-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

HPN 2026 Jadi Momentum Sinergi Antara Bank Banten dan PWI Banten untuk Masyarakat

By On Rabu, Oktober 29, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Dalam upaya memperkuat kolaborasi antara dunia perbankan dan media, jajaran Bank Banten melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten di Kota Serang, Rabu (29/10/2025).

Rombongan Bank Banten dipimpin oleh Executive Vice President Corporate Secretary, Ferdy Ardian, didampingi Senior Manager Kelembagaan Alvian Hermawan, Manager Komunikasi Perusahaan A. Wildan Fauzi, dan Apriliawati.

Kedatangan mereka disambut hangat oleh Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, Sekretaris Fahdi Khalid, beserta jajaran pengurus PWI Provinsi Banten.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kerja sama di berbagai bidang, mulai dari publikasi, edukasi keuangan, hingga dukungan Bank Banten terhadap kegiatan pers di daerah.

Perkuat Peran Media dalam Pembangunan Daerah

Executive Vice President Corporate Secretary Bank Banten, Ferdy Ardian, menyampaikan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari komitmen Bank Banten untuk hadir mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

“Kunjungan ini adalah bentuk sinergi Bank Banten dengan PWI Banten. Kami memandang media sebagai partner strategis dalam memberikan informasi publik bahwa Bank Banten hadir dan berkomitmen untuk masyarakat,” ujar Ferdy Ardian.

Ferdy juga menambahkan bahwa Bank Banten siap mendukung penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, baik melalui dukungan moral maupun sponsorship. Menurutnya, momentum HPN dapat memperkuat kolaborasi antara insan pers dan lembaga keuangan daerah.

“Kami ingin HPN 2026 bukan hanya menjadi perayaan meriah, tetapi juga membawa manfaat besar bagi masyarakat Banten,” tambah Ferdy.

PWI Banten Apresiasi Dukungan Bank Banten

Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, mengapresiasi langkah proaktif dari Bank Banten. Ia berharap kerja sama ini tidak berhenti di satu kegiatan saja, melainkan berlanjut dalam berbagai program berkelanjutan seperti literasi keuangan, edukasi publik, dan kegiatan sosial di wilayah Banten.

“Kami menyambut positif sinergi ini. Kolaborasi antara pers dan Bank Banten diharapkan dapat menjadi contoh sinergi positif untuk membangun Banten yang lebih informatif dan sejahtera,” ungkap Rian.

Melalui kerja sama ini, PWI Banten dan Bank Banten sepakat untuk terus mendorong kemajuan daerah melalui kolaborasi antara insan pers, dunia perbankan, dan pemerintah daerah.

HPN 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan pers daerah sekaligus memperkuat semangat Banten yang berdaya, mandiri, dan informatif. (Reno)

DPW PENA NB Banten Bakal Investigasi Dugaan Penyelewengan Dana BOS

By On Senin, Oktober 27, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Pemantau Aparatur Negara Nusantara Bersatu (PENA NB) Provinsi Banten akan melakukan investigasi terkait maraknya dugaan ketidakwajaran dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tiap Sekolah Dasar Negeri (SDN) maupun Swasta dan SMP/SMA/SMK di Banten.

Ketua DPW PENA NB Banten, Rachmat Suteja mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran dan pemantauan di lapangan, diduga terdapat beberapa komponen belanja  penggunaan dana BOS yang dinilai tidak proporsional dan perlu diklarifikasi oleh pihak sekolah.

“Kami menemukan adanya beberapa pos belanja yang patut dicurigai karena diduga tidak sesuai dengan ketentuan juknis BOS. Dana BOS yang  bersumber dari anggaran negara harus dikelola dengan transparan serta tepat sasaran,”  ujar Rachmat di Serang, Selasa, 28 Oktober 2025.

Menurutnya, DPW PENA NB Banten akan melakukan investigasi dan monitoring ke setiap sekolah penerima anggran dana BOS Tahun 2025, dan hasilnya akan dilaporkan ke dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan masing-masing Kota/Kabupaten atau Dinas Provinsi Banten dan Inspektorat, guna meminta ditindaklanjuti dan diaudit  terhadap penggunaan dana BOS di sekolah tersebut.

“Kami akan mendukung penuh program pendidikan, namun jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam pengelolaan anggaran BOS, maka perlu dikoreksi dan diklarifikasi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan,” tegasnya.

Rachmat juga mengingatkan kepada pengelola anggaran dana BOS harus dipantau  secara langsung melalui Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.

“Dalam ketentuannya sudah dijelaskan bahwa semua pengguna dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan/terbuka kepada masyarakat. Dengan transparansi  secara terbuka  terhadap masyarakat  agar tidak terjadi adanya  dugaan penyalahgunaan pengelolaan anggaran,” ujarnya.

Menurutnya, DPW PENA NB Banten berkomitmen akan terus melakukan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pengelolaan keuangan sekolah yang ada di Banten sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap masyarakat dalam menjaga akuntabilitas publik.

Rachmat menegaskan, jika hasil monitoring dan investigasinya ditemukan adanya penyalahgunaan atau ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan negara, maka akan menindaklanjuti dan melaporkan ke pihak terkait (APH).

“Kami akan menyoroti terkait pemeliharaan sekolah yang berkisar 20 persen dari jumlah dana BOS, dan juga akan mengecek dana pengadaan buku perpustakaan yang dananya 10 persen dari dana BOS per sekolah,” tegas Rachmat Suteja. (Welfendry)

Gubernur Andra Soni Bangun Kolaborasi Daerah di Munas APPSI

By On Jumat, Oktober 24, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri Munas VII APPSI 2025, di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025. 

SERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Andra Soni menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2025 yang digelar di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.

Munas kali ini mengusung tema “Menjaga Integritas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Kreatif”.

“Alhamdulillah, hari ini menghadiri kegiatan Munas ke-7 APPSI. Tadi agendanya selain Munas sekaligus pemilihan Ketua Umum APPSI Periode 2025-2029. Alhamdulillah terpilih Gubernur Kalimantan Timur,” kata Andra Soni.

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus menyampaikan, organisasi yang sehat bukan hanya simbol eksistensi. Melainkan, indikator keberhasilan dalam memberikan manfaat kepada anggotanya dan kontribusi nyata bagi pemerintah pusat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), lanjutnya, memberikan apresiasi kepada APPSI yang secara konsisten berupaya meningkatkan kompetensi para anggotanya.

“Sinergi pusat dan daerah merupakan hal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif efisien. Serta kesiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan nasional ke depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri M Tito Karnavian juga memberikan pesan kepada para anggota APPSI.

Pertama, Mendagri meminta terus menjalin sinergi yang baik dengan pihak terkait, termasuk antar kepala daerah, pimpinan DPRD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kedua, agar berhati-hati dalam menyusun peraturan daerah (perda) yang berpotensi menimbulkan gejolak.

Ketiga, menjamin penyediaan pelayanan publik yang merata dan tidak diskriminatif.

Termasuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan bersama.

“Kelima, memprioritaskan pembangunan daerah, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan ruang fiskal, serta pengendalian terhadap potensi kecurangan,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua APPSI Periode 2023–2025, Al Haris dalam sambutannya menyampaikan, dirinya menjabat sebagai Ketua selama lebih dari dua tahun karena sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua APPSI mendampingi Ketua Isran Noor yang menjabat selama satu tahun.

Sebelumnya, Isran Noor menggantikan Ketua Umum APPSI, Anies Baswedan yang juga menjabat selama satu tahun.

“Pergantian ini terjadi karena berakhirnya masa jabatan Gubernur, sehingga berakhir juga masa jabatan Ketua Umum APPSI. Sesuai AD ART APPSI, masa kepengurusan adalah selama empat tahun,” ujar Al Haris.

Ia menjelaskan, selama ini APPSI secara rutin menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan mengapresiasi respon cepat yang diberikan. Termasuk dukungan para Menteri terhadap pembangunan di daerah.

“Apresiasi atas respons cepat yang diberikan khususnya dukungan pembangunan di daerah,” ujarnya. 

Pada pemilihan Ketua Umum APPSI Periode 2025–2029, formatur yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah secara aklamasi menetapkan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud sebagai Ketua APPSI baru.

Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud menyampaikan komitmennya membawa APPSI memperkuat kolaborasi antarprovinsi sebagai mitra strategis pemerintah pusat.

“Termasuk mendorong digitalisasi data, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, memperkuat perekonomian daerah, serta membangun APPSI yang modern,” ujarnya. (*/red)

Satgas Sebut Sudah Angkut Ratusan Ton Material Radioaktif Cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande

By On Jumat, Oktober 24, 2025

Material Radioaktif Cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 menyampaikan, pihaknya telah mengangkut ratusan ton material yang terpapar radiasi dari Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Material radioaktif cesium-137 tersebut telah disimpan untuk proses dekontaminasi.

“Hingga kini, total material yang sudah berhasil dipindahkan mencapai 325,7 ton atau sekitar 205,2 meter kubik. Semua material tersebut kami bawa ke interim storage PT PMT untuk penyimpanan sementara yang aman," kata Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Rasio Ridho Sani, Kamis, 23 Oktober 2025.

Menurutnya, penanganan itu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Satgas memastikan keselamatan warga dan petugas di lokasi tetap terjamin.

“Kami pastikan semua langkah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Penanganan kontaminasi cesium-137 kami lakukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat, petugas, serta pekerja di sekitar lokasi,” ujarnya.

Dia menyebut, Satgas juga telah meneliti keberadaan warga di sekitar PT PMT. Hasilnya, warga di sana tidak masuk zona merah atau berisiko langsung.

“Warga di sekitar area penyimpanan tetap dalam pengawasan dan tidak berada di zona berisiko langsung,” ujarnya.

Hingga saat ini, kata Rasio, sebanyak 29 ribu kendaraan telah diperiksa saat keluar-masuk Kawasan Industri Modern Cikande. Dari jumlah tersebut, sempat ditemukan 47 kendaraan yang terkontaminasi cesium-137.

“Kami sudah memeriksa sekitar 29.700 kendaraan, dan ditemukan 47 kendaraan yang sempat terkontaminasi cesium-137. Semua kendaraan itu sudah berhasil didekontaminasi,” ujarnya.

Namun, dalam sepekan terakhir tidak ditemukan lagi kendaraan yang terpapar radiasi. Rasio menilai hal ini sebagai perkembangan positif.

“Kabar baiknya, dalam satu minggu terakhir tidak ada lagi kendaraan yang terdeteksi mengandung cesium-137. Ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi yang dilakukan oleh tim KBRN berjalan efektif,” ujarnya. (*/red)

PT WPLI Berikan Bantuan Renovasi Mushola Al-Barokah di Desa Parakan

By On Jumat, Oktober 24, 2025

Perwakilan dari PT WPLI saat memberikan bantuan untuk pembangunan Musholla Al-Barokah, di Desa Parakan RT 04 RW 01, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, Jumat 24 Oktober 2025. 

SERANG, KabarViral79.Com – PT Wahana Pamunah Limbah Industri (WPLI) kembali memperlihatkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan menyumbangkan dana tunai, pompa air, dan semen untuk pembangunan Musholla Al-Barokah, di Desa Parakan RT 04 RW 01, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, Jumat 24 Oktober 2025.

Program itu bertujuan untuk membantu masyarakat Desa Parakan dan mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat.

Pemberian bantuan itu dilakukan secara simbolis oleh Manajemen PT WPLI diwakili oleh Hardian selaku Kordinator HRD.

Bantuan itu diterima langsung oleh Edi selaku Ketua DKM Mushola Al-Barokahbeserta Tokoh Masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, Hardian menyampaikan, bantuan itu merupakan salah satu program CSR, yaitu WPLI Peduli dan juga merupakan bentuk kepedulian dalam pembangunan Musholla Al-Barokah. 

“Semoga program CSR kegiatan WPLI Peduli ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Perusahaan tetap berupaya untuk melaksanakan kegiatan WPLI Peduli sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada masyarakat sekitar,” ujar Hardian.

Inisiatif ini merupakan salah satu bukti nyata dari kepedulian PT WPLI terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui program CSR ini, perusahaan berupaya memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Diharapkan, kegiatan peduli terhadap masyarakat ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam kegiatan sosial yang bermanfaat.

Dengan terlaksananya program ini, PT WPLI berharap dapat terus berkontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi bagian dari solusi atas permasalahan sosial yang ada.

Kehadiran perusahaan tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan warga sekitar.

Di tempat yang sama, Edi selaku Ketua DKM Mushola Al-Barokah RT 04 mengucapkan terima kasih kepada PT WPLI. 

“Bantuan ini sangat bermanfaat. Kami juga mendoakan yang terbaik untuk PT WPLI. Semoga perusahaan semakin maju dan sukses serta semakin meningkat, sehingga meningkat pula kesejahteraan seluruh karyawan,” ungkap Edi. (*/red)

Tim Satgas Pengendalian Harga Beras Daerah Banten Tinjau Harga Beras di Pasar Ciruas

By On Jumat, Oktober 24, 2025

Tim Satgas pengendalian harga beras daerah saat melaksanakan pengecekan harga beras, Jumat, 24 Oktober 2025. 

SERANG, KabarViral79.Com – Tim Satuan Tugas (Satgas) pengendalian harga beras daerah Banten melaksanakan pengecekan harga beras di pasar tradisional atau retail modern, gudang Bulog, dan produsen atau distributor beras di wilayah hukum Polda Banten, Jumat, 24 Oktober 2025.

Rangkaian kegiatan dimulai di sejumlah penjual beras di Pasar Modern Ciruas, di antaranya di Toko Karya Muda (tradisional) milik Cecep, di Pasar Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten.

Di toko tersebut terpantau beras medium dijual dengan harga Rp 13.500 (HET Rp 13.500), beras premium dijual dengan harga HET Rp. 14.900 (tapi tidak menjual beras premium), beras SPHP dijual dengan harga Rp 12.000 (HET Rp 12.500).

Sementara di Toko TB. Sumber Rejeki (tradisional), yang milik Ade, di Pasar Ciruas, beras medium dijual dengan harga Rp 13.500 (HET Rp 13.500), beras premium dijual dengan harga Rp 14.900 (HET Rp 14.900), beras SPHP dijual dengan harga Rp 12.000 (HET Rp 12.500).

Pengecekan dilanjutkan di Gudang Bulog di Kecamatan Ciruas. Kemudian dilanjut dengan mengunjungi produsen (distributor) beras di Kecamatan Ciruas, yakni di PD Karya Muda milik H. Andi yang berada di Jl. Pandean, Kota Serang, Banten.

Terpantau, beras medium dijual dengan harga Rp 12.800 (HET Rp 13.500), beras premium dijual dengan harga Rp 14.900 (HET Rp 14.900), beras SPHP dijual dengan harga Rp 12.000 (HET Rp 12.500).

“Alhamdulillah, setelah melakukan pengecekan di lapangan, harga beras yang dijual tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), beras premium dijual Rp 14.900, beras medium Rp 13.500 dan beras SPHP Rp 12.000,” ucap Yudhis Wibisana.

Hadir dalam kegiatan itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, Kombes Pol Yudhis Wibisana; Kepala Satgas Pengendalian Harga Beras Bareskrim Polri, Kombes Pol Indra Gunawan; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Babar Suharso; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Adang Rahmat; Koordinator Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dadan; Pimpinan Kantor Bulog Cabang Serang, ⁠Johan Wahyudi; PPNS Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, ⁠Saparudin. (Agus S)

DPW PENA NB Provinsi Banten Segera Dikukuhkan

By On Jumat, Oktober 24, 2025


SERANG, KabarViral79.Com - Dalam rangka mengembangkan sayap organisasi agar bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Banten, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemantau Aparatur Negara Nusantara Bersatu (PENA NB) Wilayah Banten akan segera dikukuhkan.

Untuk pelaksanaan pengukuhan Pengurus DPW PENA NB Provinsi Banten tersebut rencana akan  berlangsung dalam pekan depan, Jumat, 24 Oktober 2025.

Jajaran pengurus PENA NB Provinsi Banten diharapkan bisa menjadi pemicu agar Pemerintah Daerah Provinsi Banten bisa lebih baik lagi dalam hal pengelolaan dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasalnya, menurut Rachmat Suteja  jika pengelolaan anggaran dana daerah bisa diawasi dengan baik oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti halnya PENA NB, maka capaian penggunaan anggaran itu bisa dievaluasi dan dimonitor oleh stake holder APBD, yakni masyarakat secara langsung.

“Dengan demikian, tujuan utama dari pengelolaan anggaran tersebut bisa terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan arah kebijakan rencana pembangunannya,” urai Rachmat Suteja yang sudah puluhan tahun menjadi aktivis pegiat anti korupsi ini.

Menurutnya, PENA NB Banten akan selalu berkecimpung dalam berbagai dinamika percaturan pengawasan pengelolaan APBD di Provinsi Banten. 

”Keberadaan jaringan PENA NB di Provinsi Banten, akan terus konsisten untuk menjaga dan mengawasi pengelolaan APBD maupun APBDesa agar bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Rachmat.

Dengan demikian, lanjut Rachmat, keberadaaan PENA NB ini akan selalu menjadi baromoter terhadap pengawasan pelaksanaan anggaran keuangan dan belanja daerah pemerintahan di Provinsi Banten agar bisa terealisasi sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunannya yang berprinsip Transportasi, Akuntabilitas dan Integritas.

“Jadi PENA NB bukanlah musuh pemerintah daerah. Kita adalah mitra mereka, teman mereka dan juga diharapkan bisa menjadi konsultan mereka, agar arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah bisa selaras dengan pengelolaan anggarannya. Tidak asal jadi dan tidak belok ke sana ke mari,” tegas Rachmat yang kerap selalu aktif di sektor segala bidang terutama dalam menyikapi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Oleh karena itu, lanjut Rachmat, kepada para pengurus yang baru di tetapkan dan di-SK-kan oleh DPP PENA NB, diharapkan bisa bekerja sama dengan dengan anggota lainnya, serta bisa membawa PENA NB di Banten untuk memberikan nilai positif atas keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.

“Maju terus pantang mundur. Konsisten dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi PENA NB, serta tetaplah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena PENA NB berdiri sesuai dengan UU,” tegas Rachmat.

Sementara itu, menurut Penasehat Abdul Kholiq, keberadaan DPW PENA NB Provinsi Banten harus bisa menjadi tolok ukur berjalannya fungsi pengawasan pengelolaan anggaran pemerintah daerah agar bisa digunakan secara tepat untuk pembangunan daerah dan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tiap daerah.

Abdul Kholiq berharap agar para pengurus yang akan dikukuhkan  nantinya harus bisa langsung bekerja dengan cepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga PENA NB. 

“Dan bisa segera bekerja menjalankan tupoksinya serta sekaligus membumikan PENA NB di wilayah Banten ini hingga sampai ke pelosok desa,” tutur Abdul Kholiq yang sudah malang melintang menjadi aktifis pegiat anti korupsi di Provinsi Banten.

Sekertaris PENA NB Provinsi Banten, Daniel mengatakan, pengukuhan pengurus DPW PENA NB Banten akan diselenggarakan pekan depan.

"Rencana untuk pengukuhan Pengurus DPW PENA NB Banten sekaligus melaksanakan kegiatan peresmian Sekretariat DPW PENA NB Banten yang berlokasi di Sekretariat DPW PENA NB Provinsi Banten di Kp Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Kami nanti akan mengundang  Kesbangpol Provinsi Banten dan Instansi lainnya," ujarnya. 

Terkait Lembaga yang sebelumnya dijabat oleh Rachmat Suteja, yaitu DPD LSM PENJARA PN Provinsi Banten, dinyatakan sudah dibekukan.

"Jadi untuk ke depannya ada yang mengaku-ngaku DPD LSM PENJARA PN Banten sudah bukan tanggung jawab kami lagi. Demikian untuk di ketahui," tegas Rachmat Suteja. (Welfendry)