-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Konstituen Dewan Pers Banten Libatkan STAI Wasfal dalam Literasi Media

By On Sabtu, Februari 22, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Organisasi Konstituen Dewan Pers Banten, yang terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), menggelar kegiatan literasi media dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025 tingkat Provinsi Banten.

Kegiatan literasi media kali ini melibatkan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wasilatul Falah (Wasfal) Rangkasbitung. Pelaksanaan acara ini selaras dengan kegiatan akademik kampus, yakni Studium Generale atau kuliah umum, yang bertujuan menambah wawasan mahasiswa.

Sekretaris PWI Banten, Fahdi Khalid, dalam sambutannya menyampaikan bahwa literasi media ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dasar tentang jurnalistik kepada mahasiswa serta memperkenalkan profesi wartawan sejak dini kepada para pelajar dan mahasiswa.

“Kami, Konstituen Dewan Pers Banten, berkomitmen untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dasar tentang jurnalistik. Harapannya, melalui acara ini, mahasiswa dapat tertarik menjadi wartawan di masa depan,” ujar Fahdi dalam acara yang digelar di Aula STAI Wasfal Rangkasbitung, Sabtu (22/02/2025).

Fahdi juga mengapresiasi antusiasme mahasiswa, dosen, dan civitas akademika STAI Wasfal dalam mengikuti acara yang dihadiri oleh 60 mahasiswa.

Ketua STAI Wasfal, Dr. Iyan Fitriyani, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Konstituen Dewan Pers Banten atas terselenggaranya kegiatan literasi media ini. Menurutnya, kegiatan tersebut selaras dengan program kampus yang menekankan pentingnya literasi, seperti membaca, menulis, dan berdiskusi.

“Kehadiran narasumber dalam kegiatan literasi media ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa. Mereka adalah ahli di bidang literasi dan jurnalistik,” ujar Dr. Iyan.

Ia menekankan bahwa budaya membaca, menulis, dan berdiskusi harus menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Kampus pun terus mendorong mahasiswa untuk aktif dalam ketiga aspek tersebut. Hasilnya, beberapa mahasiswa STAI Wasfal bahkan telah berhasil menerbitkan buku sendiri.

“Alhamdulillah, mahasiswa kami sudah ada yang menulis dan menerbitkan buku. Mereka menyerap tiga komponen penting yang kami tekankan, yaitu membaca, menulis, dan berdiskusi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Banten, Ikbal Hopip, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya mahasiswa memahami kode etik jurnalistik, kode perilaku wartawan, serta Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Narasumber lainnya, Dr. Epi Apipi, menyampaikan bahwa jurnalistik adalah kerja ilmiah. Oleh karena itu, mahasiswa STAI Wasfal sangat beruntung bisa mengikuti kegiatan ini, terutama karena banyak di antara mereka yang gemar menulis dan membaca.

“Kegiatan ini merupakan momentum yang tepat, mengingat beberapa mahasiswa STAI Wasfal sudah berhasil menulis buku sendiri,” pungkasnya.

(Rls)

Patuhi Instruksi Megawati, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu Tunda Ikut Retret di Magelang

By On Sabtu, Februari 22, 2025

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kader PDI-P menunda keikutsertaan dalam Retreat Kepala Daerah usai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait instruksi tersebut, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu menunda keberangkatannya untuk mengikuti kegiatan Retreat Kepala Daerah di Magelang, Jawa Tengah (Jateng), yang akan dilaksanakan hari ini, Jumat, 21 Februari 2025.

“Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” ujarnya.

Adapun surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis, 20 Februari 2025.

Megawati juga meminta kepada semua Kepala Daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya. (*/red)

Ikut Retret Kepala Daerah di Magelang, Ini Alasan Bupati Lebak Kader PDI-P

By On Sabtu, Februari 22, 2025

Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya. 

LEBAK, KabarViral79.Com – Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya yang juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dikabarkan bakal mengikuti Retret (orientasi) di Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu, 22 Februari 2025.

Dia tetap ikut meski ada instruksi dari Ketua Umum (Ketum) DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri yang meminta para kadernya menunda mengikuti Retreat.

Hasbi menyebut, dia mengikuti Retreat demi sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Tapi yang pasti ini kan untuk sinergitas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ya, jangka panjang. Insya Allah ini sebuah kebaikan,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari 2025.

Menurutnya, kehadirannya sudah terkonfirmasi oleh DPD PDI-P Lebak, Banten.

“Insya Allah (sudah terkonfirmasi),” ujarnya.

Sementara itu, Juru bicara Hasbi, Agus Wisas mengatakan, Hasbi sudah terlebih dahulu berangkat ke Magelang sebelum mengetahui adanya surat pemberitahuan terkait agenda tersebut.

“Pak Hasbi sudah berada di sana. Jadi kalau balik lagi, bagaimana pertanggungjawabannya kepada negara, kepada masyarakat?,” kata Agus kepada wartawan, Jumat, 21 Februari 2025.

Menurut Agus, informasi mengenai surat tersebut baru diterima saat Hasbi sedang dalam perjalanan menuju Magelang.

“Setahu saya kemarin berangkatnya setelah syukuran pelantikan di Hotel Mulia, setelah syukuran langsung ke sana (ke Magelang),” ujarnya.

Karena sudah dalam perjalanan, kata dia, tidak memungkinkan bagi Hasbi untuk kembali ke Jakarta. Terlebih, agenda Retret memiliki pertanggungjawaban langsung kepada negara, sehingga tidak dapat dibatalkan begitu saja.

“Ke sana naik pesawat, masa pesawat suruh balik lagi? Mungkin kalau surat itu diterima sebelum berangkat, kita bisa diskusi lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lebak, Akbar membenarkan, Hasbi tidak berada di Lebak karena sedang menuju Magelang.

“Ikut, hari ini berangkat, karena rangkaian kegiatan retret baru mulai sore ini,” ujarnya.

Diketahui, Mochamad Hasbi Jayabaya merupakan Bupati Lebak terpilih periode 2025-2030 yang berpasangan dengan Amir Hamzah.

Dalam Pilkada Lebak, Hasbi diusung oleh sejumlah partai besar, termasuk PDI-P, Demokrat, PKB, PPP, Golkar, dan Perindo.

Selain itu, ia juga dikenal sebagai kader PDI-P dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode.

Diketahui, kader PDI-P menjadi sorotan setelah Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut retreat.

Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis, 20 Februari 2025.

Megawati pun meminta kepada semua Kepala Daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. (*/red)

Patuhi Instruksi Megawati, Bupati Nganjuk Marhaen Pilih Tunggu Arahan di Hotel

By On Sabtu, Februari 22, 2025

Bupati Nganjuk Terpilih, Marhaen Djumadi. 

SURABAYA, KabarViral79.Com – Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, dikabarkan telah tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Kulon Progo, pada Jumat pagi, 21 Februari 2025.

Marhaen mengaku masih bimbang terkait keikutsertaannya dalam acara tersebut menyusul instruksi dari Ketua Umum (Ketum) Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, yang meminta Kepala Daerah dari partainya untuk menunda kehadiran mereka.

Ia menyebut akan menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum membuat keputusan.

“Saya lagi bingung. Saya mau ke hotel untuk menunggu,” kata Marhaen kepada wartawan.

Dia juga enggan memberikan keterangan lebih jauh kepada wartawan.

“Maaf, sedang tidak bisa,” ujarnya.

Diketahui, Ketum PDI-P, Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengeluarkan instruksi kepada Kepala Daerah dari Kader PDI-P untuk menunda keikutsertaan mereka dalam Retret Kepala Daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi tersebut disampaikan melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis malam, 20 Februari 2025. Arahan itu dikeluarkan sebagai respons atas penahanan Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati minta Kepala Daerah dari kader PDI-P yang sudah dalam perjalanan ke Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.

Ia juga menegaskan, seluruh komando partai tetap berada di bawah kendalinya.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tegas Megawati.

Instruksi itu muncul setelah Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku serta dugaan perintangan penyidikan.

Hasto tampak mengenakan rompi tahanan oranye dan tangannya diborgol saat resmi ditahan.

Sementara itu, beberapa Kepala Daerah dari kader PDIP- tampak mematuhi instruksi Megawati dengan tidak hadir dalam Retret. Sementara sebagian lainnya masih mempertimbangkan langkah yang akan mereka ambil. (*/red)

Bareskrim Sebut Dua Korban TPPO di Filipina Jadi Pelaku Judi Online 1XBET

By On Sabtu, Februari 22, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri meringkus sembilan tersangka sindikat perjudian daring atau judi online situs 1XBET, dua di antaranya pernah menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Filipina.

“Para pelaku ini ada yang kita dapatkan adalah korban TPPO di Filipina, yang beberapa lalu dikembalikan ke Indonesia,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Februari 2025.

Adapun dua orang itu adalah perempuan berinisial AT (35) dan WY (30). Mereka ditangkap di Batam, Kepulauan, Riau pada pertengahan Februari.

“Terkait yang menjadi korban, tidak semua. Dua orang ini adalah korban TPPO. Sementara yang lainnya ini ada juga yang bukan bagian dari TPPO yang di Filipina bekerja semacam ini,” ujarnya.

Djuhandhani menjelaskan, kedua tersangka yang kini menjadi pelaku itu juga dipekerjakan dalam bisnis judi online selama berada di Filipina. Setelah mendapat pengalaman kerja di Filipina, mereka malah berinisiatif mengembangkan judol di Indonesia.

“Adapun yang bersangkutan itu bekerja semacam ini setelah, boleh dikatakan setelah mendapat ilmu di sana, dia mencoba mengembangkan sendiri dengan berkomunikasi karena dia mempunyai pengalaman waktu di Filipina berhubungan dengan yang tadi kami sampaikan, yang ada di berbagai negara, dikembangkan dia sendiri di sini,” jelasnya.

Hasil pengungkapan itu, Bareskrim menangkap sebanyak sembilan orang tersangka. Penangkapan dilakukan di Cianjur, Depok, Tangerang, Batam, hingga Pekanbaru.

Adapun kesembilan tersangka dalam kasus itu adalah:

1. AW (31) selaku agen grup Belklo Situs 1XBET;

2. RNH (34) selaku supervisor operator;

3. RW (32) selaku admin keuangan;

4. MYT (31) selaku operator;

5. RI (40) selaku member platinum.

6. AT (34) selaku agen grup Mimosa Situs 1XBET;

7. DHK (37) selaku supervisor operator;

8. FR (31) selaku operator;

9. WY (30) selaku admin keuangan

“Dalam pengungkapan ini cukup menjadi perhatian kami selaku penyidik karena dalam permainan yang ada ini perputaran uangnya cukup besar,” ujarnya.

Sejumlah uang miliaran rupiah dan barang mewah turut disita dalam penangkapan itu.

Akibat perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 303 KUHP, Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 2 UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 2008 ITE. Kemudian, Pasal 55 KUHP, Pasal 3, 4, 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. (*/red)

Gubernur Banten Andra Soni Antusias Ikuti Retret Kepala Daerah

By On Sabtu, Februari 22, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Andra Soni mengaku antusias mengikuti kegiatan Retret atau orientasi kepemimpinan yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, pada 21-28 Februari 2025.

“Doain lancar. Semoga bermanfaat,” kata Andra Soni saat hendak masuk mobil yang akan membawanya ke Akmil Magelang.

Andra mengatakan, jika dirinya sangat antusias mengikuti kegiatan Retret. Berbagai persiapan telah dilakukan Andra Soni seperti menjaga pola makan dan pola hidup sehat.

“Tidur dipercepat, karena saya tukang begadang soalnya. Jadi beberapa terakhir ini saya kurangi,” kata Andra Soni.

Menurutnya, menjaga pola makan menjadi hal utama yang diperhatikan menjelang pelaksanaan retret selama sepekan ke depan.

Bahkan, kata Andra, pada saat mengikuti pemeriksaan kesehatan jelang pelantikan Kepala Daerah, ia telah mendapatkan saran dari para dokter terhadap pola makan dan pola hidup sehat. Namun hal itu tidak mengurangi semangatnya untuk mengikuti kegiatan retret.

“Ada beberapa yang diwarning, kurangi makan ini, dan sebagainya. Tapi saya antusias mengikuti retret, dan saya berharap hasil retret ini bisa saya implementasikan dalam membangun Banten,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya akan menghadiri kegiatan Retret Kepala Daerah yang akan berlangsung selama sepekan di Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

“Kita akan jumpa dalam Retret yang akan diselenggarakan Mendagri di Magelang. Saya akan jumpa dengan saudara di situ. Mudah-mudahan saudara-saudara akan kuat digembleng. Mari kita mengabdi pada rakyat kita, berbuat yang terbaik untuk rakyat kita,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menambahkan, tujuan diselenggarakannya kegiatan Retret tersebut, di antaranya agar Kepala Daerah memahami tugas pokoknya, lantaran mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

“Kemudian pemahaman Asta Cita gagasan besar Presiden Prabowo dan program para Menteri disambungkan dengan gagasan visi misi Kepala Daerah masing-masing,” ujarnya.

Selain itu, Retret Kepala Daerah tersebut diharapkan ada kerja sama, kolaborasi, sinergi dan saling mengenal.

“Jadi tujuh hari di Magelang kita harapkan betul-betul mempererat Kepala Daerah dapat berkolaborasi dan bersinergi ke depannya,” pungkasnya. (*/red)

Kasus HGB di Laut Sidoarjo, Polisi Sebut Ada Hak Petani

By On Sabtu, Februari 22, 2025


SURABAYA, KabarViral79.Com – Soal kasus Hak Guna Bangunan (HGB) di Laut Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), pihak kepolisian menyebut ada hak para petani. Polisi juga akan menguji barang bukti kasus ini ke Laboratorium Forensik (Labfor).

Kasubdit II Tipid Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Deky Hermansyah mengatakan, pihaknya masih mendalami kasus ini dengan memeriksa saksi, barang bukti, serta temuan lainnya.

Menurut Deky, proses penyelidikan telah naik ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara.

Dia menyebut, ada hak petani atas temuan HGB di Laut Sidoarjo.

“Nah, dari proses itu lah kita nanti akan telusuri kembali, membuat terang proses pidananya, apa akibat dari peristiwa tersebut. Untuk saat ini bagi petani-petani yang masih memiliki hak atas tanah itu,” kata Deky kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari 2025.  

Hingga saat ini, kata Deky, tidak ada tambahan saksi maupun tersangka dalam kasus tersebut. Begitu juga dengan bukti-bukti berupa arsip dan dokumen yang telah diperoleh.

“Tetap 14 saksi, ditambah dari BPN saja terkait surat-surat itu, sudah cukup. Baru nanti dalam proses penyidikan, kita akan minta keterangan lagi dari BPN,” ujarnya.

“Artinya, sekarang kita masih mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang peristiwa tindak pidananya yang disangkakan. Nanti kita lihat siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana, karena kadesnya kan sudah meninggal dunia. Sekarang tinggal lihat siapa yang menggunakan,” sambungnya.

Deky juga mengatakan, barang bukti yang diperoleh akan diuji di Labfor Polda Jatim. Sebab, kata dia, tidak menutup kemungkinan ada dokumen yang diduga dipalsukan.

“Sementara belum ada, tapi nanti dalam perkembangannya akan kita uji dan ajukan ke Labfor (Polda Jatim) untuk menguji kebenarannya. Tapi kalau isi materiilnya tidak sesuai dengan fakta, maka bisa diduga palsu,” ujarnya.

Diketahui, HGB seluas 656 hektare itu ditemukan di area laut sebelah timur Ekowisata Mangrove Gunung Anyar, Surabaya, berdasarkan koordinat 7.342163°S, 112.844088°E. Warganet bernama Thanthowy Syamsuddin mulanya mengira HGB itu berada di Surabaya.

Merespons temuan HGB melalui aplikasi Bhumi dari situs resmi Kementerian ATR/BPN ini, BPN Jatim menegaskan lokasinya bukan di Surabaya, melainkan di Desa Segoro Tambak, Sedati, Sidoarjo.

BPN Jatim telah menyampaikan bahwa HGB di atas laut Sidoarjo itu terbagi dalam 3 sertifikat dengan total luasan 656 hektare. Ketiganya dikuasai oleh 2 perusahaan properti, yakni PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang.

Keduanya perusahaan itu diketahui merupakan perusahaan properti yang berada dalam naungan yang sama. Berdasarkan laporan tahunan PT Surya Inti Permata (SIP) yang diterbitkan pada 2018, PT Semeru Cemerlang adalah salah satu perusahaan pemegang saham terbesar PT SIP.

Adapun ketiga sertifikat HGB itu dikeluarkan pada 1996 untuk kedua perusahaan tersebut dan berlaku selama 30 tahun hingga 2026.

Investigasi dilakukan karena sesuai aturan penerbitan sertifikat HGB maupun Sertifikat Hak Milik, lahan di atas laut tidak diizinkan kecuali laut itu akan direklamasi. Padahal, di Sidoarjo tidak ada proyek reklamasi. (*/red)

Megawati Instruksikan Kader Tunda Ikut Retreat, Ini 20 Kepala Daerah dari PDI-P

By On Sabtu, Februari 22, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada kadernya untuk menunda kegiatan Retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Instruksi itu diturunkan dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Dalam surat instruksi itu, seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI-P diminta untuk menunda perjalanan mengikuti Retreat di Magelang tanggal 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan pun diminta untuk berhenti.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, satu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti Retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.

Bahkan, mereka yang sudah diperjalanan diminta untuk berhenti. Kepala Daerah diminta untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tuturnya.

Instruksi kedua, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diminta untuk tetap bisa berkomunikasi aktif dan bersiaga terhadap panggilan.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis poin kedua instruksi tersebut.

Adapun dalam surat instruksi itu diambil setelah penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi,” tulis surat tersebut.

Berikut nama kepala daerah dari PDIP:

1. Gubernur Jakarta: Pramono Anung

2. Gubernur Bali: I Wayan Koster 

3. Walikota Bekasi: Tri Adhianto 

4. Bupati Bekasi: Ade Kuswara Kunang

5. Bupati Tapanuli Tengah: Masinton Pasaribu

6. Bupati Banyumas: Sadewo Tri Latinono

7. Walikota Manado: Andrei Angouw

8. Bupati Banyuwangi: Ipuk Fiestiandi

9. Walikota Surabaya: Eri Cahyadi 

10. Bupati Temanggung: Agus Setyawan 

11. Bupati Wakatobi: Haliana

12. Bupati Limapuluh Kota: Safni Barito 

13. Bupati Lampung Barat: Parosil Mabsus

14. Walikota Semarang: Agustina Wilujeng 

15. Bupati Karanganyar: Rober Chirstanto 

16. Bupati Cirebon: Imron 

17. Bupati Gresik: Fandi Akhmad Yani

18. Bupati Malang: Sanusi 

19. Walikota Tomohon: Caroll Senduk 

20. Bupati Kediri: Hanindhito Himawan Pramana


(*/red)

Tambang Batubara Ilegal di Lahan Perhutani Blok Kemplung dan Ciman Kian Menggila, Petugas Akan Gelar Operasi Besar-Besaran

By On Sabtu, Februari 22, 2025

 


Lebak, KabarViral79.Com – Aktivitas penambangan batubara ilegal di lahan milik Perum Perhutani RPH Panyaungan Timur BKPH Bayah semakin tak terkendali. Blok Kemplung dan Blok Ciman di Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, kini berubah menjadi zona bebas eksploitasi tanpa kendali.

Berdasarkan pantauan tim media pada Kamis, 20 Februari 2025, terlihat jelas para penambang leluasa mengangkut hasil tambang dengan sepeda motor, membawa batubara dari lubang-lubang tambang ilegal menuju lokasi penimbunan sementara. Dari sana, material tersebut diangkut menggunakan truk dump ke lokasi penampungan di pinggir jalan raya Desa Panyaungan. Aktivitas ilegal ini berlangsung terang-terangan tanpa hambatan.

Menanggapi semakin maraknya aktivitas tambang liar ini, Petugas Perum Perhutani RPH Panyaungan Timur BKPH Bayah akhirnya bersiap melakukan operasi besar-besaran. Mereka berjanji akan segera turun tangan menghentikan perusakan lingkungan yang makin menggila di area mereka.

Ence, salah satu petugas Perhutani, dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp, menyatakan bahwa pihaknya sudah merencanakan operasi dalam waktu dekat.

“Kami sudah merencanakan operasi tambang batubara di semua areal Perhutani. Dalam waktu dekat, kami akan segera bertindak,” tegasnya.

Tak hanya di Blok Kemplung dan Blok Ciman, Ence juga menegaskan bahwa operasi ini akan menyisir seluruh titik lokasi tambang ilegal yang ada di area Perhutani.

(Tim/Red)

KPK Tahan Tersangka Perintangan Penyidikan Perkara Suap Penetapan Anggota DPR RI 2019-2024

By On Sabtu, Februari 22, 2025

 


Jakarta, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tersangka HK atas dugaan perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, tersangka HK diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih periode 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan SB berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu WS selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 bersama-sama dengan ATF.

Tersangka HK ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 20 Februari s.d 11 Maret 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

Pada konstruksi perkara ini, dalam kegiatan tangkap tangan pada Januari 2020, HK diduga memerintahkan NH untuk menghubungi HM agar merendam telepon genggamnya dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut, menyebabkan tersangka HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini.

Kemudian pada Juni 2024, sebelum diperiksa sebagai saksi, HK diduga memerintahkan K untuk menenggelamkan telepon genggamnya yang dalam penguasaan K agar tidak ditemukan oleh KPK, yang pada telepon genggam ini terdapat substansi terkait pelarian tersangka HM yang perkaranya sedang ditangani KPK.

Selain itu, HK juga mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara HM dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tindakan tersebut diduga bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan.

Atas perbuatannya, tersangka HK diduga telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(*/red)

Kenakan Komcad Tentara, Bupati Maesyal Ikuti Retreat di Magelang

By On Jumat, Februari 21, 2025


MAGELANG, KabarViral79.Com – Bupati Tangerang Periode 2025 – 2030, H. Moch. Maesyal Rasyid. M.Si mengikuti kegiatan Retreat Kepala Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jumat, 21-28 Februari 2025.

Setibanya siang tadi di Rindam IV Dipanegoro, Kepala Daerah yang akrab disapa Ayah Maesyal ini telah siap dengan pakaian Komcad TNI atau pakaian dinas lapangan loreng juga lengkap mengenakan topi loreng.

“Bismillah, kita siap jalani Retreat, dan berharap berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Menurut Bupati Tangerang yang juga mantan Legenda Sepak Bola Tim Pendekar Cisadane Persita dan juga anak dari seorang pensiunan TNI itu, Retreat adalah kegiatan positif yang memiliki banyak manfaat.

Hal itu menjadi kesempatan penting dalam membangun kebersamaan program dan visi yang diusung masing-masing Bupati agar sejalan dengan program nasional.

“Selain sebagai menyatukan visi pemerintahan di bawah Presiden Prabowo juga sebagai ajang silaturahmi dengan seluruh Bupati lainnya,” ujarnya.

Diketahui, kegiatan Retreat Kepala Daerah tersebut berlangsung selama tujuh hari. Mereka tidur di tenda bersama kepala daerah lainnya.

Retreat dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Materi yang diberikan Lemhannas disampaikan dalam dua hari pertama.

Sementara lima hari berikutnya diisi para Menteri Kabinet Merah Putih yang membahas program prioritas pemerintah sebagaimana Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Acara ini dijadwalkan akan ditutup oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Februari 2025 di Akmil Magelang. (Reno)

Soal Kasus Sekjen PDI-P Hasto, Ketua KPK Tegaskan Tak Ada Politisasi

By On Jumat, Februari 21, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Terkait kasus dugaan suap Harun Masiku yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menegaskan tak ada politisasi.

Menurut Setyo, semua proses hukum sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum,” kata Setyo saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.

Setyo mengatakan, pemeriksaan Hasto tersebut semata-mata untuk melengkapi proses penyidikan sebelumnya.

“Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali. Nah oleh karena itu, ini sebenarnya bagian daripada melengkapi, kemudian nanti masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi untuk melakukan pemeriksaan lagi pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan,” ujar Setyo.

Diketahui sebelumnya, Hasto menyatakan dirinya kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan di KPK. Namun Hasto menyinggung agenda politik di balik kasus yang menjeratnya.

“Terima kasih atas kesabarannya. Pada kesempatan ini, saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai warga negara Indonesia yang sah yang menjunjung tinggi hukum dan datang meskipun sejak awal kami memahami begitu banyak agenda-agenda politik terkait kasus saya,” ujar Hasto saat memenuhi panggilan KPK.

Hasto juga mengaku siap secara lahir dan batin ditahan oleh pihak KPK.

“Saya sudah siap lahir batin (jika langsung ditahan),” jawab Hasto saat ditanyakan kesiapannya jika langsung ditahan KPK oleh wartawan di gedung Merah Putih KPK.

Pemeriksaan Hasto tersebut merupakan yang kedua kali setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Sebelumnya, Hasto diperiksa sebagai tersangka pada Senin, 13 Januari 2025.

Diketahui juga, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa pada 17 Februari lalu. Namun Hasto tidak hadir dengan alasan telah mengajukan gugatan praperadilan lagi.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak akhir 2024. Dia dijerat dengan pasal dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Sekjen PDI-P itu sempat melawan status tersangka tersebut dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan Hasto itu diputus pada Kamis, 13 Februari 2025.

Hakim tidak menerima gugatan tersebut. Hakim menyatakan praperadilan yang diajukan Hasto kabur dan tidak jelas.

Kini Hasto kembali mengajukan gugatan praperadilan. Dia mengajukan dua gugatan ke PN Jaksel. (*/red)

Hari Pertama Jabat Gubernur Banten, Andra Soni Hadiri Sertijab Walikota Tangerang

By On Jumat, Februari 21, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, Kota Tangerang memiliki kewilayahan yang sangat strategis, di antaranya berbatasan langsung dengan Jakarta. Hal itu dapat menjadi dasar percepatan pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Andra Soni usai menghadiri Serah Terima Jabatan (sertijab) Walikota Tangerang dan Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang terkait Pidato Walikota Tangerang Periode 2025-2030 di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang, Kamis malam, 20 Februari 2025.

Andra Soni berharap dengan dipimpin  Walikota Tangerang Sachrudin dan Wakil Walikota Tangerang Maryono Hasan, Kota Tangerang dapat terus tumbuh dan semakin maju, serta dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi Banten.

“Alhamdulillah saya berkesempatan hadir diagenda Sertijab sekaligus pidato Walikota Tangerang, setelah tadi melaksanakan pelantikan Kepala Daerah,” ujarnya.

“Saya sebagai Gubernur akan berusaha berkolaborasi bersama teman-teman Pemerintahan Kabupaten/Kota dan saya posisikan (Pemprov Banten-red) sebagai mitra,” imbuhnya.

Andra Soni juga menyampaikan, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian sebagai wilayah perkotaan, diantaranya pertumbuhan angka kependudukan yang luar biasa. Sehingga harus mampu mempersiapkan langkah antisipasi dan menjawab dari bonus demografi.

“Salah satunya bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan, mengatasi permasalahan sampah kemudian banjir dan sebagainya. Harus sama sama berkolaborasi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,” katanya.

Menurut Andra Soni, dalam waktu dekat pihaknya akan segera membahas dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2026, agar memiliki arah pembangunan Provinsi Banten ke depannya.

“Program yang kami sampaikan dalam kampanye kemarin, seperti sekolah gratis, pembangunan jalan desa yang saya sebut bangun jalan desa sejahtera (Bang Andra) itu akan kita jadikan salah satu upaya quick wins kita. Jadi kita bagaimana melakukan percepatan-percepatan,” pungkasnya. 

Sementara itu, Walikota Tangerang, Sachrudin mengatakan, ke depan akan berfokus dalam memberikan kemudahan masyarakat melalui program strategis yang dibutuhkan dan dapat dirasakan dampak positifnya bagi masyarakatnya dalam meningkatkan kesejahteraan.

“Kami akan terus memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Tangerang melalui program strategis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik peningkatan status Fasilitas Sosial (Fasos),  Fasilitas Umum (Fasum), kemudian masalah persampahan, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, yang akan kita langsung tancap gas,” ujarnya.

Sachrudin juga menyampaikan terima kasih kepada Penjabat (Pj) Walikota Tangerang Nurdin atas dedikasinya dalam memimpin Kota Tangerang di masa transisi. 

“Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi Pak Nurdin dan ibu, kepada masyarakat dan Kota Tangerang selama memimpin di masa transisi,” ujarnya.

Sementara itu, Nurdin menyampaikan harapannya agar kepemimpinan baru dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap kepemimpinan baru ini dapat melanjutkan berbagai program pembangunan dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang,” pungkasnya. (*/red)

Aksi Demo Indonesia Gelap di Surabaya, Baca Puisi Sambil Bakar Ban

By On Jumat, Februari 21, 2025


SURABAYA, KabarViral79.Com – Puluhan massa berasal dari berbagai kalangan mendatangi gedung DPRD Jawa Timur (Jatim) di Jalan Indrapura, Jumat, 21 Februari 2025.

Mereka berasal dari masyarakat, akademisi, mahasiswa yang tergabung dalam 'Arek Gerak dan Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya dan Jawa Timur.'

Massa aksi 'Indonesia Gelap' itu mulai mendatangi kantor DPRD Jatim mulai pukul 10.15 WIB. Selain orasi juga menampilkan aksi teatrikal menggambarkan kondisi tanah air saat ini.

Tampak, massa melakukan orasi dengan menyampaikan empat tuntutan. Mereka menuntut mengesahkan RUU pro rakyat, tolak UU anti rakyat, evaluasi kebijakan yang merugikan rakyat dan batalkan keberpihakan yang membahayakan demokrasi.

Mereka juga melakukan aksi bakar ban di depan DPRD Jatim sambil membacakan puisi yang berjudul 'Taek'. Massa yang terdiri dari ratusan mahasiswa kompak menggunakan pakaian serba hitam.

Salah satu seorang orator bersiap akan membacakan puisi. Namun ia membacakan puisi sambil menyalakan api yang disulutkan ke ban yang telah dikucuri bensin.

“Aku mau membacakan puisi yang baru tak tulis tadi pagi, judule 'Taek',” kata salah satu orator yang membacakan puisi di depan DPRD Jatim,.

Ada empat ban bekas yang ditumpuk dan dibakar. Api itu dibiarkan menyala hingga mati dengan sendirinya.

Bahkan ketika anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP Yordan Batara Goa dan Fuad Bernadi datang, asap dari abu ban yang dibakar itu masih mengepul dan membumbung tinggi.

Sebelum dan sesudah ditemui anggota DPRD Jatim, massa aksi saling bergantian berorasi. Mereka menyampaikan kekecewaan atas apa yang terjadi di tanah air. (*/red)

Kasus Harun Masiku, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Resmi Ditahan KPK

By On Jumat, Februari 21, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Terkait kasus suap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 20 Februari 2025.

Hasto tampak turun dari tangga di gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol. 

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto menyatakan siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.

“Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK),” ujar Hasto.

Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari proses hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ia yakin demokrasi tetap berjalan jika upaya paksa itu diambil penyidik.

“Pertanyaan yang baik, bagaimana kalau saya ditahan? Dengan semuanya Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan, itu konsepsi awalnya, karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak ya,” ujarnya.

“Ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi, ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih,” imbuhnya.

Menurut Hasto, penahanan merupakan bagian dari perjuangan. Ia masih yakin perbuatannya tidak membuat negara merugi.

“Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara, tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya,” ucapnya. (*/red)

Ikut Retret Kepala Daerah, Ini Persiapan Gubernur Banten Andra Soni

By On Jumat, Februari 21, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, dirinya telah melakukan sejumlah persiapan untuk mengikuti kegiatan Retret atau orientasi kepemimpinan yang akan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah.

Persiapan yang dilakukan di antaranya menjaga pola makan dan pola hidup sehat dengan tidur lebih awal.

“Tidur dipercepat, karena saya tukang begadang soalnya. Jadi beberapa terakhir ini saya kurangi (percepat tidur-red),” kata Andra Soni usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.

Menurutnya, menjaga pola makan menjadi hal utama yang diperhatikan menjelang pelaksanaan retret pada 21-28 Februari 2025, mendatang.

Bahkan, kata Andra Soni, pada saat mengikuti pemeriksaan kesehatan jelang pelantikan Kepala Daerah.

Ia telah mendapatkan saran dari para dokter terhadap pola makan dan pola hidup sehat. Namun hal itu tidak mengurangi semangatnya untuk mengikuti kegiatan Retret.

“Ada beberapa yang diwarning, kurangi makan ini, dan sebagainya. Tapi saya antusias mengikuti Retret. Saya berharap hasil Retret ini bisa saya implementasikan dalam membangun Banten,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya akan menghadiri kegiatan Retret Kepala Daerah yang akan berlangsung selama sepekan di Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

“Kita akan jumpa dalam Retret yang akan diselenggarakan Mendagri di Magelang. Saya akan jumpa dengan saudara di situ. Mudah-mudahan saudara-saudara akan kuat digembleng. Mari kita mengabdi pada rakyat kita, berbuat yang terbaik untuk rakyat kita,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan Retret tersebut, yaitu agar Kepala Daerah memahami tugas pokoknya, lantaran mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

“Kemudian pemahaman Asta Cita gagasan besar Presiden dan program para Menteri disambungkan dengan gagasan visi misi Kepala Daerah masing-masing,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Retret Kepala Daerah tersebut diharapkan ada kerja sama, kolaborasi, sinergi dan saling mengenal.

“Jadi tujuh hari di Magelang kita harapkan betul-betul mempererat Kepala Daerah dapat berkolaborasi dan bersinergi ke depannya,” pungkasnya. (*/red)

Pabrik Baja di Mojokerto Didemo Massa, Tuntut Kejelasan Karyawan yang di-PHK

By On Jumat, Februari 21, 2025


MOJOKERTO, KabarViral79.Com – Puluhan massa berunjuk rasa di depan pabrik baja CV Anugerah Baja Inti, di Desa Temuireng, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), pada Rabu, 19 Februari 2025.

Mereka berorasi mendesak pihak perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajibannya, terkait pemecatan secara sepihak karyawan tanpa pesangon.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Madura Indonesia (AMI) itu melakukan aksi bakar ban di depan pabrik sebagai bentuk kekesalan mereka lantaran pihak pabrik tidak berada di lokasi.

Koordinator aksi berorasi di atas mobil komando secara bergantian. Sejumlah spanduk juga dipasang di pagar depan pabrik baja, di antaranya bertuliskan CV Anugerah Baja Inti (PT Glori Anugerah Baja Mulia) Melakukan Penggelapan Pajak dan Pencemaran Lingkungan.

Ketum AMI, Baihaki Akbar mengatakan, aksi unjuk rasa itu digelar setelah pihaknya menerima pengaduan dari mantan karyawan CV Anugerah Baja Inti.

Menurutnya, mantan karyawan berinisial S asal Malang itu mengaku 18 tahun bekerja di pabrik baja PT Glori Anugerah Baja Mulia dan CV Anugerah Baja Inti.

PT Glori di Sidoarjo tutup setelah lahannya dijual ke perusahaan pakan ternak. Kemudian pemiliknya membuka pabrik baja baru di Desa Temuireng, yakni CV Anugerah Baja Inti. Baik PT Glori maupun CV Anugerah milik orang yang sama.

“Narasumber kami bekerja 18 tahun, jabatan terakhir kepala produksi. Tidak ada alasan pemecatan, tiba-tiba saja dipegat sekitar satu tahun lalu tanpa diberi pesangon. Pengakuan dia juga tidak dilindungi BPJS Ketenagakerjaan selama dia bekerja," ujarnya kepada wartawan. (*/red)

Ini Penjelasan Kakorlantas Soal Kesiapan Pelabuhan Bakauheni-Merak Hadapi Arus Mudik Lebaran 2025

By On Jumat, Februari 21, 2025


CILEGON, KabarViral79.Com – Dalam rangka mempersiapkan Operasi Ketupat 2025 agar arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar, Kakorlantas Irjen Agus Suryo Nugroho melakukan peninjauan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung, hingga Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Kamis, 20 Februari 2025.

Saat tiba di Pelabuhan Bakauheni, Irjen Agus dan rombongan mendengar paparan dari stakeholder terkait tentang persiapan mereka menghadapi arus mudik dan arus balik di Pelabuhan Bakauheni.

“Tentunya momentum operasi keselamatan itu, kami bersama-sama stakeholder hari ini kita berangkat ke Bakauheni, tadi kami sudah menerima paparan di sana bagaimana tata kelola pelaksanaan pada saat nanti hari-H, minus sekian, dan pada saat pasca Operasi Ketupat,” kata Irjen Agus kepada wartawan.

Peninjauan dilanjutkan ke Pelabuhan Wika Beton, Pelabuhan BBJ, Pelabuhan Ciwandan, hingga ke Pelabuhan Merak, Banten.

Irjen Agus menyebut, Pelabuhan Merak juga sudah mempersiapkan dengan sangat baik untuk menyambut arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

“Hari ini kami berada di Merak, juga demikian kami dapat paparan kesiapan dari Merak, termasuk Ciwandan, yang semuanya pada intinya sudah mempersiapkan,” ujarnya.

Agus mengatakan, Kepolisian di Lampung dan Banten sudah menyiapkan sejumlah skenario untuk memecahkan masalah-masalah seperti antrean dan penumpukan pemudik di pelabuhan.

Namun demikian, dia meminta semua stakeholder untuk terus mematangkan persiapan agar pada pelaksanaannya nanti berjalan baik.

“Ini tentunya cukup bagus sekali, biarpun masih satu bulan lagi, dan bahkan saya perintahkan langsung untuk melakukan.... Jadi fakta di lapangan seperti apa, langkah-langkah ke depan seperti apa,” ujarnya.

Agus juga mengatakan, Korlantas Polri juga tengah merumuskan strategi-strategi demi kelancaran arus lalu lintas di jalan tol dan jalan nasional selama libur Lebaran 2025. Termasuk, penjagaan di tempat-tempat wisata.

“Kami sampai saat ini selalu merencanakan yang terbaik untuk Operasi Ketupat, yaitu operasi kemanusiaan yang harus kita amankan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo memastikan pelayanan moda transportasi laut akan dipersiapkan sebaik mungkin untuk pelaksanaan Lebaran 2025.

Dia pun akan selalu berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Tentunya semua persiapan harus kita lakukan secara matang, dan kami berharap dukungan dari seluruh stakeholder sehingga pelaksanaan Lebaran ini bisa kita laksanakan dengan baik, dan kita akan memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat,” ujarnya. (*/red)

Hari Pertama Jabat Wabup Tangerang, Intan Nurul Hikmah Tancap Gas Tinjau Penyaluran MBG di Kecamatan Curug

By On Jumat, Februari 21, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Dampingi Wakil Menteri (Wamen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah tancap gas tinjau langsung penyaluran pemenuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita dan ibu hamil, di wilayah Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, 21 Februari 2025. 

“Hari pertama saya bertugas ini saya dengan Bu Wamen melakukan peninjauan langsung penyaluran MBG terhadap anak-anak dan ibu hamil serta menyusui,” kata Intan Nurul Hikmah kepada awak media, Jumat, 21 Februari 2025. 

Intan mengatakan, program makan bergizi gratis ini akan seluruhnya tersalurkan di Kabupaten Tangerang. Maka, kata dia, ke depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan memanfaatkan dana-dana CSR untuk membantu program BKKBN serta MBG. 

Intan juga mengatakan, ke depan Pemkab Tangerang akan melakukan penambahan dapur-dapur khusus pemenuhan MBG. Pasalnya, kata dia, di Kabupaten Tangerang sendiri saat ini baru terdiri dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

“Program MBG ini kan belum banyak berjalan di Kabupaten Tangerang, karena dapurnya saja kan baru dua. Maka, ke depan Pemkab Tangerang akan memanfaatkan dana-dana CSR untuk menambah SPPG dalam menjalankan MBG dan juga program di BKKBN,” kata Intan. 

Menurut Intan, Pemkab Tangerang juga memiliki dapur khusus pemenuhan gizi terhadap balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Dapur-dapur yang dikelola langsung itu dikhususkan untuk mengcover, yang tidak mendapatkan manfaat MBG. 

“Kita juga punya Kader Dasyat, dan Dapur Pemenuhan Gizi yang dikelola langsung Pemkab Tangerang menggunakan APBD. Dapur yang kita kelola langsung itu untuk mencover mereka yang tidak mendapatkan bantuan MBG, khusunya balita, ibu hamil, dan menyusui,” ujarnya. 

Intan berharap, dengan berjalannya MBG, dan program pemenuhan gizi yang dibentuk Kabupaten Tangerang, dapat mengentaskan persoalan stunting di Kabupaten Tangerang. Sehingga, terciptanya generasi unggulan menuju Indonesia Emas. 

“Semoga, dengan kolaborasian ini, pengentasan stunting bisa lebih cepat,” harapnya. 

Di tempat yang sama, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengatakan, untuk mengentaskan stunting dalam menjalankan program MBG ini seluruh Kementrian perlu berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah. 

Karena, kata dia, dalam program makan bergizi gratis ini target sasarannya tidak hanya untuk anak sekolah, melainkan ibu hamil dan menyusui juga.

Menurutnya, meski SPPG di Kabupaten Tangerang belum ada di semua kecamatan, tetapi pelayanannya sudah terbilang bagus. Hal itu terlihat dari penyaluran MBG kepada ibu hamil dan menyusui bisa dilakukan di pos yandu yang tersedia di Kabupaten Tangerang. 

“Nanti Pos Yandu itu kan tidak bisa setiap hari dalam menyalurkan. Maka disinilah peran pendamping gizi diperlukan, untuk menyalurkan setiap hari. Tentu di Kabupaten Tangerang ini pelayannya sudah sangat bagus sekali,” ujarnya. (Reno)

Bungkam SMK Lapang, MAN 1 Pidie Juara Voli Antar Pelajar Piala UIA Bireuen

By On Jumat, Februari 21, 2025

Rektor UIA, Bireuen, Dr. Nazaruddin MA saat menyerahkan piala dan uang pembinaan kepada Tim MAN 1 Pidie, juara turnamen Bola Voli antar Pelajar tingkat SMA se-Aceh Piala Universitas Islam Aceh (UIA), Kamis, 20 Februari 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Setelah berhasil membungkam tim SMKN 1 Lapang, Aceh Utara, pada partai final, tim bola voli MAN 1 Pidie berhasil meraih juara pertama pada turnamen bola voli antar pelajar tingkat SMA se-Aceh, Piala Universitas Islam Aceh (UIA) II Tahun 2025.

Pada pertandingan final, MAN 1 Pidie berhasil memetik angka dengan skor 3-1 (25-21, 21-25, 25-19, 25-16) atas tim SMKN 1 Lapang, Aceh Utara yang dipentaskan di Lapangan Volly Ball kampus UIA, Paya Lipah, Matangglumpang Dua, Bireuen, Kamis, 20 Februari 2025.

Turnamen bola voli Universitas Islam Aceh Volly Ball Championship II tersebut diikuti 16 tim, di antaranya MAN Kota Lhokseumawe, SMAN 2 Peusangan, SMAS Terpadu Al-Furqan, SMKN 1 Lapang Aceh Utara, SMAN 1 Gandapura, SMAN 1 Bireuen, MAN 3 Bireuen, SMAN 2 Timang Gajah, Bener Meriah.

Disusul SMAN 1 Peusangan Siblah Krueng, SMAN 1 Peusangan, MAN 5 Bireuen, MAS Mataqu “Utsman Bin Affan”, MAS Syamshudduha, MAN 7 Bireuen, MAS Az Zanjabil dan MAN 1 Pidie.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UIA, Anwar Ebtadi, MA, menyerahkan piala kepada pemain terbaik turnamen Bola Voli antar Pelajar tingkat SMA se-Aceh Piala Universitas Islam Aceh (UIA), Kamis, 20 Februari 2025. 

Terakhir, Tim MAN 1 Pidie tampil sebagai juara pertama juga mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp5 juta. Posisi Runner-Up tim SMKN 1 Lapang Aceh Utara, selain piala, tim ini juga mendapatkan uang pembinaan Rp3 juta. Juara ke 3, tim MAN 3 Bireuen, memperoleh uang pembinaan sebesar Rp700 ribu dan piala. 

Di ajang itu, panitia juga ikut menyerahkan piala dan uang pembinaan Rp 300 ribu kepada Zikri Al-Fatin pemain terbaik dari SMAN 1 Peusangan.

Rektor Universitas Islam Aceh, Dr. Nazaruddin, MA saat menutup turnamen tersebut menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada 16 tim yang telah berpartisipasi pada ajang turnamen voli tahun ini.

“Ajang turnamen ini kita harapkan lahir bibit-bibit terbaik pervolian, sehingga nanti bisa mewakili Aceh, baik untuk regional dan nasional,” katanya. 

Nazaruddin mengatakan, event olahraga ini juga sebagai wadah silaturrahmi antar sekolah yang ada di Aceh dan Insya Allah Turnamen Bola Voli antar Pelajar ini akan digelar setiap tahunnya. 

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan semua pihak yang telah berpartisipasi serta mendukung kegiatan turnamen voli ini,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

Diduga Tak Transparan, Sekber Presidium Peduli Bangsa Desak DLH Cilegon Buka Data Pengadaan

By On Kamis, Februari 20, 2025



Cilegon, KabarViral79.Com – Sekretariat Bersama (Sekber) Presidium Peduli Bangsa Aliansi Peduli Banten mendesak transparansi dalam pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon. Organisasi ini menyoroti dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tahun 2023-2024 yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Dalam surat bernomor 010-02-25, Sekber Presidium Peduli Bangsa secara resmi meminta dokumen dan foto kegiatan terkait sejumlah proyek pengadaan di DLH Kota Cilegon. Permintaan ini didasarkan pada regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Ketua Sekber Presidium Peduli Bangsa, Iwan Setiawan, menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

“Dalam analisis kami, terdapat indikasi penyimpangan dalam beberapa proyek pengadaan yang harus segera ditindaklanjuti. Kami meminta DLH Kota Cilegon untuk membuka akses informasi terkait dokumen serta bukti kegiatan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran,” ujar Iwan Setiawan dalam keterangannya kepada media, Kamis, (20/2/2025).

Berdasarkan kajian awal, organisasi ini menemukan indikasi ketidaksesuaian harga satuan, mekanisme pengadaan yang tidak transparan, serta kemungkinan penggelembungan anggaran (mark-up) dalam beberapa proyek yang dikelola DLH Kota Cilegon.

Sekber Presidium Peduli Bangsa menegaskan bahwa jika DLH Kota Cilegon tidak segera memberikan klarifikasi dan transparansi atas permintaan dokumen tersebut, mereka akan membawa temuan ini ke aparat penegak hukum.

“Kami telah menyiapkan laporan yang akan kami ajukan ke Kepolisian Daerah (Polda) Banten dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada respons dari pihak DLH Kota Cilegon,” tambah Iwan Setiawan.

Menurutnya, Polda Banten dan Kejati Banten memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan ini berdasarkan berbagai regulasi, antara lain:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan LKPP terkait mekanisme pengadaan melalui e-purchasing dan pengadaan langsung.

Dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di DLH Kota Cilegon mendapat perhatian serius karena menyangkut penggunaan dana publik. Kejati Banten memiliki kewenangan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di daerah, sementara Polda Banten dapat melakukan penyelidikan awal guna memastikan apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Jika penyelidikan menemukan bukti yang cukup, kasus ini dapat berlanjut ke tahap penyidikan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DLH Kota Cilegon terkait permintaan dokumen dan klarifikasi atas dugaan penyimpangan tersebut. Sekber Presidium Peduli Bangsa berharap DLH segera memberikan respons agar tidak menimbulkan polemik lebih lanjut.

“Kami berharap DLH Kota Cilegon bisa bersikap transparan dan terbuka terkait penggunaan anggaran. Jika tidak, kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum agar tidak ada praktik korupsi yang merugikan masyarakat,” tegas Iwan Setiawan.

Sekber Presidium Peduli Bangsa juga mengajak masyarakat serta lembaga independen lainnya untuk turut mengawal transparansi dalam penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor lingkungan hidup.

(*/Red)

Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pertama yang Di-"reshuffle" Prabowo

By On Kamis, Februari 20, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi sosok Menteri Presiden Prabowo Subianto pertama yang direshuffle.

Kocok ulang Kabinet Merah Putih itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

Diketahui, Satryo pertama kali diumumkan sebagai menteri pada 20 Oktober 2024 di Istana Negara. Satryo kemudian resmi dilantik keesokan harinya.

Saat itu, Satryo berjanji akan melakukan berbagai perbaikan di Kemendiktisaintek. Salah satu yang menjadi fokusnya yakni kemampuan berpikir kritis pada anak-anak.

“We have to transform our educational methodology (Kita harus mentransformasikan metodologi pendidikan kita). Harus membuat anak-anak kita semua punya critical thinking. Otherwise (kalau tidak), kita tidak bisa survive (bertahan) di masa depan,” ujarnya usai serah terima jabatan di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Nama Satryo juga sempat ramai diperbincangkan oleh publik. Hal itu disebabkan adanya demonstrasi dari Pegawai Kemendikti Saintek, sebagai bentuk kekecewaan kinerja dari Satryo. 

Kini, tepat 121 hari Satryo menjabat sebagai Mendiktisaintek. Namun, ia menjadi menteri pertama Kabinet Indonesia Maju yang terkena reshuffle.

Satryo digantikan oleh Guru Besar ITB Brian Yuliarto. Presiden Prabowo Subianto pun resmi melantik Brian.

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025. Pelantikan Brian ini berdasarkan Keppres nomor XXVIP tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

Prabowo kemudian melantik langsung dengan mengambil sumpah jabatan. Brian Yuliarto mengikuti sumpah yang dibacakan Prabowo. Berikut bunyinya:

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah tersebut. (*/red)

Belasan Suami di Sumenep Diceraikan Istri Gegara Kecanduan Judi Online

By On Kamis, Februari 20, 2025


SUMENEP, KabarViral79.Com – Belasan suami di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur (Jatim), diceraikan akibat kecanduan judi online.

Humas Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Sumenep, Hirmawan Susilo mengatakan, terdapat 16 perkara perceraian yang disebabkan judi online.

Selama tahun 2024, kata Hirmawan, tercatat 13 kasus perceraian yang disebabkan judi online. Kemudian, pada Januari 2025, Pengadilan Agama juga telah menyelesaikan tiga perkara perceraian dengan alasan yang sama.

“Itu (judi) online biasanya. Yang saya tahu ya, saat memeriksa perkara itu, biasanya online,” kata Hirmawan kepada wartawan, Rabu, 19 Februari 2025.

Kasus perceraian yang berkaitan dengan judi online umumnya juga dipicu faktor lain yang saling terkait.

Hirmawan mencontohkan, ada keluarga yang terus-menerus bertengkar akibat judi online, serta suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri karena kecanduan.

“Biasanya dalam perkara itu, penyebabnya tidak satu. Tapi yang ditulis itu yang paling dominan,” ujarnya.

Mayoritas penggugat cerai akibat kecanduan judi online adalah suami, dengan rata-rata usia di bawah 40 tahun dan bekerja sebagai pekerja swasta.

“Rata-rata umurnya di bawah 40 tahun dan pekerja swasta,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, sejauh ini belum ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam gugatan cerai terkait judi online.

“Mungkin ada juga (ASN), tapi belum meledak dan kalau ASN, kan pasti saringannya lewat atasannya dulu. Belum pernah ada,” pungkasnya. (*/red)

Terjerat Tiga Kasus Korupsi, Walikota Semarang Mbak Ita dan Suaminya Ditahan KPK

By On Kamis, Februari 20, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) atau populer dengan nama Mbak Ita berserta suaminya, Alwin Basri (AB), yang juga Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Rabu, 19 Februari 2025. 

Sebelum ditahan, keduanya terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK sebagai tersangka. 

Usai pemeriksaan, keduanya turun dari lantai dua yang merupakan ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

“Terhadap saudari HGR dan saudara AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025,” kata Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK.

Diketahui, Hevearita dan Alwin Basri telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima hadiah atau janji pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang pada 2023-2024.

Mereka juga diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya perihal insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang tahun anggaran 2023-2024.

Kedua tersangka ini juga menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*/red)

Seorang Pedagang Bakso Ditemukan Tewas di Pantai Sine Tulungagung

By On Kamis, Februari 20, 2025


TULUNGAGUNG, KabarViral79.Com – Seorang pedagang bakso asal Kabupaten Blitar ditemukan tewas di Pantai Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim).

Korban diduga terseret sungai hingga ke pesisir selatan.

Salah satu keluarga korban, Roni mengatakan, kejadian itu bermula saat korban Riono (39) Warga Desa Pakisaji, Kademangan, Kabupaten Blitar berjualan bakso keliling di sekitar jalur Pantai Selatan (Pansela) Pantai Sine sejak Selasa siang, 18 Februari 2025.

“Kakak saya memang setiap hari jualan di sekitar Pantai Sine. Tadi malam itu sekitar jam delapan sempat telepon istrinya tanya hujan apa tidak,” ujar Roni, Rabu, 19 Februari 2025.

Tidak lama berselang istri korban sempat menelepon kembali, namun, nomor teleponnya sudah tidak dapat dihubungi.

“Malam itu juga keluarga sempat mencari, barang kali kendaraannya rusak. Tapi dicari-cari tidak ada,” ujarnya.

Kejadian tersebut akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisan dan dilakukan pencarian bersama-sama. Rabu pagi rombong bakso korban ditemukan di sekitar sungai di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung.

“Informasinya tadi malam itu di lokasi situ memang banjir. Gorong-gorong tersumbat sehingga air meluap ke jalan. Kemungkinan kakak saya itu nekat lewat dan terseret,” imbuhnya.

Tak hanya rombong bakso, di aliran sungai tersebut juga ditemukan sepeda motor milik korban.

Camat Kalidawir, Rusdiyanto membenarkan kejadian tersebut.

Menurutnya, Tim SAR gabungan dan masyarakat sempat melakukan upaya pencarian di sekitar aliran sungai.

“Kemudian tadi siang ada nelayan yang melaporkan penemuan mayat di Pantai Sine,” kata Rusdi.

Jasad korban akhirnya sekitar pukul 15.30 WIB dievakuasi ke Pantai Sine dan dibawa ke Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr Iskak Tulungagung untuk proses identifikasi lebih lanjut.

“Saat ini masih diidentifikasi. Sedangkan untuk kronologis pastinya masih menunggu hasil penyelidikan polisi,” ujarnya.

Sementara itu, keluarga korban memastikan jenazah yang ditemukan di Pantai Sine adalah Riono. Hal itu dikuatkan dengan ciri-ciri pada tubuh korban.

“Betul itu kakak saya,” ujar Roni. (*/red)

Menteri Imipas Sebut Pengguna Narkoba dan yang Terjerat Pasal Penghinaan Bisa dapat Amnesti

By On Kamis, Februari 20, 2025

Menteri Imipas, Agus Andrianto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Narapidana yang bisa mendapatkan amnesti salah satunya adalah pengguna narkoba. Hal itu seperti diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun 2010. Sementara itu, narapidana bandar narkoba tidak akan mendapat amnesti.

Demikian dikatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto dalam Rapat Kerja Kementerian Imipas dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

“Dalam rangka untuk kepentingan kemanusiaan, amnesti dilakukan kepada narapidana dan anak binaan dengan kriteria,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pengampunan juga bisa diberikan kepada narapidana yang terjerat Undang-Undang ITE Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal Pasal Penghinaan terhadap pribadi/pemerintah serta perbedaan pandangan politik.

Menurut Agus, amnesti juga bisa diberikan kepada seseorang yang berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit yang berkepanjangan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Agus menjelaskan, bagi penderita HIV/AIDS bisa mendapatkan amnesti dengan surat dari dokter dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

“Berikutnya, orang dalam gangguan jiwa dibuktikan dengan surat dari dokter spesialis jiwa, usia di atas 70 tahun, kemudian disabilitas intelektual, keterbelakangan mental dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan,” ujar Agus.

“Perempuan hamil dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis kandungan, perempuan yang mempunyai anak kandung berusia di bawah tiga tahun dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir,” imbuhnya.

Agus juga menegaskan, pemberian amnesti tidak bisa diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, tindak pidana anak, pemerkosaan, terorisme, dan narkotika kategori bandar.

Diketahui, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan),” kata Menkum Supratman.

Menurutnya, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kata dia, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44 ribu warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena masih harus diverifikasi dan diasesmen oleh Kementerian Hukum, serta memerlukan pertimbangan DPR RI. (*/red)