-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

BKPSDM Kota Serang Bungkam soal Pemanggilan Kadinkes Ahmad Hasanuddin ke Polda Banten

By On Rabu, Oktober 07, 2026

  



SERANG – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang belum memberikan keterangan resmi terkait pemanggilan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang Ahmad Hasanuddin ke Polda Banten yang berkaitan dengan Yayasan Sahabat Cahaya Bangsa.

Padahal, Wali Kota Serang Budi Rustandi sebelumnya telah menginstruksikan BKPSDM untuk meminta klarifikasi kepada Ahmad Hasanuddin guna memastikan duduk perkara serta melihat aspek aturan kepegawaian yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Namun, hingga kini BKPSDM Kota Serang belum memberikan penjelasan resmi kepada awak media meski telah beberapa kali dikonfirmasi mengenai tindak lanjut instruksi Wali Kota Serang tersebut.

Sikap diam BKPSDM ini membuat proses klarifikasi terkait posisi Ahmad Hasanuddin sebagai aparatur sipil negara (ASN) dalam persoalan Yayasan Sahabat Cahaya Bangsa belum mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pemerintah daerah.

Sebelumnya, Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan pihaknya akan meminta BKPSDM melakukan klarifikasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang.

Menurut Budi, klarifikasi diperlukan untuk memastikan persoalan yang sebenarnya sekaligus mengetahui apakah terdapat aspek yang berkaitan dengan aturan kepegawaian.

"Kalau aturannya tidak boleh dan hal tersebut kalau terbukti tentu akan ada sanksinya. Nanti saya tanya BKPSDM," kata Budi.

Budi menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka pemerintah akan mengambil langkah sesuai aturan kepegawaian.

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap ASN memiliki mekanisme yang harus dilalui. BKPSDM terlebih dahulu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan melalui berita acara pemeriksaan (BAP), kemudian hasilnya dapat dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai ketentuan.

"Prosesnya, BKPSDM yang akan memanggil. Aturannya dipanggil dulu, di-BAP, baru melaporkan ke BKN. Saya sudah perintahkan untuk dipanggil," ujarnya.

Persoalan tersebut mencuat setelah Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang Ahmad Hasanuddin mengungkapkan bahwa dirinya mendatangi Polda Banten berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan akun milik Yayasan Sahabat Cahaya Bangsa.

Ahmad menyebut Yayasan Sahabat Cahaya Bangsa merupakan yayasan miliknya. Ia menduga akun yayasan tersebut diretas dan kemudian digunakan pihak lain untuk memperoleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Cilegon tanpa sepengetahuannya.

"Benar punya saya Yayasan Sahabat Cahaya Bangsa, tapi kedatangan ke Polda untuk melaporkan Ketua SPPG," kata Ahmad saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Kota Serang, Banten, Senin (14/9/2026).

Ahmad juga menegaskan bahwa kedatangannya ke Polda Banten tidak berkaitan dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang sedang berjalan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Serang.

Menurutnya, persoalan yang dilaporkan kepada kepolisian berkaitan dengan akun yayasan yang diduga diretas dan digunakan untuk kepentingan program MBG di wilayah lain.

Sementara itu, Pengamat Pelayanan Publik dari Cendekia Demokrasi Indonesia (CDI), Heru Wahyudi, yang juga akademisi Universitas Pamulang (Unpam), menyoroti persoalan tersebut dari sisi kepegawaian dan potensi konflik kepentingan.

Menurut Heru, status ASN perlu dilihat bersama dengan ketentuan mengenai disiplin, kode etik, serta potensi benturan kepentingan apabila seorang aparatur memiliki kegiatan atau badan usaha di luar kedinasannya.

Ia menilai persoalannya bukan semata-mata mengenai kepemilikan perusahaan atau lembaga oleh seorang ASN. Hal yang perlu diperiksa adalah apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan jabatan, kewenangan, fasilitas negara, maupun menimbulkan konflik kepentingan.

"Jadi memiliki perusahaan boleh, tetapi menggunakan posisi, jabatan, fasilitas negara atau menjadi vendor pada instansi sendiri atau lingkup kewenangannya adalah wilayah rawan pelanggaran disiplin, konflik kepentingan, dan berpotensi pidana korupsi," kata Heru.

Secara regulasi, disiplin PNS antara lain diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Regulasi tersebut mengatur kewajiban, larangan, pemeriksaan hingga jenis hukuman disiplin bagi PNS yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sementara itu, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur kedudukan dan prinsip penyelenggaraan ASN, termasuk profesionalitas, akuntabilitas serta penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Meski demikian, ada atau tidaknya pelanggaran disiplin maupun konflik kepentingan dalam persoalan yang melibatkan Ahmad Hasanuddin dan Yayasan Sahabat Cahaya Bangsa masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan klarifikasi oleh pihak berwenang.

Karena itu, langkah BKPSDM Kota Serang menjadi penting untuk memastikan fakta dan posisi persoalan tersebut dari perspektif kepegawaian.

Publik kini menunggu tindak lanjut instruksi Wali Kota Serang, termasuk apakah Ahmad Hasanuddin telah dipanggil, apakah pemeriksaan atau BAP telah dilakukan, serta apa hasil klarifikasi BKPSDM terkait persoalan tersebut.

Hingga berita ini ditulis, BKPSDM Kota Serang belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan pemeriksaan tersebut.

DELLY PERTANYAKAN TRANSPARANSI UNIBA, FURTASAN ALI YUSUF DISOROT DALAM KONTEKS TATA KELOLA

By On Rabu, Oktober 07, 2026

 


SERANG — Transparansi Universitas Bina Bangsa (UNIBA) dipertanyakan Tubagus Delly Suhendar terkait permohonan informasi publik mengenai kerja sama UNIBA dengan Pemerintah Provinsi Banten.

Permohonan Nomor 024/PI/TDS/VII/2026 tanggal 24 Juli 2026 meminta dokumen MoU, PKS turunan, dasar kewenangan pejabat penandatangan, Statuta UNIBA, penunjukan LPPM, laporan pelaksanaan dan evaluasi, serta informasi pembiayaan kerja sama.

Menurut Delly, permohonan tersebut tidak memperoleh jawaban sebagaimana yang diharapkan. Keberatan Nomor 025/KB/TDS/VIII/2026 kemudian diajukan pada 18 Agustus 2026, namun menurut pemohon juga tidak mendapat tanggapan hingga batas waktu yang diperhitungkan berakhir 29 September 2026.

Sengketa selanjutnya diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada 30 September 2026 dan terdaftar dengan Nomor 081/X/KI BANTEN-PS/2026.

Dalam Pemeriksaan Awal 7 Oktober 2026, menurut keterangan Panitera yang disampaikan dalam persidangan, panggilan telah disampaikan kepada UNIBA dan upaya komunikasi melalui WhatsApp juga telah dilakukan, namun tidak memperoleh tanggapan. Pada agenda tersebut, UNIBA disebut tidak hadir.

“Kami meminta informasi dan klarifikasi berdasarkan dokumen, bukan membuat kesimpulan. Jika informasi tidak dapat diberikan, tentu harus ada dasar dan penjelasan yang jelas. Begitu pula ketika sengketa telah masuk ke Komisi Informasi, publik berhak mengetahui sikap Termohon,” ujar Tubagus Delly Suhendar.

Delly juga menyoroti aspek tata kelola kelembagaan karena nama Furtasan Ali Yusuf disebut dalam dokumen kajian pemohon berkaitan dengan struktur yayasan penyelenggara UNIBA.

“Pertanyaannya bukan menuduh pribadi tertentu, tetapi apakah struktur yayasan mengetahui persoalan ini dan telah meminta penjelasan kepada pengelola UNIBA,” kata Delly.

Menurut Delly, publik kini menunggu klarifikasi UNIBA mengenai penerimaan permohonan informasi, alasan belum diberikannya informasi, status panggilan Komisi Informasi, ketidakhadiran dalam Pemeriksaan Awal, serta pelaksanaan, evaluasi dan pembiayaan kerja sama dengan Pemprov Banten.

Tekuk Simpang Mamplam 3-1, Kota Juang Melaju ke Semifinal Piala Bupati Bireuen

By On Selasa, Oktober 06, 2026

Kota Juang melaju ke semifinal Piala Bupati Bireuen 2026 setelah menaklukkan Simpang Mamplam dengan skor 3-1 pada laga delapan besar, di Lapangan RTH Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen, Selasa, 06 Oktober 2026 sore. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Tim sepak bola Kecamatan Kota Juang memastikan tiket semifinal Piala Bupati Bireuen 2026 setelah menaklukkan Kecamatan Simpang Mamplam dengan skor 3-1 pada babak delapan besar. 

Laga berlangsung di Lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen, Selasa, 06 Oktober 2026 sore. 

Kota Juang langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika Yasir mencetak gol pada menit keenam untuk membawa Kota Juang unggul 1-0. 

Simpang Mamplam mencoba bangkit dan meningkatkan tekanan. Namun, hingga babak pertama berakhir, keunggulan Kota Juang tetap bertahan. 

Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung lebih terbuka. Simpang Mamplam mendapat hadiah penalti setelah pemain Kota Juang melakukan pelanggaran di area terlarang. 

Ihsan Pep yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-38 dan mengubah skor menjadi 1-1. 

Kota Juang merespons cepat. Al Farazi kembali membawa timnya unggul pada menit ke-44. Lima menit kemudian, Syahrol Akbar mencetak gol ketiga sekaligus memperlebar keunggulan menjadi 3-1. 

Skor tersebut bertahan hingga wasit Rinaldi dari PSSI Bireuen meniup peluit panjang. 

Kemenangan itu mengantarkan Kota Juang menjadi tim pertama yang memastikan tempat di semifinal Piala Bupati Bireuen 2026. 

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Bireuen, M Al Muttaqin MPd mengatakan, turnamen tersebut diikuti 17 tim kecamatan dan telah berlangsung sejak 27 September 2026. 

Delapan tim yang lolos ke perempat final masing-masing Simpang Mamplam, Kota Juang, Jangka, Gandapura, Makmur, Samalanga, Peusangan dan Jeunieb. 

Babak delapan besar berlanjut pada Rabu, 07 Oktober 2026 dengan pertandingan Jangka menghadapi Jeunieb. Gandapura bertemu Makmur pada Kamis, 08 Oktober 2026. Sedangkan Samalanga menghadapi Peusangan pada Jumat, 09 Oktober 2026. 

Babak semifinal dijadwalkan berlangsung pada 13 dan 14 Oktober 2026. Sementara final digelar 15 Oktober 2026, di Lapangan RTH Cot Gapu Bireuen. (Joniful Bahri)

Festival Meurukon Meriahkan HUT ke-27 Bireuen, Diikuti 17 Kecamatan

By On Selasa, Oktober 06, 2026

Salah satu grup Meurukon dari kecamatan tampil di Festival Festival Meurukon 2026 rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Bireuen.

BIREUEN, KabarViral79.Com – Festival Meurukon 2026 memeriahkan rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Bireuen. 

Sebanyak 17 grup dari 17 kecamatan ikut ambil bagian dalam festival yang berlangsung selama tiga malam, 5–7 Oktober 2026, di halaman Pendopo Bireuen. 

Kegiatan tersebut digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dewan Kesenian Aceh (DKA) Bireuen. 

Festival memperebutkan Anugerah Bupati Bireuen dengan mengusung tema “Bireuen Kota Santri, Tanah Juang Pusaka Bangsa.” 

Panitia Festival Meurukon, Azmi, S.Kom., M.M mengatakan, Meurukon merupakan seni tutur tradisional Aceh yang menjadi salah satu media penyampaian syiar agama kepada masyarakat. 

"Meurukon merupakan penyampaian syiar-syiar agama kepada masyarakat Aceh,” kata Azmi kepada Kabar Bireuen. 

Menurutnya, festival tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT ke-27 Kabupaten Bireuen, tetapi juga sebagai upaya melestarikan Meurukon sebagai warisan budaya sekaligus mempererat kebersamaan antarkecamatan. 

Ia mengatakan, Meurukon telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb), sehingga pelestariannya perlu terus dilakukan melalui berbagai kegiatan budaya. 

Pada malam pertama, Senin 5 Oktober 2026 tampil lima grup dari Kecamatan Pandrah, Gandapura, Samalanga, Peusangan Siblah Krueng dan Juli. 

Malam kedua, Selasa, 06 Oktober 2026, giliran enam grup dari Kecamatan Kota Juang, Jangka, Peulimbang, Peusangan, Makmur dan Peudada. 

Sedangkan malam ketiga, Rabu, 07 Oktober 2026, enam grup dari Kecamatan Kuala, Kuta Blang, Jeunieb, Peusangan Selatan, Simpang Mamplam dan Jeumpa akan tampil.

Azmi menyebutkan, setiap peserta wajib berdomisili di kecamatan yang diwakilinya. Ketentuan tersebut dibuktikan dengan fotokopi KTP atau KTA. 

Dalam festival tersebut, enam penyaji terbaik akan menerima Anugerah Kebudayaan berupa penghargaan dan uang pembinaan masing-masing Rp5 juta. 

Sementara 11 kecamatan lainnya yang masuk nominasi juga akan menerima Anugerah Kebudayaan, penghargaan dan uang pembinaan masing-masing Rp 1 juta. 

Festival Meurukon diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai dan melestarikan seni tutur meurukon sebagai bagian dari identitas budaya Aceh. (Joniful Bahri)

REVITALISASI SDN 106 REJANG LEBONG SENILAI Rp650 JUTA LEBIH DIUSUT: P2SP TAK TERLIHAT, PENGAWAS DIPERTANYAKAN

By On Selasa, Oktober 06, 2026

 


REJANG LEBONG, BENGKULU— kabarviral79.com,- Program revitalisasi SDN 106 Talang Tebat Jauh, Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, mulai menuai sorotan tajam. Anggaran pemerintah yang disebut mencapai Rp650 juta lebih justru dipertanyakan karena pelaksanaan di lapangan dinilai minim transparansi dan pengawasan.


Temuan tim investigasi media ini mengungkap sejumlah kejanggalan yang patut dijelaskan pihak sekolah dan instansi terkait.


Papan informasi kegiatan disebut tidak mencantumkan secara jelas waktu mulai maupun batas akhir pekerjaan. Struktur P2SP juga tidak terlihat terpampang di lokasi.


Lebih serius lagi, beberapa kali wartawan mendatangi lokasi pekerjaan, namun tidak menemukan ketua maupun anggota P2SP. Pihak yang disebut sebagai perencana dan pengawas juga dipertanyakan keberadaannya karena tidak terlihat melakukan pengawasan sebagaimana diharapkan masyarakat.


Lantas muncul pertanyaan besar: revitalisasi senilai ratusan juta rupiah ini sebenarnya dikendalikan oleh siapa?


P2SP HANYA NAMA DI ATAS KERTAS?


P2SP memiliki posisi penting dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan. Karena itu, jika benar struktur P2SP tidak berfungsi sebagaimana mestinya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.


Informasi dari sejumlah warga bahkan menyebut mereka tidak mengetahui apa itu P2SP dan tidak mengetahui secara jelas siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.


Warga juga menduga pekerjaan dilakukan melalui pihak ketiga dari kawasan Pasar Curup.


Jika benar pekerjaan diserahkan atau dikendalikan pihak lain di luar mekanisme yang ditentukan program, pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap petunjuk teknis dan pertanggungjawaban anggaran menjadi semakin serius.


Namun dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui dokumen kontrak, RAB, laporan pertanggungjawaban, struktur P2SP serta pemeriksaan pihak berwenang.


MATERIAL DIPERTANYAKAN, MUTU BANGUNAN TERANCAM?


Sorotan berikutnya menyangkut material bangunan.


Hasil pantauan tim investigasi menemukan penggunaan pasir dan kayu yang dinilai berkualitas rendah. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap mutu serta ketahanan bangunan sekolah.


Persoalannya bukan sekadar tampilan bangunan. Jika material yang digunakan ternyata tidak sesuai spesifikasi teknis atau RAB, maka pemerintah harus melakukan pemeriksaan dan pengukuran secara serius.


Anggaran Rp650 juta lebih bukan angka kecil. Setiap material, volume pekerjaan dan kualitas bangunan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan.


WARGA HERAN: SEKOLAH MASIH LAYAK, KOK DIREHABILITASI?


Sejumlah masyarakat sekitar mengaku heran dengan adanya proyek tersebut.


Menurut keterangan warga, mereka tidak mengetahui sebelumnya bahwa SDN 106 akan mendapatkan program revitalisasi. Bahkan kondisi bangunan lama disebut masih cukup layak.


Jumlah peserta didik juga disebut hanya sekitar 22 siswa.


Kondisi itu membuat masyarakat mempertanyakan dasar penetapan kegiatan serta besarnya anggaran yang dikucurkan.


Apakah kebutuhan revitalisasi, volume pekerjaan, RAB dan hasil pekerjaan benar-benar sebanding dengan anggaran yang mencapai Rp650 juta lebih?


Pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui dokumen resmi dan pemeriksaan teknis.


KEPSEK DICARI UNTUK KONFIRMASI, TAK KUNJUNG BERSUARA


Upaya wartawan memperoleh klarifikasi dari Kepala SDN 106 juga belum membuahkan hasil.


Beberapa kali wartawan mendatangi sekolah, namun kepala sekolah disebut tidak berada di lokasi. Upaya komunikasi melalui WhatsApp juga tidak mendapatkan respons.


Diamnya pihak sekolah justru membuat tanda tanya semakin lebar.


Jika seluruh proses revitalisasi telah berjalan sesuai aturan, seharusnya tidak ada alasan untuk menutup diri dari pertanyaan publik.


Kepala sekolah, P2SP, perencana, pengawas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong perlu menjelaskan secara terbuka siapa yang mengelola kegiatan, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, siapa pengawasnya, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.


Kini bola berada di tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong serta aparat pengawasan terkait.


Jika ditemukan ketidaksesuaian antara RAB, spesifikasi, volume dan pekerjaan fisik, maka pemeriksaan menyeluruh patut dilakukan. Bila kemudian ditemukan unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian negara, tentu persoalannya tidak lagi sekadar administrasi, tetapi dapat masuk ke ranah hukum sesuai hasil pemeriksaan aparat berwenang.


Program revitalisasi sekolah seharusnya memperbaiki mutu pendidikan, bukan meninggalkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan pertanggungjawaban uang negara.


Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala SDN 106, P2SP, perencana, pengawas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong serta pihak terkait lainnya.

Sinergi Tanpa Batas, Polsek Panggarangan Beri Kejutan Tumpeng di HUT TNI ke-81

By On Selasa, Oktober 06, 2026

 

Kapolsek Panggarangan AKP ACEP Komarudin saat menyerahkan nasi tumpeng kepada PELDA Eman Guratman

LEBAK,Kabarviral79.com – Kapolsek Panggarangan bersama jajaran anggotanya menyambangi Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 0314/Panggarangan pada Selasa (6/10/2026). 


Kedatangan rombongan ini bertujuan untuk memberikan ucapan selamat secara langsung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-81.


Dalam momentum hangat tersebut, Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin, S.H., secara simbolis menyerahkan nasi tumpeng kepada Pelda Eman Guratman yang bertindak sebagai perwakilan dari Koramil 0314/Panggarangan.


Kehadiran personel Polsek Panggarangan ini disambut dengan penuh kehangatan oleh seluruh anggota Koramil 0314/Panggarangan. 


Momen ini menjadi bukti nyata kokohnya sinergi dan soliditas antara TNI dan Polri di wilayah tersebut.

Sesi foto bersama Polsek Panggarangan bersama anggota Koramil 0314/Panggarangan usai penyerahan nasi tumpeng

Di sela-sela acara, Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari jadi TNI yang ke-81 di tahun 2026 ini.


"Kedatangan saya kesini bersama anggota adalah untuk mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) TNI yang ke-81. Semoga TNI semakin jaya," ujar AKP Acep Komarudin.


Ia juga menegaskan bahwa institusinya akan terus menjaga hubungan baik dan bekerja sama demi keamanan masyarakat.


 "Atas nama Polsek Panggarangan, kami akan selalu bersinergi dengan TNI. Semoga TNI selalu dicintai oleh masyarakat," tambahnya.


Sementara itu, perwakilan Koramil 0314/Panggarangan, Pelda Eman Guratman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kunjungan serta perhatian dari jajaran Polsek Panggarangan.


"Kami dari pihak Koramil 0314/Panggarangan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kapolsek Panggarangan beserta anggotanya yang telah berkenan hadir langsung untuk memberikan ucapan selamat HUT TNI ke-81 ini," tutur Pelda Eman Guratman.


(Cup/Uday)

Setahun Perjalanan owrite.id, Optimisme Membangun Pers Modern

By On Selasa, Oktober 06, 2026

 



Jakarta – Usia setahun bukan sekadar hitungan waktu untuk diperingati. Bagi owrite.id, satu tahun pertama adalah fondasi dari setiap gagasan, cerita, dan tulisan serta kolaborasi sampai menemukan bentuk terbaiknya.


Pemimpin redaksi owrite,id, Sayid Iskandarsyah,  media owrite.id berkantor di Jalan Panjang, Jakarta Barat, pertama kali diunggah Senin, 6 Oktober 2025.  Tanggal ini menjadi hari kelahiran media owrite,id.


Mengenang Perjalanan Setahun owrite.Id.


Sayid mengungkapkan dalam satu tahun terakhir, owrite.id telah menjadi media yang telah terverifikasi di Dewan Pers, baik  secara administrasi maupun faktual serta eksis dan berkembang pesat. Bahkan kantor pun sudah pindah ke kawasan elite di Jakarta Selatan. 


"Dari owrite sebagai media pertama, kita (owrite) telah berkembang menjadi sebuah media ternama yang memberi porsi pemberitaan politik, hukum, sosial kepada masyarakat Indonesia, generasi muda atau gen Z dan mahasiswa," ujar Sayid Iskandarsyah di kantor owrite di gedung Navi Group, Jalan Iskandar Muda, Jakarta Selatan.


Berawal dari sebuah niat yang kuat  untuk menghadirkan media dan  platform yang terpercaya, bermakna, dan berdampak, perjalanan ini tentu tidak selalu mulus. Ada ruang-ruang diskusi yang hangat, eksekusi ide yang menantang, hingga proses belajar yang tiada henti di baliknya.


*Belajar, Bertumbuh, dan Beradaptasi*


Di tahun pertama ini, tantangan terbesar bukanlah tentang seberapa cepat kita bergerak, melainkan seberapa konsisten kita menjaga kualitas dan nilai yang diusung. Setiap kritik, masukan, dan dinamika yang dihadapi menjadi bahan bakar untuk terus berbenah. 


Bersama Navi Media Digital, Sayid Iskandarsyah memulai langkah kecil dengan modal mimpi dan harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.


"Seiring waktu berjalan, perjalanan kita dipenuhi dengan tantangan dan pencapaian-pencapaian yang baik," ujar Sayid,  Selasa,  (6/10/2026).


Dia mengakui 2026 bukanlah tahun yang mudah. Menurutnya, semua pihak tengah menavigasi berbagai tantangan kompleks.


"Tahun 2026 tidak mudah. Kita sedang menavigasi berbagai tantangan yang kompleks. Tetapi di tengah tantangan inilah kita harus tetap optimis, dan menjadikan owrite.id menjadi pelopor pers modern di Indonesia," ujar Sayid.


Menurut pria kelahiran Jakarta lima puluh delapan tahun lalu yang tengah mengambil program doktor hukum di Universitas Borobudur, owrite.id berusaha memahami apa yang benar-benar dibutuhkan pembaca dan mitra kerja, berupaya berinovasi dengan terus  menyempurnakan alur kerja, layanan, dan konten agar tetap relevan di tengah perubahan digital yang serba cepat.


Sayid Iskandarsyah menegaskan kualitas dan integritas adalah komitmen utama yang tidak bisa ditawar. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pembaca owrite.id dan semua pihak atas keberhasilan melewati tahun pertama ini.


”Terima kasih kepada seluruh jajaran redaksi atas dedikasi, waktu, dan energi yang dicurahkan sehingga terus mempekuat pilar utama berdirinya media owrite.id,” ucap Sayid Iskandarsyah.


Ucapan terima kasih ditujukan pula kepada kreator dan kontributor yang melalui tulisan dan ide-ide segar telah memperkaya roh kehidupan pada  owrite.id. Juga tak lupa terima kasih kepada pembaca dan komunitas serta para mahasiswa atas setiap klik, saran, dan dukungan yang menjadikan owrite.id terus ada dan berkembang.


*Menatap Masa Depan*


Memasuki tahun kedua, perjalanan owrite.id masih sangat panjang. Satu tahun ini hanyalah langkah awal. Ke depan, fokus utama  tetap pada penguatan dalam penyajian berita terkini yang  aktual, berkolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak, serta dampak positif yang lebih nyata bagi pembaca owrite.


Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari terus berkarya, tumbuh bersama, dan menorehkan berita dan cerita untuk pembaca owrite.

Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis di Banten Tertinggi Kedua

By On Senin, Oktober 05, 2026

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, saat melakukan kunjungan kerja ke RSUP Sitanala, Kota Tangerang, Senin, 05 Oktober 2026. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Capaian pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Provinsi Banten tercatat sebagai yang tertinggi kedua di tingkat nasional. 

Tingginya angka partisipasi masyarakat ini menempatkan Banten sebagai rujukan penyelenggaraan cek kesehatan di Indonesia. 

​Prestasi tersebut mendapat apresiasi langsung dari Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Filep Wamafma, saat melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sitanala, Kota Tangerang, Senin, 05 Oktober 2026. 

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Program CKG. 

​Turut hadir dalam acara tersebut, jajaran anggota Komite III DPD RI, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Banten Abdi Sumaithi, Wali Kota Tangerang Sachrudin, serta para Kepala Puskesmas se-Kota Tangerang. 

​"Pelaksanaan CKG di Banten menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia," ujar Filep. 

​Filep menjelaskan, kunjungannya ke Tangerang bertujuan untuk menginventarisasi pelaksanaan Program CKG. 

Pihaknya perlu memahami secara langsung strategi penerapan program tersebut, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. 

​Menurutnya, hasil inventarisasi ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi Komite III DPD RI kepada pemerintah pusat. 

Proses dan strategi pelaksanaan di Banten diharapkan dapat diduplikasi oleh daerah lain. 

​Pada kesempatan yang sama, Direktur Fasilitasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Roy Himawan, turut mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. 

Ia berharap program ini semakin masif menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Tanah Jawara. 

​Menurut Roy, langkah pengecekan kesehatan ini akan memberikan data valid mengenai tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. 

"Gambaran ini berguna untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," katanya. 

​Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Ahmad Dimyati Natakusumah mengungkapkan bahwa Program CKG di wilayahnya telah menjangkau lebih dari tujuh juta jiwa. Angka tersebut jauh melampaui rata-rata nasional yang baru menyentuh 42 persen. 

​"Bahkan (pesertanya) hampir mencapai delapan juta orang. Di Banten, capaiannya sudah lebih dari 70 persen," pungkas Dimyati. 

​Meski partisipasi masyarakat sudah tergolong mayoritas, Pemprov Banten berkomitmen untuk terus mendongkrak capaian CKG melalui pemerataan pelayanan kesehatan. 

Sebagai contoh, di wilayah Banten bagian utara akan terus dilakukan pemutakhiran teknologi kesehatan, sedangkan wilayah selatan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana. 

​"Sehingga, seluruh masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal," tutur Wagub Dimyati. 

​Mendukung upaya tersebut, Walikota Tangerang Sachrudin menegaskan bahwa CKG merupakan wujud pencegahan dan promosi kesehatan. 

Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berinovasi untuk meningkatkan jangkauan program. 

​"Pemkot Tangerang melakukan sistem jemput bola dalam pelaksanaan CKG. Kami mendatangi sekolah-sekolah, perusahaan, komunitas, hingga turun langsung ke tempat tinggal masyarakat," tegas Sachrudin. 

​Melengkapi capaian tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, menyebutkan bahwa Banten hanya berselisih sangat tipis dari peringkat pertama nasional, yakni Provinsi Gorontalo. 

​"Peringkat teratas capaian Program CKG di Indonesia adalah Provinsi Gorontalo. Selisih capaian kita sekitar 0,7 persen saja," jelas Ati. 

Dengan selisih yang begitu kecil, Dinkes Banten terus termotivasi untuk mendorong masyarakat melakukan cek kesehatan dengan menerjunkan petugas secara langsung ke lapangan. (*/red)

Senyum Warga Parigi Sambut Bantuan 8.000 Liter Air Bersih dari Polsek Cikande

By On Senin, Oktober 05, 2026

Polsek Cikande menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 8.000 liter kepada warga di Kampung Parigi, Desa Songgom Jaya, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Senin, 05 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Polsek Cikande, Polres Serang, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dasar masyarakat. 

Melalui program tanggap bencana dan bakti sosial, Polsek Cikande menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 8.000 liter kepada warga di Kampung Parigi, Desa Songgom Jaya, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Senin, 05 Oktober 2026. 

Kegiatan pendistribusian air bersih yang diinisiasi oleh Polres Serang dan dilaksanakan oleh Polsek Cikande ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri. 

Bantuan ini disiagakan untuk membantu meringankan beban masyarakat desa yang tengah menghadapi kesulitan krisis air bersih. 

Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan melalui Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri, menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan komitmen berkelanjutan jajaran Kepolisian dalam hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada wilayah hukum Polsek Cikande yang membutuhkan pasokan air bersih. 

"Hari ini, Polsek Cikande kembali menyalurkan bantuan air bersih dari Polres Serang sebanyak 8.000 liter untuk warga di Kp. Parigi, Desa Songgom Jaya. Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan harian warga," ujar Kompol Rudika. 

Tak hanya fokus pada pembagian air bersih, dalam kesempatan tersebut Kapolsek Cikande bersama personel juga memberikan imbauan serta sosialisasi pencegahan kebakaran. 

Hal ini dilakukan mengingat potensi bahaya kebakaran yang rentan terjadi, terutama di area pemukiman dan lahan kering. 

Sebagai langkah preventif lanjutan, petugas turut memasang spanduk imbauan pencegahan kebakaran di sejumlah titik strategis di wilayah Desa Songgom Jaya agar masyarakat senantiasa waspada dan tidak melakukan aktivitas yang memicu timbulnya api. 

Warga Kp. Parigi menyambut antusias kedatangan armada bantuan air bersih tersebut dan mengapresiasi langkah cepat serta kepedulian Polres Serang beserta Polsek Cikande yang secara konsisten membantu meringankan kesulitan warga setempat. (*/red)

Tinjau Aktivitas Tambang, DLH Kabupaten Serang Fokus Pemeriksaan Tiga Aspek

By On Senin, Oktober 05, 2026

Satgas Pengawasan dan Pemantauan Pertambangan Kabupaten Serang saat meninjau aktivitas tambang atau galian C di Kecamatan Pabuaran dan Ciomas. 

SERANG, KabarViral79.Com - Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pemantauan Pertambangan Kabupaten Serang meninjau aktivitas tambang atau galian C di Kecamatan Pabuaran dan Ciomas. 

Peninjauan itu sebagai tindak lanjut adanya pengaduan berkenaan dengan aktivitas penambangan yang ada di dua kecamatan tersebut. 

”Hari ini Tim Satgas Pemantauan Pertambangan Kabupaten Serang melakukan pemantauan dan pengecekan langsung kegiatan pertambangan di wilayah Kecamatan Pabuaran,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang, Sarudin di lokasi galian C, Kampung Ranca Belut, Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, pada Jumat, 02 Oktober 2026. 

Sarudin mengatakan, pada pemantauan dan pengecekan galian C baik di Kecamatan Pabuaran dan Ciomas untuk melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pertambangan tersebut. 

"Pemeriksaan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu legalitas dan kesesuaian perizinan, kesesuaian kegiatan penambangan di lapangan dengan wilayah izin, serta pengelolaan dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi tambang,” tuturnya. 

Sarudin menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan saat ini bukan semata-mata untuk mencari pelanggaran, tetapi untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan tertib, sesuai ketentuan, memperhatikan keselamatan, serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. 

"Setiap temuan di lapangan akan kami dokumentasikan dan verifikasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Pemkab Serang dan dikoordinasikan dengan Pemprov serta instansi yang berwenang,” tegasnya. 

Pemkab Serang, kata Sarudin, pada prinsipnya mendukung investasi dan kegiatan usaha pertambangan yang legal, tertib, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Pertama, pihaknya meminta perusahaan memastikan seluruh kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan perizinan yang dimiliki, termasuk lokasi, batas wilayah, jenis kegiatan dan ketentuan teknis lainnya. 

Kedua, jangan melakukan kegiatan penambangan di luar wilayah yang diizinkan. Batas dan koordinat wilayah izin harus jelas serta dapat ditunjukkan dan diverifikasi di lapangan. 

Ketiga, pengelolaan lingkungan harus menjadi perhatian utama. Pengendalian debu, air limpasan dan sedimentasi, kestabilan lereng, kebersihan jalan serta reklamasi lahan harus dilaksanakan secara konsisten. 

Keempat, aktivitas kendaraan angkutan tambang jangan sampai mengganggu keselamatan, kenyamanan dan aktivitas masyarakat. Perusahaan harus memperhatikan kondisi jalan, debu, muatan kendaraan dan ketentuan operasional angkutan. 

Kelima, perusahaan harus responsif terhadap keluhan masyarakat dan bertanggung jawab apabila kegiatan operasional menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. 

"Kami meminta apabila terdapat dokumen, kewajiban lingkungan atau kondisi lapangan yang belum sesuai agar segera diperbaiki dan dilengkapi,” ujarnya. 

Sedangkan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, papar Sarudin, akan menjadi bahan evaluasi Tim Satgas dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi. 

"Kami mendukung kegiatan usaha, tetapi kegiatan pertambangan harus berjalan secara legal, tertib, aman dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat,” pungkasnya. 

Kepala Diskominfo Kabupaten Serang  Surtaman menambahkan bahwa esensi dari pengawasan tambang oleh Pemkab adalah menciptakan harmoni. 

Pihaknya memastikan bahwa kehadiran industri ekstraktif tidak meninggalkan luka bagi alam maupun sosial masyarakat. 

”Melalui pengawasan yang partisipatif, kami mendorong perusahaan untuk tidak hanya menggali kekayaan alam, tetapi juga menanamkan investasi sosial, memberdayakan ekonomi warga sekitar, dan meninggalkan warisan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang,” ujarnya. (*/red)

Enam Kapolda di Jawa Dimutasi Kapolri Suyudi

By On Senin, Oktober 05, 2026

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (kiri) bersama Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat (kanan) mengucapkan sumpah saat pelantikan Kapolri dan Wakapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 01 Oktober 2026.

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi besar-besaran usai dilantik menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara. 

Sejumlah jabatan Kapolda di Pulau Jawa ikut bergeser. 

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. 

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel. 

”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangannya, Sabtu, 03 Oktober 2026. 

Berikut daftar pergantian Kapolda di Jawa: 

1. Kapolda Banten dari Irjen Hengki kepada Brigjen Hendra Kurniawan; 

2. Kapolda Metro Jaya dari Komjen Asep Edi Suheri kepada Irjen Dadang Hartanto; 

3. Kapolda Jawa Barat (Jabar) dari Irjen Pipit Rismanto kepada Irjen Hengki; 

4. Kapolda Jawa Tengah (Jateng) dari Irjen Ribut Hari Wibowo kepada Brigjen Roy Hardi Siahaan; 

5. Kapolda Jawa Timur (Jatim) dari Irjen Nanang Avianto kepada Irjen Dekananto Eko Purwono; 

6. Kapolda DIY dari Irjen Anggoro Sukartono kepada Irjen Langgeng Purnomo. 

Menurut Isir, secara keseluruhan ada 88 personel yang dimutasi Kapolri Suyudi. Dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru. Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri turut mengalami pergantian. 

Mutasi tersebut juga mencakup kenaikan tingkat kepangkatan bagi 21 personel, serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah Pati dan Pamen Polri. 

Johnny mengatakan, para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program serta pelaksanaan tugas di satuan masing-masing. 

"Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” tuturnya. (*/red)

Densus 88 Tangkap 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi!

By On Senin, Oktober 05, 2026

Densus 88 Antiteror Polri mengamankan salah satu tersangka terduga terorisme, Jumat, 02 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melancarkan operasi penegakan hukum serentak di enam provinsi sejak Jumat, 02 Oktober 2026. 

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 11 tersangka kasus terorisme yang terafiliasi dengan jaringan Daulah Islamiyah serta kelompok teror lainnya. 

"11 tersangka yang diamankan tersebut beriniisial HN (43), SM alias NM (52), HA (45), YDKAP (22), Y (36), S (49), A (32), CG (29), MF (37), AF (26), dan MW (42)," ujar Juru Bicara (Jubir) Densus 88 AT Polri, KBP Mayndra Eka Wardhana dalam keterangannya, Minggu, 04 Oktober 2026. 

Penangkapan itu berlangsung di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara. 

Selain itu, beberapa di antaranya terindikasi telah mengikuti pelatihan militansi, termasuk latihan fisik dan latihan menembak. 

"Penyidikan awal menunjukkan para tersangka dari berbagai daerah ini terhubung secara virtual. Mereka memanfaatkan pertemuan daring untuk proses indoktrinasi, pembinaan, dan konsolidasi jaringan," ujarnya. 

Saat ini, Densus 88 masih melanjutkan proses penyidikan, mencakup penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan saksi dan tersangka sesuai SOP. 

Langkah tersebut diambil sebagai upaya deteksi dini guna mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia. (*/red)

29,8 Kg Sabu serta Ganja Langsung Dimusnahkan di Polres Bireuen

By On Senin, Oktober 05, 2026

Polres Bireuen musnahkan barang bukti berupa 29,8 kilogram yang terdiri atas sabu dan ganja, di Mapolres setempat, Senin, 05 Oktober 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Empat orang tersangka terjerat dalam perkara narkotika yang diungkap Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bireuen. 

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti sebanyak 29,8 kilogram yang terdiri atas sabu dan ganja. 

Keempat tersangka berasal dari dua perkara berbeda. Dua tersangka berinisial M (43) dan S (30), keduanya warga Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, diamankan dalam kasus peredaran sabu dengan barang bukti mencapai 10.505,92 gram. 

Sementara dua tersangka lainnya, M bin H (32), buruh tani asal Desa Samuti Aman, Kecamatan Gandapura, dan Z bin U (56), pedagang asal Desa Lhok Mambang, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, terjerat perkara kepemilikan ganja seberat 19.340 gram. 

Barang bukti dari keempat tersangka tersebut kemudian dimusnahkan Polres Bireuen di halaman Mapolres Bireuen, Senin 5 Oktober 2026. 

Pemusnahan dipimpin Kapolres Bireuen AKBP Yulhendri dan disaksikan unsur Forkopimda serta aparat penegak hukum. 

Kapolres Bireuen, AKBP Yulhendri mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian membongkar jaringan peredaran narkotika yang menyasar wilayah hukum Polres Bireuen. 

Menurutnya, perkara yang melibatkan dua tersangka asal Aceh Utara berkaitan dengan peredaran sabu dalam jumlah besar, sedangkan dua tersangka lainnya diamankan dalam perkara ganja. 

"Barang bukti yang dimusnahkan hari ini merupakan hasil pengungkapan Satresnarkoba Polres Bireuen dari sejumlah kasus dengan empat tersangka,” kata Yulhendri. 

Ia menegaskan, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi pelaku maupun jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bireuen. 

Selain penindakan terhadap pelaku, polisi juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi terkait aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. 

Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 29.845,92 gram. 

Sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan, sedangkan ganja dibakar di halaman Mapolres Bireuen. 

"Kalau ingin lebih tajam dan bernuansa kriminal/investigatif, saya juga bisa membuat versi dengan fokus bagaimana empat tersangka ini sampai ditangkap dan dari mana asal 29,8 Kg narkotika tersebut," pungkasnya. (Joniful Bahri)

Polres Bireuen Musnahkan 10,5 Kg Sabu dan 19,2 Kg Ganja dari Empat Tersangka yang Diamankan

By On Senin, Oktober 05, 2026

Polres Bireuen memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja seberat 29,7 kilogram yang merupakan hasil pengungkapan kasus dengan empat tersangka, Senin, 05 Oktober 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kepolisian Resor (Polres) Bireuen memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja seberat 29,7 kilogram yang merupakan hasil pengungkapan kasus dengan empat tersangka. 

Pemusnahan tersebut dilakukan di halaman depan Mapolres Bireuen, Senin, 05 Oktober 2026, sebagai bagian dari proses penanganan perkara sekaligus upaya memutus mata rantai peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Bireuen. 

Barang bukti yang dimusnahkan tersebut terdiri dari 10.505,95 gram sabu dan 19.230 gram ganja. 

Dari jumlah tersebut, Kepolisian memperkirakan pengungkapan narkotika itu dapat menyelamatkan sekitar 50 ribu jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba. 

Kapolres Bireuen, AKBP Yulhendri, S.H., S.I.K., M.I.K mengatakan, pemusnahan puluhan kilogram narkotika tersebut menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. 

"Pemberantasan narkotika akan terus kita lakukan secara berkelanjutan, baik melalui tindakan tegas, pencegahan, hingga sinergi bersama seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait,” katanya. 

Empat tersangka dihadirkan saat permusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja seberat 29,7 kilogram, di Mapolres Bireuen, Senin, 05 Oktober 2026. 

Menurutnya, pemusnahan barang bukti juga merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara narkotika sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Ia menegaskan, Polres Bireuen akan terus memperkuat semangat war on drugs dan memastikan tidak ada ruang bagi peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bireuen. 

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT mengapresiasi langkah Polres Bireuen bersama jajaran aparat penegak hukum dalam mengungkap dan memusnahkan barang bukti tersebut. 

Ia mengatakan, pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. 

"Kegiatan seperti ini harus kita dukung bersama agar Bireuen benar-benar bebas dari narkoba. Ini demi menyelamatkan generasi penerus bangsa dan keberlangsungan NKRI,” ujarnya. 

Pemusnahan barang bukti tersebut turut dihadiri Dandim 0111/Bireuen Letkol Inf Didik Sukayat, Danyonif 113/JS Letkol Inf Agus Susanto, Kepala BNNK Bireuen Saiful Fadhli, perwakilan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, DPRK Bireuen, Lapas Kelas IIB. 

Kepala Dinas Kesehatan Bireuen, dr. Irwan A. Gani, Kasat Resnarkoba AKP Fakrurazi, unsur Forkopimda serta Insan Pers. (Joniful Bahri)

Disnakertrans Banten Tak Hadiri Sidang Perdana Sengketa Informasi, Pemohon Minta Ketidakhadiran Dicatat dalam Berita Acara

By On Senin, Oktober 05, 2026

  



Serang, 5 Oktober 2026 — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten tidak hadir dalam sidang perdana penyelesaian sengketa informasi publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten hari ini, Senin (5/10), pukul 10.00 WIB di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan, Kota Serang. Sidang beragenda Pemeriksaan Awal ini merupakan tahap pertama pemeriksaan atas sengketa yang diajukan warga, Tubagus Delly Suhendar, selaku Pemohon Informasi.

Sengketa teregister dengan Nomor 076/IX/KI BANTEN-PS/2026. Pemohon dan Majelis Komisioner telah hadir sesuai panggilan resmi Nomor 286/IX/KIPBANTEN-RLS/2026. Adapun pihak Termohon — Pemerintah Provinsi Banten c.q. Disnakertrans Provinsi Banten — tidak hadir dengan alasan surat kuasa untuk mewakili dinas dalam persidangan masih dalam proses. Alasan tersebut disampaikan pihak Termohon melalui pesan WhatsApp kepada Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi Banten.

Atas ketidakhadiran tersebut, Pemohon menyampaikan permohonan resmi kepada Majelis Komisioner. "Pemohon meminta agar ketidakhadiran Termohon pada persidangan hari ini dicatat secara resmi dalam Berita Acara Persidangan. Kami juga mohon agar Majelis mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon dalam proses pemeriksaan sengketa informasi ini dan mengambil langkah hukum acara sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Tubagus Delly Suhendar.

Berawal dari permohonan informasi yang tak kunjung dipenuhi

Sengketa ini bermula dari Permohonan Informasi Publik Nomor PI014/TDS/VII/2026 yang diajukan Pemohon pada 20 Juli 2026, berisi 64 butir permintaan data penanganan perselisihan hubungan industrial serta pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan-kesehatan kerja (K3) di Banten untuk periode Januari 2024–Juni 2026.

Berdasarkan penelaahan Pemohon atas jawaban yang diberikan Disnakertrans pada 11 Agustus 2026, baru sekitar 43% permintaan yang terpenuhi: hanya 13 butir dipenuhi penuh, 29 butir dipenuhi sebagian, 20 butir belum dijawab, dan 2 butir ditolak. Sejumlah data krusial untuk pengawasan publik dinilai tidak diberikan, antara lain daftar nama perusahaan yang dikenai sanksi, register perkara mediasi, data penyidikan PPNS (yang seluruh kolom angkanya kosong), serta informasi insentif pemungutan retribusi. Pemohon juga menemukan angka-angka yang saling bertentangan antar-dokumen resmi dinas yang sama.

Keberatan yang diajukan Pemohon kepada Atasan PPID pada 12 Agustus 2026 pun tidak memperoleh tanggapan tertulis hingga batas waktu 30 hari kerja berakhir pada 25 September 2026, sehingga Pemohon menempuh jalur sengketa ke Komisi Informasi.

Langkah selanjutnya

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten menjadwalkan sidang lanjutan pada Selasa, 13 Oktober 2026. Pemohon berharap pada sidang tersebut pihak Termohon dapat hadir dengan surat kuasa yang telah lengkap. Pemohon juga menegaskan kesiapannya menempuh mediasi dengan itikad baik sepanjang informasi yang telah siap tidak ditahan dan seluruh butir yang disengketakan memperoleh kepastian penyelesaian.

Anak PAUD Bireuen Antusias Ikuti Lomba Mewarnai Rangkaian HUT Bireuen

By On Senin, Oktober 05, 2026

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T. membuka lomba mewarnai tingkat PAUD rangkain HUT ke-27 Kabupaten Bireuen, di halaman Pendopo setempat, Minggu, 04 Oktober 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sebanyak 40 anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bireuen antusias mengikuti lomba mewarnai dalam rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Bireuen Tahun 2026. 

Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) tersebut berlangsung di halaman Pendopo Bireuen, Minggu, 04 Oktober 2026. 

Lomba diikuti perwakilan satuan PAUD dari berbagai wilayah di Kabupaten Bireuen. Anak-anak terlihat ceria dan bersemangat menuangkan kreativitas melalui warna dan gambar. 

Wakil Bupati (Wabup) Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., mengapresiasi antusiasme para peserta. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak untuk mengembangkan kreativitas dan keberanian berekspresi. 

"Setiap anak adalah seniman kecil yang kreatif dan berani berekspresi. Terima kasih kepada orang tua dan guru yang terus mendukung tumbuh kembang serta imajinasi anak-anak," ujar Razuardi. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bireuen, Dr. Muslim, M.Si mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan kemampuan, bakat, dan potensi diri sekaligus membentuk karakter sejak dini. 

Ia menegaskan, pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua dan lingkungan. 

"Karakter harus dibentuk sejak dini karena akhlak dan adab berkedudukan lebih tinggi daripada ilmu,” katanya. (Joniful Bahri)

Pameran UMKM HUT ke-27 Bireuen Resmi Dibuka, 17 Kecamatan Tampilkan Produk Unggulan

By On Minggu, Oktober 04, 2026

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T. membuka pemeran UMKM HUT ke-27 Bireuen didampingi Ketua TP-PKK Bireuen, Sadriah Mukhlis, dan Ketua BKMT Bireuen, Hj. Hiryani Razuardi, Sabtu malam, 03 Oktober 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen membuka pameran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka memeriahkan HUT ke-27 Kabupaten Bireuen, di halaman barat Pendopo Bupati Bireuen, Sabtu malam, 03 Oktober 2026. 

Pameran dibuka Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., ditandai pemotongan pita. 

Ia didampingi Ketua TP-PKK Bireuen, Sadriah Mukhlis, dan Ketua BKMT Bireuen, Hj. Hiryani Razuardi. 

Usai pembukaan, Razuardi meninjau stan UMKM dari 17 kecamatan. Beragam produk ditampilkan, mulai dari kerajinan tangan, makanan olahan hingga komoditas khas Gampong. 

Razuardi juga berdialog dengan sejumlah pelaku UMKM dan mengikuti pemeriksaan tekanan darah gratis di salah satu stand. 

Warga memadati lokasi pemeran UMKM HUT ke-27. Pemeran tersebut dibuka Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T, Sabtu malam, 03 Oktober 2026. 

Plt. Kepala Disperindagkop dan UKM Bireuen, Julfikar mengatakan, pameran berlangsung selama sembilan hari, 3–11 Oktober 2026. 

"Selain produk UMKM dari seluruh kecamatan, kami juga menyediakan area khusus kuliner di bagian luar lokasi pameran,” ujar Julfikar. 

Menurutnya, stand bagian dalam difokuskan untuk kerajinan dan produk unggulan Gampong. Sedangkan area luar menjadi lokasi kuliner bagi masyarakat dan pedagang. 

Pameran tersebut diharapkan menjadi ruang promosi dan pemasaran bagi UMKM lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk kreatif masyarakat Bireuen. (Joniful Bahri)

Dugaan Praktik Ilegal di Dua SPBU: Tidak Ada Gudang BBM Ilegal di Jalan Budi Luhur, Faktanya Hanya Mobil Parkir dan Gudang Mobil

By On Minggu, Oktober 04, 2026

CIAMIS, KabarViral79.Com – Isu adanya penemuan gudang Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang disebut milik warga berinisial H. Ong, terbukti tidak sesuai fakta. 

Klaim tersebut sempat memicu keresahan masyarakat dan menimbulkan persepsi negatif terhadap pihak yang disebut namanya, Minggu, 03 Oktober 2026. 

Untuk memastikan kebenaran informasi, awak media melakukan penelusuran langsung ke lokasi yang dimaksud. 

Hasilnya, tidak ditemukan adanya aktivitas penyimpanan atau peredaran BBM ilegal. Namun hanya ada sebuah lahan parkir dan mobil bermuatan kayu tanpa tanda-tanda keberadaan tangki, drum BBM, maupun peralatan penimbunan. 

Warga setempat pun membenarkan temuan tersebut. 

“Sejauh yang kami tahu, di sini cuma parkir mobil, tidak pernah ada bongkar-muat minyak. Ramai-ramai kemarin itu cuma karena ada orang datang mencari informasi,” ungkap salah satu warga yang tinggal di sekitar lokasi. 

Temuan lapangan ini menegaskan bahwa pemberitaan sebelumnya tidak melalui verifikasi memadai, sehingga berpotensi menyesatkan publik dan mencoreng nama baik seseorang. 

Dalam kode etik jurnalistik, setiap informasi wajib diverifikasi dan melibatkan konfirmasi dari semua pihak terkait sebelum disiarkan. 

Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan informasi di ruang publik, sekaligus menjadi pengingat bahwa kebenaran berita tidak boleh dikorbankan demi sensasi. Informasi yang tidak teruji hanya akan memicu kegaduhan dan merugikan masyarakat. (*/red)

Jangan Hanya Meminjam Atribut Baduy, Tirulah Jiwa Kepastian Hukum Mereka

By On Minggu, Oktober 04, 2026

 



OPINI: 4 oktober 2026 

Oleh: Iwan Hermawan (Dung Lee Independen Investigasi)


Perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Banten yang ke-26 tahun ini kembali diwarnai dengan euforia simbolisme budaya. Dalam berbagai upacara kenegaraan maupun perayaan daerah, mayoritas pejabat Pemprov Banten mengenakan atribut khas: celana hitam, baju hitam, dan ikat kepala biru. Estetika visual itu memang gagah dan membanggakan identitas Sunda-Banten. Namun, sebagai aktivis yang konsisten mengawal tata kelola pemerintahan, saya ingin mengajukan pertanyaan reflektif: Apakah kita hanya meminjam atribut Baduy untuk seremonial semata, atau sudah siap mencontoh jiwa dan filosofi ketertiban hukum mereka?


Baduy bukan sekadar entitas budaya; mereka adalah laboratorium hidup tentang kepastian aturan, integritas, dan keseimbangan tanpa birokrasi yang korup. Jika Pemprov Banten benar-benar menghormati leluhur dan identitas daerahnya, maka semangat HUT ke-26 harus menjadi titik balik untuk mengadopsi nilai-nilai luhur masyarakat Baduy ke dalam sistem pemerintahan modern. Bukan hanya pada kulit luar, tetapi pada substansi pelayanan publik dan kepastian hukum.


Pertama, Teladan Kepastian Aturan Tanpa Kekosongan Jabatan.

Masyarakat Baduy hidup dengan prinsip pikukuh karuhun yang tidak mengenal kekosongan kepemimpinan atau ketidakjelasan status hukum. Setiap posisi memiliki fungsi jelas, setiap aturan dijalankan konsekuen, dan tidak ada ruang bagi ambiguitas administratif. Sebaliknya, apa yang kita lihat hari ini? Terjadi anomali mencolok berupa kekosongan definitif jabatan Kepala Biro Hukum Provinsi Banten yang telah berlangsung selama 19 bulan sejak Gubernur baru dilantik.


Bagaimana mungkin visi "Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi" bisa terwujud jika pilar kepastian hukum saja dibiarkan lumpuh? Biro Hukum adalah jantung dari legalitas seluruh kebijakan daerah. Tanpanya, bagaimana jaminan kepastian hukum terhadap APBD TA 2026? Bagaimana legitimasi yuridis atas 8 program unggulan, termasuk Program Sekolah Gratis dan Program Bang Andra? Bagaimana dasar hukum pelantikan pejabat lainnya agar bebas dari cacat administrasi di masa depan? Membiarkan jabatan strategis ini vakum selama lebih dari satu tahun bertentangan total dengan filosofi Baduy yang menjunjung tinggi keteraturan dan kepastian. Ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk maladministrasi yang mencederai supremasi hukum.


Kedua, Integritas Antara Simbol dan Substansi.

Atribut hitam-biru yang dikenakan pejabat seharusnya melambangkan ketegasan, kewibawaan, dan perlindungan terhadap rakyat. Hitam menyimbolkan kekuatan hukum, biru melambangkan kedalaman kebijaksanaan. Namun, ketika simbol ketegasan itu dipakai oleh birokrasi yang membiarkan ketidakpastian hukum berlarut-larut, maka atribut tersebut kehilangan maknanya. Baduy tidak pernah memakai atribut suci mereka sambil melanggar pikukuh; mereka menyatu antara penampilan dan perilaku. Pemprov Banten harus belajar bahwa kepemimpinan yang sah lahir dari konsistensi antara simbol yang dipakai dan tindakan yang diambil. Mengenakan atribut adat sambil membiarkan kekosongan jabatan hukum adalah paradoks yang memalukan.


Ketiga, Pelayanan Publik yang Berkelanjutan dan Terprediksi.

Dalam tatanan Baduy, warga tahu persis apa hak dan kewajibannya karena aturannya stabil dan pemimpinnya hadir. Tidak ada kebijakan yang menggantung atau program yang berjalan tanpa payung hukum yang kuat. Program Sekolah Gratis dan Bang Andra adalah harapan jutaan keluarga Banten. Tanpa Kepala Biro Hukum yang definitif, risiko gugatan, pembatalan anggaran, atau sengketa kontrak pengadaan menjadi sangat nyata. Ketidakpastian ini pada akhirnya akan merugikan masyarakat kecil yang paling bergantung pada program tersebut. Pemprov Banten harus meniru stabilitas ala Baduy: pastikan setiap program unggulan memiliki fondasi hukum yang kokoh sebelum dieksekusi, bukan menjadikannya taruhan politik atau administrasi.


Keempat, Tanggung Jawab Moral Pemimpin Terhadap Waktu.

Baduy mengajarkan bahwa waktu adalah amanah; menunda-nunda kewajiban sama dengan mengkhianati leluhur. 19 bulan bukanlah waktu yang singkat. Dalam kurun waktu tersebut, seharusnya ratusan produk hukum daerah telah dihasilkan, ribuan kontrak telah diverifikasi, dan program prioritas telah diamankan secara yuridis. Fakta bahwa kekosongan ini masih berlanjut hingga HUT ke-26 menunjukkan lemahnya sense of urgency dan tanggung jawab moral pimpinan daerah. Jika Baduy bisa menjaga hutan larangan selama berabad-abad tanpa jeda, mengapa birokrasi modern kita tidak mampu mengisi satu jabatan strategis dalam waktu kurang dari dua tahun?


Momentum HUT Banten ke-26 seharusnya menjadi cermin, bukan panggung pertunjukan. Visi "Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi" tidak akan pernah tercapai jika kita hanya bangga memakai atribut budaya di badan, tetapi menolak meniru etos kepastian hukum dan integritas mereka dalam mengelola kekuasaan.


Kepada Pemprov Banten, pesan saya sederhana: Lepaskan atribut adat jika Anda belum siap menanggung beban moralnya. Atau, jadikan perayaan kali ini sebagai awal yang jujur untuk segera mengisi kekosongan Kepala Biro Hukum, mengamankan legalitas APBD dan program unggulan, serta mengembalikan marwah supremasi hukum di tanah Banten. Rakyat Banten tidak butuh pemimpin yang pandai beratribut adat; mereka butuh pemimpin yang beradab dalam menegakkan kepastian hukum, adil dalam menjamin keberlangsungan program, dan berani berkata "segera bertindak" demi kepentingan rakyat.


Itulah makna sejati dari menjadi putra daerah. Selebihnya, hanyalah seremonial kosong yang hanya melelahkan harapan rakyat.

Banten Siapkan Elektrifikasi Jalur Kereta Rangkasbitung–Merak, Gubernur Andra Soni: Kebutuhan Transportasi

By On Minggu, Oktober 04, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri kegiatan FGD Studi Kelayakan Elektrifikasi Jalur Kereta Api Rangkasbitung–Merak, di Hotel Le Dian, Kota Serang, Jumat, 02 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menyiapkan percepatan elektrifikasi dan pembangunan jalur ganda (double track) Kereta Api (KA) Relasi Rangkasbitung–Merak. 

Langkah ini merupakan upaya memperkuat layanan transportasi publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

​Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, inisiatif tersebut berangkat dari kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan mampu menampung lonjakan penumpang. 

​“Ini merupakan upaya untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat terkait kebutuhan transportasi publik, termasuk jalur ganda dan elektrifikasi lanjutan dari Rangkasbitung sampai Merak,” kata Gubernur Andra Soni saat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan Elektrifikasi Jalur Kereta Api Rangkasbitung–Merak, di Hotel Le Dian, Kota Serang, Jumat, 02 Oktober 2026. 

​Rencana tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Namun, program itu belum masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) sehingga diperlukan langkah konkret untuk memperkuat usulan kepada pemerintah pusat. 

​Mengingat kewenangan pembangunan berada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemprov Banten saat ini menyusun studi kelayakan atau feasibility study (FS). Dokumen ini akan menjadi dasar untuk memastikan kelayakan proyek dari sisi operasional maupun pembiayaan. 

​“Harapannya, dari FS ini dapat terkonfirmasi bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik, termasuk jalur ganda dan KRL lanjutan dari Rangkasbitung, memang bisa dilaksanakan,” ujarnya. 

​Andra Soni menilai, kebutuhan peningkatan kapasitas transportasi KA saat ini semakin mendesak. Berdasarkan data, jumlah penumpang KRL lintas Tanah Abang–Rangkasbitung pada 2025 mencapai 77,5 juta orang dan diproyeksikan melonjak menjadi 85 juta orang pada 2026. Sementara itu, tingkat keterisian pada jam sibuk telah mencapai 161 persen. 

​Proyek elektrifikasi Rangkasbitung–Merak diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp 1,29 triliun. Berdasarkan studi kelayakan, kapasitas layanan harian diproyeksikan meningkat signifikan, dari sekitar 9.900 menjadi 18 ribu penumpang. 

​Pembangunan ini rencananya dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari lintas Rangkasbitung–Serang, sebelum dilanjutkan menuju Cilegon dan bermuara di Merak. 

​Dukungan Pemkot Serang

Sementara itu, Walikota Serang, Budi Rustandi menyambut baik langkah cepat Pemprov Banten dalam menindaklanjuti inisiatif pengembangan Kereta Rel Listrik (KRL) hingga wilayah Banten bagian barat. 

Menurutnya, penyusunan FS menjadi tahapan krusial untuk membawa usulan tersebut ke tingkat pusat. 

​Peningkatan konektivitas KA tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi warga Kota Serang. 

Jika terealisasi, jalur ini akan membuat perjalanan dari Serang dan sekitarnya menuju Jakarta maupun kawasan Banten lainnya menjadi lebih terintegrasi. 

​“Alhamdulillah, Gubernur merespons cepat inisiatif ini agar Kota Serang bisa mendapatkan layanan kereta elektrifikasi,” kata Budi. 

​Ia berharap, proses tersebut dapat berlanjut pada 2027 melalui Kemenhub, sesuai dengan komitmen yang telah dibangun. 

Budi juga mengungkapkan adanya rencana menghidupkan kembali Stasiun Cipocok Jaya sebagai bagian dari pengembangan konektivitas jalur tersebut. 

​“Stasiun ini (Cipocok Jaya) akan dihidupkan kembali karena jalurnya nanti akan melewati area sana,” pungkasnya. (Welfendry)

Tujuh Kali Beraksi, Spesialis Curanmor Diringkus Resmob Polres Serang

By On Minggu, Oktober 04, 2026

EK alias Ompong (34), spesialis Curanmor yang biasa menyasar motor di area parkiran. 

SERANG, KabarViral79.Com – Sepak terjang EK alias Ompong (34), spesialis pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang biasa menyasar motor di area parkiran, akhirnya terhenti. 

Pelaku yang diketahui telah melakukan aksi pencurian sebanyak tujuh kali berhasil diringkus Tim Reserse Mobile (Resmob) Polres Serang. 

EK diamankan saat diduga hendak kembali melakukan aksi pencurian di pinggir Jalan Serang-Jakarta, tepatnya di Kampung Ciruas Pasar, Desa Citeurep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, pada Selasa malam, 29 September 2026. 

Penangkapan itu dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan kehilangan sepeda motor milik warga. 

Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut laporan Muhammad Baihaqi (39), warga Kampung Citerep Tegal, Desa Citeureup, yang kehilangan sepeda motor Honda Beat A-6082-CU. 

“Korban melaporkan sepeda motor Honda Beat miliknya hilang setelah diparkir di halaman rumah. Dari laporan tersebut, personel langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelakunya,” kata Andri Kurniawan, Jumat, 02 Oktober 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kanit Pidum Ipda Athallah Thoriq bersama Katim Resmob Aipda Sutrisno dan anggota kemudian melakukan serangkaian penyelidikan. 

Petugas akhirnya memperoleh informasi keberadaan EK dan melakukan penangkapan tanpa perlawanan. 

“Tim Resmob bergerak cepat setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku. Saat diamankan, EK tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kapolres. 

Setelah pelaku diamankan, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan serta beberapa peralatan yang diduga digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. 

Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady ES menambahkan, dalam pemeriksaan awal, EK mengakui telah mencuri sepeda motor Honda Beat milik Muhammad Baihaqi di Kampung Citerep Tegal. 

“Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat di Kampung Citerep Tegal. Pengakuan tersebut masih terus kami dalami untuk memastikan keterlibatan pelaku dalam sejumlah perkara lainnya,” kata Andi Kurniady. 

Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, EK juga mengakui telah melakukan aksi curanmor sebanyak tujuh kali. 

Aksi tersebut dilakukan di sejumlah lokasi yang masuk wilayah hukum Polres Serang maupun Polres Tangerang. 

“Pelaku mengaku sudah tujuh kali melakukan pencurian kendaraan bermotor. Saat ini kami masih melakukan pendalaman terkait lokasi kejadian, kendaraan yang dicuri, serta kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat,” jelas Kasatreskrim. 

Kasat menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengungkapan terhadap kasus curanmor yang meresahkan masyarakat. 

"Kami juga mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kendaraan diparkir di tempat aman serta menggunakan kunci pengaman tambahan," pungkasnya. (*/red)

Perketat Pengawasan Tambang, Pemkab Serang Bentuk Tim Satgas

By On Minggu, Oktober 04, 2026

Sekda Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana saat Rapat Koordinasi mengenai kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Serang, di Aula MPP Puspemkab Serang, Kamis, 01 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pertambangan, sebagai upaya untuk memperketat pengawasan khususnya di wilayah Kabupaten Serang. Pengawasan baik pertambangan ilegal maupun legal yang habis masa izinnya. 

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana usai Rapat Koordinasi mengenai kegiatan pertambangan di Wilayah Kabupaten Serang, di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang, Kecamatan Ciruas, Kamis, 01 Oktober 2026. 

”Ini semuanya atas arahan Ibu Bupati Serang (Ratu Rachmatuzakiyah) terkait dengan pengawasan tambang khususnya tambang ilegal. Ibu Bupati berharap kita membentuk Satgas dan sudah bisa action cepat,” kata Zaldi Dhuhana. 

Turut hadir Asisten Daerah (Asda) I Syamsuddin, Asda II Febriyanto, Kepala DPMPTSP Wawan Ihwanudin, Kepala Diskominfo Surtaman, Kepala DLH Sarudin, Kepala Satpol PP Subur Priyanto, Kepala Dishub Benny Yuarsa, Kabag Hukum Anton Hermawanto, Sekretaris DPMPTSP Arif Roikhan, Kepala DPUPR Mochamad Ronny Natadipraja dan perwakilan OPD terkait lainnya. 

Menurut Zaldi, Satgas Pertambangan sifatnya hanya melakukan pengawasan aktivitas tambang khususnya di wilayah Kabupaten Serang. Lantaran baik izin atau kewenangan lainnya berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. 

"Tapi intinya kita hanya bersifat pengawasan terhadap tambang-tambang yang khususnya ilegal, ataupun tambang-tambang yang izinnya sudah mati. Misalnya kemarin kan ramai tambang di Kecamatan Pabuaran, Ciomas dan di Kecamatan Mancak,” ujarnya. 

Zaldi menjelaskan, tugas Satgas hanya sebatas pengawasan untuk melihat mana tambang yang sudah mati masa izinnya atau tidak berizin. 

Menurutnya, Pemkab Serang melalui Satgas Pertambangan akan membuat laporan kepada pihak Pemprov Banten terutama Dinas ESDM untuk tindak lanjut berikutnya. 

”Karena untuk tambang-tambang yang sudah tidak berizin itu kewenangan penutupannya ada di Pemprov Banten, seperti itu. Jadi saat ini sudah dibentuk Satgasnya, tinggal nanti pengesahan tanda tangan dari Bupati malam ini juga,” ujarnya. 

Zaldi memastikan, pada Jumat, 02 Oktober 2026, Tim Satgas Pertambangan langsung melakukan tugasnya, dalam hal ini pengawasan aktivitas tambang. 

"Ya, besok sudah mulai action. Rencananya mungkin ke wilayah Pabuaran dulu, terus semua wilayah lokasi tambang, Jawilan misalnya, kemudian Bojonegara, Pulo Ampel, Mancak,” tuturnya. 

Adapun untuk pengawasannya, kata Zaldi, akan dibagi beberapa tim atau wilayah pengawasannya. 

"Iya dibagi tim. Sehingga nanti bisa langsung bekerja secara simultan dan kita bisa langsung mendapatkan data cepat, terutama terkait dengan tambang-tambang yang ilegal,” pungkasnya. (*/red)

Polri Tetapkan Empat Korporasi Jadi Tersangka Karhutla

By On Minggu, Oktober 04, 2026

Polisi tetapkan tersangka Karhutla. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Bareskrim Polri menetapkan empat korporasi sebagai tersangka terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). 

Keempat tersangka tersebut merupakan hasil penegakan hukum hingga 30 September 2026. 

"Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakkum Karhutla terkait korporasi ada empat orang tersangka," ujar Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data (Puljianta) Rodalops Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga, Kamis, 01 Oktober 2026. 

Namun demikian, Erwin tidak merinci lebih jauh siapa korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka sekaligus bagaimana peran korporasi tersebut. 

Erwin menyebut, semua proses penyidikan dipegang Bareskrim Polri. 

"Namun, kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data ter-update terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakkum Karhutla bidang korporasi," ujarnya. 

Seperti diketahui, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menangani 341 Laporan Polisi (LP) terkait kasus karhutla. Dari jumlah itu, Polri telah menetapkan 286 tersangka. 

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni mengatakan, pihaknya telah menangani 245 LP perorangan terkait Karhutla. Perkara tersebut mencakup 5.181,61 hektare lahan yang terbakar di sejumlah daerah. 

"Telah ditetapkan sebanyak 196 tersangka (perorangan). Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian satu perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan," ujar Irhamni saat Jumpa Pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa, 29 September 2026. 

Menurut Irhamni, penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran Polda ataupun Polres di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Kalimantan Selatan, Aceh, Kalimantan Utara, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. 

Selain itu, kata Irhamni, pihaknya telah menangani sebanyak 96 LP terkait korporasi dengan luas areal yang terkait dengan perkara kebakaran tersebut adalah 25.384,94 hektare. (*/red)

Puan Ungkap Alasan Prabowo Berhentikan Kapolri Listyo Sigit: Sudah Waktunya

By On Minggu, Oktober 04, 2026

DPR menyetujui pengangkatan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis, 01 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - DPR RI melalui Rapat Paripurna telah menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. 

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, Jenderal Listyo Sigit diberhentikan dengan hormat. 

"(Jenderal Listyo Sigit diberhentikan) dengan terhormat, karena memang sudah waktunya," ujar Puan kepada wartawan, usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 01 Oktober 2026. 

Seperti diketahui, Presiden Prabowo meminta persetujuan DPR tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Melalui Surpres Nomor R-57/Pres/09/2026, Presiden Prabowo mengusulkan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit dari jabatan Kapolri dan mengangkat Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri baru. 

Sesuai mekanisme, DPR kemudian memproses permohonan Presiden itu. Pagi tadi Komisi III DPR menggelar rapat untuk membahas usulan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit dari jabatan Kapolri. 

Komisi III DPR juga menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri. 

Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Suyudi sebagai calon Kapolri baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disepakati diberhentikan secara hormat. 

Adapun hasil fit and proper test tersebut kemudian dibawa ke Rapat Paripurna hari ini dan telah disahkan sebagai keputusan DPR. 

Hasil keputusan DPR selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah sehingga Presiden Prabowo bisa segera melantik Komjen Suyudi sebagai Kapolri. 

Puan pun menyatakan alasan pemberhentian Jenderal Listyo sebagai Kapolri bukan berkaitan dengan umur. 

"Tidak, tidak ada," kata Puan menjawab pertanyaan wartawan. 

Ia juga menyatakan tidak mengetahui apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet dengan pergantian Kapolri ini, termasuk soal kemungkinan Jenderal Listyo bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri. 

"Apakah akan bergabung atau tidak, itu nanti bisa ditanyakan kepada Presiden karena itu hak prerogatif Presiden," kata Puan. 

"Kalau (soal) reshuffle nanti tanya ke Presiden, ke Istana," imbuhnya. 

Puan hanya memastikan Presiden Prabowo memang mengusulkan satu nama kandidat calon Kapolri kepada DPR, yakni Komjen Suyudi. 

"Dari nama yang diusulkan memang biasanya hanya satu calon karena terkait dengan Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia," tuturnya. 

Puan juga menjelaskan mengapa proses persetujuan usulan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit dari jabatan Kapolri dan persetujuan Komjen Suyudi sebagai calon Kapolri berjalan dengan cepat. 

"Dari laporan yang kami terima bahwa tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan di Komisi III karena memang Komisi III yang melakukan fit and proper, dan Alhamdulillah secara aklamasi tadi di Komisi III menyetujui untuk penetapan pencalonan calon Kapolri yang baru," ujar Puan. 

Puan menyebut, hasil fit and proper test segera dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan lantaran memang tidak ada persoalan atau hambatan. 

"Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan ya sesuai mekanisme dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan," tutupnya. (*/red)