 |
| Pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Peusangan, Bireuen, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen, Cot Gapu, Kamis, 12 Maret 2026. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Sore itu, halaman Kantor Bupati Bireuen di Cot Gapu tidak seperti biasanya. Di bawah rindangnya pepohonan, beberapa lembar terpal mulai dibentangkan. Tali-tali diikat ke batang pohon, sementara warga saling membantu mendirikan tenda sederhana.
Puluhan warga dari Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, datang bersama keluarga mereka pada Kamis, 12 Maret 2026, sekitar pukul 15.00 WIB.
Anak-anak, ibu rumah tangga, hingga para orang tua ikut dalam rombongan tersebut. Mereka membawa beras, bahan makanan, serta peralatan dapur.
Bagi mereka, halaman kantor pemerintahan itu kini menjadi tempat menagih janji.
Aksi mendirikan tenda ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan pemerintah daerah terhadap para korban banjir yang hingga kini masih bertahan dalam kondisi serba terbatas.
Sejak banjir melanda beberapa bulan lalu, sebagian warga masih tinggal di tenda darurat di kampung mereka. Kondisinya jauh dari layak. Terpal tipis yang menjadi atap tidak mampu menahan panas terik pada siang hari, dan kerap bocor saat hujan turun.
“Kami mendirikan tenda di depan kantor Bupati menuntut hak kami. Kami ingin hunian sementara dan kejelasan dari pemerintah,” kata Jamilah, salah seorang pengungsi.
Bagi Jamilah dan warga lainnya, bertahan di tenda darurat di kampung bukan lagi pilihan. Selain tidak nyaman, kondisi tersebut juga membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit.
Keluhan serupa disampaikan Aspiana, warga yang mengaku kehilangan rumah akibat banjir. Hingga kini, ia mengatakan belum menerima bantuan apa pun.
 |
| Pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Peusangan, Bireuen, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen, Cot Gapu, Kamis, 12 Maret 2026. |
“Masih ada warga yang rumahnya tidak rusak mendapat bantuan seperti DTH. Saya kehilangan rumah, tapi tidak mendapat apa-apa,” ujarnya dengan nada kecewa.
Di tengah kegelisahan itu, para pengungsi berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan mengenai penyediaan hunian sementara (Huntara) maupun hunian tetap bagi korban yang rumahnya rusak atau hilang.
Badriah, salah satu warga lainnya mengatakan, mereka tidak akan kembali ke kampung sebelum ada kepastian dari pemerintah.
“Kami tidak akan pulang sebelum hak kami diberikan. Kami butuh hunian sementara,” katanya tegas.
Warga juga membantah pernyataan pemerintah daerah yang sebelumnya menyebut korban banjir menolak pembangunan hunian sementara.
Menurut Suratin, pemerintah tidak pernah berdiskusi langsung dengan warga mengenai rencana pembangunan huntara tersebut.
“Kami sangat membutuhkan hunian sementara. Pemerintah tidak pernah berdiskusi dengan kami. Pernyataan bahwa kami menolak Huntara itu tidak benar,” ujarnya.
Hingga Kamis sore, tenda-tenda darurat masih berdiri di halaman Kantor Bupati Bireuen. Beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja sempat meminta warga agar tidak mendirikan tenda di kawasan perkantoran pemerintah.
Namun para pengungsi tetap bertahan. Bagi mereka, tenda-tenda itu bukan sekadar tempat berlindung sementara, melainkan simbol dari harapan yang belum terpenuhi.
Di tengah halaman kantor pemerintahan yang biasanya sunyi menjelang petang, suara anak-anak yang bermain di sekitar tenda bercampur dengan percakapan para orang tua yang masih menunggu satu hal yang sama: kepastian dari pemerintah. (Joniful Bahri)