 |
| Foto ilustrasi. |
Oleh: Firdaus Arifin
Jumat malam, 22 Mei 2026, sebagian besar wilayah Sumatera bagian utara dan tengah mendadak gelap. Listrik padam di banyak daerah, dari Aceh hingga Jambi.
Lampu lalu lintas mati. Jaringan telekomunikasi terganggu. ATM lumpuh. Aktivitas ekonomi melambat.
Di beberapa kota, masyarakat keluar rumah bukan untuk menikmati malam, melainkan mencari udara karena pendingin ruangan dan kipas berhenti bekerja.
Peristiwa itu segera mengingatkan kita pada satu hal penting: listrik bukan lagi sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan fondasi kehidupan publik modern.
Ketika listrik padam, layanan publik ikut terganggu. Mobilitas tersendat. Komunikasi terganggu. Rasa aman masyarakat ikut menurun.
PT PLN (Persero) menjelaskan gangguan berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi yang memicu separated system antara Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Tengah.
Gangguan itu kemudian menimbulkan efek berantai pada sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera. Penjelasan teknis tersebut memang penting. Namun, bagi publik, persoalannya tidak berhenti pada kabel transmisi atau gardu induk.
Pertanyaan yang muncul jauh lebih mendasar: mengapa satu gangguan dapat memicu pemadaman massal di banyak wilayah sekaligus? Di titik itulah blackout Sumatera berubah menjadi persoalan kebijakan publik.
Negara Rentan
Dalam kajian kebijakan publik, kualitas negara modern tidak hanya diukur dari kemampuan membuat program pembangunan, tetapi juga dari kapasitas menjaga keberlangsungan layanan dasar ketika krisis terjadi.
Francis Fukuyama menyebutnya sebagai state capacity—kemampuan institusi negara memastikan sistem publik tetap berjalan dalam situasi normal maupun darurat.
Blackout Sumatera memperlihatkan bahwa kapasitas itu masih menghadapi banyak tantangan.
Indonesia memang membangun sistem interkoneksi listrik besar untuk meningkatkan efisiensi distribusi energi antarwilayah.
Dalam banyak hal, sistem seperti ini efektif karena memungkinkan pasokan daya bergerak lebih fleksibel. Namun, sistem besar juga membutuhkan ketahanan tinggi.
Ketika satu titik terganggu, dampaknya dapat menjalar cepat ke wilayah lain jika mekanisme cadangan dan mitigasi tidak cukup kuat.
Masalahnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia terlalu sering dipahami sebatas proyek fisik. Ukurannya kerap berhenti pada panjang jalan, jumlah bendungan, atau besarnya investasi.
Padahal infrastruktur publik tidak hanya soal membangun, melainkan juga memastikan sistem mampu bertahan menghadapi tekanan.
Karena itu, blackout Sumatera seharusnya dibaca sebagai alarm mengenai pentingnya ketahanan infrastruktur publik.
Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa banyak sistem publik kita masih memiliki kerentanan tinggi terhadap gangguan besar.
Kita melihat pola serupa di berbagai sektor. Ketika satu server pusat bermasalah, pelayanan administrasi nasional ikut terganggu. Ketika satu jalur distribusi terputus, logistik tersendat.
Ketika satu titik transmisi listrik gagal, dampaknya menjalar ke banyak daerah sekaligus. Artinya, sebagian infrastruktur publik kita masih terlalu bergantung pada sistem terpusat dengan cadangan terbatas.
Dalam tata kelola modern, redundansi bukan pemborosan. Ia justru merupakan bentuk perlindungan publik.
Negara-negara dengan sistem infrastruktur matang selalu menyiapkan jalur alternatif, sistem cadangan, dan skenario pemulihan cepat.
Sebab mereka memahami bahwa gangguan tidak mungkin dihapus sepenuhnya, tetapi dampaknya bisa diperkecil.
Di Indonesia, pendekatan semacam ini belum sepenuhnya menjadi prioritas. Kita cenderung bergerak setelah krisis terjadi.
Evaluasi besar muncul setelah sistem runtuh. Perbaikan dipercepat setelah publik terdampak luas.
Padahal inti kebijakan publik yang sehat justru terletak pada kemampuan mengantisipasi risiko sebelum berubah menjadi bencana pelayanan.
Blackout Sumatera memperlihatkan betapa pentingnya perubahan cara pandang tersebut.
PLN menyebut cuaca buruk menjadi salah satu indikasi awal penyebab gangguan transmisi.
Pernyataan ini seharusnya dibaca secara serius, bukan sekadar penjelasan teknis sementara.
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia memang menghadapi peningkatan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim global.
Hujan lebat, banjir, panas ekstrem, dan gangguan atmosfer semakin sering memengaruhi sistem energi di banyak negara.
Infrastruktur publik yang sebelumnya dianggap memadai kini menghadapi tekanan baru yang jauh lebih kompleks.
Karena itu, pembangunan infrastruktur modern tidak lagi cukup hanya mempertimbangkan kebutuhan hari ini.
Infrastruktur publik juga harus dirancang dengan perspektif climate resilience—kemampuan bertahan menghadapi tekanan lingkungan dan cuaca ekstrem.
Indonesia tampaknya perlu mulai bergerak lebih serius ke arah itu.
Sebab peristiwa blackout Sumatera memperlihatkan bahwa gangguan alam dapat dengan cepat berubah menjadi gangguan pelayanan publik berskala luas jika sistem tidak cukup adaptif.
Publik Terdampak
Di balik istilah teknis seperti transmisi, frekuensi, atau interkoneksi, ada masyarakat yang menanggung dampak langsung.
Pedagang kecil kehilangan pembeli. UMKM berhenti produksi. Penyimpanan bahan makanan terganggu. Anak-anak kesulitan belajar pada malam hari.
Di sejumlah daerah, warga harus bertahan dalam suhu panas tanpa listrik selama berjam-jam.
Memang sebagian kelompok masyarakat masih memiliki genset atau sumber daya cadangan.
Namun, masyarakat kecil sering kali tidak memiliki pilihan selain menunggu listrik kembali menyala.
Karena itu, blackout bukan sekadar persoalan teknis ketenagalistrikan. Ia juga menyentuh dimensi keadilan sosial.
Semakin rapuh sistem publik, semakin besar beban yang harus ditanggung kelompok paling rentan.
Dalam konteks itu, negara tidak cukup hadir melalui permintaan maaf atau penjelasan teknis.
Negara harus memastikan adanya pembenahan sistemik agar risiko serupa tidak terus berulang.
PLN patut diapresiasi karena melakukan pemulihan sistem secara bertahap dalam waktu relatif cepat.
Perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat dan menerjunkan personel teknis di berbagai daerah untuk mempercepat penormalan jaringan. Namun, peristiwa ini tetap perlu dijadikan bahan evaluasi besar.
Negara modern tidak diukur dari absennya gangguan sama sekali. Bahkan negara maju pun pernah mengalami blackout.
Yang membedakan adalah kualitas mitigasi, kecepatan respons, dan kemampuan mencegah dampak meluas.
Pertanyaannya, apakah tata kelola infrastruktur publik Indonesia sudah benar-benar berorientasi pada ketahanan?
Dunia saat ini bergerak menuju era ketidakpastian tinggi. Krisis energi, cuaca ekstrem, bencana ekologis, hingga ancaman siber akan semakin sering terjadi.
Infrastruktur publik tidak bisa lagi dibangun hanya dengan logika pertumbuhan ekonomi semata. Ia harus dibangun dengan logika ketahanan.
Karena itu, blackout Sumatera semestinya menjadi momentum evaluasi nasional.
Pertama, memperkuat sistem cadangan dan jalur alternatif distribusi energi. Kedua, meningkatkan investasi pada teknologi mitigasi gangguan sistem.
Ketiga, mengintegrasikan kebijakan energi dengan strategi adaptasi iklim. Keempat, memperkuat transparansi evaluasi agar publik mengetahui akar persoalan secara jelas.
Tanpa langkah serius, kita hanya akan mengulang pola yang sama: krisis, kepanikan, pemulihan sementara, lalu lupa.
Blackout Sumatera memberi pelajaran penting tentang wajah negara modern. Negara tidak cukup hadir lewat proyek besar, pidato pembangunan, atau statistik pertumbuhan ekonomi.
Negara diuji justru ketika layanan dasar publik terganggu. Ketika listrik padam, ketika komunikasi tersendat, ketika masyarakat kehilangan kepastian.
Di saat seperti itulah publik akan bertanya sederhana: seberapa siap negara melindungi warganya?
Pertanyaan itu terasa relevan hari ini. Sebab di tengah ambisi pembangunan nasional yang terus dibanggakan, kita ternyata masih menyimpan pekerjaan rumah besar mengenai ketahanan infrastruktur publik.
Blackout Sumatera bukan sekadar insiden teknis ketenagalistrikan. Ia adalah pengingat bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar ekspansi, tetapi juga daya tahan.
Sebab tanpa sistem yang tangguh, satu gangguan kecil dapat berubah menjadi krisis pelayanan yang mengguncang kepercayaan publik terhadap kemampuan negara menjaga kehidupan sehari-hari warganya.
Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat.
Sumber: kompas.com
