-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Arya Danu Susilo Pegawai Lapas Terbuka Ciangir Sumbang Emas SEA Games 2025, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kanwil Ditjenpas Banten Tegaskan Dukungan Penuh bagi Pegawai Berprestasi

By On Minggu, Desember 14, 2025

 


Bangkok, KabarViral79.Com — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan insan pemasyarakatan. Arya Danu Susilo, pegawai Lapas Terbuka Ciangir, berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas Cabang Olahraga Taekwondo nomor Kyorugi Putra kelas 74 kilogram pada SEA Games 2025 yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Capaian gemilang ini menjadi bukti nyata bahwa pegawai pemasyarakatan mampu berkompetisi dan berprestasi di panggung olahraga internasional sekaligus membawa nama baik institusi, (13/12/25).

Keberhasilan Arya Danu diraih melalui perjuangan yang tidak mudah. Menghadapi atlet-atlet terbaik Asia Tenggara, Arya tampil konsisten dan penuh determinasi sejak babak awal hingga partai final. Pengalaman panjang mengikuti pemusatan latihan nasional serta berbagai kejuaraan internasional menjadi modal penting dalam menjaga performa dan mental bertanding di ajang sebesar SEA Games.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Ali Syeh Banna, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian prestasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan Arya Danu merupakan wujud sinergi antara pembinaan olahraga nasional dan dukungan institusi terhadap pegawai yang memiliki potensi dan prestasi.

“Prestasi yang diraih Saudara Arya Danu Susilo merupakan kebanggaan tidak hanya bagi keluarga besar Kanwil Ditjenpas Banten, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Keberhasilannya meraih medali emas SEA Games 2025 membuktikan bahwa pegawai pemasyarakatan mampu berprestasi di tingkat internasional dengan tetap menjunjung tinggi disiplin, integritas, dan dedikasi,” ujar Ali Syeh Banna.

Lebih lanjut, Ali Syeh Banna menegaskan bahwa Kanwil Ditjenpas Banten berkomitmen untuk terus memberikan ruang, dukungan, dan apresiasi kepada pegawai yang memiliki bakat serta prestasi di berbagai bidang. Menurutnya, pencapaian Arya Danu selaras dengan semangat Pemasyarakatan PASTI Berdampak, yang mendorong insan pemasyarakatan untuk memberi kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

“Kami akan terus mendukung pegawai yang berprestasi agar dapat berkembang secara optimal, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam capaian nonkedinasan. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh jajaran pemasyarakatan, khususnya generasi muda,” tambahnya.

Sementara itu, Arya Danu Susilo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk keluarga, pelatih, tim nasional Taekwondo Indonesia, serta jajaran Kanwil Ditjenpas Banten. Ia mengaku bangga dapat mempersembahkan medali emas untuk Indonesia sekaligus membawa nama baik institusi pemasyarakatan.

“Alhamdulillah, medali emas ini saya persembahkan untuk Indonesia. Terima kasih atas doa dan dukungan dari pimpinan serta seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Banten yang telah memberikan kepercayaan dan motivasi selama saya menjalani persiapan hingga pertandingan di SEA Games 2025,” ungkap Arya.

Arya Danu juga menyampaikan bahwa pencapaian ini akan menjadi motivasi baginya untuk terus meningkatkan prestasi dan menjaga profesionalisme sebagai pegawai pemasyarakatan. Ia berharap keberhasilannya dapat menjadi contoh bahwa dengan disiplin, kerja keras, dan dukungan lingkungan kerja yang positif, prestasi internasional dapat diraih.

Keberhasilan Arya Danu Susilo dalam meraih medali emas SEA Games 2025 semakin menegaskan bahwa lingkungan pemasyarakatan tidak hanya berperan dalam tugas pembinaan dan pelayanan, tetapi juga mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang berprestasi di berbagai bidang. Kanwil Ditjenpas Banten mengajak seluruh jajaran pemasyarakatan dan masyarakat untuk memberikan apresiasi atas capaian membanggakan ini serta menjadikannya sebagai inspirasi bersama dalam membangun Pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global.

Penguatan Peran BPD dalam Mewujudkan Desa Maju, Jaga Desa Indonesia Maju di Rapimnas DPP ABPEDNAS 2025

By On Minggu, Desember 14, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) 2025 berlangsung meriah dan “bertabur bintang”.

Sejumlah tokoh nasional hadir memberikan dukungan penuh atas penguatan kelembagaan BPD di seluruh Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, serta Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Prof. Reda Manthovani.

Selain para tokoh tersebut, Rapimnas 2025 juga dihadiri hampir 100 orang pengurus DPP ABPEDNAS dari berbagai latar belakang dan profesi, mulai dari ulama, akademisi, politisi lintas partai, wartawan senior, praktisi media, artis, lawyer, birokrat, hingga anggota BPD dari berbagai daerah. Komposisi ini memperkuat citra ABPEDNAS sebagai organisasi inklusif yang merangkul seluruh elemen bangsa untuk kemajuan desa.

Jaksa Agung Dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina ABPEDNAS

Pada puncak Rapimnas, Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina DPP ABPEDNAS, menandai era baru penguatan pembinaan dalam tata kelola desa.

"Penguatan desa adalah investasi jangka panjang bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya.

JAM Intel Prof. Reda Manthovani Menjadi Ketua Dewan Pengawas

Rapimnas juga menetapkan JAM Intel Prof. Reda Manthovani sebagai Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS.

"Desa yang kuat memerlukan kelembagaan yang kuat. Kami siap mendampingi ABPEDNAS agar seluruh proses pengawasan dan kemitraan berjalan sesuai koridor hukum dan etika," tegas Prof. Reda.

Dukungan Mendagri Tito Karnavian

Mendagri menyampaikan komitmen Kemendagri untuk terus memperkuat tata kelola desa.

"Tupoksi BPD harus terus diperkuat. BPD adalah unsur fundamental untuk menjaga demokrasi desa dan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran," ujar Mendagri Tito Karnavian.

Pesan Mendes PDT Yandri Susanto

Mendes PDTT menegaskan pentingnya peran ABPEDNAS sebagai motor penggerak pembangunan desa.

"ABPEDNAS harus mendorong kebangkitan ekonomi desa agar desa menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia," ujar Yandri.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan para tokoh dan keragaman pengurus yang hadir.

"Kehadiran para tokoh nasional dan hampir 100 pengurus dari berbagai bidang menunjukkan bahwa ABPEDNAS telah menjadi rumah besar bagi semua elemen bangsa yang peduli dengan masa depan desa," ujarnya.

"Pengukuhan Jaksa Agung sebagai Ketua Dewan Pembina dan Prof. Reda sebagai Ketua Dewan Pengawas adalah amanah besar. Kami berkomitmen membangun BPD yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman," imbuhnya.

Agenda Utama Rapimnas 2025

1. Penguatan AD/ART dan kelembagaan DPP hingga daerah.

2. Penyusunan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk peningkatan kapasitas BPD.

3. Sinergi nasional dengan Kemendagri, Kemendes PDTT, Kejaksaan Agung, dan lembaga lainnya.

Dengan dukungan kuat dari lembaga negara, tokoh publik, dan pengurus lintas profesi, ABPEDNAS menegaskan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, akuntabel, dan berdaulat. (Reno)

PWI Pusat Terbitkan Edaran Rangkap Jabatan, Perpanjangan KTA dan Donasi Kemanusiaan Bencana Sumatera

By On Jumat, Desember 12, 2025

Sekjen PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menerbitkan tiga Surat Edaran (SE) untuk seluruh anggota se-Indonesia, yakni SE tentang Rangkap Jabatan di PWI, SE tentang Perpanjangan KTA PWI, dan SE tentang Donasi Kemanusian Bencana Sumatera.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang mengatakan, khusus SE PWI tentang Rangkap Jabatan Nomor: 449/PWI-P/LXXIX/XII/2025 untuk menegaskan agar semua pengurus PWI Kabupaten/Kota, PWI Provinsi dan PWI Pusat agar mematuhi ketentuan Peraturan Dasar PWI Pasal 28 ayat 2, yang intinya larangan rangkap jabatan di struktur PWI. 

"Pengurus dilarang merangkap jabatan, misalnya pengurus PWI Pusat sekaligus merangkap pengurus PWI Provinsi. Atau pengurus PWI Kabupaten/Kota merangkap jabatan sebagai pengurus PWI Provinsi atau PWI Pusat. Tetapi tetap diperkenankan bila diamanahkan sebagai pengurus Forum Wartawan atau pengurus di konstituen Dewan Pers yang bukan organisasi wartawan, misalnya di SPS, SMSI, JMSI atau AMSI," jelas Zulmansyah, Jumat, 12 Desember 2025.

Berikutnya SE PWI tentang Perpanjangan KTA PWI Nomor: 462/PWI-P/LXXIX/XII/2025 merupakan keputusan Rapat Pleno PWI Pusat yang dipimpin langsung Ketua Umum Akhmad Munir pada 5 Desember lalu, yang salah satu keputusannya adalah memberikan diskresi kepada anggota PWI se-Indonesia yang KTA-nya habis masa berlakunya di 2023 dan 2024 untuk memperpanjang melalui mekanisme normal melalui PWI Provinsi.

"Artinya, KTA yang habis masa berlaku di 2023, 2024, termasuk di 2025, silahkan diperpanjang masa berlakunya kepada PWI Pusat melalui PWI Provinsi dengan tetap melampirkan persyratan sebagaimana diatur di PD PRT PWI," kata Zulmansyah mengimbau.

Diskresi perpanjangan masa berlaku KTA PWI biasa ini dibuka PWI Pusat sejak sekarang sampai Februari 2026 akan datang. Bila kesempatan ini tidak dimanfaatkan, maka KTA biasa yang sudah mati, tidak dapat diperpanjang kembali dan status anggota kembali mengulang muda setelah mengikuti OKK (Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian).

Terakhir SE PWI tentang Donasi Kemanusiaan adalah wujud perhatian dan kepedulian PWI Pusat menyikapi bencana banjir Sumatera yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

PWI Pusat melalui PWI Peduli telah membuka donasi kemanusian melalui Rekening BRI KCP Lemhanas dengan Nomor Rekening: 059601000155307 atas nama PWI dan mengimbau semua anggota PWI se-Indonesia untuk berpartisipasi memberikan donasi.

"Donasi yang terkumpul tersebut nantinya akan disalurkan ke lokasi bencana setelah kondisi darurat selesai. Mari kita semua anggota PWI bersama-sama berdonasi untuk membantu dan meringankan saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir Sumatera," ajak Zulmansyah. (Reno)

Video: Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Rano Karno: Tak Ada Korban Jiwa

By On Jumat, Desember 12, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, tak ada korban jiwa dalam insiden mobil pengangkut makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak siswa di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis, 11 Desember 2025.

Hal itu disampaikan Rano Karno saat mengunjungi korban di Rumah Sakit (RS) Koja, Jakarta Utara.

Ia menyebut, ada sebanyak 21 korban luka akibat kecelakaan mobil itu.

Dari 21 korban, lima orang masih dirawat di RS Koja dan sisanya dirawat di RS Cilincing

Kemudian, ada satu siswa yang mengalami luka pada bagian wajah dan harus menjalani operasi. (*/red)

Bencana Sumatera: TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista

By On Rabu, Desember 10, 2025

Waka Puspen TNI, Brigjen Osmar Silalahi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu, 07 Desember 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Sebanyak 30.864 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikerahkan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

"Kemudian kami informasikan juga bahwa sampai dengan saat ini, prajurit TNI yang diterjunkan langsung ke daerah terjadinya bencana berjumlah 30.864 orang," ujar Wakil Kepala Pusat Penerangan (Waka Puspen) TNI, Brigjen Osmar Silalahi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu, 07 Desember 2025.

Personel yang dikerahkan tidak hanya berasal dari satuan di Pulau Sumatera, tetapi juga dari berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Jenderal bintang satu itu juga mengungkapkan jumlah alutsista yang dikerahkan oleh TNI untuk operasi kemanusiaan ini.

"Sampai saat ini, TNI telah mengerahkan pesawat angkut sebanyak 18 pesawat. Yang kita ketahui bersama juga ada A-400, Hercules, kemudian Casa, termasuk Caravan," ujarnya.

Alutsista dikerahkan agar penanganan bencana, termasuk distribusi bantuan, berjalan lancar.

"Begitu juga dengan pelibatan helikopter. Sampai dengan saat ini, kita telah mengerahkan sebanyak 36 helikopter, baik helikopter dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, maupun Angkatan Darat," ujarnya.

Selain itu, TNI mengerahkan 14 KRI dan 2 Angkut Dropping Republik Indonesia (ADRI). Seluruhnya digunakan untuk mengangkut bantuan maupun personel.

"Sehingga secara keseluruhan, total alutsista kita yang kita gunakan itu ada 70 unit. Seperti kami sampaikan tadi, pesawat angkutnya ada 18, helinya 36, KRI 14, dan ADRI-nya 2," ujarnya.

TNI akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi ini. (*/red)

Kemenhut Segel Empat Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera

By On Rabu, Desember 10, 2025

Menhut Raja Juli Antoni

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengumumkan penyegelan terhadap subjek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera. Sebanyak empat subjek hukum disegel Kemenhut.

"Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera," ujar Raja Juli dalam keterangannya, Sabtu, 06 Desember 2025.

Raja Juli memastikan pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas. Ia juga menyebut tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

"Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu," ujarnya.

Berikut ini keempat subjek hukum yang disegel Kemenhut:

1. Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara

3. PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara

4. PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Raja Juli mengatakan, pihaknya melalui Gakkum melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.

Selain itu, Menhut menyebut pihaknya juga telah mengidentifikasi 8 subjek hukum lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.

"Selain empat subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak delapan lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel," katanya.

Dia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus tersebut. (*/red)

Ini Alasan KPK Cekal Yaqut dan Dua Lainnya di Kasus Kuota Haji

By On Rabu, Desember 10, 2025

Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas

JAKARTA, KabarViral79.Com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pencegahan tiga orang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Ketiganya adalah eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; mantan Stafsus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz (IAA); dan Bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Hingga kini, pencegahan terhadap ketiga orang tersebut masih berlangsung. Mereka belum diperbolehkan meninggalkan Indonesia.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pencegahan dilakukan karena ketiganya diduga memiliki informasi yang sangat penting untuk mengungkap perkara itu.

"Sejauh ini yang kami lakukan, cekalnya kepada tiga orang itu di perkara haji ini karena kami melihat bahwa yang bersangkutan memiliki keterangan yang sangat kami perlukan, sangat banyak, dan sangat penting dalam pengungkapan perkara ini," ujar Asep kepada wartawan, Jumat, 05 Desember 2025.

Menurut Asep, keberadaan mereka di Indonesia akan memudahkan penyidik ketika diperlukan pemanggilan lanjutan.

"Kami melakukan cekal supaya yang bersangkutan yang mobilitasnya tinggi, apalagi ketua asosiasi haji, tetap berada di dalam negeri. Sekarang juga sebentar lagi musim haji," ujarnya.

Asep mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya kembali memanggil ketiganya untuk dimintai keterangan tambahan. Saat ini, kata dia, tim penyidik KPK berada di Arab Saudi untuk menindaklanjuti penyelidikan kasus kuota haji.

"Tentu, sejauh kami mendapatkan informasi dari tim yang sedang di Arab Saudi, jika pulang nanti ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kembali kepada ketua asosiasi maupun pihak lainnya, kami akan lakukan pemanggilan," tuturnya. (*/red)