-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

17 Pelaku Kasus Narkoba dan Obat Tanpa Izin Edar Ditangkap Satresnarkoba Polresta Serang Kota

By On Jumat, Mei 02, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Satresnarkoba Polresta Serang Kota berhasil mengamankan 17 tersangka terkait kasus narkoba sabu dan obat-obatan tanpa izin edar.

Barang bukti yang diamankan di antaranya sabu seberat 144,11 gram dan 657 butir obat-obatan tanpa izin edar jenis hexymer dan tramadol.

Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol Yudha Satria mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika jenis sabu.

Untuk narkotika, kata dia, yakni jenis sabu, sudah dilakukan ujikan di laboratorium.

“Himbauan kami kepada masyarakat untuk tidak menggunakan, membeli, atau mengedarkan narkoba dan obat-obatan. Slogan say no to drugs, tapi say war to drugs,” kata Yudha Satria kepada awak media saat Konferensi Pers, Jumat, 02 Mei 2025.

Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polresta Serkot, AKP Dimas Arki Jatipratama menambahkan, narkotika dan obat-obatan dapat menyebabkan efek negatif bagi kesehatan dan dapat memicu perkelahian pelajar maupun balap liar.

“Penyebab 80 persen terjadinya perkelahian pelajar maupun balap liar, itu anak-anak yang mengkonsumsi obat-obatan ini,” pungkasnya.

Selain itu, kata dia, wilayah yang paling banyak dan dominan peredarannya, saat ini di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Berikut inisial 17 pelaku yang diamankan Polresta Serang Kota, yaitu AF (28), FC (22), MM (19), RG (20), PA (28), MI (28), MY (40), RF (30), NS (28), EM (28), ZS (34), UK (22), ES (30), AY (28), MYH (25), SY (32) dan AR (25).

Dari 17 tersangka, 15 tersangka merupakan pengedar narkoba jenis sabu dan dua tersangka pengedar obat-obatan tanpa izin edar.

“Untuk barang bukti sabu sebanyak 144,11 gram. Sedangkan, tramadol 309 butir dan hexymer 348 butir, total obat-obatan 657 butir,” terang Yudha Satria.

Kepada para tersangka obat-obatan tanpa izin edar disangkakan Pasal 435 Sub Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10  tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar

Polresta Serang Kota akan terus komitmen melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kasus narkotika dan obat-obatan tanpa izin edar untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. (goes/red)

Kasat Reskrim Polres Lebak Sambut Baik Silaturahmi SMSI Lebak di Ruang Kerjanya

By On Jumat, Mei 02, 2025

 


Lebak, KabarViral79.Com – Kasat Reskrim Polres Lebak Polda Banten, AKP Wisnu Wicaksana, menyambut hangat kunjungan silaturahmi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Lebak di ruang kerjanya. Jum'at (2/5/2025). 

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua SMSI Lebak, Deni Ismayadi, didampingi oleh Sekretaris Hasanudin, SH. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara media dan aparat penegak hukum serta berdiskusi mengenai peran strategis media dalam mendukung kinerja kepolisian.

AKP Wisnu Wicaksana menyampaikan apresiasi atas kunjungan pengurus dan anggota SMSI Lebak yang dinilainya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu.

“Silaturahmi ini sangat kami apresiasi. Kami juga perlu berdiskusi mengenai peran media dalam mendukung tugas kepolisian, guna mewujudkan masyarakat yang lebih baik melalui pemberitaan yang komprehensif,” ujar AKP Wisnu.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara media dan aparat penegak hukum untuk menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat.

“Bersinergi dan berkolaborasi adalah kunci utama dalam membangun masyarakat yang cerdas. Tanpa sinergi, pemberitaan yang akurat dan berdampak positif bagi publik akan sulit diwujudkan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Lebak, Deni Ismayadi, yang akrab disapa Kang Deni, menekankan pentingnya kompetensi dalam dunia jurnalisme. Menurutnya, media sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi yang faktual dan terpercaya.

“Kompetensi sangat penting, baik di media maupun di kepolisian. Kita harus saling mendukung dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari informasi yang disampaikan,” ucap Deni.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Polres Lebak, khususnya AKP Wisnu Wicaksana, yang telah meluangkan waktu untuk menerima kunjungan SMSI Lebak.

“Semoga pertemuan ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat ke depannya,” pungkas Deni.

(Cup)

GRIB Jaya PAC Bayah dan Panggarangan Bantu Warga Kampung Jatake yang Puluhan Tahun Tak Punya Listrik

By On Jumat, Mei 02, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya melalui Pengurus Anak Cabang (PAC) Kecamatan Bayah dan Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, memberikan bantuan instalasi KWH listrik kepada keluarga Murnasih, warga Kampung Jatake, Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Jumat (2/5/2025).

Ketua PAC GRIB Jaya Kecamatan Bayah, Ade Purma, menyampaikan bahwa Murnasih merupakan warga kurang mampu yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

“KWH listrik yang diberikan kepada Ibu Murnasih berasal dari hasil iuran para pengurus dan anggota GRIB Jaya PAC Bayah dan Panggarangan,” ujar Ade kepada wartawan di lokasi kegiatan.

Senada dengan itu, Wakil Ketua PAC Panggarangan, Iman, menambahkan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian GRIB Jaya terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Semoga bantuan ini bisa meringankan beban Ibu Murnasih,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Murnasih mengaku terharu dan tidak menyangka akan mendapatkan bantuan KWH listrik secara gratis.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada GRIB Jaya PAC Bayah dan Panggarangan atas bantuan ini,” ungkapnya dengan penuh rasa syukur.

Tokoh masyarakat Kampung Jatake, Mimit, juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas bantuan tersebut.

“Sudah sejak lama warga kami kesulitan mendapatkan listrik. Kini berkat GRIB Jaya, masalah itu teratasi. Terima kasih, semoga GRIB Jaya menjadi teladan bagi ormas lainnya,” pungkasnya.

(Cup/Angga)

Gelar Aksi Demo di DPR, Aliansi Gebrak Sebut Belum Saatnya Buruh Bermesraan dengan Pemerintah!

By On Kamis, Mei 01, 2025

Ketua Umum KASBI, Sunarno. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Dalam rangka perayaan Hari Buruh Internasional atau Mayday, massa buruh yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi di depan gedung DPR/MPR/DPD RI, Kamis, 01 Mei 2025

Mereka memilih menggelar aksi terpisah dari kelompok buruh lain yang menggelar May Day Fiesta di Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno mengatakan, pihaknya merasa situasi atau kondisi buruh Indonesia masih dalam kondisi yang sangat buruk.

Menurutnya, masih banyak buruh yang menerima nasib buruk seperti terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Ketika melihat kawan-kawan buruh yang hidup dalam posisi penderitaan karena sistem ketenagakerjaan kita yang memang belum berpihak pada kaum buruh. Kami melakukan aksi turun ke jalan dengan cara berdemonstrasi,” kata Sunarno kepada wartawan di depan gedung DPR/MPR/DPD RI.

“Artinya apa? Belum saatnya kaum buruh bisa melakukan aksi Mayday Fiesta bersama pemerintah atau Presiden,” imbuhnya.

Dia menyebut, aksi di depan gedung DPR/MPR/DPD itu adalah aksi perlawanan dari aksi buruh di Monas.

Ia menilai, selama masih ada buruh yang bernasib kurang baik maka belum saatnya buruh bisa bermesraan dengan pemerintah.

“Ya, betul (aksi perlawanan). Aksi yang kita lakukan ini juga sekaligus mengingatkan kepada kawan-kawan serikat pekerja yang lain bahwa belum saatnya untuk bermesraan atau bersama-sama dengan pemerintahan sebelum aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kaum buruh atau rakyat itu bisa diperlakukan,” pungkasnya.

Dia berharap, pemerintah bisa melibatkan kaum buruh saat akan membuat aturan. Dia juga meminta agar pemerintah bisa mencegah badai PHK yang menimpa buruh.

“Caranya bagaimana? Melibatkan serikat-serikat buruh dalam pembentukan undang-undang atau peraturan-peraturan. Lalu juga karena ini adalah situasi badai PHK, seharusnya pemerintah bisa melakukan pencegahan,” tuturnya.

Seperti diketahui, massa aksi buruh mengatasnamakan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mulai berdatangan ke depan gedung DPR/MPR/DPD RI. Mereka datang dengan melakukan long march dari depan gedung TVRI menuju gedung DPR/MPR/DPD RI.

Tuntutan yang dibawa oleh massa aksi Gebrak itu di antaranya:

Cabut UU Cipta Kerja beserta PP turunannya, Lawan badai PHK, sahkan RUU Ketenagakerjaan Pro Buruh, dan berikan kepastian dan jaminan kerja yang layak bagi kaum buruh;

Sahkan RUU PRT sekarang juga, Berikan Jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga, Hapuskan hubungan kemitraan, pengakuan status pekerja bagi pengemudi ojol, taksi online dan kurir, jamin dan lindungi pekerja medis dan kesehatan, pekerja perikanan, dan kelautan, pekerja perkebunan dan pertanian, pertambangan dan buruh migrant.

Hentikan penggusuran pemukiman dan tanah-tanah rakyat, Jalankan reforma agraria sejati: berikan tanah dan teknologi pertanian bagi petani kecil;

Hentikan Proyek-Proyek PSN yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan, Sahkan RUU Masyarakat demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan Masyarakat Adat di seluruh penjuru negeri;

Cabut UU TNI, Tolak Militer Masuk Kampus, Pabrik dan Desa, Tolak Militer Campur Tangan Urusan Sipil, Kembalikan Militer Ke Barak.


(*/red)

Hadiri May Day 2025, Ini Sejumlah Janji Prabowo ke Buruh

By On Kamis, Mei 01, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis, 01 Mei 2025.

Di hadapan puluhan ribu buruh yang hadir, Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah presiden para buruh dan orang susah.

“Saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah,” ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan sejumlah janji kepada para buruh yang ada di Indonesia. Sejumlah janji tersebut di antaranya:

Hapus Outsourcing

Prabowo berjanji akan mencari cara untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia.

Untuk itu, dia meminta Dewan Kesejahteraan Nasional yang akan dibentuk untuk mempelajari cara menghapus sistem kerja yang merugikan kaum buruh tersebut.

“Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ujar Prabowo.

Dia juga meminta para buruh bersikap realistis dan ikut menjaga kepentingan para investor demi terus tersedianya lapangan pekerjaan.

Diketahui, penghapusan outsourcing menjadi salah satu yang disuarakan massa buruh dalam aksi May Day 2025.

Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai hadiah untuk para buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

“Saya ingin beri hadiah kepada kaum buruh pada hari ini, saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujarnya.

Menurutnya, dewan tersebut akan terdiri dari perwakilan pimpinan serikat buruh dari seluruh Indonesia. Dengan tujuan, memberikan masukan langsung kepada Presiden terkait persoalan regulasi dan perlindungan terhadap hak-hak buruh.

“Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undangnya yang enggak beres, yang enggak melindungi buruh,” jelasnya.

“Mana regulasi yang enggak bener, mereka memberi masukan kepada saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” imbuhnya.

Bentuk Satgas PHK

Tak hanya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan masukan dari para pimpinan serikat buruh, termasuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat.

“Atas saran dari pimpinan buruh, saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK,” ujarnya.

“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya,” tegasnya.

Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

Prabowo juga mendukung usulan agar Marsinah mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dari kaum buruh.

Menurutnya, nama Marsinah muncul saat dirinya bertanya kepada sejumlah pimpinan serikat buruh dan pekerja.

“Saya tanya, kalian ada saran enggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh,” ujarnya.

“Dan mereka sampaikan, ‘Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak?’ Marsinah jadi pahlawan nasional,” ujar Prabowo.

Dia pun menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh usulan tersebut, asalkan mendapat kesepakatan luas dari kalangan serikat buruh.

“Asal seluruh pimpinan buruh, mewakili kaum buruh, sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” pungkasnya.

Dorong Pengesahan UU PPRT

Terkait Undang-Undang (UU), Prabowo mendorong segera disahkannya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

“Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Sufmi Dasco Ahmad, melaporkan ke saya bahwa minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas,” ujarnya.

Prabowo juga berharap, pembahasan RUU PPRT yang telah lama mandek tersebut bisa dituntaskan kurang dari tiga bulan.

“Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan RUU ini akan selesai kita bereskan,” ujarnya.

UU Perlindungan Pekerja di Sektor Kelautan dan Perikanan

Prabowo juga menjawab permintaan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat perihal perlindungan buruh yang bekerja di kapal dan sektor perikanan melalui ratifikasi Konvensi ILO 188.

Menurutnya, pemerintah berencana menyusun UU terkait perlindungan pekerja di sektor kelautan dan perikanan.

“Juga saran dari Pak Jumhur Hidayat, UU pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal kita juga segera membentuk UU itu,” kata Prabowo.

UU Perampasan Aset

Terakhir, Prabowo juga mendukung segera disahkannya UU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

“Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung UU Perampasan Aset. Saya mendukung,” ujarnya.

Dia menegaskan, tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya.

“Enak aja, udah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” kata Prabowo, yang langsung disambut teriakan antusias dari massa buruh, “Setuju!”

Prabowo juga melanjutkan seruannya dengan mengajak buruh untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.

Tuntutan Buruh

Sebagaimana diketahui, ada empat pimpinan konfederasi serikat buruh dan pekerja yang menyampaikan tuntutan kepada Prabowo dalam momen peringatan Hari Buruh atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis.

Keempatnya adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elita Rosita Silaban; Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea; dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Dalam tuntutannya, Elita Rosita Silaban berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketenagakerjaan ditindaklanjuti.

Kepada Prabowo, dia juga berharap agar semua stakeholder mendukung revisi jaminan sosial bagi pekerja informal yang belum ter-cover dalam jaminan perlindungan sosial.

Kemudian, Jumhur Hidayat menitipkan soal nasib para buruh yang bekerja di kapal ikan.

Dia meminta agar pemerintahan yang dipimpin Prabowo segera meratifikasi konvensi ILO 188 guna melindungi buruh yang bekerja di kapal perikanan.

Selanjutnya, Andi Gani menyatakan dukungan buruh pada semua kebijakan yang dibuat pemerintahan Prabowo Subianto, terutama demi menciptakan keadilan bagi para buruh.

Sementara itu, Said Iqbal menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo. Di antaranya, mengesahkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru, menghapus outsourcing, membentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mengesahkan UU PPRT yang 21 tahun mandek di DPR, dan memberantas korupsi melalui pengesahan UU Perampasan Aset. (*/red)

Hadiri May Day 2025, Bupati Serang Ingatkan Jaga Komunikasi Buruh, Industri dan Pemerintah

By On Kamis, Mei 01, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, di Lapangan Kampung Bahbul, Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Kamis, 01 Mei 2025.

Dalam momen tersebut, Ratu Tatu Chasanah mengingatkan untuk menjaga komunikasi yang baik antara buruh, industri, dan Pemerintah Daerah (Pemda), terlebih kondisi ekonomi global saat ini yang kurang baik.

Pantauan di lokasi berbeda pada tahun sebelumnya, kegiatan May Day kali ini dengan melibatkan pelaku UMKM setempat untuk bisa ikut berpartisipasi. Tampak meriah, selain panitia menyiapkan door prize, lebih meriahnya lagi dihibur oleh Wulan Lida.

“Peringatan May Day tahun ini berbeda dengan dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu kita lebih ke internal, teman-teman buruh, Aliansi Buruh dilaksanakan di Hotel Swiss Bel difasilitasi oleh pihak Modern Land, di sana kami berdiskusi lebih banyak membahas aturan-aturan yang ada,” ujar Tatu kepada wartawan.

Sementara tahun ini, kata dia, serikat pekerja dan serikat buruh mengajak masyarakat untuk bergabung bersama-sama. Walaupun acaranya sederhana namun penuh rasa kekeluargaan.

“Kegiatan May Day menjadikan para UMKM ikut hadir di sini. Mereka punya kesempatan, teman-teman serikat buruh tidak hanya memperhatikan diri sendiri tapi lingkungannya, masyarakatnya, UMKM-nya,” tuturnya.

Hingga kini, kata Tatu, Pemkab Serang terus berupaya menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja, menjaga hubungan industrial yang harmonis serta membuka lapangan kerja yang inklusif dan layak.

“Kami mengajak semua pihak, pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjadikan May Day sebagai momen memperkuat sinergi,” katanya.

Seperti dikatakan Apindo, kata dia, May Day bukan hanya perayaan simbolik, tapi juga langkah konkret membangun iklim kerja yang sehat, aman, dan saling menghargai.

“Tadi oleh Pak Rizal (Sekretaris ASPSB) juga disampaikan bahwa kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, kebersamaan antara pemerintah, industri, perusahaan, dan pekerja wajib dilakukan.

“Kita seringkali harus duduk bersama, mendiskusikan supaya tidak ada salah paham. Kemudian juga kita sepakat bahwa kita harus berupaya mengoptimalkan mengurangi PHK yang terjadi,” katanya.

Menurutnya, penting duduk bersama dengan industri untuk mengurangi PHK. Sebab, kata dia, satu sisi kondisi pasar global sedang tidak baik-baik saja. Hal tersebut tentu akan berdampak pada industri di Kabupaten Serang.

“Tapi sekali lagi dengan kebersamaan tentunya kita Insya Allah bisa melewati ini semua,” ucapnya.

Ratu Tatu kembali mengingatkan buruh agar terus menjaga komunikasi dengan industri dan pemerintah, khususnya Disnakertrans.

Ia berharap, hal tersebut dilanjutkan agar bisa melewati kesulitan yang dihadapi.

“Pada intinya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kondisi ekonomi global yang seperti sekarang ini harus antara pemerintah, pihak buruh, pihak industri harus menjaga terus komunikasinya, karena sekarang tidak sedikit juga perusahaan yang terpaksa harus PHK para tenaga kerjanya,” jelasnya.

Turut hadir, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Diana Ardhianty Utami, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Epi Priatna, perwakilan dari Polres Serang Kabupaten, Polda Banten, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, APINDO, dan lainnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang, Diana Ardhianty Utami mengaku bersyukur peringatan May Day tingkat Kabupaten Serang Tahun 2025 berjalan lancar.

Menurutnya, hal itu tidak lepas atas kerja sama dari Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh sesuai dengan tema “May Day Collaboration Day”. Artinya, harus kolaborasi antara buruh, pemerintah, dan industri.

“Kolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global, semua bisa dicarikan solusinya dengan cara duduk bersama seperti yang disampaikan Ibu Bupati Serang,” ujarnya.

Sekretaris Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang, Arizal Peni berharap, momen May Day bisa direalisasi atas usulan pihaknya yang mana pada Februari 2025 sudah menyerahkan draf ke DPRD Kabupaten Serang, tentang regulasi yang muatannya lebih kepada kearifan lokal.

“Sehingga kita mengatur aturan-aturan yang belum diatur undang-undang cipta kerja, itu harapannya,” ujarnya.

Kemudian harapan lainnya, kata Arizal agar Pemkab Serang segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK.

“Sehingga pada saat buruh menjadi korban PHK, bisa ditangani dengan cepat dan efektif,” pungkasnya. (*/red)

Dua Pengelola Judi Online Jaringan Kamboja Diringkus Polisi

By On Kamis, Mei 01, 2025

Ilustrasi judi online. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Dua pengelola judi online (Judol) yang merupakan jaringan dari negara Kamboja berhasil diringkus pihak Kepolisian.

Kedua pelaku itu berinisial DO dan J. Situs judi online yang dikelola oleh kedua pelaku bernama MERPATI55. Situs tersebut baru mulai beroperasi pada bulan Februari 2025.

Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi mengatakan kedua pelaku ditangkap di sebuah resto Jalan Arief Rahman Hakim, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu, 23 April 2025, pukul 22.30 WIB.

“Tim berhasil mengamankan dua pelaku yang diduga merupakan admin judi online,” kata Resa dalam keterangannya, Kamis, 01 Mei 2025.

Menurut Resa, kejadian itu terungkap bermula saat pihaknya tengah melakukan patroli cyber pada Minggu lalu, 20 April 2025.

Dalam penelusuran itu, ditemukan situs judi online bernama MERPATI55 dengan link https://merpati55.xyz yang menawarkan beberapa game casino hingga judi bola. 

Kemudian pihaknya juga menemukan rekening hingga E-Wallet OVO dari pengelola situs judol tersebut.

Atas dasar itu, Unit 5 Resmob Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti di website judol tersebut. Hasilnya, pihaknya menemukan keberadaan pengelola situs judi online tersebut.

“Tim siber patrol Analisa IT, kemudian tim mendapatkan informasi terkait lokasi yang digunakan untuk pengoperasian Judi Online website MERPATI55 tersebut,” ujarnya.

Kemudian, Subdit Resmob Polda Metro Jaya langsung menangkap dua orang pelaku yang diduga sebagai pengelola akun situs judol tersebut di resto Jalan Arief Rahman Hakim, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu, 23 April 2025.

Adapun barang bukti yang diamankan seperti Laptop, Handpone hingga kartu Ajungan Tunai Mandiri (ATM) yang digunakan untuk situs judol tersebut.

Atas perbuatannya kedua telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No 1/2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11/2008 tentang ITE dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf T dan Z UU No. 8/2010 tentang TPPU.

Saat ini, kedua pelaku berserta barang buktinya diamankan di Polda Metro Jaya, guna dilakukan pendalaman terkait situs judol tersebut. (*/red)

Disparitas Pendidikan di Bawah Kewenangan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama: Sebuah Potret Ketimpangan

By On Kamis, Mei 01, 2025

 


Banten, KabarViral79.Com - Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Di Indonesia, pengelolaan pendidikan dilakukan oleh tiga kementerian utama: Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah (kemendikdasmen), Kementrian Pendidikan Tinggi sains dan teknologi (kemendikti sainstek) dan serta Kementerian Agama (Kemenag). Secara umum, Kemendikdasmen membawahi sekolah umum, sementara Kemenag mengelola madrasah, termasuk madrasah swasta dan negeri. Namun, dualisme kewenangan ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pemerataan kualitas pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan kesejahteraan guru.

Salah satu isu utama dalam sistem pendidikan Indonesia adalah ketimpangan kualitas antara sekolah umum yang berada di bawah Kemendikdasmen dan madrasah yang dikelola oleh Kemenag. Dalam banyak kasus, sekolah umum mendapatkan perhatian lebih dalam hal pengembangan kurikulum, pelatihan guru, serta alokasi anggaran. Sebaliknya, madrasah terutama yang berstatus swasta sering kali tertinggal karena keterbatasan dukungan pemerintah.

Beberapa indikator menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di madrasah swasta masih belum optimal. Misalnya, masih banyak madrasah swasta yang belum memenuhi standar nasional pendidikan baik dari sisi kelengkapan kurikulum, kompetensi guru, maupun hasil belajar peserta didik. Sementara sekolah umum secara berkala mendapatkan program peningkatan mutu, banyak madrasah harus berjuang sendiri dengan dana terbatas.

Keterbatasan dalam pelatihan guru juga menjadi masalah besar. Guru di sekolah umum cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap pelatihan dan pengembangan profesional dibandingkan dengan guru di madrasah. Hal ini berdampak pada kemampuan pedagogis dan profesionalisme tenaga pendidik yang berimbas langsung pada proses pembelajaran.

Selain kualitas pendidikan, ketimpangan infrastruktur antara sekolah umum dan madrasah juga menjadi sorotan utama. Sekolah-sekolah negeri umumnya memiliki gedung yang lebih layak, laboratorium yang memadai, serta fasilitas pendukung lain seperti perpustakaan, ruang komputer, dan sarana olahraga. Di sisi lain, banyak madrasah swasta yang masih menggunakan ruang kelas darurat, minim fasilitas, bahkan ada yang menggunakan rumah pribadi sebagai ruang belajar.

Kondisi ini mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di madrasah. Program rehabilitasi atau pembangunan ruang kelas baru yang digulirkan oleh pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sering kali lebih memprioritaskan sekolah umum. Sementara madrasah swasta harus mengandalkan dana swadaya atau donasi dari masyarakat.

Kesenjangan ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran. Anak-anak yang belajar di lingkungan dengan fasilitas minim cenderung mengalami hambatan dalam mengakses informasi dan pengalaman belajar yang optimal. Ini juga berdampak pada motivasi belajar dan kenyamanan siswa selama di sekolah.

Salah satu aspek paling mencolok dari disparitas pendidikan ini adalah kesejahteraan guru, terutama guru madrasah swasta. Banyak dari mereka yang mengabdikan diri dengan gaji yang jauh dari layak, bahkan di bawah upah minimum. Tidak sedikit guru madrasah swasta yang hanya menerima gaji Rp. 150.000 per bulan jumlah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar bahkan untuk ongkos saja tidak mencukupi.

Situasi ini sangat kontras dengan kondisi guru PNS di sekolah negeri yang mendapatkan gaji pokok, tunjangan kinerja, dan berbagai insentif lainnya. Guru madrasah swasta, selain gaji kecil, juga sering kali tidak mendapatkan jaminan sosial, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Mereka mengajar dengan semangat dan dedikasi tinggi, namun tanpa jaminan kesejahteraan dari negara.

Upaya untuk memperbaiki kondisi ini memang ada, seperti program sertifikasi guru yang memberikan tunjangan profesi. Namun, akses terhadap program ini masih terbatas dan tidak merata, terutama bagi guru madrasah swasta yang status kelembagaannya tidak sepenuhnya diakui dalam sistem Kemendikdasmen maupun Kemenag.

Madrasah, terutama yang dikelola secara swasta, sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Namun, daya dukung dari pemerintah masih sangat terbatas. Bantuan operasional sekolah (BOS) untuk madrasah sering kali lebih kecil dibandingkan dengan sekolah umum. Selain itu, pencairannya pun tidak selalu tepat waktu, yang menghambat operasional sekolah.

Kelemahan dalam manajemen dan koordinasi antara lembaga terkait juga menambah permasalahan. Banyak madrasah swasta yang tidak memiliki akses langsung kepada sumber daya yang seharusnya tersedia bagi lembaga pendidikan. Ini termasuk akses ke pelatihan, pengembangan kurikulum, maupun program digitalisasi pendidikan.

Padahal, madrasah memiliki potensi besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Dengan kombinasi antara pendidikan umum dan keagamaan, madrasah bisa menjadi model pendidikan yang holistik jika mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai dari pemerintah.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan dari pemerintah:

Kesatu, Peningkatan Anggaran Pendidikan untuk Madrasah.

Pemerintah perlu menambah alokasi anggaran untuk madrasah, baik negeri maupun swasta, agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan infrastruktur.

Kedua, Kesetaraan Akses Pelatihan bagi Guru.

Guru di madrasah harus mendapatkan akses yang setara terhadap pelatihan dan pengembangan profesional.

Ketiga, Standarisasi Kesejahteraan Guru.

Harus ada regulasi yang menjamin kesejahteraan minimal bagi semua guru, termasuk guru madrasah swasta.

Keempat, integrasi Sistem Pendidikan.

Perlu ada koordinasi lebih baik antara Kemendikdasmen dan Kemenag untuk mengintegrasikan kebijakan dan program pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih dan disparitas.

Kelima, Penguatan Lembaga Pengawas dan Evaluasi.

Pemerintah harus memiliki mekanisme evaluasi yang transparan dan objektif terhadap kondisi pendidikan di bawah kedua kementerian.

Selanjutnya, Disparitas pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan Kemenag merupakan tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan di Indonesia. Tanpa intervensi serius dan komprehensif, ketimpangan ini akan terus berlanjut dan menciptakan jurang sosial yang semakin lebar. Sudah saatnya pemerintah memperlakukan semua lembaga pendidikan secara adil dan proporsional, termasuk madrasah swasta, demi masa depan generasi bangsa yang lebih cerah dan merata.

Oleh : Nasrullah, S.IP (Ketua Departemen Pendidikan Dasar dan Informal Pengurus Besar Mathla’ul Anwar)

Amankan Aset Daerah, Bupati Bireuen Segera Bentuk Tim Terpadu

By On Kamis, Mei 01, 2025

Bupati Bireuen, H. Mukhlis didampingi Kajari Bireuen, Munawal Hadi, SH, saat  Konferensi Pers terkait aset daerah, di Pendopo Bupati setempat, Rabu malam, 30 April 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Guna menjaga dan mengamankan aset milik daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen berkomitmen untuk melakukan inventarisasi ulang seluruh aset yang ada. 

Hal ini ditegaskan Bupati Bireuen, H. Mukhlis ST saat Konferensi Pers dengan media, di Pendopo Bupati setempat, Rabu malam, 30 April 2025.

“Jadi langkah utama Pemkab Bireuen akan membentuk Tim Terpadu guna melakukan penertiban sejumlah aset dan ini kita lakukan guna memperbaiki tata kelola dan penyelamatan aset yang dimiliki pemerintah daerah,” katanya. 

Tahun ini,  kata Mukhlis, persoalan seluruh aset harus selesai dan tuntas.

“Ya harus tuntas. Untuk itu, kita harus melakukan penertiban terhadap aset daerah,” ucapnya. 

Bahkan, sambung Mukhlis, ini dilakukan kerena telah adanya kesepakatan bersama Kajari, Kapolres dan BPN untuk membentuk Tim Penertiban Aset Kabupaten Bireuen yang harus tuntas di tahun 2025.

Tujuan penertiban dan penyelamatan aset daerah merupakan solusi utama guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Arahnya untuk membangun Kabupaten Bireuen yang lebih baik dan bermuara demi kesejahteraan masyarakat Bireuen.

“Mengujudkan hal ini, tentunya kami berharap dukungan semua pihak, terutama rekan-rekan wartawan dengan harapan penertiban aset ini dapat membantu memaksimalkan PAD,” harapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi, SH, MH ikut mendukung penuh kebijakan yang digagas oleh Bupati Bireuen. 

Menurut Kajari Bireuen, apabila ada pihak ketiga yang ikut mengusai aset, maka akan diupayakan penertiban secara persuasif.

“Namun bila dalam perjalanan nantinya ada pihak yang ingin mengugat Pemkab Bireuen tentang penggunaan aset, maka selaku Ketua Tim Terpadu tetap siap membantu, apalagi sebagai tim Jaksa Pengacara Negara (JPN),” tegas Munawal Hadi. (Joniful Bahri)

Puluhan Warga Desa Cikamunding dan Aktivis Gelar Aksi Unjuk Rasa, Dukung Penuh Pembangunan PLTMH

By On Kamis, Mei 01, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Menyikapi aksi unjuk rasa sebelumnya yang menyoroti pembangunan akses jalan menuju lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, puluhan warga bersama pemerintah desa, sejumlah organisasi masyarakat (Ormas), dan aktivis kembali menggelar aksi unjuk rasa, kali ini untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan proyek tersebut.

Aksi yang digelar pada Kamis (01/05/2025) ini dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Kepala Desa Cikamunding Yayan Hendayana, Sekretaris Kecamatan Cilograng Roni Herdiansyah, Anggota DPRD Lebak Samboja Uton Witono, Aktivis Praksi Rakyat Rizwan Comredo, Ketua RT/RW setempat, perwakilan perusahaan, serta aparat keamanan dari Polres Lebak, Polsek Cilograng, Cibeber, Bayah, Koramil 0316/Cilograng, dan Satpol PP Cilograng.

Dalam orasinya, Kepala Desa Cikamunding Yayan Hendayana menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya akan melawan siapapun yang mencoba menghalangi pembangunan PLTMH.

“Siapapun yang mencoba menghalangi pembangunan PLTMH Cikamunding, hanya satu kata: lawan!” tegasnya, yang langsung disambut teriakan takbir dari warga yang hadir.

Senada dengan itu, aktivis asal Cilograng, Rizwan Comredo, menegaskan bahwa masyarakat Cikamunding, khususnya, dan warga Kecamatan Cilograng pada umumnya, mendukung penuh proyek tersebut.

“Saya menegaskan, siapapun yang mengganggu pembangunan PLTMH dan kondusivitas wilayah Cilograng, maka kami tidak akan tinggal diam,” ujar Rizwan.

Sementara itu, mewakili pihak perusahaan, Buya Karis mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat.

“Mari kita dukung pembangunan PLTMH ini demi kebaikan dan kesejahteraan kita semua,” ujarnya dalam sambutan.

Anggota DPRD Lebak dari Fraksi Gerindra sekaligus Sekretaris Komisi IV, Samboja Uton Witono, juga menyampaikan dukungan terhadap pembangunan tersebut.

“Kami mendukung pembangunan PLTMH ini, dengan catatan perusahaan juga memprioritaskan tenaga kerja dari putra daerah yang memiliki kemampuan dan kesiapan kerja,” ungkapnya.

Berdasarkan pantauan tim media, mayoritas warga Cikamunding dan Kecamatan Cilograng berharap pembangunan PLTMH dapat berjalan lancar hingga selesai. Dalam aksi tersebut, peserta tampak membawa puluhan poster dengan berbagai tulisan yang mencerminkan dukungan mereka terhadap proyek tersebut.

(US/Day)

Menjelang Pelantikan Pengurus Pendekar Darah Garuda Sowan Ke Kesultanan Banten

By On Kamis, Mei 01, 2025

 


SERANG, KabarViral79.Com – Dalam upaya memperkuat jalinan budaya, adat, dan persaudaraan, serta mempersiapkan pelantikan resmi organisasi, rombongan Pendekar Darah Garuda melakukan sowan ke Kesultanan Banten.

Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PDG (Sudiyono), didampingi Penasehat Bapak Sukarno dan Sekretaris Jenderal Lastriyanto, serta Panglima Kang Edo.

Rombongan diterima secara resmi oleh Sultan Banten, Yang Mulia Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni, di Keraton Kesultanan Banten yang penuh kharisma.

Kunjungan PDG ini bukanlah sekadar silaturahmi biasa, melainkan membawa misi penting: membicarakan rencana besar tentang pelantikan PDG di bawah restu dan pengayoman adat Kesultanan Banten.

Dengan latar belakang nilai perjuangan, budaya, dan pengabdian terhadap bangsa dan negara, Pendekar Darah Garuda bertekad menjalani prosesi pelantikan yang sakral, berakar pada tradisi luhur Nusantara.

Acara dimulai dengan penyambutan hangat dari Sultan Hendra Bambang Wisanggeni. Dalam sambutannya, Sultan menyampaikan rasa hormat dan dukungan atas inisiatif luhur Pendekar Darah Garuda.

Beliau menegaskan pentingnya menjaga adat istiadat dan budaya leluhur dalam setiap langkah perjuangan, terutama di tengah derasnya arus modernisasi. Sultan menyatakan siap memberikan dukungan penuh agar pelantikan dapat berjalan dalam suasana penuh khidmat dan bermartabat,” Ucapnya, Selasa 29/04/25.

Di tempat yang sama Ketua Sudiyono, mewakili seluruh rombongan, menyampaikan tujuan sowan tersebut. Ia menekankan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial, melainkan momentum sakral untuk meneguhkan komitmen organisasi dalam membela nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan persatuan bangsa,” Ucap ketua PDG.

Ketua PDG Menambahkan “Kami ingin pelantikan ini berada dalam naungan restu leluhur, agar langkah perjuangan kami mendapat berkah dan kekuatan lahir batin,” Harapnya.

Senada dengan Penasehat Bapak Sukarno juga memberikan pandangan, menekankan pentingnya warisan nilai-nilai perjuangan dalam membangun karakter bangsa. Ia berharap agar Pendekar Darah Garuda menjadi garda depan dalam menjaga kehormatan, keadilan sosial, dan persatuan nasional, dengan tetap mengakar pada budaya luhur Nusantara,” Tandasnya.

Sambung, sekretaris Jenderal Lastriyanto menyampaikan teknis rencana pelantikan yang akan melibatkan prosesi adat, pembacaan ikrar setia kepada tanah air, serta penyematan simbol kehormatan oleh Sultan Banten,” Urainya.

Sambung Panglima kang Edo menambahkan bahwa pendekar-pendekar yang akan dilantik telah melalui proses panjang pembinaan mental, spiritual, dan kebangsaan,” Ujarnya.

Beberapa rangkain acara sudah di ungkapkan kepada kesultanan Banten, Sowan ini pun diakhiri dengan penyerahan cendera mata dari Pendekar Darah Garuda kepada Sultan sebagai tanda hormat dan Sebagai balasan, Sultan menyerahkan selendang adat sebagai lambang restu dan perlindungan.

Dengan penuh rasa syukur dan harap, kedua pihak bersepakat untuk segera menetapkan tanggal pelantikan, menjadikan momen ini sebagai tonggak sejarah baru dalam perjalanan Pendekar Darah Garuda, di bawah cahaya warisan budaya Kesultanan Banten.

(Suprani IWO-I Kabser)

Dugaan Jual Beli Jabatan Cederai Disdik Cianjur, Kabid GTK Jadi Sorotan

By On Kamis, Mei 01, 2025



Cianjur, KabarViral79.Com – Dunia pendidikan di Kabupaten Cianjur kembali tercoreng dengan mencuatnya dugaan praktik jual beli jabatan menjelang rotasi pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik). Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK), Wawan Setiawan, S.H., M.I.Pol, diduga meminta uang sebesar Rp15 juta hingga Rp25 juta kepada para Koordinator Wilayah (Kordik) demi mengamankan posisi mereka. Dugaan ini mencuat pada Kamis (1/5/2025).

Sedikitnya 16 Kordik disebut menjadi korban dalam praktik yang dinilai mencederai integritas birokrasi dan semangat meritokrasi tersebut. Informasi yang beredar menyebutkan, permintaan uang dilakukan secara sistematis dengan janji agar para pejabat tetap menjabat atau bahkan dipromosikan dalam rotasi mendatang.

“Ini jelas mencoreng dunia pendidikan. Bagaimana mutu bisa dijaga jika jabatan dibeli, bukan berdasarkan kompetensi?” ungkap salah satu sumber internal Disdik yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Desakan publik pun menguat, mendesak Bupati Cianjur dan Inspektorat untuk segera melakukan investigasi menyeluruh. Jika terbukti, tindakan ini tidak hanya melanggar etika birokrasi, tetapi juga berpotensi masuk dalam ranah pidana korupsi dan gratifikasi.

Kepala Biro Kabarindo Jawa Barat, Dadang Kadarullah, menegaskan, “Dugaan ini sangat serius. Kami minta aparat penegak hukum bergerak cepat. Jangan biarkan dunia pendidikan menjadi ladang transaksi kotor oleh oknum pejabat.”

Hingga berita ini diturunkan, pihak Disdik Cianjur belum memberikan pernyataan resmi. Sementara itu, sorotan tajam dari masyarakat terus bergulir, menuntut transparansi dan penegakan hukum atas dugaan praktik kotor dalam rotasi jabatan di lingkungan Disdik Cianjur.

(*/red)

K3S Jeumpa Bekali Kompetensi Kepala Sekolah Berkualitas Tingkat SD

By On Kamis, Mei 01, 2025

K3S wilayah Jeumpa, Bireuen, menggelar pelatihan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah berkualitas, di Meeting Room Wisma Bireuen Jaya,  Rabu, 30 April 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) wilayah Jeumpa, Kabupaten Bireuen, menggelar pelatihan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah untuk pendidikan berkualitas.

Pelatihan tersebut diikuti 44 Kepala Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) yang tergabung dalam K3S Wilayah Jeumpa, terdiri dari Kecamatan Kota Juang, Kuala dan Jeumpa, yang digelar selama tiga hari dan berakhir 30 April 2025, di Meeting Room Wisma Bireuen Jaya.

Ketua Panitia pelaksana kegiatan, Bahagia, S.Pd kepada media ini menyebutkan, agenda yang dilaksanakan ini merupakan pengembangan kompetensi Kepala Sekolah dan merupakan proses peningkatan kemampuan dan kualitas seorang Kepala Sekolah agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan efisien.

“Di samping itu, Kepala Sekolah harus mampu memimpin sekolah sehingga dapat menunjukan peningkatan kualitas pendidikan ke depan,” kata Bahagia yang juga sebagai Sekretaris K3S Jeumpa.

Diakui Bahagia, proses kegiatan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengembangan diri, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, hingga pengembangan kemampuan kepemimpinan. 

Aspek-aspek penting dalam Pengembangan Kompetensi Kepala Sekolah meliputi pengembangan diri.

Lalu Kepala Sekolah terus-menerus mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, membaca jurnal, dan mengikuti berbagai program pengembangan diri lainnya.

Pemateri memberikan kiat kepada puluhan guru SD saat pelatihan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah berkualitas, di Meeting Room Wisma Bireuen Jaya,  Rabu, 30 April 2025. 

Menurut Bahagia, ini penting untuk meningkatkan kemampuan personal, pengetahuan, dan keterampilan dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan.

Begitupun terhadap pengembangan kompetensi Kepala Sekolah juga mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

“Kepala Sekolah perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal manajemen sumber daya, supervisi akademik, perencanaan strategis, dan penggunaan teknologi pendidikan,” paparnya.

Selain itu, Kepala Sekolah yang kompeten harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, termasuk kemampuan dalam memotivasi, menginspirasi, dan mengarahkan guru dan staf sekolah.

“Apabila kemampuan kepemimpinan yang baik, akan membantu kepala sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang positif dan efektif di sekolah,” sebutnya. 

Selanjutnya harus mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, sebab kepala sekolah perlu mengimplementasikannya dalam praktik sehari-hari dan melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat kemajuan dan melakukan perbaikan.

Namun yang sangat utama, Kepala Sekolah juga harus memahami penggunaan teknologi, ini menjadi bagian penting dalam pengembangan kompetensi Kepala Sekolah, terutama dalam pembelajaran jarak jauh, pengelolaan sekolah secara online, dan komunikasi dengan berbagai pihak juga lingkungan.

“Selama pelatihan ini, kami ikut menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya Dr.  Muslim M.Pd dan Dr. Agustina Endah Ekawati M.Pd, dengan harapan pelatihan ini bisa memberi dampak terhadap sekolahnya masing-masing,” tutup Bahagia. (Joniful Bahri)

Bupati Maesyal Rasyid Resmikan Gedung Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor UPTD Legok, Pertama dan Tercanggih di Indonesia

By On Kamis, Mei 01, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid meresmikan Gedung Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) UPTD Legok, Rabu, 30 April 2025.

Menurut Bupati Maesyal, gedung tersebut menjadi pusat pengujian kendaraan bermotor tercanggih dan satu-satunya di Indonesia.

“Gedung ini mengusung sistem digital penuh dengan teknologi pengujian dari Jerman, dan pelayanan Drive-Thru yang lebih efisien dan modern,” ujar Bupati Maesyal saat memberikan sambutan dalam acara tersebut. 

Dia mengatakan, kehadiran Gedung Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) UPTD Legok ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan keselamatan masyarakat.

“Kita tidak hanya membangun gedung megah, tapi yang terpenting adalah berapa banyak kendaraan yang bisa kita uji kelayakannya. Karena dari situlah keselamatan bisa ditingkatkan dan kecelakaan bisa dicegah sedini mungkin,” pungkasnya.

Bupati juga menegaskan, pengujian kendaraan bermotor kini gratis tanpa retribusi, sesuai amanat PP Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pihaknya meminta OPD terkait untuk mensosialisasikannya secara masif, baik secara analog maupun digital.

“Saat ini, uji KIR di Kabupaten Tangerang sudah gratis. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan uji kendaraan. Bahkan cukup 10 menit, kendaraan sudah bisa diuji tanpa harus turun dari mobil,” tegasnya.


Menurut dia, dengan diresmikannya gedung pelayanan uji KIR ini, Pemkab Tangerang memiliki dua pusat pelayanan pengujian kendaraan bermotor yaitu di Balaraja untuk wilayah barat dan di Legok untuk wilayah selatan.

Pemerintah daerah terus berkomitmen meningkatkan pelayanan melalui perluasan sarana, penambahan PJU, hingga edukasi keselamatan berlalu lintas secara berkelanjutan.

“Melayani masyarakat bukan hanya soal cepat, tapi soal tanggung jawab. Karena keselamatan itu bukan hanya soal uang, tapi soal infrastruktur dan kehadiran pemerintah dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik dalam laporannya menyampaikan, gedung pelayanan di Legok adalah pelengkap dari UPTD Balaraja yang sebelumnya hanya mampu melayani 48 persen dari total kendaraan wajib uji.

“Dengan hadirnya kantor di Legok, kami menargetkan cakupan layanan bisa menyentuh 100 persen. Ini merupakan gedung pelayanan KIR terbesar dan paling modern di Indonesia, dilengkapi sistem digitalisasi penuh dan alat ukur ODOL tercanggih yang telah dikalibrasi oleh Kementerian Perhubungan,” ungkap Taufik.

Menurut dia, gedung pelayan uji KIR memiliki dua lajur uji dan menerapkan sistem full-cycle, di mana seluruh proses dilakukan secara otomatis dan cepat, menyerupai sistem pelayanan drive-thru restoran cepat saji. Fasilitas ini juga sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Perhubungan.

Di tempat yang sama, Kasubdit Uji Berkala Kemenhub, Tarma Abdul Manan menambahkan, pembangunan fasilitas ini sejalan dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan dan mendukung program logistik nasional dengan pengurangan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).

“Kami salut dengan Kabupaten Tangerang. Ini bukan sekadar kantor uji KIR, tapi pusat pengujian kendaraan bermotor paling lengkap, paling modern, dan pertama di Indonesia yang mengintegrasikan sistem digital penuh dengan teknologi Jerman,” kata Tarma. (Reno)

Lantik 14 PNS di Lingkungan Kejaksaan, Ini Pesan Kajari Bireuen

By On Kamis, Mei 01, 2025

Kajari Bireuen, Munawal Hadi, SH, MH saat melantik dan mengambil sumpah atau janji 14 orang PNS di lingkungan kerja Kejari setempat, Rabu, 30 April 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi, SH, MH melantik dan mengambil sumpah atau janji 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kerja Kejari setempat, Rabu, 30 April 2025.

Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PNS Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I 1653/C.4/04/2025, tanggal 08 April 2025, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan ini menjadi landasan hukum bagi pengangkatan para PNS baru di lingkungan Kejaksaan RI, termasuk di Kejaksaan Negeri Bireuen.

Agenda pelantikan dan pengambil sumpah berlangsung khidmat dan ikut dihadiri seluruh Kepala Seksi dan pegawai Kejaksaan Negeri Bireuen.


Seluruh PNS yang baru dilantik tersebut meliputi empat orang calon Jaksa bidang penuntutan, tiga orang pengolah barang bukti yang bertugas mengelola aset sitaan dan rampasan.

Lalu empat orang Pengawal Tahanan yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban tahanan, serta tiga orang Pengelola Penanganan Perkara yang akan mendukung kelancaran administrasi perkara.

Dalam amanatnya, Kajari Bireuen, Munawal Hadi menyampaikan ucapan selamat kepada para PNS yang baru dilantik dan berharap dapat menjalankan tugas demi kepentingan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

“Yang baru dilantik ini tentunya yang sangat penting manah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh pegawai terus bersemangat dalam berkarya demi kemajuan organisasi Kejaksaan Negeri Bireuen,” harapnya. 

Kepada para pegawai yang baru dilantik, untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

“Kami juga berharap agar semangat pengabdian yang baru saja diikrarkan dapat terus terjaga dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari,” tegasnya. 

Dengan penambahan personel ini, kinerja Kejaksaan Negeri Bireuen akan semakin optimal dalam menegakkan hukum dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah Bireuen. (Joniful Bahri)

Provinsi Banten Kembali Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut

By On Rabu, April 30, 2025

 


SERANG, KabarViral79.Com - Provinsi Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA 2024. Penyerahan LHP BPK RI ini dilangsungkan pada Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Rabu (30/04).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banten H. Fahmi Hakim, turut hadir anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi, Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten dan jajaran anggota DPRD Provinsi Banten.

Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan bahwa, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini dipertahankan untuk kesembilan kalinya oleh Pemerintah Provinsi Banten. Capaian Opini WTP ini menandai keberhasilan dan diharapkan dapat menjadi motivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

“BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk LKPD Banten 2024, ini adalah opini dalam kata yang paling tinggi. Ini hendaknya memotivasi pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,” jelas Bobby.

Sejalan dengan itu Ketua DPRD Provinsi Banten H. Fahmi Hakim mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Banten atas diraihnya opini WTP ke-9 kali. Dengan opini ini merupakan bentuk nyata atas kerja sama dan kerja keras semua pihak antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Banten, oleh karena itu hal ini diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian serta pengawasan internal Pemerintah Provinsi Banten demi terwujudnya Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah.

Fahmi Hakim juga memberikan apresiasi kepada BPK RI karena telah memeriksa keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 secara profesional.

“Saya mewakili pimpinan dan anggota DPRD Banten mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Banten atas diraihnya opini WTP ke-9 kali. Ini merupakan bentuk nyata atas kerja sama dan kerja keras semua pihak antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada BPK RI karena telah memeriksa keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 secara profesional,” ungkap Fahmi.(ADV)

HMI: Terima Kasih Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah

By On Rabu, April 30, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Jajaran Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Serang melakukan silaturahmi bersama Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum di Pendopo Bupati, pada Selasa, 29 April 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua HMI Kabupaten Serang, Eman Sulaeman menyampaikan terima kasih di akhir masa jabatannya kepada Ratu Tatu Chasanah, yang sudah menjabat Bupati Serang selama dua periode (2015-2025).

Ucapan terima kasih itu disampaikan lantaran terbukti sudah berkontribusi membangun untuk kemajuan Kabupaten Serang.

“Kita pertama silaturahmi ke Ibu Bupati, karena kita selama periodisasi sudah berjalan tujuh bulan baru bisa silaturahmi. Kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bupati Serang sudah berkontribusi banyak membangun Kabupaten Serang,” ujarnya kepada wartawan usai silaturahmi.

Menurut Eman, capaian yang sudah dibangun Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah selama menjabat selama dua periode, salah satunya infrastruktur jalan sebanyak 601 kilometer dibetonisasi yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Serang dampaknya.

“Kita juga sebagai mahasiswa, sebagai anak muda banyak terinspirasi dari kepemimpinan beliau karena perempuan berhasil bisa memimpin Kabupaten Serang,” ungkapnya.

Diketahui, program yang berhasil direalisasikan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Wakil Bupati Serang Almarhum Pandji Tirtayasa selama dua periode, di antaranya membangun betonisasi infrastruktur jalan sepanjang 601 kilometer, program beasiswa mulai dari tingkat SD, SMP sampai perguruan tinggi salah satunya Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten.

Tak hanya itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah juga memberikan beasiswa sebanyak lebih dari 800 Guru PAUD, yakni tingkat Strata 1 (S1).

Selain itu, Bupati Serang juga menuntaskan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak lebih dari 13.640 unit, bantuan para pelaku UMKM, bantuan program keagamaan pembangunan Majelis Ta’lim, Pondok Pesantren, Mushola, dan Masjid, Marbot, dan pemandi jenazah serta beasiswa anak Tahfidz Qur’an dan lainnya.

Kemudian yang kedua, kata Eman, pihaknya memohon dukungan Bupati Serang karena akan ada training nasional di HMI, yang mana HMI sebagai lembaga berkewajiban mengoordinasikan dengan pimpinan daerah, yakni Bupati Serang.

“Karena ini sifatnya (kegiatan) nasional dan kita juga sebelum ada tokoh-tokoh nasional, kita juga ke pemerintah daerah setempat untuk kita silaturahmi meminta doa dan izin,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, silaturahmi bersama HMI atau organisasi lainnya sudah biasa dilakukan selama menjabat sebagai Bupati Serang dua periode.

Ia menyampaikan kepada anak-anak muda atau generasi muda, harus mengikuti pembangunan di Kabupaten Serang secara utuh supaya tahu persis ketika mereka bergantian kepemimpinan di organisasi jadi paham secara utuh.

“Karena bagaimanapun mereka kan di luar, kami pemerintah butuh saran masukan bahkan koreksi, kalau mereka tahu persis kan koreksinya juga cenderung tepat sasaran, tapi kalau tidak diberikan informasi yang lengkap nanti saran masukan atau kritiknya jadi nggak nyambung. Itu komunikasi yang terus dibangun,” ungkapnya.

Lebih lanjut Tatu mengungkapkan, pihaknya selaku orang tua memberikan semangat kepada anak-anak muda.

“Supaya ketika menapaki perjalanan hidup pastinya tidak semulus jalan tol, perlu semangat, perlu daya juang. Ini yang harus mereka perjuangkan karena perjalanannya masih panjang,” tandasnya.

Terlebih tambah Tatu, keberadaan mereka di HMI sangat tepat karena organisasi yang sangat bagus yang ditempa dengan diklat, basic-basic yang bagus.

“Saya berharap mereka tidak berhenti, tapi peran mereka di tengah-tengah masyarakat, terutama yang sebaya mungkin ilmu yang mereka dapat untuk karakter lainnya itu ditularkan ke yang lainnya,” pintanya. (*/red)

Soal Alasan Prabowo Minta Direksi BUMN Dievaluasi, Ini Kata Sekjen Gerindra Muzani

By On Rabu, April 30, 2025

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkap tujuan Presiden Prabowo Subianto meminta Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) malas dan tak berprestasi diganti. 

Menurutnya, Prabowo ingin BUMN memiliki kekuatan tangguh.

Ketua MPR RI itu juga menyebut evaluasi BUMN ini juga menjadi pembahasan dalam pertemuan makan siang tersebut.

“Tadi diomongin sedikit tentang kinerja BUMN, beliau (Prabowo) berharap nantinya bisa menjadi badan usaha negara yang memiliki kekuasaan yang cukup tangguh,” kata Muzani kepada wartawan usai makan siang bersama Prabowo di Istana Negara, Selasa, 29 April 2025.

Muzani mengatakan, BUMN kini mendapat suntikan modal besar dari negara. Jadi masyarakat memiliki harapan lebih terhadap penyelenggara BUMN.

“Karena di satu sisi penyertaan modal cukup signifikan lainnya, tapi di sisi lain yang diharapkan masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara termasuk yang bergabung dalam Danantara,” ujarnya.

“Ini bisa memberi andil yang besar bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia terutama untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat di Indonesia,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Prabowo memberikan peringatan terhadap jajaran Direksi BUMN. Prabowo meminta pihak internal BUMN meninggalkan praktik-praktik penyelewengan.

“Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang enggak bener harus ditinggalkan,” kata Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

Prabowo juga meminta manajemen BUMN untuk mengevaluasi Direksi-direksi.

Ketum Gerindra itu juga menekankan agar Direksi yang bermalas-malasan dan menyalahgunakan kewenangan untuk diganti.

“Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, wataknya, akhlaknya, dan prestasinya,” ujarnya. (*/red)

13 Ribu Personel Gabungan Disiagakan, Kawal Aksi May Day Fiesta 2025 di Jakarta

By On Rabu, April 30, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Sebanyak 13 ribu personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Hari Buruh atau May Day Fiesta pada 1 Mei 2025 mendatang di Jakarta. 

“Dalam kegiatan pengamanan ini kita melibatkan 13.252 personel gabungan yang terdiri dari 9.591 personel polri, 3.385 personel TNI, dan 276 personel pemerintahan daerah,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto saat apel gelar pasukan di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa, 29 April 2025.

Menurut Karyoto, nantinya akan ada 200 ribu orang yang diperkirakan mengikuti kegiatan tersebut.

“Yang pertama, May Day di kawasan Monas melibatkan sekitar 200 ribu orang dalam kegiatan berbentuk pesta rakyat dan hiburan. Aksi unjuk rasa oleh kelompok-kelompok tertentu dengan aspirasi spesifik yang memiliki potensi eskalasi jika tidak dikendalikan dengan baik,” ujarnya.

Dia mengimbau semua jajaran agar mengantisipasi kerawanan, baik dari sisi ketertiban umum maupun arus lalu lintas. Karena, kata dia, Jakarta menjadi barometer nasional.

Karyoto juga mengatakan, rangkaian May Day Fiesta tidak hanya terfokus di Jakarta. Pergerakan massa dari daerah penyangga juga akan diantisipasi untuk memastikan kegiatan berjalan lancar.

“Oleh karena itu, koordinasi lintas wilayah, soliditas antar instansi, serta kesiapan individu menjadi kunci keberhasilan pengamanan,” pungkasnya. (*/red)

DPP LPPI Apresiasi Langkah Tegas Kapolda Sumbar dalam Memberantas Narkoba: Ini Aksi Nyata Selamatkan Generasi

By On Rabu, April 30, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Langkah tegas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) dalam memberantas peredaran narkoba menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI).

Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar menyampaikan dukungan dan apresiasinya terhadap Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta atas keberhasilannya mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang awal tahun 2025 di wilayah hukumnya.

“Sebagai bagian dari elemen pemuda Indonesia, kami mengapresiasi dan mendukung penuh langkah progresif Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA., atas keberhasilan dan prestasinya dalam mengungkap berbagai kasus penyalahgunaan narkoba,” kata Dedi Siregar dalam keterangan persnya, di Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025.

Dedi menilai, peredaran narkoba merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda Indonesia, terutama menjelang datangnya bonus demografi pada tahun 2045.

Jika tidak ditangani serius, kata dia, generasi muda akan kehilangan masa depan, dan bangsa Indonesia gagal memanfaatkan momentum emas tersebut.

“Langkah strategis yang dilakukan Polda Sumbar di bawah kepemimpinan Kapolda Sumbar,  Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, patut kita apresiasi dan dukung. Ini adalah bagian dari upaya menyelamatkan masa depan anak bangsa,” tegasnya.

Menurutnya, langkah tegas Polda Sumbar sejalan dengan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya.

Sebagai organisasi kepemudaan, kata Dedi sapaan akrabnya, akan terus berada di garis depan dalam mendukung pemberantasan narkoba demi masa depan Indonesia yang bersih dan berdaya saing.

“Pemuda adalah tumpuan bangsa. Jika generasi muda diracuni narkoba, maka mustahil kita bisa memanfaatkan bonus demografi secara optimal,” pungkasnya. (*/red)

Pemdes Cimandiri Gelar Musdesus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

By On Rabu, April 30, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Pemerintah Desa (Pemdes) Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 30 April 2025, bertempat di aula kantor Desa Cimandiri.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Cimandiri Pe’i, Sekretaris Desa Suherlik, Babinsa setempat Sertu Awan Setiawan, perangkat desa, dan seluruh unsur lembaga desa, seperti BPD, LPM, Karang Taruna, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, PLD, serta para ketua RT dan RW.

Dalam musyawarah tersebut, pemilihan Ketua Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara demokratis. Berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak, H. Sholahuddin terpilih sebagai ketua koperasi.

Kepala Desa Cimandiri, Pe’i, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada H. Sholahuddin atas terpilihnya sebagai ketua koperasi yang baru dibentuk tersebut.

“Atas nama Pemerintah Desa Cimandiri, saya mengucapkan selamat kepada Bapak H. Sholahuddin atas terpilihnya sebagai Ketua Koperasi Desa Merah Putih. Semoga keberadaan koperasi ini dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Pe’i.

Sementara itu, Ketua Koperasi terpilih H. Sholahuddin menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah yang diberikan demi kemajuan masyarakat Desa Cimandiri.

“Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin koperasi ini. Insya Allah, saya akan bekerjasama dengan semua jajaran, terutama dengan Kepala Desa, agar koperasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat yang mandiri,” tuturnya.

Lebih lanjut, H. Sholahuddin mengungkapkan bahwa koperasi ini mengusung moto: “Melalui Koperasi Desa Merah Putih, Raih Lompatan Besar Kebangkitan Ekonomi Desa, Ciptakan Pengentasan Kemiskinan, dan Bangkitkan Generasi Muda agar Betah Berusaha dan Tinggal di Desa.”

“Semoga melalui koperasi ini, perekonomian masyarakat Desa Cimandiri dapat berkembang lebih baik ke depannya,” pungkasnya.

(Cup)

Bantuan Pemerintah Dijadikan Ladang Bisnis, Komben Padi Pandeglang Diduga Dijual ke Luar Daerah

By On Rabu, April 30, 2025



Pandeglang, KabarViral79.Com - Bantuan mesin Kombinasi Panen Padi (Komben Padi) dari Kementerian Republik Indonesia yang seharusnya memperkuat ketahanan pangan lokal, justru menjadi ajang dugaan penyalahgunaan di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Mesin bantuan bernilai ratusan juta rupiah itu kini dilaporkan berada di wilayah Lampung Timur—jauh dari tempat seharusnya beroperasi.

Ironisnya, mesin tersebut merupakan hak kelompok tani di Cikeusik. Namun, informasi mencuat bahwa alat berat itu diduga dijual oleh ketua kelompok tani sendiri.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Sumur Batu, H. Jamani, justru memberikan pernyataan membingungkan. Menurutnya, mesin itu hanya “disewakan” untuk memberdayakan alat agar tetap produktif.

“Saya juga udah mendapatkan persetujuan dari Pak Udin selaku ketua koperasi bahwa boleh-boleh saja kalau disewakan,” ujar H. Jamani, Rabu (30/4/2025).

Namun keterangan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan pihak yang membawa mesin ke Lampung Timur. Mereka mengklaim bahwa alat tersebut dibeli dari kelompok tani Pandeglang. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa telah terjadi transaksi jual beli atas aset negara yang tidak seharusnya dipindahtangankan.

Lebih lanjut, pihak Unit Pelaksana Jasa Alsintan (UPJA) Kabupaten Pandeglang dengan tegas menyatakan bahwa berdasarkan aturan kedinasan, mesin bantuan tidak boleh keluar daerah, baik dalam kondisi digunakan maupun tidak digunakan di wilayah setempat.

“Secara peraturan, alat tersebut tidak boleh keluar dari Kabupaten Pandeglang. Apalagi ini menyangkut bantuan pemerintah pusat,” tegas perwakilan UPJA.

Fakta ini memperjelas bahwa tindakan yang terjadi bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi kuat pelanggaran administratif dan moral. Publik mendesak agar Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian, dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini.

Jika benar terjadi penjualan, maka ini bukan hanya pengkhianatan terhadap petani kecil, tetapi juga bentuk penyalahgunaan aset negara yang harus diproses secara hukum.

(*/red)

Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes 2025 di Desa Lebong Tambang Berjalan Sukses

By On Selasa, April 29, 2025

 


Lebong, KabarViral79.Com - Pemerintah Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, sukses melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025. RKPDes merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sangat penting sebagai panduan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan desa, Selasa 29 April 2025.

Penyusunan RKPDes dilakukan secara cermat, komprehensif, dan partisipatif, sesuai dengan pedoman teknis RKPDes 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pedoman ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 21 Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Permendes PDTT No. 6 Tahun 2023.

Dengan pedoman yang jelas dan terperinci, diharapkan proses penyusunan RKPDes dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Penyusunan ini juga mempertimbangkan tantangan-tantangan seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, penguatan infrastruktur, serta isu sosial dan budaya.

Langkah awal penyusunan RKPDes dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun yang terdiri dari unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Tim ini dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lebong Tambang.

Rencana kerja yang disusun oleh Pemerintah Desa Lebong Tambang merujuk pada hasil Musyawarah Dusun (Musdus) I hingga V serta hasil Musyawarah Desa (Musdes) yang telah dilaksanakan. Dalam dokumen RKPDes 2025 telah ditetapkan program pembangunan dan rehabilitasi di Dusun I sampai dengan Dusun V, serta kegiatan ketahanan pangan yang mendukung program nasional pemberian makanan bergizi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan Musdes ini dihadiri oleh seluruh perangkat desa, Ketua dan anggota BPD, pendamping desa, Camat Lebong Utara, serta masyarakat Desa Lebong Tambang.

(Yudi Andres)