-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Gubernur Banten: Warga Baduy Menginspirasi Masyarakat

By On Minggu, Mei 04, 2025

 


Banten, KabarViral79.Com - GUBERNUR Banten Andra Soni menilai kehidupan warga Baduy memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terutama dalam hal menjaga adat istiadat, budaya dan kelestarian alam.

“Menginspirasi dalam menjaga kelestarian alam dan berpegang teguh pada adat,” kata Andra Soni usai menyambut kedatangan warga Baduy untuk melakukan Seba Baduy Tahun 2025 di Gedung Negara Provinsi Banten, Jl. K.H. Brigjen Syam’un No. 5 Kota Serang, Sabtu (3/5/2025).

Sejak Sabtu pagi sebanyak 1.769 warga Baduy berdatangan ke Ibukota Provinsi Banten, Kota Serang, untuk melaksanakan ritual Seba Baduy Tahun 2025 kepada Gubernur Banten, Andra Soni. Mereka berasal dari tiga kampung tangtu, yaitu Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik. Serta berasal dari lima kampung Panampi.

Kedatangan warga Baduy diantar oleh Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah. Dan, Sabtu sore sekitar pukul 14.00 WIB, kedatangan Warga Baduy disambut Gubernur Banten Andra Soni sebagai Bapak Gede.

Selanjutnya, Andra Soni mengantarkan Warga Baduy ke tempat istirahat sambil menunggu ritual puncak Seba Baduy 2025 di Gedung Negara Provinsi Banten sekitar pukul 19.00.

Andra Soni mengatakan, warga Baduy sangat menginspirasi semua masyarakat. Terutama dalam menjaga adat istiadat, budaya dan menjaga kelestarian alam. Selain itu, Andra Soni menilai, warga Baduy adalah orang-orang yang disiplin. Salah satunya, sangat menghargai ketika ada salah seorang yang sedang berbicara. “Ketika ada yang sedang berbicara, tidak ada satu pun warga Baduy yang mengeluarkan suara,” tandasnya.

Gubernur Banten Andra Soni sebagai Bapak Gede menerima Seba Gede Masyarakat Baduy. Penerimaan itu ditandai dengan diterimanya Laksa yang diserahkan oleh Jaro Tanggungan Keduabelas, Saidi Putera.

Laksa diserahkan setelah Jaro Tanggungan 12 Saidi Putra menyampaikan ucapan tatabean (persembahan) kepada Bapak Gede pada ritual inti Seba yakni Purwa atau Panabean sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah.

“Saya sebagai Bapak Gede menerima Seba Gede masyarakat Baduy tahun ini. Semoga masyarakat Baduy semakin sejahtera, alamnya subur, makmur dan gemah, ripah,” kata Andra Soni.

Pada momen Seba Gede itu, Jaro Pemerintah Oom juga menyampaikan amanat Puun kepada Pemprov Banten, utamanya berkenaan dengan kelestarian alam yang harus terus dijaga. Gunung-gunung yang tidak boleh dirusak serta sungai-sungai yang tidak boleh dikotori.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Lukman mengatakan, kegiatan Seba Baduy tersebut merupakan ritual kepatuhan kepada penguasa dan wujud syukur atas hasil bumi yang melimpah dari masyarakat Baduy yang dengan kerendahan hati menghantarkan hasil panen dan kerajinan tangan sebagai bentuk terima kasih atas perlindungan dan kedamaian yang mereka rasakan.

“Seba Baduy juga merupakan satu ritual tahunan yang sudah turun-temurun dari zaman dulu untuk membuktikan pengabdian masyarakat kepada pemerintahnya dan tentunya menjaga alam. Sikap rendah hati gotong royong dan harmonis dengan sesama yang mereka tunjukkan, patut menjadi teladan bagi kita semua,” kata Lukman.

Sebagai informasi, Seba Baduy Tahun 2025 dilaksanakan warga Baduy sejak 2 Mei 2025. Mereka melaksanakan Seba diawali kepada Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiqi Jayabaya pada Jumat malam (2/5/2025). Kemudian tanggal Sabtu pagi (3/5/2025) mereka menuju Kota Serang untuk melaksanakan Seba kepada Gubernur Banten, Andra Soni pada Sabtu malam (3/5/2025).

Dalam melaksanakan Seba, warga Baduy sebagian menggunakan kendaraan dan sebagian berjalan kaki. Sedangkan Baduy Dalam semua menuju tempat Seba dengan berjalan kaki. Jarak tempuh yang dilalui sekitar 83 km.

Sepanjang 50 km dari Desa Kanekes sampai dengan Ibukota Kabupaten Lebak, Rangkasbitung dan sepanjang 33 km dari Rangkasbitung ke Kota Serang. Sementara pakaian adat yang digunakan Baduy Luar berwarna hitam, dan Baduy Dalam berwarna putih. (Adv)

Fakta Seleksi RSUD Labuan & Cilograng; Kekecewaan di Bungkus Kritik, Narasi Asbun Dikedepankan

By On Minggu, Mei 04, 2025

 


Banten, KabarViral79.Com - Publik Banten kembali disuguhkan tontonan yang lebih mirip sinetron murahan ketimbang kritik yang konstruktif. Ramainya pemberitaan soal dugaan kecurangan pada rekrutmen pegawai RSUD Labuan dan Cilograng jelas tidak berdiri di atas dasar fakta utuh dan berimbang. Narasi yang dibangun hanya mengandalkan satu sisi opini, penuh prasangka, serta tidak menyebutkan satu pun identitas pelapor, apalagi bukti hukum yang valid. Ini bukan kritik, ini agitasi emosional.

Proses seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang diterapkan merupakan bentuk dari upaya objektivitas dan akuntabilitas. Penambahan nilai afirmasi berdasarkan domisili adalah kebijakan afirmatif yang diatur secara eksplisit dalam juknis, dan diterapkan untuk mendorong distribusi tenaga kesehatan ke daerah yang membutuhkan. Bahwa terjadi interpretasi atas juknis tersebut, tidak otomatis berarti manipulasi, apalagi skandal.

Perlu digarisbawahi: masa sanggah masih berjalan. Jadi, mengapa pihak-pihak tertentu memilih berteriak di media ketimbang menempuh jalur resmi sanggahan administratif? Ini menimbulkan kecurigaan bahwa yang bersuara lantang justru adalah pihak-pihak yang tidak lolos, dan sekarang sibuk membangun narasi playing victim. Titipan yang gagal masuk sistem, jangan dijadikan peluru untuk membakar integritas panitia.

Lucunya, narasi berita menyoroti NIK seseorang, padahal NIK bukan indikator tunggal domisili administratif terkini. Banyak warga yang berdomisili Pandeglang atau Lebak tapi belum mengubah NIK-nya. Validasi domisili dilakukan berlapis melalui dokumen KK, surat keterangan RT/RW, dan data Dukcapil. Jadi kalau hanya mengandalkan tiga digit awal NIK, itu sama saja menghakimi pakai feeling, bukan fakta.

Seruan-seruan agar rekrutmen dibatalkan justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap regulasi. Proses pembatalan pengumuman bukan perkara ucapan, melainkan melalui pembuktian formal, audit, dan pelaporan resmi ke KASN atau Ombudsman. Tapi sampai sekarang, tidak ada laporan resmi yang masuk—hanya drama di media. Mengkritik boleh, asal paham hukum dan prosedur.

Patut dicurigai bahwa pemberitaan yang penuh emosi ini sarat dengan motif politis atau bentuk tekanan tertentu. Sering kali, kegagalan satu dua kandidat menjadi pemantik fitnah berjamaah yang merusak reputasi institusi. Bila semua rekrutmen diganggu dengan cara seperti ini, maka tidak ada satu pun sistem yang akan pernah bisa dipercaya, bahkan oleh pelakunya sendiri.

Perlu disampaikan pula bahwa proses seleksi ini tidak hanya diawasi panitia lokal, tetapi juga berkoordinasi dengan instansi pusat yang menangani sistem seleksi nasional. Jika ada dugaan pelanggaran, mekanisme klarifikasi dan sanggahan selalu terbuka. Maka, tidak perlu membakar opini publik dengan narasi manipulatif yang berpotensi menyulut ketegangan horizontal antardaerah.

Kritik yang membangun akan menyebutkan nama, bukti, dan jalur hukum yang ditempuh. Tapi jika hanya menyebar keresahan tanpa data konkret, itu namanya fitnah intelektual. Apalagi jika datang dari organisasi yang mengklaim mewakili mahasiswa atau pemuda, tapi bicara tanpa metodologi. Mahasiswa seharusnya mengedepankan logika, bukan logat politis.

Kami mendukung penuh transparansi dan evaluasi, tapi jangan jadikan ruang sanggah sebagai panggung sandiwara. Jika ada yang merasa dirugikan, silakan tempuh mekanisme sanggah secara resmi. Tapi jangan menyeret rekrutmen ke dalam pusaran kegaduhan politik dan kepentingan kelompok. Itu sama saja merusak sistem yang dibangun dengan susah payah.

Kepada panitia rekrutmen dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, kami dorong untuk tetap teguh, terbuka, dan bersih dalam proses ini. Klarifikasi terbuka perlu dilakukan, tapi bukan karena takut teriakan liar, melainkan demi menjaga integritas dan martabat pelayanan publik. Kepada para “pengkritik”, gunakan otak sebelum mulut, dan gunakan jalur hukum sebelum memfitnah.

Narasi sepihak yang disebarkan tanpa bukti sahih adalah bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi. Jika kebiasaan membentuk opini publik tanpa dasar hukum ini terus dipelihara, maka bukan hanya seleksi RSUD yang akan terancam, tapi juga masa depan tata kelola birokrasi yang sehat.

Ironisnya, pihak yang paling lantang bicara soal keadilan justru menolak menggunakan mekanisme yang sah untuk mencapainya. Mereka memilih panggung media daripada meja klarifikasi. Sikap ini bukan keberanian, tapi kemalasan intelektual yang membahayakan budaya hukum dan akuntabilitas.

Biarkan proses sanggah berjalan sesuai ketentuan. Jika ada pelanggaran, kita lawan bersama. Tapi jika hanya karena kecewa kalah lalu menyebar tuduhan, maka kekecewaan itu bukan aspirasi rakyat—itu hanya ambisi pribadi yang dibungkus dengan topeng moralitas semu.

Oleh; Malik Fathoni.SH.,M.Si (Aktifis pemerhati kebijakan Publik dan Politik)

Viral! Kades Tambak Disebut jadi Calo Rekrutmen Karyawan PT. Nikomas

By On Minggu, Mei 04, 2025

 


SERANG, KabarViral79.Com - Adanya unggahan video di media sosial Tiktok dari akun @kacung_sh dengan caption “sekelas lurah/kades juga jadi calo ya”. Ade Kades Tambak kecamatan Kibin berdalih jika apa yang disebut dalam video tersebut tidak semuanya benar.

Dari video yang di unggah melalui akun Tiktok @kacung_sh disebutkan oleh seorang bapak-bapak bahwa dirinya menitipkan lamaran kepada Kades Tambak dengan diminta uang 9 juta agar bisa bekerja di PT. Nikomas Gemilang.

“Untuk masuk di Nikomas ke Lurah Ade pake DP 5 juta untuk satu orang,” ucap bapak-bapak dalam video itu.

Bahkan bapak-bapak tersebut dengan polosnya menyampaikan jika Kades Tambak terlebih dahulu menanyakan ada uang berapa.

“Ada uang berapa sini 5 juta,” ucapnya.

Sementara itu, Kades Tambak Ade menyangkal perihal adanya video yang beredar di media sosial itu. Dirinya menyebutkan bahwa dalam video tersebut tidak semuanya benar.

“Itumah kasus kemaren kang, sudah diluruskan, dan sudah klarifikasi yang bersangkutnya juga, kalau isi video sama kenyataannya tidak sepenuhnya benar,” kata Ade saat di minta klarifikasi, dikutip dari serangtimur.co.id, Minggu (4/5).

Untuk diketahui, PT. Nikomas Gemilang kerap melakukan rekrutmen tenaga kerja melalui Pemerintah Desa setempat dengan harapan warga pribumi bisa mendapatkan pekerjaan.

Bahkan ada dua Desa di wilayah Kecamatan Kibin (Desa Tambak dan Cijeruk-red) yang mendominasi perekrutan tenang kerja di PT. Nikomas Gemilang. Namun sayang meskipun gembar gembor warga lokal faktanya masih dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan.

(Suprani IWO-I kabser)

Pengamat Sebut Mutasi TNI Biasa Dilakukan untuk Penyegaran dalam Organisasi: Jangan Lebay Dikait-kaitkan dengan Poltik

By On Minggu, Mei 04, 2025

Ketua PW GPA DKI Jakarta, Dedi Siregar. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Al-Wasliyah (GPA) DKI Jakarta menilai, revisi mutasi TNI akhir April 2025, bukan dilatarbelakangi oleh unsur politik atau kepentingan pihak tertentu.

Hal itu disampaikan Ketua PW GPA DKI Jakarta, Dedi Siregar dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Minggu, 04 Mei 2025.

Dedi menilai, revisi mutasi murni kepentingan organisasi TNI dalam menghadapi tantangan global.

Untuk itu, Dedi mengecam keras atas narasi liar yang dilontarkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab atas revisi mutasi di tubuh TNI.

Dedi juga menyesalkan atas narasi liar yang meminta Panglima TNI untuk dievaluasi sungguh sangat tak berdasar dan sangat tedensius.

“Sebagai bagian dari elemen masyarakat civil society menyatakan bahwa seluruh proses mutasi jabatan yang berlangsung di lingkungan TNI berdasar kebutuhan organisasi, tour of duty atau tour of area, dan telah melalui mekanisme sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti),” ujar Dedi.

“Setiap keputusan dilakukan secara profesional, obyektif, dan demi menjaga stabilitas serta efektivitas pelaksanaan tugas TNI,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Dedi menyakini bahwa pembatalan mutasi TNI ini tak ada kaitannya sikap mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Revisi mutasi, ditegaskannya, merupakan murni kepentingan organisasi TNI jaga keutuhan NKRI.

“Kita juga dapat melihat dan mendengar bahwa terkait status pembatalan mutasi itu tersebut ditangguhkan, bukan dibatalkan secara permanen. Hal ini membuka kemungkinan bahwa mutasi serupa bisa kembali muncul dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) berikutnya,” tuturnya. 

“Untuk itu, kami mengajak dan mendorong seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penuh dan ikut aktif mengawal TNI untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan geopolitic global dan menjaga ketahanan nasional,” tutupnya. (*/red)

Belajar Nihil, Dana Cair: PKBM Kenanga Diduga Jadi Sarang Penipuan

By On Minggu, Mei 04, 2025



Bandar Lampung, KabarViral79.Com – Di balik nama indah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang seharusnya menjadi harapan pendidikan bagi mereka yang tersisih dari jalur formal, tersimpan kisah memalukan. PKBM Kenanga, yang beralamat di Jl. Nurul Islam No. 91, Desa Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, kini menjadi sorotan tajam atas dugaan manipulasi data besar-besaran demi meraup dana bantuan operasional dari pemerintah pusat.

PKBM sejatinya bertujuan memberikan akses pendidikan yang inklusif, khususnya bagi masyarakat putus sekolah, kurang mampu, atau yang tinggal di daerah terpencil. Lembaga ini dibiayai melalui berbagai sumber, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alih-alih menjadi wadah pembelajaran alternatif, PKBM Kenanga justru diduga menjelma sebagai mesin penghisap uang negara. Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dari APBN yang seharusnya digunakan untuk mencerdaskan bangsa, diduga malah disulap menjadi sumber keuntungan pribadi oleh oknum tak bertanggung jawab.

Ironisnya, saat Tim Investigasi Media Online Kabarindo Multi Media Grup melakukan penelusuran langsung pada Jumat, 2 Mei 2025, tidak tampak aktivitas belajar mengajar di lokasi PKBM Kenanga. Gedung tampak sepi, tanpa kehadiran siswa maupun proses pembelajaran sebagaimana mestinya.

“Ini bukan tempat belajar, tapi ladang bisnis berkedok pendidikan,” ujar salah satu warga sekitar yang enggan disebut namanya. Ia juga menambahkan bahwa aktivitas pendidikan di tempat tersebut sangat jarang terlihat, bahkan nyaris tidak ada.

Anehnya, pada tahun 2024, PKBM Kenanga tercatat memiliki 226 siswa dan digelontorkan dana Biaya Operasional Pendidikan nyaris 300 juta rupiah—angka fantastis yang sayangnya justru menimbulkan tanda tanya besar: ke mana larinya uang sebesar itu, sementara aktivitas belajar mengajar nyaris tak tampak.

Jika dugaan ini terbukti, maka kasus ini bukan hanya penipuan administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan harapan rakyat kecil yang haus akan pendidikan.

Masyarakat pun mendesak aparat penegak hukum dan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk turun tangan dan tidak menutup mata. Sudah saatnya praktik kotor semacam ini dibongkar hingga ke akarnya. Jangan biarkan dunia pendidikan dinodai oleh oknum yang menjadikannya lahan basah.

(*/red)

Menko Yusril Sebut Pemerintah Siap Bahas RUU Perampasan Aset dengan DPR

By On Sabtu, Mei 03, 2025

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Pemerintah siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama DPR RI. Aturan itu dipandang perlu untuk kepastian hukum soal merampas aset hasil korupsi.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 03 Mei 2025.

“Pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak 2003,” ujarnya.

Yusril menyebut, pemerintah memandang perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan Undang-Undang (UU).

Tujuannya, kata dia, agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.

“Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM,” jelasnya.

Dia juga menekankan, UU Perampasan Aset penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, termasuk tindakan sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

“Penegakan hukum dalam perampasan aset ini harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia,” tegasnya.

Yusril pun menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden Joko Widodo.

Saat itu, kata dia, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama pemerintah.

“Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang,” ujarnya.

Yusril juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat, termasuk saat peringatan Hari Buruh di Monas beberapa waktu lalu.

“Aset hasil korupsi memang harus dirampas untuk mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan uang rakyat,” ujarnya.

Yusril juga menyatakan, RUU Perampasan Aset juga sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

“Perampasan itu tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap aset-aset yang ada di luar negeri,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Dia juga heran jika ada demonstrasi mendukung koruptor.

“Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset. Gue tarik ajalah itu,” kata Prabowo disambut sorak-sorai para buruh saat perayaan May Day di Monas, Kamis, 01 Mei 2025.

Ia juga menyoroti fenomena yang menurutnya aneh, yakni adanya demonstrasi yang mendukung koruptor.

“Gue heran, di Indonesia ada demo mendukung koruptor, tuh, gue heran,” ucapnya. (*/red)

Seba Baduy 2025, Gubernur Andra Soni: Sangat Menginspirasi dalam Menjaga Kelestarian Alam dan Adat

By On Sabtu, Mei 03, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, kehidupan warga Baduy memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Menginspirasi dalam menjaga kelestarian alam dan berpegang teguh pada adat,” kata Andra Soni usai menyambut kedatangan warga Baduy untuk melakukan Seba Baduy Tahun 2025, di Gedung Negara Provinsi Banten, Jl. KH Brigjen Syam'un No. 5, Kota Serang, Sabtu, 03 Mei 2025.

Diketahui, sejak Sabtu pagi, 03 Mei 2025, sebanyak 1.769 warga Baduy berdatangan ke Ibukota Provinsi Banten, Kota Serang, untuk melaksanakan ritual Seba Baduy Tahun 2025 kepada Gubernur Banten, Andra Soni.

Mereka berasal dari tiga kampung tangtu, yaitu Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik. Serta berasal dari lima kampung panampi. Kedatangan warga Baduy diantar oleh Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah.

Sekitar pukul 14.00 WIB, warga Baduy disambut Gubernur Banten, Andra Soni. Selanjutnya, Andra Soni mengantarkan Warga Baduy ke tempat istirahat sambil menunggu ritual puncak Seba Baduy 2025, di Gedung Negara Provinsi Banten, sekitar pukul 19.00.

Wakil Bupati (Wabup) Lebak, Amir Hamzah dalam kesempatan itu mengatakan, dirinya kedatangan 1.769 warga Baduy yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.

“Saya mengantarkan untuk melaksanakan tradisi Seba ke Bapak Gubernur Banten Andra Soni. Ditukangeun sim kuring ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut dulur-dulur urang anu seja ngalaksanakeun tali paranti Seba ka Bapak Gede, Bapak Gubernur Banten,” kata Amir Hamzah dengan menggunakan Bahasa Sunda yang artinya, di belakang dirinya berduyun-duyun saudara kita dari Baduy untuk melaksanakan ritual Seba ke Bapak Gede, Bapak Gubernur Banten. 

“Selamat Datang. Ahlan Wa Sahlan. Wilujeng Sumping kepada saudara-saudara kita semua dari Kanekes Baduy. Terima kasih kepada pengantar dari Pemerintah Kabupaten Lebak, sehingga saudara-saudara kita tiba di sini dengan selamat. Mari kita antar ke dalam, ke tempat untuk beristirahat,” ujar Andra Soni. 

Usai menyambut Warga Baduy, Andra Soni mengatakan, warga Baduy sangat menginspirasi semua masyarakat. Terutama dalam menjaga adat istiadat, budaya dan menjaga kelestarian alam. 

Selain itu, kata Andra Soni, warga Baduy adalah orang-orang yang disiplin. Salah satunya, sangat menghargai ketika ada salah seorang yang sedang berbicara.

“Ketika ada yang sedang berbicara, tidak ada satu pun warga Baduy yang mengeluarkan suara,” ujarnya. 

Diketahui, Seba Baduy Tahun 2025 dilaksanakan warga Baduy sejak 02 Mei 2025. Mereka melaksanakan Seba diawali kepada Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiqi Jayabaya pada Jum'at malam, 02 Mei 2025.

Kemudian pada Sabtu pagi, 03 Mei 2025, mereka menuju Kota Serang untuk melaksanakan Seba kepada Gubernur Banten, Andra Soni.

Dalam melaksanakan Seba, warga Baduy sebagian menggunakan kendaraan dan sebagian berjalan kaki. Sedangkan Baduy dalam semua menuju tempat Seba dengan berjalan kaki.

Jarak tempuh yang dilalui sekitar 83 km. Sepanjang 50 km dari Desa Kanekes sampai dengan Ibukota Kabupaten Lebak, Rangkasbitung dan sepanjang 33 km dari Rangkasbitung ke Kota Serang. Sementara pakaian adat yang digunakan Baduy Luar berwarna hitam, dan Baduy Dalam berwarna putih. (*/red)

Buron Hampir Tiga Tahun, Pemilik Web Judol "Nitro123" Ditangkap di Bandara Soetta

By On Sabtu, Mei 03, 2025

Ilustrasi Judi Online. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Usai buron selama hampir tiga tahun, pemilik situs judi online (judol) Nitro123 berhasil ditangkap pihak Kepolisian.

Tersangka berinisial HB itu ditangkap Polisi saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), sekira pukul 18.21 WIB.

HB diketahui terbang dari Phnom Penh, Kamboja, pada Jumat,  02 Mei 2025, pukul 15.21 waktu setempat menuju Indonesia.

Penangkapan itu merupakan hasil koordinasi antara Bareskrim Polri, Divhubinter Polri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan otoritas terkait di luar negeri.

Polisi menyebut, penangkapan HB merupakan komitmen terhadap pemberantasan praktik perjudian online (Judol) yang meresahkan masyarakat serta merugikan negara. Polisi memastikan akan terus menindak tegas para pelaku kejahatan perjudian online.

Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri membongkar situs judi online h55.hiwin.care yang menggunakan modus merchant agregator. Bareskrim menangkap 4 orang terkait situs judol tersebut.

Pemberantasan judi online merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah memberi perintah kepada jajarannya untuk menindak tegas kasus judi online.

“Kami telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap empat orang tersangka,” kata Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 02 Mei 2025.

Bareskrim juga membekukan dana transaksi judi online ini mencapai Rp 14,6 miliar.

Menurut Wahyu, praktik judi online sudah berkembang dengan bukti para pelaku memanfaatkan jasa penyedia layanan pembayaran.

“Penyidikan saat ini telah melakukan pembekuan dan penyitaan dana terhadap milik merchant yang tersimpan dalam delapan penyedia jasa pembayaran dengan total nilai Rp 14.675.739.801,” ujarnya.

Judi online hiwin menggunakan modus merchant agregator. Modus ini dilakukan pelaku agar situs judi online sulit terungkap.

Polisi masih memburu tiga pengendali jaringan judol internasional tersebut. Ketiganya telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dua di antaranya merupakan Warga Negara (WN) China.

“Penyidik juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka yang statusnya saat ini masih sebagai DPO,” ujar Wahyu. (*/red)

Muscab ke-V, Yenni Kusuma Kembali Pimpin IBI Kabupaten Serang

By On Sabtu, Mei 03, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Yenni Kusuma kembali memimpin Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Serang Periode 2023-2028.

Yenni terpilih periode ke-2 hasil Musyawarah Cabang (Muscab) ke-V IBI Kabupaten Serang, dengan memperoleh suara terbanyak dari lima kandidat lainnya, di Aula Universitas Faletehan Pelamunan, Kecamatan Kramatwatu, Sabtu, 03 Mei 2025.

Sebelum Muscab ke-V, diawali Seminar Kesehatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang, Rahmat Fitriadi.

Turut hadir, Ketua IBI Provinsi Banten Eniyati, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang Encup Suplikhah, Pengurus Ranting IBI Kecamatan, dan ratusan kader IBI se-Kabupaten Serang.

Usai Seminar Kesehatan dan Muscab, Yenni Kusuma langsung dilantik oleh Ketua IBI Provinsi Banten, Eniyati.

Usai melantik, Eniyati mengapresiasi suksesnya pelaksanaan muscab dan seminar kesehatan secara bersamaan.

“Luar biasa terpilih kembali Ibu Yenni, Ketua Cabang IBI Kabupaten Serang Periode kedua, yakni masa kerja lima tahun ke depan, yaitu 2023-2028, karena kita mengikuti kepengurusan berjenjang lima tahun yang akan datang,” ujarnya.

Eniyati berpesan kepada Ketua IBI Cabang Kabupaten Serang terpilih, Yenni Kusuma agar lebih meningkatkan kebersamaan bersama seluruh anggotanya. Meski saat ini tentunya sudah sangat bagus, namun perlu ditingkatkan lagi agar bisa lebih bagus lagi.

“Jangan lupa PR (pekerjaan rumah) kita masih banyak, bekerja sama mendukung program-program pemerintah, itu lah tugas bidan. Bidan pasti bisa, di mana pun pasti bisa,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua IBI Cabang Kabupaten Serang, Yenni Kusuma menyanggupi pesan dari Ketua IBI Provinsi Banten, Eniyati.

“Semoga kami bisa saling menguatkan, saling menjalin kebersamaan sehingga lebih solid lagi, lebih kompak untuk IBI Kabupaten Serang ke depannya,” ujarnya.

Terkait program nasional, yakni menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB), Yenni menegaskan, IBI selaku pelaksana langsung berkaitan dengan penekanan AKI/AKB dan stunting selama ini selalu bermitra dengan Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan dan mitra lainnya.

“Terkait dengan penurunan AKI dan AKB tersebut, kami akan berusaha meningkatkan potensi dan pengawasan kepada anggota agar bisa melaksanakan pelayanan yang sesuai standar dan kewenangannya,” ungkapnya. (*/red)

Kadisdik Kabupaten Tangerang Dampingi Sekda Ground Breaking SDN Palahlar Cikupa

By On Sabtu, Mei 03, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, H. Soma Atmaja melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Palahlar, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jumat, 02 Mei 2024.

Dalam acara tersebut hadir Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Tangerang H. Dadan Gandana, Camat Cikupa Supriyadi dan sejumlah Dewan Guru, Kades Budimulya dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Oemuda Desa Budimulya.

Kadisdik Kabupaten Tangerang, H. Dadan Ganda dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas terealisasinya pembangunan gedung SDN Palahlar.

“Meskipun ada efisiensi anggaran, namun angaran pendidikan tidak terkena efisiensi. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua TAPD Sekda Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

“Alhamdulillah Pak Sekda sangat memikirkan nasib generasi bangsa, karena pendidikan merupakan dasar majunya suatu bangsa,” sambungnya.

Dadan menjelaskan, SDN Palahlar dengan luas 4.902M2 memiliki 337 siswa, dengan dibangunnya gedung SDN Palahlar akan membantu siswa dalam mengenyam pendidikan di tingkat dasar.

Menurutnya, pada tahun 2025, pembagunan fisik dianggarkan sebesar Rp 131 Miliar, meliputi pembangunan sekolah baru atau unit saraba baru (USB) meliputi empat sekolah, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 70 sekolah, rehabilitasi ruang kelas sedang atau berat 97 sekolah, pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas sekolah 14 sekolah.

Sementara untuk jenjang SMP dianggarkan sebesar Rp 57,3 miliar meliputi pembangunan sekolah baru dua sekolah. 

Pembangunan ruang kelas baru 22 Sekolah, pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 14 sekolah dan pembangunan ruang guru sebanyak satu sekolah.

Untuk jenjang PAUD, kata Dadan, dianggarkan pembangunan fisik sebanyak 12 sekolah yang terdiri dari gedung baru dua sekolah, rehabilitasi berat atau sedang empat sekolah dan pembangunan sarana prasarana utilitas enam sekolah dengan total anggaran mencapai Rp 5.7 miliar. Secara keseluruhan pembangunan dari jenjang PAUD, SD dan SMP, totalnya mencapai Rp 194.4 miliar.

“Kami berharap dan berdoa agar program pembangunan sekolah di Kabupaten Tangerang dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tangerang yang diwakili Sekda Kabupaten Tangerang, H. Soma Atmaja dalam sambutannya mengatakan, peletakan batu pertama SDN Budimulya dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional, tentunya sejala dengan misi pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

“Momentum ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Karena pendidikan adalah prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan berdirinya SDN Palahlar ini membuat anak kita mendapatkan pendidikan yang layak berkualitas dan merata,” ujarnya.

“Kami berharap, sekolah ini nantinya dapat menjadi tempat belajar yang nyaman, aman dan menyenangkan,” tutupnya. (Reno)

Buka Muscab IBI, Wabup Bireuen Razuardi Apresiasi Peran Bidan di Tengah Masyarakat

By On Sabtu, Mei 03, 2025

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT, saat membuka Muscab V Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bireuen, di Ballroom Hotel Fajar, Bireuen, Sabtu, 03 April 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Peran bidan di tengah-tengah masyarakat sangat penting. Bahkan kontribusi besar para bidan dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional patut diapresiasikan. 

Hal itu dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT, saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) V Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Bireuen, di Ballroom Hotel Fajar, Bireuen, Sabtu, 03 April 2025.

“Kami mengapresiasi mendalam terhadap dedikasi para bidan di Bireuen yang telah memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam mendampingi kesehatan ibu dan anak selama ini,” katanya.

Razuardi mengatakan, momentum Muscab IBI menjadi cermin nyata bentuk kontribusi besar para bidan dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT didampingi Kadiskes, dr Irwan A. Gani terima plakat dan cinderamata dari panitia Muscab IBI, di Ballroom Hotel Fajar, Bireuen, Sabtu, 03 April 2025. 

Belakangan ini, kata dia, bidan telah berperan dalam menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Berdasarkan data statistik, penurunan angka kematian ibu dan bayi di Bireuen tahun 2023, kematian ibu tercatat sembilan kasus, dan turun menjadi tujuh kasus di tahun 2024.

“Lalu angka kematian bayi menurun dari 81 kasus menjadi 64 kasus. capaian yang luar biasa yang tidak terlepas dari peran strategis para bidan selama ini,” sebutnya. 

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Bireuen, Muaddah, S.SIT., S.Pd dalam laporannya menyebutkan, Muscab ini sebagai forum tertinggi di tingkat Kabupaten guna mengevaluasi kinerja organisasi dan merumuskan program kerja baru dan diikuti 110 peserta.

“Agenda ini memilih kepengurusan baru yang akan melanjutkan tongkat estafet organisasi dengan tujuan agar kedepan terus sinerg,” tutupnya. (Joniful Bahri)

Soal Produk Jurnalistik, Komisi Kejaksaan: Sekejam Apapun Tak Bisa Jadi Delik Hukum

By On Sabtu, Mei 03, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Produk jurnalistik tidak bisa dijadikan sebagai delik hukum, termasuk dalam perkara obstruction of justice (OJ).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi menanggapi kasus dugaan perintangan penyidikan yang menyeret seorang Direktur JAK TV, Tian Bahtiar.

“Saya bersepakat, kalau untuk insan pers, enggak bisa. Produk media, produk jurnalistik, sekejam apapun, senegatif apapun, itu tidak bisa dijadikan sebagai delik, termasuk delik OJ,” kata Pujiyono dalam forum diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), Jumat, 02 Mei 2025.

Menurutnya, dalam konteks penegakan hukum, jurnalisme justru memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap lembaga penegak hukum.

“Dalam penegakan hukum itu kewenangan penegak hukum sangat besar. Pengawasan internal enggak cukup. Butuh juga pengawasan dari publik, termasuk jurnalistik,” ujarnya.

Dia menjelaskan, perbedaan mendasar antara obstruction of justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam KUHP, kata dia, unsur OJ mengacu pada tindakan yang jelas dan langsung menghambat proses hukum.

Sementara dalam UU Korupsi, tindakan sekecil apapun yang dinilai menghambat, dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Dia juga menegaskan, dalam kasus JAK TV, produk jurnalistik yang dihasilkan oleh oknum yang kini menjadi tersangka tidak terkait dengan unsur obstruction of justice.

“Itu juga dibenarkan oleh Ketua Dewan Pers, bahwa produk jurnalistik itu tidak masuk ke dalam delik hukum,” ujarnya.

Pujiyono juga mengatakan, adanya keterlibatan dalam kasus tersebut lebih berkaitan dengan peran tersangka sebagai direktur pemberitaan dan adanya alat bukti lain, termasuk dugaan aliran dana dan pemufakatan jahat.

“Ada joint statement dari Dewan Pers dan Puspenkum Kejagung yang menegaskan bahwa ini tidak terkait dengan produk jurnalistik,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB) langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan penuntutan, hingga pengadilan dalam kasus dugaan korupsi PT Timah, impor gula dan ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Selain Tian Bahtiar, dua tersangka lain, yakni Marcella Santoso (MS) dan Junaedi Saibih (JS) selaku Advokat, juga langsung ditahan.

“Terhadap dua tersangka, yaitu JS dan TB ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin, 21 April 2025. (*/red)

Prabowo soal Anggaran Pendidikan Besar: Apakah Sampai ke Alamat Tujuan?

By On Jumat, Mei 02, 2025


BOGOR, KabarViral79.Com – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan, masa depan suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan. Untuk itu, kata Prabowo, anggaran pendidikan yang saat ini dialokasikan cukup besar harus tepat sasaran.

“Mari kita waspada. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun, apakah sampai kepada alamat yang ditujukan,” kata Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jumat, 02 Mei 2025.

Saat ini, kata dia, Indonesia memiliki anggaran pendidikan yang paling besar dibandingkan negara-negara lain. Anggaran pendidikan disebut mencapai 22 persen APBN.

“Dibanding negara lain, negara kita menempatkan pendidikan teratas dalam APBN. Pendidikan yang paling utama, kalau tidak salah APBN sekarang tertinggi di atas 22 persen,” ujarnya.

Prabowo mengatakan, salah satu alokasi anggaran pendidikan yaitu untuk perbaikan sekolah-sekolah negeri.

Ia mengaku, tak habis pikir dengan keadaan saat ini di mana masih ada sekolah yang hanya punya satu toilet. 

Prabowo juga mengingatkan, Gubernur serta Walikota dan Bupati bertanggung jawab agar anggaran pendidikan digunakan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan. Selain itu, kata dia, pemerintah pusat juga terus berupaya mencari jalan keluar untuk menambah anggaran pendidikan.

“Saya ingatkan tanggung jawab dari Pemda, Walkot, Bupati, Gubernur bersama-sama. Saya memang menetapkan anggaran, saya kira cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah, tapi tidak cukup,” kata Prabowo.

“Maka, penghematan terus-menerus perbaiki sekolah dalam waktu yang secepat-cepatnya ini yang dipikirkan terus-menerus bersama jajaran menteri saya. Bagaimana kita cari uang, karena terus terang saja kekayaan bangsa Indonesia masih terlalu banyak yang bocor dan tidak sampai ke rakyat,” tegasnya.

Dia juga selalu mengingatkan jajaran Kabinet Merah Putih agar bekerja untuk melayani rakyat.

Prabowo menentang segala bentuk tindakan korupsi di semua elemen pemerintahan.

“Hendaknya anggaran untuk rakyat, untuk pelayanan rakyat hendaknya jangan diselewengkan, jangan dikorupsi dengan segala akal,” pungkasnya. (*/red)

Peringati Hardiknas, KPK Ingatkan Guru yang Terima Hadiah: Gratifikasi Bukan Rezeki!

By On Jumat, Mei 02, 2025

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana di Gedung C1 KPK, Jakarta, Jumat, 02 Mei 2025. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan atau layanan pendidikan bukanlah rezeki, melainkan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, di Gedung C1 KPK, Jakarta, Jumat, 02 Mei 2025.

Dia mengimbau guru dan dosen untuk menolak segala bentuk gratifikasi.

“Kita juga mengingatkan bagaimana menyosialisasikan gratifikasi itu. Itu bukan rezeki. Harus dibedakan, mana rezeki, mana gratifikasi,” ujarnya.

Setiap tiga bulan sekali, kata Wawan, pihaknya melakukan webinar bersama guru dan dosen untuk meningkatkan kapasitas mengenai antikorupsi.

“Termasuk kepala sekolahnya juga demikian, dosen-dosennya demikian. Nanti kurang lebih tanggal 15 Mei, 15 Mei nanti ada webinar khusus untuk dosen-dosen anti korupsi se-Indonesia,” ujarnya.

Wawan mengatakan, upaya pencegahan korupsi merupakan tugas bersama, termasuk guru, sehingga ekosistem yang berintegritas harus diwujudkan di sekolah.

“Nah itu adalah upaya kita semua bagaimana mewujudkan pendidikan yang berintegritas. Termasuk ekosistemnya, ada gurunya, kepala sekolahnya,” pungkasnya. (*/red)

Bupati Maesyal Rasyid Kunjungi Anak Penderita Kanker Mata di Kronjo, Siap Bantu Secara Penuh

By On Jumat, Mei 02, 2025


TANGERANG, KabarViral79.Com – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengunjungi SM, anak berusia empat tahun yang menderita retinoblastoma (kanker mata), di Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo, Jumat, 02 Mei 2025.

Dalam kunjungannya, Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan memberikan dukungan penuh dan bantuan terhadap pengobatan anak SM.

“Kami akan membantu secara penuh. Mulai dari pengobatan, pemberian makanan bergizi, hingga pelaksanaan operasi di RS Cipto Mangunkusumo,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia juga telah menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Kronjo untuk terus memantau kondisi kesehatan anak SM secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Bupati agar langkah-langkah lanjutan bisa cepat diputuskan nantinya.

“Pemantauan rutin penting agar progres kesehatannya terpantau dan dapat segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Dia juga meminta agar anak SM juga bisa mendapatkan tambahan asupan gizi dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Kronjo untuk mempercepat kesiapan mental dan fisik anak SM saat menjalani operasi.

“Hal ini dilakukan agar berat badannya mencapai standar minimum yang disyaratkan untuk tindakan medis lanjutan,” ucapnya.

Selain bantuan kesehatan, pihaknya juga menyampaikan bahwa Pemkab Tangerang melalui Dinas Perkim dan Kecamatan Kronjo akan membantu pembangunan fasilitas MCK dan sarana air bersih di rumah keluarga anak SM.

Sebelum mengahiri kunjungannya, Bupati Maesyal Rasyid juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang untuk terus menjada dan meningkatkan rasa empati dan solidaritas sosial terhadap sesama.

“Kepedulian terhadap tetangga, terutama mereka yang sedang dalam kesulitan, merupakan fondasi masyarakat yang kuat dan peduli,” tuturnya.

Imroatun Soleha atau yang akrab disapa Iim, Ibu SM, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas perhatian dan bantuan dari Bupati Tangerang.

“Saya sangat bersyukur dan terharu atas kedatangan Bapak Bupati. Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ini,” ucapnya. (Reno)

Lab Humanity Laporkan Loker RS Cilograng Dan Labuan Ke Kemenaker dan Komnas HAM

By On Jumat, Mei 02, 2025

 


Banten, KabarViral79.Com - Ketua Lembaga Advokasi Buruh (LAB) Humanity Puji Santoso menyatakan, telah melaporkan adanya diskriminasi di perekrutan pegawai non ASN di RSUD Cilograng dan RSUD Labuan ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM). Karena persyaratannya dinilai diskriminasi, Jum’at (2/5/2025).

“Beberapa minggu lalu, kami sudah menyampaikan surat pernyataan pendapat soal rekrutmen RSUD Cilograng dan Labuan. Kami berpendapat, rekrutmen itu diskriminasi. Melanggar HAM dan aturan Ketenagakerjaan. Sehingga kami minta agar dibatalkan dan dibuka ulang dengan persyaratan yang tidak diskriminatif,” kata Puji Santoso.

Sayangnya, pernyataan pendapat ini diabaikan. Pemprov Banten terus melanjutkan perekrutan dengan persyaratan yang sangat diskriminasi. Sehingga LAB Humanity terpaksa menempuh jalur hukum.

“Kami sudah sampaikan secara tertulis ke Pemprov Banten, ada 2 persyaratan diskriminatif. Yaitu, larangan bagi yang pernah dipidana penjara dan adanya penilaian afirmatif berdasarkan daerah. Ini jelas melanggar UUD 45, UU Ketenagakerjaan dan Hak Azasi Manusia (HAM),” ujar Puji Santosa.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Sedangkan Pasal 28I ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

“Dengan adanya persyaratan tidak pernah dipidana penjara, maka jelas melanggar 2 pasal di UUD 45. Eks Napi, betul pernah bersalah. Tapi kesalahannya sudah ditebus dengan pidana penjara. Artinya, mereka sudah bersih kembali dari kesalahan tersebut. Jadi persyaratan itu jelas diskriminasi terhadap eks Napi,” ungkap Puji Santoso.

Di sisi lain, adanya nilai afirmatif atas dasar KTP diduga sudah melanggar UU HAM dan UU Ketenagakerjaan. Pasal 38 Undang-Undang (UU) HAM:

Ayat (1) berbunyi, “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”.

Ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.

Tidak boleh ada persyaratan diskriminatif dipertegas dalam Pasal 5 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

“Pemprov Banten itu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara bagian, apalagi negara yang terpisah dari NKRI. Bukan juga kerajaan yang bisa seenak udelnya bikin aturan tanpa melihat aturan di atas. Ini jelas pelanggaran HAM dan UU Ketenagakerjaan. Makanya kami melaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Komnas HAM. Agar rekrutmen RS Cilograng dan Labuan dibatalkan dan diulang tanpa persyaratan yang diskriminatir,” ungkap Puji Santoso.

(G)

Remaja Peusangan Ditahan di Kejaksaan Bireuen Akibat Tersandung Pengedaran Uang Palsu

By On Jumat, Mei 02, 2025

JPU Kejari Bireuen menerima pelimpahan berinisial TA (17), bersama barang bukti Tahap II kasus uang palsu, di Ruang Tahap II Kejari setempat, Jumat, 02 Mei 2025. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menerima pelimpahan seorang remaja berinisial TA (17), bersama barang bukti Tahap II kasus uang palsu, di Ruang Tahap II Kejari setempat, Jumat, 02 Mei 2025.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, H. Munawal Hadi SH, MH kepada wartawan menjelaskan, perkara bermula pada Kamis, 16 April 2025, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bireuen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku yang mencetak dan mengedarkan uang palsu. 

Selanjutnya, sekira pukul 13.00 Wib, Tim Opsnal Satreskrim Polres Bireuen berhasil mengamankan pelaku tersebut dan ditemukan beberapa mata uang palsu yang siap diedarkan di Desa Keude Matang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh.

“Setelah dilakukan intrograsi selanjutnya pelaku beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Bireuen guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” terangnya. 

Barang bukti yang diserahkan, yaitu satu unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah beserta satu kunci kontak Nopol BL 5909 ZAW. 

“Lalu lima lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu dengan nomor seri OQB912819, satu buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, satu lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu dengan nomor seri OQB912819,” ungkapnya. 

Menurut Munawal Hadi, perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum TA sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

“Usai dilakukan serah terima, TA bersama barang bukti, dilakukan penahanan di Lapas Kelas II B Bireuen guna memperlancar proses persidangan,” ucap Kajari Bireuen. (Joniful Bahri)

17 Pelaku Kasus Narkoba dan Obat Tanpa Izin Edar Ditangkap Satresnarkoba Polresta Serang Kota

By On Jumat, Mei 02, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Satresnarkoba Polresta Serang Kota berhasil mengamankan 17 tersangka terkait kasus narkoba sabu dan obat-obatan tanpa izin edar.

Barang bukti yang diamankan di antaranya sabu seberat 144,11 gram dan 657 butir obat-obatan tanpa izin edar jenis hexymer dan tramadol.

Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol Yudha Satria mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika jenis sabu.

Untuk narkotika, kata dia, yakni jenis sabu, sudah dilakukan ujikan di laboratorium.

“Himbauan kami kepada masyarakat untuk tidak menggunakan, membeli, atau mengedarkan narkoba dan obat-obatan. Slogan say no to drugs, tapi say war to drugs,” kata Yudha Satria kepada awak media saat Konferensi Pers, Jumat, 02 Mei 2025.

Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polresta Serkot, AKP Dimas Arki Jatipratama menambahkan, narkotika dan obat-obatan dapat menyebabkan efek negatif bagi kesehatan dan dapat memicu perkelahian pelajar maupun balap liar.

“Penyebab 80 persen terjadinya perkelahian pelajar maupun balap liar, itu anak-anak yang mengkonsumsi obat-obatan ini,” pungkasnya.

Selain itu, kata dia, wilayah yang paling banyak dan dominan peredarannya, saat ini di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Berikut inisial 17 pelaku yang diamankan Polresta Serang Kota, yaitu AF (28), FC (22), MM (19), RG (20), PA (28), MI (28), MY (40), RF (30), NS (28), EM (28), ZS (34), UK (22), ES (30), AY (28), MYH (25), SY (32) dan AR (25).

Dari 17 tersangka, 15 tersangka merupakan pengedar narkoba jenis sabu dan dua tersangka pengedar obat-obatan tanpa izin edar.

“Untuk barang bukti sabu sebanyak 144,11 gram. Sedangkan, tramadol 309 butir dan hexymer 348 butir, total obat-obatan 657 butir,” terang Yudha Satria.

Kepada para tersangka obat-obatan tanpa izin edar disangkakan Pasal 435 Sub Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10  tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar

Polresta Serang Kota akan terus komitmen melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kasus narkotika dan obat-obatan tanpa izin edar untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. (goes/red)

Kasat Reskrim Polres Lebak Sambut Baik Silaturahmi SMSI Lebak di Ruang Kerjanya

By On Jumat, Mei 02, 2025

 


Lebak, KabarViral79.Com – Kasat Reskrim Polres Lebak Polda Banten, AKP Wisnu Wicaksana, menyambut hangat kunjungan silaturahmi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Lebak di ruang kerjanya. Jum'at (2/5/2025). 

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua SMSI Lebak, Deni Ismayadi, didampingi oleh Sekretaris Hasanudin, SH. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara media dan aparat penegak hukum serta berdiskusi mengenai peran strategis media dalam mendukung kinerja kepolisian.

AKP Wisnu Wicaksana menyampaikan apresiasi atas kunjungan pengurus dan anggota SMSI Lebak yang dinilainya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu.

“Silaturahmi ini sangat kami apresiasi. Kami juga perlu berdiskusi mengenai peran media dalam mendukung tugas kepolisian, guna mewujudkan masyarakat yang lebih baik melalui pemberitaan yang komprehensif,” ujar AKP Wisnu.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara media dan aparat penegak hukum untuk menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat.

“Bersinergi dan berkolaborasi adalah kunci utama dalam membangun masyarakat yang cerdas. Tanpa sinergi, pemberitaan yang akurat dan berdampak positif bagi publik akan sulit diwujudkan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Lebak, Deni Ismayadi, yang akrab disapa Kang Deni, menekankan pentingnya kompetensi dalam dunia jurnalisme. Menurutnya, media sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi yang faktual dan terpercaya.

“Kompetensi sangat penting, baik di media maupun di kepolisian. Kita harus saling mendukung dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari informasi yang disampaikan,” ucap Deni.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Polres Lebak, khususnya AKP Wisnu Wicaksana, yang telah meluangkan waktu untuk menerima kunjungan SMSI Lebak.

“Semoga pertemuan ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat ke depannya,” pungkas Deni.

(Cup)

GRIB Jaya PAC Bayah dan Panggarangan Bantu Warga Kampung Jatake yang Puluhan Tahun Tak Punya Listrik

By On Jumat, Mei 02, 2025

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya melalui Pengurus Anak Cabang (PAC) Kecamatan Bayah dan Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, memberikan bantuan instalasi KWH listrik kepada keluarga Murnasih, warga Kampung Jatake, Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Jumat (2/5/2025).

Ketua PAC GRIB Jaya Kecamatan Bayah, Ade Purma, menyampaikan bahwa Murnasih merupakan warga kurang mampu yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

“KWH listrik yang diberikan kepada Ibu Murnasih berasal dari hasil iuran para pengurus dan anggota GRIB Jaya PAC Bayah dan Panggarangan,” ujar Ade kepada wartawan di lokasi kegiatan.

Senada dengan itu, Wakil Ketua PAC Panggarangan, Iman, menambahkan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian GRIB Jaya terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Semoga bantuan ini bisa meringankan beban Ibu Murnasih,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Murnasih mengaku terharu dan tidak menyangka akan mendapatkan bantuan KWH listrik secara gratis.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada GRIB Jaya PAC Bayah dan Panggarangan atas bantuan ini,” ungkapnya dengan penuh rasa syukur.

Tokoh masyarakat Kampung Jatake, Mimit, juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas bantuan tersebut.

“Sudah sejak lama warga kami kesulitan mendapatkan listrik. Kini berkat GRIB Jaya, masalah itu teratasi. Terima kasih, semoga GRIB Jaya menjadi teladan bagi ormas lainnya,” pungkasnya.

(Cup/Angga)

Gelar Aksi Demo di DPR, Aliansi Gebrak Sebut Belum Saatnya Buruh Bermesraan dengan Pemerintah!

By On Kamis, Mei 01, 2025

Ketua Umum KASBI, Sunarno. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Dalam rangka perayaan Hari Buruh Internasional atau Mayday, massa buruh yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi di depan gedung DPR/MPR/DPD RI, Kamis, 01 Mei 2025

Mereka memilih menggelar aksi terpisah dari kelompok buruh lain yang menggelar May Day Fiesta di Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno mengatakan, pihaknya merasa situasi atau kondisi buruh Indonesia masih dalam kondisi yang sangat buruk.

Menurutnya, masih banyak buruh yang menerima nasib buruk seperti terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Ketika melihat kawan-kawan buruh yang hidup dalam posisi penderitaan karena sistem ketenagakerjaan kita yang memang belum berpihak pada kaum buruh. Kami melakukan aksi turun ke jalan dengan cara berdemonstrasi,” kata Sunarno kepada wartawan di depan gedung DPR/MPR/DPD RI.

“Artinya apa? Belum saatnya kaum buruh bisa melakukan aksi Mayday Fiesta bersama pemerintah atau Presiden,” imbuhnya.

Dia menyebut, aksi di depan gedung DPR/MPR/DPD itu adalah aksi perlawanan dari aksi buruh di Monas.

Ia menilai, selama masih ada buruh yang bernasib kurang baik maka belum saatnya buruh bisa bermesraan dengan pemerintah.

“Ya, betul (aksi perlawanan). Aksi yang kita lakukan ini juga sekaligus mengingatkan kepada kawan-kawan serikat pekerja yang lain bahwa belum saatnya untuk bermesraan atau bersama-sama dengan pemerintahan sebelum aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kaum buruh atau rakyat itu bisa diperlakukan,” pungkasnya.

Dia berharap, pemerintah bisa melibatkan kaum buruh saat akan membuat aturan. Dia juga meminta agar pemerintah bisa mencegah badai PHK yang menimpa buruh.

“Caranya bagaimana? Melibatkan serikat-serikat buruh dalam pembentukan undang-undang atau peraturan-peraturan. Lalu juga karena ini adalah situasi badai PHK, seharusnya pemerintah bisa melakukan pencegahan,” tuturnya.

Seperti diketahui, massa aksi buruh mengatasnamakan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mulai berdatangan ke depan gedung DPR/MPR/DPD RI. Mereka datang dengan melakukan long march dari depan gedung TVRI menuju gedung DPR/MPR/DPD RI.

Tuntutan yang dibawa oleh massa aksi Gebrak itu di antaranya:

Cabut UU Cipta Kerja beserta PP turunannya, Lawan badai PHK, sahkan RUU Ketenagakerjaan Pro Buruh, dan berikan kepastian dan jaminan kerja yang layak bagi kaum buruh;

Sahkan RUU PRT sekarang juga, Berikan Jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga, Hapuskan hubungan kemitraan, pengakuan status pekerja bagi pengemudi ojol, taksi online dan kurir, jamin dan lindungi pekerja medis dan kesehatan, pekerja perikanan, dan kelautan, pekerja perkebunan dan pertanian, pertambangan dan buruh migrant.

Hentikan penggusuran pemukiman dan tanah-tanah rakyat, Jalankan reforma agraria sejati: berikan tanah dan teknologi pertanian bagi petani kecil;

Hentikan Proyek-Proyek PSN yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan, Sahkan RUU Masyarakat demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan Masyarakat Adat di seluruh penjuru negeri;

Cabut UU TNI, Tolak Militer Masuk Kampus, Pabrik dan Desa, Tolak Militer Campur Tangan Urusan Sipil, Kembalikan Militer Ke Barak.


(*/red)

Hadiri May Day 2025, Ini Sejumlah Janji Prabowo ke Buruh

By On Kamis, Mei 01, 2025


JAKARTA, KabarViral79.Com – Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis, 01 Mei 2025.

Di hadapan puluhan ribu buruh yang hadir, Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah presiden para buruh dan orang susah.

“Saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah,” ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan sejumlah janji kepada para buruh yang ada di Indonesia. Sejumlah janji tersebut di antaranya:

Hapus Outsourcing

Prabowo berjanji akan mencari cara untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia.

Untuk itu, dia meminta Dewan Kesejahteraan Nasional yang akan dibentuk untuk mempelajari cara menghapus sistem kerja yang merugikan kaum buruh tersebut.

“Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ujar Prabowo.

Dia juga meminta para buruh bersikap realistis dan ikut menjaga kepentingan para investor demi terus tersedianya lapangan pekerjaan.

Diketahui, penghapusan outsourcing menjadi salah satu yang disuarakan massa buruh dalam aksi May Day 2025.

Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai hadiah untuk para buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

“Saya ingin beri hadiah kepada kaum buruh pada hari ini, saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujarnya.

Menurutnya, dewan tersebut akan terdiri dari perwakilan pimpinan serikat buruh dari seluruh Indonesia. Dengan tujuan, memberikan masukan langsung kepada Presiden terkait persoalan regulasi dan perlindungan terhadap hak-hak buruh.

“Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undangnya yang enggak beres, yang enggak melindungi buruh,” jelasnya.

“Mana regulasi yang enggak bener, mereka memberi masukan kepada saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” imbuhnya.

Bentuk Satgas PHK

Tak hanya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan masukan dari para pimpinan serikat buruh, termasuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat.

“Atas saran dari pimpinan buruh, saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK,” ujarnya.

“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya,” tegasnya.

Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

Prabowo juga mendukung usulan agar Marsinah mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dari kaum buruh.

Menurutnya, nama Marsinah muncul saat dirinya bertanya kepada sejumlah pimpinan serikat buruh dan pekerja.

“Saya tanya, kalian ada saran enggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh,” ujarnya.

“Dan mereka sampaikan, ‘Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak?’ Marsinah jadi pahlawan nasional,” ujar Prabowo.

Dia pun menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh usulan tersebut, asalkan mendapat kesepakatan luas dari kalangan serikat buruh.

“Asal seluruh pimpinan buruh, mewakili kaum buruh, sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” pungkasnya.

Dorong Pengesahan UU PPRT

Terkait Undang-Undang (UU), Prabowo mendorong segera disahkannya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

“Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Sufmi Dasco Ahmad, melaporkan ke saya bahwa minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas,” ujarnya.

Prabowo juga berharap, pembahasan RUU PPRT yang telah lama mandek tersebut bisa dituntaskan kurang dari tiga bulan.

“Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan RUU ini akan selesai kita bereskan,” ujarnya.

UU Perlindungan Pekerja di Sektor Kelautan dan Perikanan

Prabowo juga menjawab permintaan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat perihal perlindungan buruh yang bekerja di kapal dan sektor perikanan melalui ratifikasi Konvensi ILO 188.

Menurutnya, pemerintah berencana menyusun UU terkait perlindungan pekerja di sektor kelautan dan perikanan.

“Juga saran dari Pak Jumhur Hidayat, UU pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal kita juga segera membentuk UU itu,” kata Prabowo.

UU Perampasan Aset

Terakhir, Prabowo juga mendukung segera disahkannya UU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

“Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung UU Perampasan Aset. Saya mendukung,” ujarnya.

Dia menegaskan, tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya.

“Enak aja, udah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” kata Prabowo, yang langsung disambut teriakan antusias dari massa buruh, “Setuju!”

Prabowo juga melanjutkan seruannya dengan mengajak buruh untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.

Tuntutan Buruh

Sebagaimana diketahui, ada empat pimpinan konfederasi serikat buruh dan pekerja yang menyampaikan tuntutan kepada Prabowo dalam momen peringatan Hari Buruh atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis.

Keempatnya adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elita Rosita Silaban; Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea; dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Dalam tuntutannya, Elita Rosita Silaban berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketenagakerjaan ditindaklanjuti.

Kepada Prabowo, dia juga berharap agar semua stakeholder mendukung revisi jaminan sosial bagi pekerja informal yang belum ter-cover dalam jaminan perlindungan sosial.

Kemudian, Jumhur Hidayat menitipkan soal nasib para buruh yang bekerja di kapal ikan.

Dia meminta agar pemerintahan yang dipimpin Prabowo segera meratifikasi konvensi ILO 188 guna melindungi buruh yang bekerja di kapal perikanan.

Selanjutnya, Andi Gani menyatakan dukungan buruh pada semua kebijakan yang dibuat pemerintahan Prabowo Subianto, terutama demi menciptakan keadilan bagi para buruh.

Sementara itu, Said Iqbal menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo. Di antaranya, mengesahkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru, menghapus outsourcing, membentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mengesahkan UU PPRT yang 21 tahun mandek di DPR, dan memberantas korupsi melalui pengesahan UU Perampasan Aset. (*/red)

Hadiri May Day 2025, Bupati Serang Ingatkan Jaga Komunikasi Buruh, Industri dan Pemerintah

By On Kamis, Mei 01, 2025


SERANG, KabarViral79.Com – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, di Lapangan Kampung Bahbul, Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Kamis, 01 Mei 2025.

Dalam momen tersebut, Ratu Tatu Chasanah mengingatkan untuk menjaga komunikasi yang baik antara buruh, industri, dan Pemerintah Daerah (Pemda), terlebih kondisi ekonomi global saat ini yang kurang baik.

Pantauan di lokasi berbeda pada tahun sebelumnya, kegiatan May Day kali ini dengan melibatkan pelaku UMKM setempat untuk bisa ikut berpartisipasi. Tampak meriah, selain panitia menyiapkan door prize, lebih meriahnya lagi dihibur oleh Wulan Lida.

“Peringatan May Day tahun ini berbeda dengan dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu kita lebih ke internal, teman-teman buruh, Aliansi Buruh dilaksanakan di Hotel Swiss Bel difasilitasi oleh pihak Modern Land, di sana kami berdiskusi lebih banyak membahas aturan-aturan yang ada,” ujar Tatu kepada wartawan.

Sementara tahun ini, kata dia, serikat pekerja dan serikat buruh mengajak masyarakat untuk bergabung bersama-sama. Walaupun acaranya sederhana namun penuh rasa kekeluargaan.

“Kegiatan May Day menjadikan para UMKM ikut hadir di sini. Mereka punya kesempatan, teman-teman serikat buruh tidak hanya memperhatikan diri sendiri tapi lingkungannya, masyarakatnya, UMKM-nya,” tuturnya.

Hingga kini, kata Tatu, Pemkab Serang terus berupaya menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja, menjaga hubungan industrial yang harmonis serta membuka lapangan kerja yang inklusif dan layak.

“Kami mengajak semua pihak, pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjadikan May Day sebagai momen memperkuat sinergi,” katanya.

Seperti dikatakan Apindo, kata dia, May Day bukan hanya perayaan simbolik, tapi juga langkah konkret membangun iklim kerja yang sehat, aman, dan saling menghargai.

“Tadi oleh Pak Rizal (Sekretaris ASPSB) juga disampaikan bahwa kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, kebersamaan antara pemerintah, industri, perusahaan, dan pekerja wajib dilakukan.

“Kita seringkali harus duduk bersama, mendiskusikan supaya tidak ada salah paham. Kemudian juga kita sepakat bahwa kita harus berupaya mengoptimalkan mengurangi PHK yang terjadi,” katanya.

Menurutnya, penting duduk bersama dengan industri untuk mengurangi PHK. Sebab, kata dia, satu sisi kondisi pasar global sedang tidak baik-baik saja. Hal tersebut tentu akan berdampak pada industri di Kabupaten Serang.

“Tapi sekali lagi dengan kebersamaan tentunya kita Insya Allah bisa melewati ini semua,” ucapnya.

Ratu Tatu kembali mengingatkan buruh agar terus menjaga komunikasi dengan industri dan pemerintah, khususnya Disnakertrans.

Ia berharap, hal tersebut dilanjutkan agar bisa melewati kesulitan yang dihadapi.

“Pada intinya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kondisi ekonomi global yang seperti sekarang ini harus antara pemerintah, pihak buruh, pihak industri harus menjaga terus komunikasinya, karena sekarang tidak sedikit juga perusahaan yang terpaksa harus PHK para tenaga kerjanya,” jelasnya.

Turut hadir, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Diana Ardhianty Utami, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Epi Priatna, perwakilan dari Polres Serang Kabupaten, Polda Banten, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, APINDO, dan lainnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang, Diana Ardhianty Utami mengaku bersyukur peringatan May Day tingkat Kabupaten Serang Tahun 2025 berjalan lancar.

Menurutnya, hal itu tidak lepas atas kerja sama dari Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh sesuai dengan tema “May Day Collaboration Day”. Artinya, harus kolaborasi antara buruh, pemerintah, dan industri.

“Kolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global, semua bisa dicarikan solusinya dengan cara duduk bersama seperti yang disampaikan Ibu Bupati Serang,” ujarnya.

Sekretaris Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang, Arizal Peni berharap, momen May Day bisa direalisasi atas usulan pihaknya yang mana pada Februari 2025 sudah menyerahkan draf ke DPRD Kabupaten Serang, tentang regulasi yang muatannya lebih kepada kearifan lokal.

“Sehingga kita mengatur aturan-aturan yang belum diatur undang-undang cipta kerja, itu harapannya,” ujarnya.

Kemudian harapan lainnya, kata Arizal agar Pemkab Serang segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK.

“Sehingga pada saat buruh menjadi korban PHK, bisa ditangani dengan cepat dan efektif,” pungkasnya. (*/red)

Dua Pengelola Judi Online Jaringan Kamboja Diringkus Polisi

By On Kamis, Mei 01, 2025

Ilustrasi judi online. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Dua pengelola judi online (Judol) yang merupakan jaringan dari negara Kamboja berhasil diringkus pihak Kepolisian.

Kedua pelaku itu berinisial DO dan J. Situs judi online yang dikelola oleh kedua pelaku bernama MERPATI55. Situs tersebut baru mulai beroperasi pada bulan Februari 2025.

Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi mengatakan kedua pelaku ditangkap di sebuah resto Jalan Arief Rahman Hakim, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu, 23 April 2025, pukul 22.30 WIB.

“Tim berhasil mengamankan dua pelaku yang diduga merupakan admin judi online,” kata Resa dalam keterangannya, Kamis, 01 Mei 2025.

Menurut Resa, kejadian itu terungkap bermula saat pihaknya tengah melakukan patroli cyber pada Minggu lalu, 20 April 2025.

Dalam penelusuran itu, ditemukan situs judi online bernama MERPATI55 dengan link https://merpati55.xyz yang menawarkan beberapa game casino hingga judi bola. 

Kemudian pihaknya juga menemukan rekening hingga E-Wallet OVO dari pengelola situs judol tersebut.

Atas dasar itu, Unit 5 Resmob Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti di website judol tersebut. Hasilnya, pihaknya menemukan keberadaan pengelola situs judi online tersebut.

“Tim siber patrol Analisa IT, kemudian tim mendapatkan informasi terkait lokasi yang digunakan untuk pengoperasian Judi Online website MERPATI55 tersebut,” ujarnya.

Kemudian, Subdit Resmob Polda Metro Jaya langsung menangkap dua orang pelaku yang diduga sebagai pengelola akun situs judol tersebut di resto Jalan Arief Rahman Hakim, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu, 23 April 2025.

Adapun barang bukti yang diamankan seperti Laptop, Handpone hingga kartu Ajungan Tunai Mandiri (ATM) yang digunakan untuk situs judol tersebut.

Atas perbuatannya kedua telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No 1/2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11/2008 tentang ITE dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf T dan Z UU No. 8/2010 tentang TPPU.

Saat ini, kedua pelaku berserta barang buktinya diamankan di Polda Metro Jaya, guna dilakukan pendalaman terkait situs judol tersebut. (*/red)