-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kejari Bireuen dan RSUD Dr Fauziah Teken MoU Penanganan Hukum Perdata dan TUN

By On Kamis, April 30, 2026

Kejari Bireuen tandangani MoU dengan RSUD Dr Fauziah Bireuen terkait penanganan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Kamis, 30 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan RSUD Dr Fauziah Bireuen terkait penanganan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Kamis 30 April 2026, di Aula Kejari Bireuen. 

Penandatanganan tersebut dihadiri Kepala Kejari Bireuen Yarnes, SH, MH, Sekretaris Daerah Bireuen Ismunandar, ST, MT, Direktur RSUD Dr Fauziah dr. Minar Mushari, Sp.S, jajaran rumah sakit, serta Kepala Seksi Perdata dan TUN (Datun) Desy Angeline Novita Br. Simamora, SH. 

Kepala Kejari Bireuen menyampaikan, kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi dalam penyelesaian persoalan hukum perdata dan TUN melalui peran Jaksa Pengacara Negara. 

Ruang lingkupnya meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, hingga tindakan hukum lainnya. 

Ia juga mengapresiasi kepercayaan RSUD Dr Fauziah dalam menjalin kolaborasi tersebut. 

Menurutnya, penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan TUN harus dilakukan secara tepat sasaran, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, agar seluruh kegiatan dapat berjalan optimal dan lancar. (Joniful Bahri)

Pemkab Bireuen Apresiasi 50 Anak IDL di Puncak Pekan Imunisasi Dunia 2026

By On Kamis, April 30, 2026

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT saat menyerahkan piagam penghargaan secara simbolis kepada anak yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap dan penanggung jawab program imunisasi di Halaman Pendopo setempat. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen memberikan penghargaan kepada 50 anak dengan status Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) serta lima penanggung jawab program imunisasi pada puncak Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026, Kamis 30 April 2026, di halaman Pendopo Bireuen. 

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT menegaskan, imunisasi merupakan langkah efektif mencegah penyakit, kecacatan, hingga kematian pada anak, sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. 

Ia menyebut, capaian imunisasi di Bireuen masih berfluktuasi, sehingga berisiko meningkatkan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti campak dan difteri. Karena itu, penguatan surveilans dan sinergi lintas sektor dinilai penting. 

"Imunisasi bukan hanya melindungi individu, tetapi juga masyarakat melalui terbentuknya kekebalan kelompok,” ujar Razuardi. 

Kadinkes Bireuen, dr. Irwan saat memaparkan capaian program imunisasi daerah, pada puncak Pekan Imunisasi Dunia (PID) di halaman Pendopo setempat. 

Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta ini juga diisi sosialisasi imunisasi sepanjang siklus hidup. Dinas Kesehatan Bireuen akan melanjutkan pelayanan imunisasi di puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan pada awal Mei 2026. 

Pemkab berharap momentum ini meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa imunisasi merupakan investasi jangka panjang untuk generasi sehat dan produktif. 

Sementara Kadinkes Bireuen, dr. Irwan, memaparkan capaian program imunisasi daerah, yang dilanjutkan dengan sosialisasi oleh dr. Ireke Ayumi, M.Ked (Ped), Sp.A dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aceh terkait pentingnya perlindungan anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. (Joniful Bahri)

Mahasiswa Geruduk Kejagung Desak periksa PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia terkait manipulasi klaim asuransi

By On Kamis, April 30, 2026

   



Kamis 30 April 2026 kelompok yang menamakan diri nya Masyarakat dan Mahasiswa anti korupsi Indonesia (MAKI INDONESIA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejagung RI sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan manipulasi klaim asuransi kendaraan yang terjadi di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia.


Aksi ini merupakan jilid ke 2 sebagai respons atas hasil investigasi dilapangan bahwa telah ditemukan bukti pelanggaran korupsi, diduga telah terjadi permintaan sejumlah uang dan satu unit mobil pada bengkel rekanan dalam hal ini PT Mitra auito indo.


Massa aksi menilai bahwa apabila dugaan ini terbukti, maka tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencoreng integritas sektor jasa keuangan nasional. Oleh karena itu, keterlibatan KPK sangat diperlukan untuk memastikan adanya penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan.


Dalam aksi ini, Husein selalu korlap menyampaikan tuntutan sebagai berikut:


- Mendesak Kejagung RI untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan manipulasi klaim asuransi di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia.

- Meminta Kejagung RI berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh.

- Menuntut pertanggungjawaban pihak manajemen dan oknum yang terlibat dalam praktik yang merugikan nasabah.


Aksi ini juga menjadi bentuk peringatan bahwa praktik manipulasi dan penyimpangan dalam sektor keuangan tidak boleh dibiarkan. Kepercayaan publik adalah hal yang utama, dan setiap bentuk pelanggaran harus ditindak secara tegas.

LSM LIRA Investigasi, Bupati Sampang Diduga Ikut Gelapkan Dana Rumpon Senilai Rp6 Miliar

By On Kamis, April 30, 2026

  



Jakarta -- Skandal dugaan korupsi dana kompensasi nelayan senilai Rp21 miliar mengguncang kawasan Pantura Madura. LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) lakukan investigasi diduga, kasus ini melibatkan Bupati Sampang, Slamet Junaidi.


Informasi skandal dugaan korupsi itu, terkait dana konpensasi dana Rp.21 milyar dari perusahaan migas Petronas, Malaysia yang seharusnya menjadi hak para nelayan kecil tersebut diduga diselewengkan oleh jaringan yang melibatkan korporasi, birokrasi, hingga elit politik lokal. 


Menurut Jaringan LSM LIRA, yang dihimpun dari berbagai sumber, kasus ini bermula pada tahun 2024, ketika aktivitas perusahaan migas Petronas di perairan utara Madura Disebut menyebabkan kerusakan ekologis. Dampak paling signifikan dirasakan oleh nelayan, terutama hancurnya rumpon—alat bantu tangkap ikan. 


Sebagai bentuk tanggung jawab, dialokasikan dana kompensasi sebesar Rp21 miliar. Namun, dana tersebut diduga tidak pernah diterima oleh para nelayan yang berhak. Dana kompensasi itu justru mengalir ke rekening pribadi seorang berinisial "S".


Kemudian dari rekening tersebut, uang kemudian diduga dipecah dan mengalir ke sejumlah pihak, termasuk ke Bupati Sampang, Slamet Junaidi sebesar Rp.6 Milyar. Sebesar Rp13 miliar disebut ditarik dan dikelola oleh Anugerah, Direktur PT Bintang Anugerah Perkasa. 


Slamet Junaidi sendiri setelah merebak kasus ini ke publik, uang Rp.6 milyar berdalih sebagai pinjaman. Ia baru dikembalikan pada Agustus 2025. Sisa dana lainnya diduga kembali mengalir ke oknum internal Petronas sebagai bentuk komisi atau kickback. 


"LSM LIRA akan melakukan investigasi minta penjelasan ke Perusahaan Petronas, siapa yang disebut menerima kickback dana yang menjadi hak para nelayan itu," tegas Presiden LSM LIRA, KRH.HM.Jusuf Rizal kepada media yang juga Ketum Ormas Madas Nusantara itu.


Dikatakan LSM LIRA juga sedang membentuk tim investigasi berkolaburasi dengan Madas Nusantara karena menengarai ada hak pemda (Prusda) di Perusahaan Migas Petronas yang nilainya ratusan milyar tidak jelas siapa yang mengambil. Semestinya sesuai ketentuan pihak Prusda (Perusahaan Daerah/BUMD) dapat saham 5%.


Disarikan dari berbagai sumber tiktok@pejabat teras

Bupati Bireuen Tinjau Empat Proyek Strategis APBN, Pastikan Percepatan Pemulihan Pasca Banjir

By On Rabu, April 29, 2026

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST meninjau langsung progres pembangunan empat proyek infrastruktur strategis yang didanai melalui APBN, Rabu, 29 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com -  Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST meninjau langsung progres pembangunan empat proyek infrastruktur strategis yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Rabu, 29 April 2026. 

Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan pasca banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada November 2025. 

Dalam kunjungan lapangan itu, Bupati didampingi Ketua DPRK Bireuen Juniadi, SH, Sekda Ismunandar, ST., MT., Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas PUPR, serta jajaran Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Bireuen. 

Empat lokasi yang ditinjau meliputi Jembatan Duplikasi Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Jembatan Duplikasi Teupin Mane di Kecamatan Juli, pembangunan Sekolah Rakyat di Gampong Beunyoet Kecamatan Juli, serta tanggul darurat Bendung Irigasi Pante Lhong. 

Bupati Mukhlis menegaskan, pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum dan Teupin Mane menjadi prioritas karena merupakan jalur vital transportasi dan perekonomian masyarakat. 

“Tim pelaksana kami minta bekerja maksimal tanpa mengabaikan kualitas. Akses masyarakat harus segera normal agar aktivitas ekonomi tidak terganggu,” ujar Mukhlis. 

Berdasarkan laporan pelaksana proyek, progres pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum yang dikerjakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah mencapai 42 persen dan ditargetkan selesai pada Juli 2026. 

Sementara Jembatan Teupin Mane yang dikerjakan PT PP (Persero) Tbk baru mencapai 17 persen dengan target fungsional pada Agustus 2026. 

Bupati juga mengimbau para pengguna jalan agar mematuhi batas maksimal muatan 30 ton pada jembatan bailey yang saat ini difungsikan sebagai jalur alternatif sementara. 

Selain itu, Bupati turut meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Gampong Beunyoet. Proyek senilai Rp 250 miliar tersebut telah mencapai progres 48 persen dan ditargetkan rampung lebih awal pada 20 Juni 2026. 

“Sekolah ini menjadi harapan besar masyarakat Aceh. Hanya lima kabupaten/kota yang mendapat program ini. Dengan penambahan tenaga kerja, kami optimistis target penyelesaian dapat tercapai,” katanya. 

Pada akhir kunjungan, Bupati melihat langsung pembangunan tanggul darurat Bendung Irigasi Pante Lhong sepanjang 142 meter yang berfungsi mengalihkan aliran sungai ke pintu intake irigasi guna memenuhi kebutuhan air sawah masyarakat. 

“Saat ini tinggal tersisa sekitar 10 meter pekerjaan. Dalam sepekan ke depan, air diharapkan sudah kembali mengalir ke saluran irigasi untuk sawah petani,” ujarnya. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menyatakan akan terus melakukan pengawasan berkala agar seluruh proyek strategis tersebut selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Joniful Bahri)

Edi Obama Resmi Pimpin PPP Bireuen Periode 2026-2031, Target Tambah Kursi di Parlemen

By On Rabu, April 29, 2026

Edi Obama, resmi ditetapkan sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bireuen Periode 2026-2031, pada Muscab VI PPP Bireuen, di Aula Wisma Bireuen Jaya, Selasa malam, 28 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Edi Saputra, SH., MM., yang akrab disapa Edi Obama, resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bireuen Periode 2026-2031. 

Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) VI PPP Bireuen yang berlangsung di Aula Wisma Bireuen Jaya, Selasa malam, 28 April 2026. 

Usai terpilih secara mufakat, Edi Obama didampingi istrinya, Sri Selisna Devi, menerima pemasangan jas kebesaran PPP dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Aceh, Dr. Amiruddin Idris, SE., M.Si., sebagai simbol dimulainya kepemimpinan baru di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut. 

Dalam pidato perdananya, Edi Obama menyampaikan bahwa keputusannya bergabung dengan PPP dilandasi alasan ideologis, historis, dan religius. 

“PPP bukan sekadar wadah politik, tetapi rumah besar bagi aspirasi umat dan benteng perjuangan nilai-nilai keislaman,” ujar Edi di hadapan kader dan tamu undangan. 

Ia menegaskan, amanah sebagai Ketua DPC merupakan tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan penuh komitmen. 

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menerima amanah ini. Mulai detik ini, saya mewakafkan diri sepenuhnya untuk PPP,” katanya. 

Di bawah kepemimpinannya, Edi Obama menargetkan peningkatan perolehan kursi PPP di parlemen. Saat ini, PPP Bireuen memiliki dua kursi di DPRK dan satu kursi di DPRA. 

Ia menargetkan, pada pemilu mendatang PPP mampu merebut kursi di setiap daerah pemilihan, memperkuat keterwakilan di DPRA, serta mengirim kader ke DPR RI. 

“Target kita jelas, merebut kursi di setiap Dapil, memperkuat posisi di DPRA, dan mengirim putra terbaik Bireuen ke DPR RI,” ujarnya. 

Selain penguatan internal partai, Edi juga menegaskan, PPP akan tetap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bireuen di bawah kepemimpinan Bupati Mukhlis dan Wakil Bupati Razuardi dalam mendukung pembangunan daerah. 

Sementara itu, Ketua DPW PPP Aceh, Amiruddin Idris menyatakan optimistis terhadap kepemimpinan Edi Obama. 

Menurutnya, sosok Edi yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial menjadi modal penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada PPP. 

“Insya Allah, di tangan Edi Obama, PPP akan kembali mendapat tempat di hati masyarakat Bireuen,” ujar Amiruddin. 

Muscab VI PPP Bireuen turut dihadiri Bupati Bireuen H. Mukhlis, ST., Ketua DPRK Bireuen Juniadi, SH., unsur Forkopimda, Ketua KIP Bireuen Saiful Hadi, serta Kepala Badan Kesbangpol Bireuen Dr. Mukhtaruddin. (Joniful Bahri)

Tabrakan Beruntun Tiga Truk Tronton di Kawasan Jeumpa Bireuen, Sopir Luka Berat

By On Rabu, April 29, 2026

Tiga unit truk tronton terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Nasional Medan–Banda Aceh, tepatnya di kawasan pedagang keripik Blang Cot Baroh, Jeumpa, Bireuen, Aceh, Rabu, 29 April 2026, sekitar pukul 05.00 WIB. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Tiga unit truk tronton terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Nasional Medan–Banda Aceh, tepatnya di kawasan pedagang keripik Blang Cot Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Aceh, Rabu, 29 April 2026, sekitar pukul 05.00 WIB. 

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, seorang sopir dilaporkan mengalami luka berat dan dilarikan ke RSUD dr Fauziah Bireuen untuk mendapatkan perawatan medis. 

Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas di jalur utama Medan–Banda Aceh sempat mengalami kemacetan. Kendaraan kemudian dialihkan melalui jalan alternatif di sekitar lokasi kejadian. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan melibatkan truk BK 8231 FC yang dikemudikan Rahmat Tullah bermuatan bahan bangunan, truk tronton bermuatan crude palm oil (CPO) bernomor polisi BK 8733 FU yang dikemudikan Rahmat Setia Budi, serta satu unit truk tronton lain yang datang dari arah Banda Aceh menuju Medan. 

Peristiwa bermula saat truk bermuatan bahan bangunan bertabrakan dengan truk pengangkut CPO. Benturan keras menyebabkan truk bahan bangunan hilang kendali, tergelincir, lalu terbalik di badan jalan. 

Dalam posisi melintang di tengah jalan, truk tersebut kemudian ditabrak truk lain yang datang dari arah berlawanan karena tidak sempat menghindar. 

Kapolres Bireuen, AKBP Tuschad Cipta Herdani, S.I.K., M.Med.Kom., melalui Kasat Lantas AKP Irwansyah Nasution membenarkan kejadian tersebut. 

Ia mengatakan, kasus kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan berat itu kini ditangani Unit Gakkum Satlantas Polres Bireuen untuk penyelidikan lebih lanjut. 

“Proses evakuasi kendaraan masih berlangsung agar arus lalu lintas kembali normal dan tidak menimbulkan kemacetan panjang,” ujar Irwansyah. 

Petugas kepolisian bersama tim terkait juga melakukan penanganan di lokasi untuk mempercepat normalisasi jalur transportasi nasional tersebut. 

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi pengemudi, khususnya kendaraan berat, agar selalu waspada, menjaga jarak aman, serta memastikan kondisi kendaraan laik jalan saat melintasi jalur padat. (Joniful Bahri)

HRD Tinjau Infrastruktur Sabang, Siap Kawal Anggaran Pusat untuk Pengembangan Pelabuhan dan Jalan Longsor

By On Rabu, April 29, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M Daud (HRD), saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Sabang, Selasa, 28 April 2026. 

SABANG, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M Daud (HRD), melakukan kunjungan kerja ke Kota Sabang, Selasa, 28 April 2026, guna meninjau sejumlah infrastruktur strategis serta menyerap aspirasi terkait kebutuhan pembangunan di daerah kepulauan tersebut. 

Dalam kunjungan itu, HRD meninjau Pelabuhan Penyeberangan BPKS Balohan, ruas jalan Balohan–Anoi Itam yang mengalami longsor akibat bencana hidrometeorologi, serta Pelabuhan CT3 yang tengah dipersiapkan sebagai terminal multipurpose dan shorebase migas Blok Andaman. Pelabuhan tersebut juga disebut sebagai bagian dari kerja sama Indonesia dengan India. 

Peninjauan dilakukan bersama Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnaen, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. 

Dalam kesempatan itu, Iskandar meminta dukungan HRD untuk memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat, khususnya bagi perbaikan jalan longsor dan pengembangan infrastruktur pelabuhan bebas Sabang serta Pelabuhan CT3. 

“Kita masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah pusat untuk pengembangan berbagai infrastruktur demi kemajuan Pulau Sabang yang berada di jalur perdagangan internasional,” ujar Iskandar. 

Menanggapi hal tersebut, HRD menyatakan siap memperjuangkan kebutuhan anggaran guna mendorong peluang investasi melalui optimalisasi pengelolaan pelabuhan bebas Sabang. 

Ia menegaskan, pemerintah pusat harus terbuka dan serius dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan di wilayah paling barat Indonesia tersebut. 

“Saya sebagai wakil rakyat berkewajiban mengawasi program-program pemerintah pusat, terutama persoalan yang sedang dihadapi Kota Sabang. Kita harus memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas,” kata HRD. 

Selain itu, HRD juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan langkah strategis bagi percepatan pembangunan Sabang. 

“Mari bersama-sama mencari terobosan demi kemajuan Sabang. Pemerintah pusat dan daerah harus sejalan demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya. 

Ia menambahkan, dirinya siap mengawal berbagai program pemerintah pusat agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh, khususnya warga Sabang. (Joniful Bahri)

OJK Panggil Indosaku Usai Heboh DC Pinjol Prank Damkar Semarang

By On Rabu, April 29, 2026

Damkar Kota Semarang menempuh jalur hukum atas laporan kebakaran palsu yang diduga dilakukan oleh DC Pinjol.  

JAKARTA, KabarViral79.Com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil penyelenggara pinjaman daring (Pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terkait dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum Debt Collector (DC) di Semarang. 

Dikutip dari keterangan resmi OJK, Selasa, 28 April 2026, pemanggilan dilakukan pada Senin, 27 April 2026 kemarin. 

OJK menegaskan, menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknum DC yang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang. 

Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan. 

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan serta meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut. 

Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga, guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 

OJK menegaskan, seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Selain itu, OJK melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan. 

OJK akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera. 

Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya. 

Diketahui sebelumnya, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang mengambil langkah tegas dengan menempuh jalur hukum atas kasus laporan kebakaran palsu yang merupakan aksi jahil atau prank, yang diduga dilakukan oleh DC. 

Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti menegaskan, penyalahgunaan layanan darurat untuk kepentingan pribadi tidak dapat ditoleransi. 

"Kami tidak bisa menerima tindakan seperti ini. Layanan kedaruratan seharusnya digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk meneror atau kepentingan pribadi," ujar Ade. 

Keputusan melaporkan ke Kepolisian diambil setelah pelaku yang diduga merupakan penagih utang atau DC Pinjaman Online (Pinjol) ini tidak menunjukkan itikad baik untuk meminta maaf. 

Peristiwa tersebut bermula pada Kamis sore, 23 April 2026, ketika Damkar menerima laporan kebakaran di warung Nasi Goreng Mas Adi di Jalan WR Supratman. 

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung menerjunkan dua unit mobil pemadam ke lokasi. 

Namun, setelah dilakukan pengecekan, tidak ditemukan adanya kebakaran. (*/red)

Bupati Bireuen Tegaskan Komitmen Perkuat Pendidikan Madrasah pada Peringatan Hardiknas 2026

By On Selasa, April 28, 2026

Kanwil Kemenag Aceh serahkan penghargaan kepada Bupati Bireuen disamping penyerahan penghargaan kepada GTK berprestasi, pada Hardiknas Kementerian Agama di Bireuen. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan, khususnya pendidikan berbasis madrasah, pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, Selasa 28 April 2026, di Gedung Hj Fauziah Convention Hall Bireuen. 

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Bireuen, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Kepala Kemenag Bireuen, pejabat pemerintah daerah, pimpinan perbankan, unsur pendidikan, guru, tenaga kependidikan, serta tamu undangan lainnya. 

Kepala Kemenag Bireuen, Dr H Zulkifli SAg, dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan Hardiknas 2026. 

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan program pendidikan di daerah. 

Rangkaian kegiatan Hardiknas tahun ini diisi dengan penanaman 1.000 pohon wakaf, seminar digital, serta peluncuran Program Madrasah Unggul sebagai upaya membangun generasi Qurani yang berkarakter dan berdaya saing global. 

Dalam sambutannya, Bupati Mukhlis menyebut peringatan Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum refleksi dan penguatan komitmen terhadap pembangunan pendidikan, terutama di tengah tantangan pascabencana hidrometeorologi. 

Kanwil Kemenag Aceh serahkan penghargaan kepada Bupati Bireuen disamping penyerahan penghargaan kepada GTK berprestasi, pada Hardiknas Kementerian Agama di Bireuen. 


“Pendidikan agama bukan sektor pelengkap, tetapi fondasi utama pembangunan peradaban daerah. Anak-anak madrasah hari ini adalah pemimpin masa depan Bireuen,” ujar Mukhlis. 

Ia juga mengapresiasi berbagai program Kementerian Agama, seperti pengembangan madrasah digital, madrasah unggul terintegrasi, serta pemanfaatan tanah wakaf produktif. Program tersebut dinilai berkontribusi dalam mencetak generasi unggul dan kompetitif. 

Pada kesempatan itu, penghargaan juga diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan (GTK) berprestasi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bireuen. Bupati menilai penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pendidik dalam memajukan dunia pendidikan. 

“Penghargaan ini bukan akhir, tetapi motivasi untuk terus melahirkan inovasi dan prestasi,” katanya. 

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Drs H Azhari MSi, menyampaikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bireuen. 

Ia menilai Bireuen layak menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengembangan pendidikan madrasah melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan regulasi yang terukur. 

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan launching Madrasah Unggul, penyerahan penghargaan kepada Bupati Bireuen dari Kanwil Kemenag Aceh, serta pemberian penghargaan kepada GTK berprestasi. (Joniful Bahri)

Kejari Bireuen Geledah Kantor Satpol PP/WH dan Dua Rumah Saksi Terkait Dugaan Korupsi

By On Selasa, April 28, 2026

Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Bireuen melakukan penggeledahan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Bireuen serta dua rumah saksi, Selasa, 28 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen melakukan penggeledahan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Bireuen serta dua rumah saksi, Selasa, 28 April 2026. 

Penggeledahan itu terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 hingga 2024. 

Penggeledahan dipimpin langsung Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bireuen, M. Riko Ari Pratama, SH. Tim mulai melakukan penggeledahan di Kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen sekitar pukul 10.00 WIB. Proses tersebut berlangsung lebih dari dua jam. 

Setelah itu, tim bergerak ke rumah saksi berinisial NES di Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang. 

Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Bireuen melakukan penggeledahan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Bireuen serta dua rumah saksi, Selasa, 28 April 2026. 

Penggeledahan di lokasi ini berlangsung lebih dari dua jam. Selanjutnya, tim juga menggeledah rumah saksi berinisial C di Desa Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang, selama hampir satu jam. 

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan membawa sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani. 

Pelaksanaan penggeledahan dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri (PN) Bireuen Nomor 28/PenPid.B-GLD/2026/PN.Bir tanggal 27 April 2026. 

Kejari Bireuen menyatakan, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan barang bukti dan memperjelas dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan serta pertanggungjawaban DPA di lingkungan Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen. (Joniful Bahri)

Bukan Kecelakaan, Dua Remaja di Peudada Bireuen Aceh Tewas Dikejar dan Diserang Geng Motor

By On Selasa, April 28, 2026

Dua dari tiga tersangka berhasil diamankan di rumah masing-masing tanpa perlawanan pasca meninggalnya dua remaja di Peudada, Bireurn, Acèh. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kasus kematian dua remaja asal Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, Aceh, yang sempat diduga akibat kecelakaan tunggal, akhirnya terungkap. 

Polisi memastikan keduanya meninggal dunia akibat aksi brutal sekelompok remaja yang diduga tergabung dalam geng motor. 

Korban diketahui bernama Amirul Mukminin (17) dan Masjidil Aqsa (17). Keduanya ditemukan tidak bernyawa di dalam parit di kawasan Jalan Nasional Medan–Banda Aceh, Desa Meunasah Baro, Kecamatan Peudada, Minggu 19 April 2026. 

Setelah melakukan penyelidikan intensif

Satreskrim Polres Bireuen menetapkan tiga orang tersangka. Mereka masing-masing berinisial NL (19), warga Kecamatan Jangka, YF warga Kecamatan Peusangan, serta ZR warga Kecamatan Jeumpa. Dua dari tiga tersangka masih berstatus di bawah umur. 

Kasat Reskrim Polres Bireuen, AKP Dedi Miswar mewakili Kapolres Bireuen, AKBP Tuschad Cipta Hardani mengatakan, para tersangka berhasil diamankan di rumah masing-masing tanpa perlawanan. 

“Ketiganya telah kami tangkap dan saat ini menjalani proses hukum lebih lanjut,” ujar AKP Dedi Miswar, Jumat 24 April 2026. 

Dari hasil pemeriksaan, sebelum kejadian para pelaku berkumpul di kawasan Cot Gapu, depan Kantor Bupati Bireuen. Mereka diduga berencana melakukan tawuran dengan kelompok lain, lalu bergerak menuju Kecamatan Peudada. 

Sesampainya di lokasi, para pelaku melihat sepeda motor Honda Supra X yang ditumpangi korban melintas dari arah Kota Bireuen menuju Banda Aceh. Pelaku sempat memanggil korban, namun tidak mendapat respons. 

Merasa diabaikan, para tersangka kemudian mengejar korban menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F sambil membawa senjata tajam berupa pedang. 

Dalam aksi pengejaran itu, pelaku menyerempet dan menendang sepeda motor korban hingga kehilangan kendali dan terjatuh ke dalam parit. Setelah korban jatuh, para pelaku diduga sempat melakukan pemukulan sebelum melarikan diri. 

Sementara tersangka ZR disebut ikut bersama rombongan dan membawa pedang, namun tidak terlibat langsung dalam penyerangan. 

Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Suzuki Satria F dan tiga bilah pedang. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman penjara 15 hingga 20 tahun. (Joniful Bahri)

BKI Gandeng PLN Indonesia Power Jajaki Kerja Sama Energi Berkelanjutan

By On Selasa, April 28, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT PLN Indonesia Power (PLN-IP) untuk menjajaki potensi kerja sama di berbagai bidang, termasuk jasa sertifikasi, inspeksi, non-destructive test, laboratorium, dekarbonisasi, survei, serta rekayasa teknik. Penandatanganan dilakukan di kantor PT PLN Indonesia Power, Jakarta, sebagai langkah awal kedua perusahaan dalam membangun kolaborasi teknis dan strategis yang mendukung operasional pembangkitan listrik yang andal dan berkelanjutan. 

Inisiasi kerja sama ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai peluang kolaborasi, termasuk dukungan teknis dan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, MoU ini menjadi dasar awal untuk mengidentifikasi manfaat, peluang, serta risiko dari rencana kerja sama, sehingga kedua pihak dapat menyusun langkah lanjutan secara lebih terarah. 

Penandatanganan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, didampingi Direktur Operasi Bisnis Komersial Erwin Ernanto Hoesni dan VP CoE Energy BKI R. Sapto Agung Pramusinto. Sementara PT PLN Indonesia Power diwakili oleh Direktur Utama Bernadus Sudarmanta beserta jajarannya. 

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto menegaskan kesiapan BKI untuk berperan sebagai mitra strategis dalam kerja sama ini. 

“Kami siap mendedikasikan kapasitas kompetensi, independensi, serta keahlian teknis kami guna memastikan bahwa setiap operasional, pemeliharaan, dan fasilitas pembangkitan yang dikelola oleh PT PLN Indonesia Power memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kepatuhan regulasi yang tertinggi,” ujar Benny. 

Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, menyampaikan bahwa pihaknya kini melihat BKI tidak hanya berperan di sektor perkapalan, tetapi juga memiliki kemampuan dalam inspeksi, sertifikasi, dan layanan teknis yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. 

Hal ini menjadi penting mengingat PLN Indonesia Power mengelola lebih dari 400 unit mesin pembangkit yang menyuplai sekitar 25 persen kebutuhan listrik nasional, sekaligus terus mengembangkan proyek energi baru terbarukan yang membutuhkan dukungan layanan yang andal. 

Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pengelolaan aset sekaligus transformasi bisnis perusahaan. 

“BKI memiliki kapabilitas inspeksi, sertifikasi, dan layanan teknis yang relevan dalam mendukung pengelolaan aset serta pengembangan proyek perusahaan. Dengan dinamika operasional dan kebutuhan transformasi, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja dan keberlanjutan bisnis ke depan," tuturnya. 

Salah satu ruang lingkup yang dijajaki dalam kerja sama ini adalah bidang dekarbonisasi. 

BKI akan mendukung PLN Indonesia Power melalui penyediaan solusi rekayasa dan kajian kelayakan teknis guna mendorong terwujudnya sistem pembangkitan yang lebih ramah lingkungan. 

Inisiatif ini sejalan dengan tren global menuju target Net Zero Emission serta upaya memperkuat keberlanjutan sektor energi di Indonesia.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan layanan statutoria, BKI memiliki pengalaman panjang dalam mendukung berbagai sektor industri. 

Melalui kerja sama ini, BKI menegaskan perannya dalam membangun sinergi, membantu mitigasi risiko, serta memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional. (*/red)

Tidak Memberikan Hasil Uji Konsekuensi, GMAKS Menduga Ada Penyalahgunaan IP Adress

By On Selasa, April 28, 2026

  




SERANG – Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Saeful Bahri, menyatakan kekecewaannya atas jawaban resmi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten terkait pengelolaan alamat IP Address. Menurutnya, penjelasan tersebut dinilai tidak transparan dan justru memunculkan dugaan baru terkait penyalahgunaan aset negara.

Dalam surat balasan bernomor 488/04-DiskominfoSP/2026 tertanggal 22 April 2026 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas, Beni Ismail, pihaknya hanya menyampaikan informasi umum mengenai jumlah IP Address yang dikelola, yaitu sebanyak 512 unit yang terbagi dalam dua blok jaringan. Namun, hingga saat ini tidak dijelaskan secara rinci daftar IP Address mana saja yang benar-benar dibeli dan dimiliki oleh pemerintah daerah.

“Kami sangat kecewa. Jawaban yang diberikan hanya berisi data umum dan alasan keamanan siber, namun tidak menjawab inti pertanyaan kami. Kami meminta transparansi mengenai daftar IP Address yang dibeli, namun justru ditutup-tutupi,” ujar Saeful Bahri kepada awak media, Selasa (28/04/2026).

Lebih jauh, Saeful menyoroti bahwa dalam surat tersebut tidak disertakan pula hasil uji konsekuensi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Komisi Informasi Publik (KIP). Padahal, menurutnya, hal tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang ditahan memang benar-benar bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan.

“Kami juga mempertanyakan, di mana hasil uji konsekuensi dari KIP yang seharusnya menjadi dasar penolakan pemberian informasi? Tanpa dokumen itu, alasan keamanan yang disampaikan terasa tidak kuat dan justru mencurigakan,” tegasnya.

Berdasarkan hal tersebut, GMAKS menduga kuat adanya potensi penyalahgunaan aset berupa IP Address tersebut. Ada kecurigaan bahwa sebagian dari alamat IP yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik justru disewakan atau digunakan oleh pihak lain demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

“Anggaran negara digunakan untuk membeli aset digital, tapi jika pengelolaannya tidak jelas dan tidak transparan, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan. Kami curiga ada yang disewakan atau dipakai untuk kepentingan di luar tugas pemerintahan,” tambahnya.

Saeful Bahri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti sampai di sini. GMAKS akan terus mendesak agar pihak Diskominfo SP Provinsi Banten bersikap terbuka dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta aset negara. Jika tidak ada kejelasan, langkah hukum dan pelaporan ke aparat penegak hukum akan segera dilakukan.

“Kami minta Kadis Kominfo segera memberikan penjelasan yang utuh dan bukti yang valid. Jangan main-main dengan uang rakyat dan aset negara,” pungkasnya.

 (Dinar)

Sapi Program Ketahanan Pangan “Hilang”, KNPI Lebak Tantang Debat Terbuka Kades dan BUMDes Situregen

By On Selasa, April 28, 2026

 

Wakil Ketua Bidang SDA DPD KNPI Lebak sekaligus Ketua DPK KNPI Panggarangan, Dede Heriansyah (Elod)

LEBAK, KabarViral79.Com – Dugaan raibnya sejumlah ternak sapi dalam program Ketahanan Pangan di Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, memicu reaksi keras dari Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua Bidang SDA DPD KNPI Lebak sekaligus Ketua DPK KNPI Panggarangan, Dede Heriansyah (Elod), secara resmi melayangkan tantangan debat terbuka kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengurus BUMDes Situregen untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

Kecurigaan ini bermula dari laporan masyarakat dan pemberitaan media terkait kosongnya kandang sapi milik BUMDes. Saat dilakukan pengecekan fisik di lapangan, tim tidak menemukan satu pun ekor sapi di lokasi.

Meski pihak pengelola berdalih bahwa sapi-sapi tersebut sedang dalam masa karantina, Elod menilai alasan tersebut tidak masuk akal dan tidak didukung bukti administratif yang transparan.

Foto kandang sapi milik BUMDes Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, dalam kondisi kosong


“Program ini dibiayai anggaran negara yang besar, yakni sekitar Rp207 juta untuk pengadaan 8 ekor sapi, pembangunan kandang, dan pakan. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Kandang kosong, manfaatnya tidak dirasakan petani,” ujar Elod, Selasa (28/4/2026).

Elod menekankan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025, setiap desa wajib mengalokasikan minimal 20% Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan. Program di Situregen seharusnya menjadi pilar ekonomi desa, bukan justru menimbulkan kegaduhan.

“Kepmendesa Nomor 3 Tahun 2025 itu mandat nyata, bukan sekadar formalitas. Ada ruang gelap dalam distribusi dan pengawasan di Situregen yang harus dibuka ke publik,” tegasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan fungsi kontrol pemuda, KNPI menuntut transparansi total melalui forum adu data.

“Saya menantang Kepala Desa, BPD, dan pengurus BUMDes Situregen untuk debat terbuka. Rakyat berhak tahu ke mana perginya anggaran ratusan juta tersebut dan di mana keberadaan sapi-sapi itu sekarang,” pungkas Elod.

(CupTim/Red)

Misteri Hilangnya 8 Ekor Sapi Program BUMDes Situregen Lebak, Kandang Ditemukan Kosong

By On Selasa, April 28, 2026

Kandang sapi milik BUMDes Situregen dalam keadaan kosong melongpong. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Program ketahanan pangan melalui pengadaan 8 ekor sapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, kini menjadi sorotan. 

Sapi yang dianggarkan dari Dana Desa tahun 2025 tersebut dilaporkan tidak ada di kandang, Senin (27/4/2026).

Berdasarkan investigasi lapangan di Kampung Cikaret, Desa Situregen, tim awak media menemukan fakta bahwa kandang yang seharusnya menjadi tempat pemeliharaan sapi dalam keadaan kosong melompong. 

Ketua BUMDes Situregen, Andika, bersama Sekretaris BUMDes, Arip memberikan klarifikasi terkait hal ini dalam pertemuan di Aula Kantor Desa Situregen. 

Andika mengakui bahwa sapi-sapi tersebut sudah tidak berada di kandang milik Bumdes dengan alasan kendala pakan dan tenaga pengelola. 

"Intinya kami kesulitan terkait pakan dan tenaga pencari rumput. Dan ini saya urus sendiri seadanya. Karena kekurangan gizi, satu ekor sapi sempat sakit. Setelah dikonsultasikan dengan pihak terkait/Ekswan dan dianggap tidak tertolong, akhirnya satu ekor sapi dipotong berdasarkan hasil musyawarah dengan RT, RW, BPD, dan Kepala Desa," jelas Andika. 

Terkait sisa 7 ekor lainnya, Andika menerangkan bahwa hewan ternak tersebut sedang dipindahkan ke tempat karantina di wilayah Malingping. 

Namun, keterangan berbeda muncul dari Sekretaris BUMDes, Arip. Awalnya, ia mengklaim bahwa sapi-sapi tersebut masih ada di kandang. 

Ia berdalih bahwa sisa sapi yang ada sedang dipindahkan ke tempat karantina untuk mencegah penularan penyakit. 

"Sapi ada di kandang. Kami tidak memungkiri ada kelemahan dalam pengelolaan dan pemberian pakan. Untuk sementara, sapi-sapi kami alihkan ke karantina. Berita acara kematian dan dokumentasi foto juga ada, dan diketahui juga sama Ekswan, jadi apa lagi yang mau dipermasalahkan?" ujar Arip. 

Meski demikian, saat awak media mengajak pengurus untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi kandang di Kampung Cikaret, pihak pengurus terkesan enggan dan menolak ajakan tersebut. 

Menanggapi carut-marut pengelolaan ini, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kecamatan Panggarangan, Haji Ayi Ihsani menyatakan bahwa pihaknya sudah berkali-kali memberikan peringatan kepada pengurus BUMDes. 

"Saya sudah berulang kali mengingatkan pengurus agar mengelola program ini dengan serius sesuai harapan. Jangan sampai merasa bosan atau lalai dalam mengurus ternak-ternak tersebut," tegas Haji Ayi melalui sambungan telepon. 

Hingga berita ini ditayangkan, keberadaan pasti sisa sapi dari program Dana Desa tersebut masih menjadi tanda tanya dan menunggu transparansi lebih lanjut dari pihak Pemerintah Desa Situregen. (Cup/Tim)

Pemkab Bireuen Gelar Peusijuek 360 Calon Jamaah Haji, Bupati Titip Pesan Jaga Kesehatan

By On Senin, April 27, 2026

Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST, saat membuka prosesi Peusijuek (tepung tawar) calon jamaah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, di Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen, Senin, 27 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menggelar prosesi Peusijuek (tepung tawar) bagi calon jamaah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, di Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen, Senin, 27 April 2026. 

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRK Bireuen, unsur Forkopimda, Ketua MPU, Ketua TP PKK, Ketua BKMT, Sekretaris Daerah, Kepala SKPK, Kantor Kementerian Agama, para Camat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta keluarga jamaah haji. 

Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepada para calon jamaah untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. 

Ia mengatakan, sebanyak 360 calon jamaah haji asal Kabupaten Bireuen telah menyelesaikan seluruh rangkaian manasik haji sesuai ketentuan. 

“Seluruh jamaah telah mengikuti manasik haji sebagai bekal penting dalam menghadapi pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci,” ujar Mukhlis. 

Imam Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen, saat melakukan prosesi Peusijuek (tepung tawar) calon jamaah haji tahun 1447 Hijriah/2026, di Masjid Agung setempat, Senin, 27 April 2026. 

Menurutnya, prosesi peusijuek sebagai tradisi khas Aceh tidak hanya bermakna adat, tetapi juga mengandung nilai spiritual berupa ungkapan syukur dan doa keselamatan bagi para jamaah. 

Bupati juga mengingatkan calon jamaah agar menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan. Ia meminta jamaah yang memiliki riwayat penyakit rutin mengonsumsi obat serta menjaga waktu istirahat. 

“Ibadah haji merupakan ibadah fisik yang cukup berat. Karena itu, kondisi tubuh yang prima menjadi kunci agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik dan khusyuk,” katanya. 

Selain itu, jamaah diimbau tidak terlalu memaksakan diri dalam berbagai aktivitas sebelum keberangkatan agar tetap fit saat berangkat ke Arab Saudi. 

Mukhlis turut menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh calon jamaah haji. Ia berharap seluruh jamaah diberikan kemudahan perjalanan, kesehatan selama di Tanah Suci, serta kembali ke daerah dengan predikat haji mabrur. 

Prosesi Peusijuek berlangsung khidmat dan ditutup dengan tausyiah agama yang disampaikan Tgk H Ismuar, S.Ag. (Joniful Bahri)

Pemkab Bireuen Peringati Hari Otonomi Daerah ke-30, Bupati Tekankan Sinergi dan Efisiensi Anggaran

By On Senin, April 27, 2026

Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST, selaku Inspektur Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026, di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin, 27 April 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026, di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin, 27 April 2026. 

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST, selaku inspektur upacara. 

Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita". 

Kegiatan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten Setdakab, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator di lingkungan Pemkab Bireuen, serta kepala instansi vertikal. 

Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan. 

Dalam amanatnya, Bupati Mukhlis membacakan pidato resmi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Muhammad Tito Karnavian. 

Dalam pidato tersebut, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, dan seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 

"Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak merupakan pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati saat membacakan pidato Mendagri. 

Selain itu, Mendagri juga menyoroti delapan klaster program prioritas nasional yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. 

Program tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan hilirisasi serta industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan angka kemiskinan. 

Pada bagian akhir pidato, Mendagri menegaskan pentingnya efisiensi dan penghematan anggaran di daerah. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan tetap mengedepankan efektivitas program. 

"Setiap rupiah dari anggaran daerah harus memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia,” demikian isi pidato tersebut. (Joniful Bahri)

99 Calon Ketua DPC PKB Aceh Ikuti UKK Tahap II, DPP Uji Kapasitas dan Loyalitas

By On Senin, April 27, 2026

Ketua DPW PKB Aceh, H. Ruslan Daud. 

BANDA ACEH, KabarViral79.Com – Sebanyak 99 calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Aceh akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Tahap II, di Hotel Hermes, Banda Aceh, Senin, 27 April 2026. 

Pada tahap ini, para calon tidak hanya dinilai dari kelengkapan administrasi, tetapi juga menjalani wawancara langsung dengan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. 

Wawancara tersebut bertujuan mengukur pemahaman terhadap partai, loyalitas, serta visi membesarkan PKB di daerah masing-masing. 

Ketua DPW PKB Aceh, H. Ruslan Daud, mengatakan, proses UKK tahap II merupakan bagian penting dalam penjaringan kepemimpinan partai di tingkat kabupaten/kota. 

“Pada tahap ini akan diuji pengetahuan tentang PKB, ideologi, serta komitmen para calon dalam membesarkan dan memenangkan PKB di kabupaten/kota se-Aceh,” ujar Ruslan Daud kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu malam, 26 April 2026. 

Ruslan Daud yang akrab disapa HRD menjelaskan, keterlibatan DPP dalam proses seleksi bertujuan menjaga objektivitas serta memastikan standar penilaian berjalan secara nasional. 

Menurutnya, setelah seluruh tahapan UKK selesai, hasil penilaian akan langsung dibawa ke Jakarta untuk dibahas dalam rapat pleno tim lima DPP PKB. 

“Berkas akan dibahas dalam rapat pleno tim lima di DPP. Dari situ akan diputuskan siapa yang layak menjadi Ketua DPC,” katanya. 

Ia menilai, proses penjaringan tersebut merupakan langkah serius partai dalam memperkuat struktur organisasi secara objektif dan profesional. 

HRD menambahkan, DPP PKB telah melakukan pemetaan potensi kader di Aceh sejak awal. Nama-nama calon Ketua DPC kemudian muncul melalui forum Musyawarah Cabang (Muscab) yang telah digelar di seluruh kabupaten/kota di Aceh. 

Selain aspek teknis, kata dia, DPP juga menilai kemampuan kandidat dalam mengembangkan partai ke depan. 

“Kami ingin mendapatkan ketua DPC yang benar-benar punya kapasitas, visi kuat, dan mampu membawa PKB menang di Aceh,” tegasnya. 

Keputusan akhir penetapan Ketua DPC, lanjut HRD, berada di tangan Ketua Umum PKB setelah menerima laporan lengkap dari tim DPP. 

Ia berharap, para Ketua DPC terpilih nantinya mampu meningkatkan kapasitas manajerial, memperkuat struktur partai hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS), serta aktif membangun konsolidasi dengan masyarakat. 

“Partai harus hadir setiap saat dan di mana pun, serta harus selalu bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu kunci utama membesarkan PKB,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

Puncak Hari Bhakti Pemasyarakatan ke 62 Lapas Sumedang adakan Tasyakuran

By On Senin, April 27, 2026

  



Sumedang, 27 April 2026 - Lapas Kelas IIB Sumedang memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62 dengan penuh rasa syukur, Minggu (27/4/2026). Rangkaian acara dipusatkan di Lapas Sumedang dan dihadiri jajaran petugas, mitra kerja, purnawirawan, serta keluarga warga binaan.


Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada mitra yang telah mendukung program pembinaan kemandirian dan kepribadian. Bentuk apresiasi juga diberikan melalui tali kasih kepada purnawirawan Lapas Sumedang atas dedikasi selama bertugas.


Sebagai wujud kepedulian, Lapas Sumedang menyalurkan bantuan gerobak usaha kepada keluarga warga binaan yang menjalankan usaha secara mandiri. Bantuan ini diharapkan memperkuat ekonomi keluarga sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial.


Hari ini juga menjadi puncak sekaligus penutupan Pekan Olahraga dan Seni di Lapas Sumedang. Kalapas Kelas IIB Sumedang, Bima Ganesha Widyadarma, secara langsung menyerahkan hadiah kepada para pemenang. 


Dalam sambutannya, Kalapas menegaskan bahwa peringatan HBP ke-62 menjadi momentum memperkuat komitmen pelayanan, pembinaan, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk Pemasyarakatan yang semakin PASTI.

Lapas Kelas IIA Serang melaksanakan kegiatan Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62

By On Senin, April 27, 2026

 



Serang, Lapas Kelas IIA Serang melaksanakan kegiatan Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 yang diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting sebagai wujud rasa syukur dan refleksi atas pengabdian dalam penyelenggaraan pemasyarakatan

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIA Serang turut memberikan penghargaan kepada para stakeholder yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik.

Selain itu, sebagai bentuk kepedulian sosial, Lapas Kelas IIA Serang juga menyalurkan bantuan berupa gerobak kepada masyarakat sekitar. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.


Melalui momentum Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 ini, Lapas Kelas IIA Serang terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata, memperkuat sinergi, serta menghadirkan pemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Gandeng Pengusaha Lokal, Paguyuban Sub Terminal Cikotok Bangun Halte untuk Kenyamanan Penumpang

By On Senin, April 27, 2026

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Penasehat Paguyuban Sub Terminal Cikotok, Endin Tb, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus yang telah menginisiasi pembangunan halte bagi para penumpang angkutan umum.

Fasilitas ini nantinya akan menjadi sarana penunjang bagi penumpang kendaraan roda empat, mulai dari Elf/PS jurusan Palabuhanratu dan Rangkasbitung hingga bus DAMRI jurusan Serang.

“Pembuatan halte tersebut didanai oleh donatur pengusaha lokal di lingkungan sekitar. Selain halte, rencananya akan ada perbaikan sarana lainnya. Saya sangat mengapresiasi kekompakan para pengurus paguyuban ini,” ujar Endin Tb, Senin (27/4/2026).

Endin juga memberikan pujian khusus kepada Bapak Ojo atas jiwa sosialnya yang tinggi dalam mendukung kepentingan umum. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus berkomitmen untuk menjaga aset daerah tersebut.

“Sub terminal ini merupakan warisan dari CSR PT Antam Tbk yang telah diserahkan kepada Pemda Lebak. Kami berkomitmen menjaganya agar tidak kumuh. Insya Allah, panitia paguyuban akan terus merawat fasilitas ini dengan baik,” pungkasnya.

(Cup)

Lantik 192 Pejabat, Bupati Lebak Tekankan Kerja Bersih dan Tanpa Pungli

By On Senin, April 27, 2026

 


LEBAK, KabarViral79.Com — Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, resmi melantik 192 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak pada Senin (27/4/2026).

Dalam prosesi tersebut, Bupati menegaskan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengedepankan profesionalisme serta menjaga integritas dalam melayani masyarakat.

Pelantikan ini mencakup 103 pejabat administrator dan 89 pejabat pengawas eselon IV. Dalam arahannya, Hasbi mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang menuntut pertanggungjawaban besar, bukan sekadar hak jabatan.

“Jabatan adalah amanah. Ada kepercayaan yang diberikan, sehingga harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Hasbi.

Bupati Hasbi secara khusus menyoroti upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia menegaskan komitmen tersebut harus diwujudkan dalam kinerja nyata di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Terkait praktik pungutan liar (pungli), Bupati memberikan peringatan keras. Ia menyatakan tidak akan memberikan toleransi bagi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

“Jika terbukti ada pungli, saya akan perintahkan Inspektorat untuk memeriksa. Itu pelanggaran berat sesuai aturan disiplin ASN. Saya tidak akan ragu untuk memberhentikan oknum yang terlibat,” tegasnya.

Kepada para camat yang baru dilantik, Hasbi menekankan peran mereka sebagai perpanjangan tangan bupati di wilayah. Ia meminta para camat untuk lebih proaktif dalam membangun komunikasi dengan elemen masyarakat.

“Camat adalah ‘bupati’ di kecamatannya masing-masing. Harus hadir di tengah masyarakat, menjaga kondusivitas, dan mampu merangkul semua unsur,” tambahnya.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Lebak berharap adanya penguatan birokrasi yang lebih transparan dan berkualitas. Momentum ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan standar pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

(Cup/Red)

Oknum Angota Reskrim Polsek Cimahi Selatan Diduga Tabrak Perkap Nomor 7 Tahun 2022, Dimana Unsur Pidananya Pasal 108 Kata Dadang

By On Minggu, April 26, 2026

BANDUNG BARAT, KabarViral79.Com - Dugaan pelanggaran prosedur penanganan laporan informasi peredaran obat terlarang di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di wilayah hukum (Wilkum) Polsek Cimahi Selatan, Polres Cimahi, terkait adanya lokasi yang diduga menjual obat-obatan daftar G, Tramadol dan Hexymer tanpa resep dokter. 

Kanit Reskrim Polsek Cimahi Selatan, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp-nya membenarkan adanya lokasi yang menjual obat daftar G yang berada di Komp SPBU Panghegar, di Jalan Jendral H. Amir Machmud, No.60-62 Cempaka, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung Barat. 

"Terima kasih atas informasinya, memang benar di lokasi tersebut ada sebuah warung yang diduga menjual obat daftar G, lebih baiknya ke kantor temui anggota piket," ujarnya, Minggu, 26 April 2026. 

Penjaga warung yang kembali diminta keterangan oleh awak media terkait omset penjualan per harinya mengatakan bahwa pendapatan per hari kurang lebih sekitar Rp 5 juta. 

"Kalau tidak ada uang koordinasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) saya juga tidak berani berjualan sebebas seperti ini," ujarnya. 

Ia juga menambahkan bahwa semua lokasi yang jualan obat daftar G di wilayah Cimahi Selatan, semuanya sudah koordinasi dengan APH. 

"Percuma Abang beritakan, karena setiap kali ada penindakan, anggota pasti telpon agar warung ditutup sebentar," ucapnya. 

Berdasarkan Pasal 108 KUHP serta dokumentasi lokasi gambar, rekaman suara para penjaga, tim media mendatangi Mapolsek Cimahi Selatan untuk Laporan Informasi serta konfirmasi kembali atas arahan dari Kanit Reskrim. 

Namun setibanya di Mapolsek, salah satu anggota Reskrim yang mengaku bernama Dadang mengarahkan ke Satnarkoba. 

"Pasal 108 KUHP dimana Pidananya Bu," kata salah satu Angota Reskrim kepada Wartawan. 

Sikap Angota Piket Reskrim tersebut diduga melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 tentang Kode Etik Polri dan Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat) di lingkungan Polri serta Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur hak masyarakat untuk melaporkan tindak pidana. (*/red)

Diteror DC Pinjol, Lapor Damkar Aja!

By On Minggu, April 26, 2026

Pelapor kebakaran fiktif bernama Bonefentura Soa alias Fenan, seorang debt collector atau penagih utang saat menyampaikan permintaan maaf langsung di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Masyarakat lebih memilih melapor ke petugas pemadam kebakaran (Damkar) ketimbang Polisi, menjadi sebuah fenomena perbincangan di tengah masyarakat. 

Pasalnya, masyarakat menilai, respon dari petugas Damkar lebih cepat dibandingkan Polisi. 

Damkar tidak lagi hanya memadamkan api, tetapi menjadi unit penyelamatan umum (rescue) untuk masalah sehari-hari, seperti evakuasi hewan liar, melepaskan cincin macet, hingga orang sakit.

Bahkan belum lama ini, Damkar di Kota Semarang menunjukkan kecanggihan sistemnya dalam melacak pelaku laporan palsu kebakaran. 

Seorang Debt Collector (DC) Pinjaman Online (Pinjol) yang diduga membuat laporan fiktif akhirnya terungkap, bahkan menangis dan meminta maaf saat diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kasus ini bermula dari laporan kebakaran di warung nasi goreng Mas Adi, di Jalan WR Supratman  pada Kamis sore, 23 April 2026. 

Menindaklanjuti laporan tersebut, Damkar langsung mengerahkan dua unit mobil pemadam ke lokasi sesuai Prosedur Operasional Standar (SOP). 

Namun setelah dilakukan pengecekan, tidak ditemukan adanya kebakaran. Petugas kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut hingga mengarah pada dugaan adanya laporan palsu yang sengaja dibuat. 

Damkar Semarang pun mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ini ke Polrestabes Semarang. Pelaku terancam dijerat Pasal 220 KUHP terkait laporan palsu kepada aparat. 

Namun pada Sabtu, 25 April 2026, pelaku bernama Bonefentura Soa (BS) mendatangi markas Damkar. 

Ia datang bersama keluarga dan perwakilan perusahaan untuk menyampaikan permintaan maaf serta klarifikasi. 

Ia mengakui perbuatannya telah membuat laporan palsu ke Damkar Semarang. 

BS beralasan membuat laporan palsu itu karena terbawa emosi terkait utang salah satu warga berinisial N yang tak kunjung dibayar. 

"Saya Bonefenturasoea, saya mau klarifikasi terkait dengan video yang beredar di media sosial bahwasanya betul saya yang melakukan hal tersebut. Dengan melakukan pelaporan palsu ke instansi Damkar Semarang, saya melakukan hal ini karena terbawa emosi terkait utang piutang pribadi dengan Bapak Ngadi. Saya sangat menyesal atas apa yang saya perbuat, yang mana itu sangat merugikan pihak Damkar Kota Semarang dan Bapak Ngadi," ujar BS dalam video yang beredar. 

"Dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ngadi Bakti dan Tim Damkar Semarang. Saya menyesali apa yang saya perbuat. Saya siap menerima konsekuensinya. Saya berjanji tak akan mengulangi," imbuhnya. 

Terpisah, Auditor Kepolisian Madya TK II Itwasum Polri, Kombes Manang Soebeti berharap pelaku DC Pinjol yang melakukan laporan palsu ke Damkar Semarang didenda oleh OJK. 

"Minimal denda perusahaan fintech yang bekerja sama dengan jasa penagihan tempat si k*** ini bekerja. Pasal 62 POJK 22 Tahun 2023 jangan sampai mandul," ujar Manang lewat keterangan yang diunggah di akun Instagramnya @manangsoebeti_official, Sabtu, 25 April 2026. 

Diketahui sebelumnya, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang resmi melaporkan DC dari perusahaan Pinjol atas laporan palsu ke Polrestabes Semarang. DC pinjol itu menjebak Damkar dengan membuat laporan kebakaran palsu. 

"Hari ini sudah kami laporkan DC pinjol yang kemarin membuat laporan palsu ke Polrestabes Semarang," ujar Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Tantri Pradono kepada wartawan, Jumat, 24 April 2026. 

Setelah ditelusuri, nomor DC Pinjol itu berada di daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Dugaannya di daerah Sleman," ujar Tantri. 

Damkar Semarang menilai perbuatan semacam ini harus mendapat tindakan tegas karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. 

"Tindakan penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta ini sangat merugikan karena dapat mengganggu kesiapsiagaan petugas, menyita waktu dan sumber daya operasional, serta berpotensi menghambat penanganan kejadian darurat yang sebenarnya," ujarnya. (*/red)

Teror DC Pinjol, Damkar Semarang Lapor Polisi Terkait Laporan Palsu

By On Minggu, April 26, 2026

Dua unit mobil Dinas Damkar Kota Semarang kena prank laporan palsu yang diduga dilakukan oleh DC Pinjol, pada Kamis, 23 April 2026, pukul 17.10 WIB. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Aksi laporan palsu yang dilakukan Debt Collector (DC) Pinjaman Online (Pinjol), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang resmi melaporkan kasus itu ke Polisi. 

Kasus itu berawal saat Damkar Kota Semarang mendapatkan laporan palsu tentang adanya kebakaran sebuah warung nasi goreng di Jalan WR Supratman, Kecamatan Semarang Barat. 

Laporan itu disampaikan melalui WhatsApp ke nomor Hotline 113, pada Kamis, 23 April 2026, pukul 17.10 WIB.

"Ceritanya tadi ada laporan ke sini, ternyata itu DC pinjol. Jadi itu diteror oleh DC pinjol melaporkan kalau warung nasi gorengnya itu kebakaran," ujar Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Tantri Pradono kepada wartai, Jumat, 24 April 2026. 

Namun saat datang ke lokasi, petugas Damkar tidak menjumpai adanya warung nasi goreng yang terbakar. Tantri menduga, DC tersebut melapor untuk menakut-nakuti pemilik warung tersebut. 

"Ternyata setelah anggota kami ke sana tidak ada kebakaran, ternyata dari DC Pinjol. DC-nya (yang melapor) buat nakut-nakutin," ujarnya. 

Tantri mengatakan, nama pelapor adalah Adi. Dia menyebut, ada dua armada dengan 12 personel yang diterjunkan ke lokasi kejadian. 

"Kalau tadi di situ tertera nama pelapornya Adi," ujarnya. 

Damkar Kota Semarang kemudian memutuskan menempuh jalur hukum terkait tindakan prank laporan peristiwa kebakaran. Terduga pelaku DC Pinjol dilaporkan ke polisi. 

Terpisah, Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti mengatakan, laporan palsu yang memanfaatkan layanan darurat untuk kepentingan pribadi tidak bisa ditoleransi. 

"Kami tidak bisa menerima tindakan seperti ini. Layanan kedaruratan seharusnya digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk meneror atau kepentingan pribadi," ujar Ade. 

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang Tantri Pradono menambahkan, kronologi kejadian tersebut berawal saat laporan masuk melalui call center Damkar adanya kebakaran di warung nasi goreng Mas Adi. 

"Begitu menerima laporan, kami langsung bergerak sesuai SOP. Dua unit kami kirim ke lokasi. Namun setelah dicek, tidak ada kebakaran," ujarnya.

Setelah dilakukan penelusuran, pemilik warung menduga bahwa laporan tersebut merupakan ulah DC Pinjol atau penagih utang yang hendak menekan dirinya. 

"Kami konfirmasi ke pemilik warung. Dia menyebut laporan itu dibuat oleh DC Pinjol untuk menakut-nakuti karena persoalan utang pinjaman online," ujarnya. 

Menurutnya, nominal utang pemilik warung pun tak banyak, yakni sekitar Rp 2 juta, yang merupakan utang pinjol sejak 2020. 

Ia menambahkan, pihaknya sempat mencoba menghubungi pelaku, tapi nomor yang digunakan sudah tidak aktif saat dihubungi kembali. 

"Kami ingin ada efek jera. Jangan sampai ada lagi yang memanfaatkan layanan darurat untuk kepentingan pribadi. Ini bisa merugikan masyarakat luas," pungkasnya. (*/red)

Ketua GMAKS Sebut Gubernur Banten Hanya Bangun Pencitraan di Medsos, Namun Tidak Tanggap Terhadap Keluhan Nyata

By On Minggu, April 26, 2026

  



SERANG – Kinerja dan responsivitas Gubernur Banten dalam menanggapi persoalan daerah mendapat rapor merah dari aktivis. Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Saeful Bahri, menuding orang nomor satu di Banten tersebut tidak tanggap dan cenderung menutup diri terhadap masukan maupun keluhan dari organisasi kemasyarakatan (Ormas).


Saeful mengungkapkan kekecewaannya lantaran sejumlah upaya konfirmasi dan pelaporan mengenai temuan anggaran janggal di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak pernah mendapatkan respons dari sang gubernur.


Respons Cepat Hanya di Media Sosial?


Saeful Bahri menyoroti adanya kontradiksi yang mencolok antara sikap Gubernur di dunia nyata dengan apa yang ditampilkan di media sosial (medsos). Menurutnya, akun-akun resmi gubernur terlihat sangat sigap merespons keluhan warga, namun berbanding terbalik saat dikonfirmasi langsung oleh elemen masyarakat secara formal maupun personal.


“Semenjak menjabat Ketua DPRD Banten hingga menjadi Gubernur Banten, kesannya hanya membangun gaya fast response di Medsos, terlihat sangat peduli dan cepat menanggapi masalah rakyat. Tapi faktanya, saat kami dari Ormas mencoba melakukan klarifikasi atau melaporkan temuan melalui seluler, hasilnya nihil tidak pernah ditanggapi,” ujar Saeful Bahri, Minggu (26/04/2026).


Sikap Abai Terhadap Laporan Ormas


Lebih lanjut, Saeful membeberkan bahwa dirinya telah berulang kali mencoba menghubungi Gubernur melalui pesan singkat maupun telepon untuk membahas dugaan pemborosan anggaran yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, namun tidak ada satu pun yang dihiraukan.


“Setiap dikonfirmasi melalui seluler tidak pernah merespons. Di-chat tidak pernah dijawab, ditelepon pun tidak pernah diangkat. Padahal, yang kami bawa adalah data serius mengenai uang rakyat. Sikap abai ini menunjukkan bahwa Gubernur Banten diduga tidak tanggap terhadap keluhan dan pelaporan dari Ormas,” tegasnya.


Pemimpin Tak Boleh Anti-Kritik


GMAKS menilai sikap “bungkam” Gubernur ini menghambat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Sebagai pemimpin daerah, Gubernur seharusnya membuka ruang dialog yang luas, terutama bagi lembaga yang menyuarakan kritik membangun.


“Seorang pemimpin tidak boleh anti-kritik atau hanya memilih-milih isu yang menguntungkan citranya saja. Jika konfirmasi resmi dari lembaga resmi saja tidak dihargai, maka wajar jika publik bertanya-tanya, ada apa dengan keterbukaan informasi di Pemprov Banten. Jangankan masyarakat bawah, kami dari Lembaga saja kesulitan untuk berkomunikasi,” ungkapnya.


Saeful Bahri menegaskan, jika pola komunikasi ini tidak diperbaiki, GMAKS bersama koalisi masyarakat sipil lainnya tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi massa demi menuntut transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan di Banten.


“Jangan hanya manis di medsos, tapi pahit di realita. Kami butuh pemimpin yang berani berdialog, bukan yang hanya lihai memoles konten,” pungkasnya.