BGN Klarifikasi Isu 13 Ribu Dapur MBG Baru Segera Dibuka

BGN Klarifikasi Isu 13 Ribu Dapur MBG Baru Segera Dibuka

By Redaksi On Sabtu, Agustus 08, 2026

Kepala BGN Sudaryono. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menepis narasi yang menyebut pihaknya seolah-olah segera membuka 13 ribu dapur baru. 

Sudaryono menyebut, SPPG akan dirilis secara bertahap. 

"Sempat ramai, Pak Menko, ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13 ribu dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur yang statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai," ujar Sudaryono saat Jumpa apers terkait perbaikan tata kelola MBG di Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 06 Agustus 2026. 

Sudaryono menyebut data yang dipegang pihaknya akan dicocokkan dengan kementerian lain. 

Dia menyebut, pekan depan, beberapa SPPG sudah siap beroperasi. 

"Maka dari data ini kita overlay dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stunting-nya tinggi dan tinggi sekali. Itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan dapur yang sudah siap. Ini insyaallah di minggu depan, kita pelan-pelan rilis yang sudah siap ini," ujarnya. 

Saat ini, kata dia, sudah ada seribu lebih dapur di wilayah dengan angka stunting tinggi yang dinyatakan siap. Dapur-dapur MBG tersebut akan segera dioperasikan secara bertahap. 

"Dari data overlay tadi, ada 1.700 dapur sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional yang berada di daerah yang stunting tinggi dan stunting sekali. Ini bertahap kita bereskan. Nanti insyaallah mungkin minggu depan ada sekitar 300-an yang kita aktivasi, minggu depannya lagi. Sehingga, 13 ribu ini kemudian mana yang memang belum perlu, ini kita sisir semua," tuturnya. 

BGN juga akan mengecek kesiapan SPPG di lingkungan pondok pesantren. Ia menekankan seluruh proses pembangunan SPPG dilakukan secara transparan. 

"Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahamannya berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapa pun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan kita transparan semuanya," pungkasnya. 

Selain itu, BGN memprioritaskan kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). 

Ia menyebut, wilayah-wilayah tersebut sangat membutuhkan program MBG. 

"Keputusan-keputusan sudah diambil. Yang jelas kita, yang ada sekarang ini ada 27 ribu sekian, kita lagi sisir termasuk penerima manfaat di sekolah mana, kita sisir semua, beres. Kemudian minggu depan mana yang kurang itu prioritas kita, daerah Papua, NTT, Nias, daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku Utara, Maluku, itu jauh-jauh dan mereka sangat membutuhkan," tuturnya. (*/red)

Menkes Mengaku Sedih dengar Komentar Nirempati Nakes ke Masyarakat

Menkes Mengaku Sedih dengar Komentar Nirempati Nakes ke Masyarakat

By Redaksi On Sabtu, Agustus 08, 2026

Menkes Budi Gunadi Sadikin. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara mengenai ramai Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berkomentar nirempati. 

Hal ini mengenai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang meninggal dunia setelah sebelumnya mengeluhkan lamanya proses mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit. 

"Hati saya sedih, harusnya apapun profesi kita, kita harus punya empati lah ke masyarakat," kata Budi di Istana, Jakarta, Kamis, 06 Agustus 2026. 

Adapun keluhan pasien tersebut diunggah akun Threads milik Yurizal Tri Chaerawan dengan nama pengguna @yur********* pada Rabu, 22 Juli 2026. 

Dalam unggahannya, ia mengaku telah menunggu sekitar delapan jam, tetapi belum memperoleh ruang perawatan. 

Ia juga tidak menyebutkan rumah sakit tempat dirinya menjalani perawatan. 

"Delapan jam belum dapat ruangan. Gamau spill RS-nya, soalnya gue pake BPJS," tulis akun tersebut, sebagaimana dikutip, Rabu, 05 Agustus 2026. 

Unggahan itu kemudian memicu beragam tanggapan dari pengguna Threads. 

Sejumlah komentar dari akun yang mengaku atau diduga merupakan tenaga kesehatan menjadi sorotan warganet. 

"PP-nya kayak orang have tapi aslinya haven't kah? haven't some brain cells," tulis salah satu akun yang diduga merupakan dokter. 

Sementara itu, akun lain yang diduga merupakan perawat juga menuliskan komentar yang dinilai tidak berempati terhadap kondisi pasien. 

Komentar-komentar tersebut menuai kritik dari sejumlah warganet karena dinilai tidak menunjukkan empati terhadap pasien ataupun keluarganya. (*/red)

Kepala BGN Larang SPPG Masak MBG Pakai Minyakita, Gas Melon dan Beras SPHP

Kepala BGN Larang SPPG Masak MBG Pakai Minyakita, Gas Melon dan Beras SPHP

By Redaksi On Rabu, Juli 29, 2026

Kepala BGN, Sudaryono. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang menggunakan gas elpiji, beras, maupun minyak bersubsidi untuk memasak makanan Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon tiga kilogram, dan tidak boleh memakai beras-beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)," ujar Sudaryono saat konferensi pers, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026. 

Sudaryono meminta semua masyarakat, termasuk awak media untuk melaporkan bila menemukan adanya dapur SPPG yang melanggar ketentuan tersebut. 

"Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan MinyakKita," ujarnya. 

Sudaryono mengatakan, jika ada dapur SPPG tetap "ngeyel" melanggar ketentuan, maka ia akan memberikan teguran berupa penutupan permanan. 

"Itu nanti kita akan beri teguran, akan kita beri teguran surat peringatan, kalau memang memang ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang subsidi," ujarnya. 

Selain larangan memakai barang subsidi, SPPG juga harus membeli bahan pangan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan (HAP). 

Ia mencontohkan, harga telur ayam yang pernah anjlok di harga Rp 12.500, sementara HAP telur Rp 25.000. 

Maka, dapur SPPG harus membeli dengan harga sesuai HAP, bukan mengikuti harga terendah. 

"Harga telur yang harusnya HAP-nya Rp 25.000 di kandang, itu kemudian pernah jatuh sampai Rp12.500 - Rp15.000. Maka si kepala dapur harus membeli telur bukan di harga Rp12.500 sampai Rp15.000, tetapi harus membeli telur di harga acuan pemerintah," kata dia. 

Sudaryono menegaskan, pihaknya telah berkomitmen untuk melakukan "bersih-bersih" terhadap pegawai maupun SPPG yang enggan mengikuti aturan. 

"Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar, kami berikan sanksi," tegasnya. 

Saat ini, kata Sudaryono, BGN sedang berupaya menyelesaikan masalah tata kelola dan perbaikan MBG melalui penajaman sasaran dari penerima hingga SPPG. 

Oleh karenanya, manta Wakil Menteri Pertanian itu meminta masyarakat juga ikut mengawasinya. 

"Pelibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain, maka kami berusaha untuk memperbaiki itu semua," pungkasnya. (*/red)

HRD Usulkan Revitalisasi dan Digitalisasi Museum Tsunami Aceh Jadi Prioritas Pemerintah Pusat

HRD Usulkan Revitalisasi dan Digitalisasi Museum Tsunami Aceh Jadi Prioritas Pemerintah Pusat

By Redaksi On Kamis, Juli 16, 2026

Anggota Komisi V DPR RI F-PKB, HRD Rapat dengan Dirjen Laut Kementerian Perhubungan RI serta menyerahkan berbagai usulan program pembangunan infrastruktur untuk Aceh. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P., mengusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum agar revitalisasi dan digitalisasi Museum Tsunami Aceh menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. 

Usulan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas aspirasi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang menginginkan Museum Tsunami Aceh diperkuat fungsinya sebagai pusat edukasi kebencanaan sekaligus destinasi wisata unggulan. 

Kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026, Ruslan Daud yang akrab disapa HRD mengatakan, Museum Tsunami Aceh bukan sekadar bangunan memorial, tetapi juga simbol ketangguhan masyarakat Aceh pasca tsunami 26 Desember 2004 yang memiliki nilai sejarah, kemanusiaan, dan kebudayaan bagi Indonesia maupun dunia. 

"Sebagai mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum, kami memandang revitalisasi Museum Tsunami Aceh merupakan kebutuhan yang mendesak. Museum ini harus terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi agar mampu memberikan pengalaman edukasi yang lebih baik kepada masyarakat," ujar HRD. 

Menurutnya, sejak diresmikan pada 2008, Museum Tsunami Aceh belum pernah mendapatkan pembaruan secara menyeluruh terhadap sistem digital, perangkat multimedia, maupun penyajian informasi kepada pengunjung. 

Padahal, perkembangan teknologi telah mendorong museum modern menghadirkan layanan yang lebih interaktif melalui teknologi digital, audiovisual, simulasi, dan penyajian informasi berbasis multimedia. 

"Sudah hampir dua dekade museum ini menjadi salah satu destinasi utama di Aceh. 

"Karena itu, pembaruan fasilitas digital menjadi kebutuhan agar kualitas layanan kepada pengunjung terus meningkat," katanya. 

HRD menilai, revitalisasi museum tidak hanya akan memperkuat fungsi edukasi kebencanaan, tetapi juga berdampak positif terhadap sektor pariwisata Aceh. 

Menurutnya, peningkatan kualitas museum dapat mendorong pertumbuhan kunjungan wisata, menggerakkan ekonomi masyarakat, memperkuat pelaku UMKM, serta meningkatkan citra Aceh sebagai destinasi wisata sejarah dan kebencanaan bertaraf internasional. 

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah menyiapkan dokumen perencanaan teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta dokumen pendukung lainnya sehingga program tersebut dinilai siap untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. 

"Kami berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap usulan ini. Revitalisasi Museum Tsunami Aceh bukan hanya untuk menjaga bangunan fisiknya, tetapi juga menjaga memori kolektif bangsa serta memperkuat pendidikan mitigasi bencana bagi generasi mendatang," ujar Ketua DPW PKB Aceh tersebut. 

Sebagai anggota Komisi V DPR RI, HRD menegaskan akan terus mengawal aspirasi Pemerintah Aceh agar dapat masuk dalam program pembangunan pemerintah pusat. 

Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat menjadi langkah penting untuk memastikan Museum Tsunami Aceh tetap menjadi kebanggaan nasional sekaligus simbol kemanusiaan yang dikenal dunia. (Joniful Bahri)

Kasatgas PRR Tito Luruskan Informasi Penanganan Jembatan Enang-Enang di Bener Meriah

Kasatgas PRR Tito Luruskan Informasi Penanganan Jembatan Enang-Enang di Bener Meriah

By Redaksi On Selasa, Juli 14, 2026

Mendagri Muhammad Tito Karnavian. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian yang juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Sumatera menegaskan bahwa pemerintah telah menangani persoalan akses di kawasan Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. 

Ia meninjau langsung lokasi tersebut menyusul beredarnya informasi bahwa masyarakat membangun jembatan secara mandiri karena dinilai kurang mendapat perhatian pemerintah. 

Setelah berdialog dengan masyarakat dan meninjau lokasi, ia mendapati bahwa jembatan tersebut merupakan jembatan lama yang tidak hancur saat diterjang banjir bandang. 

Namun, kerusakan terjadi pada tanah penyangga yang ambles sehingga membuat struktur jembatan menjadi miring dan berisiko digunakan. 

Menurut Tito, Balai Pekerjaan Umum (PU) setempat sebenarnya telah lebih dahulu hadir dan melakukan penanganan. Namun, perbedaan pandangan muncul karena masyarakat ingin tetap menggunakan jalur tersebut, sedangkan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menilai kondisi tanah masih labil dan berpotensi membahayakan pengguna. 

"Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya," kata Tito dalam keterangannya, Senin, 13 Juli 2026. 

Hal itu dikatakan Tito saat menerima bantuan lima unit mobil ambulans dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 13 Juli 2026. 

Balai Kementerian PU tersebut meminta masyarakat menggunakan jalan alternatif. Namun, masyarakat menganggap bahwa jalan alternatif tersebut membuat mereka harus memutar jauh, ditambah kondisi jalan yang berlubang. Karena itu, masyarakat tetap ingin menggunakan jembatan lama tersebut. 

Masyarakat kemudian membuat akses sementara pada bagian yang ambles agar dapat dilalui kendaraan. Namun, Balai tersebut menyampaikan tidak berani menanggung risiko apabila jembatan itu kembali digunakan. 

"Bukan masyarakat membangun jembatan ini," ujarnya. 

Melalui mediasi yang dilakukan Satgas PRR, disepakati bahwa jembatan lama akan dipertahankan dengan memperkuat strukturnya sebagai solusi sementara. 

Ia menyebutkan bahwa jembatan tersebut sulit diperbaiki seperti sedia kala. Karena itu, hanya kendaraan roda dua dan kendaraan ringan yang diizinkan melewati jembatan tersebut. 

"Intinya jembatan yang (lama) ini, ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali," ujarnya. 

Pada saat yang sama, kata Tito, pemerintah akan membangun jembatan baru yang lebih kokoh. 

Selain itu, pemerintah juga memperbaiki jalur alternatif yang memutar serta membangun jembatan pendukung yang mulai dikerjakan pada Juli 2026. 

Tito meluruskan bahwa persoalan yang terjadi bukan karena kurangnya perhatian pemerintah, melainkan adanya perbedaan pendapat mengenai aspek keselamatan penggunaan akses di lokasi terdampak bencana. 

"Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, (tapi) beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat," tegasnya. (*/red)

Biaya Pendidikan Anak yang Layak Capai Rp 18 Juta Per Tahun, tapi Dana BOS Cuma Rp 900 Ribu

Biaya Pendidikan Anak yang Layak Capai Rp 18 Juta Per Tahun, tapi Dana BOS Cuma Rp 900 Ribu

By Redaksi On Selasa, Juli 14, 2026

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai, biaya pendidikan yang layak untuk satu siswa mencapai Rp 18 juta per tahun. 

Nilai itu didapat dari hasil kajian Fraksi Partai Golkar yang menghimpun data dari kajian resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2024), Risalah Kebijakan Kemendikbud (2020), data Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai regulasi yang berlaku. 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji mengatakan, kajian itu menemukan bahwa biaya mendidik satu anak bukan hanya soal dana operasional sekolah yang selama ini dicakup melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Setidaknya, kata dia, ada tiga lapis biaya yang harus dihitung bersama, yakni biaya operasional sekolah, biaya pendidik, dan biaya yang harus ditanggung langsung oleh keluarga. 

"Untuk jenjang SD, misalnya, kalau ketiga lapisan itu dijumlahkan, biaya yang sesungguhnya layak mencapai sekitar Rp 18 juta per anak per tahun. Sementara BOS yang diterima sekolah hanya Rp 900 ribu, kurang dari lima persen dari total kebutuhan," kata Sarmuji saat membuka Seminar Nasional Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2026. 

Menurutnya, nilai ideal biaya pendidikan sebesar Rp 18 juta per tahun itu masih bisa diperdebatkan. Namun, ia menegaskan angka tersebut ditetapkan karena pendidikan merupakan sektor yang sangat penting. 

"Sehingga kita tidak memberi standar yang sekadarnya saja. Angka Rp 18 juta itu memang akan bisa menjadikan seorang siswa untuk lebih maju dan bisa bersaing dengan peradaban lain di dunia," tuturnya. 

Dengan angka tersebut, Sarmuji mempertanyakan kecukupan dana BOS dalam memenuhi kebutuhan siswa. 

Meski demikian, ia menyadari kebutuhan anggaran pendidikan yang layak tidak bisa seluruhnya dipenuhi oleh negara. 

"Tentu angka Rp 18 juta saat ini tidak bisa negara sampai bisa mencukupi Rp 18 juta. Tentu tetap akan ada biaya yang ditanggung oleh orang tua. Ada yang bisa jadi pendidik masih harus memberikan jasanya meskipun pembayarannya tidak optimal," kata Sarmuji. 

"Tetapi setidak-tidaknya kita ingin ada peningkatan secara gradual biaya operasional siswa, operasional sekolah yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Kita review kembali, dan kita meng-endorse supaya terjadi hitung-hitungan yang lebih rasional, ada peningkatan, dan ada juga sisi keadilannya," imbuh dia. 

Menurut dia, besaran biaya pendidikan yang ideal di setiap daerah berbeda. Ia mencontohkan kebutuhan biaya pendidikan di Jakarta, Jawa Tengah, hingga Papua Pegunungan tentu tidak sama. 

Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah untuk meningkatkan dana BOS agar lebih mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan yang layak. 

"Hal-hal itu yang kita dorong supaya di satu sisi ada peningkatan dana BOS, kita review kembali, dan syukur-syukur bisa ditingkatkan. Di sisi yang lain kita juga mengusulkan supaya lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan beban masing-masing daerah maupun jenis satuan pendidikannya," pungkasnya. (*/red)

Ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang Diusulkan Jadi Prioritas IJD 2026, HRD Janji Kawal Hingga Terealisasi

Ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang Diusulkan Jadi Prioritas IJD 2026, HRD Janji Kawal Hingga Terealisasi

By Redaksi On Kamis, Juli 09, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD) mengawal usulan rekonstruksi ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang di Kabupaten Bener Meriah yang telah masuk sebagai prioritas pertama dalam usulan Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD) menyatakan akan terus mengawal usulan rekonstruksi ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang di Kabupaten Bener Meriah yang telah masuk sebagai prioritas pertama dalam usulan Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026. 

Usulan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025. 

Bencana itu mengakibatkan sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah tengah Aceh mengalami kerusakan berat hingga terputus. 

Ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang yang diusulkan memiliki panjang sekitar 8 kilometer dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 40 miliar. 

Jalan ini diharapkan menjadi jalur alternatif yang memperkuat konektivitas antara Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian. 

HRD mengatakan, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang diterimanya saat melaksanakan reses, kunjungan kerja, dan dialog bersama tokoh masyarakat serta pemerintah daerah. 

"Sebagai wakil rakyat, tugas kami bukan hanya mendengar aspirasi masyarakat, tetapi memastikan aspirasi itu diperjuangkan hingga menjadi perhatian pemerintah. Selama ini masyarakat Bener Meriah dan Aceh Tengah berharap akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian mendapat penanganan serius," kata HRD kepada wartawan, Kamis, 09 Juli 2026. 

Menurutnya, masuknya ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang sebagai prioritas usulan IJD menunjukkan adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur. 

Ia menegaskan akan terus mengawal proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan agar dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat. 

"Ini bukan sekadar pembangunan jalan, tetapi upaya membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat konektivitas antarwilayah," ujarnya. 

Selain itu, HRD juga mengapresiasi komitmen Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam menangani kerusakan infrastruktur di Aceh pasca bencana. 

Menurutnya, pemerintah pusat telah melakukan berbagai perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya di sejumlah wilayah terdampak. 

Ia juga menyinggung pembangunan Jembatan Weh Porak di Kecamatan Pinto Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. 

Jembatan rangka baja sepanjang 40 meter yang dilengkapi jalan pendekat sepanjang 20 meter itu dibangun dengan anggaran sekitar Rp 80 miliar dan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas jalur lintas tengah Aceh, khususnya bagi kendaraan bertonase besar. 

Terkait penanganan akses di kawasan Enang-Enang, HRD mengajak seluruh pihak mengedepankan komunikasi yang konstruktif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. 

Menurutnya, pemerintah pusat telah merencanakan pembangunan jembatan layang di kawasan Enang-Enang sebagai solusi permanen. Namun, karena membutuhkan anggaran besar dan waktu pelaksanaan yang tidak singkat, pemerintah terlebih dahulu menyiapkan pembangunan jalan alternatif melalui ruas Wer Lah–Simpang Lancang. 

"Saya berharap seluruh pihak menjaga koordinasi dan menyampaikan informasi yang menyejukkan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Aceh," katanya. 

HRD juga mengapresiasi dukungan Wakil Ketua DPRA dari Fraksi PKB, Salihin, yang dinilainya konsisten mendukung upaya penanganan jalan dan jembatan di kawasan Gayo. 

Ia menegaskan, Jalan Enang-Enang bukan hanya memiliki fungsi sebagai akses transportasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Gayo. (Joniful  Bahri)