-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Beredar Video Pengakuan Pendamping PKH di Desa Cibitung Lakukan Pemotongan Dana Program

By On Kamis, Oktober 22, 2020

PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Beredarnya video pengakuan oknum Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cibitung, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, melakukan pemotongan dana program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, Kamis, 01 Oktober 2020.

Dalam video yang berdurasi 28 detik tersebut memperlihatkan dua orang yang ada di dalam ruangan, dan salah satunya adalah Iyad Cahyadi selaku Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Desa Cibitung yang mengaku telah melakukan pemotongan dana program, serta pembohongan publik.

Baca juga: Ramai Pemberitaan, Akhirnya Jubaedah dapat Perawatan Intensif

 “Saya atas nama Iyad Cahyadi, Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Desa Cibitung, Kecamatan Munjul, telah melakukan pemotongan dana program Keluarga Harapan, serta pembohongan publik dan apa yang saya perbuat maka siap diproses secara hukum, dan diberhentikan dari pekerjaan sebagai pendamping,” ucap Iyad Cahyadi dalam video yang diduga direkam menggunakan kamera handphone tersebut.

Untuk menggali informasi lebih lengkap mengenai pemotongan dana program PKH sebesar Rp8.400.000, sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Ibu Kadariah warga Desa Cibitung, awak media masih mencoba untuk meminta hak jawab dari Iyad Cahyadi selaku PKH yang diduga sebagai pelaku pemotongan dana PKH yang merupakan sebagai program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH dengan kriteria keluarga penerima manfaat adalah keluarga miskin. (Yockhie)

Jauh dari Harga Pasaran, Program Bantuan Sembako di Kecamatan Patia Dikeluhkan KPM

By On Kamis, November 04, 2021

PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Program sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. 

Seperti halnya program BPNT, program Sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan. 

Namun kerap terjadi pada program Sembako, banyak oknum meningkatkan harga komoditas seperti yang terjadi di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga jeruk melonjak mencapai Rp 24 ribu untuk per kilogram meski harga pasaran hanya mencapai Rp 18 ribu rupiah.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengatakan, selaku keluarga yang mendapatkan manfaat program sembako bahwa harga buah jeruk mencapai Rp 24 ribu.

“Ini jeruknya, dikasih satu kilo tapi harganya mahal paling kalo beli dipasar cuma 14 ribu,” terang Penerima Manfaat yang identitasnya dirahasiakan.

Ia juga menjelaskan, penyaluran bantuan sosial program sembako bulan November tahun 2021 tidak ada daging ayam, dan hanya telor, buah jeruk, kacang hijau dan beras.

“Aneh pa untuk bulan ini, kami hanya dikasih empat jenis komoditas, diantaranya beras, telor, kacang hijau dan buah jeruk,” ucapnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, kebutuhan masyarakat bukan cuma hanya berupa beras, telur, daging dan kacang hijau tapi juga daging.

“Seperti pada program Sembako di Kecamatan lain, ada juga daging dan komoditas lainnya seperti sayur-sayuran, ko di sini tidak ada y..?,” tuturnya.

Dengan adanya komoditi yang tidak sesuai dengan keinginan KPM, dirinya menyesalkan kepada penyedia bahan pokok (komoditas) pengadaan tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan hanya mementingkan diri sendiri penyedia barang.

“Katanya program ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi tapi ko begini kenyataannya sudahmah harganya mahal tidak sesuai dengan harapan pula,” tutupnya.

Sementara itu, Aris Doris, Aktivis Peleton Pemuda menyoal harga jenis komoditas untuk program Sembako di Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten karena menurutnya Program Sembako harus tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

“Bagaimana bisa dikatakan tepat harga, jeruk saja di pasar Rp18 ribu. Sedangkan pada program sembako di Kecamatan Patia Rp 24 ribu, apakah seperti bisa dikatakan tepat harga.?," kata Doris.

Masih dikatakan Doris, program Sembako juga seharusnya memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga.

“Masa jenis komoditas hanya empat komoditi, beras, telor, jeruk, dan kacang hijau,” papar Doris.

Doris menilai Program Sembako di Kecamatan Patia tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

“Program ini jelas tidak tepat harga contohnya saja harga beras 10 Kg, Rp 108 ribu, telor Rp 54 ribu, Jeruk 1 Kg Rp 24 ribu, dan dipasaran dijual hanya Rp 24 ribu, kacang hijau 1/2 Rp 14 ribu harga pasar 1 kilogram hanya Rp 17 ribu, serta tidak tepat waktu seperti ada yang harus mengambil komoditas tidak ada beras dengan alesan kekurangan,” tukasnya.

Ia berharap, program Sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan.

“Jangan lagi ada intervensi supplier, karena Program Sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi,” harap Aktivis Peleton Pemuda.

Aktivis Peleton Pemuda itu juga meminta Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang melakukan evaluasi supplier di Kecamatan Patia, hal tersebut dilakukan agar ke depannya dapat menjadi lebih baik.

“Kami harap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang tidak tutup mata, dan segera lakukan evaluasi supplier di Kecamatan Patia sehingga kedepannya masyarakat dapat menerima program tepat waktu dan tepat harga,” pinta Doris. (Yockhie)

KPM Puas dengan Pelayanan Publik dari e-Warong Etin di Desa Karyasari

By On Kamis, November 26, 2020

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program Sembako Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) berterimakasih kepada Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) Etin di Desa Karyasari, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program Sembako Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) berterimakasih kepada Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) Etin di Desa Karyasari, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

“Kami berterimakasih kepada e-Warong Etin yang menyalurkan BPNT, dan mengakomodir setiap keluhan untuk akses masyarakat miskin selaku KPM,” terang Shobi Anwar, warga Kampung Ranca Jaya kepada Organisasi Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Provinsi Banten.

Shobi Anwar juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos), dan juga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bertugas membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan.

“Terimakasih banyak kepada pihak yang bertugas membantu menyelenggarakan sehingga BPNT berjalan dengan lancar tanpa ada halangan,” ungkap Shobi Anwar.

Ia mengatakan, dengan kedatangan JNI Provinsi Banten yang diwakili Andi, Yoki, dan yang lainnnya merasa senang karena dengan adanya organisasi yang perduli untuk bersilaturahmi untuk menggali informasi.

“Luar biasa kepada generasi muda yang tergabung dalam organisasi JNI Provinsi Banten dengan menyempatkan diri untuk bersilaturahmi, dan mudah-mudahan program BPNT berjalan lancar,” harap Shobi Anwar.

Sementara Etin, pemilik e-Warong Desa Karyasari yang didampingi oleh Adam menyampaikan, siap menampung keluhan dari setiap KPM jika memang ada bahan pangan untuk program sembako yang tidak sesuai.

“Jika memang ada sembako yang dianggap kurang, silahkan datang, dan kami selaku pemilik siap menampung dan mengakomodir setiap keluhan dari KPM,” tegas Adam mewakili istrinya saat ditemui di kediamannya, Kamis, 26 November 2020.

Adam mengatakan, e-Warong sebagai pedagang yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, dan meminta maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan pelaksanaan pendistribusian sembako.

“Sebagai manusia saya menyadari masih banyak kekurangan, tetapi dari kekurangan itu kami mohon maaf dan dimaklumkan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM,” kata Adam.

Terpisah, Andang Suherman mengapresiasi pihak e-Warong di Desa Karyasari yang siap menampung aspirasi dan mengakomodir setiap keluhan dari KPM dengan cara itu kepuasan pelanggan dapat terpenuhi.

“Saya salut kepada e-Warong Etin, dengan menerapkan prinsip selalu siap menampung keluhan, dan mengakomodir dari setiap keluarga penerima manfaat dengan cara tersebut kewajiban e-Warong sebagai pedagang sudah menunaikan kewajibannya,” pungkas Andang Suherman, Ketua Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Provinsi Banten ketika dimintai komentarnya di sela pertemuan bersama jurnalis dan juga Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten, Panji Yuri. (Tim)

Camat Jeumpa Ikut Pantau Langsung Penyaluran BLT Tahun 2022

By On Senin, Februari 21, 2022

Camat Jeumpa, Bireuen, Erry Seprinaldi didampingi Keuchik Gampong Mon Jambe, Muslem menyerahkan BLT bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara perdana Tahun 2022 di desa setempat. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sedikitnya ada 95 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Gampong Mon Jambe, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen menerima BLT secara perdana Tahun 2022 yang bersumber dari Dana Desa.

Proses penyaluran BLT tersebut dipantau langsung oleh Camat Jeumpa, Bireuen, Erry Seprinaldi, S.STP, S.Sos, M.Si, di Meunasah Gampong setempat, Sabtu, 19 Februari 2022 kemarin, ikut didampingi sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Camat Jeumpa, Erry Seprinaldi menyebutkan, penyerahan BLT bagi Keluarga Penerima Manfaat di desa ini merupakan penyerahan perdana, di Kecamatan Jeumpa Tahun 2022.

Kata Erry Seprinaldi, ada 95 Keluarga Penerima Manfaat yang menerima BLT yang bersumber dari Dana Desa 2022 dan setiap KPM tetap menerima BLT sebesar Rp 300 ribu per bulan.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini, penyerahan BLT bagi KPM Gampong-gampong lainnya di Kecamatan Jeumpa segera menyusul, tapi kalau di Desa Mon Jambe ini, penyaluran perdana dan tercepat tahun 2022,” ujarnya.

Dikatakan Camat Jeumpa itu, sebelum disalurkan BLT ini kepada penerima, kegiatan diawali dengan penyusunan RAPBG 2022 guna memastikan anggaran penyaluran BLT dari anggaran Dana Desa sebesar 40 persen sesuai ketentuan.

Sementara itu, Keuchik Gampong Mon Jambe, Muslem ikut menyampaikan terima kasih kepada Camat Jeumpa yang telah ikut hadir memantau agenda penyaluran BLT ini.

“Kita berharap BLT ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, apalagi saat ini daerah kita masih didera pandemi Covid-19,” imbuhnya. (Joniful)

Bulog bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Salurkan Bantuan Pangan Beras ke Warga Serang

By On Senin, Januari 08, 2024

 


Serang, KabarViral79.Com -  Presiden Jokowi melakukan pengecekan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan membagikan langsung beras Bantuan Pangan kepada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog Umbul Tengah Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan perhitungan anggaran terkait rencana untuk menambahkan jumlah alokasi penyaluran Bantuan Pangan sampai Juni 2024. Dirinya pun menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya strategis agar program pro-rakyat yang digalakkan pemerintah dapat berjalan sesuai harapan.

“Hari ini sudah diterima ya untuk alokasi bulan Januari, selanjutnya akan diterima untuk bulan Februari dan Maret. Jadi, saat ini kita sedang berusaha agar Bantuan Pangan bulan April, Mei dan Juni dapat dilanjutkan dengan memperhatikan kondisi APBN,” ujar Presiden Jokowi.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menambahkan bahwa data penerima manfaat yang saat ini diterima dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah melalui proses verifikasi berbagai pihak yang berwenang sehingga akurasinya dapat dipertanggungjawabkan.

“Data yang saat ini berasal dari Kemenko PMK, dan sudah ter verifikasi di berbagai tempat diantaranya BPK dan BPKP. Nah, data ini kemudian diuji serta pemutakhiran datanya dilakukan setiap bulan sekali sampai dengan tiga bulan sekali dan akurasinya terus diperbaiki dengan smoothing," terang Arief.

Terakhir, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan bahwa program Bantuan Pangan merupakan program pemerintah dengan daya jangkau manfaat yang sangat luas di masyarakat sehingga program ini menjadi sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini stok Bulog mencukupi untuk melaksanakan program Bantuan Pangan selama beberapa bulan kedepan.

“Stok Bulog mencukupi untuk penyaluran Bantuan Pangan yang jumlah penerima manfaatnya mencapai 22 juta KPM sampai dengan bulan Juni. Kalo kita asumsikan setiap keluarga rata-rata terdiri empat orang maka sudah 88 juta rakyat Indonesia yang merasakan manfaat dari program Bantuan Pangan ini,” tegas Bayu.

Keluarga Penerima Manfaat Novat (39th)  menyampaikan bahwa dirinya bersyukur dengan adanya program pemerintah ini. Dirinya mengaku bahwa bantuan pangan yang diterimanya dapat meringankan kebutuhan pokoknya sehari-hari sehingga anggaran kebutuhan pokok keluarganya dapat digunakan untuk keperluan lain.

“Alhamdulillah beras yang saya terima setiap bulan dapat digunakan untuk keperluan makan keluarga setiap bulannya. Semoga beras Bantuan Pangan ini kedepannya terus berlanjut karena anggarannya bisa saya alokasikan untuk keperluan sekolah anak saya," ucapnya.



(Wel)

Pemdes Cimandri Bagikan BLT DD Tahun 2024 pada Malam Hari, Badak Banten Akan Layangkan Surat Audensi ke Inspektorat dan DPMD Lebak

By On Sabtu, Januari 11, 2025

Kepala Desa Cimandiri, Pe'i saat memberikan BLT DD Tahun 2024 kepada KPM yang yang dihadiri oleh Sekertaris dan Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, para Ketua RT, dan Muspika, di Aula Kantor Desa Cimandiri, Jumat malam, 10 Januari 2025. 

LEBAK, KabarViral79.Com – Pemerintah Desa (Pemdes) Cimandri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, membagikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2024 kepada 15 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada malam hari, Jumat, 10 Januari 2025, di Aula Kantor Desa Cimandiri.

Pantauan awak media ini, pembagian BLT-DD tahun 2024 tersebut diberikan oleh Ekbangdesa, dan Kepala Desa Cimandiri yang disaksikan oleh Sekertaris dan Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, para Ketua RT, yang mendampingi KPM-nya  masing-masing, dan dihadiri pihak Muspika Kecamatan Panggarangan.

Sekretaris Desa Cimandiri, Suherli saat ditanya awak media terkait pembagian BLT DD Tahun 2024 yang dilaksanakan di malam hari, pihaknya menjawab bahwa itu karena menurutnya lebih cepat akan lebih baik.

"Kami sengaja membagikan BLT DD ini walaupun di malam hari, dan ini lebih cepat akan lebih baik," kata Suherli.

Menurut Suherli, pembagian BLT-DD Tahun 2024 itu untuk enam bulan yang diberikan langsung kepada 15 orang yang terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan.

“Alhamdulillah malam ini udah semuanya terbagikan kepada semua penerima,” ujarnya.

Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat persiapan pembagian BLT DD Tahun 2024, di Aula Kantor Desa Cimandiri, Jumat malam, 10 Januari 2025. 

Sementara itu, Kepala Desa Cimandiri, Pe'i mengatakan, pembagian BLT DD tersebut diterima langsung oleh semua KPM yang disaksikan dari Lembaga Desa dan pihak Muspika.

“Iya ka, malam ini kami membagikan BLT DD Tahun 2024. Menurut kami, lebih cepat, akan lebih baik, walaupun harus malam hari,” kata Pe'i.

Ia juga mengatakan, pembagian BLT tersebut dihadiri oleh Lembaga Desa dan PLD serta pihak Muspika, yang diberikan langsung kepada KPM.

“Pembagian BLT ini untuk 15 KPM dengan jumlah Rp.1.800.000 per KPM, dan disaksikan oleh PLD, LPM, BPD TKSK, dan para Ketua RT, yang dihadiri pihak Muspika, yaitu dari Kecamatan, Koramil, dan Polsek,” ujar Jaro Pe'i.

Terpisah, Ketua Badak Banten Kecamatan Panggarangan, Asep Pahrudin menyayangkan pihak Pemdes Cimandiri melaksanakan pembagian BLT DD Tahun 2024 di malam hari.

“Ya kami sangat menyayangkan. Memangnya tidak ada hari kerja lagi. Saya sangat prihatin, pihak Pemerintah Kecamatan pun menurut saya ini agak lalai dalam pengawasan,” kata Asep kepada awak media ini melalui Voice Note.

Asep Pahrudin juga menyayangkan kepada pihak Inspektorat dan DPMD Lebak yang menurutnya seakan tidak ada tindakan, sehingga pihaknya akan melayangkan surat audensi.

“Inspektorat juga kemana aja ini tidak ada tindakan sama sekali terhadap Desa-desa yang nakal. Ada apa ini sebenarnya. Maka dengan adanya ini, kami dari Badak Banten akan melayangkan surat audiensi ke pihak Inspektorat dan DPMD Kabupaten Lebak,” pungkasnya. (Cup/Red)

Pastikan Aman Polsek Panggarangan Giat Pengamanan BLT BBM, BPNT dan PKH di  Tiga Desa Wilayah Kecamatan Cihara

By On Rabu, November 30, 2022

 


LEBAK, KabarViral79.Com - Personil Polsek Panggarangan Polres Lebak AIPTU Cecep Rakhmat Hidayat (Kanit Binmas), Brigadir Sigit Purnomo (Anggota Bhabinkamtibmas) dan Briptu Robbi Juliana (Anggota Bhabinkamtibmas), melaksanakan Program Quick Wins Presisi Kapolri.

Guna memastikan aman dalam kegiatan penyaluran BLT BBM, BPNT dan PKH, Aiptu Cecep Rahmat Hidayat bersama Brigadir Sigit Purnomo dan Briptu Robi Juliana, melaksanakan kegiatan PAM (Pengamanan) di 3 ( tiga) Desa, yaitu Desa Mekarsari, Desa Lebak Pendeuy, dan Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Rabu (30/11/2022).

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu di Desa Mekarsari, oleh Kanit Binmas Polsek Panggarangan Aiptu Cecep Rakhmat Hidayat dan Bhabinsa Koramil/0314 Panggarangan Sertu Empud Saripudin, Kepala Desa Mekarsari Ade Suhendar bersama para Prades beserta staf, PT. Pos Indonesia Cabang Malingping yaitu Budi dan Dodi, Pendamping PKH Suwardi, dan warga masyarakat Desa Mekarsari sebanyak 483  yang terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Untuk kegiatan di Desa Lebak Pendeuy, dihadiri oleh Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Panggarangan Brigadir Sigit Purnomo, Bhabinsa Koramil 0314/Panggarangan Serda Asep M.  Hasan, Kasat Pol PP Kecamatan Cihara Sawal, Kepala Desa Lebak Pendeuy, Jahid, bersama para Prades dan Staf Pendamping PKH, Iim saripudin, PT. Pos Indonesia Cabang Malingping, Dede Kohar, dan warga Desa Lebak Pendeuy sebanyak 374 KPM.

Desa Pondok Panjang Kecamatan Cihara dihadiri oleh Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Panggarangan Briptu Robbi Juliana, Bhabinsa Koramil 0314/Panggarangan Serda Rahmat Kurnia, Kasat Pol. PP Kecamatan Cihara Bpk. Sawal, Plt. Kepala Desa Pondok Panjang, Hedi,  bersama para Prades dan Stap, Pendamping PKH Diki, PT. Pos Indonesia Cabang Malingping Siti Romlah, dan Siti Munawaroh, dan warga Desa Pondok Panjang 525 KPM.

Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan melalui Kapolsek Panggarangan IPTU Suherli Setiawan mengatakan bahwa benar 3 (Tiga) anggota Polsek Panggarangan Aiptu Cecep Rakhmat Hidayat Kanit Binmas, Brigadir Sigit Purnomo (Bhabinkamtibmas) dan Briptu Robbi Juliana (Bhabinkamtibmas) hari ini melaksanakan kegiatan pengamanan dan monitoring pelaksanaan penyaluran BLT BBM, BPNT dan PKH, di wilayah kecamatan Cihara diantaranya Desa Mekarsari, Desa Lebak Pendeuy dan Desa Pondok Panjang," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa personilnya yang ditugaskan pengaman bisa jalin silaturahmi dan Sinergitas, baik dengan TNI, Pemerintah kecamatan Cihara, Pemerintah Desa, Pendamping PKH, PT. Pos Indonesia Cabang Malingping dan dengan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ujarnya.

Kata Kapolsek bahwa BLT BBM ini merupakan dampak positif dari kenaikan Harga BBM semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya, dan sedangkan untuk Bantuan BPNT untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang kurang mampu dan untuk pemulihan Giji buruk/Stanting, sedangkan penerima untuk bantuan PKH yang sesuai dengan Komponen masing-masing, semoga dapat dimanfaatkan sebaik baiknya,” Ungkapnya.

"Nama Bantuan dan nilai uang yang disalurkan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  diantaranya :BLT BBM Rp. 150.000,- x 2 = Rp. 300.000,- BPNT (Sembako) ; Rp. 200.000,- x 3 = 600.000,- PKH antara lain ; Balita / ibu hamil = Rp. 750.000,- SD : Rp. 225.000,- SMP : Rp. 375.000,- SMA : Rp. 500.000,- dan Lansia / Disabilitas: Rp. 600.000. Jumlah Uang yang disalurkan untuk Desa Mekarsari dari 483  KPM sebesar Rp. 542.875.000 (Lima Ratus Empat Puluh dua juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu). Desa Lebak Peundeuy dari  374  KPM sebesar Rp. 435.900.000  (Empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Desa Pondok Panjang dari 525 KPM, uang yang disalurkan seluruhnya Rp. 572.625.000 (lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah," ujarnya.

Terakhir Kapolsek juga menuturkan bahwa kehadiran anggota dalam penyaluran bantuan tersebut untuk memberikan pesan-pesan Kamtibmas serta memberikan rasa aman, nyaman dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), sehingga dikegiatan tersebut berjalan dengan Kondusif."Pungkasnya

(Cup)

Kerugian Negara Capai Rp3,5 M, Diduga Akibat Ulah Oknum PKH di Kecamatan Tigaraksa

By On Kamis, Februari 18, 2021

Kasus dugaan penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, semakin mendapat titik terang.

TANGERANG, KabarViral79.Com – Kasus dugaan penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, semakin mendapat titik terang.

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang menemukan adanya unsur yang mengarah pada tindak pidana korupsi setelah dilakukan pemeriksaan pada enam dari 30 orang agen Brilink.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang, Bahrudin melalui Kasi Intelijen, Nana Lukmana mengatakan, agen Brilink yang diperiksa masih sebagai saksi dalam kasus dugaan penyelewengan dana PKH. 

Menurutnya, penyidik menemukan adanya pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi setelah melakukan pemeriksaan agen Brilink.

“Agen mengaku, setiap pencairan PKH yang mengambil uangnya itu pendamping dan ketua kelompok penerima manfaat (KPM). Bukan keluarga penerima sebagaimana aturan yang berlaku,” jelasnya, Selasa, 16 Februari 2021.

Diketahui, pendamping PKH di Kabupaten Tangerang menunjuk Ketua dari KPM yang bertujuan mempermudah garis komunikasi dan koordinasi. Termasuk saat pencairan, Ketua KPM akan dihubungi pendamping. 

Menurut Nana, kartu ATM dan buku tabungan milik keluarga penerima dikumpulkan di Ketua Kelompok.

“Saat pencairan, oknum pendamping akan meminta kepada Ketua Kelompok untuk mencairkan bantuan. Sekaligus membagikan uang bantuan kepada keluarga penerima,” jelasnya.

Nana menyebutkan, adanya potongan yang dilakukan oknum untuk setiap pencairan. Besarannya berbeda-beda, mulai dari Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per keluarga penerima setiap pencarian.

Diketahui, dana PKH ini dikhususkan bagi keluarga miskin yang juga termasuk kelompok penerima zakat. Mereka mendapat bantuan tunai dari Kementerian Sosial. Besarannya setiap keluarga berbeda-beda. Untuk komponen kesehatan, ibu hamil dan yang usai melahirkan dan anak usia dini mendapat bantuan Rp3 juta per tahun. 

Untuk komponen pendidikan, jika di dalam keluarga ada anak bersekolah di SD/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp900.000 per tahun. Lalu, yang bersekolah di SMP/sederajat mendapatkan bantuan Rp1,5 juta per tahun, sekolah di SMA/sederajat Rp2 juta per tahun dan penyandang disabilitas berat dan lansia mendapatkan bantuan masing-masing Rp2,4 juta per tahun. Bantuan diberikan setiap bulan.

“Kita periksa baru enam orang dan terkendala dengan adanya agenda lain dari Kejaksaan Agung. Sementara, kerugian negara di Kecamatan Tigaraksa saja selama 2018 hingga 2019 akibat ulah oknum di PKH ini sebesar Rp3,5 miliar. Itu uang hasil pemotongan dan ada yang tidak menerima sama sekali padahal terdaftar,” ujarnya. (Reno)

Tertukar KKS KPM PKH, Uang Masih Tersimpan

By On Jumat, Agustus 20, 2021

 


Pandegalang - KabarViral79.com - Beberapa hari belakang ini, wilayah Kecamatan Angsana, tepatnya di Desa Cikayas diramaikan dengan adanya dugaan potongan pada bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cikayas berinisial C, namun ada kejanggalan dengan adanya informasi tersebut karena sarat dengan dipolitisasi yang mana di desa tersebut akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Pandeglang Mendatang, Jum'at, 20/08/2021.

Sementara saat ditanyakan kepada Pendamping Program PKH Desa Cikayas, Sanip menuturkan, bahwa kejadian tersebut bukan adanya penggelapan yang dilakukan oleh oknum Anggota, melainkan tertukar antara nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Eneng dan Neneng, dan hal tersebut sudah dilakukan musyawarah dikediaman KPM atas nama Eneng dengan dihadiri beberapa unsur, diantaranya Danposmil Kecamatan Angsana, Anggota Polsek Angsana, Pendaping PKH, dan beberapa masyarakat Desa Cikayas tepatnya di Kp Bejodl.

"Itu hanya kesalahan tekhnis, tertukar KKS nya, antara atas nama Eneng dan Neneng, dan sudah dilakukan musyawarah dikediaman saudara eneng dan dihadiri Muspika Kecamatan Angsana pak" ujar sanip saat ditemui paska musywarah di Kp Bejod, Kamis, 19/08/2021.



Sedangkan saat ditanyakan kepada penerima manfaat PKH, Eneng mengatakan, bahwa setiap bulan nya dia (eneng.red) selalu menerima bantuan tersebut, bahkan bukan hanya Program Keluarga Harapan (PKH) saja, melainkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pun dia menerima, hanya saja dia tida menerima pada bulan Agustus 2021 karena tertukar KKS nya dengan atas nama neneng.

"Setiap bulan nya saya selalu menerima uang, seperti keluarga penerima manfaat lain nya, hanya yang bulan Agustus 2021 saja, padahal biasanya diwaktu pencairan tidak ada masalah, hanya bulan agustus ini saja" jelas Eneng saat menjelaskan didepan hadirin musyawarah.

Adapun adanya dugaan yang ramai diberitakan soal terlibat nya oknum Anggota BPD, Anggota BPD inisial C merupakan sosok yang sering membantu para KPM PKH dalam setiap pencairan, dengan selalu memberikan fasilitas transportasi, ketika ditemui di kediamanya di Kp Bejod, inisial C mengatakan, itu hanya sebatas kekeliruan pada proses transaksi elektronik, atas nama KPM Eneng dengan KPM lain, dan uang tersebut tetap utuh dan masih tersimpan.

"Itu kekeliruan dalam teknis pencairan secara elektronik, karena KKS nya tertukar, dan uang atas nama KPM PKH Eneng, masih utuh dan tersimpan" Jelasnya, (Yockhie)

Tingkatkan Ekonomi KPM, Pemprov Banten Salurkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

By On Jumat, Desember 08, 2023


SERANG, KabarViral79.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyalurkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 940 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Serang. Bantuan tersebut berbentuk alat atau bahan produksi untuk meningkatkan usaha ekonomi KPM.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Nurhana mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi kepada para penerima bantuan UEP tersebut, sehingga bantuan yang diberikan telah sesuai kebutuhan para pelaku usaha.

“Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi keluarga supaya lebih mandiri, dan para penerima bantuan ini adalah orang-orang yang sudah mempunyai embrio usaha,” kata Nurhana usai menyalurkan bantuan UEP, di Gedung Padepokan IPSI Banten, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Rabu, 06 Desember 2023.

“Bantuan ini juga telah disesuaikan dengan kebutuhan para penerima. Untuk di Kabupaten Serang terdapat 35 jenis usaha yang dibantu,” sambungnya.

Nurhana menjelaskan, bantuan UEP tersebut disalurkan dalam bentuk barang yang menjadi kebutuhan para penerima. Mulai dari alat produksi hingga bahan pokok dalam menunjang usahanya.

“Bantuan yang diberikan berbentuk barang agar dapat lebih tepat sasaran. Karena kita ingin usaha mereka dapat berkelanjutan. Ini kan buat pengembangan usaha untuk penguatan ekonomi keluarga,” jelasnya.

Selain mampu menguatkan ekonomi keluarga, Nurhana juga berharap ke depannya para pelaku usaha dapat membentuk kelompok usaha. Sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

“Harapannya ke depan bisa membentuk kelompok usaha, dan nanti kita akan mengarahkan kelompok usaha itu agar bisa mendapatkan akses bantuan permodalan,” pungkasnya.

Nurhana juga mengimbau kepada para penerima bantuan UEP tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin dengan sesuai peruntukannya dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

“Bantuan UEP ini tidak boleh dihabiskan untuk kebutuhan keluarga, melainkan harus dikembangkan. Akan tetapi, apabila ada keuntungan dari pengembangan itu baru dapat digunakan,” harapnya.

Sementara itu, salah satu penerima Bantuan UEP, Inah (64), warga Kecamatan Pabuaran menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemprov Banten, dan dirinya akan menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesehariannya, Inah berjualan gado-gado dan warung kecil serta jajanan lainnya.

“Terima kasih atas bantuannya. Ini akan saya gunakan sebaik mungkin. Bantuan ini juga buat saya lebih bersemangat lagi,” pungkasnya. (*/red)

Salurkan Bantuan Sosial di Kabupaten Tangerang, Pj Gubernur Al Muktabar: Menjadi Tali Asih

By On Sabtu, Oktober 14, 2023


TANGERANG, KabarViral79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menyalurkan bantuan sosial kepada sejumlah masyarakat di Kabupaten Tangerang. Bantuan tersebut sebagai bentuk Pemerintah hadir di masyarakat, serta menjadi tali asih dengan masyarakat.

“Mohon jangan dilihat nilainya bantuan sosial ini, tapi dapat dilihat dari kebersamaan kita. Mudah-mudahan ini menjadi tali asih kita,” kata Al Muktabar saat kegiatan penyaluran bantuan sosial program penanganan kemiskinan ekstrem dalam rangka ekspedisi reformasi birokrasi berdampak, pada rangkaian HUT ke-23 Provinsi Banten di Gedung Serba Guna Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tangerang, Sabtu, 14 Oktober 2023.

“Kita akan bahu membahu untuk meringankan beban, dan tentunya dengan saling bersama itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sehingga diharapkan kita mendapatkan kebahagiaan bersama,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga meminta kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya.

“Diharapkan kegiatan ekonomi dapat berjalan. Bila berkenan, bantuan itu agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dengan kebutuhan yang penting,” katanya.

Al Muktabar mengatakan, dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, Pemprov Banten saat ini sedang melakukan ekspedisi reformasi birokrasi berdampak dalam mengupayakan penurunan angka kemiskinan dan stunting serta pengendalian inflasi dan menjaga iklim investasi.

“Segala upaya kita lakukan dengan kebersamaan, sehingga kita terus mengisi pembangunan di Provinsi Banten,” ujar Al Muktabar.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti mengatakan, alokasi bantuan sosial program penanganan kemiskinan ekstrem yang disalurkan oleh Pemprov Banten melalui Dinas Sosial Provinsi Banten untuk Tahun 2023 se-Provinsi Banten, yakni Bantuan Sosial Keluarga sebesar Rp500 ribu untuk 27.500 penerima atau sejumlah Rp 13.750.000.000, dan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) sebesar Rp 750 ribu untuk 3.600 penerima atau sejumlah Rp 2.700.000.000.

Kemudian, untuk Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak dalam/luar Panti sebesar Rp500 ribu untuk 600 penerima atau sejumlah Rp300 juta, Jaminan Sosial Orang Dengan Kedisabilitasan (JSODK) sebesar Rp500 ribu untuk 600 penerima atau sejumlah Rp300 juta, serta Bantuan Usaha Ekonomi Produktif sebesar Rp2,5 juta untuk 6.200 atau sejumlah Rp15.500.000.000.

Sedangkan, kata Virgojanti, untuk alokasi bantuan sosial di Kabupaten Tangerang dari Pemprov Banten, terdiri dari bantuan sosial anak sebesar Rp500 ribu kepada 58 anak, bantuan sosial lanjut usia sebesar Rp750 ribu kepada 249 orang, bantuan sosial bagi disabilitas sebesar Rp500 ribu kepada 65 orang dan bantuan jaminan sosial keluarga dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem sebesar Rp500 ribu kepada 3.000 orang.

“Sedangkan untuk bantuan sosial yang akan diserahkan hari ini di Kecamatan Tigaraksa antara lain bantuan sosial penanganan kemiskinan ekstrem untuk 299 keluarga penerima manfaat, bantuan lanjut usia sebanyak 50 penerima, bantuan sosial anak sebanyak 40 penerima, bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan bantuan benih ikan sebanyak 100 penerima,” ujar Virgojanti.

Selanjutnya, Virgojanti menyampaikan dalam penyaluran bantuan sosial keluarga dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem prioritas sasaran adalah penerima bantuan Desil 1 sangat miskin dari data P3KE Menko PMK yang terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi.

“Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat, dan selanjutnya berdasarkan instruksi Pj Gubernur Banten untuk melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosiak masyarakat,” katanya.

Di tempat yang sama, Asan (67) masyarakat kecamatan Tigaraksa merasa senang atas diberikan bantuan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

“Seneng sudah dibantu sama pak Gubernur, bantuannya nanti mau dipakai buat kebutuhan, kaya bayar listrik sama belanja yang lain sama kebutuhan anak-anak,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan, Samari (80) warga Kecamatan Tigaraksa. Ia menyampaikan terima kasih dengan diberikannya bantuan oleh pemerintah Provinsi Banten.

“Seneng banget, nanti buat kebutuhan sehari-hari. Terima kasih sudah diberikan bantuan,” tandasnya. (*/red)

Bupati Tatu Salurkan Bantuan Pangan untuk Penanganan Stunting

By On Rabu, Mei 03, 2023

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah saat kegiatan penyerahan secara simbolis bantuan pangan kepada keluarga penerima stunting di halaman Puskesmas Baros, Rabu, 03 Mei 2023. (Dok.Istimewa) 

SERANG, KabarViral79.Com – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyalurkan bantuan pangan untuk keluarga rawan stunting. Total penerimanya sebanyak 7.421 orang.

Bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI yang didistribusikan melalui Kantor Pos Indonesia. Jenis bantuannya berupa satu ekor ayam potong dan delapan butir telur.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, penerima bantuan tersebut merupakan keluarga rawan stunting. Datanya dari Dinas Kesehatan  yang diserahkan kepada BKKBN.

“Kabupaten Serang ada 7.421 keluarga rawan stunting yang mendapatkan bantuan,” kata Tatu usai penyerahan secara simbolis bantuan pangan kepada keluarga penerima stunting di halaman Puskesmas Baros, Rabu, 03 Mei 2023.

Tatu mengatakan, bantuan tersebut disalurkan pemerintah untuk menekan kasus stunting. Kabupaten Serang menjadi salah satu daerah prioritas untuk penanganan stunting.

Ia mengatakan, kasus stunting di Kabupaten Serang cukup tinggi. Namun setiap tahun selalu mengalami penurunan.

Pada tahun 2019, kasus stunting sebanyak 39,4 persen, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 27,2 persen. Lalu pada tahun 2022 kembali turun menjadi 26,4 persen.

“Pada tahun 2023 kita mempunyai target kasus stunting turun menjadi 18 persen,” katanya.

Pihaknya terus melakukan upaya untuk menurunkan kasus stunting dengan berbagai program yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD).

“Program penurunan stunting ini menjadi program keroyokan beberapa OPD di Pemkab Serang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang, Suhardjo mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kantor Pos Cabang Serang untuk mendistribusikan bantuan tersebut.

Selain bantuan untuk penanganan stunting, Kabupaten Serang juga mendapatkan bantuan beras untuk 85.123 penerima manfaat. Setiap penerima bantuan mendapatkan 10 kilogram beras selama tiga bulan.

“Untuk penyaluran bulan pertama sudah kita lakukan sebelum Idul Fitri, Insya Allah penyaluran tahap kedua dan ketiga akan segera disalurkan dalam waktu dekat,” pungkasnya. (*/red)

Pemprov Banten Salurkan BLT ke Warga Terdampak Kenaikan Harga BBM di Cikande

By On Jumat, September 09, 2022


SERANG, KabarViral79.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke warga terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), di halaman Samsat UPTD Cikande, Jl.Raya Jakarta, Ciruas, Kabupaten Serang, Jumat, 09 September 2022. 

Pemprov Banten menjadi daerah pertama yang melakukan penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM yang bersumber dari APBD. 

Total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan disalurkan dari APBD Pemprov Banten sebanyak 75.613 KPM. Secara simbolis, penyaluran diserahkan kepada 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada hari ini, dilakukan penyaluran terhadap 1.000 KPM.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar dalam sambutannya mengatakan, penyaluran ini merupakan hajat bersama. Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Banten bekerja keras untuk bisa dilakukannya penyaluran BLT secara berjenjang.

“Provinsi Banten menjadi yang pertama,” ungkap Al Muktabar.

"Saya berharap kepada seluruh KPM agar menggunakan dana yang didapat ini untuk dibelanjakan pada kebutuhan pokok dasar," tambahnya.

Dikatakan Al Muktabar, subsidi ini sejatinya bersumber dari dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ditambah dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Maka dari itu, karena bersumber dari masyarakat, bantuan ini harus tepat sasaran, mengingat tujuan dari adanya subsidi ini untuk membantu masyarakat yang masuk sesuai kategori.

"BLT ini merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM. Maka dari itu, pengalihan subsidi ini harus tepat sasaran," ujarnya.

Terakhir, Al Muktabar mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi booster secara gratis, agar bisa segera mendatangi Puskesmas terdekat. Karena dengan melakukan vaksinasi booster, daya imun tubuh kita akan semakin kuat untuk menangkal serangan virus dari luar.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Nurhana dalam sambutannya melaporkan, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 45 miliar lebih yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk 75.613 KPM. 

Dengan rincian Kabupaten Tangerang 26.378 KPM, Kota Tangerang16.756 KPM, Kota Tangerang Selatan 4.061 KPM, Kabupaten Pandeglang 7.940 KPM.

Kemudian Kabupaten Lebak 1.604 KPM, Kota Serang 5.632 KPM, Kabupaten Serang 9.340 KPM, Kota Cilegon 3.902 KPM. 

Untuk besaran Bansos yang akan diberikan Rp150 ribu per bulan per KPM selama empat bulan. Total bantuan mencapai Rp600 ribu per KPM untuk periode bulan September sampai Desember 2022.

"Sumber datanya sendiri dari Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang belum menerima bantuan, sehingga sasaran yang diberikan oleh Pemprov Banten tidak double. Kemudian yang kedua berasal dari data non DTKS," katanya.

Terkait dengan kriteria penerimanya, lanjut Nurhana, ada empat prioritas kriteria yakni sopir angkot, nelayan sebagai buruh yang hanya menerima upah bukan pemilik kapal, tukang ojeg yang sebagai profesi atau mata pencaharian utama, pelaku usaha mikro dan kecil yang diprioritaskan.

"Bantuan BLT ini akan disalurkan langsung lewat rekening penerima melalui Bank Banten," ucapnya.

Suparman, salah satu KPM asal Desa Situterate, Kecamatan Cikande yang sehari-hari berprofesi sebagai petugas parkir mengaku sangat senang mendapat bantuan BLT dari Pemprov Banten. Bantuan yang Ia dapatkan itu akan digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

"Alhamdulillah Pak. Seneng banget. Biasanya dalam sehari saya paling dapat Rp20 ribu, tapi dengan bantuan ini, ada uang lebih yang bisa saya gunakan untuk membeli kebutuhan pokok," ucapnya. (*/red)

Koordinator Badak Banten Wilayah Lebak Selatan, Minta PT Pos Indonesia Pampang Daftar Penerima Bansos yang Akan Dicairkan

By On Senin, November 21, 2022


LEBAK, KabarViral79.Com - Koordinator Wilayah Lebak Selatan, Ormas Badak Banten, Asep Pahrudin meminta kepada PT Pos Indonesia sebagai penyalur dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk memasang daftar penerima dan besaran uang yang akan diterima oleh warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan sosial di setiap desa. 

Asep menilai, pemasangan daftar penerima beserta jumlah uangnya di setiap kantor desa penting dilakukan oleh PT Pos sebagai salah satu bentuk transparansi publik dan upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan dana oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berdasar pengalaman yang lalu, kata Asep, ketika bansos yang dicairkan melalui PT Pos, acap kali ditemukan kejanggalan. Salah satunya ditemukan KPM yang seharusnya menerima Bansos, tetapi tidak menerima danom atau surat panggilan dari PT Pos untuk pengambilan uang Bansos tersebut.

Padahal, lanjut Asep, setelah ditelusuri pada aplikasi SIKS-NG dan dilakukan kroscek kepada PT Pos, ternyata orang tersebut tercatat sebagai penerima Bansos, baik Program Sembako atau BPNT, BLT BBM, maupun PKH.

"Agar semua pihak bisa mengawasi, penting kiranya PT Pos atau Dinas Sosial Kabupaten Lebak, untuk memampang daftar penerima Bansos, yang akan dicairkan dalam waktu dekat ini," ujar Asep kepada awak media, Senin, 21 November 2022.

Selain itu, Asep bersama anggota Badak Banten akan terus melakukan pengawalan proses penyaluran Bansos tersebut, sehingga semua KPM yang tercatat sebagai penerima Bansos menerima uang Bansos secara utuh.

Jika ditemukan ada pemotongan, penggelapan, lanjut Asep, pihaknya tidak akan segan-segan untuk melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saya berharap tidak ada lagi yang namanya koropak dengan dalih uang kebersihan. Karena seluruh biaya penyaluran sudah ditanggung pemerintah, melalui PT Pos," tegas Asep.

Diketahui, Kemensos RI pada bulan November ini secara serentak akan segera menyalurkan Bansos secara tunai melalui PT Pos.

Bansos tersebut yaitu BLT BBM untuk bulan November dan Desember sebesar Rp 300 ribu, Program Sembako untuk bulan Oktober, November, Desember sebesar Rp 600 ribu dan Program Keluarga Harapan untuk bulan Oktober, November, Desember dengan besaran sesuai komponen. (Cup)

Pemdes Kaliasin Salurkan BLT DD Tahap 5, 6, 7, 8 dan 9 ke 426 KPM

By On Sabtu, Desember 19, 2020

Warga Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten, kembali menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) tahap 5, 6, 7, 8, dan, 9, Sabtu, 19 Desember 2020.

TANGERANG, KabarViral79.Com – Warga Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten, kembali menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) tahap 5, 6, 7, 8, dan, 9, Sabtu, 19 Desember 2020.

Acara pembagian BLT dan Dana Desa ini berlangsung di Kantor Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten.

Baca juga: Camat Cisoka Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan RTLH di Desa Slapajang

Adapun jumlah uang yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp1.500.000 yang bersumber dari Dana Desa Kaliasin.

Dalam proses pencairan warga diwajibkan mentaati peraturan Protokol Kesehatan (Prokes), untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19).

Pembagian BLT Dana Desa tahap 5 sampai 9 berjalan dengan baik lancar.

Seperti biasa, pembagian BLT maupun BST, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) melibatkan Kepala Desa (Kades) H. Dedi, Danramil, Polsek dan juga seluruh jajaran Staf Desa dan Muspika.

Menurut, Irsad, salah satu Staf Desa Kali Asin mengatakan, ada sebanyak 426 KK warga Desa Kaliasin yang mendapatkan BST dari anggaran desa tahap 5, 6, 7, 8, 9 senilai 1.500.000 dari dana desa ini.

Baca juga: Pemdes Cikande Terima Bantuan Beras 11,170 Kg dari Pemprov Banten

“Alhamdulillah berjalan lancar dan disambut gembira oleh (KPM). Alhamdulillah dengan adanya BST dari Dana Desa sebesar Rp 1.500.000 ini semoga KPM dapat memanfaatkan dengan baik, dan dipergunakan sesuai kebutuhan, mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda rakyat Indonesia dan dunia pada umumnya,” ujarnya.

H. Dedi selaku Kades menambahkan, semoga BST ini menjadi berkah bagi keluarga penerima manfaat dan paling tidak dapat membantu pemulihan ekonomi warga. (Reno)

Babinsa Karangkamulyan Hadiri Penyaluran BLT -DD Tahun 2022

By On Jumat, Desember 09, 2022

 

LEBAK, KabarViral79.Com -  Bintara Pembina Desa (Babinsa) Panyaungan Serma M Idris giat menghadiri penyaluran bantuan langsung tunai (BLT- DD) untuk bulan Desember tahun 2022 yang disalurkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Karangkamulyan Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak Banten kepada 149 Keluarga Penerima Manfaat .

Hadir dalam proses  penyaluran BLT-DD tersebut Ekbangkesra Desa Karangkamulyan Maesaroh, beserta Prades,  EkbangSos Kecamatan Cihara Eri Ahmad Patoni, Babinsa Desa setempat Serma M. Idris dan Bhabinkamtibmas setempat di aula Kantor Desa Karangkamulyan .

"Kedatangan kami untuk menghadiri proses penyaluran BLT-DD tahun 2022 bulan ke -12/Desember yang disalurkan oleh pemerintah Desa Karangkamulyan. Dan alhamdulillah proses penyaluran tersebut berjalan dengan lancar dan kondusif," kata M Idris .

Sementara Ekbangkesra Desa Karangkamulyan Maesaroh mengatakan bahwa pihaknya telah menyalurkan BLT-DD kepada 149 KPM untuk bulan ke 12 Tahun 2022.

"Kami dari pemerintah Desa Karangkamulyan hari ini telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT-DD) bulan Desember tahun 2022 untuk 149 Keluarga Penerima Manfaat seberas 300 ribu rupiah per KPM,"  kata Maesaroh.

 

(Cup)

Presiden Jokowi Ungkap Tantangan Pangan Nasional Saat Serahkan Bantuan Pangan di Labuhanbatu

By On Minggu, Maret 17, 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdialog dengan masyarakat saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut), Jumat, 15 Maret 2024. 

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang mencapai 270 juta orang bukanlah hal yang mudah.

LABUHANBATU, KabarViral79.Com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut), Jumat, 15 Maret 2024.

Dalam sambutannya, Kepala Negara mengungkapkan kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola kebutuhan pangan nasional.

Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan harga beras, di mana petani meminta harga tinggi untuk keuntungan lebih, sementara konsumen, khususnya ibu-ibu, membutuhkan harga yang terjangkau.

“Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” ujarnya.

Jokowi juga menegaskan, urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang mencapai 270 juta orang bukanlah hal yang mudah.

Ia menyebut adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.

“Tapi kalau produksi petani dari petani banyak ya kita tenang. Tapi begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir,” ucap Presiden.

Jokowi juga menyebut, keragaman geografis Indonesia yang tersebar di 17 ribu pulau, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.

“Inilah negara Indonesia yang sangat besar, sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta, 20 juta lebih mudah, kita 270 juta tersebar di 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Inilah Indonesia,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, bantuan beras telah diberikan sejak bulan Januari tersebut akan terus berlanjut hingga bulan Juni mendatang. Namun, keberlanjutan bantuan tersebut akan bergantung pada ketersediaan anggaran negara.

“Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan tapi saya nggak janji, janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi APBN kira-kira cukup, diteruskan,” tuturnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin.


Sumber: BPMI Setpres

DPMPD Kabupaten Pandeglang Kembali Akan Panggil Kades Ciseureuheun

By On Rabu, November 04, 2020

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang kembali akan memanggil Kepala Desa (Kades) Ciseureuheun, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan saat menerima kunjungan awak media terkait Desa Ciseureuheun, Selasa, 03 November 2020. 

PANDEGLANG, KabarViral79.Com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang kembali akan memanggil Kepala Desa (Kades) Ciseureuheun, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan mengatakan, pemanggilan tersebut untuk mengambil tindakan, dan langkah-langkah selanjutnya dalam persoalan pengalihan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada program Bantuan Keuangan (Bankeu) yang bersumber dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Tahun Anggaran 2020.

Baca juga: Wow! Oknum Sekdes di Kecamatan Pagelaran Jadi Agen e-Warung

“Kades Ciseureuheun, Mursid bersama dengan Sekertaris Desa (Sekdes) Ciseureuheun Endi Sutrisna telah dipanggil ke Kantor DPMPD Pandeglang pada Senin, 02 November 2020, dan rencananya untuk yang kedua kalinya pemanggilan dilakukan pada Kamis, 05 November 2020,” ujar Doni saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Selasa, 03 November 2020.

Doni menjelaskan, dari keterangan Kades dan Sekdes permasalahan yang terjadi di Desa Ciseureuheun sudah diselesaikan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Kami panggil Kades Ciseureuheun bersama Sekdes ke Kantor Dinas pada Senin, 02 November 2020, dari hasil klarifikasi yang disampaikan, persoalan pengalihan bantuan program keuangan (Bankeu) sudah diselesaikan,” jelas Doni.

Doni juga menyampaikan, dari hasil pemanggilan Kades dan Sekdes, ada beberapa poin penting yang menjadi catatan, salah satunya muncul informasi bahwa yang dialihkan tersebut sudah berdomisili di luar Desa Ciseureuheun dan dengan dasar itu bantuan dialihkan.

Baca juga: Fungsi dan Tanggungjawab TPM P3-TGAI Sejahtera di Desa Babakan Keusik Dipertanyakan

“Informasi dari pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Ciseureuheun bahwa KPM yang dialihkan sudah berdomisili di luar desa Ciseureuheun, tetapi ketika kita pertanyakan terkait surat kepindahannya  itu belum ada,” ucap Doni.

Ia juga menegaskan, pihkanya akan melakukan pemanggilan kembali terhadap Kades Ciseureuheun pada Kamis 05, November 2020. Hal itu dilakukan berkaitan dengan keterangan yang disampaikan KPM bahwa persoalan pengalihan bantuan belum diselesaikan oleh pihak Pemdes Ciseureuheun.

“Jika memang benar apa yang disampaikan KPM bahwa Bankeu dari Pemprov Banten berbentuk sembako dengan jumlah Rp700 ribu itu belum diterima oleh KPM, maka saya pastikan pada Kamis, 05 November 2020, akan melakukan pemanggilan untuk kedua kalinya,” janji Doni Hermawan.

Sementara itu, salah seorang KPM, Dedeh, warga Kampung Suka Maju RT 002, RW 007, Desa Ciseureuheun merasa dirugikan dan dikecewakan atas perlakuan pihak Pemdes.

“Jika dari awal ada informasi hak saya dialihkan untuk bantuan itu, tidak ada masalah, yang membuat kecewa kenapa saya malah dipermainkan untuk meminta informasi tentang bantuan tersebut,” pungkas Dedeh. (Yockhie)