-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pj Gubernur Al Muktabar Berharap Forum Ekonomi Banten 2024 Memberikan Masukan dalam Pembangunan Daerah

By On Sabtu, Desember 07, 2024


SERANG, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar berharap Forum Ekonomi Banten tahun 2024 dapat menjadi sebuah masukan dalam memproyeksikan langkah-langkah pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Hal itu disampaikan Al Muktabar usai menghadiri Forum Ekonomi Banten Tahun 2024 yang mengusung tema “Revitalisasi Ekonomi Banten Melalui Pengembangan Wilayah Selatan” di Hotel Aston, Jl Syech Nawawi Al Bantani, Boru, Kota Serang, Kamis, 05 Desember 2024.

“Kami mengapresiasi kepada BI Perwakilan Provinsi Banten yang melaksanakan Forum Ekonomi Daerah Provinsi Banten, dengan parameter makro maupun hal-hal yang secara spesifik yang kita harus siapkan ke depan,” ujarnya.

Terlebih, kata Al Muktabar, secara umum di Provinsi Banten kondisi pertumbuhan ekonomi cukup baik dan memadai. Ekonomi Banten pada triwulan III-2024 terhadap triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen (y-on-y).

Al Muktabar juga berharap, BI Perwakilan Provinsi Banten untuk terus memberikan masukan sebagai dasar kebijakan yang dapat dituangkan dalam rancangan pembangun daerah jangka menengah maupun jangka panjang.

“Itu menjadi modal dasar kita untuk melanjutkan pembangunan di Provinsi Banten ini yang tentu kita harap makin lebih baik,” katanya.

Saat ini, kata Al Muktabar, pihaknya terus mendorong wilayah selatan untuk tumbuh secara maksimal, di antaranya dengan memperkuat infrastruktur dan mendorong faktor produksi.

“Di sana terdapat kawasan ekonomi khusus dan juga jalan tol Serang - Panimbang sebagai penguat infrastruktur. Kita ingin arah itu untuk mendukung agro atau ketahanan pangan seperti yang menjadi visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Kita sangat memungkinkan mengambil peran itu dan berarti akan menjadi nilai tambah bagi tata ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten, Ameriza M Moesa mengatakan, kegiatan Forum Ekonomi Banten ini bertujuan sebagai refleksi kinerja ekonomi dan membahas isu-isu strategis terkait dengan ekonomi Banten.

“Kegiatan ini diharapkan memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi di Banten yang lebih inklusif, berkelanjutan  dan berkesinambungan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan dapat fokus dalam pembangunan Provinsi Banten ke depannya.

“Kunci pembangunan Banten ke depan itu harus mencari daya dukung sektor ekonomi konvensional, itu sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan kelautan. Dengan bangkitnya sektor ini akan memberikan efek pertumbuhan yang besar dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas,” pungkasnya. (*/red)

Sejak 2016, Pemkab Serang Tuntaskan Pembangunan 14.492 RTLH

By On Sabtu, Desember 07, 2024


SERANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang sudah menuntaskan pembangunan sebanyak 14.492 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 29 Kecamatan se-Kabupaten Serang sejak tahun 2016 sampai 2024.

Kendati demikian, berdasarkan hasil inventarisir data terbaru, masih menyisakan sebanyak 8.196 RTLH.

Guna menuntaskannya, Pemkab Serang pun melakukan penandatanganan MoU Penerapan Satu Data Penanganan RTLH di Kabupaten Serang. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten, Rachmat Rogianto; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana; Ketua Baznas Kabupaten Serang, Badrudin; dan Kepala Bank bjb KCK Banten, Ujang Aep Saefullah; di Pendopo Bupati Serang, Kamis, 05 Desember 2024.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, penanganan Rutilahu dengan satu data memang selama tahun 2016 sampai tahun 2024 dilakukan secara bersama-sama dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pusat, Baznas, serta pihak swasta seperti perbankan dan perusahaan yang ada di Kabupaten Serang.

“Yang sudah diselesaikan dari 2016 ini sebanyak 14.492 RTLH, tapi ketika didata lagi informasi dari desa, masyarakat, dan OPD sendiri turun ke lapangan, itu masih ada 8.196 RTLH,” ujarnya kepada wartawan usai MoU.

Berdasarkan pengalaman dalam menyelesaikan pembangunan RTLH, kata Tatu, bersumber dananya dari berbagai sumber. Oleh karenanya, dengan penerapan satu data penanganan RTLH sangat diperlukan.

“Setahu saya dari Kementerian pun menunggu satu data ini, supaya ketika ada anggaran dari Kementerian, dari pusat itu merujuk ke data yang sama,” ujarnya.

Oleh karenanya, Tatu sangat mengapresiasi Kepala DPRKP yang sudah melakukan MoU Penerapan Satu Data Penanganan RTLH di Kabupaten Serang.

“Jadi semuanya acuannya sama dari berbagai sumber, karena di Kabupaten Serang penanganan RTLH ini sudah berjalan lama gotong royong, dari berbagai pihak yang tadi saya sampaikan,” terangnya.

Apresiasi disampaikan juga oleh Kepala Perkim Provinsi Banten, Rachmat Rogianto, atas penerapan satu data penanganan RTLH karena sangat penting sekali karena penanganannya menjadi satu. Sehingga jika mengacu pada satu data, semua stakeholder yang menangani itu akan sesuai dengan data yang sudah disatukan di dalam data tersebut.

“Penggunaan satu data itu lebih terpadu penanganannya. Pada tahun 2024, kurang lebih sebanyak 248 RTLH yang ditangani Perkim Banten. Khusus RTLH di Kabupaten Serang, itu ada kurang lebih 29 RTLH,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPRKP Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana mengatakan, berdasarkan data tahun 2023 ada sebanyak 8.196 RTLH, yang mana untuk penanganannya saat ini kurang lebih 1.200. Akan tetapi, yang sesuai dengan Rutilahu itu hanya 623 RTLH.

“Jadi yang 600 unit tidak sesuai itu artinya bukan salah, karena pada saat mereka melakukan penanganan peningkatan kualitas, itu juga salah satu yang memang harus dibantu,” ujarnya.

Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum; Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Rudy Suhartanto; dan Asda II, Febrianto. (*/red)

Hakordia 2024, Pemprov Banten Sosialisasikan Nilai-nilai Integritas dan Anti Korupsi kepada Media dan Ormas

By On Jumat, Desember 06, 2024


SERANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Inspektorat Daerah menyelenggarakan Sosialisasi Anti Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan Forum Penyuluh Anti Korupsi (Forpak) itu diikuti oleh media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). 

“Tentunya niat baik kita adalah tadi kolaborasi multipihak (pentahelix) membersamai bahwa semua unsur bisa masuk untuk memperbaiki upaya pencegahan anti korupsi di Provinsi Banten,” kata Plt. Inspektorat Daerah Provinsi Banten, Ratu Syafitri Muhayati yang juga Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi (Forpak) Provinsi Banten, di Aula Gedung Inspektorat Daerah Provinsi Banten, KP3B Curug Kota Serang, Kamis, 05 Desember 2024.

Menurut Fitri, stigma negatif yang ada di kalangan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan harus dihapus perlahan sehingga menjadi pandangan positif terhadap organisasi, karena organisasi masyarakat juga menentukan masa depan bangsa.

“Stigma-stigma negatif terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat yang beredar di masyarakat perlahan harus kita ubah menjadi lebih positif dengan tahapan melalui penanaman nilai-nilai integritas, terutama pemuda-pemuda yang menjadi generasi masa depan,” ujarnya.

Ia mengatakan, Forum Penyuluh Anti Korupsi (Forpak) Provinsi Banten membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung bersama Forpak secara gratis, dengan langkah itu dapat membuat Banten lebih maju dan berintegritas. 

Kehadiran Forum Penyuluh Anti Korupsi di Provinsi Banten, lanjutnya, untuk membangun karakter anti korupsi, meningkatkan kompetensi dengan mampu mengenali dan memahami korupsi serta anti korupsi kepada masyarakat di Provinsi Banten.

“Kami sangat berharap, Banten ke depan menjadi lebih maju, lebih baik dan berintegritas dengan mempererat budaya anti korupsi,” ujarnya. (*/red)

Bupati Serang Sambut Kunjungan Wisatawan Pantai Anyer dan Cinangka

By On Jumat, Desember 06, 2024

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah saat Rakor persiapan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru), di Pesona Krakatau Cottage, Kecamatan Cinangka, Rabu, 04 Desember 2024. 

SERANG, KabarViral79.Com – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengajak semua elemen untuk menyambut wisatawan dan tidak ragu atau takut mengisi liburan Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru) ke Objek Wisata Pantai di Kecamatan Anyer dan Cinangka.

Tatu memastikan akan menjaga dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan, dengan terus mengupdate informasi cuaca dari Balai Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG).

“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang selaku Bupati Serang mengajak ayo datang ke Anyer dan Cinangka. Insya Allah kita akan menjaga tamu-tamu kita dengan mengupdate informasi yang terkini dari BMKG, yang bisa kita dapatkan merupakan gaet buat kita, sangat bermanfaat bagi kita semua,” ujar Tatu kepada wartawan.

Ajakan itu disampaikan Tatu usai Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pengamanan libur Nataru bersama Kepala Balai MKG Wilayah 2 Banten, Hartanto; Kepala Basarnas Banten, Al Amrad; Manager ULP Anyer PLN, Yuni Klara; Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Serang, Yurlena Rachman; di Pesona Krakatau Cottage, Kecamatan Cinangka, Rabu, 04 Desember 2024.

Turut hadir, Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana (Plt Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang juga Asda I Setda Kabupaten Serang, Haryadi; Kepala Disporapar, Anas Dwisatya Prasadya, Camat Anyer, Imron Ruhyadi; Camat Cinangka Tuti Setiawati; dan Sekretaris Diskominfosatik, Dimas Panduasa.

Tatu mengatakan, Rakor yang dilakukan rutin setiap tahunnya menjelang libur Nataru maupun Hari Raya Idhul Fitri di Anyer dan Cinangka untuk bersiap-siap berbagi tugas menyambut kedatangan wisatawan.

Tugas pertama berkaitan dengan cuaca yang akan disampaikan Balai MKG, informasi terkini yang tidak hanya setiap bulan namun setiap hari bahkan setiap jam diinformasikan dengan baik.

“Tinggal kita dari pemerintah, Basarnas, BPBD yang harus memantau terus untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan para tamu yang datang ke Anyer dan Cinangka supaya nyaman. Kalau misalnya hari ini pasangnya terlalu tinggi, para tamu diimbau jangan main di pantai dulu, coba lihat besok barangkali sudah agak turun seperti itu. Kami berbagi tugas,” terangnya. 

Berkaitan dengan kunjungan wisatawan, Tatu menargetkan setinggi-tingginya selain kunjungan hotel. Sebab, kata dia, para pelaku UMKM di wilayah Anyer dan Cinangka juga menunggu para wisatawan.

“Kami berharap maksimal optimal seperti biasanya tamu datang ke Pantai Anyer dan Cinangka,” harapnya. 

Selain itu, Tatu juga melakukan kerja sama dengan PLN melalui ULP Anyer untuk menghindari adanya gangguan listrik karena pohon tumbang dan yang lainnya.

“Kita sudah meminta kepada Camat untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang harus ditebang. Kita sampaikan ke pihak PHRI untuk membahas secara teknis karena selain hunian hotel, pengunjung juga ditunggu oleh pelaku UMKM,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai BMKG Wilayah II Banten, Hartanto mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi adanya bencana di sepanjang Desember yang berpotensi akan ada curah hujan yang tinggi.

“Yang pertama kita lakukan adalah mengantisipasi potensi-potensi di wilayah pesisir pantai dan sekitarnya. Kita mengimbau bahwa potensi curah hujan di sepanjang bulan Desember tetap ada,” ujarnya. (*/red)

Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan se-Banten Raih Penghargaan Kategori “A” dari Ombudsman RI

By On Kamis, Desember 05, 2024

 


Serang, KabarViral79.Com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten dan seluruh kantor pertanahan se-Banten meraih Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 seluruhnya berada di Zona Hijau dengan Opini Kualitas Tertinggi, Kategori “A” pada Rabu (4/12/2024).

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten, Fadli Afriadi bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto kepada kepala kantor pertanahan di Pendopo Gubernur Banten.

Fadli mengatakan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah memberikan apresiasi kepada badan publik yang telah memberikan pelayanan publik yang baik dan memberikan motivasi supaya terus memperbaiki meningkatkan kualitas pelayanannya.

Sementara itu dalam speech nya Sudaryanto menjelaskan, “Semula (Penilaian tahun 2023-red) seluruh kantor pertanahan sudah berada di Zona Hijau, 5 kantor pertanahan opini Kualitas Tertinggi, Kategori “A” dan 3 kantor pertanahan Opini Kualitas Tinggi, Kategori “B”. Namun saat ini meningkat seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota se-Banten mendapatkan Opini Kualitas Tertinggi, Kategori “A”,” jelasnya.

Ia juga mengatakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan menuju digital melayani seluruh kantor pertanahan telah menerapkan Layanan Elektronik dan Sertifikat Hak atas Tanah Elektronik serta berbagai inovasi layanan seperti Layanan Sertifikat Keliling, Layanan Pertanahan di Mall, layanan Prioritas VIP Lounge untuk Pemohon tanpa kuasa dan konsultasi daring melalui zoom meeting.

Sebagai informasi, di acara Penganugerahan yang diselenggarakan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, di urutan pertama kantor pertanahan peraih nilai tertinggi adalah Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pandeglang dengan nilai 97,48,- Kantah Kota Serang 97,37,- Kantah Kabupaten Lebak 94,74,- Kantah Kota Tangerang Selatan 92,81,- Kantah Kabupaten Tangerang 91,82,- Kantah Kabupaten Serang 89,52,- Kantah Kota Cilegon 89,19,- dan Kantah Kota Tangerang 88,48. Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten mendapatkan penghargaan dengan nilai akumulasi 92,68.

Pj Sekda Usman Sebut TPID Berperan Pastikan Stabilitas Harga dan Jaga Daya Beli Masyarakat

By On Kamis, Desember 05, 2024


SERANG, KabarViral79.Com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berperan memastikan stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat. Tekanan inflasi yang tinggi berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara saat Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, Palima, Sindangsari, Kabupaten Serang, Rabu, 04 Desember 2024.

Usman mengatakan, di akhir tahun seringkali menjadi periode kritis bagi pengendalian inflasi di daerah. Permintaan barang dan jasa cenderung meningkat, baik karena perayaan hari besar keagamaan maupun peralihan tahun.

“Situasi ini berpotensi memberikan tekanan pada harga-harga kebutuhan pokok, transportasi, dan sektor lain yang sensitif terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat,” ucapnya.

Usman menjelaskan, inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam kerangka makro ekonomi nasional yang krusial untuk dijaga dan dikendalikan. Tekanan inflasi yang tinggi berpotensi untuk mengganggu stabilitas ekonomi, daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. TPID memiliki peran untuk memastikan stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat.

Menurutnya, Rakor TPID menjadi momentum untuk mengevaluasi perkembangan inflasi, memetakan risiko utama yang berpotensi meningkatkan inflasi, seperti distribusi logistik, cuaca ekstrem, serta mengoptimalkan sinergi antar instansi dalam mengimplementasikan program-program strategis.

“Dalam upaya pengendalian inflasi hingga akhir tahun 2024, kita harus tetap pada arahan Presiden RI pada kegiatan Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 yang menekankan pada: Pengamanan produksi dan Peningkatan efisiensi rantai pasok untuk mendukung stabilitas harga. Maka kita perlu memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga guna mendukung upaya pengendalian inflasi,” ungkap Usman.

Ia menjelaskan, sinergi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif menjadi strategi dan upaya pengendalian inflasi yang harus tetap dijalankan sehingga target capaian inflasi pada akhir tahun 2024 sebesar 2.5±1 persen (YoY) dapat terealisasi dengan baik.

Menghadapi akhir tahun, Usman menekankan beberapa arahan strategis. Yakni: memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BI, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat, kita dapat memitigasi potensi gejolak harga lebih dini. 

Memantau secara berkala harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan modern. Lakukan langkah cepat apabila ada indikasi lonjakan harga yang tidak wajar. Mendorong inovasi pengelolaan distribusi pangan melalui kolaborasi dengan pelaku usaha dan penggunaan platform digital. Serta menyosialisasikan kepada masyarakat pentingnya belanja bijak dan berhemat, khususnya menjelang momen perayaan.

“Semoga melalui kerja keras dan sinergi kita semua, inflasi di daerah kita dapat tetap terkendali, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dengan baik,” pungkasnya.

Seperti dijelaskan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten Ameriza Ma’ruf Moesa, rapat koordinasi akhir tahun dilaksanakan karena pada akhir tahun banyak aktivitas masyarakat.

“Semakin tinggi aktivitas, mobilitas meningkat yang diikuti dengan permintaan,” ucapnya.

Menurutnya, perlu mewaspadai pendorong inflasi seperti tarif angkutan antar kota, harga komoditas pangan, hingga emas perhiasan.

Dia menyarankan, pengendalian inflasi juga perlu memperhatikan kepentingan produsen atau petani. Pengendalian harga juga perlu dilakukan ketika harga komoditas jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara itu, Kepala BPS Banten, Faizal Anwar menyampaikan, pada bulan November 2024, inflasi bulan ke bulan (MtM) mencapai 0,45 persen, inflasi tahun ke tahun (YoY) mencapai  1,90 persen, sedangkan inflasi kumulatif (YtD) mencapai 1,38 persen.

“Inflasi tahun 2024 cukup terkendali. Tidak terlepas dari upaya pemerintah,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wadirlantas Polda Banten, AKBP Kukuh Priyo Taruno menegaskan, Polda Banten siap mendukung pengendalian inflasi. Dalam upaya kelancaran lalu lintas distribusi barang dan mobilitas manusia, Polda Banten telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk antisipasi Natal dan Tahun Baru 2025. Untuk antisipasi kepadatan arus penyeberangan, Polda Banten juga berkoordinasi dengan BMKG, ASDP dan KSOP.

Ia mengatakan, pihaknya telah memiliki rekayasa lalu lintas terkait dengan penyeberang. Apabila kondisi Pelabuhan Merak ditutup, ada pelabuhan alternatif Bandar Bakau Jaya di Bojonegara, Kabupaten Serang. 

“Dengan adanya cuaca buruk, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya tidak terlalu terpengaruh terhadap kegiatan bongkar muat,” jelas AKBP Kukuh. (*/red)

Pj Sekda Usman Lantik Pengurus LKKS Provinsi Banten Tahun 2024-2029

By On Kamis, Desember 05, 2024


SERANG, KabarViral79.Com – Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung program pemerintah, serta mendukung meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial. 

Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara dalam sambutannya saat kegiatan Pelantikan Pengurus LKKS Provinsi Banten masa bakti tahun 2024-2029 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu, 04 Desember 2024.

“LKKS diharapkan dapat menjadi fasilitator, penggerak, dan penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam rangka memperkuat jaringan sosial dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Menurut Usman, LKKS memiliki tugas yang sangat penting, sehingga dibutuhkan semangat dan sinergi dalam menjalankan tugas. Kesejahteraan sosial tidak hanya dilihat dari aspek materi, tetapi juga dari seberapa besar kita mampu menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. 

“Oleh karena itu, saya berharap pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi,” ujarnya.

Selain itu, kata Usman, LKKS Provinsi Banten diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat, dan menanggulangi permasalahan sosial yang ada, termasuk dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga pada umumnya.

“Kerja keras dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan kesejahteraan yang kita impikan bersama,” ujarnya.

Usman juga mengatakan, tantangan di bidang kesejahteraan sosial semakin kompleks, mulai dari masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, hingga permasalahan sosial lainnya. Maka kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan. 

Sehingga, kata Usman, melalui LKKS diharapkan dapat mengkoordinasikan berbagai upaya dan potensi yang ada, guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

“Mari kita bekerja sama dengan semangat gotong royong, untuk mewujudkan perubahan positif bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian kita,” pungkasnya. (*/red)