-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Wakil Ketua DPRK Bireuen Desak Pemkab Prioritaskan Huntara bagi Korban Banjir dan Longsor

By On Jumat, Januari 09, 2026

Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, SH.  


BIREUEN, KabarViral79.Com - Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, SH, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen agar tidak mengabaikan penderitaan masyarakat korban banjir dan tanah longsor yang hingga kini masih bertahan di tenda darurat, meunasah, serta lokasi pengungsian lainnya.

Hal tersebut disampaikan Surya Dharma kepada wartawan, Jumat, 9 Januari 2026, menanggapi aspirasi para korban bencana yang meminta pemerintah segera membangun hunian sementara (Huntara) sambil menunggu hunian tetap (Huntap) selesai dibangun.

Menurut Surya, pembangunan Huntap memang penting, namun Pemkab Bireuen seharusnya memprioritaskan pembangunan Huntara agar masyarakat korban bencana dapat segera menempati tempat tinggal yang layak dan aman pasca bencana.

“Jangan memprioritaskan Huntap yang prosesnya lama dan belum jelas kapan bisa ditempati, sementara bulan Ramadhan dan Idul Fitri sudah di depan mata,” ujar Surya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa seluruh anggaran penanganan bencana bersumber dari APBN, bukan APBK. 

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak mempersulit administrasi dan kebijakan yang justru berdampak pada terabaikannya hak-hak korban bencana.

“Kalau ada yang mudah, untuk apa dipersulit. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menzalimi masyarakat,” katanya.

Surya juga menilai Pemkab Bireuen seharusnya bermusyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat terdampak sebelum menetapkan kebijakan.

Ia mencontohkan keinginan warga dan aparatur gampong di Desa Kapa dan Desa Pantee Lhong, Kecamatan Peusangan, serta Desa Salah Sirong Jaya dan Desa Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa, hingga warga Desa Balee Panah, Kecamatan Juli, yang berharap dibangun Huntara dan bahkan siap menyediakan lahan.

“Saya sudah turun langsung ke seluruh lokasi bencana. Hampir semua warga meminta Huntara, termasuk di Desa Ulee Jalan Peusangan Selatan, Ujong Blang, Babah Suak, Kecamatan Kutablang, dan desa-desa lainnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebutuhan korban bencana tidak bisa disamaratakan. Ada warga yang memilih huntara, ada pula yang menginginkan huntap, sehingga kebijakan seharusnya bersifat fleksibel dan sesuai kondisi di lapangan.

Surya juga menyoroti kebijakan Pemkab Bireuen yang dinilai memaksakan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan kepada korban bencana, sehingga seolah-olah masyarakat menolak pembangunan Huntara.

“DTH itu tidak cukup untuk kebutuhan hidup layak. Negara sudah menjamin korban bencana dengan pembangunan huntara, jadi jangan lagi masyarakat dikorbankan dengan kebijakan sepihak,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa yang paling merasakan dampak tinggal lama di pengungsian adalah bayi, anak-anak, dan lansia dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.

“Apakah kita rela membiarkan mereka terus hidup di bawah tenda?” katanya.

Menutup pernyataannya, Surya meminta Bupati Bireuen untuk mengesampingkan ego dan tidak memberi harapan semu kepada masyarakat melalui seremoni peletakan batu pertama pembangunan huntap tanpa kepastian waktu penyelesaian.

“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah tempat tinggal yang layak, bukan sekadar seremoni,” pungkasnya. (Joniful Bahri) 

Video: Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi terkait Acara 'Mens Rea'

By On Jumat, Januari 09, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com - Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan polisi terhadap komika Pandji Pragiwaksono buntut materi pertunjukan lawakan tunggalnya (standup comedy) yang bertajuk 'Mens Rea'.

"Benar bahwa 8 Januari ada laporan dari masyarakat atas nama [inisial] RARW," kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Bidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Reonald Simanjuntak kepada wartawan, dikutip Jumat, 09 Januari 2026.

Ia menjelaskan, laporan itu tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan Pandji di 'Mens Rea'. (*/red) 

Video: Banjir Kayu Gelondongan Kembali Terjang Bener Meriah Aceh

By On Jumat, Januari 09, 2026


BENER MERIAH, KabarViral79.Com - Banjir bandang yang membawa kayu gelondongan kembali menerjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh tepatnya di Kawasan aliran Sungai Wih Gile Kampung Fajar Harapan, Kecamatan Timang Gajah, pada Kamis, 08 Januari 2026.

Dari video yang beredar, material kayu yang terbawa arus banjir itu melintas di perkampungan warga dengan cukup deras yang membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah.

Kepala Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, Ilham Abdi membenarkan informasi itu.

Namun karena sungai yang dalam, air yang membawa material kayu tidak sempat meluap dan hingga kini belum ada laporan adanya korban jiwa.

"Tadi di Kampung Fajar Harapan, sempat sungai kembali banjir bandang tapi karena sungai dalam jadi aliran air tidak sempat keluar dari sungai. Laporan sementara tidak ada korban," ujar Ilham. (*/red) 

Video: KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Korupsi Kuota Haji

By On Jumat, Januari 09, 2026


JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Menteri Agama era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yaqut Cholil Qoumas jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024.

KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang memuat Yaqut sebagai tersangka pada awal bulan Januari ini.

"Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 09 Januari 2026. (*/red) 

Program Makan Bergizi Gratis di Lebak Dinilai Tak Berdampak Optimal bagi UMKM Lokal

By On Jumat, Januari 09, 2026



‎LEBAK, KabarViral79.Com – Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Lebak soroti perihal operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak banyak melibatkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi SPPG dalam pengadaan bahan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jum'at (9/1/2026). 

‎Padahal menurut BPC HIPMI Lebak, sesuai dengan tujuan awal program, selain dalam upaya pemenuhan gizi anak Indonesia, program MBG ini diluncurkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan ikut terlibat menjadi penyedia bahan pangan.

‎”Kami melihat, pengadaan bahan pangan untuk program MBG di Kabupaten Lebak, seperti beras, ikan, daging, sayuran, buah-buahan dan bahan pangan lainnya, pihak yayasan melakukan pengadaan bahan pangan tersebut,” ujar Asep Pahrudin, Pengurus BPC HIPMI Lebak.

‎Asep memaparkan, dalam penyediaan bahan pangan, yayasan dan mitra pengelola SPPG membuat rantai pasokan tersendiri sehingga pengadaan bahan pangan hanya bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok disekitar mereka saja, sehingga sirkel ini mempersempit pelaku UMKM terlibat dalam penyediaan bahan pangan.

‎Selain itu, rantai pasok bahan baku perlu diperkuat. Caranya dengan melibatkan petani, UMKM pangan, dan sektor logistik lokal.

‎”Program MBG ini hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, yaitu pihak yayasan dan mitra pemilik dapur SPPG. Keterlibatan UMKM, dan sektor logistik lokal sangat minim” ujarnya.

‎Asep melanjutkan, dirinya pernah berdiskusi dengan salah seorang pelaku usaha kecil, mengirim beras dan buah-buahan, ke salah satu dapur SPPG, namun itu tidak lama, karena di stop oleh pihak yayasan, dengan alasan yang tidak jelas.

‎”Kalau seperti ini, maka program MBG hanya memberikan peluang usaha bagi segelintir orang di dalam yayasan atau mitra,” pungkasnya.

(Cup/Red)


Koalisi Badak Bersatu Banten Geruduk Kantor Bupati Serang, Soroti Dugaan Korupsi di RSUD dr Drajat Prawiranegara

By On Jumat, Januari 09, 2026

 


SERANG, KabarViral79.Com - Koalisi Barisan Depan Anti Koruptor (Badak) Bersatu Provinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Serang, Jumat (9/1/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah dugaan pelanggaran hukum dan tata kelola pelayanan publik, khususnya di RSUD dr Drajat Prawiranegara, Kabupaten Serang.

Aksi tersebut dipimpin oleh Komandan Lapangan Adi Muhdi atau yang akrab disapa Acong. Massa aksi menyatakan bahwa gerakan mereka dilandasi sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Koalisi Badak Bersatu menyoroti dugaan penggelapan uang jaminan pasien di RSUD dr Drajat Prawiranegara yang diduga melibatkan seorang oknum kasir berinisial AR. Dugaan tersebut muncul setelah keluarga pasien berinisial TJ menemukan adanya selisih pembayaran jaminan perawatan.

Menurut keterangan koalisi, keluarga pasien menitipkan uang jaminan sebesar Rp 5,8 juta sebelum biaya perawatan ditanggung oleh Jasa Raharja. Namun, dalam bukti pembayaran yang diterima, hanya tercatat Rp 5 juta. Selisih sebesar Rp 800.000 kemudian kembali muncul dalam bentuk tagihan kekurangan yang dikirim pihak rumah sakit melalui pesan WhatsApp.

“Keluarga pasien merasa sudah membayar penuh, tetapi masih ditagih kekurangan. Ini patut diduga sebagai penggelapan oleh oknum,” ujar Acong dalam orasinya. Pihak keluarga pasien mengaku telah mencoba menghubungi AR melalui telepon dan WhatsApp, namun tidak mendapat respons.

Selain itu, massa juga menyinggung dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD dr Drajat Prawiranegara yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang tahun anggaran 2014 senilai Rp 2,43 miliar, dengan perusahaan pemenang lelang PT Maju Mapan Medika Jaya. Dugaan serupa juga disebut terjadi pada pengadaan alat kesehatan periode 2021 hingga 2025.

Koalisi Badak Bersatu turut menyoroti pelayanan rumah sakit yang dinilai diskriminatif terhadap pasien pengguna BPJS. Mereka mengklaim adanya laporan masyarakat yang menyebutkan pasien BPJS kerap mengalami keterlambatan penanganan dibanding pasien umum.

Dalam tuntutannya, Koalisi Badak Bersatu mendesak Direktur RSUD dr Drajat Prawiranegara untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan rinci terkait dugaan tersebut. Jika tidak mampu menjelaskan, mereka meminta direktur rumah sakit untuk mengundurkan diri.

Massa juga mendesak Bupati Serang agar memberikan sanksi tegas kepada bawahannya apabila terbukti melanggar hukum. Jika tidak mampu, mereka meminta Bupati Serang mundur dari jabatannya.

Koordinator lapangan aksi, Fitra Riyadi, mengatakan kekecewaan massa semakin besar karena Bupati Serang dinilai tidak pernah menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi tidak pernah ditemui. Ini menimbulkan kesan bahwa kepala daerah anti-kritik,” ujar Fitra.

Koalisi Badak Bersatu juga meminta aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki seluruh dugaan yang disampaikan dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum tanpa tebang pilih.

Hingga aksi berakhir, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Serang maupun manajemen RSUD dr Drajat Prawiranegara terkait tuntutan tersebut.

Acong juga menambahkan bahwa dari Koalisi Badakk bersatu akan datang kembali dengan massa aksi yang lebih banyak sampai dari pihak dinas kesehatan ataupun dari rumah sakit Drajat prawira negara ( RSDP ) Dapat menjelaskan sedetail detailnya akan adanya temuan dan dugaan penyimpangan yang ada dilingkungan dinas kesehatan kabupaten serang dan rumah sakit prawira negara,” ungkapnya singkat.

( Red – Aa78)

Berlagak Kebal Hukum, Oknum Kades di OKU Selatan Intimidasi Pers dengan Gaya Premanisme

By On Jumat, Januari 09, 2026

 


OKU SELATAN, KabarViral79.Com – Arogansi oknum Kepala Desa (Kades) Talang Padang, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, kembali memicu kecaman keras dari insan pers. Bukannya menjadi pengayom masyarakat, oknum pejabat desa tersebut justru diduga melakukan intimidasi, melontarkan fitnah, hingga menantang awak media berkelahi, Jum’at (9/1/2026)

Perilaku antikritik ini bukan kali pertama terjadi. Oknum Kades tersebut secara frontal menuduh wartawan melakukan pemerasan tanpa bukti (fitnah), serta secara terang-terangan menghalangi tugas jurnalistik di wilayah Kecamatan Buay Pemaca.

Tindakan oknum Kades tersebut tidak hanya mencederai etika, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tindakan menghalang-halangi kerja jurnalistik merupakan tindak pidana.

Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 menegaskan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Selain itu, tindakan mengancam atau mengajak berkelahi dapat dijerat dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman.

“Kami bekerja dilindungi undang-undang dan terikat Kode Etik Jurnalistik. Tuduhan pemerasan tanpa bukti dan sikap premanisme seperti ini sangat mencederai profesi kami. Ini adalah bentuk pembungkaman terhadap kebenaran,” ujar salah satu jurnalis yang menjadi korban intimidasi.

Sikap arogan sang Kades dinilai telah mencoreng citra Pemerintah Kabupaten OKU Selatan. Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi keterbukaan informasi publik di tingkat desa.

Komunitas wartawan mendesak Bupati OKU Selatan, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera bertindak. Tidak cukup hanya klarifikasi, diperlukan sanksi tegas bagi oknum kades yang dinilai merasa kebal hukum.

“Kami meminta aparat penegak hukum segera turun tangan. Jangan tunggu konflik ini memanas. UU Pers harus ditegakkan di OKU Selatan agar marwah profesi wartawan tidak terus dilecehkan oleh oknum pejabat yang anti-kritik,” tegas para awak media. (Tim/Red)

Kasus Dugaan Penyerobotan Lahan, Kuasa Hukum PT Pancapuri Indoperkasa: Ada Kejanggalan!

By On Jumat, Januari 09, 2026


SERANG, KabarViral79.Com - Kasus dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan Ismatullah (eks anggota DPRD Kota Cilegon Fraksi Partai Golkar) sudah dilaporkan oleh kuasa hukum PT Pancapuri Indoperkasa di Subdit Harda Direktorat Reskrimum Polda Banten.

Sidang kasus tersebut pun sudah mulai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Serang, pada Kamis, 08 Desember 2025.

Kuasa hukum PT Panca Puri yaitu Advokat Louis Alisuci dan Advokat Albert Butarbutar, SH. Albert kepada awak media menjelaskan, sengketa ini bermula ketika PT Pancapuri Indoperkasa pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 108 sejak 1998, luas tanah milik PT Pancapuri adalah 11.010 m² dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 108, yang sebenarnya adalah luas pada AJB Nomor 04/ 2024 tanggal 11 November 2024 seluas 2.890 m².

Berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 6 Februari 2020, bidang tanah yang diklaim dan didirikan bangunan oleh Ismatullah terletak di Persil 31 Blok Cilodan Kelurahan Gunung Sugih. 

Lalu, Laporan Polisi yang tertanggal 11 Juni 2025 tersebut bidang tanahnya terletak tepat berdampingan dengan Kantor Kelurahan Gunung Sugih. 

Namun, perkara tersebut diselesaikan melalui proses Restorative Justice di Polda Banten pada tanggal 22 Januari 2025.

"Ada kejanggalan, yaitu untuk nilai jual beli pada AJB Nomor 04/ 2024 yang dimiliki Ismatullah adalah 150 juta rupiah per m², harga tersebut jauh di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maupun harga pasar yang diperkirakan mencapai Rp2,5 juta per meter persegi. Dengan luas lahan yang disengketakan, nilai aset tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp 5 miliar," kata Louis.

Sidang kasus tersebut masih berlanjut di PN Serang. (*/red)

Warga RW 01 dan RW 04 Lakukan Gotong Royong Bangun TPU Desa Hegarmanah Kecamatan Panggarangan

By On Jumat, Januari 09, 2026

 

Warga masyarakat RW 01 dan RW 04 Desa Hegarmanah, Kecamatan Panggarangan, saat mengerjakan pembangunan TPU di Kampung Cinyangkok, Desa Hegarmanah, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak

Lebak, KabarViral79.Com – Masyarakat RW 01 dan RW 04 Desa Hegarmanah, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, melaksanakan kegiatan gotong royong membangun saung di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Hegarmanah, Kecamatan Panggarangan.

Pembangunan saung TPU yang berlokasi di Kampung Cinyangkok, Desa Hegarmanah, Kecamatan Panggarangan tersebut bertujuan sebagai tempat berteduh bagi para penggali liang lahat. Selain itu, saung TPU juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan alat-alat penggalian liang lahat.

Kegiatan gotong royong ini dipelopori oleh Kiyi Ruhedi, yang sehari-hari selain sebagai Imam Masjid di Kampung Babakan, Desa Hegarmanah, beliau juga menjabat sebagai Amil di Desa Hegarmanah.

“Pembangunan TPU Desa Hegarmanah ini sebagian ada sumbangan dari Pemerintah Desa, dan selebihnya merupakan sumbangan dari beberapa hamba Allah berupa uang tunai, kayu, dan semen,” kata Sarid selaku Ketua RW 01 Desa Hegarmanah.

Ia juga menyampaikan harapan ke depan, khususnya kepada aparat Pemerintah Desa Hegarmanah, dalam hal ini Bapak Kepala Desa, agar dapat meluangkan waktu meskipun hanya sejenak untuk melihat dan meninjau ke kampung-kampung, sehingga mengetahui kondisi serta keluhan dari warga.

Selain itu, warga lainnya juga meminta kepada pihak Pemerintah Desa setempat agar dapat membantu memberikan solusi terkait penerangan di saung TPU Desa Hegarmanah yang saat ini sedang dibangun.

“Jadi kami selaku masyarakat di Desa Hegarmanah, Kecamatan Panggarangan, berharap agar Kepala Desa bisa proaktif terhadap warganya setiap ada kegiatan. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa Kepala Desa tidak peduli terhadap warganya,” pungkasnya.

(Cup/Usay)

Tanggapi Keluhan Masyarakat, Anggota DPRD Lebak Samboja Uton Witono Kembali Tinjau Lokasi

By On Jumat, Januari 09, 2026

 

Anggota DPRD Lebak Samboja Uton Witono “Ama Dewan” saat melakukan peninjauan longsor untuk yang kedua kalinya di Kampung Karang Sewu, Desa Hegarmanah, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak

Lebak, KabarViral79.Com – Menanggapi keluhan masyarakat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dari Fraksi Gerindra, Samboja Uton Witono atau yang akrab disapa “Ama Dewan”, kembali meninjau lokasi longsor di jalan poros penghubung dua desa di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (9/1/2026).

Diketahui, lokasi longsor tersebut berada di Kampung Karang Sewu, Desa Hegarmanah, yang merupakan akses penghubung menuju Desa Sindangratu, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten. Peristiwa longsor itu terjadi sekitar dua minggu yang lalu.

Saat dikonfirmasi awak media, Ama Dewan mengatakan bahwa peninjauan lokasi longsor tersebut sudah dilakukan untuk yang kedua kalinya. Hal ini dilakukan atas adanya keluhan dari sejumlah warga masyarakat setempat.

“Atas adanya keluhan dari masyarakat, saya kembali meninjau lokasi longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama dua hari dua malam, yang terjadi sekitar dua minggu yang lalu,” kata Ama Dewan.

Samboja pun memohon kepada pemerintah terkait agar dapat memberikan bantuan bronjong serta tambahan batu, sehingga akses jalan penghubung Desa Hegarmanah dan Desa Sindangratu tersebut dapat segera selesai dan kembali normal. “Harapannya bisa segera ditangani,” tutupnya. (Cup) 

HRD Tinjau Jembatan Putus di Peusangan Siblah Krueng, Warga Harap Segera Dibangun Jembatan Bailey

By On Jumat, Januari 09, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), tinjau kondisi jembatan putus akibat banjir bandang yang menghubungkan Gampong Pantee Lhong, Kecamatan Peusangan, dengan Desa Kubu, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireuen, Rabu, 7 Januari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan Daud (HRD) meninjau langsung kondisi jembatan putus akibat banjir bandang yang menghubungkan Gampong Pantee Lhong, Kecamatan Peusangan, dengan Desa Kubu, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, Rabu, 7 Januari 2026.

Jembatan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan tiga kecamatan, yakni Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, dan Kecamatan Makmur. Putusnya jembatan berdampak serius terhadap aktivitas masyarakat, terutama distribusi hasil pertanian serta akses pendidikan.

Zulfikar Muhammad, warga Desa Kubu, mengatakan jembatan Pantee Lhong menjadi urat nadi perekonomian masyarakat setempat. Hampir seluruh aktivitas ekonomi warga bergantung pada akses jembatan tersebut.

“Jembatan ini sangat vital untuk mengangkut hasil sawah dan perkebunan ke pasar. Kalau tidak segera dibangun kembali, ekonomi warga akan terhenti,” ujar Zulfikar.

Hal senada disampaikan Keuchik Desa Kubu, Razali. Ia menyebutkan warga Peusangan Siblah Krueng berharap pemerintah dapat membangun jembatan bailey sebagai solusi sementara pengganti jembatan rangka baja yang putus.

“Alhamdulillah, dalam kunjungannya HRD menyampaikan komitmen untuk mengupayakan pembangunan jembatan bailey agar aktivitas masyarakat bisa segera kembali normal,” kata Razali.

Menurut Razali, dampak putusnya jembatan tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi, tetapi juga sangat mengganggu aktivitas anak-anak sekolah yang menempuh pendidikan di Kecamatan Peusangan.

Warga berharap pembangunan jembatan sementara dapat segera direalisasikan demi keselamatan dan kelancaran akses pendidikan.

“Jika jembatan tidak segera dibangun, kami harus memutar lewat Kutablang melalui jalur lintas nasional Medan–Banda Aceh dengan jarak sekitar 20 kilometer menuju Matang Geulumpangdua. Padahal lewat jembatan Pantee Lhong hanya sekitar 3 kilometer,” jelas Razali.

Selain persoalan jembatan, warga juga meminta pemerintah segera menurunkan alat berat untuk membersihkan material lumpur yang menumpuk di permukiman warga. Di Desa Kubu, ketinggian lumpur dilaporkan hampir mencapai dua meter.

“Kami sangat membutuhkan bantuan alat berat untuk membersihkan kampung yang tertimbun lumpur,” pinta Razali.

Kunjungan HRD ke lokasi jembatan putus tersebut diharapkan menjadi langkah awal percepatan penanganan infrastruktur terdampak banjir, sekaligus mencegah terjadinya isolasi wilayah dan krisis sosial ekonomi yang lebih luas di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dan sekitarnya. (Joniful Bahri)

Pemkab Bireuen Mulai Bangun Huntap Korban Banjir Bandang di Balee Panah

By On Jumat, Januari 09, 2026

Pemkab Bireuen resmi memulai pembangunan Rumah Hunian Tetap (Huntap) bagi warga korban banjir bandang di Desa Balee Panah, Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen resmi memulai pembangunan Rumah Hunian Tetap (Huntap) bagi warga korban banjir bandang di Desa Balee Panah, Kecamatan Juli.

Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, bersama Tenaga Ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI (Purn) Dr. Suharyanto, Rabu, 7 Januari 2026.

Pada tahap awal, pembangunan difokuskan pada tiga unit rumah permanen milik satu keluarga korban banjir bandang, yakni M. Saiful Bahri, Zainal Abidin, dan M. Anwar.

Ketiga rumah tersebut hilang tanpa sisa akibat diterjang banjir bandang hebat yang melanda kawasan itu pada 26-27 November 2025 lalu.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Doli Mardian menjelaskan, Huntap yang dibangun merupakan rumah permanen tipe 36 plus.

Setiap unit rumah dianggarkan sekitar Rp 60 juta yang bersumber dari bantuan pemerintah.

“Selain pembangunan rumah, setiap kepala keluarga juga menerima bantuan tambahan sebesar Rp3 juta untuk pembelian perabot rumah tangga,” ujar Doli di sela-sela peninjauan lokasi pembangunan.

Sementara itu, Keuchik Balee Panah, Muntazar, SE mengungkapkan bahwa banjir bandang tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat setempat. Sedikitnya 59 unit rumah hanyut, sembilan rumah tertimbun lumpur, dan 25 unit rumah lainnya berada dalam kondisi terancam longsor.

Tak hanya itu, delapan unit usaha milik warga turut hanyut terbawa arus. Sejumlah fasilitas umum seperti jembatan, gedung PKK, serta Dayah Istiqamatuddin Babul Ilmi mengalami kerusakan parah. Puluhan ekor hewan ternak milik warga juga dilaporkan mati atau hilang akibat derasnya arus banjir.

Hingga kini, sebanyak 365 kepala keluarga atau sekitar 1.346 jiwa masih mengungsi di empat lokasi pengungsian, yakni Dusun Kayee Jatoe, Dusun Barona, dan Dusun Alue U. Banyak warga yang rumahnya masih berdiri memilih bertahan di pengungsian karena khawatir terhadap ancaman longsor susulan.

Kondisi trauma masih dirasakan warga, terutama mereka yang bermukim di kawasan rawan longsor. Pembangunan Huntap ini pun disambut dengan harapan besar oleh para pengungsi agar proses pembangunan dapat dipercepat.

Warga berharap sebelum bulan suci Ramadhan tiba, mereka sudah dapat menempati hunian yang layak, aman, dan permanen untuk memulai kembali kehidupan yang lebih baik pascabencana. (Joniful Bahri)

Motif Pencurian Berujung Maut, Polisi Ungkap Pembunuhan Pasutri di Bener Meriah Aceh

By On Jumat, Januari 09, 2026

Polisi Bener Meriah saat mengamankan pelaku pembunahan Pasutri di Bener Meriah.  

BENER MERIAH, KabarViral79.Com — Kepolisian Resor (Polres) Bener Meriah mengungkap dugaan motif di balik kasus pembunuhan yang menewaskan sepasang suami istri di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa tragis tersebut diduga dipicu oleh aksi pencurian yang diketahui oleh korban hingga berujung pada tindak kekerasan.

Kapolres Bener Meriah melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) AKP Supriadi, S.Sos mengatakan, pihaknya telah mengamankan seorang pria berinisial RF (24) yang diduga sebagai pelaku dalam kasus tersebut.

“Terduga pelaku berhasil kami amankan kurang dari 12 jam setelah kejadian, tepatnya pada Senin (5/1/2026) sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah kebun kopi di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit,” ujar AKP Supriadi.

Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Senin dini hari sekitar pukul 02.30 WIB di Dusun Makmur, Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit.

Dua korban yang merupakan pasangan suami istri ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di dalam rumah oleh warga setempat.

Korban laki-laki berinisial HBT (26) dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis di RSU Muyang Kute.

Sementara istrinya, IYR (22), sempat menjalani perawatan intensif dalam kondisi kritis sebelum akhirnya meninggal dunia saat dirujuk ke rumah sakit di Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan keterangan saksi, warga sekitar sempat mendengar suara mencurigakan dari dalam rumah korban pada dini hari tersebut.

Setelah dilakukan pengecekan, korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah, lalu kejadian itu segera dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga terduga pelaku melakukan aksi pencurian di rumah korban.

Aksi tersebut diketahui oleh korban sehingga memicu terjadinya perlawanan dan berujung pada tindak kekerasan yang menyebabkan kedua korban meninggal dunia.

Meski demikian, polisi menegaskan bahwa motif dan kronologi lengkap kejadian masih terus didalami.

Saat ini, terduga pelaku RF telah diamankan di Mapolres Bener Meriah dan dijerat dengan Pasal 458 Ayat (3) KUHP tentang tindak pidana pembunuhan.

Penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku dan para saksi, serta melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya.

“Kami akan menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan,” tegas AKP Supriadi. (Joniful Bahri)

Peletakan Batu Pertama Dapur Santri Nusantara di Ponpes Roudhotus Sibyan Al-Amin, Taktakan

By On Kamis, Januari 08, 2026

 


SERANG, KabarViral79.Com - Pembangunan Dapur Santri Nusantara (DSN) resmi dimulai di Pondok Pesantren Roudhotus Sibyan Al-Amin, Kampung Pancuran RT 001/006, Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Kamis (8/1/2026). Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh unsur Muspika Kecamatan Taktakan bersama pimpinan pondok pesantren.

Pimpinan Ponpes Roudhotus Sibyan Al-Amin, Aminuddin Nasroh, mengatakan bahwa kehadiran DSN di lingkungan pesantren diharapkan dapat memberikan manfaat besar, baik bagi santri maupun masyarakat sekitar.

“Mudah-mudahan DSN ini bisa memberikan manfaat, terutama bagi santri, ibu hamil, dan balita, serta mampu mengangkat perekonomian masyarakat di wilayah Pancur,” ujar Aminuddin.

Camat Taktakan, Mamat Rahmat, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa pembangunan DSN ini merupakan bagian dari upaya mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI.

“Alhamdulillah hari ini saya diundang untuk peletakan batu pertama pembangunan dapur MBG di Pondok Pesantren Roudhotus Sibyan Al-Amin. Ini merupakan dapur gizi ke-9 di Kota Serang dan yang pertama di Kecamatan Taktakan,” kata Mamat Rahmat.

Ia menjelaskan, dapur tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar dua bulan dan dapat melayani 2.500 hingga 3.000 penerima manfaat, yang meliputi santri, ibu hamil, balita, serta kelompok masyarakat yang telah ditetapkan sesuai regulasi pemerintah.

“Yang paling penting, berdirinya dapur ini juga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal, khususnya UMKM, sebagaimana harapan Presiden agar Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Pancur, Mahdi, menyambut baik pembangunan DSN di wilayahnya. Ia berharap keberadaan dapur santri tersebut dapat menekan angka gizi buruk dan stunting.

“Kami sangat berharap dengan adanya DSN ini, ke depan tidak ada lagi gizi buruk, sekaligus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Pancur,” kata Mahdi.

Menurut Mahdi, jumlah penerima manfaat dari DSN ini diperkirakan mencapai sekitar 3.000 orang, dengan prioritas utama santri pesantren, namun juga mencakup warga sekitar, ibu hamil, dan balita.

Koordinator Dapur Santri Nusantara Provinsi Banten, Iip Arifianto, mengatakan bahwa pembangunan DSN di Ponpes Roudhotus Sibyan Al-Amin merupakan salah satu langkah awal pengembangan dapur santri di Banten.

“Untuk dapur santri ini tergolong baru di Banten. Harapannya bisa dibangun secara serempak dan berjalan lancar, karena ini bagian dari program Presiden Prabowo yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini terdapat sekitar 50 titik DSN yang direncanakan tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Banten, khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Salah satu pimpinan pesantren penerima DSN, H. Zamaksyari Riadussibyan, turut mendoakan agar pembangunan dapur santri ini berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang.

“Semoga ini bermanfaat bagi anak-anak, cucu-cucu kita, dan masyarakat luas,” ujarnya.

Pembangunan DSN tersebut memanfaatkan lahan milik pesantren dan diperkirakan akan menyerap sekitar 47 tenaga kerja lokal, sehingga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar.

Dengan dimulainya pembangunan ini, DSN Ponpes Roudhotus Sibyan Al-Amin diharapkan menjadi model dapur gizi berbasis pesantren yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Taktakan. (CziYk/Tim-SB)

Lapas Serang Laksanakan Test Urine, Warga Binaan dan Petugas Bersih dari Narkoba

By On Kamis, Januari 08, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang melaksanakan test urine kepada 200 warga binaan dan 90 petugas Lapas Serang pada hari Kamis, 8 Januari 2026, setelah apel deklarasi janji kinerja. Test urine ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Serang untuk menjadi “Bersinar” (Bersih dari Narkoba).

Test urine ini dilakukan secara mendadak dan diawasi langsung oleh Kepala Lapas Serang, Riko Stiven, serta tim Medis Lapas Serang. Hasil test urine menunjukkan bahwa seluruh warga binaan dan petugas Lapas Serang dinyatakan negatif dari narkoba.

“Kami sangat senang dan bangga dengan hasil test urine ini. Ini menunjukkan bahwa Lapas Serang benar-benar bersih dari narkoba dan kami akan terus menjaga komitmen ini,” kata Kepala Lapas Serang, Riko Stiven.

Test urine ini juga merupakan bagian dari upaya Lapas Serang untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam lapas, serta memberikan lingkungan yang aman dan sehat bagi warga binaan dan petugas. Lapas Serang akan terus melakukan pengawasan dan tes secara berkala untuk memastikan bahwa lapas tetap bersih dari narkoba.

Lapas Serang Gelar Apel Deklarasi Janji Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2026

By On Kamis, Januari 08, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang menggelar Apel Deklarasi Janji Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2026 pada hari Kamis, 8 Januari 2026, di Aula Lapas Serang. Acara ini dihadiri oleh seluruh pegawai Lapas Serang dan bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan.

Dalam apel ini, para pegawai Lapas Serang melakukan penandatanganan janji kinerja yang berisi komitmen untuk menjalankan tugas dengan profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA). Mereka juga berkomitmen untuk menolak korupsi, narkoba, handphone, dan pungutan liar.

“Janji kinerja ini bukan hanya sekedar formalitas, tapi merupakan komitmen kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga integritas sebagai petugas pemasyarakatan,” kata Kepala Lapas Serang, Riko Stiven.

Apel ini juga diisi dengan sambutan dari Kepala Lapas Kelas IIA Serang, serta pengarahan. Acara diakhiri dengan penandatanganan dan pengucapan janji kinerja oleh seluruh pegawai Lapas Serang.

KNPI Apresiasi Capaian Swasembada Pangan Nasional di Awal 2026

By On Rabu, Januari 07, 2026

 


Jakarta, KabarViral79.Com – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian swasembada pangan yang diraih Indonesia pada awal tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI, Dr. H. M. Ali Hanafiah, S.E., S.H., M.Si., bertepatan dengan kegiatan panen raya nasional di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu, (7/1/2026).

Dr. Ali Hanafiah menilai hari ini sebagai momen luar biasa, di mana panen raya di Karawang sekaligus menjadi simbol keberhasilan program ketahanan pangan nasional. “Kami dari DPP KNPI sangat mengapresiasi swasembada pangan yang telah tercapai lebih cepat dari target. Stok beras nasional di awal 2026 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan cadangan beras pemerintah (CBP) melampaui 3 juta ton dan stok nasional secara keseluruhan sekitar 12,5 juta ton,” ujarnya.

Menurutnya, pencapaian ini membuktikan visi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang kuat dan berorientasi pada rakyat. “Program-program pemerintah berjalan dengan baik, termasuk dukungan Polri dalam mendukung swasembada pangan melalui berbagai inovasi. Ini menjadikan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kokoh, tanpa impor beras sepanjang 2025 dan diproyeksikan berlanjut di 2026,” tambah Dr. Ali Hanafiah.

Kegiatan panen raya di Kecamatan Cilebar, Karawang, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, menjadi penegasan resmi atas swasembada beras nasional. DPP KNPI menegaskan komitmen pemuda Indonesia untuk terus mendukung program pemerintah guna mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan ke depan.

“Dengan capaian ini, Indonesia tampil sebagai negara kuat dan besar di mata dunia. Kami mengapresiasi sebesar-besarnya segala upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Ketua Umum DPP KNPI.

Jembatan Gantung Cimancak Nyaris Ambruk, Pemdes Sukajadi Geram: Keselamatan Warga Seolah Diabaikan

By On Rabu, Januari 07, 2026

 

Kepala Desa Sukajadi Ujang Supiana bersama Bhabinkamtibmas Polsek Panggarangan Aipda Fery Alamsyah saat melakukan pengecekan Jembatan Gantung Cimancak di Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak

LEBAK, KabarViral79.Com – Kondisi Jembatan Gantung Cimancak yang berada di Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, kian memprihatinkan. Jembatan vital penghubung aktivitas warga itu kini nyaris ambruk dan tak lagi bisa dilalui kendaraan roda dua. Ironisnya, hingga saat ini belum terlihat langkah penanganan serius dari pihak pemerintah terkait.

Kepala Desa Sukajadi, Ujang Supiana, menegaskan bahwa kerusakan jembatan sudah berada pada level sangat membahayakan keselamatan warga. Struktur jembatan yang rusak parah dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat roboh dan menelan korban.

“Jembatan gantung Cimancak ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan. Saat ini sudah tidak bisa dilalui kendaraan roda dua karena kerusakannya parah dan nyaris ambruk,” tegas Ujang Supiana.

Menurutnya, jembatan tersebut berada tepat di wilayah Desa Sukajadi dan selama ini menjadi akses penting masyarakat. Namun, kondisi terkini justru mencerminkan lemahnya perhatian terhadap infrastruktur pedesaan yang menyangkut keselamatan publik.

“Jembatan ini sangat berbahaya saat dilintasi warga. Kami khawatir jika terus dibiarkan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, pada Rabu (7/1/2026), Kepala Desa Sukajadi bersama Bhabinkamtibmas Polsek Panggarangan Aipda Fery Alamsyah turun langsung melakukan pengecekan di lokasi. Pemerintah desa juga secara tegas mengimbau masyarakat agar tidak lagi menggunakan jembatan tersebut demi menghindari risiko kecelakaan.

“Hari ini kami turun langsung untuk mengecek dan sekaligus menghimbau warga agar tidak menggunakan jembatan gantung Cimancak. Kami tidak ingin ada warga yang jatuh atau menjadi korban akibat kelalaian ini,” ungkap Ujang.

Lebih lanjut, Ujang Supiana menyampaikan harapan sekaligus desakan agar pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait segera turun tangan. Ia menilai, lambannya penanganan mencerminkan minimnya keberpihakan terhadap keselamatan warga desa.

“Kami berharap pemerintah segera memberikan penanganan serius dan membangun kembali jembatan gantung Cimancak ini. Jangan sampai harus menunggu korban dulu baru ada tindakan,” pungkasnya.

(Cup)

HRD Apresiasi Penggantian Ternak Korban Banjir, Tekankan Pentingnya Pendataan Akurat

By On Rabu, Januari 07, 2026

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh II, H Ruslan M Daud (HRD).

BIREUEN, KabarViral79.Com – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh II, H Ruslan M Daud (HRD) mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan penggantian kerugian terhadap hewan ternak milik warga yang mati atau hilang akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November 2025. 

Hal tersebut disampaikan HRD kepada wartawan, Selasa, 6 Januari 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi mata pencaharian peternak yang terdampak bencana.

“Upaya pemerintah ini patut diapresiasi karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan penyaluran bantuan sangat bergantung pada kualitas pendataan di lapangan,” ujar HRD.

Ia menegaskan, tanpa data yang riil, akurat, dan mutakhir, bantuan berpotensi tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakadilan bagi korban bencana.

HRD menekankan pentingnya peran Kepala Desa serta Dinas terkait untuk proaktif melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerugian peternak akibat banjir dan longsor.

Data tersebut, lanjutnya, harus segera dilaporkan kepada Kementerian Pertanian secara faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pendataan tidak boleh bersifat administratif semata. Harus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Jangan menggunakan data lama atau sekadar perkiraan, karena ini menyangkut hak masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, HRD juga mendorong para penyintas banjir, khususnya peternak, untuk aktif mengawal proses pendataan. Masyarakat diminta melaporkan kerugian yang dialami serta memastikan data yang dihimpun aparatur desa sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Penyintas memiliki hak untuk memastikan data mereka benar. Jika ada yang terlewat atau tidak sesuai, segera disampaikan. Ini bagian dari transparansi dan keadilan,” katanya.

Selama ini, HRD dikenal konsisten menekankan pentingnya pendataan yang akurat terhadap seluruh dampak bencana, baik kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, maupun hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah pusat.

“Data yang valid dari daerah menjadi dasar utama pengambilan kebijakan dan penyaluran bantuan. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan pendataan berjalan dengan baik,” pungkas HRD. (Joniful Bahri)

Aktivis Forum Diskusi Mahasiswa dan Pemuda Soroti Kinerja Inspektorat Lebak yang Dinilai Abai Awasi Program Desa

By On Rabu, Januari 07, 2026

 


Lebak, KabarViral79.Com – Aktivis yang tergabung dalam Forum Diskusi Mahasiswa dan Pemuda menyoroti kinerja Inspektorat Kabupaten Lebak, Banten, yang dinilai abai terhadap pengawasan berbagai program pemerintah desa di wilayah Kabupaten Lebak.

Selama ini, masyarakat kerap menyuarakan bahwa sejumlah program desa tidak berjalan efektif dan diduga banyak yang bersifat fiktif. Dugaan tersebut mencakup program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketahanan pangan (Ketapang), serta program-program desa lainnya. Namun hingga kini, belum terlihat adanya keterbukaan informasi yang relevan kepada publik terkait kegiatan audit terhadap kepala desa yang rawan terindikasi melakukan tindakan korupsi di Kabupaten Lebak.

Aktivis Forum Diskusi Mahasiswa dan Pemuda berharap Inspektorat Kabupaten Lebak bersama Bupati Lebak segera melakukan audit menyeluruh terhadap kepala desa se-Kabupaten Lebak. Mereka juga meminta agar tidak ada pembiaran terhadap oknum-oknum yang diduga membekingi kepala desa dan terus memberikan pembelaan atas dugaan penyimpangan tersebut.

Menurutnya, sepanjang tahun 2025, dirinya kerap terlibat langsung dalam berbagai kegiatan bersama masyarakat desa di Kabupaten Lebak. Dari hasil interaksi tersebut, keluhan masyarakat relatif seragam, terutama terkait bantuan pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya yang dinilai tidak tepat sasaran. Bahkan, ditemukan dugaan adanya pemotongan bantuan, penimbunan sembako seperti minyak goreng dan beras, sementara masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkannya.

Selain itu, banyak program desa yang dinilai hanya dikuasai oleh perangkat desa dan tidak dikelola secara transparan. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana sistem manajemen program tersebut serta bagaimana keberlanjutannya ke depan. Padahal, program-program desa seharusnya dikelola secara terbuka dan melibatkan masyarakat agar tercipta kesejahteraan desa serta terwujudnya desa yang mandiri dari hasil program yang telah dianggarkan.

Aktivis tersebut juga mengingatkan agar kepala desa tidak membawa aspirasi masyarakat desa ke pemerintah pusat hanya sebagai umpan. Ia mencontohkan aksi demonstrasi besar-besaran para kepala desa beberapa waktu lalu yang mengatasnamakan masyarakat, dengan dalih pembangunan desa terhambat karena belum dicairkannya anggaran Dana Desa tahap II oleh Kementerian Keuangan. Namun pada kenyataannya, ketika anggaran program desa telah dicairkan, pelaksanaannya dinilai tidak efektif dan tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Oleh karena itu, aktivis Forum Diskusi Mahasiswa dan Pemuda menyatakan sikap dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) yang memiliki kewenangan agar segera mengagendakan audit terhadap kepala desa di Kabupaten Lebak yang rawan merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Obat Rindu Generasi X & Y, Aston Serang Siapkan Panggung Musik Lawas

By On Selasa, Januari 06, 2026

 


Kota Serang, KabarViral79.Com – Fans musik jadoel siap-siap! Aston Hotel bersama musisi Kota Serang tengah menggagas sebuah ajang khusus yang didedikasikan bagi pecinta musik lawas.

Kafe yang menghadirkan live music di Kota Serang boleh saja bermunculan bak jamur di musim hujan. Namun, manakala kalangan Generasi X (kelahiran 1965–1980) dan Generasi Y (kelahiran 1981–1995) hendak hang out sembari menikmati lagu-lagu hits di masa mereka bertumbuh, lokasinya masih sangat sedikit. Apalagi jika musik yang diperdengarkan adalah tembang lawas, baik Indonesia maupun Barat, hal tersebut kian sulit ditemukan di Kota Serang.

Padahal, para penggemar hits lawas Indonesia era 1970-an seperti D’Llyod, Panbers, Koes Plus, God Bless, hingga era 2000-an seperti Java Jive, Dewa 19, KLA Project, Sheila On 7, dan lainnya, akan tetap selalu ada.

Begitu pula dengan penggemar Evergreen Hit Songs, Rock & Roll, maupun Classic Rock yang tak lekang oleh waktu. Lagu-lagu hits dari penyanyi atau band seperti Lionel Richie, Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey, Kenny Rogers, Peter Cetera, Bryan Adams, Air Supply, Duran Duran, Bon Jovi, Mr. Big, White Lion, Bad English, Scorpions, FireHouse, dan masih banyak lagi, bakal selalu dirindukan telinga para penikmatnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Aston Serang Hotel & Convention Center yang telah membuka diri bagi seniman Banten sebagai Pusat Budaya Banten, bersama G2 Entertainment menggagas sebuah ajang pertunjukan musik lawas.

“Kami mendapat kehormatan dipercaya Aston untuk menggelarnya secara berkala, paling sedikit sebulan sekali. Lagu-lagunya oldies Indonesia maupun Barat. Lokasinya di Pendopo Aston Serang yang sangat representatif. Intinya, kami siap menyajikan wahana bagi penggemar musik oldies di Kota Serang untuk bermemori ria, bernyanyi bersama, dan having fun bersama,” tutur pendiri G2 Entertainment, Gaduh Gifta Pisantun, yang ditemui usai rapat pematangan acara bersama Direktur Operasional Aston Serang, M. Rajab, Senin (5/1/2026) di Aston Serang.

Ditambahkan Rajab, ajang ini tidak semata-mata ditargetkan sebagai wahana berkumpul dan melepas rindu pada tembang-tembang lawas, tetapi lebih jauh lagi menjadi sarana pengembangan seni budaya Banten.

“Pada waktunya kelak, kami ingin ajang ini disisipi berbagai kegiatan seni budaya Banten, seperti pertunjukan seni budaya, talkshow, awarding, bahkan penggalangan dana bagi seniman Banten atau korban bencana,” jelas Rajab.

Sebagai penampil musik pengiring dalam format band, Aston dan G2 sepakat menggaet musisi senior Kota Serang, Tendy Sugandi alias Tendy Xbeat, sebagai pengelolanya. Gitaris legendaris Kota Serang ini pula yang nantinya akan memilih tema-tema tertentu di setiap show.

Misalnya Evergreen Hits Song, Classic Rock, Slow Rock, Rock & Roll. “Atau bisa juga tribute ke penyanyi maupun band tertentu,” ujar Tendy.

Lalu, apakah nama ajang ini? Saat ditanya, baik Gaduh maupun Rajab berkelakar, “Masih dimatangkan. Sepekan ke depan lah sudah ada,” ujar Rajab. “Atau mungkin Anda punya usulan?” sambung Gaduh kepada para jurnalis.