-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Direktur Ekbisbanten.com Dipanggil Polda Banten Terkait Laporan Wali Kota Serang

By On Sabtu, Januari 24, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com - Direktur Ekbisbanten.com Ismatullah menerima undangan klarifikasi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten terkait laporan yang diajukan Wali Kota Serang Budi Rustandi.

Dalam surat bernomor B/57/1/RES.2.5./2026, Ditreskrimsus Polda Banten menyampaikan bahwa Subdirektorat V Siber tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang diduga dilakukan melalui akun Instagram Ekbisbanten.com.

Penyelidikan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, baik secara lisan maupun tertulis, dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum melalui media tulisan atau gambar yang disiarkan kepada publik.

Atas dugaan tersebut, penyidik menerapkan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menanggapi pemanggilan tersebut, Pemimpin Redaksi Ekbisbanten.com Rizal Fauzi menyayangkan langkah hukum yang ditempuh pelapor. Ia menilai konten yang dipersoalkan merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang dijalankan untuk kepentingan publik.

“Produk jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers, bukan langsung dibawa ke ranah pidana. Langkah ini berpotensi menghambat kebebasan pers,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan berharap aparat penegak hukum mempertimbangkan aspek kerja jurnalistik serta perlindungan kebebasan pers sebagaimana dijamin undang-undang.

Sebelumnya, pada Jumat (9/1), Ekbisbanten.com memuat pemberitaan terkait anggaran pemeliharaan mobil dinas Wali Kota Serang yang disebut mencapai Rp1,6 miliar. Pemberitaan tersebut sempat menjadi perbincangan publik sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.

Namun, berdasarkan penelusuran ulang data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, redaksi menemukan adanya kekeliruan dalam penyajian informasi.

Atas hal itu, Ekbisbanten.com kemudian memuat klarifikasi dari Pemerintah Kota Serang berjudul “Viral Anggaran Pemeliharaan Mobil Wali Kota Rp1,6 Miliar, Pemkot Serang: Itu untuk 42 Kendaraan Dinas.”

Hingga berita ini diturunkan, Wali Kota Serang Budi Rustandi belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. ***

Jelang Harlah ke-11, DPP Ormas Badak Banten Gelar Musyawarah Persiapan di Bukit Serang Damai

By On Sabtu, Januari 24, 2026


SERANG, KabarViral79.Com - Menjelang peringatan hari lahir (Harlah) Ormas Badak Banten yang ke-11, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badak Banten menggelar musyawarah persiapan.

Musyawarah persiapan dilakukan di Bukit Serang Damai, Serang, Sabtu, 24 Januari 2026.

Hadir dalam musyawarah, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Banten, dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Provinsi Banten serta kader-kader Ormas Badak Banten dari berbagai daerah.

Selain membahas persiapan Harlah ke-11, musyawarah juga membahas perumusan arah dan kebijakan Ormas Badak Banten, hal ini dilakukan guna memperkokoh pondasi dan pilar organisasi.

Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten, Ki Ragil dalam sambutannya mengatakan, rapat ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan arah dan agenda perjuangan ke depan.

Ki Ragil juga menegaskan, peringatan Harlah ke-11 harus menjadi momentum konsolidasi besar dan penguatan garis perjuangan organisasi.

Ia menilai peringatan Harlah ke-11 bukan sekadar peringatan usia organisasi, tetapi momentum konsolidasi besar.

"Badak Banten harus semakin solid, satu komando, dan hadir nyata membela kepentingan rakyat. Ini amanah perjuangan yang tidak boleh melenceng,” tegas Ki Ragil.

Sementara itu, Ketua DPD Badak Banten Kabupaten Tangerang, Rahmat Kubil menekankan pentingnya soliditas lintas daerah dalam menyukseskan agenda Harlah ke-11.

Menurutnya Harlah ke-11 harus menjadi ajang pemersatu seluruh kekuatan Badak Banten tanpa ada sekat wilayah, tidak ada ego daerah.

"Semua DPD harus bergerak satu barisan, satu tujuan, demi marwah organisasi dan kepentingan rakyat,” tegas Rahmat Kubil.

Dukungan juga disampaikan Ketua Badak Banten Kabupaten Lebak, Mus Nanang, yang pada Harlah tahun sebelumnya menjabat sebagai panitia pelaksana.

Dia menceritakan perihal tanggung jawab ketika dirinya menjadi ketua panitia pada harlah sebelumnya. 

"Estafet kini dilanjutkan. Saya yakin panitia Harlah ke-11 akan bekerja lebih solid, terstruktur, dan membawa dampak nyata bagi organisasi serta masyarakat,” ujar Mus Nanang.

Dalam musyawarah, forum menyepakati bahwa ketua Pelaksana E. Suherman, yang merupakan ketua DPD Kabupaten Pandeglang. Pelaksanaan Harlah ke-11 akan dilaksanakan pada 7-8 Februari 2026 bertempat di Pantai Carita, Pandeglang. (Cup)

Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Hingga Akhir Januari

By On Sabtu, Januari 24, 2026

Kondisi wilayah Aceh Utara pasca banjir bandang dan sejauh ini wilayah itu masih berdampak sangat parah dan belum normal. 


BANDA ACEH, KabarViral79.Com – Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor untuk keempat kalinya. Perpanjangan ini berlaku selama tujuh hari, terhitung mulai 23 Januari hingga 29 Januari 2026.

Dengan perpanjangan tersebut, total masa tanggap darurat bencana di Aceh telah berlangsung selama dua bulan sejak pertama kali ditetapkan pada Kamis, 27 November 2025.

Keputusan ini diambil dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang digelar pada Kamis, 22 Januari 2026, menyusul masih adanya dampak banjir dan longsor di sejumlah kabupaten/kota.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan, perpanjangan status tanggap darurat didasarkan pada surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta hasil Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual dengan para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota terdampak.

“Pertimbangan utama perpanjangan ini adalah kondisi lapangan yang masih membutuhkan penanganan terpadu, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak serta percepatan pemulihan pasca bencana,” ujar Muhammad MTA.

Pemerintah Aceh memastikan koordinasi lintas sektor terus dilakukan guna mempercepat penanganan bencana, termasuk distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur terdampak. (Joniful Bahri)

Dokter Muda Putra HRD Gelar Pengobatan Gratis untuk Korban Banjir di Peusangan Selatan

By On Sabtu, Januari 24, 2026

Dokter muda dr. Zulhilmi, putra pertama Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), menggelar kegiatan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak banjir di Meunasah Desa Krueng Beukah dan Desa Suwak, Kecamatan Peusangan Selatan.  


BIREUEN, KabarViral79.Com - Dokter muda dr. Zulhilmi, putra pertama Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD) menggelar kegiatan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak banjir di Meunasah Desa Krueng Beukah dan Desa Suwak, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, Aceh, sejak Jumat, 23 Januari 2026 kemarin. 

Kegiatan bertajuk “HRD Peduli” ini merupakan bentuk kepedulian keluarga HRD terhadap kondisi kesehatan masyarakat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut.

Dalam aksi kemanusiaan itu, dr. Zulhilmi yang akrab disapa Dokter Alung didampingi ibundanya, Hj. Faridah Adam HRD, serta dibantu dua tenaga medis lainnya, Algandi dan Dedi Safriadi, bersama Tim Relawan HRD Peduli.

Turut hadir Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, SH, dan anggota DPRK Bireuen Fraksi PKB, Saifannur, SP.

Mereka berbaur bersama relawan dan warga terdampak banjir yang masih mengungsi di Meunasah desa setempat.

Dokter Alung bersama tim relawan turun langsung ke lokasi terdampak untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada warga.

Kegiatan itu disambut antusias oleh masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses pelayanan kesehatan pasca banjir.

Dokter muda dr. Zulhilmi, putra pertama Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), menggelar kegiatan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak banjir di Meunasah Desa Krueng Beukah dan Desa Suwak, Kecamatan Peusangan Selatan.  


Selain pelayanan medis, tim juga menyalurkan berbagai bantuan berupa obat-obatan, perlengkapan kesehatan, serta kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, air mineral, minyak goreng, ikan, dan pakaian baru untuk anak-anak di lokasi pengungsian.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi masyarakat sekaligus mencegah munculnya penyakit pasca banjir.

Kegiatan pengobatan gratis ini menjadi bagian dari komitmen HRD Peduli dalam menjalankan misi kemanusiaan untuk mendukung pemulihan pasca bencana di Aceh dan wilayah Sumatera.

Keuchik Desa Krueng Beukah, Munawar, SP, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian tersebut.

“Alhamdulillah, kehadiran Tim Relawan HRD Peduli bersama tim medisnya sangat meringankan beban masyarakat kami yang baru saja dilanda bencana banjir,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Keuchik Wali Desa Suwak. Ia mengaku bantuan pengobatan gratis dan kebutuhan pokok yang disalurkan sangat membantu warga.

“Alhamdulillah, pengobatan gratis dan berbagai bantuan dari istri Pak HRD dan relawan sangat membantu meringankan beban warga kami yang tertimpa musibah bencana alam,” katanya. (Joniful Bahri)

DPP KNPI Tunjuk Kiki Fauzi Nahkodai KNPI Provinsi Banten untuk menyatukan Pemuda Banten

By On Sabtu, Januari 24, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) secara resmi menunjuk Kiki Fauzi sebagai Caretaker Ketua KNPI Provinsi Banten.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP KNPI Nomor: KEP.007/DPP KNPI/I/2026.

Surat keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI Saad Budiman Lubis dan Sekretaris Jenderal DPP KNPI Roy Stevy Wendi.

Penunjukan Kiki Fauzi bertujuan untuk menyatukan pemuda se-Provinsi Banten tanpa konflik serta merapikan kembali roda organisasi KNPI di seluruh wilayah Banten.

Ketua Umum DPP KNPI, Saad Budiman Lubis mengatakan, penunjukan Kiki Fauzi sebagai Caretaker KNPI Banten merupakan langkah organisasi yang sah dan strategis.

“DPP KNPI menugaskan Kiki Fauzi untuk merapikan kembali KNPI Banten dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota,” ujar Saad.

Dukungan juga datang dari Tokoh Akademisi dan senior/Ketua MPI KNPI, Prof. Dr. Ilyas Indra, SH, MH, MM yang menilai penunjukan tersebut sudah tepat.

“Saya yakin Kiki Fauzi adalah figur yang layak dan mampu menjalankan tugas sebagai Caretaker KNPI Banten. Ia memiliki kapasitas untuk menyatukan pemuda se-Banten dan menata kembali organisasi KNPI agar berjalan rapi dan kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Kiki Fauzi menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan amanah dari DPP KNPI.

“Saya siap menerima dan menjalankan perintah DPP KNPI untuk merapikan KNPI se-Provinsi Banten serta menyatukan seluruh elemen pemuda. Mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan media, para senior KNPI, pemerintah Provinsi Banten, politisi, mahasiswa, pendekar dan jawara, organisasi kepemudaan se-Banten, serta para kiai dan ustaz. Ini bukan tugas yang mudah, namun saya yakin dengan kebersamaan, KNPI mampu menjadi wadah pemersatu pemuda Banten,” ungkapnya.

Penunjukan ini diumumkan secara resmi di Aula Kantor Ketua MPI DPP KNPI, Jakarta. (*/red) 

Diduga Terstruktur dan Masif, Pengusaha Toko Buku Adelia Arahkan Sekolah di Kota Serang Wajibkan Siswa Beli LKS

By On Sabtu, Januari 24, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – Dugaan praktik pengondisian pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) di Kota Serang kian menguat. Seorang pengusaha buku yang memiliki Toko Buku Adelia disebut-sebut secara aktif mengarahkan sekolah-sekolah agar mewajibkan siswa membeli LKS di tokonya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, praktik ini tidak terjadi di satu atau dua sekolah saja, melainkan diduga menyebar di banyak sekolah di beberapa wilayah Kota Serang, seperti Kecamatan Serang, Cipocok Jaya, Taktakan, dan Kasemen, Sabtu, (24/1/2026).

Pola yang terjadi hampir sama. Sekolah disebut mengondisikan siswa dan orang tua agar membeli LKS di satu tempat yang sama, tanpa memberi pilihan toko atau penerbit lain.

Padahal, pemerintah secara tegas telah menyatakan bahwa LKS bukan buku wajib dan sekolah dilarang mengarahkan, apalagi memfasilitasi jual beli buku kepada siswa.

Namun di lapangan, banyak orang tua murid mengaku tidak berani menolak.

“Kalau tidak beli, anak saya dibilang belum lengkap bukunya dan bisa ketinggalan pelajaran. Akhirnya kami terpaksa beli,” ujar salah satu orang tua murid.

Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa praktik ini bukan sekadar jual beli biasa, melainkan sudah mengarah pada pola bisnis yang terstruktur, rapi, dan masif, yang melibatkan lebih dari satu pihak demi meraup keuntungan dalam jumlah besar.

Sejumlah pemerhati pendidikan menilai, jika dugaan ini benar, maka ini bukan lagi pelanggaran kecil, melainkan bentuk komersialisasi dunia pendidikan yang secara langsung membebani siswa dan orang tua.

Lebih jauh, muncul pula sorotan tajam terhadap peran Dinas Pendidikan Kota Serang. Lemahnya pengawasan dinilai membuka ruang bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan aturan pemerintah untuk terus berlangsung.

“Kalau ini dibiarkan, berarti ada pembiaran. Dan pembiaran itu patut dipertanyakan,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Toko Buku Adelia belum memberikan keterangan resmi, begitu pula pihak terkait lainnya.

Masyarakat kini mendesak agar Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh. Publik menilai, jika dugaan ini terbukti, maka praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan pendidikan, tetapi juga mencederai rasa keadilan dan merusak tujuan utama sekolah sebagai tempat mendidik, bukan ladang bisnis.

BNPB Verifikasi 26 Ribu Rumah Terdampak Bencana Hidrometeorologi di Bireuen

By On Jumat, Januari 23, 2026

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST menghadiri acara Sosialisasi Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi dalam rangka Bimbingan Teknis Tim Pendataan Rumah Rusak di Kabupaten Bireuen. 


BIREUEN, KabarViral79.Com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah melakukan proses verifikasi terhadap sekitar 26 ribu unit rumah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen, Aceh.

Untuk mempercepat proses tersebut, BNPB menurunkan sebanyak 200 orang verifikator yang saat ini bekerja langsung di lapangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Doli Mardian mengatakan, seluruh tim verifikasi telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) pada Senin, 19 Januari 2026 lalu sebelum diterjunkan ke lokasi terdampak.

“Tim verifikasi sudah bekerja selama dua hari di lapangan dan sesuai jadwal akan bertugas selama satu minggu,” ujar Doli.

Ia menjelaskan, sebanyak 200 verifikator tersebut disebar ke seluruh desa terdampak, dengan penugasan dua orang petugas di setiap desa. Para verifikator bertugas memverifikasi kondisi rumah warga, mulai dari rumah hilang atau rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan.

“Tim sedang bekerja di lapangan melakukan verifikasi. Setiap desa ditugaskan dua orang petugas verifikasi,” jelasnya.

Setelah proses verifikasi selesai, kata Doli, akan dilanjutkan dengan tahapan uji publik. Data rumah terdampak akan diumumkan di masing-masing desa agar masyarakat dapat memberikan tanggapan atau klarifikasi.

“Setelah uji publik selesai, barulah dilanjutkan ke tahapan berikutnya,” katanya.

Doli juga menjelaskan, bagi pemilik rumah yang hilang atau rusak berat dan memilih skema hunian tetap (huntap) mandiri, maka pembangunan rumah akan dilakukan oleh BNPB.

“Untuk korban yang memilih hunian tetap mandiri, pembangunannya dilakukan oleh BNPB,” terangnya.

Terkait waktu pelaksanaan pembangunan hunian tetap, Doli menyebutkan proses tersebut direncanakan akan dimulai pada awal Februari 2026.

Sebelumnya, BNPB telah membangun tiga unit rumah contoh di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli, sebagai percontohan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bireuen, Ir. Fadli, S.T., M.SM, dalam keterangan terpisah mengatakan, pihaknya telah mengirimkan data hunian tetap terpusat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ia menyebutkan, jumlah hunian tetap terpusat yang diusulkan sebanyak 48 unit dan seluruhnya berlokasi di Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli. Dari jumlah tersebut, 31 unit berada di Dusun Bivak dan 17 unit di Dusun Alue Keumiki.

“Data huntap terpusat sudah kami kirim ke Kementerian PKP,” ujar Fadli.

Menurutnya, Kementerian PKP hanya membangun hunian tetap yang berada dalam satu kawasan terpusat atau berbentuk kompleks.

“Jadi mereka membangun hunian tetap yang terkonsentrasi di satu titik dengan jumlah tertentu,” jelasnya.

Fadli berharap, ke depan Kementerian PKP juga dapat membangun hunian tetap mandiri di desa-desa terdampak bencana, sebagaimana yang telah dilakukan oleh BNPB. (Joniful Bahri)

Sekdes Cikande Ahmad Badrudin Bersama Babinsa dan RT Bagikan Nasi Bungkus untuk Korban Banjir

By On Jumat, Januari 23, 2026


TANGERANG, KabarViral79.Com – Sekretaris Desa (Sekdes) Cikande Ahmad Badrudin, SH bersama Babinsa dan Ketua RT setempat menyalurkan bantuan berupa nasi bungkus kepada warga terdampak banjir di wilayah Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, tepatnya di Kampung Parung Ceri, Jum'at, 23 Januari 2026.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan respons cepat pemerintah desa bersama unsur kewilayahan terhadap warga yang terdampak banjir akibat curah hujan tinggi.

Bantuan disalurkan langsung ke lokasi banjir guna memastikan kebutuhan makanan warga dapat terpenuhi.

Sekdes Cikande menyampaikan bahwa pembagian nasi bungkus ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang saat ini sedang menghadapi musibah.

“Kami berupaya hadir langsung di tengah warga sebagai bentuk perhatian dan solidaritas. Semoga bantuan ini bisa sedikit membantu,” ujarnya.

Babinsa Desa Cikande turut membantu proses pendistribusian agar bantuan dapat diterima secara merata dan tepat sasaran.

Ketua RT setempat juga berperan aktif dalam mendata warga terdampak serta mengoordinasikan penyaluran bantuan di lapangan.

Pemerintah Desa Cikande terus memantau kondisi banjir dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk langkah penanganan selanjutnya, serta mengimbau warga agar tetap waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrem. (*/red)

Refreshmans Satpam UPDL Suralaya Dalam Pelatihan Pemadaman Api Menggunakan Apar dan Apat

By On Jumat, Januari 23, 2026

 


Cilegon, KabarViral79.Com - PLN (Persero) UPDL Suralaya melaksanakan kegiatan refreshment pagi bagi petugas keamanan melalui pelatihan pemadaman api. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin bulanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta kemampuan dasar security dalam menghadapi kondisi darurat di lingkungan kerja, Jumat (23/01/2026).

Kegiatan refreshment ini diikuti oleh sekitar 15 orang security dan difokuskan pada latihan pemadaman kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta Alat Pemadam Api Tradisional (APAT). Latihan dilaksanakan di lingkungan UPDL Suralaya dan dibina langsung oleh tim Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) Serang.

Pembinaan diberikan oleh Pak Ali Gozzali dan Pak Yusidi dari KOPASSUS Serang, dengan dukungan Pak Hasan Basri selaku Komandan Regu (Danru). Kegiatan ini juga melibatkan Tim K3L dan KAM guna memastikan penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja selama pelatihan berlangsung.

Salah satu pembina dari KOPASSUS Serang, Pak Yusidi, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian penting dari pembinaan dasar petugas keamanan. Menurutnya, kegiatan ini bukanlah hal yang sepele, melainkan bagian dari pembinaan mental dan fisik. “Kegiatan ini sangat penting karena menjadi bekal dasar bagi anggota dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” ujarnya.

Antusiasme peserta terlihat selama pelatihan berlangsung. Pak Halawi, salah satu anggota security, mengungkapkan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat signifikan. “Kegiatannya sangat luar biasa karena menambah ilmu dan wawasan. Sangat seru karena kami belajar dengan dua metode, yaitu menggunakan APAR dan APAT, apalagi didampingi langsung oleh tim dari KOPASSUS,” ungkapnya.

Melalui kegiatan refreshment ini, PLN (Persero) UPDL Suralaya berharap para petugas keamanan semakin sigap dan terampil dalam menghadapi potensi keadaan darurat, khususnya kebakaran, serta mampu mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan berstandar keselamatan tinggi.

Perkuat Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan serta Implementasi KUHP Baru, Kanwil Ditjenpas Banten Bersinergi dengan Pemkot Tangerang Teken Nota Kesepakatan

By On Jumat, Januari 23, 2026

 


Tangerang, KabarViral79.Com — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Banten bersama Pemerintah Kota Tangerang melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Tangerang, Kamis (22/1/2026).

Nota Kesepakatan ini mencakup sinergitas pembimbingan kemasyarakatan, reintegrasi sosial, serta pembimbingan kemandirian klien pemasyarakatan di wilayah Banten, khususnya di Kota Tangerang. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kerja sama ini juga merupakan bukti nyata kesiapan dan kesigapan Kanwil Ditjenpas Banten dalam implementasi KUHP baru.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten menegaskan bahwa Nota Kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen nyata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pemasyarakatan yang semakin kompleks.

“Pemasyarakatan tidak dapat dijalankan secara parsial. Diperlukan sinergi lintas sektor agar pembimbingan kemasyarakatan dan reintegrasi sosial dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan, pembimbingan, serta kemandirian klien pemasyarakatan agar siap kembali ke tengah masyarakat.

“Melalui kerja sama ini, klien pemasyarakatan tidak hanya dibimbing secara hukum, tetapi juga dipersiapkan menjadi pribadi yang mandiri, produktif, dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam mendukung proses reintegrasi sosial.

“Keberhasilan pemasyarakatan adalah tanggung jawab bersama. Kita perlu menghapus stigma negatif dan membuka ruang bagi setiap individu untuk memperbaiki diri serta kembali berkontribusi secara positif bagi masyarakat,” ungkapnya.

Melalui Nota Kesepakatan ini, diharapkan sinergi antara Kanwil Ditjenpas Banten dan Pemerintah Kota Tangerang dapat terus ditingkatkan serta memberikan dampak nyata bagi klien pemasyarakatan. Kerja sama ini juga diharapkan menjadi contoh kolaborasi berkelanjutan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.

Hadiri Musrenbang, Ketua APDESI Kecamatan Solear Usulkan Pembangunan Sekolah SMA/SMK dan Puskesmas Rawat Inap

By On Rabu, Januari 21, 2026


TANGERANG, KabarViral79.Com - Kepala Desa (Kades) Cikuya yang juga Ketua APDESI Kecamatan Solear, Ade Sapei menghadiri kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Solear Tahun Anggaran 2027, di Gedung Serba Guna (GSG ) Kantor Pemerintah Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa, 21 Januari 2026.

Dalam kesempatan itu, Ade Sapei mengusulkan adanya Pembangunan sekolah baru untuk SMA ataupun SMK.

"Ya, di kita baru satu sekolah, yaitu SMAN 27. Sedangkan untuk SMPN, baru ada tujuh sekolah yang tersebar di beberapa Desa. ini sangat jauh sekali dengan apa yang diharapakan untuk masuk ke sekolah tingkat SMAN," ucapnya.


Menurut Ade Sapei, setiap tahun ajaran baru, untuk tingkat SMAN selalu ada masalah, dan banyak sekali anak-anak yang ingin bersekolah di SMAN 27.

Oleh karena itu, dia menyampaikan hal itu sebagai masukan kepada para Anggota DPRD Kabupaten maupun Provinsi.

Dia juga menyampaikan usulkan agar dibangun Puskesmas Rawat Inap di wilayah Kecamatan Solear. 

"Semoga usulan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk diwujudkan," pungkasnya. (Reno) 

Video: Bantahan Sudewo Usai Jadi Tersangka: Saya Betul-betul Tidak Mengetahui

By On Rabu, Januari 21, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com - Bupati Pati, Sudewo membantah sangkaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui, KPK telah menetapkan Sudewo sebagai tersangka atas dua kasus. Pertama adalah tersangka kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.

Kedua adalah kasus suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Saya menganggap saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali dan ini saya jelaskan kepada bapak ibu sekalian,” kata Sudewo kepada wartawan, Selasa, 20 Januari 2026. (*/red) 

Menteri PU Resmikan Pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum, Pemulihan Akses Vital Bireuen Dimulai

By On Rabu, Januari 21, 2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU)  membangun kembali Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen. 


BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai membangun kembali Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen.

Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan jembatan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, pada Rabu, 21 Januari 2026.

Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu enam hingga delapan bulan.

Menteri Dody menjelaskan, bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan parah pada berbagai infrastruktur publik, termasuk jembatan yang menjadi penghubung utama aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada terganggunya mobilitas warga dan distribusi logistik.

“Kerusakan infrastruktur membuat aktivitas masyarakat tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan kembali konektivitas wilayah,” kata Dody di sela-sela kegiatan.

Ia menegaskan, pembangunan jembatan menjadi prioritas karena memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, pelayanan publik, serta kelancaran transportasi antar wilayah.

Menurutnya, terputusnya akses jalan dan jembatan dapat menghambat pergerakan ekonomi masyarakat secara luas.

Setelah jembatan permanen Krueng Tingkeum selesai dibangun, jembatan tersebut akan dioperasikan bersamaan dengan jembatan Bailey yang selama ini digunakan sebagai jalur darurat, guna meningkatkan kapasitas dan kelancaran arus lalu lintas.

Lebih lanjut, Menteri Dody memastikan komitmen pemerintah pusat untuk memulihkan seluruh jembatan yang rusak akibat bencana.

Penanganan tahap awal difokuskan pada jembatan di jalur nasional, sementara jembatan di tingkat kecamatan akan dibangun secara bertahap sesuai skala prioritas.

“Kami memastikan seluruh wilayah terdampak akan mendapatkan penanganan. Tidak ada daerah yang diabaikan dalam proses pemulihan ini,” ujarnya.

Groundbreaking pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum turut dihadiri Anggota DPR RI H. Ruslan Daud, SE, MAP, Wakil Ketua DPRK Bireuen Surya Dharma, SH, anggota DPRK Bireuen, perwakilan PT Adhi Karya sebagai kontraktor pelaksana, serta pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Pembangunan jembatan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan mobilitas masyarakat Bireuen, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur daerah terhadap potensi bencana di masa mendatang. (Joniful Bahri) 

HRD Apresiasi Respons Cepat Kementerian PU Tangani Jembatan Rusak di Aceh

By On Rabu, Januari 21, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) bersama Menteri PU, Dody Hanggodo meninjau dimulainya pembangunan jembatan baru Kutablang, di lintas nasional Medan-Banda Aceh, Bireuen.  


BIREUEN, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II, H. Ruslan M. Daud (HRD) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia (RI), Direktur Jenderal Bina Marga, serta seluruh jajaran Kementerian PU atas langkah cepat dan sigap dalam menangani kerusakan jembatan akibat banjir dan bencana alam di berbagai wilayah Provinsi Aceh.

Menurut HRD, respons cepat tersebut sangat krusial dalam memulihkan konektivitas wilayah serta mendukung kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana.

Ia menjelaskan, Kementerian PU tidak hanya melakukan penanganan darurat, tetapi juga telah menyiapkan program pembangunan permanen yang komprehensif.

Program tersebut mencakup pembangunan 20 jembatan permanen di seluruh Aceh serta penanganan 68 titik longsoran yang tersebar di jalur lintas timur, tengah, barat, selatan, dan sejumlah jalur penghubung antar wilayah lainnya.

“Program ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai Januari hingga Juni 2026, disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kondisi lapangan di masing-masing daerah,” ujar HRD Rabu, 21 Januari 2026.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah pusat dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat Aceh.

Menurutnya, skala pekerjaan yang dilakukan tidaklah kecil dan dirancang sebagai solusi jangka panjang.

HRD juga menyampaikan, jembatan-jembatan sementara jenis Bailey yang saat ini masih difungsikan sebagai akses darurat akan dibangun ulang menjadi jembatan permanen.

Dalam perencanaannya, kata dia, jembatan tersebut akan dibuat dalam bentuk duplikasi atau jembatan kembar guna meningkatkan kapasitas lalu lintas serta menjamin keselamatan pengguna jalan.

Konsep jembatan duplikasi ini, lanjut HRD, akan diterapkan pada sejumlah jembatan di ruas jalan nasional, di antaranya Jembatan Kutablang (Krueng Tingkeum) dan Jembatan Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, yang selama ini menjadi jalur vital transportasi dan distribusi logistik.

HRD secara khusus mengapresiasi pelaksanaan groundbreaking pembangunan jembatan permanen yang dipusatkan di Kabupaten Bireuen, tepatnya di Kecamatan Kutablang.

Ia menilai lokasi tersebut memiliki nilai strategis karena berada di jalur lintas timur Aceh yang menghubungkan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara.

“Groundbreaking di Kutablang menjadi catatan penting dan menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Aceh,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga mencerminkan kuatnya sinergi antara DPR RI, khususnya Komisi V, dengan Kementerian PU sebagai mitra kerja, sehingga kebijakan dan penganggaran dapat sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, menegaskan, seluruh pembangunan jembatan permanen dirancang dengan standar ketahanan tinggi terhadap banjir dan bencana alam.

Pembangunan tersebut diharapkan mampu memperlancar arus transportasi, mempercepat pemulihan ekonomi daerah, meningkatkan akses layanan publik, serta menjadi fondasi bagi pembangunan Aceh yang berkelanjutan. (Joniful Bahri)

Menuntut Transparansi Kuota Haji 2024 Dan 2025: KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut Tersangka, Kanwil Kemenag Banten Harus Diusut Tuntas

By On Rabu, Januari 21, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – Koalisi lembaga yang terdiri dari Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) dan Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) Markas Daerah Kota Serang menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Aksi ini diikuti oleh kurang lebih 300 peserta dengan titik kumpul di Tugu Alun-alun Serang, Rabu, 21 Januari 2026.

Aksi ini merupakan bentuk respon tegas terhadap dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024. Hal ini diperkuat dengan fakta hukum terbaru di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Penetapan tersangka ini menjadi bukti nyata adanya penyimpangan dalam pembagian kuota haji yang seharusnya diperuntukkan bagi jemaah reguler namun diduga disalahgunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, GMAKS dan KKPMP menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

Menuntut Transparansi: Mempertanyakan dan menuntut keterbukaan informasi publik secara menyeluruh terkait pembagian Kuota Haji Tahun 2024 di wilayah Provinsi Banten.

Dukung Langkah KPK: Mendesak Aparat Penegak Hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam di Kanwil Kemenag Provinsi Banten guna memastikan tidak ada aliran atau praktik serupa yang melibatkan pejabat di tingkat daerah pasca penetapan tersangka eks Menag oleh KPK.

Reformasi Birokrasi: Meminta Kepala Kanwil Kemenag Banten untuk bertanggung jawab atas segala bentuk kebijakan kuota haji yang telah dijalankan agar memenuhi rasa keadilan bagi calon jemaah haji.

Aksi unjuk rasa ini dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB dengan mengerahkan armada mobil komando serta kendaraan roda dua dan roda empat sebagai bentuk protes atas matinya transparansi di lingkungan Kemenag.

“Kami tidak akan diam melihat hak-hak jemaah haji dipermainkan. Dengan ditetapkannya eks Menag sebagai tersangka oleh KPK, ini adalah pintu masuk untuk membongkar tuntas praktik korupsi kuota haji hingga ke daerah-daerah, termasuk di Provinsi Banten,” tegas perwakilan koalisi aksi.


Kejari Bireuen Tahan Bendahara DPMGP-KB Terkait Dugaan Korupsi Dana KB, Kerugian Negara Rp 1,1 Miliar

By On Rabu, Januari 21, 2026

Tim Penyidik Kejari Bireuen menetapkan dan menahan tersangka berinisial A M, kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Biaya Operasional KB dan kegiatan nonfisik pada DPMGP-KB Bireuen. 


BIREUEN, KabarViral79.Com – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menetapkan dan menahan satu orang tersangka berinisial A M dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Biaya Operasional Keluarga Berencana (KB) dan kegiatan nonfisik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024.

Penetapan tersangka dan penahanan dilakukan pada Rabu, 21 Januari 2026.

A M diketahui menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPMGP-KB Kabupaten Bireuen sejak tahun 2024 hingga 2025.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, SH, MH, melalui Tim Penyidik menyebutkan, penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan dua alat bukti yang sah serta didukung Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Bireuen tertanggal 13 Januari 2026.

Dalam laporan tersebut, dugaan perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.112.738.901 (satu miliar seratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah).

Atas perbuatannya, tersangka A M disangkakan melanggar:

Primair: Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, serta berdasarkan pertimbangan subjektif dan objektif, Tim Penyidik Kejari Bireuen melakukan penahanan terhadap tersangka di Lapas Kelas II B Bireuen selama 20 hari, terhitung sejak 21 Januari 2026 hingga 9 Februari 2026.

Pihak Kejaksaan menegaskan, penyidikan masih terus berlangsung, dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara tersebut. (Joniful Bahri)

Lapas Serang Peringati Isra Miraj dengan Ceramah dan Doa Bersama

By On Rabu, Januari 21, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang memperingati Isra Miraj dengan kegiatan yang dilaksanakan di Masjid At-Tawwabin, Rabu (21/1/2026). Kegiatan ini menghadirkan Ustad Arin Albantany, kyai kondang dari Pondok Pesantren di Tangerang, sebagai pembicara utama.

Dalam ceramahnya, Ustad Arin Albantany menekankan makna Isra Miraj sebagai perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, mengingatkan umat Islam akan pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. “Isra Miraj bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tapi juga pelajaran bagi kita untuk mempererat hubungan dengan Allah SWT,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lapas Serang, Riko Stiven, pejabat struktural, petugas, dan warga binaan Lapas Serang. Mereka mengikuti ceramah dengan khidmat dan antusias, serta melakukan sholawat dan doa bersama.

“Kami berharap perayaan Isra Miraj ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua, serta memperkuat semangat untuk menjadi lebih baik,” kata Kepala Lapas Serang, Riko Stiven. Acara diakhiri dengan doa bersama dan pengucapan syukur kepada Allah SWT.

Sikat Peredaran Narkoba di Warkuk Ranau Selatan, Satres Narkoba Polres OKU Selatan Amankan Dua Pengedar dan Puluhan Gram BB

By On Rabu, Januari 21, 2026

 


MUARADUA, KabarViral79.Com – Komitmen Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres OKU Selatan dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya kembali membuahkan hasil. Dalam sebuah operasi penyergapan yang dilakukan di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, petugas berhasil meringkus dua orang tersangka beserta barang bukti sabu seberat 20,48 gram dan puluhan butir pil ekstasi berbagai logo.

Kapolres OKU Selatan melalui Kasat Narkoba, Iptu Roby Fachrian, S.H., didampingi Kanit I, Ipda Yusup Tri Wibowo MR, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat pada Selasa (13/01/2026). Warga melaporkan adanya aktivitas transaksi narkotika yang meresahkan di Desa Kota Batu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satres Narkoba Polres OKU Selatan langsung bergerak melakukan pengintaian intensif di wilayah Danau Ranau. Setelah melakukan observasi mendalam, pada Selasa (20/01/2026) sekira pukul 18.05 WIB, petugas melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Dusun Pantai Lama, Desa Kota Batu.

Dalam operasi tersebut, dua orang tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan, yakni:

BENI (46), seorang petani, warga Desa Tanjung Baru, OKU Selatan, EDO S. (29), warga Kelurahan Patih Galung, Kota Prabumulih.



Saat dilakukan penggeledahan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan sebuah tas hitam merek Highmore milik tersangka BN yang sengaja disembunyikan di dalam kamar mandi. Setelah diperiksa, tas tersebut berisi paket narkotika dalam jumlah besar dengan rincian sebagai berikut:

Barang Bukti Narkotika:

Sabu-sabu: 8 paket plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 20,48 gram.

Ekstasi:

13 paket pil kuning logo Doraemon (6,11 gram), 2 butir pil hijau logo Whatsapp (0,75 gram), 1 butir pil merah muda logo LV (0,50 gram), 2 butir pil merah muda logo Granat (0,78 gram), Serta pecahan pil ekstasi seberat 0,34 gram.

Peralatan dan Uang Tunai:

1 unit timbangan digital, 1 bal plastik klip kosong, Uang tunai senilai Rp1.600.000,-.

Dari hasil interogasi, kedua tersangka mengakui bahwa barang haram tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial ARI (40), warga Desa Serang Gas, Kabupaten Lampung Barat. Saat ini, identitas pemasok tersebut telah dikantongi dan tengah dalam pengejaran intensif oleh petugas (DPO).

Atas perbuatannya, kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres OKU Selatan dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni:

Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait pengedaran narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram.

Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 01 Tahun 2023 (KUHP Baru), terkait kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram.

Polres OKU Selatan menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun bagi para pelaku kejahatan narkotika, guna menciptakan wilayah yang aman dan bersih dari narkoba. (Red/Udin)

Perihal Wali Murid Tidak Boleh Unggah Menu MBG di Medsos, Ini Kata Aktivis Lebak Selatan Deden Haditiya

By On Rabu, Januari 21, 2026

 

Aktivis Lebak Selatan, Deden Haditiya

Lebak, KabarViral79.Com – Aroma tidak sedap berkembang di kalangan masyarakat perihal wali murid yang tidak boleh berkomentar terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima oleh anaknya.

Bahkan, beredar rumor bahwa wali murid harus menandatangani surat pernyataan yang berisi larangan untuk berkomentar, mengambil foto, serta memposting di media sosial terkait menu MBG.

Hal tersebut diungkapkan oleh Aktivis Lebak Selatan, Deden Haditiya, setelah dirinya melakukan wawancara dengan beberapa orang tua murid yang berhasil ia temui.

Menurut Deden, diketahui terdapat salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Malingping yang mengumpulkan wali murid untuk menandatangani surat pernyataan. Surat tersebut berisi ketentuan agar wali murid tidak mengomentari, tidak mengambil gambar, serta tidak membawa pulang sisa makanan MBG.

“Ini luar biasa, kepala satuan pendidikan sampai berani melakukan upaya memaksa wali murid untuk diam dan tidak boleh mengemukakan pendapat dan aspirasi. Sehingga kami menduga ada unsur kepentingan di dalamnya, entah itu fee komisi atau transaksi haram di dalamnya yang didapat dari pengurangan mutu atau spesifikasi anggaran di dalamnya,” ungkap Deden.

(Cup/Tim)