Gubernur Andra Soni Ingatkan Pejabat Jaga Amanah, Integritas, dan Kepercayaan Masyarakat

Gubernur Andra Soni Ingatkan Pejabat Jaga Amanah, Integritas, dan Kepercayaan Masyarakat

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri acara Workshop Integritas dan Antikorupsi Sektor Eksekutif Pemprov Banten, di Aula DPUPR Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu, 28 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni mengingatkan kepada jajarannya agar tidak hanya menjadi pejabat yang mampu mengelola program, anggaran, dan organisasi. 

Ia meminta para pejabat untuk menjadi pemimpin yang mampu menjaga amanah, integritas, kepercayaan masyarakat, dan memberikan teladan kepada seluruh jajaran. 

Hal itu disampaikan Gubernur Andra Soni saat acara Workshop Integritas dan Antikorupsi Sektor Eksekutif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dilaksanakan, di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu, 28 Oktober 2026. 

Turut hadir, Deputi Korsupgah KPK Ely Kusumastuti, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Akademi Integritas ACLC KPK Swasti Putri Mahatmi, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten. 

Andra Soni menegaskan, Kepala OPD harus menjadi teladan. Sebagai pejabat, pemimpin, harus dapat memberikan contoh disiplin, jujur, dan menolak gratifikasi. Keteladanan pemimpin akan lebih kuat daripada hanya membersihkan instruksi kepada pegawai. 

Gubernur Andra Soni meminta agar terbentuk lingkungan kerja pegawai yang merasa aman untuk berkata benar, berani melaporkan penyimpangan melalui mekanisme yang tersedia dan tidak takut menjalankan tugas sesuai ketentuan. 

"Integritas itu bukan sekadar pengetahuan, melainkan sikap, nilai, dan keberanian untuk melakukan hal yang benar dalam setiap keadaan," katanya. 

Kemudian, para aparatur harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang menjadi modal utama pemerintahan. Kepercayaan tidak dibangun melalui slogan, tetapi melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan. 

Ketika pemimpin berintegritas, organisasi menurutnya akan bergerak dengan integritas. 

"Ketika pelayanan semakin baik, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin kuat," ujarnya. 

Andra Soni menjelaskan, sebagai pimpinan, perangkat daerah kerap berhadapan dengan berbagai kepentingan, baik kepentingan organisasi, masyarakat, dunia usaha, pribadi, maupun keluarga. 

Di sinilah menurutnya integritas seorang pemimpin diuji dan kepentingan publik harus selalu didahulukan. 

Demikian pula dalam hal gratifikasi. Setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, wajib ditolak. 

Apabila tidak dapat ditolak, para perangkat wajib laporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak diterima. 

Apabila menghadapi situasi yang meragukan, ia meminta jangan mengambil keputusan sendiri. 

"Konsultasikan, laporkan, dan gunakan mekanisme pengendalian yang telah disediakan," katanya. 

Lebih lanjut Gubernur Andra Soni menegaskan, jika Pemprov Banten berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. 

Gubernur Andra Soni ingin Banten maju dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil merata, di mana setiap anggaran benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat. 

"Tidak korupsi sebagai syarat utama untuk mewujudkan semua itu," katanya. 

Terakhir, kepada para Kepala OPD, Gubernur Andra Soni meminta tiga hal. Pertama, jadilah teladan integritas di unit kerja masing-masing. 

Kedua, perkuat sistem pengendalian di unit kerja dan menindaklanjuti rekomendasi KPK dan Inspektorat, serta manfaatkan sistem digital untuk menutup celah penyimpangan. 

Ketiga, menindaklanjuti workshop ini dengan rencana aksi antikorupsi yang nyata dan terukur. 

"Ini merupakan momentum untuk memperbarui komitmen kita bersama, bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan dan menolak segala bentuk pemberian yang dapat memengaruhi independensi dalam menjalankan tugas," jelasnya. 

Sementara itu, Deputi Korsupgah KPK, Ely Kusumastuti mengapresiasi niat baik yang dilakukan Gubernur Banten Andra Soni bersama-sama dengan KPK untuk melakukan berbagai perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam rangka mengoptimalkan pembangunan dan mencegah kebocoran anggaran. 

Sehingga berbagai target pembangunan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. 

Terakhir, Eli menilai tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Pemprov Banten sudah cukup baik atau berada pada zona hijau. 

Namun demikian, masih dibutuhkan penguatan di sektor lainnya dalam rangka pendidikan dan pencegahan korupsi seperti pelayanan publik dan itu sudah mendapat atensi langsung dari Gubernur Banten, Andra Soni. (Welfendry)

Bupati Serang Jenguk Hasan Syukur, Ojol asal Ciomas Korban Tabrakan BYD

Bupati Serang Jenguk Hasan Syukur, Ojol asal Ciomas Korban Tabrakan BYD

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah saat menjenguk Hasan Syukur, warga Kampung Ciakar, Desa Siketug, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten, di RS Fatmawati, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menjenguk Hasan Syukur, warga Kampung Ciakar, Desa Siketug, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten, di Rumah Sakit (RS) Fatmawati, Jakarta, Rabu 28 Oktober 2026. 

Hasan Syukur adalah korban kecelakaan di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pengemudi Ojek Online (Ojol) ini dilindas hingga terluka serius oleh pemobil BYD. Hingga kemarin, kondisinya masih kritis. 

“Kami ke sini dalam rangka menjenguk korban yang ditabrak di Jakarta karena korban adalah warga Kabupaten Serang yang berasal Desa Siketug, Kecamatan Ciomas. Kami datang bersama dengan Dirut BPJS Ketanagakerjaan baik Serang, Banten, dan ada juga dari Jakarta,” kata Bupati Ratu Zakiyah usai menjenguk korban di Jakarta. 

Hasan Syukur adalah warga Kampung Ciakar, Desa Siketug, Kecamatan Ciomas yang sebelumnya sudah didaftarkan menjadi salah satu penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) dari kelompok rentan. 

“Semua biaya perawatan sudah ditanggung. Di Kabupaten Serang ada 59.215 pekerja rentan yang kami daftarkan ke BPJS Ketanagakerjaan, termasuk di dalamya Pak Hasan Syukur ini,” ujarnya. 

Program BPJS Ketenagakerjaan yang diinisiasi oleh Bupati Serang ini saat ini sudah langsung berdampak bagi penerima manfaat yakni pekerja rentan. 

"Korban diberikan pengobatan medis secara komprehensif sampai sembuh total," ujarnya. 

Semua pembiayaan selama perawatan ditanggung BPJS TK. Selama dalam perawatan di RS, korban juga mendapatkan santunan Rp 1 juta setiap bulan karena korban belum dapat bekerja lagi sebagai ojek online di Jakarta. 

Selain mendapatkan santunan dari BPJS TK, keluarga korban tadi juga mendapatkan santunan dari Bupati. 

"Ya, saya juga tadi memberikan santunan buat keluarga di sini yang menjaga korban di rumah sakit," katanya. 

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS TK dan juga Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. 

"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengucapkan terima kasih kepada BPJS TK dan juga Bapak Kapolri Jenderal Suyudi yang sudah merespons cepat kasus ini," ujarnya. 

Pemkab Serang saat ini mendaftarkan 59.215 pekerja rentan sebagai peserta BPJS TK. Mereka terdiri atas Ojol, Kades dan Perangkat Desa, BPD, kader Posyandu, RT, RW, Balawista, dan guru ngaji. Kemudian 100 pekerja rentan di setiap desa di semua wilayah Kabupaten Serang. 

Program jaminan bagi pekerja rentan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Permendagri No 14 Tahun 2025. 

Berdasarkan UU dijelaskan bahwa Pemda wajib mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan melalui mekanisme bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Langkah ini didasarkan pada mandat perlindungan sosial dalam konstitusi yang kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang, Instruksi Presiden, hingga Peraturan Menteri. 

Program perlindungan terhadap pekerja rentan di Kabupaten Serang diluncurkan pada 14 Juli 2026 yang merupakan inisiasi Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah. 

Selama menjenguk korban di Jakarta, Bupati Serang ditemani Asda I Syamsudin, Kepala DPMD Rudy Suhartanto, Camat Ciomas Ugun Gumilang, dan Kades Siketug. (*/red)

Cegah Karhutla, Mendagri Minta Pemda Perkuat Regulasi hingga Maksimalkan Anggaran

Cegah Karhutla, Mendagri Minta Pemda Perkuat Regulasi hingga Maksimalkan Anggaran

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat regulasi untuk mencegah pembakaran lahan dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). 

Selain memastikan larangan tersebut berlaku tanpa terkecuali, Mendagri juga meminta Pemda mengoptimalkan penggunaan anggaran penanganan Karhutla. 

Arahan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Menurut Tito, Karhutla berdampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga kelestarian flora dan fauna. 

Kebakaran juga dapat mengganggu aktivitas penerbangan serta memicu ketegangan diplomatik. 

Oleh karena itu, kata dia, penanganan Karhutla perlu dilakukan melalui pemadaman sekaligus pencegahan munculnya titik api baru. 

"Ketika sudah terjadi kebakaran, maka yang kita lakukan adalah all out mobilisasi segala kekuatan daya untuk melakukan pemadaman. Tapi, paralel dengan itu, perlu juga upaya untuk mencegah terjadinya pembakaran baru," ujar Tito. 

Terkait upaya pencegahan, ia menegaskan bahwa larangan pembukaan lahan dengan cara membakar selama masa bencana berlaku tanpa terkecuali, termasuk terhadap praktik yang sebelumnya diperbolehkan melalui pengaturan kearifan lokal. 

Kebijakan tersebut diperkuat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla serta Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Kondisi Risiko Karhutla tertanggal 22 Agustus 2026. 

Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026. 

Tito meminta daerah yang masih memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait perizinan pembakaran lahan untuk segera mencabut ketentuan tersebut. 

Ia juga meminta Pemda mengidentifikasi pihak-pihak yang biasa melakukan pembakaran lahan untuk diberikan peringatan tegas. 

Upaya tersebut, kata dia, perlu melibatkan Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dari Polri, serta Tokoh Adat dan masyarakat setempat. 

"Bagi daerah yang belum mencabut aturan yang membolehkan membakar dua hektar (ha), segera untuk (melakukan) pencabutan. Kami pasti akan monitor," tegas dia. 

Di sisi lain, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan untuk mendukung penanganan Karhutla di daerah. 

Bantuan tahap pertama senilai Rp 760 miliar disalurkan pada 7 September 2026, disusul tahap kedua sebesar Rp 480 miliar pada 21–23 Oktober 2026. 

Anggaran tersebut dapat digunakan untuk operasional posko pengungsian, distribusi logistik, evakuasi masyarakat, serta bantuan kesehatan medis, seperti masker, vitamin/obat-obatan, dan oksigen portabel. 

Untuk mempercepat pemanfaatan bantuan tersebut, Kemendagri menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 300.2.8/6460/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim dalam rangka Penanganan Karhutla. 

SE yang ditetapkan pada 9 September 2026 itu memberikan ruang bagi kepala daerah untuk menggunakan bantuan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT). 

"Penggunaan anggaran agar digunakan semaksimal dan secepat mungkin, jangan disimpan, apalagi digunakan (untuk) kepentingan di luar bencana," tegasnya. 

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman tersebut turut dihadiri Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Bobby Rinal Makmun, serta Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Roycke Harry Langie. (*/red)

Pimpinan KPK Usul Rampas Harta Pejabat yang Tidak Dimasukkan dalam LHKPN

Pimpinan KPK Usul Rampas Harta Pejabat yang Tidak Dimasukkan dalam LHKPN

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak memberi usul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset). 

Menurutnya, RUU itu mengatur agar negara dapat merampas aset penyelenggara negara yang tidak tercantum LHKPN. 

"Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas," ujar Tanak kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Dia juga mengusulkan negara dapat merampas harga pejabat yang tidak melaporkan LHKPN. 

Menurut Tanak, RUU Perampasan Aset juga harus mengatur mekanisme jika pejabat itu keberatan dengan perampasan. 

"Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset," ujar dia. 

Usulan tersebut, kata dia, disampaikan untuk mencegah pejabat asal melapor harta di LHKPN. 

Dia menegaskan, harta yang tertera dalam LHKPN harus sesuai kenyataan.

"Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar," ujar dia. 

Di sisi lain, dia mengusulkan agar nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak diubah. 

Menurutnya, UU Tindak Pidana Korupsi juga banyak menggunakan kata perampasan. 

"Memang lebih layak itu istilah atau nomenklatur perampasan daripada menggunakan nomenklatur yang lain, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga banyak menggunakan kata-kata atau nomenklatur perampasan," tuturnya. 

"Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," imbuhnya. (*/red)

Menko Yusril Tegaskan Unsur Kerugian Negara Tak Akan Dihapus dalam Definisi Korupsi

Menko Yusril Tegaskan Unsur Kerugian Negara Tak Akan Dihapus dalam Definisi Korupsi

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra di kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tidak akan menghapus unsur kerugian negara dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Menurut Yusril, pemerintah justru ingin mempertegas pendefinisian kerugian negara dalam UU tersebut demi kepastian hukum. 

"Kita bukan mau menghapuskan unsur kerugian negara yang banyak sekali disalahpahami oleh masyarakat, tapi justru ingin mempertegas sebenarnya apakah yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara itu sendiri. Jadi di dalam diskusi-diskusi itu tidak ada niatan untuk menghapus kata-kata merugikan keuangan negara itu,” ujar Yusril saat Konferensi Pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Senin, 27 Oktober 2026. 

Yusril menegaskan, pendefinisian tindak pidana korupsi harus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, memudahkan pemberantasan korupsi, dan menjaga citra negara. 

"Orang ngomong begini, 'Indonesia kok korupsi melulu, banyak betul korupsinya.' Ya karena rumusannya begitu. Kalau rumusan yang sama diterapkan di Jepang atau di Singapura, korupsi di Jepang dan Singapura sama banyaknya dengan sini. Karena di sini dianggap korupsi, di sana tidak dianggap korupsi,” ujar dia. 

Dia mencontohkan saat pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unddang (Perpu) tentang terorisme. 

Saat itu, kata dia, pemerintah tidak mencantumkan definisi terorisme, namun mengatur tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori terorisme. 

"Jadi kalau begitu, kalau nanti undang-undang korupsi juga disepakati seperti itu, akan menjadi sangat jelas perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Di luar itu, dia bukan korupsi. Tapi bukan korupsi itu bukan tidak bisa ditindak, dia bisa ditindak tapi masuk kategori tindak pidana yang lain,” ujar dia. 

Yusril mengatakan,  pertemuannya dengan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga membahas pentingnya pendefinisian tentang keuangan negara karena banyak tercantum dalam aturan perundang-undangan. 

"Oleh karena itu, demi kepastian hukum di negara kita ini, sangat perlu kita mempertegas arti dari keuangan negara itu sendiri dan kemungkinan juga pengertian perekonomian negara itu mungkin dari diskusi-diskusi sebelumnya itu ada usulan untuk dihilangkan tapi belum sampai kepada satu kesimpulan final,” ujar Yusril. 

Diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan ke Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kerugian negara bukan bagian dari definisi korupsi. 

Hal ini merupakan kajian DEN yang merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 

"Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," ujarnya. 

Selama ini, kata Luhut, Indonesia menjadi negara yang menerapkan kerugian negara sebagai korupsi. 

"Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujarnya. 

Namun, Luhut meluruskan pernyataannya bahwa ia tetap berpendapat bahwa kerugian keuangan negara tidak dihapuskan dari rumusan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

"Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan. Yang kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar. Pada saat yang sama, kami mengusulkan penambahan delik baru agar jangkauan pemberantasan korupsi semakin luas," ujar Luhut dalam keterangan resminya dikutip dari laman DEN, Kamis, 22 Oktober 2026. 

DEN dalam posisi bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dipertahankan. 

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dan pemulihan atas kerugian keuangan negara tetap berlaku. Menyoal Risiko Penghapusan Delik Kerugian Negara dari UU Tipikor. 

Adapun yang disempurnakan adalah cara membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut, bukan keberadaan unsur kerugian negara. 

Sedangkan jangkauan pemberantasan korupsi diperluas, lewat penambahan delik United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang belum diatur dalam hukum nasional, antara lain penyuapan terhadap pejabat publik asing. 

Luhut menjelaskan, kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar di tengah upaya pemerintah mempercepat investasi dan menjaga momentum pertumbuhan. (*/red)

Al Muhajir Jabat Kasi Intelijen Kejari Bireuen, Wendy Yuhfrizal Pindah Tugas ke Aceh Timur

Al Muhajir Jabat Kasi Intelijen Kejari Bireuen, Wendy Yuhfrizal Pindah Tugas ke Aceh Timur

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

Kajari Bireuen, Yarnes, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah Al Muhajir, S.H., M.H., sebagai Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Bireuen, Kamis, 29 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Kejari setempat. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah Al Muhajir, S.H., M.H., sebagai Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Bireuen, Kamis, 29 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Kejari Bireuen. 

Al Muhajir sebelumnya menjabat sebagai Kasi Tindak Pidana Umum pada Kejari Aceh Timur. Ia menggantikan Wendy Yuhfrizal, S.H., M.H., yang mendapat penugasan baru sebagai Kasi Tindak Pidana Umum pada Kejari Aceh Timur. 

Pergantian jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Nomor KEP-IV-425/L.1/Cp.3/09/2026 tanggal 29 September 2026. 

Kegiatan pelantikan dihadiri para Kepala Seksi, Kepala Subbagian Pembinaan, para Kepala Subseksi, serta seluruh pegawai Kejari Bireuen. 

Dalam sambutannya, Kajari Bireuen, Yarnes berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta menjaga kehormatan dan nama baik institusi Kejaksaan. 

Ia juga menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja, meningkatkan kinerja dan prestasi, serta membangun komunikasi dan kerja sama yang harmonis dengan seluruh jajaran. 

Menurutnya, hal tersebut diperlukan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejari Bireuen, khususnya dalam bidang intelijen penegakan hukum. 

Kepada pejabat lama, Yarnes menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi Wendy Yuhfrizal selama bertugas di Kejari Bireuen. 

Ia berharap Wendy dapat menjalankan amanah pada jabatan barunya dengan baik. 

Pergantian jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dan penyegaran di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. 

Langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi institusi dalam mendukung penegakan hukum. 

Kajari Bireuen berharap Al Muhajir segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, melanjutkan capaian kinerja yang telah diraih, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas intelijen guna mendukung penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan. (Joniful Bahri)

PEKAN DEPAN, ALIANSI PEDULI PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN KEMBALI GELAR AKSI DI OPD KABUPATEN SERANG, DANNY PRATAMA SOROTI MINIMNYA RUANG DIALOG

PEKAN DEPAN, ALIANSI PEDULI PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN KEMBALI GELAR AKSI DI OPD KABUPATEN SERANG, DANNY PRATAMA SOROTI MINIMNYA RUANG DIALOG

By admin On Kamis, Oktober 29, 2026

  

SERANG, 29 OKTOBER 2026 – Aliansi Peduli Pembangunan Provinsi Banten berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Aksi tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas sejumlah persoalan tata kelola administrasi dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang hingga kini masih membutuhkan klarifikasi dari pihak terkait.

Ketua LSM Transparansi Kajian Masyarakat (LSM TIKAM), Danny Pratama, menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyayangkan sikap sejumlah OPD yang dinilai belum membuka ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan yang telah disampaikan oleh aliansi.

Menurut Danny, langkah yang ditempuh pihaknya bukan semata-mata untuk menyampaikan kritik, melainkan sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek administrasi dan pengadaan barang/jasa.

"Kami hadir dalam rangka menyampaikan kritik yang membangun. Sebab, tata kelola pemerintahan yang baik harus dimulai dari administrasi yang baik pula. Kami ingin persoalan yang menjadi perhatian kami dapat diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," ujar Danny saat dikonfirmasi di Sekretariat DPP LSM Transparansi Kajian Masyarakat (LSM TIKAM), Kamis (29/10/2026).

Danny mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi sejumlah OPD yang telah bersedia membuka ruang dialog dan menerima masukan dari aliansi. Menurutnya, sikap tersebut merupakan langkah positif dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.

"Alhamdulillah, sudah ada beberapa OPD yang membuka ruang dialog dengan kami. Ini yang kami harapkan. Kritik dan masukan seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sebagai bentuk permusuhan," katanya.

Namun demikian, Danny menyayangkan masih adanya sejumlah OPD yang dinilai belum memberikan ruang komunikasi yang memadai terkait persoalan yang ingin diklarifikasi oleh aliansi.

Ia juga menyoroti sikap Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, yang disebutnya belum menunjukkan respons dan keterbukaan sebagaimana diharapkan dalam menyikapi aspirasi masyarakat.

"Saya sangat menyayangkan apabila masih ada pejabat yang terkesan acuh terhadap upaya kami untuk berdialog. Kami datang bukan untuk mencari musuh, apalagi menjatuhkan siapa pun. Kami ingin menjadi mitra kritis pemerintah daerah dalam mendorong perubahan ke arah yang lebih baik," tegas Danny.

Menurutnya, organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah semestinya dapat membangun komunikasi yang sehat. Pemerintah membutuhkan pengawasan dari masyarakat, sementara masyarakat juga membutuhkan keterbukaan informasi dan penjelasan dari penyelenggara pemerintahan.

"Kami ini sangat peduli terhadap Pemerintah Kabupaten Serang. Kami ingin menjadi mitra, ibarat tangan kanan dan tangan kiri yang saling melengkapi. Ketika ada persoalan yang perlu diklarifikasi, seharusnya dibuka ruang komunikasi agar semuanya menjadi terang dan dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku," tambahnya.

DORONG PERUBAHAN TATA KELOLA DI ERA KEPEMIMPINAN RATU ZAKIYAH

Danny menegaskan, pihaknya berharap kepemimpinan Bupati Serang, Ratu Zakiyah, mampu membawa perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait pembenahan administrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa.

Ia menilai, perbaikan tata kelola tidak cukup hanya melalui perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga harus disertai administrasi yang tertib, transparansi, akuntabilitas, serta kesediaan setiap perangkat daerah untuk memberikan penjelasan atas persoalan yang menjadi perhatian publik.

"Kami ingin pada masa kepemimpinan Ibu Bupati Ratu Zakiyah ada perubahan yang nyata. Kami berharap tata kelola administrasi dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Serang semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai persoalan yang seharusnya bisa dijelaskan melalui dialog justru berlarut-larut karena tidak adanya komunikasi," ungkapnya.

Ia menambahkan, rencana aksi pada pekan depan merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang akan dilakukan secara terbuka. Aliansi berharap OPD terkait dapat merespons tuntutan klarifikasi dengan memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.

ALIANSI BERHARAP DAPAT BERTEMU KETUA DPRD KABUPATEN SERANG

Selain menyoroti respons sejumlah OPD, Danny juga menyampaikan keinginan aliansi untuk bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Serang, H. Bahrul Ulum.

Pertemuan tersebut dinilai penting agar pihak legislatif dapat mengetahui secara langsung berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang menjadi perhatian aliansi, sekaligus mendengar dokumen, data, dan materi yang hendak disampaikan.

"Kami juga ingin bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Serang, H. Bahrul Ulum. Kami ingin menyampaikan secara langsung sejumlah persoalan tata kelola di lingkungan Pemkab Serang yang menurut hasil kajian dan temuan awal kami masih memerlukan penjelasan serta pembenahan," ujarnya.

Danny berharap DPRD Kabupaten Serang dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan transparansi administrasi pemerintahan dan pengadaan barang/jasa.

Menurutnya, komunikasi antara masyarakat sipil, eksekutif, dan legislatif menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang terbuka dan bertanggung jawab.

AKSI SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN MASYARAKAT

Aliansi Peduli Pembangunan Provinsi Banten menegaskan bahwa rencana aksi pekan depan merupakan bagian dari upaya pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Danny berharap pihak-pihak terkait tidak memandang langkah tersebut sebagai bentuk permusuhan, melainkan sebagai dorongan agar setiap persoalan yang dipertanyakan dapat dijawab secara objektif dan berdasarkan fakta.

"Kami tidak ingin sekadar datang, berorasi, kemudian pulang tanpa penyelesaian. Kami ingin ada kejelasan, ada dialog, dan ada tindak lanjut. Kalau administrasinya sudah sesuai aturan, silakan dijelaskan dan tunjukkan dasar dokumennya. Namun, apabila memang ditemukan kekurangan, tentu harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bersama," tutupnya.

Aliansi berharap Pemerintah Kabupaten Serang dapat merespons rencana penyampaian aspirasi tersebut secara terbuka dan proporsional. Dengan demikian, setiap persoalan yang menjadi perhatian publik dapat diklarifikasi secara objektif, tanpa membangun kesimpulan sebelum seluruh fakta dan dokumen diperiksa.

Merajut Persahabatan Antarbangsa: Wilson Lalengke Dukung Penuh "Moroccan Cultural Week" di Jakarta

Merajut Persahabatan Antarbangsa: Wilson Lalengke Dukung Penuh "Moroccan Cultural Week" di Jakarta

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com – Hubungan antarbangsa sering kali diukur dari perjanjian diplomatik, kerja sama ekonomi, atau kunjungan kenegaraan tingkat tinggi. Namun, esensi sejati dari hubungan antarnegara terletak pada bagaimana masyarakatnya saling mengenal, memahami, dan menghargai satu sama lain secara kultural. 

Peribahasa lama mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Semangat inilah yang mendasari terselenggaranya Moroccan Cultural Week atau Pekan Budaya Maroko yang akan segera dihelat di Senayan Park, Jakarta Pusat, pada 31 Oktober hingga 6 November 2026. 

Dukungan penuh atas pelaksanaan kegiatan tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Usai menghadiri taklimat media di Kantor Kedutaan Besar Maroko, Jalan Denpasar Raya, Jakarta, pada Rabu (28/10/2026), pria yang juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara-Maroko (Persisma) ini, menyatakan bahwa lembaganya siap mendukung dan menyukseskan perhelatan akbar ini. 

Keterlibatan ini bukan tanpa alasan. Sebagaimana diketahui PPWI dan Persisma telah menjalin kemitraan erat dengan Kedutaan Besar Maroko selama lebih dari 15 tahun. 

“PPWI selama belasan tahun telah mengikuti setiap denyut kehidupan bangsa Maroko melalui kerja sama dengan Kedutaan Besar Maroko di Jakarta, dan kebersamaan ini menjadi landasan penting bagi penguatan hubungan antarbangsa Indonesia dengan Maroko,” jelas Wilson Lalengke usai mengikuti press briefing di Kedubes Maroko. 

Refleksi Filosofis: Budaya sebagai Jembatan Jiwa Manusia

Dalam kacamata filsafat kebudayaan, khususnya pandangan yang diutarakan oleh para pemikir eksistensialisme dan humanisme, kebudayaan bukan sekadar artefak fisik, tarian, atau seni rupa semata. Kebudayaan adalah cerminan dari jiwa kolektif suatu bangsa, manifestasi dari cara manusia memaknai eksistensi, alam, dan Sang Pencipta. 

Ketika dua kebudayaan yang berbeda, seperti Indonesia dan Maroko, bertemu dalam sebuah ruang dialog kultural, yang terjadi bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan perjumpaan eksistensial antarmanusia. 

Filsuf Jerman Ernst Cassirer (1874-1945) mendefinisikan manusia sebagai animal symbolicum, makhluk yang hidup dalam dunia simbol-simbol. 

Bahasa, seni, ritual minum teh, kaligrafi, hingga kerajinan tangan tradisional Maroko adalah simbol-simbol bermakna yang menceritakan sejarah peradaban gurun dan Mediterania yang kaya. 

Dengan menghadiri Pekan Budaya Maroko, masyarakat Indonesia diajak untuk melampaui batas-batas geografis fisik dan menyelami esensi kemanusiaan universal. Kita belajar bahwa di balik perbedaan bahasa dan tradisi, terdapat kerinduan yang sama akan keindahan, keharmonisan, dan kedamaian. 

Rangkaian Acara dan Daya Tarik Pekan Budaya Maroko 2026

Berdasarkan pemaparan staf Kedutaan Besar Maroko, Miss Yousra, dalam taklimat media tersebut, Pekan Budaya Maroko di Senayan Park akan menyuguhkan berbagai agenda menarik yang dirancang untuk memanjakan pancaindra pengunjung. 

Rangkaian acara ini akan dimulai pada Sabtu, 31 Oktober 2026, diawali dengan penyambutan tamu VVIP pada pukul 11.00 WIB. 

Upacara pembukaan dijadwalkan berlangsung pada pukul 11.30 WIB, yang akan diisi dengan sambutan-sambutan penting dari Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini, Direktur Jenderal Maison de l'Artisan Tarik Sadik, serta pejabat tinggi dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. 

Puncak acara pembukaan seremonial ditandai dengan pengguntingan pita (ribbon cutting) untuk meresmikan Paviliun Maroko pada pukul 12.00 WIB, sebelum akhirnya pintu paviliun dibuka secara luas untuk masyarakat umum mulai pukul 15.00 WIB. 

Selama sepekan penuh hingga 6 November 2026, pengunjung dapat menikmati beragam atraksi budaya yang memukau. 

Mulai dari demonstrasi kerajinan tangan tradisional, seni kaligrafi Maroko yang memesona, seni lukis henna yang eksotis, lokakarya interaktif, hingga pertunjukan musik live yang menghadirkan nuansa khas Afrika Utara. 

Tidak ketinggalan, para ahli teh juga akan mendemonstrasikan ritual penyajian teh tradisional Maroko yang menjadi simbol kehangatan dan keramahan masyarakat setempat. 

Paviliun ini akan beroperasi setiap harinya dari pagi hingga pukul 22.00 WIB, memberikan keleluasaan bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk berkunjung. 

Sinergi Diplomasi Kultural dan Jurnalisme Warga

Kehadiran Wilson Lalengke dalam konferensi pers ini juga menegaskan pentingnya peran media dan jurnalisme warga dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara. 

Peran media tidak hanya terbatas pada penyebaran berita keras (hard news), tetapi juga sebagai agen pencerahan budaya yang merajut pemahaman lintas batas. 

Sebagai bentuk eratnya hubungan diplomatik dan kelembagaan ini, agenda persahabatan tersebut tidak berhenti di Senayan Park saja. 

Kedutaan Besar Maroko juga mengumumkan rencana kehadiran Duta Besar Redouane Houssaini sebagai tamu VVIP dalam Seminar Internasional HUT ke-19 PPWI yang akan diselenggarakan di Bandar Lampung pada 11 November 2026 mendatang. 

Kehadiran ini menjadi simbol nyata bahwa kolaborasi antara masyarakat sipil, jurnalis, dan korps diplomatik mampu menciptakan jembatan persahabatan yang kokoh dan berkelanjutan. 

Pada akhirnya, kegiatan seperti Moroccan Cultural Week mengajarkan kita sebuah pelajaran filosofis yang amat berharga tentang pentingnya alteritas, yakni kemampuan untuk menerima dan menghargai "yang liyan" atau pihak lain yang berbeda dari diri kita. 

Di tengah dunia modern yang kerap diwarnai oleh polarisasi dan ketegangan, perjumpaan budaya adalah bentuk perlawanan damai terhadap ketidaktahuan. 

Melalui kunjungan ke pameran budaya ini, masyarakat Indonesia tidak hanya sekadar melihat keindahan seni Maroko, tetapi juga memperluas cakrawala batin. 

Setiap sudut paviliun, setiap guratan kaligrafi, dan setiap tegukan teh hangat khas Maroko adalah undangan terbuka untuk merayakan keberagaman global. 

Mari manfaatkan momen ini untuk hadir, mengenal lebih dekat, dan merawat persahabatan antarperadaban demi masa depan dunia yang lebih harmonis dan penuh empati. (*/red)

Dari Diva Kebudayaan Hingga Senator Handal: Maya Rumantir dan Peluang Mengabdi di Jajaran Eksekutif

Dari Diva Kebudayaan Hingga Senator Handal: Maya Rumantir dan Peluang Mengabdi di Jajaran Eksekutif

By Redaksi On Kamis, Oktober 29, 2026

Oleh: Wilson Lalengke 

DALAM perjalanan sebuah bangsa, kepemimpinan publik tidak semata-mata diuji oleh angka-angka pertumbuhan teknokratis atau retorika politik di atas podium. 

Kepemimpinan sejati berakar pada sejauh mana seorang tokoh mampu menyatukan simpul-simpul kebangsaan yang beragam, merawat kompas moral masyarakat, serta membawa harkat dan martabat Indonesia di kancah internasional. 

Pada masa penataan dan penguatan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, agenda pengisian jabatan menteri dalam kabinet menjadi krusial. 

Indonesia membutuhkan sosok-sosok paripurna: figur yang tak hanya memiliki kapasitas akademis dan pengalaman legislatif yang teruji, tetapi juga figur pemersatu yang dicintai masyarakat serta memiliki kepekaan rasa kemanusiaan yang mendalam. 

Dalam sudut pandang ini, nama Dr. Maya Olivia Rumantir, M.A., Ph.D. – Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sulawesi Utara, muncul sebagai kandidat yang sangat ideal dan relevan untuk mengemban amanah strategis di jajaran kabinet. Rekam jejaknya dapat dilihat secara transparan dan dinilai secara obyektif oleh semua pihak. 

Figur Pemersatu Lewat Seni dan Seni Budaya

Maya Rumantir bukan sekadar nama dalam lanskap politik nasional; ia adalah rekam jejak dedikasi kebangsaan yang panjang. 

Mengawali kiprahnya sebagai diva musik pop dan seni pertunjukan Indonesia pada era 1980-an, Maya telah memenangi hati jutaan rakyat Indonesia lintas generasi, lintas suku, dan lintas agama. 

Lagu-lagu dan penampilan seni budaya yang dibawakannya bukan hanya hiburan visual dan audio, melainkan sarana yang mengikat rasa kebangsaan dan menumbuhkan cinta tanah air. 

Seni, sebagaimana ditegaskan oleh filsuf Yunani Kuno Plato dalam karyanya Respublica, memiliki kekuatan fundamental untuk membentuk jiwa (psyche) manusia dan memelihara keharmonisan sosial dalam sebuah polis. 

Musik dan kebudayaan yang berorientasi pada kebaikan moral mampu menyatukan daya cipta masyarakat tanpa sekat ideologi. 

Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, Maya Rumantir telah membuktikan bahwa karya seninya mampu bertindak sebagai universal bridge, jembatan universal yang menautkan keberagaman. 

Kemampuannya merawat nilai-nilai toleransi dan kedamaian melalui pendekatan kebudayaan menjadikannya figur pemersatu (unifying figure) yang amat dibutuhkan untuk meredakan polarisasi sosial yang sering kali mengancam keutuhan nasional. 

Bahkan dalam situasi konflik yang memanas pun, kehadiran sosok ramah dan murah senyum Maya Rumatir mampu meredupkan luapan hawa panas dari ribuan hati yang paling keras. 

Kapasitas Akademis, Pengalaman Internasional, dan Kepemimpinan Legislatif

Di samping ketokohannya di dunia seni dan budaya, kredensial kepemimpinan Maya Rumantir sangat solid dan berimbang. 

Dari sisi latar belakang pendidikan, Maya menempuh studi lanjut hingga meraih gelar doktor dalam bidang administrasi publik dan komunikasi humaniora dari lembaga pendidikan internasional ternama. 

Kombinasi ilmu administrasi dan komunikasi ini membekalinya dengan pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan yang responsif dan beretika. 

Sebagai pendiri dan pemimpin Institut Pengembangan Sumber Daya Manusia (IPSDM) Maya Gita serta Yayasan Maya Bhakti Pertiwi sejak 1989, Maya telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk aksi kemanusiaan, pemberdayaan pemuda, dan diplomasi kebudayaan di kancah global. 

Pengalaman internasionalnya yang luas memberikan perspektif makro dalam memandang tantangan modernisasi dan globalisasi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. 

Di panggung politik formal, keabsahan kepemimpinan dan legitimasi publik Maya Rumantir tidak perlu diragukan. Kepercayaan rakyat Sulawesi Utara kepadanya terbukti sangat tinggi. 

Terpilih selama tiga periode berturut-turut sebagai Senator DPD RI (2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029) dengan raihan perolehan suara yang amat signifikan, mencapai 394.153 suara pada Pemilu 2024, merupakan bukti otentik atas akseptabilitas dan keandalan integritasnya di mata publik. 

Kelayakan Memimpin Kementerian Strategis

Melihat rekam jejak, keahlian, dan dedikasi sosialnya, Senator Maya Rumantir sangat matang untuk memimpin portofolio kementerian tertentu di Kabinet Prabowo Subianto, seperti antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). 

Sebagai figur perempuan yang konsisten memperjuangkan hak-hak keluarga, kesejahteraan anak, dan martabat wanita, Maya memiliki empati sosial yang tinggi dan legitimasi moral untuk mendorong kebijakan yang melindungi serta memperdayakan perempuan Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang yang sangat matang di bidang seni-budaya, Maya Rumantir dipandang layak untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Pengalamannya sebagai maestro dan pelaku seni tingkat tinggi menjadikannya paham betul anatomi ekonomi kreatif, pelestarian warisan budaya, dan strategi promosi pariwisata berkelas dunia yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. 

Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memerlukan seorang kapten yang mumpuni seperti sosok teladan dari Sulawesi Utara ini. 

Latar belakangnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan kepeduliannya pada pendidikan karakter menjadikan Maya Rumantir sebagai figur yang tepat untuk merancang kurikulum berbasis etika, integritas, dan nilai kebangsaan. 

Ditinjau dari perspektif filsafat politik, penunjukan seorang warga negara berintegritas dan berkarakter seperti Maya Rumantir ke dalam jajaran eksekutif memiliki pijakan teoritis yang sangat kuat. 

Filsuf Pencerahan asal Prancis, Jean-Jacques Rousseau, dalam teorinya mengenai Kontrak Sosial (Du contrat social), menyatakan bahwa keabsahan suatu pemerintahan bersumber dari Kehendak Umum (volonté Générale). 

Pemerintahan yang baik wajib menempatkan individu-individu yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral untuk mengeksekusi kehendak umum tersebut demi kebaikan bersama (common good). 

Maya Rumantir, melalui dukungan rakyat secara berulang dan rekam jejaknya yang bersih dari cela korupsi, merepresentasikan sosok yang dicintai dan dipercayai oleh masyarakat. 

Sementara itu, filsuf dan negarawan Romawi, Marcus Tullius Cicero, dalam karya klasiknya De Officiis (Mengenai Kewajiban), menekankan bahwa kebajikan tertinggi seorang warganegara adalah pengabdian kepada negara (res publica). 

Menurut Cicero, seorang pemimpin yang ideal harus menggabungkan dua hal utama: honestitas (integritas moral dan kehormatan) serta utilitas (kebermanfaatan nyata bagi publik). 

Penunjukan pejabat publik tidak boleh didasarkan pada bagi-bagi kekuasaan semata, melainkan pada rekam jejak pengabdian yang tulus. Maya Rumantir memenuhi kedua kriteria Cicero ini secara utuh. 

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya persatuan nasional, penegakan integritas, dan pengabdian tanpa pamrih kepada rakyat Indonesia. 

Untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas, pemerintah membutuhkan menteri-menteri yang tidak hanya sekadar pengisi jabatan teknokratis, melainkan pembawa kedamaian, penggerak kebudayaan, dan pengabdi kemanusiaan. 

Dr. Maya Olivia Rumantir, M.A., Ph.D. adalah aset bangsa yang nyata. Kombinasi unik antara reputasi seni dan kebudayaan, kapasitas akademik internasional, integritas moral, serta pengalaman legislatif yang teruji menjadikan beliau sosok yang amat layak dan ideal untuk diberi kepercayaan mengemban amanah sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. 

Kehadirannya di jajaran eksekutif akan menjadi angin segar yang memperkuat kompas moral pemerintahan sekaligus menginspirasi seluruh rakyat Indonesia. 

Penulis adalah Alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Pasca Sarjana bidang Global Ethics dan Applied Ethics dari tiga universitas terkemuka di Eropa (Inggris, Belanda, dan Swedia)

DEMO JILID IV: 7 Tahun WTP, EKS. NAPI Desak Gubernur Banten Buka Kas!

DEMO JILID IV: 7 Tahun WTP, EKS. NAPI Desak Gubernur Banten Buka Kas!

By admin On Kamis, Oktober 29, 2026

  

Serang – 29/10/2026 Eks. Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia (EKS. NAPI) menelaah Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2019–2025. Buku I memuat opini BPK, laporan keuangan pokok, dan catatannya. Hasilnya: Banten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh tahun berturut-turut, tetapi catatan keuangannya berulang kali harus dibetulkan dan memuat sejumlah angka yang belum dijelaskan.

"WTP itu artinya angka pokoknya bisa dipercaya, bukan berarti uang rakyat dipakai dengan tepat. Kami sudah pernah merasakan akibat salah urus uang negara. Karena itu kami membaca laporan ini halaman demi halaman, dan setiap temuan kami cantumkan halamannya. Kami tidak menuduh siapa pun. Kami minta penjelasan," kata Ketua Umum EKS. NAPI, Tubagus Delly Suhendar.

Temuan utama

1. Ekuitas daerah dikoreksi langsung tanpa lewat laporan operasional, bersih −Rp146,26 miliar dalam tujuh tahun, dengan ayunan besar setiap tahun. Penyebab terbesarnya adalah penyusutan aset tetap yang dibetulkan berulang kali: −Rp531,20 miliar (2019), +Rp683,65 miliar (2021), dan −Rp253,32 miliar (2024). Pada 2024 saja, penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan dikoreksi Rp245,55 miliar, artinya penyusutan jalan pada tahun-tahun sebelumnya tercatat terlalu kecil (LHP TA 2019 hlm 178; TA 2021 hlm 228; TA 2024 hlm 242, 298).

2. Sisa uang (SiLPA) memuat uang yang tidak bisa dipakai. SiLPA 2022 memuat uang sitaan Kejati Rp5,98 miliar yang tidak ada di kas daerah (LHP TA 2022 hlm 241; TA 2023 hlm 14). Akhir 2025, dari SiLPA Rp44,70 miliar, yang benar-benar dapat dipakai untuk 2026 hanya Rp6,19 miliar, termasuk kas daerah yang tinggal Rp335,67 juta (LHP TA 2025 hlm 20, 328).

3. Angka hibah barang 2024 tidak cocok. Tabel rincian hibah barang kepada instansi pusat berjumlah Rp34,96 miliar, padahal laporan anggaran mencatat Rp34,36 miliar. Selisihnya Rp597,43 juta tanpa penjelasan (LHP TA 2024 hlm 166–167).

4. Ada hibah barang Rp3,93 miliar kepada BPK Perwakilan Banten pada 2024, yaitu lembaga yang memeriksa laporan keuangan Pemprov sendiri. Pada tahun yang sama Kejati Banten menerima hibah barang Rp12,05 miliar (LHP TA 2024 hlm 167). Hibah uang kepada Polda Banten juga naik dari Rp17,38 miliar menjadi Rp31,00 miliar (LHP TA 2024 hlm 165).

5. Putusan Mahkamah Agung tidak tercatat. LK 2024 (terbit 29 April 2025) menyebut perkara alat kesehatan tahun 2013 "belum inkrah". Namun LK 2025 mengungkap bahwa putusan MA No. 1641 K/Pdt/2024 sudah ada sejak 3 Juni 2024 dan mewajibkan Pemprov membayar Rp10,23 miliar, yang dibayar pada 10 November 2025. Alat-alat tersebut pada 2022 dilaporkan masih terbungkus di RSUD Banten (LHP TA 2022 hlm 161; TA 2024 hlm 206; TA 2025 hlm 218).

6. Uang sudah keluar, manfaat tertunda atau hilang. Persediaan barang naik lima kali lipat, dari Rp72,89 miliar (2019) menjadi Rp368,28 miliar (2025). Rp254,47 miliar di antaranya adalah barang untuk masyarakat yang belum dibagikan. Pada 2025, aset dan pekerjaan yang tidak selesai senilai Rp17,00 miliar dihapus, termasuk lahan akses Tol Serang Timur (LHP TA 2019 hlm 126; TA 2025 hlm 20, 219–220, 314).

7. Nilai modal di BUMD dikoreksi setelah laporan BUMD diaudit. Pada 2022 nilai BUMD dihitung dari laporan yang belum diaudit, lalu dikoreksi −Rp77,42 miliar pada 2023, termasuk rugi BGD (induk Bank Banten) Rp70,79 miliar yang sebelumnya kurang dicatat (LHP TA 2022 hlm 166; TA 2023 hlm 272).

8. Dana cadangan Rp250 miliar dibentuk dan dicairkan dalam tahun yang sama (2023) untuk hibah Pilkada. Padahal dana cadangan lazimnya dipakai untuk kebutuhan lebih dari satu tahun anggaran (LHP TA 2023 hlm 13, 180–181).

Selain itu, EKS. NAPI mencatat setidaknya 15 kekeliruan penulisan dan penjumlahan di Catatan atas Laporan Keuangan selama 2019–2025. Contohnya, rincian koreksi aset tetap 2025 tidak sama dengan totalnya (selisih Rp10 juta, LHP TA 2025 hlm 313). Contoh lain, koreksi kesalahan setiap tahun diberi judul "dampak perubahan kebijakan".

Bukan tuduhan korupsi

"Setiap temuan sudah kami uji lima lapis: apakah angkanya benar, apa buktinya, aturan mana yang dipakai, apakah ada kerugian yang nyata dan pasti, dan siapa yang berwenang menindaklanjuti. Hasilnya, tidak ada satu pun yang bisa kami sebut korupsi. Buku I tidak memuat bukti niat atau keuntungan pihak tertentu. Yang ada adalah angka yang tidak cocok, uang yang manfaatnya tertunda, dan kebijakan yang perlu ditinjau. Yang menilai lebih lanjut adalah Inspektorat, BPK, dan bila perlu aparat penegak hukum," ujar Tubagus Delly Suhendar.

Permintaan EKS. NAPI

Dengan dasar UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta hak peran serta masyarakat menurut PP 43/2018, EKS. NAPI meminta Gubernur Banten dan DPRD Banten membuka:

1. NPHD, berita acara serah terima, dan laporan penggunaan hibah ke instansi vertikal 2023–2024, termasuk hibah barang kepada BPK Perwakilan Banten dan Kejati Banten.

2. Penjelasan selisih Rp597,43 juta hibah barang 2024.

3. Tanggal diterimanya salinan putusan MA No. 1641 K/Pdt/2024, serta hasil uji fungsi alat kesehatan peninggalan 2013.

4. Daftar koreksi penyusutan aset per ruas jalan dan per aset untuk 2019, 2021, dan 2024.

5. Perda pembentukan dana cadangan 2023, SK penghapusan aset 2025, dan jadwal penyaluran barang senilai Rp254,47 miliar yang masih di gudang.

Catatan untuk redaksi

• Sumber data: Buku I LHP BPK atas LKPD Provinsi Banten TA 2019–2025. "LHP TA 2024 hlm 165" berarti berkas LHP tahun anggaran 2024, halaman PDF ke-165.

• Angka bersih −Rp146,26 miliar, persentase, dan selisih adalah hitungan EKS. NAPI dari angka resmi laporan.

• Temuan BPK dan kekeliruan laporan bukan berarti korupsi. Siaran pers ini tidak menyatakan siapa pun bersalah.

• Analisa lengkap 10 halaman tersedia bagi media yang membutuhkan.

Narasumber: Tubagus Delly Suhendar, Ketua Umum EKS. NAPI ·

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Bireuen Ajak Generasi Muda Berkarakter dan Berempati

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Bireuen Ajak Generasi Muda Berkarakter dan Berempati

By Redaksi On Rabu, Oktober 28, 2026

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., selaku inspektur upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026, di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu pagi, 28 Oktober 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-98 Tahun 2026, di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu pagi, 28 Oktober 2026. 

Upacara yang mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” tersebut dipimpin Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., selaku inspektur upacara. 

Dalam kesempatan itu, Razuardi membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, yang menekankan pentingnya membangun generasi muda Indonesia yang memiliki semangat patriotisme, kegigihan, dan kepedulian terhadap sesama. 

Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa 98 tahun lalu, para pemuda Indonesia telah mengikrarkan janji yang menyatukan berbagai perbedaan dan memperkuat tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa. 

Semangat Sumpah Pemuda, menurut sambutan itu, harus terus hidup dalam karakter setiap generasi penerus bangsa, bukan sekadar menjadi bagian dari catatan sejarah. 

Kemajuan Indonesia, lanjutnya, tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, kemajuan teknologi, maupun kekayaan, tetapi juga dari kualitas manusia, karakter, kecintaan terhadap tanah air, dan kepedulian sosial. 

"Karena itu, generasi muda diharapkan memiliki tiga karakter utama, yakni patriotik, gigih, dan berempati,"  paparnya. 

Patriotik berarti mencintai Indonesia melalui pengabdian dan tindakan nyata. Gigih berarti tidak menyerah menghadapi kesulitan dan kegagalan, sedangkan berempati berarti memiliki kepedulian terhadap kesulitan yang dihadapi orang lain. 

“Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya,” demikian pesan dalam sambutan Menpora yang dibacakan Wakil Bupati Bireuen. 

Sambutan tersebut juga mengajak generasi muda untuk terus bermimpi, bekerja keras, berani memimpin, sekaligus bersedia melayani masyarakat. 

Setiap ilmu, karya, dan pengorbanan diharapkan menjadi bukti nyata kecintaan terhadap Indonesia. 

Upacara Berlangsung Khidmat

Upacara peringatan HSP ke-98 di Bireuen turut melibatkan unsur pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, serta pelajar. 

Alhalim, S.STP., M.M., yang menjabat Kepala Bidang Kepemudaan Disporapar Bireuen, bertugas sebagai perwira upacara. Sementara itu, Andi Akbar, S.Tr.I.P., Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Keuangan, Program, dan Pelaporan Kecamatan Kota Juang, bertindak sebagai komandan upacara. 

Pengibaran bendera Merah Putih dilaksanakan oleh anggota Purna Paskibraka Bireuen 2026, yakni Raffi Putra Alhaska, M. Taufiq, dan M. Ikhsan. Adapun aubade dibawakan oleh siswa-siswi SMAN 1 Bireuen. 

Rangkaian upacara juga diisi dengan pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara yang diikuti seluruh peserta, pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Machfud Azhari, S.E., M.S.M., Wakil Ketua KNPI Bireuen, serta pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928 oleh Abdul Halim, S.Sosio, Ketua DPD II KNPI Bireuen. 

Kegiatan yang dipandu Agustiana, S.E., dari Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Bireuen tersebut ditutup dengan pembacaan doa oleh Afifullah, S.Pd.I., dari unsur Kementerian Agama Kabupaten Bireuen. 

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mendorong generasi muda agar berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pengabdian, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. (Joniful Bahri)

Ketua DPD KNPI Banten Jadi Perwira Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026

Ketua DPD KNPI Banten Jadi Perwira Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026

By admin On Rabu, Oktober 28, 2026

 

Serang — Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Banten, H. Tito Istianto, SE., M.Si mendapat kepercayaan menjadi Perwira Upacara dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026, yang diselenggarakan di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, Rabu (28/10/2026).

Kepercayaan tersebut menjadi momentum penting bagi pemuda Banten untuk terus mengambil bagian dalam menjaga semangat persatuan, memperkuat jiwa nasionalisme, serta meneguhkan komitmen pemuda sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan bangsa dan daerah.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pengingat atas ikrar bersejarah para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 yang menyatukan tekad untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Ketua DPD KNPI Provinsi Banten menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus terus diwujudkan melalui kerja nyata, kolaborasi lintas organisasi, serta kontribusi positif generasi muda dalam menjawab berbagai tantangan zaman.

“Momentum Hari Sumpah Pemuda harus menjadi pengingat bagi seluruh generasi muda, khususnya di Provinsi Banten, untuk terus menjaga persatuan, memperkuat solidaritas, dan menghadirkan karya nyata bagi masyarakat. Pemuda harus menjadi bagian dari solusi serta motor penggerak kemajuan daerah dan bangsa,” pesan Ketua DPD KNPI Provinsi Banten.

Keterlibatan Ketua DPD KNPI Provinsi Banten sebagai Perwira Upacara juga mencerminkan pentingnya peran pemuda dalam kegiatan kenegaraan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penerus estafet kepemimpinan, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.

DPD KNPI Provinsi Banten mengajak seluruh elemen pemuda untuk menjadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 sebagai momentum mempererat persaudaraan, menghilangkan sekat perbedaan, serta memperkuat sinergi demi kemajuan Provinsi Banten dan Indonesia.

“Bersatu, Bangkit, dan Berkarya untuk Banten dan Indonesia.”

PAD Banten Anjlok di Bawah 2019, EKS NAPI Aksi Jilid II Tagih Gubernur dan DPRD!

PAD Banten Anjlok di Bawah 2019, EKS NAPI Aksi Jilid II Tagih Gubernur dan DPRD!

By admin On Rabu, Oktober 28, 2026

  

Serang –28/10/2026  Eks. Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia (EKS. NAPI) akan menggelar aksi damai untuk menagih penjelasan atas anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten. Menurut laporan keuangan Pemprov yang diperiksa BPK, PAD 2025 hanya Rp6,34 triliun. Angka ini turun 29,8% dari Rp9,02 triliun pada 2024, dan bahkan lebih rendah daripada PAD 2019 (Rp7,02 triliun) (LHP TA 2025 hlm 69–70; LHP TA 2024 hlm 118–123; LHP TA 2019 hlm 79–80).

Aksi ini sudah diberitahukan kepada kepolisian sesuai UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aksi berlangsung damai, tertib, dan tanpa merusak fasilitas umum.

"Uang yang dikumpulkan sendiri oleh Banten sekarang lebih kecil daripada enam tahun lalu. Kalau dompet daerah menipis, yang pertama kena adalah jalan, sekolah, dan rumah sakit untuk rakyat. Kami turun ke jalan untuk bertanya, bukan untuk menuduh," kata Ketua Umum EKS. NAPI, Tubagus Delly Suhendar.

Fakta yang kami bawa ke jalan

• PAD 2025 Rp6,34 triliun, turun Rp2,68 triliun (29,8%) dari 2024. Ini penurunan terdalam dalam tujuh tahun. Saat pandemi 2020 PAD hanya turun 15,9% (LHP TA 2025 hlm 69–70; LHP TA 2020 hlm 79–80).

• Target 2025 hanya tercapai 91,4% (Rp6,34 T dari target Rp6,93 T). Ini capaian terendah sejak 2019. Dalam tujuh tahun, target PAD tidak pernah tercapai 100%.

• Pajak kendaraan tahunan anjlok dari Rp3,57 triliun (2024) menjadi Rp2,11 triliun (2025) (LHP TA 2024 hlm 118–123; LHP TA 2025 hlm 127–128).

• Kas Pemprov pada akhir 2025 tinggal Rp335,67 juta, padahal setahun sebelumnya Rp429,35 miliar (LHP TA 2025 hlm 209–210).

Mengapa turun? Apa kata laporan

Menurut laporan keuangan 2025 (LHP TA 2025 hlm 127–128), penurunan disebabkan oleh:

1. Aturan opsen pajak. Bagian kabupaten/kota dari pajak kendaraan kini langsung masuk ke kas kabupaten/kota dan tidak lagi lewat provinsi. Ini aturan nasional, sehingga sebagian penurunan memang "di atas kertas".

2. Kendaraan listrik dibebaskan dari pajak.

3. Balik nama kendaraan kedua (BBNKB II) dihapus.

4. Ada program pemutihan pajak kendaraan.

Namun, setelah dampak opsen dikeluarkan, menurut hitungan EKS. NAPI dari angka laporan, provinsi tetap kehilangan sekitar Rp814 miliar. Angka itu hasil hitungan kami sendiri, bukan angka resmi Pemprov atau BPK. Karena itu kami meminta Pemprov membuka hitungan resminya.

Kebocoran PAD yang dicatat BPK

• Penggelapan pajak kendaraan di UPT Kelapa Dua: Rp10,81 miliar, sudah diputus pengadilan. Tidak ada satu rupiah pun yang kembali ke kas daerah: Rp5,98 miliar disita dan diserahkan ke kas negara, sedangkan Rp4,83 miliar belum tertagih sampai akhir 2025 (LHP TA 2022 hlm 758–767; LHP TA 2025 hlm 260, 313).

• 17 perusahaan memakai air sungai tanpa izin dan tidak membayar pajak (LHP TA 2023 hlm 1086–1089). Masalah pajak air permukaan sudah dicatat sejak 2019 (LHP TA 2019 hlm 468).

• Tarif rumah sakit di sistem komputer salah, sehingga pendapatan hilang Rp2,13 miliar (LHP TA 2024 hlm 1024–1028).

• Tanah dan rumah dinas Pemprov dipakai atau disewakan pihak lain tanpa membayar ke Pemprov (LHP TA 2025 hlm 739–743).

Tuntutan aksi

1. Gubernur Banten kami minta membuka ke publik hitungan resmi: berapa penurunan PAD 2025 akibat opsen, dan berapa yang murni hilang.

2. Kami minta diumumkan berapa potensi pajak yang dilepas lewat pemutihan pajak kendaraan, pembebasan pajak kendaraan listrik, dan penghapusan BBNKB II pada 2025, serta apa manfaatnya bagi daerah.

3. Tagih semua kebocoran: sisa kerugian Kelapa Dua Rp4,83 miliar, pajak air permukaan dari perusahaan tanpa izin, kekurangan pendapatan RSUD, dan sewa aset yang dipakai pihak lain.

4. Kurangi ketergantungan pada pajak kendaraan. Optimalkan aset daerah, retribusi, dan laba BUMD, termasuk Bank Banten.

5. DPRD Banten kami minta memanggil Bapenda dan BPKAD dalam rapat dengar pendapat terbuka tentang PAD 2025 dan rencana PAD 2026, dan mempertimbangkan pembentukan panitia khusus.

6. Kami minta dijelaskan dampak kas akhir 2025 yang hanya Rp335,7 juta terhadap layanan publik dan pembayaran kegiatan tahun 2026.

Catatan 

• Penurunan PAD bukan temuan BPK. Angka PAD diambil dari laporan keuangan yang diperiksa BPK. Yang menjadi temuan BPK hanya kebocoran yang disebut di atas.

• Persentase dan angka "Rp814 miliar" adalah hitungan EKS. NAPI dari angka laporan.

• Temuan BPK bukan berarti korupsi. Rilis ini tidak menyatakan siapa pun bersalah.

• "LHP TA 2025 hlm 128" berarti berkas LHP BPK atas LKPD Provinsi Banten tahun 2025, halaman PDF ke-128.

Narahubung:

Tubagus Delly Suhendar – Ketua Umum EKS. NAPI

Ketum DPP KNPI Serukan Pemuda Indonesia Bersatu Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Ketum DPP KNPI Serukan Pemuda Indonesia Bersatu Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

By admin On Selasa, Oktober 27, 2026

 

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Dr. H. Ali Hanafiah, SE., SH., M.Si., menyerukan kepada seluruh elemen pemuda di Indonesia untuk memperkuat persatuan dan mengambil peran aktif dalam mendukung program-program pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Menurut Ali Hanafiah, pemuda Indonesia harus menjadi kekuatan strategis bangsa yang tidak hanya kritis terhadap berbagai persoalan, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan, solusi, dan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.

Seruan tersebut menjadi pengingat penting bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh semangat persatuan, partisipasi, dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda.

"Mari kita rapatkan barisan, satukan tekad, dan perkuat persaudaraan kebangsaan. Saya mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk bersama-sama mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan membangun bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan berdaya saing," ujar Ali Hanafiah.

Ia menegaskan, dukungan pemuda terhadap pemerintah harus diwujudkan melalui partisipasi aktif, kerja nyata, pengembangan kreativitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ali Hanafiah mengingatkan bahwa sejarah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan generasi muda. Para pemuda terdahulu telah memainkan peran penting dalam membangun kesadaran kebangsaan, memperjuangkan persatuan, dan merebut kemerdekaan.

Kini, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, tugas generasi muda adalah melanjutkan perjuangan tersebut melalui karya, inovasi, prestasi, dan pengabdian kepada bangsa.

"Jika dahulu para pemuda berjuang dengan semangat untuk merebut kemerdekaan, sekarang saatnya kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Pemuda harus hadir sebagai pelopor perubahan, penggerak pembangunan, penjaga persatuan, dan pemberi solusi atas berbagai persoalan bangsa," tegasnya.

Ia menambahkan, pemuda Indonesia tidak boleh terjebak dalam perpecahan, pertentangan yang tidak produktif, ataupun kepentingan sesaat yang dapat mengikis semangat persatuan nasional.

Sebaliknya, perbedaan pandangan harus menjadi kekuatan untuk memperkaya gagasan dan melahirkan solusi terbaik bagi kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia.

Dalam kehidupan demokrasi, Ali Hanafiah juga menegaskan bahwa pemuda memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi hukum, serta menghormati hak-hak masyarakat lainnya.

Ia mengajak seluruh pemuda dan pemudi Indonesia agar mengedepankan dialog, komunikasi yang konstruktif, serta penyampaian aspirasi secara cerdas, santun, dan bermartabat.

"Penyampaian aspirasi hendaknya mengutamakan dialog dan cara-cara yang konstruktif. Pemuda harus berani menyampaikan kritik, tetapi juga harus mampu menawarkan solusi. Jangan sampai aspirasi yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi justru disampaikan melalui tindakan anarkis yang merugikan masyarakat, merusak fasilitas umum, atau mengganggu ketertiban umum," kata Ali Hanafiah.

Menurutnya, sikap kritis dan dukungan terhadap pemerintah bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Pemuda dapat mendukung program pembangunan sekaligus memberikan masukan, kritik, dan evaluasi secara objektif demi memastikan kebijakan berjalan semakin baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Bagi para pemuda, lanjut Ali Hanafiah, yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada momentum Hari Sumpah Pemuda agar dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tidak berlaku anarkis. Pihaknya mendukung gerakan moral sekaligus mendukung penuh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi untuk melakukan tindakan tegas, apabila terjadi aksi unjukrasa yang bersikap anarkis. 

"Jika melakukan aksi bersikap anarkis dan mengganggu ketertiban umum harus ditindak tegas, DPP KNPI mendukung Kapolri Jenderal Suyudi untuk mengambil langkah-langkah konkret jika para pemuda melanggar aturan. Para pemuda jangan membuat malu momentum Hari Sumpah Pemuda," tegas Ali Hanafiah lagi. 

Bagi KNPI, lanjutnya, pemuda harus menjadi kekuatan moral dan intelektual yang mampu menjaga keseimbangan antara semangat perubahan, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab kebangsaan.

Memasuki momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026, Ali Hanafiah mengajak seluruh organisasi kepemudaan, mahasiswa, komunitas, serta generasi muda di seluruh penjuru Tanah Air untuk kembali menghidupkan semangat persatuan yang diwariskan para pendahulu bangsa.

Semangat Sumpah Pemuda, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai slogan atau seremoni tahunan. Nilai persatuan, kebangsaan, dan pengabdian harus diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemuda di perkotaan maupun di pelosok desa harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, memperoleh pendidikan yang berkualitas, meningkatkan keterampilan, menciptakan lapangan kerja, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

"Kita ingin pemuda Indonesia menjadi generasi yang tangguh, cerdas, berintegritas, dan memiliki semangat gotong royong. Jangan hanya menjadi penonton perubahan, tetapi jadilah pelaku utama yang menciptakan perubahan. Bangun daerah masing-masing, berikan manfaat bagi masyarakat, dan bersama-sama kita berkontribusi untuk Indonesia," ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, memperkuat toleransi, menjaga persaudaraan, serta menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan, KNPI diharapkan terus memperkuat perannya dalam membangun komunikasi antargenerasi, mendorong lahirnya kepemimpinan muda yang berkualitas, dan memperluas ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Ali Hanafiah menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan energi, pemikiran, keberanian, dan kreativitas generasi muda untuk menghadapi tantangan global serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemuda untuk menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai momentum memperbarui komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, dan meningkatkan kontribusi nyata bagi negara.

"Pemuda Indonesia harus bersatu, bukan terpecah belah. Harus berkarya, bukan sekadar berwacana. Harus berani menyampaikan kebenaran, tetapi tetap menjunjung etika dan tanggung jawab. Mari kita dukung program-program pemerintah yang berpihak kepada kemajuan bangsa, berikan masukan yang membangun, dan kawal cita-cita Indonesia dengan semangat persatuan," serunya.

Ia menutup dengan pesan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada persatuan seluruh rakyatnya dan masa depan bangsa berada di tangan generasi yang bersedia bekerja, berjuang, serta mengabdi dengan sungguh-sungguh.

Pemkab Bireuen Bantah Pilih Kasih Penanganan Pascabencana, Sebut Anggaran Terbatas

Pemkab Bireuen Bantah Pilih Kasih Penanganan Pascabencana, Sebut Anggaran Terbatas

By Redaksi On Selasa, Oktober 27, 2026

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen membantah tudingan pilih kasih dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu pada November 2025. 

Pemerintah daerah menegaskan, pemulihan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas, pembagian kewenangan, serta kemampuan anggaran. 

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam menyelesaikan seluruh persoalan pascabencana secara bersamaan. 

Menurutnya, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya wilayah yang dianaktirikan dalam proses pemulihan. 

“Melihat perkembangan narasi tersebut di media sosial, perlu kami luruskan bahwa Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, S.T., bersama perangkat kerjanya, tidak pilih kasih dalam hal apa pun, termasuk dalam penanganan pascabencana. Hanya saja, dengan anggaran terbatas, tidak semua persoalan dapat diatasi dalam waktu bersamaan,” kata Muhajir dalam siaran persnya, Senin, 26 Oktober 2026. 

Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi narasi di media sosial mengenai dugaan ketidakmerataan penanganan pascabencana. 

Kritik yang berkembang juga menyoroti prioritas pembangunan fisik yang dinilai lebih diutamakan dibandingkan pemenuhan hak-hak korban bencana. 

Muhajir menjelaskan, sejak bencana melanda Bireuen pada November 2025, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penanganan, termasuk memperpanjang masa transisi darurat menuju pemulihan sebanyak empat kali. 

Tahapan tersebut menjadi jembatan antara penanganan darurat dan proses rehabilitasi serta rekonstruksi jangka panjang. 

Pemkab Bireuen juga telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RAD RRPB) 2026–2028 sebagai pedoman pelaksanaan pemulihan selama tiga tahun ke depan. 

Dokumen tersebut, menurut Muhajir, disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dan diselaraskan dengan kerangka pemulihan di tingkat nasional. 

“Tidak semua dapat diselesaikan dalam waktu bersamaan. Ada yang dipulihkan tahun ini, ada tahun 2027, dan ada yang tahun 2028. Itu dilakukan berdasarkan skala prioritas dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten,” ujarnya. 

Terkait bantuan bagi penyintas, Pemkab Bireuen menyatakan terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial untuk memastikan ketepatan data penerima. 

Muhajir menyebutkan, sejumlah bantuan masih dalam proses pencairan di tingkat pusat. Bantuan tersebut meliputi jatah hidup tahap II, stimulan ekonomi, bantuan perabotan rumah tangga, serta stimulan perumahan tahap II. 

Pemkab Bireuen mengajak masyarakat tetap tenang dan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Pemerintah daerah juga berharap dukungan masyarakat dapat membantu kelancaran proses pemulihan pascabencana. 

Meski demikian, penanganan pascabencana masih menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait pemerataan bantuan dan percepatan pemulihan hak-hak penyintas di wilayah terdampak. (Joniful Bahri)

Ungkap Kasus Narkoba, Polresta Serang Kota Sita 8,8 Kg Sabu Senilai Rp 8,8 Miliar

Ungkap Kasus Narkoba, Polresta Serang Kota Sita 8,8 Kg Sabu Senilai Rp 8,8 Miliar

By Redaksi On Selasa, Oktober 27, 2026

Polresta Serang Kota ungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu. 

SERANG, KabarViral79.Com - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Serang Kota berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan total barang bukti mencapai kurang lebih 8,8 kilogram. 

Pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan secara intensif oleh Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota hingga ke wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan oleh Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., dalam konferensi pers, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Kapolresta Serang Kota menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula pada Rabu, 04 Maret 2026, sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial RH di sebuah rumah, di Kampung Pasar Padarincang, Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. 

Dari hasil penggeledahan terhadap RH, petugas menemukan barang bukti berupa 14 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 gram. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, RH mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang pria berinisial MA (29), yang saat itu berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Menindaklanjuti keterangan tersebut, Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota yang dipimpin Iptu Arif Budianto melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri jaringan peredaran narkotika tersebut. 

Pada Kamis, 22 Oktober 2026, sekitar pukul 00.15 WIB, petugas melakukan penindakan di area parkir Apartemen Pancoran Riverside, Jalan Pengadegan Timur Raya No.1, Jakarta Selatan. 

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan tiga plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 2,06 gram. Dua paket ditemukan di dalam lipatan celana, sedangkan satu paket lainnya ditemukan di atas lemari. Selain itu, petugas juga menemukan lima cartridge etomidate di dalam lemari pakaian. 

Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut, diketahui bahwa MA diduga akan mengambil sejumlah narkotika jenis sabu di wilayah Sukabumi. 

Pengembangan ke Sukabumi, Petugas Amankan Sabu Lebih dari 8 Kg

Pengembangan penyelidikan kembali dilakukan pada Sabtu, 24 Oktober 2026. 

Dalam kegiatan tersebut, petugas menangkap dua pria berinisial YS (53) dan HF (31) di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Jalan Raya Cibolang, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, saat keduanya diduga hendak mengirimkan narkotika jenis sabu. 

Dari hasil penggeledahan terhadap YS, petugas menemukan tiga plastik bening berukuran besar yang berisi plastik berwarna kuning dengan logo durian. 

Seluruh paket tersebut berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 3.188,3 gram atau sekitar 3,18 kilogram. 

Barang bukti tersebut disimpan di dalam tas goodie bag berwarna hijau yang dibawa oleh YS. 

Petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan HF yang berlokasi di Kampung Mangkalaya, Kabupaten Sukabumi. 

Dari lokasi tersebut, ditemukan lima plastik bening berukuran besar berisi paket sabu dalam plastik berwarna kuning serta satu plastik berwarna kuning berlogo durian yang juga berisi sabu. 

Total berat bruto barang bukti yang ditemukan di kontrakan HF mencapai kurang lebih 5.650,7 gram atau sekitar 5,65 kilogram. 

Dengan demikian, total barang bukti sabu yang ditemukan dari kedua lokasi di Sukabumi tersebut mencapai kurang lebih 8.839 gram atau sekitar 8,8 kilogram. 

Kasat Narkoba: 8,8 Kg Sabu Setara Rp 8,8 Miliar, Selamatkan 45 Ribu Jiwa

Kasat Resnarkoba Polresta Serang Kota, Kompol Vhalio Agafe menambahkan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras dan ketekunan personel Unit II Satresnarkoba dalam mengembangkan penyelidikan hingga berhasil mengungkap peredaran sabu dalam jumlah besar. 

“Kerja keras Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota membuahkan hasil dengan berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 8,8 kilogram. Jika dikalkulasikan, barang bukti tersebut memiliki nilai sekitar Rp 8,8 miliar dan diperkirakan dapat menyelamatkan kurang lebih 45 ribu jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika,” ujar Kompol Vhalio Agafe. 

Ia menegaskan bahwa pengungkapan ini bukan sekadar keberhasilan penegakan hukum, melainkan juga bukti nyata komitmen Polri dalam memerangi peredaran gelap narkotika demi melindungi masyarakat serta menyelamatkan masa depan generasi bangsa. 

Menurutnya, pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat. 

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disampaikan dalam keterangan pengungkapan kasus. 

Para tersangka terancam pidana berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Polresta Serang Kota menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penyelidikan, penindakan, serta pengembangan jaringan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. 

Narkoba Musuh Bersama!

Mari bersama-sama memerangi narkoba dan jangan memberikan ruang bagi peredaran gelap narkotika di lingkungan kita. 

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. 

Karena setiap langkah melawan narkoba adalah langkah menyelamatkan masa depan bangsa. (*/red)

Awali Tugas dengan Merangkul Insan Pers, Kapolres Serang Perkuat Komunikasi dan Kemitraan

Awali Tugas dengan Merangkul Insan Pers, Kapolres Serang Perkuat Komunikasi dan Kemitraan

By Redaksi On Selasa, Oktober 27, 2026

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi saat kegiatan silaturahmi bersama Insan Pers, di Aula Ngariung Iman Ngariung Aman, Mapolres Serang, Selasa sore, 27 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi menggelar kegiatan silaturahmi bersama Insan Pers, di Aula Ngariung Iman Ngariung Aman, Mapolres Serang, Selasa sore, 27 Oktober 2026. 

Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WIB tersebut dihadiri sekitar 120 peserta dari berbagai organisasi dan kelompok media, di antaranya IMM Polres Serang, Forum Jurnalis Serang Raya (FJSR), Perkumpulan Wartawan Serang Timur (Perwast), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), media mainstream, serta sejumlah wartawan independen. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Serang dan para Pejabat Utama Polres Serang. 

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Serang, AKBP Bobby Danuardi menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini merupakan momentum untuk memperkenalkan diri sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Kepolisian dan Insan Pers. 

"Sebagai Kapolres Serang yang baru, saya ingin membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan seluruh rekan-rekan media. Kami menyadari bahwa Insan Pers memiliki peran penting sebagai mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat," ujar AKBP Bobby Danuardi. 

Kapolres menegaskan bahwa hubungan antara Kepolisian dan Media harus dibangun atas dasar keterbukaan, kepercayaan, serta semangat saling mendukung dalam menjalankan tugas masing-masing. 

"Kami berharap sinergitas yang selama ini telah terjalin dapat terus ditingkatkan. Rekan-rekan media merupakan mitra penting bagi kami, baik dalam menyampaikan informasi kegiatan Kepolisian maupun memberikan masukan dan kritik yang membangun demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya. 

Lebih lanjut, AKBP Bobby Danuardi menekankan pentingnya penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, khususnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Serang. 

"Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, kami berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat memberikan edukasi, menciptakan suasana yang sejuk, serta mendukung terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif," jelasnya. 

Kapolres juga menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap komunikasi dan koordinasi dengan seluruh insan pers sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi serta pelayanan publik. 

"Kami ingin hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan kerja, tetapi juga menjadi hubungan silaturahmi yang erat. Mari bersama-sama membangun Kabupaten Serang yang aman dan kondusif melalui peran dan tanggung jawab kita masing-masing," tambahnya. 

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Acara dilanjutkan dengan sesi dialog dan tanya jawab antara jajaran Polres Serang dengan Insan Pers, kemudian ditutup dengan makan bersama. (*/red)

AMKI Musi Rawas Resmi Dilantik, Independensi Pers Jadi Harga Mati di Era Digital

AMKI Musi Rawas Resmi Dilantik, Independensi Pers Jadi Harga Mati di Era Digital

By admin On Selasa, Oktober 27, 2026

 

Musi Rawas - Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Musi Rawas resmi melantik kepengurusan periode 2026–2031 di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas, Selasa (27/10/2026). Pelantikan ini menjadi momentum bagi perusahaan media untuk memperkuat profesionalisme, beradaptasi dengan perkembangan digital, sekaligus menjaga independensi dan integritas jurnalistik.

Mengusung tema “Media Konvergensi Bukan Pilihan, Tapi Keharusan. Bersama AMKI, Mari Bangkit dan Berinovasi”, AMKI Musi Rawas dihadapkan pada tantangan membangun ekosistem media yang mampu mengikuti perubahan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik.

Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, menekankan pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Meski demikian, kemitraan tersebut perlu dijalankan dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan kepentingan publik. Media tidak hanya berperan menyampaikan program pemerintah, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, kritis, dan berimbang.

Ketua AMKI Sumatera Selatan, Kms Umar Jaya Negara, menjelaskan bahwa AMKI merupakan organisasi yang menghimpun perusahaan media. Menurutnya, pembentukan organisasi tersebut berangkat dari kepedulian terhadap perusahaan pers yang membutuhkan wadah untuk memperkuat kebersamaan dan menghadapi tantangan industri media.

Ia menyebutkan, perkembangan media digital dan bertambahnya pelaku usaha media menjadi salah satu alasan pentingnya membangun organisasi yang dapat menghimpun perusahaan pers dalam satu wadah.

Kms Umar juga menyampaikan bahwa pembentukan AMKI telah berkembang hingga tingkat kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Ia menyambut pelantikan kepengurusan AMKI Musi Rawas sebagai bagian dari penguatan organisasi di daerah.

Ketua AMKI Kabupaten Musi Rawas, H. Marwan Ashari, S.H., mengajak seluruh pengurus dan anggota memperkuat kebersamaan, membangun kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas perusahaan pers agar mampu bertahan di tengah persaingan industri media digital.

Pelantikan turut dihadiri Bupati Musi Rawas, jajaran pengurus AMKI Sumsel, OPD, perwakilan kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, dan insan pers.

Tantangan sesungguhnya dimulai setelah pelantikan. AMKI Musi Rawas harus membuktikan keberadaannya melalui program nyata, mulai dari peningkatan kualitas media, pelatihan jurnalistik, inovasi digital, hingga perlindungan kepentingan anggota sesuai ketentuan hukum.

Sebab, keberhasilan organisasi pers bukan diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari kontribusinya dalam membangun perusahaan media yang profesional, menjaga independensi, dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, AMKI Musi Rawas diharapkan mampu menjadi penggerak ekosistem media yang sehat sekaligus mitra pembangunan daerah tanpa kehilangan keberanian menjalankan fungsi kontrol sosial.

Sementara itu, Ketua AMKI Kabupaten Musi Rawas, H. Marwan Ashari, S.H., mengajak seluruh pengurus dan anggota memperkuat kebersamaan, membangun kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas perusahaan pers agar mampu bertahan di tengah persaingan industri media digital.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Bupati Musi Rawas, jajaran pengurus AMKI Sumatera Selatan, organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, serta insan pers.

Setelah pelantikan, tantangan berikutnya adalah membuktikan keberadaan organisasi melalui program nyata. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas media, pelatihan jurnalistik, pengembangan inovasi digital, serta penguatan kapasitas perusahaan pers sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keberhasilan organisasi pers tidak cukup diukur dari pelaksanaan seremoni, tetapi juga dari kontribusinya dalam membangun perusahaan media yang profesional, menjaga independensi, dan menghadirkan informasi yang akurat serta bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, AMKI Musi Rawas diharapkan mampu mendorong terbentuknya ekosistem media yang sehat dan berdaya saing. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak tetap penting, tetapi independensi pers serta fungsi kontrol sosial harus menjadi prinsip yang tidak boleh ditinggalkan.