-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Soal Penggeledahan Rumah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua KPK Sebut Sudah Sesuai Prosedur

By On Kamis, Januari 09, 2025

Ketua KPK, Setyo Budiyanto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Barang bukti yang diamankan KPK pun saat ini berada di penyidik KPK.

Demikian dikatakan Ketua KPK, Setyo Budiyanto kepada wartawan di Kejagung RI, Rabu, 08 Januari 2025.

“Sesuai prosedur saja. Hasilnya nantikan pasti dilaporkan oleh penyidik," ujarnya.

Menurutnya, penggeledahan di dua rumah Hasto tersebut dilakukan sesuai prosedur. KPK juga telah menyita sejumlah barang bukti dari rumah Hasto, yang mana saat ini tengah diteliti oleh penyidik.

“Itu (barang bukti di) penyidik ya,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto di Perumahan Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G3 Nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur, pada Selasa, 07 Januari 2025.

Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK terlihat membawa satu koper dari dalam kediaman Hasto.

Belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai apa saja barang yang berada di dalam koper tersebut.

Sementara itu, PDI-P menyebutkan, barang yang disita dari penggeledahan tersebut berupa flashdisk dan buku.

Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Johanes Tobing mengatakan, buku yang diamankan KPK merupakan milik ajudan Hasto, Kusnadi.

“Hari ini kami mencoba mendampingi sebagai kuasa dari Pak Hasto Kristiyanto Sekjen PDI-P karena jam 15.00 WIB, tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeladahan ke rumah Pak Sekjen,” kata Johanes kepada wartawan usai penggeledahan, Selasa,  07 Januari 2025.

“Engga ada, cuma dapat itu, apa dapat, satu flashdisk sama satu buku kecil tulisannya Mas Kusnadi,” imbuhnya.

Johannes menyebut, isi dari flashdisk yang dinamakan juga telah dilihat secara langsung. Menurut tim penyidik, flashdisk itu diperlukan dalam rangka penyidikan.

“Tentu dong, kan semua yang dibuka digeledah mereka (tim penyidik KPK) sita kami saksikan semua. Ya menurut mereka ada ya kita sejauh ini engga tahu isinya, menurut mereka,” ujarnya. (*/red)

Pemkab Serang Terima Penghargaan Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian

By On Kamis, Januari 09, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A. Damenta kepada Pj Sekda Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug Kota Serang , Rabu, 8 Januari 2025. 

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Lalu Farhan Nugraha mengatakan, penghargaan KKP HAM terkait dengan pelaksanaan pemenuhan kemajuan HAM di daerah.

Dimana disana ada penilaian-penilaian dari ke Kementerian Hukum dan HAM bagaimana di daerah terkait dengan sarana prasarana (sapras), bangunan-bangunan HAM lainnya.

“Secara mendasar itu di daerah (Kabupaten Serang) terlaksana, adapun untuk penilaiannya dilakukan setiap tahun,” kata Farhan melalui keterangan keterangan tertulisnya yang disiarkan Diskominfosatik, Rabu, 8 Januari 2025.

Lebih jelasnya, sambung Farhan, pelayanan dasar peduli HAM terkait dengan sapras untuk penyandang disabilitas serta perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan pemenuhan HAM.

Jadi, bagaimana sarana prasarana tersebut sudah terdesain sedemikian rupa agar masyarakat khususnya penyandang disabilitas atau lainnya bisa mengakses dengan baik.

“Misal ada toilet dibuat khusus untuk penyandang disabilitas, untik perempuan atau ibu dan anak secara umumnya seperti itu untuk penilaiannya,” terangnya.

Secara umumnya, sapras yang di buat oleh Pemda Kabupaten Serang menjadi fokus utama ibu Bupati utk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik DPMPTSP, Dinkes, Dindikbud, Disdukcapil, Bakesbangpol, DKBP3A, DPUPR, dan DPRKP, Disnakertrans, dan Diskominfosatik.

“Adapun untuk objek pelayanannya bagi penyandang disabilitas, perempuan dan anak,” kata Farhan. 

Sekadar diketahui, selain Kabupaten Serang untuk enam Kabupaten dan Kota di Banten pun mendapatkan penghargaan tersebut, yakni Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon.

Kepala Kanwil Kemenkum Banten, R. Natanegara Kartika Purnama menjelaskan, pemberian penghargaan di bidang Hak Asasi Manusia adalah bentuk apresiasi atas dedikasi, komitmen, dan perjuangan Pemerintah Daerah yang telah berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dalam memperjuangkan hak-hak dasar setiap individu. 

Selain tujuh Kabupaten/Kota, penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang telah berhasil melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

“Keduanya (Penghargaan KKP HAM dan P2HAM-red) merupakan hasil penilaian sepanjang tahun 2024 yang telah dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, yang sebelumnya Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia,” ujarnya. (*/red)

Kemenag Masih Kaji soal Wacana Libur Sekolah saat Ramadhan

By On Kamis, Januari 09, 2025

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan pihaknya masih mengkaji terkait wacana libur sekolah saat Ramadhan.

Hal tersebut dikatakan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menanggapi soal wacana libur sekolah saat Ramadhan yang ramai dibicarakan belakangan ini.

Menurut Nasaruddin, hasil kajian itu yang nantinya akan menentukan apakah sekolah akan libur atau tidak saat bulan puasa.

“Sedang dikaji, ya nanti hasil kajiannya menentukan,” kata Nasaruddin kepada wartawan, Rabu, 08 Januari 2025.

Wacana libur sekolah saat Ramadhan sebelumnya diungkapkan Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syafi’i beberapa waktu lalu.

Namun Syafi'i mengatakan, belum ada pembahasan seputar itu di lingkungan Kementerian Agama.

“He-eh (iya) sudah ada wacana,” kata Romo saat ditanya wartawan di Gedung DPR RI, Senin, 30 Desember 2024.

Adapun libur sekolah selama Ramadhan pernah diterapkan di era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, agar lebih fokus mempelajari ilmu agama dan khusyuk beribadah.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas menekankan pentingnya libur sekolah pada Ramadhan.

“Adanya rencana dari Kemenag untuk meliburkan anak-anak selama bulan puasa patut disambut gembira agar anak-anak tahu bulan puasa itu adalah bulan suci yang harus dihormati,” kata Buya Anwar dalam keterangannya, Kamis, 02 Januari 2025.

Libur dalam artian yang dimaksud Anwar bukan berarti anak-anak tidak belajar dan tidak mendapat pendidikan. Mereka tetap mendapat pendidikan dan menempuh proses yang dipantau oleh sekolah melalui media online.

“Anak-anak, orang tua, dan masyarakat harus tahu bahwa tempat pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah dan masyarakat,” ujarnya. (*/red)

Kasus Dana Hibah Jatim, KPK Panggil Anggota DPR Anwar Sadad

By On Kamis, Januari 09, 2025

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Anwar Sadad.

Demikian dikatakan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 08 Januari 2025.

Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur.

“Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim,” kata Tessa Mahardhika.

KPK juga memanggil tiga saksi lainnya yakni, mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Achmad Iskandar, serta dua pihak swasta, Achmad Hadi Fauzan dan Kris Susmantoro. 

Belum diketahui materi apa yang akan digali dari keterangan mereka. Para saksi itu dipanggil untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. 

Seperti diketahui, KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan suap dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019-2022. KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka kasus ini.

Salah satu yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni, Anwar Sadad. Gus Sadad sempat dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi pada 22 Oktober 2024. Namun, ia tak memenuhi panggilan tanpa menyebutkan alasannya. (*/red)

Sepanjang 2024, Kejari Bireuen Berhasil Ungkap Kasus PNPM dan Perkara  Penyelewengan Dana APBG

By On Rabu, Januari 08, 2025

Kajari Bireuen, Munawal Hadi SH MH didampingi Kasi Intel, Wendy Yuhfrizal SH dan Kasi saat konferensi pers akhir tahun 2024 dengan wartawan, di Waroeng Adhyaksa Kejaksaan Negeri setempat, Selasa, 07 Januari 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Selama tahun 2024, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen berhasil menangani sejumlah perkara, terutama di bidang Pidana Khusus (Pidsus), disamping dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNMP) Mandiri Perdesaan. 

Keberhasilan lain, Kejari Bireuen juga ikut menagani perkara, dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di Desa Dayah Baroh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten setempat. 

Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi SH MH didampingi Kasi Intel, Wendy Yuhfrizal SH dan sejumlah Kasi lainnya dalam konferensi pers akhir tahun 2024, di Waroeng Adhyaksa Kejaksaan Negeri setempat, Selasa, 07 Januari 2025.

“Baru-baru ini kita juga ikut menangani dugaan perbuatan melawan hukum dan indikasi kerugian keuangan negara, terkait kegiatan study banding desa wisata yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Peusangan tahun 2024,” katanya. 

Perkara ini, sambung Munawal Hadi, sudah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara dari pihak Auditor BPKP Aceh, dan telah dilakukan penetapan dan penahanan terhadap tersangka di Rutan Kelas II B Bireuen.

Begitupun terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di Desa Karieng, Kecamatan Peudada, Bireuen Tahun 2018 hingga 2022.

Perkara ini masih dalam proses penyidikan, dan sedang dalam proses perhitungan kerugian negara dari Auditor Inspektorat Kabupaten Bireuen.

“Untuk penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atau Restorative Justice juga telah dilaksanakan sebanyak 17 perkara,” ungkapnya. 

Sementara di Bidang Pembinaan tahun 2024, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3.418.402.892. Bidang Pidsus Rp2.109.452.00, Bidang Pidum, Rp1.308.910.892.

Sedangkan untuk capaian kinerja di bidang Intelijen, sejauh ini Kejari Bireuen juga sudah membentuk 17 desa siaga anti korupsi dan empat desa anti politik uang.

Atas keberhasilan itu, Kejari Bireuen juga telah menerima penghargaan Terbaik 1 se-Aceh Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2024 berdasarkan penyelesaian perkara Restorative Justice. 

“Selanjutnya terbaik 1 se-Aceh Bidang Tindak Pidana Khusus berdasarkan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan Terbaik 1 se-Aceh Bidang Datun tahun 2024 berdasarkan kategori Kinerja Perdata, Tun dan Pertimbangan Hukum,” bebernya. (Joniful Bahri)

Tingkatkan Kualitas Perawatan Pasien, InterSystems Hadirkan Solusi Data Terintegrasi dan GenAI ke Institusi Kesehatan di Indonesia

By On Rabu, Januari 08, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di sektor kesehatan, institusi kesehatan dituntut untuk beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka.

Pendekatan yang berfokus pada pasien, yang mengutamakan kebutuhan dan pengalaman pasien di setiap aspek perawatan, serta efisiensi operasional, menjadi sangat penting dalam lingkungan kesehatan saat ini.

Oleh karena itu, institusi kesehatan perlu mengadopsi teknologi inovatif yang berperan signifikan dalam mendukung pendekatan yang berpusat pada pasien ini.

InterSystems, penyedia teknologi data kreatif yang berkomitmen membantu pelanggan mengatasi masalah skalabilitas, interoperabilitas, dan kecepatan yang krusial, terus mengembangkan teknologi data terintegrasi dan aplikasi Generative AI (GenAI) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perawatan yang berfokus pada pasien di institusi kesehatan di Indonesia.

Selama lebih dari 45 tahun, InterSystems telah membantu penyedia layanan kesehatan di seluruh dunia melalui platform data berkinerja tinggi, Sistem Rekam Medis Elektronik (EMR), dan sistem Informasi Laboratorium (LIS). 

Di InterSystems, perawatan yang berfokus pada pasien berarti memberikan layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Pendekatan ini meningkatkan kualitas perawatan dan memperbaiki pengalaman pasien secara keseluruhan, mendorong keterlibatan yang lebih baik dan hasil kesehatan yang lebih baik.

Regional Managing Director Asia Pacific InterSystems, Luciano Brustia mengatakan, pihaknya berkomitmen terhadap perawatan yang berfokus pada pasien tidak hanya melibatkan teknologi, tetapi juga mengubah cara layanan kesehatan diberikan.

“Dengan menempatkan pasien di pusat perawatan, kami dapat secara signifikan meningkatkan hasil kesehatan dan kepuasan pasien,” ujarnya.

Untuk memberikan perawatan yang berfokus pada pasien secara efektif, penyedia layanan kesehatan memerlukan informasi pasien yang lengkap dan akurat.

Sistem EMR TrakCare dari InterSystems mengonsolidasikan data dari seluruh departemen, memungkinkan penyedia yang berwenang untuk mengakses informasi pasien secara instan, mengurangi waktu tunggu, dan memfasilitasi transisi yang mulus selama kunjungan rumah sakit.

Misalnya, penyedia perawatan diberi tahu segera ketika hasil laboratorium siap, memungkinkan koordinasi perawatan yang kompleks dengan efisien.

TrakCare dan TrakCare Lab Enterprise (TCLE) telah berhasil diterapkan di banyak rumah sakit dan laboratorium swasta terkemuka di Indonesia, seperti EMC Healthcare, Eka Hospital, Bali International Hospital, Tzu Chi Hospital, Prodia, dan Rumah Sakit Pondok Indah Group.

Di Indonesia, banyak rumah sakit memanfaatkan platform data InterSystems IRIS for Health™ untuk membangun repositori data pasien yang komprehensif.

Dengan menggunakan standar Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR®), rumah sakit dapat melakukan analisis dan informasi data secara real-time untuk meningkatkan manajemen dan operasi rumah sakit. 

Selain itu, mereka mengembangkan portal pasien yang memungkinkan akses mudah bagi pasien untuk melihat informasi kesehatan dan berinteraksi dengan penyedia layanan kesehatan.

Data juga dapat dibagikan secara aman dengan penyedia layanan kesehatan lainnya dalam ekosistem kesehatan, menghasilkan perawatan yang lebih terhubung dan berbasis data.

“Dengan memanfaatkan kekuatan platform data kami, institusi kesehatan dapat menciptakan sistem yang lebih terhubung dan efisien yang pada akhirnya menguntungkan pasien,” ujar Luciano Brustia menambahkan.

Dampak Nyata dari Teknologi AI InterSystems

Teknologi InterSystems telah secara signifikan meningkatkan perawatan pasien dan efektivitas operasional.

Misalnya, seorang penyedia layanan kesehatan menggunakan InterSystems IRIS for Health™ untuk mengembangkan model pembelajaran mesin yang memprioritaskan pesan mendesak di portal pasien mereka, memastikan komunikasi kritis ditangani dengan cepat.

Luciano mengungkapkan, “Integrasi GenAI ke dalam platform kami sedang merevolusi tenaga medis berinteraksi dengan data pasien, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dan terinformasi yang pada akhirnya meningkatkan perawatan pasien.”

Contoh lain melibatkan model prediktif yang dikembangkan oleh salah satu mitra besar InterSystems untuk memprediksi ketidakhadiran pasien.

Dengan menganalisis variabel seperti kehadiran sebelumnya dan status sosial ekonomi, model ini memprediksi janji yang terlewat, membantu penyedia mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan mengurangi kehilangan pendapatan.

Inovasi Masa Depan dalam Perawatan Berfokus pada Pasien

InterSystems berkomitmen untuk terus berinovasi dalam perawatan yang berfokus pada pasien. Perusahaan bekerja sama dengan komunitas pelanggannya untuk menghadirkan solusi baru yang meningkatkan pengalaman pasien.

Inisiatif mendatang termasuk peluncuran berkelanjutan solusi FHIR-SATUSEHAT, sebuah ekstensi untuk IRIS for Health, yang memungkinkan organisasi kesehatan Indonesia terhubung dengan SATUSEHAT, BPJS, dan sistem kesehatan lainnya, baik itu rumah sakit, klinik, apotek, laboratorium, maupun bank darah, menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih terhubung.

InterSystems juga menjajaki penerapan teknologi GenAI baru ke dalam sistem TrakCare untuk memberdayakan tenaga medis dan meningkatkan perawatan pasien.

Dengan menggunakan Generative AI (GenAI) sebagai pendorong kuat perawatan yang berfokus pada pasien, InterSystems ingin memastikan penyedia layanan kesehatan memberikan perawatan yang terinformasi dan dipersonalisasi.

Teknologi ini memungkinkan tenaga medis berinteraksi dengan TrakCare melalui antarmuka percakapan serta menyederhanakan akses ke informasi pasien.

Tenaga medis dapat mengajukan pertanyaan sederhana tentang riwayat medis atau alergi, memastikan mereka mendapatkan informasi yang tepat.

Di samping itu, teknologi mendengarkan suara yang didukung GenAI dapat merekam, mentranskripsi, dan merangkum interaksi pasien, serta memperbarui catatan medis dengan efisien.

Inovasi ini mengurangi beban kerja tenaga medis yang berat dan memungkinkan mereka lebih fokus pada pasien.

Dengan demikian, hubungan tenaga medis-pasien meningkat dan memastikan akurasi informasi yang dicatat.

InterSystems mengelola lebih dari 1 miliar catatan kesehatan di seluruh dunia, dengan 100 persen rumah sakit yang terdaftar di U.S. News & World Report Honor Roll menggunakan produk mereka.

Teknologi data perusahaan mendukung sistem rekam medis elektronik terkemuka, termasuk Epic dan TrakCare, serta lebih dari 500 rumah sakit yang menjalankan sistem informasi kesehatan terintegrasi InterSystems TrakCare secara global.

Selain itu, lebih dari 20 mitra di Asia Tenggara membangun solusi atau menyediakan layanan integrasi berdasarkan platform data InterSystems.

Ketika institusi kesehatan menghadapi kompleksitas perawatan yang berfokus pada pasien, InterSystems tetap berkomitmen untuk memberdayakan penyedia layanan dengan teknologi inovatif yang dapat meningkatkan hasil pasien dan efisiensi operasional.

Dengan menempatkan pasien di pusat penyampaian layanan kesehatan, InterSystems berkontribusi dalam membentuk masa depan layanan kesehatan dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk semua.

Tentang InterSystems

Didirikan pada tahun 1978, InterSystems adalah penyedia solusi generasi berikutnya untuk transformasi digital perusahaan di sektor kesehatan, keuangan, manufaktur, dan rantai pasokan.

Platform data berbasis cloud-nya memecahkan masalah interoperabilitas, kecepatan, dan skalabilitas bagi organisasi besar di seluruh dunia.

InterSystems berkomitmen pada keunggulan melalui dukungan 24×7 yang memenangkan penghargaan untuk pelanggan dan mitra di lebih dari 80 negara.

Berkantor pusat di Cambridge, Massachusetts, InterSystems memiliki 39 kantor di 28 negara di seluruh dunia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.intersystems.com/id.


(*/red)

Dugaan Korupsi Pemeliharaan Jalan, KPPJ Gelar Aksi di Depan Kejaksaan Agung

By On Rabu, Januari 08, 2025



Jakarta, KabarViral79.Com — Koalisi Pemuda Pemerhati Jalan (KPPJ) Provinsi Banten, bagian dari Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat Gabungan Aktivis, dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Jumat, 10 Januari 2025. Dengan isu utama terkait dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan, aksi ini menyerukan pemeriksaan menyeluruh atas pengelolaan anggaran yang dilakukan UPTD Pengelolaan Jalan Jembatan (PJJ) PUPR Provinsi Banten di wilayah Tangerang dan Pandeglang. Rabu (08/01/25).

Aksi ini direncanakan dihadiri Aktivis Provinsi Banten peserta dan berbentuk mimbar bebas. KPPJ menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun anggaran 2020 hingga 2024, yang diduga sarat dengan penyimpangan.

Iwan Setiawan, selaku koordinator lapangan aksi, memaparkan bahwa banyak jalan dan jembatan di bawah kewenangan Provinsi Banten masih dalam kondisi rusak parah.

“Kami menemukan banyak jalan berlubang dan jembatan yang tidak terawat, terutama di wilayah Tangerang dan Pandeglang. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berisiko membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pemeliharaan yang dilakukan sejauh ini terkesan tidak serius dan tidak sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan,” kata Iwan.

KPPJ juga menduga adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran oleh UPTD PJJ Tangerang dan Pandeglang. Hal ini ditengarai dari ketidaksesuaian antara anggaran yang besar dengan kondisi jalan yang justru semakin memprihatinkan.

KPPJ menyampaikan empat tuntutan kepada Kejaksaan Agung, yakni:

1. Memeriksa semua oknum yang terlibat dalam kegiatan pemeliharaan barang milik daerah, termasuk administrasi dan penyelenggaraan jalan di UPTD PJJ Tangerang dan Pandeglang.

2. Mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran terkait jasa penunjang pemerintah daerah selama tahun anggaran 2020-2024.

3. Menindak tegas pelaku korupsi untuk menjamin akuntabilitas anggaran.

4. Memastikan pengelolaan anggaran ke depan dilakukan secara transparan untuk mencegah penyimpangan serupa.

Erwin Kaidah, koordinator lapangan kedua, menegaskan pentingnya infrastruktur jalan sebagai salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi.

“Infrastruktur jalan yang memadai memungkinkan distribusi barang dan jasa berlangsung lebih efisien, mendukung pemerataan pembangunan, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Namun, lemahnya pengelolaan anggaran dan kurangnya koordinasi antar pihak sering kali menyebabkan tertundanya proyek-proyek strategis,” ujar Erwin.

KPPJ menilai bahwa percepatan pembangunan harus dibarengi dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Momentum Perubahan Aksi ini digelar untuk mendorong Kejaksaan Agung mengambil tindakan konkret dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Provinsi Banten. Selain itu, KPPJ berharap agar aksi ini menjadi momentum perbaikan tata kelola anggaran dan pencegahan korupsi.

“Kami ingin menjadikan ini sebagai langkah awal perubahan. Korupsi di sektor infrastruktur tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperlambat pembangunan yang seharusnya menjadi hak masyarakat,” tutup Erwin.

Aksi ini juga diharapkan dapat menjadi bentuk dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah, demi terciptanya pembangunan yang lebih baik dan merata.

(Red)

Kanit Binmas Polsek Panggarangan Sosialisasikan Pencegahan Narkoba dan Bahaya TBC di Desa Cimandiri

By On Rabu, Januari 08, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Kanit Binmas Polsek Panggarangan Polres Lebak, Aiptu Cecep Rakhmat Hidayat, melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bahaya penyakit TBC di aula kantor Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada Rabu, 8 Januari 2025.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Cimandiri dengan menghadirkan Aiptu Cecep Rakhmat Hidayat sebagai narasumber utama. Selain itu, Kepala Puskesmas Panggarangan, Sariyf, turut memberikan materi tentang pencegahan penyakit TBC.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain:

Pgs Danramil 0314/Panggarangan, Serma Eman Guratman, kasatpol PP Kecamatan Panggarangan, Usep Herdiana, Kasi Ekbang Kecamatan Panggarangan, Bari’ah, Kepala Desa Cimandiri, Pe’i, Perwakilan BPD, LPM, perangkat desa, para Ketua RT/RW, anggota PKK, pemuda, serta tamu undangan lainnya.

Kapolsek Panggarangan IPTU Acep Komarudin mengonfirmasi kehadiran Aiptu Cecep dalam kegiatan ini. “Kanit Binmas kami diundang untuk memberikan materi sosialisasi pencegahan narkoba. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun hukum,” ujar IPTU Acep Komarudin.



Dalam pemaparannya, Aiptu Cecep menjelaskan berbagai jenis narkoba, dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental, serta konsekuensi hukum yang dapat menghancurkan masa depan penggunanya. Selain itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua, guru, dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

Kapolsek Panggarangan menambahkan, “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk aktif menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi generasi muda. Isi waktu luang dengan kegiatan positif agar terhindar dari pergaulan bebas dan narkoba.”

Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif. Para peserta, termasuk pemuda dan tokoh masyarakat, diberi kesempatan untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan dari pengaruh buruk narkoba dan penyakit TBC.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

(Cup)

Pantau Harga Kebutuhan Pokok, Pj Bupati Tangerang Bersama TPID Lakukan Sidak di Pasar Cisoka

By On Selasa, Januari 07, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Pejabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Pasar Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 07 Januari 2025.

Sidak ini digelar guna memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan terjangkau oleh masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat mengenai ketersediaan kebutuhan pokok, sekaligus memastikan ketersediaan stoknya aman dan harganya masih terjangkau bagi masyarakat,” jelas Andi Ony. 

Saat di Pasar Cisoka, Andi Ony bersma Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tangerang memantau harga bahan pokok, seperti beras, telur, bawang, dan cabai. Pihaknya juga ingin memastikan stok barang cukup dan inflasi tetap terkendali. 

“Untuk saat ini, khusus cabai merah kriting sedang mengalami kenaikan, harganya per kilogram Rp 120 ribu, kenaikan akibat stok terbatas dan faktor cuaca yang mengakibatkan tanaman gagal panen,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Iskandar Nordat mengatakan, stok bahan pokok masih dalam kondisi aman. Secara umum harga-harga bahan pokok di pasar tersebut pun masih dalam kategori normal.

“Dari pantauan kita, alhamdulillah, ketersediaan stok cukup seperti beras, minyak goreng, daging, dan lainnya, semua alhamdulillah cukup banyak,” ujarnya.

Meskipun stoknya cukup, kata dia, ada peningkatan harga yang cukup signifikan pada sejumlah komoditas, khususnya cabe.

“Setelah kita tinjau di lapangan, harga cabe naik karena distribusi barang yang berkurang. Hal ini disebabkan oleh masalah panen yang menurun akibat cuaca dan iklim yang kurang baik di daerah sumber petani cabe,” jelasnya.

Selain di Pasar Cisoka, kata Iskandar, pihaknya berencana untuk melakukan sidak kembali pada minggu depan, kemungkinan di wilayah Legok atau Pasar Cikupa.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk membuat kebijakan penurunan harga sembako di Kabupaten Tangerang.

“Harapan kita sebenarnya memastikan harga tetap terjangkau. Jika harga memang tinggi, kami akan mengambil langkah-langkah untuk menurunkannya. Dengan data yang valid, kami juga tidak akan salah dalam menentukan kebijakan penanganan,” tutup Iskandar.

Adapun hasil pemantauan harga bahan pokok di Pasar Cisoka sebagai berikut :

Minyak goreng kemasan Rp. 17.000/Kg

Minyak goreng Curah 17.000/Kg

Daging Sapi Murni Rp. 125.000/Kg

Daging Ayam Ras Rp. 30.000/Kg

Telor ayam Ras Rp. 30.000/Kg

Tepung Terigu Rp. 10.000/Kg

Cabe Merah Keriting Rp. 65.000/Kg

Cabe Rawit Merah Rp. 120.000/Kg

Bawang merah Rp. 38.000/Kg

Bawang Putih Rp. 40.000/Kg

Jagung Rp. 10.000/Kg.


(Reno)

Penipuan Rp 39,6 Miliar! Bos Tambang di Serang Tertipu Bilyet Giro Kosong

By On Selasa, Januari 07, 2025

 



SERANG, KabarViral79.Com – Direktur PT Gunung Gloria, Ruli, menjadi korban penipuan dengan modus bilyet giro kosong dalam transaksi penjualan tanah. Akibat kejadian ini, pengusaha tambang batu andesit tersebut menderita kerugian hingga Rp 39,6 miliar, Selasa (07/01/25).

Kuasa hukum Ruli, Riko Setia Graha, menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada 18 September 2020, ketika kliennya menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan seorang wanita bernama Salma Ali alias Fitri Aliane. Transaksi ini melibatkan tanah seluas 12,4 hektare yang berlokasi di Kampung Cikubang, Desa Argawana, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang.

“Dalam perjanjian, harga tanah ditetapkan sebesar Rp 47,6 miliar, dengan uang muka sebesar Rp 5 miliar. Namun, uang muka itu tidak pernah diterima. Sebagai gantinya, Salma menyerahkan 36 lembar bilyet giro senilai Rp 41,3 miliar pada tahun 2020,” ungkap Riko.

Ketika Ruli mencoba mencairkan bilyet giro tersebut pada tahun 2023, bank menolak karena bilyet tersebut tidak memiliki stempel perusahaan dan tidak ada dana di dalamnya.

“Klien kami akhirnya menyadari bahwa ini adalah penipuan. Tanah yang telah dijual dieksploitasi untuk kegiatan pertambangan, tetapi pembayaran dari Salma jauh di bawah nilai yang disepakati. Berdasarkan putusan pengadilan, kerugian klien kami mencapai Rp 39,6 miliar,” ujar Riko.

Ditangani Polda Banten Riko menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Ditkrimum Polda Banten. Salma, yang merupakan warga Pondok Gede, Kota Bekasi, telah ditetapkan sebagai tersangka. Polda Banten juga telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Salma, yang diduga melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Dalam surat DPO bernomor DPO/32/V/2023/Ditkrimum, Polda Banten mencantumkan ciri-ciri tersangka yang berusia 34 tahun tersebut, yaitu tinggi badan 168 cm, rambut lurus hitam, kulit sawo matang, wajah lonjong, dan hidung mancung. Salma dilaporkan ke Polda Banten pada 21 Juni 2022, berdasarkan laporan polisi bernomor LP/B/287/VI/2022/SPKT II.DITKRIMUM/POLDA/BANTEN.

Riko berharap proses hukum terhadap tersangka segera tuntas, sehingga kliennya dapat memperoleh keadilan atas kerugian yang dialaminya.

(Red)

Jember Belum Bisa Gelar Program Makan Bergizi Gratis karena Dapur Belum Siap

By On Selasa, Januari 07, 2025

Dandim 0824 Jember, Letkol Arm Indra Andriansyah. 

JEMBER, KabarViral79.Com – Program makanan bergizi gratis yang dijadwalkan dimulai secara serentak hari ini, di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim), masih belum siap digelar. Pasalnya, ketersediaan dapur untuk menyiapkan makanan bergizi tersebut masih dalam tahap persiapan.

Demikian seperti dikatakan Dandim 0824 Jember, Letkol Arm Indra Andriansyah kepada wartawan di Alun-alun Jember, Senin, 06 Januari 2025.

“Untuk Jember sendiri, dari kepala dapurnya belum siap untuk dioperasionalkan,” kata Indra.

Menurut Indra, pihaknya tidak akan memaksakan pelaksanaan program makanan bergizi gratis sebelum semua persiapan matang.

Saat ini, kata dia, di Jember hanya terdapat satu dapur sehat yang baru berdiri di Koramil Patrang, yang direncanakan akan mulai beroperasi pada 13 Januari 2025.

“Kita belum seluruh kecamatan, baru satu percontohan,” ujarnya.

Dapur sehat tersebut, kata dia, hanya mampu memproduksi makanan bergizi gratis untuk 3.000 pelajar. Sementara itu, Jember membutuhkan 157 dapur sehat untuk memenuhi kebutuhan seluruh pelajar yang ada.

“Disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di Kecamatan masing-masing, seperti Kecamatan Jelbuk yang memiliki 5.300 siswa, sehingga dibutuhkan dua dapur sehat,” kata Indra.

Kecamatan Patrang membutuhkan 12 dapur sehat. Makanan bergizi ini akan dikirim ke penerima di setiap sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA, dengan nilai satu porsi sebesar Rp 10 ribu.

Indra juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 50 personel untuk satu dapur sehat, terdiri dari kepala, ahli gizi, akuntan, tenaga penyiapan bahan makanan, tenaga masak, packing, pendistribusian, pencucian alat makan, dan lainnya.

Indra mengimbau warga untuk berhati-hati jika ada yang menawarkan kerja sama dalam penyediaan makanan bergizi gratis, mengingat beberapa warga telah menjadi korban penipuan.

“Karena dari Badan Gizi Nasional (BGN) sudah bekerja sama dengan TNI AD, dalam hal ini Kodim untuk mengkoordinir kegiatan makan bergizi ini,” pungkasnya. (*/red)

Polisi Ungkap Modus Sindikat Judi Online Bangun Hotel di Semarang

By On Selasa, Januari 07, 2025

Bareskrim Polri menggelar konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 06 Januari 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Pihak Kepolisian berhasil mengungkap sindikat judi online (Judol) melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan modus menampuang uang pada rekening atas nama orang lain. Kemudian, membangun Hotel Aruss di Semarang yang sekarang disita Bareskrim Polri.

“Modus operandinya menampung uang hasil judi online pada rekening nominee. Uang pada rekening nominee ditempatkan, ditransfer, dilakukan penarikan secara tunai dan ditempatkan ke rekening nominee lainnya,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf kepada wartawan saat konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 06 Januari 2025.

Menurut Helfi, setelah uang hasil kejahatan judi online ditarik tunai dengan cara memutus transaksi. Hal itu dilakukan guna menghindari tracing atau pelacakan.

“Selanjutnya disetor tunai ke rekening perusahaan yang tidak terafiliasi dengan judi online dan digunakan untuk membangun Hotel Aruss di Semarang,” ujarnya.

Helfi mengatakan, berdasarkan fakta hasil penyidikan aliran transaksi, terungkap bahwa objek penyitaan berupa Hotel Aruss tersebut, baik sebagian atau seluruhnya dibangun dari hasil tindak pidana perjudian online.

“Bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2022 terdapat aliran dana terkait judi online sekitar Rp40.560.000.000 yang digunakan untuk membangun Hotel Aruss,” katanya.

“Rekening milik (seorang berinisial) FH yang ada pada Bank BCA menerima uang dari empat rekening lainnya pada Bank BCA yang telah menerima uang dari hasil judi online,” imbuhnya.

Selanjutnya, kata Helfi, orang suruhan FH melakukan penarikan secara tunai, dan disetor serta ditransfer ke perusahaan pengelola Hotel Aruss.

“Dari rekening pengelola Hotel Aruss tersebut ditransfer ke beberapa rekening kontraktor untuk membangun Hotel Aruss,” ujarnya. (*/red)

Pengendalian Inflasi, Pemprov Banten Bakal Gelar Rakor dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota

By On Selasa, Januari 07, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta mengatakan, pihaknya akan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menyusun langkah-langkah dalam upaya pengendalian inflasi di Provinsi Banten. 

Inflasi di Provinsi Banten pada Desember 2024 secara year on year (y-on-y) sebesar 1,88 persen, tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Banten pada bulan Desember 2024 sebesar 0,50 persen. Sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,88 persen.

“Tadi kita telah mendengarkan arahan Mendagri terkait pengendalian inflasi. Kita akan tindaklanjuti dengan Rakorda bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten,” kata Damenta kepada wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, 06 Januari 2025.

Damenta mengatakan, Rakorda tersebut bertujuan untuk melakukan pemetaan terkait kondisi inflasi dan permasalahan di masing-masing Kabupaten dan Kota. Lantaran inflasi Provinsi Banten merupakan agregat dari inflasi Kabupaten dan Kota.

“Kita akan mengadakan Rakor bersama BI dan yang lainnya. Nanti kita lakukan langkah-langkah konkrit untuk menekan inflasi,” ujarnya.

Damenta juga menyampaikan, pihaknya akan mengoptimalkan dalam pemanfaatan lahan-lahan untuk dapat ditanami sejumlah komoditas pangan.

“Kita memiliki lahan yang luas dan potensi untuk tanaman subur. Ini yang akan kita gerakan ke teman-teman di Kabupaten dan Kota,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, M. Lukman Hakim mengatakan, komoditas penyumbang utama inflasi y-on-y secara umum, di antaranya Emas Perhiasan sebesar 0,27 persen, Kopi Bubuk sebesar 0,22 persen, Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,16 persen.

“Penyumbang terbesarnya lebih kepada emas. Karena itu naiknya signifikan. Secara umum untuk bahan pokok relatif terkendali,” ujarnya. (*/red)

Tak Penuhi Panggilan KPK, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Minta Dijadwal Ulang

By On Selasa, Januari 07, 2025

Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto tidak memenuhi panggilan yang dijawalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.

“Hari ini, Mas Hasto belum bisa hadir karena sudah terjadwal dengan kegiatan rangkaian HUT Partai sebelum panggilan diterima,” kata Juru Bicara (Jubir) PDI-P, Guntur Romli kepada wartawan, Senin, 06 Januari 2025.

Menurut Guntur, Hasto meminta penjadwalan ulang. Hal itu pun sudah disampaikan ke Lembaga Antirasuah melalui surat. 

“Kami sudah kirim surat minta dijadwal-ulang,” ujarnya.

Namun, Guntur tidak menjelaskan lebih detail perihal kapan permintaan penjadwalan ulang dilakukan. Menurutnya, informasi lebih detail akan disampaikan Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Hukum dan Tim Hukum Sekjen DPP PDIP, Ronny Talapessy.

Guntur mengungkapkan, Hasto tidak bisa datang ke Gedung Merah Putih KPK lantaran ada rangkaian kegiatan HUT PDI-P.

“Hari ini Mas Hasto belum bisa hadir karena sudah terjadwal dengan kegiatan rangkaian HUT Partai sebelum panggilan diterima,” kata Guntur.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, pada Senin, 06 Januari 2025.

Ia dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI yang menyeret buronan Harun Masiku. 

“Saudara HK dijadwalkan panggilan oleh penyidik, hari ini pukul 10.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika. (*/red)

Indeks SPBE Meningkat 3,75, Pemkab Serang Raih Predikat Sangat Baik

By On Senin, Januari 06, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang memperoleh peningkatan nilai Standar Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) yang signifikan, yakni dengan indeks 3,74 raih predikat sangat baik pada Tahun 2024.

Nilai indeks tersebut meningkat dibanding pada Tahun 2023, di mana SPBE Kabupaten Serang berada di angka 3,23 dengan predikat baik.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Kabupaten Serang, Haerofiatna mengatakan, penilaian tersebut berdasarkan keputusan Kementerian PAN-RB RI Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2024.

“Alhamdulillah dengan kenaikan 3,75 ini berarti ada peningkatan dari 3,23. Ini adalah kerja sama tim. Timnya siapa? Super tim atau semua OPD, bukan hanya Kominfo saja. Ini kerja sama yang memang dibangun oleh semua OPD, karena SPBE ini keterkaitan pelayanan semua yang ada di OPD,” ujar Haerofiatna melalui keterangan tertulisnya, Senin, 06 Januari 2025.

Hero –sapaan Haerofiatna– mengatakan, atas nilai yang diperoleh tersebut berdasarkan hasil evaluasi bersama tim seluruh OPD di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang pada 1 Desember 2024 yang dievaluasi oleh tim evaluator KemenPAN RB.

Hasilnya, kata dia, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kabupaten Serang ternyata memenuhi syarat.

“Walaupun belum mencapai empat, target kita memang menaikkan 3,5, tapi ini melebihi 3,75. Mudah-mudahan tahun depan terus meningkat di titik empat. Karena apa? Pelayanan semua ke depan dengan menggunakan pelayanan digital, karena dalam rangka untuk pelayanan itu cepat, mudah, dan murah, sehingga masyarakat itu kebutuhan dasar yang ada di Pemkab Serang terlayani dengan baik,” ujarnya.

Hero mencontohkan, kebutuhan dasar pelayanan di Pemkab Serang, di antaranya membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), kartu kuning, membayar pajak, dan sebagainya, yang sudah ada di satu Aplikasi Kabupaten Serang Terlayani Satu Pintu atau Serang Tatu.

“Nah itulah dampak pengaruh dari pelayanan satu pintu, keterpaduan karena terintegrasinya semua aplikasi yang ada di semua OPD. Ini luar biasa ide Ibu Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dalam rangka mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di OPD,” ujarnya. 

Meski bersyukur atas peningkatan tersebut, Hero tetap akan melakukan evaluasi ataupun mereview kembali kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Tim SPBE Kabupaten Serang pada Tahun 2025 ini. Sehingga ke depannya bisa meningkatkan lagi, salah satunya dengan meningkatkan sarpras (sarana prasarana).

“Kemudian review kembali, regulasi, kaji kembali mana yang belum sempurna. Harapan ke depan terus meningkat maupun nilai atau pelayanan. Jangan nilai bagus, tapi pelayanan buruk, ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan pelayanan lebih baik lagi,” tuturnya.

Senada dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Telematika (Aptika) Diskominfosatik Kabupaten Serang, Ari Arumansyah. Menurutnya, peningkatan ini menunjukkan komitmen Pemkab Serang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

“Kenaikan nilai SPBE ini juga mencerminkan kemajuan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik,” ujarnya.

Selain itu, kata Ari, kenaikan nilai SPBE ini juga merupakan bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi jajaran Pemkab Serang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat,” kata Ari.

Ari menjelaskan, peningkatan nilai SPBE Kabupaten Serang mencakup beberapa aspek, di antaranya peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi dan layanan elektronik, peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan teknologi, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penggunaan teknologi.

“Pemkab Serang akan terus memantau dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan nilai SPBE lebih lanjut,” pungkasnya. (*/red)

Kasus Penembakan Bos Rental Mobil di Rest Area Tol Tangerang - Merak, Tiga Anggota TNI AL Ditetapkan Jadi Tersangka

By On Senin, Januari 06, 2025

Danpuspomal, Laksamana Muda TNI Samista, saat konferensi pers di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, 06 Januari 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) yang terlibat kasus penembakan di Rest Area Tol Tangerang-Merak telah ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui, peristiwa berdarah itu menewaskan seorang pemilik rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman dan satu orang lain dari pihak rental mengalami luka-luka.

“Sekarang setelah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti, maka yang bersangkutan masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan (tersangka),” kata Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal), Laksamana Muda TNI Samista kepada wartawan saat konferensi pers di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, 06 Januari 2025.

Menurutnya, tiga orang anggota TNI AL itu, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. Mereka ada yang berasal dari Kopaska Armada I dan satu orang lainnya dari KRI Bontang. Ketiganya kini telah ditahan di Puspomal.


“Bukti penahanan sementara dalam 20 hari pertama itu sudah ditandatangani oleh atasan yang berhak menghukum (ankum) terhitung dari mulai hari Sabtu,” kata Samista.

Dia menyebutkan, penyelidikan mengungkap tiga orang pelaku adalah rekan. Terkait pembagian peran, kata Samista, tiga orang itu tidak memiliki pembagian secara jelas.

Berdasarkan keterangan awal, pelaku penembakan dengan orang yang dikeroyok dalam video di Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan saudara. Pelaku penembakan, kata Samista, merupakan paman dari orang yang dikeroyok.

“Jadi peran yang tiga orang ini sepertinya itu adalah rekan. Jadi perannya itu tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagainya, tidak, karena ini ada sebagai rekan,” pungkasnya. (*/red)

Program Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo, 6.003 Paket Didistribusikan

By On Senin, Januari 06, 2025

Siswa di Sidoarjo saat menikmati makan gratis dari pemerintah, Senin, 06 Januari 2025. 

SIDOARJO, KabarViral79.Com – Sebanyak 6.003 paket makan bergizi gratis untuk siswa-siswi TK, SD, SMP, dan SMA, bumil dan balita didistribusikan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

Pendistribusian itu dilakukan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan dan Gizi (SPPG) Sidoarjo. Program makan bergizi gratis diharapkan bisa mengawal tumbuh kembangnya siswa dan balita.

Pembagian makan bergizi gratis ini didistribusikan SPPG di Sidoarjo dari Dapur 1 berjumlah 3.000 porsi.

Sasarannya 10 Sekolah (2.687 Pelajar) terdiri dari, SD 8 sekolah (2.238 Pelajar) SMP 2 sekolah (359 Pelajar), bumil 50 balita (263 Orang).

Dari dapur 2 mendistribusikan makan bergizi gratis sebanyak 3.003 porsi. Dengan sasaran 8 sekolah (2.781 Pelajar) TK 3 sekolah (65 pelajar) SD 1 sekolah (399 pelajar) SMP 1 sekolah (1.047 pelajar) SMA 3 sekolah (1.258 pelajar) ibu hamil 11 orang, balita 167 orang, ibu menyusui 44 orang.

Plt Kepala Sekolah SDN Larangan I Candi, Syamsu Pudji Rahayu menyambut baik terlaksananya program nasional tersebut. Menurutnya, MBG menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengawal tumbuh kembang anak menjadi SDM yang unggul.

“Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi terlaksananya program ini tentu melalui analisis yang panjang. Tinggal kita mengondisikan memberikan informasi yang jelas kepada bapak-ibu wali murid dan siswa agar program ini berjalan dengan baik dan dapat mengawal tumbuh kembang anak,” kata Syamsu kepada wartawan, Senin, 06 Januari 2024.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri I Candi, Heri Kristianto mengatakan, program launching makan bergizi gratis, pihaknya sangat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kesempatan di kegiatan launching perdana makan bergizi gratis.

“Harapan kami mudah-mudahan program ini bisa berjalan terus untuk menyiapkan generasi, emas Indonesia khususnya di sekolah kami,” ujar Heri.

Heri menambahkan, dengan program pemerintah ini kedepannya SMPN 1 Candi bisa membawa anak-anak untuk lebih sehat untuk mendukung proses pembelajaran. 

“Untuk peserta didik kami sejumlah 1047 siswa. Harapannya setiap hari jumlah makannya sama. Kami laksanakan ini karena dalam kesempatan yang pertama ini untuk kegiatan launching untuk berikutnya akan kami laksanakan di setiap ruangan kelas, sehingga pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan baik,” kata Heri.

Kepala Sekolah Muhammadiyah 2 Sidoarjo (SMANDA), Zainul Arifin mengatakan, pihaknya sangat mendukung program pemberian makan bergizi secara gratis ke sekolahnya.

Di hari pertama pihaknya menerima 1.150 porsi yang akan dibagikan secara langsung ke siswa-siswi SMANDA Sidoarjo.

“Pembagiannya langsung di tiap kelas mulai dari kelas X, kelas XI dan kelas XII. Pembagian makan bergizi gratis ini kami optimistis tidak mengganggu proses pembelajaran,” kata Zainul. (*/red)

Tim SBB Merak Jingga Bireuen Siap Berlaga di Piala Soeratin U-13 Aspov PSSI Aceh

By On Senin, Januari 06, 2025

Presiden Tim SSB Merak Jingga Bireuen, Sardani SPd. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Tim Sekolah Sepak Bola (SSB) Merak Jingga, Kabupaten Bireuen memastikan diri tampil dan akan berlaga di Piala Soeratin U-13 Aspov PSSI Aceh, di Lapangan Sintetis Lhong Raya, Banda Aceh.

Tim SSB Merak Jingga yang dimotori sejumlah pemain handal Bireuen di bawah asuhan pelatih Maulidan dan Menejer Tim Muslem (Keuchk Lem) itu akan berada di Grup C, bersama PSLS Lhokseumawe dan SSB Talenta Aceh FA. 

Sebelum berlaga di Piala Soeratin U-13 Asprov PSSI Aceh, SSB Merak Jingga belakangan ini telah mempersiapkan diri dan berlatih di lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cot Gapu, Bireuen. 

Presiden Tim SSB Merak Jingga Bireuen, Sardani SPd kepada media ini, Senin, 06 Januari 2025 menyebutkan, sejauh ini tim SSB Merak Jingga Bireuen sudah siap berlaga di Piala Soeratin U-13 Asprov PSSI Aceh di Banda Aceh. 

Tim SSB Merak Jingga, Bireuen melakukan latihan di Lapangan RTH Cot Gapu, persiapan menuju Piala Soeratin U-13 Asprov PSSI Aceh, di Banda Aceh. 

Menurut Sardani, SSB Merak Jingga rencananya berangkat tanggal 9 Januari 2025 dan akan berlaga mulai 11 Januari 2025, tim SSB Merak Jingga berada di grup C, bersama tim PSLS Lhokseumawe dan tim Talenta Aceh FA. 

Piala Souratin U 13 Asprov PSSI Aceh, dari Kabupaten Bireuen sendiri diwakili oleh Tim SBB Meurak Jinggau di bawah asuha pelatih Maulidan dan Menejernya Muslem (Keuchik Lem). 

“Harapan kita, anak-anak bisa tampil dengan baik, dan anak-anak juga telah kita persiapkan sebelum ajang Piala Soeratin ini berlangsung,” ujar Sardani. 

Di bagian lain, Sardani juga berharap adanya dukungan semua pihak serta doa masyarakat Bireuen sehingga anak-anak bisa tampil maksimal, bisa memetik angka selama laga itu berlangsung. (Joniful Bahri)

Pimpin Apel Pagi, Sekda Soma Atmaja Motivasi Pegawai Songsong Tahun 2025

By On Senin, Januari 06, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja memberikan motivasi kepada para pegawai di lingkungann Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang agar terus disiplin dan melangkah di tahun 2025 dengan lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Manusia yang ingin sukses, harus berubah. Kuncinya adalah disiplin dan terus melangkah pantang menyerah,” kata Sekda kepada ASN Pemkab Tangerang, saat apel di lapangan Raden AriaYudhanegara, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Senin, 06 Januari 2025.

Dalam amanatnya Soma juga menekankan agar perencanan dan pelaksanaan program pembangunan 2025 semakin lebih baik.

Menurutnya, pembangunan yang dilaksanakan tersebut harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang nantinya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Awal tahun 2025, mari kita sambut dengan semangat. Saya mengucapkan terima kasih kepada para Kepala OPD dan seluruh jajarannya yang telah bekerja sangat baik di tahun 2024. Semoga di tahun 2025 ini, program yang dilaksanakan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

Ke depan, kata Soma, tentu saja dengan diwarnai oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari Bupati dan Wakil terpilih. Masa transisi dari RPD ke RPJMD tentu saja membutuhkan dukungan sinergitas dan kolaborasi semua pihak agar program kerja yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Kita semua harus bersinergi dan berkolaborasi agar program pembangunan yang telah dicanangkan berjalan dengan baik yang semua itu bermuara untuk kebutuhan masyarakat, baik pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” ujarnya.

Usai apel, Sekda meninjau layanan kesehatan yang rutin digelar di ruang laktasi Setda. (Reno)

Razia Warung ‘Kopi Cetol’ Pasar Gondanglegi Malang, Polisi Temukan Tujuh Pelayan Anak Perempuan

By On Minggu, Januari 05, 2025


MALANG, KabarViral79.Com – Aparat gabungan Polres Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan razia di sejumlah warung kopi di kawasan Pasar Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim), Sabtu, 04 Januari 2025.

Walhasil, sebanyak tujuh anak perempuan di bawah umur terjaring razia. Polisi juga mengamankan 22 pelayan dewasa, tiga pemilik warung kopi, serta 19 pengunjung laki-laki.

Kasi Humas Polres Malang, AKP Ponsen Dadang Martianto mengatakan, razia yang dilakukan di sejumlah warung kopi itu, karena diduga selama ini menjadi tempat transaksi prostitusi terselubung, yang dikenal dengan istilah ‘Kopi Cetol’.

“Tujuh anak perempuan di bawah umur yang kami amankan itu berkisar usia antara 14 hingga 16 tahun,” kata Dadang kepada wartawan, Sabtu, 04 Januari 2025.

Selain itu, kata Dadang, pihaknya juga melakukan tes urine kepada puluhan orang yang diamankan.

“Hasil tes menunjukkan bahwa seluruh 19 orang yang diperiksa negatif narkoba,” ujarnya.

Dadang mengatakan, pihaknya masih akan menindaklanjuti terkait potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan temuan dalam razia itu.

“Kasus ini akan kami dalami lebih jauh, terutama terkait potensi TPPO atau pelanggaran lain yang melibatkan anak-anak tersebut,” katanya.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang, yang turut dalam razia itu memberikan peringatan terakhir kepada para pemilik warung, agar tidak melakukan praktik prostitusi terselubung, eksploitasi anak, dan aktivitas lain yang mengganggu ketertiban umum.

“Keberadaan anak di bawah umur menjadi perhatian serius kami. Kami akan mendalami potensi adanya TPPO atau pelanggaran lain yang mungkin terjadi,” kata Dadang.

Kegiatan razia itu, kata Dadang, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Pasal 29 hingga Pasal 41 dalam peraturan tersebut mengatur larangan aktivitas asusila dan penyediaan tempat prostitusi dengan ancaman hukuman denda hingga Rp 50 juta atau kurungan maksimal tiga bulan.

“Jika ditemukan pelanggaran serupa di masa mendatang, tindakan tegas akan diambil, termasuk pembongkaran warung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dadang mengaku mendapatkan laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan praktik prostitusi terselubung di sejumlah warung kopi yang berada di wilayah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

“Merespons laporan itu, kami bergerak bersama Satpol PP dan Muspika Gondanglegi menindak sejumlah warung yang diduga digunakan untuk aktivitas prostitusi itu,” ujarnya. (*/red)

MK Hapus Presidential Threshold, Ketua DPD Sultan Usul Wacana Capres Jalur Independen

By On Minggu, Januari 05, 2025

Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Pengusulan bakal calon Presiden secara independen atau non partisan perlu diwacanakan dalam sistem politik Indonesia. 

Usul itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) minimal 20 persen kursi DPR sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

“Saat ini, UUD memang hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon Presiden. Namun wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang non partisan perlu dimulai,” ujar Sultan kepada wartawan, Minggu, 05 Januari 2025.

Sultan menyinggung negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat yang telah menerapkan pencalonan presiden melalui jalur independen. Begitu pula, kata dia, Presiden Rusia Vladimir Putin yang dipilih langsung oleh rakyat Rusia setelah mencalonkan diri secara independen dalam Pilpres.

“Artinya, prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi tidak boleh dibatasi, baik oleh aturan presidential threshold maupun institusi politik tertentu saja,” pungkasnya.

Meski begitu, kata Sultan, pihaknya menghormati ketentuan dalam konstitusi yang mengatur pencalonan Presiden hanya melalui dukungan Partai Politik.

Di samping itu, kata dia, wacana dan kajian pencalonan Presiden melalui jalur independen perlu dilakukan oleh pembentuk UU, serta para akademisi hukum tata negara.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara perlahan tapi berani menyingkirkan batasan-batasan politik yang menghambat perkembangan demokrasi dan memberikan hak-hak politik yang sedikit lebih terbuka bagi warga negara dalam mencalonkan diri menjadi pemimpin nasional,” ujarnya.

Sultan berharap hak untuk memilih dan dipilih ini bisa dibuka secara lebih luas dan memenuhi rasa keadilan politik bagi masyarakat.

Dia berharap bangsa dapat menemukan pemimpin nasional yang lebih berkualitas ke depannya.

“Sulit rasanya bagi bangsa ini untuk mencapai kualitas demokrasi dan menemukan kepemimpinan nasional yang paripurna jika kita tidak menyiapkan institusi demokrasi alternatif selain partai politik dalam menentukan hal-hal fundamental dalam kita bernegara. Sementara banyak partai politik belum sepenuhnya bersedia mempraktikkan demokratisasi di internal partai,” tutupnya. (*/red)

Terpilih Secara Aklamasi, Asep Jatnika Sutrisno Jabat Ketua DPD HKTI Provinsi Banten Periode 2025-2030

By On Minggu, Januari 05, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Provinsi Banten mengadakan Musyawarah Daerah (Musda), di Gedung Usaha Daerah Lt.2 Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu, 04 Januari 2025.

Musda HKTI yang mengusung tema “Mengali Potensi Pertanian dalam Mewujudkan Swasembada Pangan di Provinsi Banten” itu dihadiri Ketua dan pengurus DPC HKTI Kota/Kabupaten se-Provinsi Banten, Waketum DPP HKTI Kaharudin Syah, Ketua Umum Perempuan Tani HKTI Dian Novita S, Ketua HKTI Provinsi Banten Periode 2015-2025 Adang Sopandi dan tamu undangan lainnya.

Sebagai calon tunggal, Ir. H. Asep Jatnika Sutrisno, M.M terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD HKTI Provinsi Banten Periode Tahun 2025 - 2030 menggantikan dr Adang Sopandi yang telah menjabat selama 10 tahun (2015-2025).

Asep Jatnika Sutrisno mengatakan, pihaknya akan bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam memajukan bidang pertanian.

“Pemerintah daerah dan petani harus bersinergi dalam mengatasi kebutuhan dan kendala-kendala yang dialami petani. Di bidang advokasi sendiri kami telah siapkan beberapa pengacara untuk membantu permasalahan petani,” katanya saat sambutan.

Asep Jatnika yang juga Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang ini mengatakan, pihaknya akan segera mengadakan rapat kerja untuk menyusun satu persatu program dari setiap bidang.

“Secepatnya kami akan mengadakan Raker untuk menyusun program dari setiap bidang,” ujarnya.

Sementara itu, Waketum DPP HKTI, Kaharudin Syah berharap dengan adanya gelaran Musda ini akan melahirkan pengurus baru HKTI Banten yang mampu menitikberatkan pada kerja nyata untuk petani di Banten.

“Saya harap musyawarah ini bisa merumuskan program-program nyata yang berdampak pada petani di Banten. Seperti advokasi bagi petani dan penjembatan untuk permodalan,” kata Kaharudin Syah.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto menyampaikan ucapan selamat kepada H. Asep Jatnika yang terpilih sebagai Ketua DPD HKTI Banten.

“Terpilihnya Pak Asep sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Banten menjadi angin segar buat HKTI. Kami berharap, beliau dapat bekerja sama dengan baik dan mensejahterakan petani,” ucapnya.

“Dari jumlah petani kurang lebih 38 juta, delapan jutanya adalah petani perempuan, ada peran perempuan dan banyak potensi yang yang belum digali,” tambahnya. (*/red)

Kasus Penembakan Kian Marak, Ketua Komisi XIII DPR Desak Revisi Aturan Senjata Api

By On Minggu, Januari 05, 2025

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Aturan persenjataan api di Indonesia dinilai harus segera ditinjau ulang. Desakan itu muncul setelah maraknya insiden penembakan dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengatakan, insiden penyalahgunaan senjata api menunjukkan pentingnya revisi aturan persenjataan.

“Ada penembakan sesama oknum anggota kepolisian. Ada oknum aparat menembak warga sipil. Ada warga sipil yang mengacungkan senjata. Ini kok seperti liar sekali,” kata Willy kepada wartawan, Minggu, 05 Januari 2025.

Pernyataan itu disampaikan Willy menanggapi permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai untuk mengevaluasi penggunaan senjata api.

Permintaan Menteri Pigai muncul setelah maraknya insiden penembakan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Willy, DPR akan mengkaji aturan persenjataan bersama pemerintah. Dia juga mengajak masyarakat untuk mengusulkan ide-ide mereka secara komprehensif kepada DPR terkait hal ini.

Willy mengakui, bahwa penguasaan senjata api oleh aparat TNI dan Polri diperlukan dalam menjalankan tugas.

Namun, Ia menekankan pentingnya penegasan aturan mengenai penguasaan senjata di luar tugas resmi.

“TNI dan Polri memang harus dilengkapi senjata api untuk menjalankan tugasnya. Ke depan perlu ada analisis jabatan yang komprehensif dalam penguasaan senpi di masing-masing lembaga,” ujar politikus dari Partai Nasdem ini.

Di sisi lain, Willy menyoroti pengancaman oleh warga sipil dengan senjata api. Ia mengatakan, hal ini menunjukkan perlunya aturan setingkat Undang-Undang.

“Dasar aturan yang dipakai sekarang adalah UU 8 Tahun 1948. Ini Undang-Undang dari zaman Indonesia baru merdeka. Kini situasinya sudah jauh berubah. Maka wajar jika kita ubah,” tuturnya.

Willy menambahkan, fenomena penembakan di masyarakat belakangan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk menghadirkan aturan baru.

“Kita perlu aparat yang dilengkapi senpi untuk kemaslahatan warga. Namun, aturan soal senjata harus berbasis kepercayaan kepada aparat negara dalam menjalankan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri HAM, Natalius Pigai meminta evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan senjata api. Permintaan ini menyusul insiden penembakan di tempat publik yang mengakibatkan kematian.

Kasus penembakan di rest area Tol Tangerang-Merak oleh anggota TNI dan penembakan terhadap seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan.

“Terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus jadi perhatian pimpinan TNI, Polri, dan juga Perbakin. Ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata,” kata Natalius kepada wartawan, Sabtu, 04 Januari 2025.

Natalius menegaskan, penggunaan senjata harus diikat dengan ketentuan dan aturan yang ketat.

“Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi Hak Asasi Manusia dan stabilitas sosial,” ujarnya.

Menurutnya, kasus penembakan menciptakan ketakutan di masyarakat dan mengancam hak hidup.

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Natalius menilai penyalahgunaan senjata yang mengancam keselamatan individu bertentangan dengan hak asasi manusia.

“Salah satu aspek penting HAM adalah kebebasan dari rasa takut. Dalam kasus ini, jelas menebarkan ketakutan dan menjadi ancaman bagi kehidupan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya,” ujarnya. (*/red)

Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Serang Masih Tunggu Instruksi dari Pemerintah Pusat

By On Minggu, Januari 05, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Program makanan bergizi gratis yang direncanakan akan dilaksanakan serentak di sekolah-sekolah pada Senin, 06 Januari 2025, hingga kini belum mendapatkan kepastian di Kabupaten Serang, Banten.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengaku masih menunggu intruksi dari Pemerintah Pusat soal teknis pelaksanaan program tersebut.

“Terkait program makanan bergizi gratis, kita masih menunggu intruksi dari pusat secara teknisnya seperti apa,” kata Tatu kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang, Penutupan Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2024-2025 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2024-2025, di gedung Dewan setempat, Jumat, 03 Januari 2025.

Tatu mengatakan, ada surat edaran dari pusat, yakni dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait anggaran pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih ditahan. Kemungkinan, kata dia, hal tersebut dilakukan karena ada penyesuaian, salah satunya untuk program makanan bergizi gratis.

Menurut Tatu, jumlah sasaran di Kabupaten Serang mulai dari PAUD, SD, dan SMP yang cukup besar. Untuk itu, kata dia, Pemkab Serang perlu duduk bersama dengan pemerintah pusat, seperti apa komposisi anggarannya.

“Dari Provinsi berapa, Kabupaten Serang berapa, dan dari TAPD kemarin kita rapat kecil, dan masih menunggu dari pusat harus seperti apa,” ucapnya.

Tatu menegaskan, pihaknya dipastikan akan mengalokasikan anggaran untuk program makanan bergizi gratis. Hanya saja, kata dia, besarannya masih menunggu karena kebutuhan anggarannya sangat besar.

“Karena dari Provinsi juga menganggarkan, tapi Provinsi untuk dibagi ke delapan Kabupaten dan Kota, jadi kebagian Kabupaten Serang berapa. Kita belum tahu komposisinya. Tim TAPD saat ini belum tahu harus berapa (yang dialokasikan),” terangnya.

Dengan demikian, kata Tatu, pihkanya belum bisa memastikan kapan akan dimulai program makanan bergizi gratis tersebut, lantaran masih menunggu teknisnya dari pusat.

“Karena dari pusat, yakni dari Badan Ketahanan Pangan Nasional sudah berjalan untuk program tersebut. Tapi sepertinya dari beberapa sumber. Untuk itu kita menunggu supaya tidak tumpang tindih,” katanya.

Tatu mengakui jika Kabupaten Serang harus sendirian untuk menjalankan program tersebut tidak akan mampu. Oleh karena itu ada alokasi anggaran dari pusat juga provinsi dan sumber lainnya yang masih dihitung pusat.

“Saya berharap, program makanan bergizi gratis dapat melibatkan UMKM di Kabupaten Serang. Karena belanja anggaran pemerintah harus menggerakkan ekonomi secara menyeluruh, terutama UMKM,” katanya.

“Terlebih di tengah kelesuan ekonomi seperti ini, sangat dibutuhkan belanja pemerintah negara dampaknya untuk UMKM sangat membantu. Sekarang retail banyak tutup ini bentuk ekonomi melesu,” imbuhnya.

Biasanya, kata Tatu, kondisi demikian yang jadi tulang punggung adalah belanja pemerintah. Oleh karena itu, belanja pemerintah harus benar-benar berdampak pada UMKM, karena secara modal UMKM belum besar sehingga sangat membutuhkan dukungan pemerintah.

Tatu juga memastikan, akan ada pergeseran anggaran di Kabupaten Serang untuk membiayai program makanan bergizi gratis. Sebab program tersebut bila melihat arahan pusat akan diberikan pada sasaran semua sekolah negeri mulai dari PAUD, SD, dan SMP.

“Tinggal komposisi besaran APBD berapa. Itu setelah duduk bareng, karena Provinsi menganggarkan. Terus jumlahnya juga, mana yang jadi tanggung jawab siapa, berbagi tanggung jawab, supaya tidak tumpang tindih,” pungkasnya. (*/red)