-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

IKA UNBAJA Tegas Tolak wacana  Pemindahan Badak Jawa, Desak Pemerintah Lindungi Habitat Ujung Kulon

By On Rabu, November 18, 2026

 


Serang - Ikatan Alumni Universitas Banten Jaya (IKA UNBAJA) menyatakan keberatan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten. 


IKA UNBAJA meminta pemerintah lebih mengutamakan perlindungan habitat dan kelestarian ekosistem Ujung Kulon sebagai tempat hidup Badak Jawa.


Ketua Majelis Pertimbangan (MP) IKA UNBAJA, Tb. Lili Nazarudin, mengatakan Badak Jawa merupakan satwa langka yang menjadi kebanggaan Indonesia dan harus dijaga keberadaannya. Menurutnya, upaya penyelamatan Badak Jawa sebaiknya dilakukan dengan memperbaiki dan melindungi habitat aslinya, bukan terburu-buru mengambil langkah pemindahan.


“Menurut kami, wacana pemindahan Badak Jawa perlu dikaji secara matang. Pemerintah harus mengutamakan perlindungan habitat aslinya di Ujung Kulon. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyelamatkan justru menimbulkan persoalan baru bagi kelangsungan hidup Badak Jawa,” ujar Lili kepada wartwan Rabu (18/11/2026).


Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lingkungan Taman Nasional Ujung Kulon. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan kawasan, perlindungan habitat, pencegahan perburuan liar, serta pemantauan kondisi dan perkembangan populasi Badak Jawa.


Menurut Lili, pemindahan satwa langka bukan perkara sederhana. Keputusan tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah dan melibatkan para ahli konservasi.


 Pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin muncul apabila pemindahan benar-benar dilakukan.


“Yang paling penting adalah bagaimana Badak Jawa tetap aman dan dapat berkembang biak dengan baik. Kita perlu memastikan habitatnya terlindungi, ekosistemnya terjaga, dan ancaman terhadap kelangsungan hidupnya dapat dikurangi. Jangan sampai pemindahan menjadi satu-satunya pilihan tanpa mempertimbangkan solusi lain,” tegasnya.


Sebagai organisasi alumni yang berada di Provinsi Banten, IKA UNBAJA merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut menyuarakan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Terlebih, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi kebanggaan masyarakat Banten sekaligus habitat penting bagi Badak Jawa yang keberadaannya menjadi perhatian dunia.


“Ujung Kulon adalah warisan alam yang harus kita jaga bersama. Badak Jawa merupakan kekayaan alam Indonesia yang tidak ternilai. Kami berharap pemerintah lebih mengutamakan perlindungan habitat, memperkuat upaya konservasi, dan melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian Ujung Kulon,” tambah Lili.


IKA UNBAJA menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah diharapkan mengedepankan upaya perlindungan habitat secara berkelanjutan dan mengkaji kembali wacana pemindahan tersebut dengan melibatkan para ahli serta berbagai pihak terkait.


Bagi IKA UNBAJA, menjaga Badak Jawa berarti menjaga kelestarian alam Ujung Kulon agar kekayaan hayati Indonesia tetap terpelihara dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

KIBANTENG WULUNG SIAP BERADA DI GARIS DEPAN: TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA DAN SIAP UJI HUKUM PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN DI UJUNG KULON

By On Rabu, November 18, 2026



SERANG, BANTEN — Ketua Umum Pemersatu Satria (PERISAI) Banten, Rizal Mutaqin, yang lebih dikenal dengan sapaan Kibanteng Wulung, menyatakan sikap tegas terhadap dua persoalan yang dinilainya menyangkut masa depan lingkungan hidup, kelestarian budaya, serta kepentingan masyarakat Banten.


Sebagai seorang budayawan sekaligus advokat, Kibanteng Wulung menegaskan bahwa perjuangan menjaga tanah Banten bukan semata-mata persoalan kecintaan terhadap warisan leluhur, melainkan juga menyangkut tanggung jawab moral, sosial, dan konstitusional untuk melindungi alam serta hak-hak masyarakat.


Salah satu sikap yang menjadi perhatian PERISAI Banten adalah penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon ke kawasan Alas Purwo, Jawa Timur.

Menurut Kibanteng Wulung, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang menjadi kebanggaan Indonesia, melainkan bagian dari identitas ekologis Banten yang harus dijaga keberlangsungan hidupnya.


"Badak Jawa adalah bagian dari kekayaan alam dan kebanggaan Banten. Ujung Kulon merupakan habitat alaminya yang memiliki nilai ekologis dan historis luar biasa. Setiap kebijakan mengenai keberadaan Badak Jawa harus mengutamakan kajian ilmiah, transparansi, serta melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan di Banten.


Jangan sampai kebijakan diambil tanpa keterbukaan dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," tegas Kibanteng Wulung.


Ia menambahkan, PERISAI Banten siap menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Gubernur Banten dan Presiden Republik Indonesia. Langkah tersebut akan ditempuh melalui audiensi, penyampaian kajian, serta jalur konstitusional lainnya agar aspirasi masyarakat Banten mendapatkan perhatian pemerintah.


Tidak hanya persoalan Badak Jawa, PERISAI Banten juga menyoroti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.


Kibanteng Wulung menyatakan akan mengkaji secara serius keputusan tersebut, khususnya apabila penetapan wilayah pertambangan bersinggungan dengan kawasan Ujung Kulon, kawasan konservasi, maupun wilayah yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan hidup.


Menurutnya, kebijakan penetapan wilayah pertambangan tidak boleh hanya dilihat dari perspektif potensi ekonomi dan sumber daya alam. Pemerintah juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan, tata ruang, status kawasan hutan dan konservasi, serta dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat.


"Jangan sampai Banten hanya dipandang sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam untuk dieksploitasi, sementara kelestarian lingkungan dan masa depan generasi mendatang justru dipertaruhkan. 


Kami bukan anti-investasi dan bukan anti-pembangunan. Namun, pembangunan harus berjalan sesuai hukum, memperhatikan lingkungan, dan tidak mengorbankan kawasan yang seharusnya dilindungi," ungkapnya.


Sebagai advokat, Kibanteng Wulung menegaskan bahwa PERISAI Banten tidak menutup kemungkinan menempuh upaya hukum terhadap keputusan tersebut apabila hasil kajian menemukan adanya persoalan hukum, ketidaksesuaian tata ruang, pelanggaran ketentuan perlindungan lingkungan, atau aspek prosedural yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


Langkah hukum yang akan dipertimbangkan meliputi permintaan keterbukaan informasi, pengkajian aspek administrasi pemerintahan, penyampaian keberatan kepada instansi berwenang, hingga pengujian melalui mekanisme hukum yang tersedia apabila memenuhi persyaratan.


Sebagai langkah konkret, Ketua Umum PERISAI Banten berencana melakukan kunjungan dan audiensi dengan Gubernur Banten untuk menyampaikan langsung sikap organisasi mengenai perlindungan Badak Jawa, masa depan Taman Nasional Ujung Kulon, serta persoalan penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten.


Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, budayawan, dan pemerintah daerah dalam membahas kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan ekologis dan keberlanjutan Banten.


PERISAI Banten juga mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton dalam persoalan yang menyangkut kekayaan alam dan kawasan konservasi di wilayahnya sendiri, tetapi turut memastikan setiap kebijakan pemerintah pusat berjalan sesuai ketentuan hukum dan memperhatikan kepentingan masyarakat Banten.


Kibanteng Wulung menegaskan bahwa perjuangan PERISAI Banten tidak hanya berorientasi pada satu persoalan. Sebagai organisasi yang membawa semangat persatuan dan nilai-nilai kesatria Banten, PERISAI berkomitmen menyuarakan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya.


Baginya, menjaga alam, melestarikan budaya, dan membela masyarakat kecil merupakan bagian dari tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan.


"Seorang kesatria bukan hanya berbicara tentang keberanian, tetapi juga harus berani berdiri ketika alam terancam, budaya terpinggirkan, dan masyarakat kecil tidak mendapatkan keadilan. Kami akan berdiri di garis depan melalui perjuangan yang bermartabat, berdasarkan hukum, dan tetap dalam koridor konstitusi," tutup Kibanteng Wulung.


PERISAI Banten menegaskan bahwa seluruh langkah yang akan ditempuh merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Bagi organisasi ini, kekayaan alam Banten bukan semata-mata warisan untuk generasi hari ini, melainkan titipan yang wajib dijaga untuk generasi yang akan datang.

Gubernur Andra Soni Ajak BAZNAS Kolaborasi Dukung Program Prioritas Pemprov Banten

By On Rabu, November 18, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat membuka Rakorda BAZNAS Provinsi Banten di Le Dian Hotel, Kota Serang, Selasa, 17 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni mengajak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah, khususnya di bidang pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. 

​Hal tersebut disampaikan Gubernur Andra Soni saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Provinsi Banten di Le Dian Hotel, Kota Serang, Selasa, 17 November 2026. 

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua BAZNAS Republik Indonesia Sodik Mudjahid, Ketua BAZNAS Banten Wawan Wahyudin, serta jajaran pengurus BAZNAS kabupaten/kota se-Provinsi Banten. 

​Dalam sambutannya, Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa zakat bukanlah pengganti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan instrumen pelengkap pembangunan yang strategis untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. 

​“Zakat bukan pengganti APBD, melainkan pelengkap pembangunan. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, kolaborasi melalui optimalisasi zakat menjadi semakin penting,” ujarnya. 

​Andra Soni mencontohkan wujud pembagian peran tersebut dalam Program Sekolah Gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, pada tahun ajaran 2025/2026 program ini telah menjangkau 801 sekolah dengan 60.705 siswa penerima manfaat. 

​Selanjutnya, pada tahun ajaran 2026/2027, program ini berlanjut menyasar 782 sekolah swasta dengan 59.697 siswa. 

Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga memperluas jangkauan manfaat kepada sekitar 10 ribu siswa Madrasah Aliyah (MA). Secara keseluruhan, sekitar 120 ribu siswa telah terakomodasi dalam program pembiayaan pendidikan tersebut. 

​Melalui pembagian peran yang jelas, Gubernur Andra Soni berharap BAZNAS dapat menyalurkan bantuan pada aspek kebutuhan pendidikan lainnya yang belum tertangani pemerintah, sehingga program yang berjalan tidak tumpang tindih pada sasaran yang sama. 

​“Jadi, yang tadinya BAZNAS membantu biaya sekolah, sekarang sudah ditanggung pemerintah. BAZNAS dapat membantu kebutuhan lain, mungkin untuk bukunya atau seragam sekolahnya,” jelasnya. 

​Selain pendidikan tingkat menengah, Pemprov Banten juga tengah menjalankan program bantuan pendidikan tinggi melalui skema Satu Desa Satu Sarjana atau Sarjana Pemberdayaan. 

Program ini membiayai kuliah hingga empat tahun bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Kolaborasi serupa antara pemerintah dan BAZNAS diharapkan juga menyentuh sektor pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 

​Menanggapi arahan tersebut, Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid mengapresiasi langkah strategis dan pelaksanaan Rakorda BAZNAS Banten. Ia mendorong optimalisasi penghimpunan zakat dan integrasi program BAZNAS dengan pemerintah daerah. 

"Serta perlunya penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tingkat desa," kata Sodik. 

​Sementara itu, Ketua BAZNAS Banten Wawan Wahyudin menjelaskan, Rakorda yang berlangsung pada 17–18 November 2026 ini mengusung tema "Konsolidasi Zakat yang Produktif dan Berdampak". 

Melalui kegiatan ini, BAZNAS berkomitmen memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan tata kelola zakat, dan memperluas kemitraan strategis. 

​Wawan menambahkan, BAZNAS Banten selama ini aktif menjalankan program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan—termasuk inisiatif Satu Keluarga Satu Sarjana—serta dakwah dan pemberdayaan ekonomi. 

​"Melalui penguatan kolaborasi ini, pengelolaan zakat diharapkan semakin terarah dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Banten," pungkasnya. (Welfendry) 

Ops Zebra Maung 2026 Dimulai, Satlantas Polres Serang Sasar Pelanggar Lalu Lintas di Ciruas

By On Rabu, November 18, 2026

Satlantas Polres Serang melaksanakan kegiatan Operasi Zebra Maung 2026, di wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Senin, 16 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Serang melaksanakan kegiatan Operasi Zebra Maung 2026, di wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Senin, 16 November 2026. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam meningkatkan disiplin masyarakat serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). 

Dalam kegiatan tersebut, personel melaksanakan pemantauan arus lalu lintas, pemeriksaan kendaraan bermotor, serta memberikan edukasi dan imbauan kepada para pengguna jalan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. 

Petugas juga mengingatkan pengendara untuk melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, mengenakan sabuk keselamatan, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta menghindari berbagai perilaku yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 

Kasatlantas Polres Serang, AKP Muhammad Hafizh mengatakan, pelaksanaan Operasi Zebra Maung 2026 merupakan langkah Kepolisian untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan bertanggung jawab saat berada di jalan raya. 

"Operasi Zebra Maung 2026 ini kami laksanakan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Kami mengedepankan langkah edukatif, preventif, dan penegakan hukum secara humanis terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan," ujar AKP Muhammad Hafizh. 

Ia menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas harus menjadi perhatian seluruh pengguna jalan, bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain. 

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Wilayah Hukum Polres Serang, agar selalu tertib berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan. Jangan sampai kelalaian dalam berkendara berujung pada kecelakaan," tambahnya. 

Melalui Operasi Zebra Maung 2026, Polres Serang berharap kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas semakin meningkat sehingga dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. 

Polres Serang juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan operasi tersebut demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif di wilayah Kabupaten Serang. (*/red)

Babinsa Koramil 0602-08/Petir Dorong Kerukunan Masyarakat

By On Rabu, November 18, 2026

Babinsa Koramil 0602-08/Petir, Sertu Erwisyah menghadiri pengajian bulanan, di Masjid Jami Baitul Rahman, Desa Negara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Minggu, 15 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Upaya mempererat tali silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat terus dilakukan melalui kegiatan keagamaan. 

Salah satunya melalui pengajian bulanan yang digelar di Masjid Jami Baitul Rahman, Desa Negara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Minggu, 15 November 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Babinsa Sertu Erwisyah menyampaikan bahwa kegiatan pengajian bulanan tidak hanya menjadi sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi wadah mempererat kebersamaan serta menjaga kerukunan antarwarga. 

Menurutnya, kebersamaan antara aparat kewilayahan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat merupakan modal penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga tradisi kegiatan keagamaan serta menjadikan nilai-nilai yang disampaikan dalam pengajian sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. 

Sementara itu, dalam tausiyahnya, Ustaz Syabudin mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menjaga hubungan baik antarsesama. 

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan, saling menghormati, dan menumbuhkan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Melalui kegiatan pengajian rutin ini, diharapkan terbangun masyarakat yang semakin religius, rukun, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. 

Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh kekeluargaan. 

Kegiatan pengajian tersebut menghadirkan Ustaz Syabudin sebagai penceramah dan dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Negara Padang, Babinsa Sertu Erwisyah, tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat setempat. (*/red)

Kapolri Suyudi: Tak Perlu Bayar Survei, Kerja dengan Hati, Rakyat Tak Bisa Dibohongi!

By On Rabu, November 18, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto meminta jajarannya tidak perlu membeli atau membayar lembaga survei untuk mengukur kinerja Polri. 

Menurutnya, penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri tidak bisa direkayasa karena rakyat bisa menilai langsung kinerja Kepolisian. 

"Kita tidak perlu membeli survei, kita tentu tidak perlu membayar survei. Tapi yakinlah saudara-saudaraku semua, bekerjalah dengan hati, karena rakyat tidak pernah bisa dibohongi, rakyat tidak bisa direkayasa,” ujar Suyudi dalam siaran langsung YouTube Humas Korps Brimob Polri, Senin, 16 November 2026. 

Oleh karena itu, dia meminta para personel untuk bekerja dengan tulus demi kepentingan masyarakat. 

"Yakinlah Polisi akan selalu di hati masyarakat dan kalau Polisi sudah di hati masyarakat, jangan khawatir, Kamtibmas Insya Allah akan aman dan kondusif,” ujar dia. 

Suyudi menyebut, ada sejumlah dinamika yang terjadi di lingkungan Polri dalam satu bulan terakhir. 

Namun, ia meminta seluruh personel tidak ragu atau mundur selama langkah yang diambil bertujuan untuk kepentingan institusi dan bangsa. 

“Karena kebenaran pasti akan datang, dan Polisi akan menjadi kekuatan yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia!” ujarnya. 

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 9-18 April 2026, 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik. 

Tingkat kepuasan terhadap Polri juga meningkat dari 65,1 persen pada 2025 menjadi 67,6 persen pada tahun ini. (*/red)

Bareskrim Polri Usut Dugaan TPPU Terkait Penyelundupan BBM di Sulsel

By On Rabu, November 18, 2026

Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Suhasto (tengah) saat Konferensi Pers. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari kasus penyelundupan BBM yang ditangani Dirreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Polri akan mengusut aliran dana dari kasus tersebut. 

"Dalam hal ini, Direktorat Tindak Pidana Khusus melakukan pengembangan perkara. Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menertibkan laporan polisi LP A tertanggal 20 Oktober 2026 terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Suhasto saat Konferensi Pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026. 

Menurut Suhasto, pihaknya akan melakukan penelusuran uang hasil keuntungan dari praktik penyelundupan BBM tersebut. 

Pihaknya juga akan mengusut aset yang dihasilkan dari dugaan penyelundupan. 

"Fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut," ujar dia.

Suhasto mengatakan, pihaknya akan menggandeng PPATK. 

Menurutnya, ada sejumlah aset yang sudah disita dari kasus ini. 

"Jadi akan kita tracing, uangnya ke mana saja, kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kita telusuri juga asetnya di mana saja," ujarnya. 

Suhasto menyebut, pihaknya tidak akan berhenti pada dugaan tindak pidana asal. 

Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan perkara ini.

"Jadi, langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, terus kemudian melindungi hak masyarakat atas BBM bersubsidi, dan juga mencegah kebocoran keuangan negara," tuturnya. 

Diketahui sebelumnys, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah membongkar kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang melibatkan kapal tanker dan truk tangki. 

Polisi menetapkan tujuh tersangka dan memasukkan empat orang lainnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pengungkapan kasus ini dirilis Kapolda Sulsel saat itu, Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro, di Dermaga Pelindo Makassar, Selasa, 02 Juni 2026. 

Kasus penyelundupan solar subsidi ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang bermula dari penindakan terhadap tujuh truk tangki pada Februari 2026. 

Polisi menyita berbagai barang bukti berupa satu kapal tanker, dua kapal SPOB, 18 mobil tangki, 17 kendaraan penumpang dan enam dump truck. 

Polisi juga menyita 332 jeriken solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, dan 1.541 tabung LPG 3 kilogram. 

Untuk BBM subsidi, Polisi mengamankan total 229.123 liter solar dan 3.031 liter Pertalite. 

Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan Ditreskrimsus Polda Sulsel dan sejumlah polres jajaran di berbagai daerah. (*/red)

850 Santri Bireuen Ikuti Seleksi Beasiswa Hafalan Kitab dan Hadits 2026

By On Selasa, November 17, 2026

850 santri dayah mengikuti seleksi Beasiswa Thalabah Hafalan Kitab dan Hadits Tahun Anggaran 2026 yang digelar Pemkab Bireuen melalui Dinas Pendidikan Dayah setempat. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sebanyak 850 santri dayah mengikuti seleksi Beasiswa Thalabah Hafalan Kitab dan Hadits Tahun Anggaran 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen selama empat hari, 17–20 November 2026. 

Kegiatan yang berlangsung di kompleks Dinas Pendidikan Dayah Bireuen tersebut dibuka oleh Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T., yang diwakili Asisten III Setdakab Bireuen, Zamzami, Selasa, 17 November 2026. 

Kepala Dinas Pendidikan Dayah Bireuen, Anwar, S.Ag., M.A.P mengatakan, 850 peserta berasal dari tiga tingkatan, yakni Marhalah Ula sebanyak 363 santri, Marhalah Wustha 277 santri, dan Marhalah Ulya 210 santri. 

Seleksi dilakukan melalui ujian lisan hafalan berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti hadits, tauhid, akhlak, fikih, tafsir, nahwu, balaghah, dan ulumul hadits. 

850 santri dayah mengikuti seleksi Beasiswa Thalabah Hafalan Kitab dan Hadits Tahun Anggaran 2026 yang digelar Pemkab Bireuen melalui Dinas Pendidikan Dayah setempat. 

Menurut Anwar, melalui program beasiswa hafalan kitab ini, Pemkab Bireuen berkomitmen terus mempererat sinergi dengan MPU dan kalangan dayah demi menjaga tradisi keilmuan daerah. 

"Kegiatan ini diharapkan tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga memperkuat silaturahmi antardayah serta menumbuhkan iklim kompetisi yang sehat," harapnya. 

Bupati Mukhlis dalam sambutannya menegaskan, program beasiswa tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan dayah sekaligus upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. 

Ia berharap para santri tidak hanya mengutamakan penguasaan ilmu, tetapi juga menjaga adab dan meluruskan niat dalam menuntut ilmu. 

Ujian berlangsung hingga 19 November, sedangkan rekapitulasi nilai dan sidang pleno penetapan penerima beasiswa dijadwalkan pada Jumat 20 November 2026 depan. (Joniful Bahri)

Anak Sekolah Menyeberang Sungai Pakai Rakit, HRD Desak Jembatan Aceh Dibangun

By On Selasa, November 17, 2026

HRD saat meninjau jembatan dan jalan putus di Aceh pasca banjir dan longsor beberapa hari lalu. Hingga kini masih banyak infrastruktur belum ditangani pemerintah. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), mendesak pemerintah segera membangun kembali sejumlah jembatan yang putus akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, pada November 2025. 

Hingga kini, sejumlah wilayah masih kesulitan akses transportasi. Bahkan, anak-anak sekolah di Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit dan boat ketek untuk menuju sekolah. 

HRD mengatakan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan masyarakat dan akses pendidikan. 

Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar pembangunan jembatan segera direalisasikan. 

HRD saat meninjau jembatan dan jalan putus di Aceh pasca banjir dan longsor beberapa hari lalu. Hingga kini masih banyak infrastruktur belum ditangani pemerintah. 

Selain jembatan, HRD juga meminta pemerintah mempercepat normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan dan memicu banjir berulang saat hujan turun. 

"Pemerintah jangan hanya melakukan peninjauan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan kepastian pembangunan agar aktivitas pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial kembali normal," tegas HRD, Selasa, 17 November 2026. 

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana, terutama jembatan, jalan, dan normalisasi sungai di wilayah terdampak Aceh. (Joniful Bahri)

120 Siswa SMP di Bireuen Dibekali Keterampilan Konseling Sebaya

By On Selasa, November 17, 2026

120 siswa SMP Negeri dan Swasta di Bireuen mengikuti Pelatihan Implementasi Program Konselor Sebaya Berbasis Promosi Kesehatan di Sekolah, di dinas setempat, Selasa, 17 November 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sebanyak 120 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Kabupaten Bireuen mengikuti Pelatihan Implementasi Program Konselor Sebaya Berbasis Promosi Kesehatan di Sekolah. 

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026, tersebut digelar oleh Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bireuen. 

Pelatihan dibuka oleh Kepala Disdikbud Bireuen, Dr. Muslim, M.Si., yang diwakili Sekretaris Dinas, Surya, S.Pd., M.M., di Aula UPTD SPNF SKB Disdikbud Bireuen, Selasa, 17 November 2026. 

Dalam sambutannya, Surya mengatakan, program konselor sebaya merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan kepedulian, pengetahuan, serta keterampilan komunikasi antarsiswa. 

Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi kesehatan sekaligus memberdayakan peserta didik dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, nyaman, dan peduli terhadap kesehatan. 

Ia berharap, melalui pelatihan ini akan terbentuk kader-kader konselor sebaya yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mendukung promosi kesehatan di lingkungan sekolah. 

"Para peserta diharapkan dapat menjadi teman yang peduli, pendengar yang baik, serta penggerak perilaku hidup sehat bagi teman sebayanya. Namun, mereka juga harus memahami batasan peran dan mengarahkan permasalahan yang membutuhkan penanganan khusus kepada pihak yang berkompeten," ujar Surya. 

120 siswa SMP Negeri dan Swasta di Bireuen mengikuti Pelatihan Implementasi Program Konselor Sebaya Berbasis Promosi Kesehatan di Sekolah, di dinas setempat, Selasa, 17 November 2026. 

Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan kepala sekolah, guru pendamping, tenaga kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan agar dapat berjalan secara berkelanjutan. 

"Sinergi ini menjadi salah satu upaya nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan peserta didik di Kabupaten Bireuen," katanya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Bireuen, Azhari, S.Pd., M.Pd menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai konsep konselor sebaya berbasis promosi kesehatan. 

"Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya jejaring dan keberlanjutan program konselor sebaya di sekolah masing-masing," kata Azhari. 

Ia menyebutkan, sebanyak 120 siswa dari SMP negeri dan swasta mengikuti kegiatan tersebut. Untuk mengoptimalkan proses pelatihan, seluruh peserta dibagi ke dalam dua ruangan di lingkungan UPTD SPNF SKB Disdikbud Bireuen. 

Pelatihan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr. Abdullah Ali, S.Ag., M.Pd. dari Kemenag Bireuen, Elly Safri, S.SiT., M.K.M. dari Puskesmas Juli, serta Fitriani, S.SiT., M.Keb. dari Dinas Kesehatan Bireuen. 

Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan mampu menjadi penggerak kepedulian dan perilaku hidup sehat di lingkungan sekolah, sekaligus menjadi teman sebaya yang dapat memberikan dukungan awal bagi siswa lainnya dengan tetap mengedepankan pendampingan dari tenaga profesional. (Joniful Bahri)

  Kapolda Banten Diminta Tindak Tegas Aktivitas Mafia Solar Subsidi di KM 43

By On Selasa, November 17, 2026





SERANG – Kapolda Banten diminta tindak tegas aktivitas pembelian solar subsidi yang dilakukan para mafia BBM bersubsidi jenis solar di Rest Area Balaraja tol Tangerang – Merak tepatnya KM 43. Pasalnya, hingga saat ini lokasi tersebut dijadikan tempat paling nyaman bagi para pelaku.

Muhamad Ridwan salah seorang aktivis mengatakan, hingga saat ini masih banyak beredar kabar jika lokasi tersebut masih menjadi tempat ternyaman bagi para mafia solar subsidi yang diduga dibekingi sejumlah oknum apparat penegak hukum.

“Informasinya masih ada aktivitas, dilakukan malam hari, dan ada dugaan keterlibatan oknum anggota,” ujarnya, selasa (17/11/2026).

Untuk itu, Ridwan meminta agar Kapolda Banten yang baru, membuktikan ketegasannya dengan menindak para pelaku tanpa adanya pandang bulu. “Kami minta agar Kapolda segera menerjunkan tim khusus untuk memantau lokasi tersebut, dan menindak tegas para pelaku seperti lainnya,” ungkapnya.

Meski begitu, Ridwan mengaku dirinya mengapresiasi Kapolda Banten yang telah menangkap dan menindak tegas para mafia solar subsidi di berbagai daerah sejak Oktober 2026 lalu meski dengan modus yang berbeda-beda.

“Banyak yang sudah ditindak tegas dan ditahan oleh Polda Banten dari berbagai wilayah. Itu diketahuii Ketika ekspose di Mapolda Banten beberapa waktu lalu. Kami meengapresiasi keberhasilan Kapolda Banten ini,” katanya.

Ridwan berharap hal itu juga dilakukan terhadap mafia solar yang kerap beraksi di Rest Area Balaraja tol Tangerang – Merak tepatnya KM 43. “Semoga di Rest Area KM 43 juga bisa ditindak tegas,” tegasnya.

BAPERA Banten Keluarkan 7 Tuntutan Tolak Pemindahan Badak Jawa: Jangan Pertaruhkan Warisan Banten

By On Selasa, November 17, 2026

 


Banten – Penolakan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, terus disuarakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Provinsi Banten.


Kali ini, BAPERA Banten secara resmi menyuarakan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, sebagai bentuk sikap organisasi dalam menjaga kelestarian Badak Jawa sekaligus mempertahankan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat alami terakhir spesies langka tersebut.


Ketua Harian DPD BAPERA Banten, H. Adam Adhary atau Adam AY, mengajak seluruh elemen masyarakat Banten untuk bersama-sama bersikap kritis, mengawal kebijakan pemerintah, serta menolak wacana pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, yang sebelumnya dikemukakan Hashim Djojohadikusumo.


Menurut Adam, persoalan Badak Jawa bukan hanya menyangkut konservasi satwa, melainkan juga menyangkut tanggung jawab menjaga warisan kekayaan alam Banten yang memiliki nilai penting bagi Indonesia dan dunia.


"Saya mengajak seluruh masyarakat Banten, tokoh masyarakat, pemuda, aktivis lingkungan, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bersikap kritis. Jangan diam ketika masa depan Badak Jawa dan kelestarian Ujung Kulon dipertaruhkan. Kita harus bersatu menyuarakan penyelamatan Badak Jawa agar tetap lestari di habitat aslinya, tanah Banten," tegas Adam, di sela-sela persiapan Apel Akbar Satlinmas, di Kota Serang, Selasa 17 November 2026.


Ia menilai, upaya penyelamatan Badak Jawa seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan sistem perlindungan habitat, pengamanan kawasan, mitigasi bencana, serta pemberantasan perburuan dan pencurian satwa dilindungi.


"Jangan sampai solusi yang ditawarkan justru memindahkan persoalan dari satu kawasan ke kawasan lain. Ujung Kulon harus diperkuat, bukan ditinggalkan. Kami tidak menolak konservasi, tetapi menolak kebijakan yang belum terbukti secara ilmiah dan berpotensi membahayakan keselamatan Badak Jawa," ujarnya.


Wajib Transparan, Jangan Ada Kepentingan Tersembunyi

Dalam kesempatan tersebut, Adam juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah mengenai seluruh rencana, kajian, dan aktivitas yang berkaitan dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.


Ia menyinggung catatan penelitian historis tahun 1855 oleh Kwasi Boachi yang menyebut adanya temuan lapisan batubara di kawasan Teluk Ujung Kulon.


Menurut Adam, catatan sejarah tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan pertambangan saat ini. Namun, informasi mengenai penelitian geologi, potensi sumber daya alam, perizinan, maupun rencana pemanfaatan sumber daya di dalam dan sekitar kawasan Ujung Kulon merupakan hal yang patut dijelaskan secara terbuka kepada publik.


"Kami ingin semuanya terang benderang. Kalau memang tidak ada kepentingan lain, pemerintah harus berani membuka seluruh informasi dan kajian yang berkaitan dengan kawasan Ujung Kulon. Jangan sampai ada konflik kepentingan yang tersembunyi di balik kebijakan konservasi," ungkapnya.


Adam menegaskan, masyarakat Banten memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan strategis yang menyangkut kawasan konservasi yang selama ini menjadi kebanggaan daerah.


Menurutnya, konservasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan kawasan dari segala bentuk kepentingan yang dapat mengancam kelestariannya.

BAPERA Banten Sampaikan 7 Tuntutan

Sebagai bentuk sikap dan tanggung jawab organisasi, DPD BAPERA Banten menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat dan Kementerian Kehutanan.


*MENOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA*


BAPERA Banten menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo sebelum seluruh kajian ilmiah, ekologis, kesehatan, dan keselamatan satwa dibuktikan secara independen dan transparan.


*PERKUAT PERLINDUNGAN UJUNG KULON*


Mendesak pemerintah meningkatkan sistem perlindungan, pengamanan, patroli, pengawasan kawasan, serta mitigasi bencana di Taman Nasional Ujung Kulon agar Badak Jawa tetap aman dan lestari di habitat aslinya.


*USUT TUNTAS PENCURIAN DAN PERBURUAN BADAK*


Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus pencurian dan perburuan Badak Jawa hingga ke seluruh jaringan dan aktor yang terlibat, termasuk pihak yang diduga menjadi penadah, pendana, maupun pengendali kejahatan terhadap satwa dilindungi.


*BUKA SELURUH DOKUMEN KAJIAN KEPADA PUBLIK*


Meminta pemerintah membuka seluruh dokumen kajian ekologis, kesehatan, genetika, serta kebijakan translokasi Badak Jawa agar masyarakat dapat mengetahui dasar ilmiah dan pertimbangan di balik rencana tersebut.


*EVALUASI KEMATIAN MUSOFA*


Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kematian Badak Jawa bernama Musofa, termasuk pemeriksaan kesehatan, protokol pemindahan, kelayakan translokasi, serta sistem pengawasan dan penanganan pascapemindahan satwa langka.


*LIBATKAN MASYARAKAT BANTEN DAN PARA AHLI*


Menuntut keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat Banten, ilmuwan independen, ahli konservasi, akademisi, organisasi perlindungan satwa, dan masyarakat sipil dalam setiap proses kajian maupun pengambilan keputusan mengenai masa depan Badak Jawa.


*JAMIN KELestARIAN KAWASAN KONSERVASI*


Meminta pemerintah menjamin tidak ada perubahan status, peruntukan, maupun pemanfaatan kawasan konservasi yang dapat mengancam kelestarian habitat Badak Jawa. Seluruh informasi mengenai penelitian geologi, potensi sumber daya alam, perizinan, dan rencana pemanfaatan kawasan harus disampaikan secara transparan.


Badak Jawa Kebanggaan Banten, Jangan Biarkan Hilang dari Tanah Kelahirannya

Adam AY menegaskan bahwa tujuh tuntutan tersebut merupakan sikap organisasi BAPERA Banten dalam mengawal kepentingan lingkungan hidup dan kelestarian kekayaan alam daerah.


Ia mengingatkan bahwa Badak Jawa merupakan salah satu spesies paling langka dan terancam punah di dunia. Keberadaannya di Ujung Kulon bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Banten, tetapi juga tanggung jawab besar bangsa Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati dunia.


Karena itu, menurutnya, pemerintah harus mengedepankan kehati-hatian dan tidak mengambil keputusan strategis hanya berdasarkan pertimbangan sepihak.


"Kami ingin Badak Jawa tetap hidup, berkembang biak, dan lestari di Ujung Kulon. Jangan jadikan Badak Jawa sebagai objek proyek atau sekadar komoditas program konservasi. Ini adalah warisan alam yang harus kita jaga bersama," kata Adam.


Ia kembali menyerukan kepada masyarakat Banten agar tidak bersikap apatis terhadap persoalan tersebut. Partisipasi publik sangat diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan yang menyangkut Ujung Kulon benar-benar berpihak pada kepentingan konservasi dan keberlanjutan lingkungan.


"Ini bukan semata-mata persoalan BAPERA, tetapi persoalan seluruh masyarakat Banten dan bangsa Indonesia. Mari kita jaga Ujung Kulon, selamatkan Badak Jawa, dan pastikan generasi mendatang masih bisa menyaksikan satwa kebanggaan Indonesia ini hidup di habitat aslinya," pungkasnya.

Kumala Pandeglang Tegas, Tolak Wacana Relokasi Badak Cula Satu

By On Selasa, November 17, 2026

  



Pandeglang - Wacana pemindahan atau relokasi sejumlah Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Pandeglang.


Ketua Kumala Perwakilan Pandeglang Masa Juang 2026–2027, Sahrul Muhtarom, secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana relokasi Badak Jawa apabila kebijakan tersebut dijadikan solusi utama atas ancaman kepunahan tanpa didahului kajian ekologis yang komprehensif dan jaminan keselamatan satwa.


Menurutnya, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang keberadaannya dapat dipindahkan dari satu kawasan ke kawasan lain. Badak Jawa merupakan bagian dari ekosistem yang memiliki keterikatan dengan habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon. Oleh karena itu, setiap kebijakan konservasi harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, karakteristik habitat, perilaku satwa, serta keberlangsungan populasinya dalam jangka panjang.


"Kami secara tegas menolak apabila relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo dipaksakan menjadi solusi konservasi. Jangan sampai atas nama penyelamatan, negara justru mengambil langkah yang berpotensi menghadirkan ancaman baru bagi keberlangsungan spesies yang sudah berada di ambang kepunahan. Konservasi bukan sekadar memindahkan satwa, tetapi memastikan satwa tersebut mampu hidup, beradaptasi, dan berkembang biak secara alami," tegas Sahrul pada awak media Selasa (17/12/2026).


Sahrul juga mengingatkan bahwa pengalaman pemindahan Badak Jawa bernama Musofa ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam TNUK pada November 2025 harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan konservasi.


Musofa dilaporkan mengalami kondisi kritis setelah proses pemindahan dan kemudian dinyatakan mati pada 7 November 2025. Berdasarkan keterangan Balai TNUK, pemeriksaan menemukan sejumlah kondisi penyakit kronis dan infeksi parasit.


Menurut Sahrul, peristiwa tersebut tidak boleh sekadar dipandang sebagai kejadian teknis dalam proses konservasi. Peristiwa itu harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh mengenai pemeriksaan kesehatan, kesiapan individu satwa, prosedur penanganan, risiko transportasi, hingga sistem pemantauan pasca pemindahan.


"Jika pemindahan dalam satu kawasan konservasi saja menyisakan pengalaman tragis seperti kasus Musofa, maka pemerintah harus jauh lebih berhati-hati ketika berbicara mengenai pemindahan lintas pulau. Kami tidak sedang menyimpulkan bahwa pemindahan menjadi penyebab tunggal kematian Musofa. Namun, peristiwa tersebut merupakan alarm serius bahwa setiap tindakan terhadap Badak Jawa memiliki risiko besar yang tidak boleh diremehkan," ujarnya.


Lebih lanjut, Sahrul menilai bahwa alasan mitigasi bencana, seperti ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik di sekitar kawasan Ujung Kulon, memang harus menjadi perhatian dalam strategi konservasi. Namun, pendekatan mitigasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan populasi.


Pemerintah juga harus menjelaskan secara terbuka bagaimana kelayakan ekologis Alas Purwo akan diuji. Apakah ketersediaan pakan alami mencukupi sepanjang tahun? Bagaimana daya dukung habitat dan ketersediaan sumber air? Bagaimana kesesuaian ruang jelajah, tempat berkubang, serta kondisi vegetasi? Bagaimana potensi penyakit, interaksi dengan satwa lain, dan konflik dengan masyarakat sekitar?

Seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan penelitian ilmiah, bukan sekadar asumsi bahwa kawasan taman nasional otomatis memiliki kesesuaian sebagai habitat Badak Jawa.


"Jangan sampai pemerintah terlalu fokus menghitung risiko bencana di Ujung Kulon, tetapi justru mengabaikan risiko ekologis di lokasi tujuan. Memindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo bukan berarti persoalan konservasi selesai. Justru pemerintah harus membuktikan bahwa kawasan tersebut benar-benar mampu menopang kehidupan dan reproduksi Badak Jawa secara berkelanjutan," tambahnya.


Kumala Perwakilan Pandeglang berpandangan bahwa persoalan mendasar konservasi Badak Jawa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam menjaga habitat alaminya.


Pemerintah harus memprioritaskan penguatan pengawasan kawasan, pencegahan perburuan liar, pemulihan ekosistem, pemantauan populasi berbasis teknologi, pengendalian spesies invasif, serta peningkatan kapasitas pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.


Sahrul juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, akademisi, organisasi lingkungan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat sipil dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang menyangkut masa depan Badak Jawa.


"Jangan sampai persoalan mendasar di Ujung Kulon belum diselesaikan, tetapi pemerintah justru lebih dahulu berbicara tentang memindahkan badaknya. Kalau memang ancaman bencana menjadi alasan utama, lalu sejauh mana kesiapan pemerintah memperkuat sistem mitigasi, pengawasan, dan perlindungan habitat di Ujung Kulon? Jangan sampai pemindahan menjadi jalan pintas untuk menghindari pekerjaan besar yang seharusnya dilakukan negara," ungkapnya.


Ia menegaskan, keberadaan Badak Jawa juga memiliki nilai ekologis, historis, dan identitas bagi masyarakat Pandeglang. Karena itu, masyarakat daerah tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penonton dalam kebijakan konservasi yang menyangkut masa depan kawasan Ujung Kulon.


Kumala Perwakilan Pandeglang memahami bahwa pengembangan habitat kedua merupakan salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat terkonsentrasinya populasi pada satu kawasan. Namun, pengembangan habitat kedua harus dibedakan dari keputusan memindahkan individu Badak Jawa secara tergesa-gesa.


Terlebih, Kementerian Kehutanan melalui siaran pers tertanggal 16 November 2026 menyatakan bahwa penjajakan Alas Purwo masih memerlukan kajian ilmiah menyeluruh dan belum menjadi keputusan teknis pemindahan, baik terkait lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan.


Atas dasar itu, KUMALA Perwakilan Pandeglang menyampaikan beberapa tuntutan:

Menolak relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo sebelum terdapat kajian ilmiah independen yang membuktikan kelayakan ekologis dan menjamin keselamatan satwa.


Mendesak Kementerian Kehutanan membuka hasil kajian, dasar pertimbangan, analisis risiko, serta seluruh dokumen perencanaan pengembangan habitat kedua kepada publik.


Mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap proses translokasi Badak Jawa, khususnya dengan menjadikan kasus kematian Musofa sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi.

Memprioritaskan penguatan perlindungan, pengawasan, pemulihan ekosistem, dan peningkatan daya dukung habitat alami Badak Jawa di TNUK.


Melibatkan akademisi, ahli konservasi, masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam setiap proses perumusan kebijakan.

Memastikan pengembangan habitat kedua tidak mengurangi komitmen, anggaran, maupun tanggung jawab negara terhadap perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

Menutup pernyataannya, Sahrul menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa harus ditempatkan di atas kepentingan kebijakan yang terburu-buru.


"Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi di atas peta. Ia adalah rumah terakhir Badak Jawa di dunia. Jangan sampai kita terlalu sibuk merencanakan rumah baru, sementara rumah terakhirnya belum benar-benar kita selamatkan. Kami tidak menolak inovasi konservasi, tetapi kami menolak kebijakan yang mempertaruhkan keselamatan Badak Jawa tanpa kepastian ilmiah. Menyelamatkan Badak Jawa berarti menyelamatkan habitatnya, bukan sekadar memindahkan keberadaannya," tutup Sahrul Muhtarom.

Husin Muchtar Soroti Pejabat Publik yang Sulit Dihubungi: Jabatan Jangan Jadi Tembok Penghalang Rakyat Mendapatkan Informasi dan Keadilan

By On Selasa, November 17, 2026

LAMPUNG, KabarViral79.Com – Sikap sebagian pejabat publik yang sulit dihubungi ketika masyarakat maupun insan pers membutuhkan informasi dan klarifikasi mendapat perhatian dari Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Lampung sekaligus Pimpinan Koran KPK Group, Husin Muchtar. 

Menurut Husin, sulitnya masyarakat mengakses komunikasi dengan pejabat bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga mencerminkan lemahnya kesadaran terhadap tanggung jawab pelayanan publik. 

Ia mengingatkan bahwa jabatan pemerintahan bukanlah sarana untuk memperoleh penghormatan semata, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada masyarakat. 

"Jangan sampai seorang pejabat begitu mudah ditemui ketika membutuhkan dukungan, menghadiri acara seremonial, atau menyampaikan kepentingan tertentu, tetapi justru sulit dihubungi saat masyarakat membutuhkan jawaban. Pejabat publik tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan rakyat, lalu menghilang ketika rakyat membutuhkan mereka," tegas Husin. 

Ia menilai, keterbukaan komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Masyarakat berhak memperoleh informasi, penjelasan, serta pelayanan yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

MEDIA BUKAN MUSUH PEMERINTAH, MELAINKAN MITRA KONTROL SOSIAL

Husin juga mengingatkan agar pejabat tidak memandang media sebagai pihak yang harus dihindari, terlebih menganggap wartawan sebagai ancaman bagi pemerintah.

Menurutnya, konfirmasi jurnalistik merupakan bagian penting dalam proses pemberitaan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat, berimbang, dan tidak hanya bersumber dari satu pihak.

"Ketika wartawan menghubungi pejabat untuk meminta klarifikasi, jangan langsung merasa diserang. Media menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus memberikan ruang kepada pejabat untuk menjelaskan, membantah, meluruskan, atau menyampaikan fakta yang sebenarnya. Kesempatan konfirmasi seperti ini seharusnya dihargai," ujarnya. 

Ia menambahkan, apabila seorang pejabat belum dapat memberikan keterangan, setidaknya perlu ada pemberitahuan atau arahan mengenai pihak yang berwenang memberikan penjelasan. Dengan demikian, masyarakat dan wartawan tidak dibiarkan menunggu tanpa kepastian. 

"Kalau belum bisa menjawab, sampaikan bahwa masih membutuhkan waktu. Jika sedang ada kegiatan, beritahukan kapan dapat dihubungi kembali. Komunikasi yang baik tidak selalu berarti harus memberikan jawaban saat itu juga, tetapi menunjukkan itikad dan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan," tambahnya. 

BELAJAR DARI PEMIKIRAN FILSUF DUNIA TENTANG KEKUASAAN DAN KEADILAN

Dalam menyampaikan kritiknya, Husin turut mengaitkan persoalan kepemimpinan dengan pemikiran sejumlah filsuf dunia mengenai kekuasaan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. 

Plato, filsuf Yunani kuno, melalui pemikirannya tentang negara dan kepemimpinan, menekankan pentingnya kebijaksanaan serta keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan semestinya digunakan untuk mewujudkan kepentingan bersama, bukan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. 

Sementara itu, Aristoteles memandang manusia sebagai makhluk yang hidup dalam komunitas politik. Menurut pemikirannya, pemerintahan yang baik harus diarahkan pada pencapaian kebaikan bersama. Artinya, seorang pejabat tidak seharusnya menjauhkan diri dari persoalan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. 

Pemikiran John Locke, filsuf Inggris, juga memberikan landasan penting mengenai hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Dalam teorinya tentang pemerintahan, Locke menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari persetujuan masyarakat dan harus digunakan untuk melindungi hak-hak mereka. 

Adapun Jean-Jacques Rousseau melalui gagasan kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan politik pada dasarnya bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, pejabat tidak semestinya bertindak seolah-olah masyarakat berada di bawah kekuasaannya. 

"Jika kita memahami pemikiran para filsuf tersebut, jabatan dan kekuasaan sesungguhnya tidak pernah dimaksudkan untuk menciptakan jarak antara pemimpin dan rakyat. Kekuasaan harus dijalankan demi kepentingan bersama. Pejabat yang menutup diri terhadap kritik dan komunikasi perlu mengevaluasi kembali pemahamannya tentang amanah," ungkap Husin. 

NILAI KEPEMIMPINAN DAN AMANAH DALAM AJARAN AGAMA

Selain mengacu pada pemikiran filsafat, Husin mengingatkan bahwa kepemimpinan juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Jabatan bukan hanya menyangkut tanggung jawab di hadapan manusia, tetapi juga pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. 

Dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 58, terdapat perintah agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya serta agar setiap keputusan yang menyangkut kepentingan manusia ditetapkan secara adil. 

Pesan tersebut menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan prinsip mendasar yang harus menjadi pedoman setiap orang dalam menjalankan tanggung jawab, termasuk para penyelenggara pemerintahan. 

Selanjutnya, Surah Al-Ma'idah ayat 8 mengingatkan agar kebencian terhadap suatu kelompok tidak mendorong seseorang berlaku tidak adil. Prinsip ini relevan bagi pejabat ketika menghadapi kritik masyarakat maupun pertanyaan wartawan. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat memperoleh perlakuan yang adil. 

Hal senada juga tercermin dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang menjelaskan bahwa setiap orang merupakan pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. 

Bagi Husin, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan kepedulian. 

Ia menilai, pejabat yang menjadikan nilai moral dan agama sebagai pedoman tidak semestinya alergi terhadap kritik. Sebab, masukan yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan. 

JANGAN HANYA MENUNTUT KEPATUHAN MASYARAKAT, TETAPI ABAIKAN KEWAJIBAN PELAYANAN

Lebih lanjut, Husin menyoroti sikap sebagian pejabat yang menuntut masyarakat untuk selalu menaati prosedur, mengikuti aturan, dan menghormati institusi, tetapi belum tentu menunjukkan keterbukaan yang sama ketika dimintai penjelasan. 

Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun atas dasar saling menghormati, keterbukaan, serta tanggung jawab. Pejabat tidak boleh menempatkan dirinya seolah-olah selalu benar, sementara masyarakat hanya berkewajiban menerima setiap keputusan tanpa memperoleh penjelasan. 

"Jangan hanya menuntut masyarakat tertib, sementara pelayanan justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jangan meminta rakyat menghormati jabatan, tetapi mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan informasi. Kedudukan tinggi tidak menjadikan seseorang kebal terhadap kritik," tegasnya. 

Meski demikian, Husin menekankan bahwa keterbukaan informasi tetap harus memperhatikan batas kewenangan, perlindungan privasi, serta ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. 

Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari komunikasi. Setiap pejabat tetap dituntut bersikap profesional, responsif, dan bertanggung jawab sesuai tugas serta kewenangannya. 

PESAN TEGAS: JABATAN ADALAH AMANAH, BUKAN ALAT UNTUK MENJAUHI RAKYAT

Menutup pernyataannya, Husin Muchtar mengajak seluruh pejabat dan penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengevaluasi pola komunikasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Ia menegaskan bahwa masyarakat bukan bawahan pejabat. Sebaliknya, pejabat memperoleh mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengabdi demi kepentingan rakyat. 

"Jangan membangun tembok kekuasaan di antara pejabat dan masyarakat. Jangan menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Ketika masyarakat bertanya, berikan penjelasan. Saat media meminta konfirmasi, berikan ruang klarifikasi. Jika ada kritik, jadikan sebagai bahan evaluasi," pesannya. 

Menurut Husin, keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan seremonial yang dihadiri, dokumentasi yang dipublikasikan, atau tingginya kedudukan yang disandang. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang nyata. 

"Pejabat boleh berganti, masa jabatan bisa berakhir, dan kekuasaan tidak selamanya berada di tangan seseorang. Namun, rekam jejak pelayanan, sikap terhadap masyarakat, serta tanggung jawab moral akan selalu menjadi bagian dari penilaian publik," ujarnya. 

Ia pun menutup pernyataannya dengan sebuah pesan yang ditujukan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan: 

"Jabatan adalah amanah, bukan kemewahan. Kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan alat untuk menjaga jarak. Pelayanan merupakan kewajiban, bukan sekadar kebaikan hati. Keterbukaan adalah bukti bahwa seorang pejabat masih mengingat kepada siapa amanah itu diberikan." (Rilis/Tim Redaksi)

Warga Temukan Jasad Pria di Muara Cimadur Bayah, Sempat Tak Pulang Sehari

By On Selasa, November 17, 2026

 


LEBAK,Kabarviral79.Com – Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di pesisir Muara Cimadur, Kampung Bayah Tugu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (17/11/2026) pagi.


Kapolsek Bayah, AKP Asep Mulyadi membenarkan peristiwa penemuan jasad tersebut. Ia mengatakan pihak kepolisian menerima laporan dari warga sekitar pukul 07.00 WIB.


Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa bermula sekitar pukul 06.30 WIB saat dua orang nelayan setempat, Uyat dan Tonoria, hendak menyandarkan perahunya di pesisir Muara Cimadur. Keduanya terkejut melihat jasad seorang pria tergeletak di lokasi tersebut.


"Saksi atas nama Saudara Uyat langsung menginformasikan temuan ini kepada Kepala Desa Bayah Barat dan meneruskannya ke pihak kepolisian," ujar AKP Asep Mulyadi dalam keterangannya.


Petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi jasad korban ke rumah duka untuk dilakukan pemeriksaan luar oleh tim medis dari Puskesmas Bayah bersama pihak keluarga.


Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Dian Agus Sudrajat (25), warga Kampung Bayah 1, RT 001/RW 004, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. 


Menurut keterangan pihak keluarga, korban diketahui sudah satu hari tidak pulang ke rumah sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia.


"Pihak keluarga menerangkan bahwa korban memiliki riwayat penyakit epilepsi. Keluarga juga telah membuat surat pernyataan penolakan untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah korban," pungkas AKP Asep Mulyadi


Data Identitas Korban:

Nama: Dian Agus Sudrajat

Tempat, Tanggal Lahir: Lebak, 28 Agustus 2001

Pekerjaan: Belum bekerja

Alamat: Kampung Bayah 1, RT 001/RW 004, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak


(Cup)

GAWAT! Nomor Kontaknya Diduga Masuk Daftar Penyadapan, Ketum PPWI: "Kalau Benar, Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi!"

By On Selasa, November 17, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com – Isu dugaan penyadapan yang belakangan menghebohkan ruang publik nasional kembali memunculkan kejutan baru. Nama Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), disebut-sebut masuk dalam daftar ribuan nomor telepon yang diduga menjadi sasaran operasi penyadapan oleh pihak-pihak tertentu. 

Informasi tersebut muncul setelah Wilson Lalengke, pada Senin malam (16/11/2026) menerima pesan WhatsApp dari nomor berkode negara +44 (Inggris). Pesan yang dikirimkan dalam bentuk tangkapan layar (screenshot) itu berisi informasi mengenai dugaan praktik penyadapan yang menurut sumber tersebut menyasar sekitar 6.000 nomor kontak, termasuk sejumlah tokoh nasional, pejabat negara, politisi, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis, hingga kalangan media. 

Dalam pesan yang diterimanya, disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu sosok utama yang dikabarkan menjadi target penyadapan. Selain itu, berbagai nama dari kalangan DPR, kementerian, partai politik, LSM, ormas, dan media juga disebut masuk dalam daftar sasaran. 

Merasa penasaran, Wilson Lalengke kemudian secara spontan menanyakan kepada pengirim pesan tersebut apakah dirinya termasuk dalam daftar yang dimaksud. Jawaban yang diterimanya justru mengejutkan. 

"Masuk Tum, karena pimpinan organisasi jurnalistik terkemuka di Indonesia dan internasional, sangat offensive terhadap pati, pamen, pama Polri sejak dahulu. Pasti sudah lama diintai oleh LSP and the genk," demikian isi pesan balasan yang diterima Wilson Lalengke. 

Wilson Lalengke: Mungkin Hoaks, Tapi Jika Benar Harus Diusut Tuntas

Menanggapi informasi tersebut, Wilson Lalengke yang juga merupakan alumnus PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 tampak tidak terlalu terkejut. Dengan nada santai, pria yang dikenal aktif menyuarakan berbagai isu publik itu meragukan kebenaran informasi yang diterimanya. 

"Ah, hoaks itu. Mana mungkinlah mereka menyadap nomor kontak saya. Kalaupun iya, isi rekening saya juga hanya seratus ribu rupiah. Pembicaraan saya dengan kawan-kawan juga hanya seputar kegiatan receh-receh saja," ujarnya sambil berseloroh. 

Namun di balik candaan tersebut, Wilson Lalengke menegaskan bahwa persoalan penyadapan tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, apabila benar terdapat penyadapan terhadap ribuan nomor kontak masyarakat, terlebih dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah, maka peristiwa tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak warga negara. 

"Kalau memang benar ada penyadapan terhadap 6.000 nomor, termasuk nomor kontak saya, dan dilakukan secara ilegal, maka kasus ini wajib diusut sampai tuntas. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum di depan pengadilan," tegasnya. 

Penyadapan dan Ancaman terhadap Kebebasan

Di banyak negara demokratis, penyadapan selalu menjadi isu yang sangat sensitif. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban menjaga keamanan nasional. Namun di sisi lain, setiap warga negara memiliki hak atas privasi yang harus dihormati. 

Filsuf Inggris John Locke (1632-1794), yang dikenal sebagai salah satu pelopor pemikiran liberal modern, menegaskan bahwa tujuan utama negara adalah melindungi hak-hak alamiah manusia, termasuk kebebasan dan keamanan pribadi. Ketika kekuasaan melampaui batas yang diberikan hukum, maka legitimasi moralnya mulai dipertanyakan. 

Pemikiran Locke tersebut relevan dengan perdebatan mengenai penyadapan. Sebab, jika kewenangan pengawasan dilakukan tanpa mekanisme kontrol yang jelas, maka ruang privat warga dapat berubah menjadi wilayah yang sewaktu-waktu dapat diterobos oleh kekuasaan. 

Pandangan yang lebih tajam datang dari filsuf Prancis Michel Foucault (1926-1984). Melalui konsep Panopticon, Foucault menjelaskan bagaimana manusia akan mengubah perilakunya ketika merasa terus diawasi. Dalam situasi demikian, kebebasan tidak lagi hilang karena hukuman, melainkan karena rasa takut. 

Masyarakat yang merasa setiap percakapannya dapat disadap sewaktu-waktu akan cenderung berhati-hati secara berlebihan, membatasi kritik, dan mengurangi keberanian untuk menyampaikan pendapat. Akibatnya, demokrasi bisa mengalami kemunduran secara perlahan tanpa disadari. 

Filsuf Jerman Jürgen Habermas (1929-2026) juga mengingatkan pentingnya ruang publik yang bebas dari intimidasi dan pengawasan berlebihan. Menurut Habermas, demokrasi hanya dapat tumbuh apabila warga mampu berkomunikasi secara terbuka tanpa rasa takut terhadap tekanan kekuasaan. 

Menunggu Kebenaran di Balik Dugaan

Hingga saat ini, informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap ribuan nomor kontak tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang. Belum terdapat bukti publik yang dapat secara definitif memastikan bahwa nama Wilson Lalengke maupun tokoh-tokoh lain benar-benar termasuk dalam daftar sasaran penyadapan sebagaimana disebutkan dalam pesan yang beredar. 

Namun satu hal yang pasti, isu ini telah memunculkan pertanyaan besar mengenai perlindungan privasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan batas-batas penggunaan teknologi pengawasan di era digital. Bagi Wilson Lalengke, persoalan ini bukan sekadar soal apakah nomornya benar-benar disadap atau tidak. 

Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa hukum berdiri di atas segala kepentingan, dan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kewenangan untuk memasuki ruang privat warga negara secara sewenang-wenang. Sebab ketika telepon seseorang dapat didengar tanpa izin hukum yang sah, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya privasi individu, melainkan juga kualitas demokrasi sebuah bangsa. (TIM/Red)

Peringati HUT ke-19 di Bandar Lampung, PPWI Gelar Seminar Internasional dan Serukan Penghentian Perang Global

By On Selasa, November 17, 2026

BANDAR LAMPUNG, KabarViral79.Com – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) resmi memperingati hari jadinya yang ke-19 melalui perhelatan akbar yang dipusatkan di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Rabu, 11 November 2026. Dengan mengusung tema besar "Meneguhkan Peran Jurnalis Warga untuk Perdamaian, Keadilan dan Kemanusiaan", momentum bersejarah bagi organisasi pewarta warga terbesar di tanah air ini dirangkai dalam tiga agenda utama, yakni Seminar Internasional, Rapat Kerja Nasional (Rakernas), serta Resepsi Ulang Tahun Ke-19 PPWI.

Acara ini menjadi magnet bagi ratusan pegiat jurnalisme warga dari berbagai penjuru nusantara hingga mancanegara. Tidak kurang dari 200 anggota PPWI yang berasal dari pengurus daerah se-Indonesia serta perwakilan luar negeri hadir secara fisik, plus ratusan lainnya mengikuti jalannya kegiatan melalui siaran langsung (live-streaming).

Rombongan pengurus pusat yang berjumlah sekitar 20 personel dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke. Sejumlah tokoh penting dalam jajaran PPWI Nasional turut hadir mendampingi, di antaranya penceramah kondang asal Subang, KH. Muryanto Herutomo; Dewan Penasihat PPWI, Brigjen TNI (Purn.) Albiner Sitompul; Wakil Sekretaris Jenderal Julian Caisar; dan Deputi Urusan PPWI Internasional, Abdul Rahman Dabboussi, serta counterpart Hippo Family Jepang di Indonesia, Mr. Ali Syarief.

Kehadiran Delegasi Diplomatik dan Tokoh Internasional

Daya tarik utama dalam perayaan tahunan PPWI kali ini terletak pada tingginya atensi dan kehadiran para diplomat negara sahabat serta tokoh pers internasional sebagai tamu kehormatan (Very-Very Important Persons/VVIP). 

Di jajaran korps diplomatik, tampak hadir Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, YM Mr. Sergey Gennadievich Tolchenov; Duta Besar Republik Arab Suriah, YM Mr. Abdulmonem Annan; serta perwakilan Duta Besar Kerajaan Maroko yang diwakili oleh Konsuler Urusan Ekonomi dan Budaya, YM Mrs. Tamou Samri. 

Selain para diplomat, forum ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Komite I, Dr. Maya Olivia Rumantir, M.A., Ph.D.; pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pusat, Big Solon Sihombing; serta jajaran pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dari unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Semarak internasional semakin terasa dengan kehadiran tamu istimewa yang datang langsung dari Suriah, yakni Direktur Pusat Pemberitaan Media Suriah, Mr. Akram Alahmad, dan Direktur Akademi Pers Suriah, Mr. Ibrahim Al-Sharif Al-Darwish. 

Sementara itu, ratusan peserta yang terhubung secara daring juga disapa oleh sejumlah tokoh VVIP global, antara lain Ketua Gerakan Perdamaian Internasional Women Dialogue asal Rusia, Mrs. Elena Gennadievna Semerikova; Ketua Intercontinental Connection of Journalists (ICJ), SaÅ¡a Dobrijević; serta jurnalis senior asal Libya, Faez Mohammed Al-Forjani. 

Pidato Wilson Lalengke: Mengubah Kerugian Perang Menjadi Kemajuan Kemanusiaan

Dalam sesi sambutan, Wilson Lalengke terlebih dahulu memperkenalkan seluruh delegasi tamu VVIP kepada para anggota PPWI, dan sebaliknya memperkenalkan jajaran pewarta warga Indonesia kepada para tamu internasional. Usai sesi perkenalan yang hangat tersebut, alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menyampaikan pidato kunci bertajuk "Transforming Global Losses into Opportunities for Human Progress" yang menyoroti krisis kemanusiaan serta kerugian ekonomi akibat berbagai konflik bersenjata di dunia. 

Wilson Lalengke mengajak seluruh hadirin untuk menyampaikan empati mendalam bagi jutaan korban perang di berbagai belahan dunia, mulai dari konflik Rusia-Ukraina, tragedi kemanusiaan di Gaza, ketegangan antara Israel dan Iran, hingga kekerasan yang berkepanjangan di Sudan, Myanmar, dan Yaman. Menurutnya, periode 2022 hingga 2026 telah mencatat kehancuran fisik dan beban ekonomi yang luar biasa besar. 

Mengutip data analisis dalam dokumen rujukan seminar, Wilson Lalengke memaparkan bahwa belanja militer global mencapai sekitar 2,887 triliun dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2025. Apabila digabungkan antara biaya militer, kerusakan infrastruktur, serta biaya rekonstruksi konflik utama sepanjang 2022–2026, nilainya menembus kisaran 3,5 hingga 4,5 triliun dolar AS. Bahkan, jika memperhitungkan kerugian ekonomi tidak langsung, total kerugian global diperkirakan mencapai 8 hingga 10 triliun dolar AS, atau setara dengan 180 ribu triliun rupiah. 

"Bayangkan apa yang bisa dicapai umat manusia jika dana sebesar itu diinvestasikan untuk pembangunan manusia, bukan untuk perang," tegas Wilson Lalengke di hadapan peserta seminar. "Dana rekonstruksi Ukraina yang diperkirakan mencapai 588 miliar dolar AS sebenarnya cukup untuk membiayai pendidikan ratusan juta anak yang putus sekolah. Begitu pula dana lebih dari 110 miliar dolar AS yang tersedot dalam perang Gaza, yang seharusnya mampu membangun jutaan rumah layak huni bagi keluarga miskin." 

Fenomena ironis ini memicu pertanyaan mendasar dari Ketua Umum PPWI tersebut: mengapa umat manusia memiliki begitu banyak uang untuk kehancuran, namun memiliki begitu sedikit keberanian untuk berinvestasi bagi perdamaian dan kesejahteraan? 

Refleksi Filosofis dan Tanggung Jawab Etis Jurnalis Warga

Lebih jauh, Wilson Lalengke menegaskan bahwa perang bukan sekadar kegagalan politik atau militer, melainkan kegagalan kebijaksanaan moral dan kerja sama internasional. Mengutip pemikiran filsuf besar Jerman, Immanuel Kant, tokoh pers nasional ini mengingatkan bahwa perdamaian abadi (perpetual peace) hanya dapat dibangun melalui kerja sama antarbangsa dan penghormatan terhadap martabat manusia. 

Perdamaian mustahil terwujud apabila negara-negara terus berlomba menumpuk senjata dan menganggap kekuatan militer sebagai satu-satunya jaminan keamanan. Oleh karena itu, ia menyerukan peralihan anggaran militer menjadi anggaran pendidikan, riset ilmiah, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. 

Di tengah konflik modern yang juga bertumpu pada perang informasi dan propaganda, Wilson Lalengke menyoroti peran strategis jurnalisme warga melalui kacamata filsafat kontemporer. -Merujuk pada filsuf Prancis Michel Foucault, ia menjelaskan bahwa ketika informasi dimonopoli oleh satu pihak, publik akan menerima gambaran realitas yang timpang dan menyesatkan. Di sinilah jurnalis warga hadir sebagai mata dan telinga kemanusiaan untuk mendokumentasikan penderitaan rakyat biasa yang kerap tersembunyi dari sorotan media arus utama. 

Selanjutnya, dengan mengutip pemikir politik Hannah Arendt, Wilson Lalengke mengingatkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab personal untuk tidak berdiam diri saat menyaksikan penindasan. Jurnalis yang bertanggung jawab tidak sekadar melaporkan statistik angka korban, melainkan menyuarakan kisah kemanusiaan di balik angka-angka tersebut. 

Sejalan dengan ajaran filsuf Emmanuel Levinas, ia menekankan bahwa tanggung jawab moral manusia bermula ketika ia mampu mengenali wajah kemanusiaan orang lain. Semangat inilah yang harus menjadi kompas bagi setiap anggota PPWI dan jurnalis warga di seluruh dunia. 

Agar tidak terjebak menjadi alat kebencian atau penyebar disinformasi, Wilson Lalengke menekankan bahwa jurnalis warga harus membekali diri dengan pelatihan verifikasi fakta, keamanan digital, kode etik jurnalistik, pemahaman hak asasi manusia (HAM), serta prinsip dasar hukum humaniter internasional. 

Seruan Perdamaian melalui "Deklarasi Bandar Lampung"

Menjelang akhir sambutannya, Wilson Lalengke menegaskan bahwa kejayaan sejati sebuah bangsa tidak diukur dari banyaknya timbunan senjata, melainkan dari kualitas hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Kemenangan terbesar umat manusia bukanlah menaklukkan bangsa lain, melainkan mengalahkan kemiskinan, kebodohan, kelaparan, ketidakadilan, dan kebencian. 

Seluruh gagasan mengenai perdamaian global, keadilan sosial, dan penguatan kapasitas jurnalis warga tersebut dibahas secara mendalam dalam sesi panel Seminar Internasional. Hasil perumusan seminar ini telah melahirkan sebuah kesepakatan bersama bersejarah yang dikukuhkan sebagai Seruap Perdamaian melalui pembacaan bersama "Deklarasi Bandar Lampung". (TIM/Red)

Dr Yudi Nursyapyudin, S.Pd.SD.M.Pd,  Ketua PSTI Kabupaten Tangerang Ucapkan Terima Kasih kepada Keluarga Besar PSTI Pemkab Tangerang dan KONI Atas Dukungannya

By On Selasa, November 17, 2026


TANGERANG, KabarViral79.Com - Suasana penuh kegembiraan menyelimuti Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) Kabupaten Tangerang yang berhasil meraih 2 mendali emas di ajang Pekan Olahraga Propinsi Banten (Porprov) ke-VII yang digelar di Tangerang Selatan, Senin, 16 November 2026. 

Pada kesempatan ini Ketua Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PTSI) Kabupaten Tangerang, Dr.Yudi Nursyapyudinn.S.Pd.SD.M.Pd menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Atlet yang sudah bekerja keras mempersembahkan dua mendali emas, dan juga Keluarga Besar PTSI Kabupaten Tangerang, Pemkab Tangerang dan KONI atas dukunganya sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Tangerang bisa menjadi Juara Umum di Porprov ke-VII Banten Tahun ini. 


"Adapun keberhasilan ini merupakan buah konsentrasi latihan para atlet dan menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi tim Sepak Takraw Pelajar Kabupaten Tangerang. Alhamdulilah ini menjadi sejarah bagi Sepak Takraw Kabupaten Tangerang karena di Porprov ke-VII kali ini berhasil meraih Juara Umum," ujarnya. (RENO)