosialisasi penjelasan ke masyarakat, termasuk pada MUI terkait dengan tindakan pemblokiran yang pernah kami lakukan,” ujarnya.

Menurut Fithriadi, rekening Cholil tidak aktif selama enam bulan. Menurutnya, pihak bank kemudian membekukan rekening yang tidak aktif dalam periode tersebut.

“Bank mengkategorikannya secara sistem masuk dalam dormant dan itu pembukaannya ataupun reaktivasinya hanya tinggal menghubungi bank,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Cholil Nafis menyebut rekening bank yang digunakannya untuk keperluan yayasan diblokir.

Cholil menyebut, rekening yayasan miliknya itu berisi saldo Rp 300 juta dan terkena pemblokiran.

“Sedikit sih, nggak banyak, paling Rp 200-300 juta untuk jaga-jaga yayasan. Tapi setelah saya coba kemarin mau mentransfer, ternyata sudah terblokir. Nah ini kebijakan yang tidak bijak,” ujarnya seperti dikutip dari situs resmi MUI, Minggu, 10 Agustus 2025.

Ketua MUI itu meminta pemerintah memikirkan terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan. Menurutnya, kebijakan harus dilakukan setelah melalui uji coba.

“Di samping PPATK bisa memblokir semua rekening, itu hak asasi. Menurut saya perlu ada tindakan dari Presiden (terhadap) kebijakan yang bikin gaduh,” kata Kiai Cholil.

Dia mengaku khawatir bahwa dampak dari kebijakan tersebut membuat masyarakat tak lagi percaya terhadap perbankan.

Cholil mengatakan, dirinya mendukung pemblokiran rekening yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Namun, kata dia, hal itu harus dilakukan dengan kajian yang baik agar pemblokiran tepat sasaran. (*/red)

Ini Sosok Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI yang Dilantik Prabowo

Ini Sosok Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI yang Dilantik Prabowo

By Admin On Minggu, Agustus 10, 2025

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Prabowo resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI.

Acara pelantikan digelar dalam rangkaian acara upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar).

“Pelantikan Wakil Panglima TNI kepada Jenderal TNI Tandyo Budi,” demikian pengumuman dalam acara yang diikuti dengan penyematan tanda bintang kepada Tandyo oleh Prabowo, Minggu, 10 Agustus 2025.

Sebelumnya, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) sejak Februari 2024.

Perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer tahun 1991 itu dikenal memiliki latar belakang kecabangan Infanteri (Kostrad), dengan jejak karier yang panjang dan strategis di tubuh TNI.

Tandyo lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Februari 1969, dari pasangan ayah seorang guru dan ibu rumah tangga. Ia berasal dari keluarga militer, kakaknya, Mayjen TNI (Purn) Nugroho Budi Wiryanto, juga pernah menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi dan Wakil Irjenad.

Karier Militer dan Pendidikan

Tandyo meniti karier militer sejak menjadi anggota Tim Khusus Combat Intelligence Yonif Linud 330/Tri Dharma pada tahun 1995. Ia kemudian dipercaya memegang berbagai jabatan penting, antara lain:

Danyonif Linud 330/Tri Dharma

Danbrigif Linud 17/Kujang I

Asops Kasdam VII/Wirabuana

Danrindam IX/Udayana

Danmentar Akmil

Danrem 142/Taroada Tarogau

Ia juga pernah menjabat di lingkungan Kementerian Pertahanan, termasuk sebagai:

Dir Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan

Dirrah Komhan Ditjen Strahan Kemhan

Kepala Badiklat Kemhan (2021–2023)

Jabatan strategis lainnya adalah sebagai Pangdam IV/Diponegoro pada tahun 2023–2024, sebelum kemudian naik menjadi Wakasad.

Pendidikan Militer

Untuk menunjang karier militernya, Tandyo telah mengikuti berbagai pendidikan militer bergengsi, seperti:

Akademi Militer (1991)

Sesarcab Infanteri

Dik PARA & PARA Madya

Dik Pemburu

Diklapa I & II

Dikreg XLIV Seskoad (2006)

Sesko TNI

Lemhannas RI

(*/red)

Komdigi Sebut Kerugian Finansial dari Kejahatan Siber Capai Rp 476 Miliar

Komdigi Sebut Kerugian Finansial dari Kejahatan Siber Capai Rp 476 Miliar

By Admin On Minggu, Agustus 10, 2025

Wamen Komdigi, Nezar Patria. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Kejahatan siber dari periode November 2024 hingga Januari 2025 telah menyebabkan kerugian finansial hingga mencapai Rp 476 miliar.

Demikian dikatakan Wakil Menteri (Wamen) Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria kepada wartawan, Sabtu, 09 Agustus 2025.

“Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, sepanjang November 2024 hingga Januari 2025, tercatat kerugian finansial akibat kejahatan siber mencapai Rp476 miliar,” ujarnya. 

Menurutnya, hingga pertengahan 2025, terdapat 1,2 juta laporan penipuan digital yang masuk ke sistem pengaduan publik.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah peringatan bahwa kita harus bertindak cepat dan bersama,” ujarnya.

Dia mengatakan, perlu ada penguatan perlindungan bagi warga Indonesia di ruang digital, sekaligus memastikan kedaulatan teknologi nasional.

“Hal ini tidak hanya dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi dan literasi digital, tetapi juga melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan artifisial (AI) untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan siber sejak dini,” ucapnya.

Ia menegaskan, bahwa teknologi harus digunakan sebagai alat untuk memperkuat pertahanan masyarakat, bukan justru sebaliknya.

Nezar menambahkan, visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kemandirian teknologi nasional yang berbasis pada kemampuan dalam negeri.

“Indonesia tidak boleh menjadi korban dari kolonialisme digital dan eksploitasi data oleh kekuatan asing,” jelasnya. (*/red)

Pemerintah Siapkan Pulau Galang Batam Jadi Pusat Pengobatan Warga Gaza

Pemerintah Siapkan Pulau Galang Batam Jadi Pusat Pengobatan Warga Gaza

By Admin On Jumat, Agustus 08, 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Pemerintah RI telah menyiapkan pusat pengobatan untuk warga Gaza di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.

Pusat kesehatan di Pulau Galang itu disebut dapat menampung hingga 2.000 warga Gaza.

Meski begitu, pemerintah memastikan rencana ini bukan bagian dari upaya mengevakuasi warga Gaza dari tanah kelahirannya.

“Ini memang bukan evakuasi ya, ini untuk pengobatan,” ujar Kepala PCO, Hasan Nasbi kepada wartawan saat Konferensi Pers yang digelar di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 07 Agustus 2025.

Menurutnya, setelah warga Gaza yang menjalani pengobatan di Pulau Galang sudah sembuh, mereka tentunya akan kembali lagi ke Gaza.

“Jadi, bukan memindahkan warga, tapi kita semacam operasi kemanusiaan untuk membantu sebanyak yang kita bisa,” ujarnya.

Namun demikian, Hasan tak menjelaskan lebih lanjut ihwal kapan pemerintah akan mulai membawa 2.000 warga Gaza yang menjadi korban peperangan ke Pulau Galang untuk menjalani pengobatan.

“Presiden meminta Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan sistem, tata cara, dan prosesnya seperti apa. Dan mungkin nanti teman-teman bisa follow up ke Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan,” ujarnya. (*/red)