Oleh: Antoni Putra
Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring pada Selasa, 3 Maret 2026.
Jika dihitung, ini merupakan OTT ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, padahal kalender baru memasuki bulan ketiga.
Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara; lalu menangkap Wali Kota Madiun Maidi; Bupati Pati Sudewo; kasus restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin; perkara impor barang tiruan yang menyeret pejabat Bea Cukai; hingga dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok yang menjerat pimpinan pengadilan dan pihak swasta.
Rentetan peristiwa itu menyisakan dua kesan sekaligus.
Pertama, penegakan hukum masih berjalan, dan KPK tetap bekerja.
Kedua, korupsi tetap subur, dan sistem pencegahan belum bekerja efektif.
Di tengah sorotan publik, OTT seperti menjadi barometer tunggal kinerja lembaga antirasuah.
OTT sebagai Simbol Efektivitas
Dalam banyak kesempatan, OTT dipandang sebagai instrumen nyata dari penegakan hukum. Ia konkret, dramatis, dan langsung menghadirkan tersangka beserta barang bukti.
Dari perspektif penegakan hukum pidana, tindakan tersebut merepresentasikan prinsip certainty of punishment, bahwa pelaku yang tertangkap tangan harus segera diproses secara hukum.
Pandangan ini dapat ditelusuri pada gagasan klasik Cesare Beccaria dalam On Crimes and Punishments (1764).
Beccaria menekankan bahwa kepastian hukuman lebih efektif mencegah kejahatan dibandingkan beratnya hukuman itu sendiri.
Dalam kerangka ini, OTT menjadi pesan simbolik: negara hadir, pelaku ditindak, dan impunitas tidak dibiarkan. Argumen ini tidak sepenuhnya keliru.
Dalam sistem hukum yang kerap lamban dan birokratis, OTT menghadirkan momentum psikologis. Ia memberi efek kejut. Publik melihat aparat bertindak cepat, dan kepercayaan, meski sesaat, terpulihkan.
Bagi pejabat publik, OTT menimbulkan rasa was was yang dapat berfungsi sebagai deterrent effect.
Dari sudut pandang ini, frekuensi OTT bisa dianggap sebagai indikator bahwa KPK tidak berhenti bekerja.
Namun, persoalan muncul ketika OTT berubah dari instrumen menjadi tujuan. Ketika jumlah OTT menjadi headline utama, ada risiko penyederhanaan makna pemberantasan korupsi.
Seolah-olah semakin banyak tangkapan, semakin berhasil pemberantasan.
Gunung Es dan Batasan Pendekatan Represif
Korupsi kerap diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Yang terlihat hanya bagian kecil di permukaan; yang tersembunyi justru lebih besar dan sistemik.
OTT, dalam konteks ini, menangkap “bagian atas” dari praktik korupsi, biasanya dalam bentuk transaksi suap, gratifikasi, atau pemerasan yang bersifat operasional.
Padahal, korupsi struktural bekerja dalam ruang yang lebih kompleks: regulasi yang disusun untuk kepentingan tertentu, perizinan yang dipermainkan, pengadaan yang diatur sejak tahap perencanaan, hingga konflik kepentingan dalam kebijakan fiskal dan sumber daya alam. Ini bukan lagi sekadar peristiwa, melainkan pola.
Di sinilah relevan pandangan Susan Rose-Ackerman dalam Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform (1999).
Rose-Ackerman menegaskan bahwa korupsi bukan semata-mata soal moral individu, melainkan akibat desain kelembagaan yang menciptakan peluang dan insentif untuk menyalahgunakan kekuasaan.
Jika struktur insentif tidak dibenahi, maka penangkapan demi penangkapan hanya akan mengganti aktor, bukan mengubah sistem.
OTT memang efektif untuk membongkar transaksi konkret. Namun, ia jarang menyentuh reformasi tata kelola secara mendasar.
Tanpa pembenahan sistem pengadaan, reformasi perpajakan yang transparan, perbaikan manajemen ASN, dan penguatan pengawasan internal, maka siklusnya berulang: tangkap, proses, vonis, lalu muncul kasus baru.
Dalam konteks ini, kritik terhadap dominasi OTT bukanlah bentuk penghujatan terhadap KPK. Ia adalah refleksi atas pendekatan yang terlalu bertumpu pada aspek represif.
Pemberantasan korupsi semestinya berdiri di atas tiga pilar: pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset. Jika satu pilar terlalu dominan, keseimbangan terganggu.
Salah satu aspek yang relatif kurang mendapat sorotan publik adalah pemulihan kerugian negara.
Dalam banyak perkara, pidana penjara dijatuhkan, tetapi pemulihan aset berjalan lambat atau tidak maksimal.
Padahal, tujuan utama pemberantasan korupsi bukan sekadar menghukum, melainkan mengembalikan hak publik yang dirampas.
Perampasan aset dan pemiskinan koruptor seharusnya menjadi strategi sentral.
Korupsi pada dasarnya adalah kejahatan ekonomi. Maka, respons hukumnya pun harus menitikberatkan pada pemutusan keuntungan ekonomi tersebut.
Tanpa itu, penjara hanya menjadi risiko yang diperhitungkan dalam kalkulasi rasional pelaku.
Ketika pejabat publik melihat bahwa hasil korupsi dapat disembunyikan atau dialihkan kepada pihak lain, efek jera menjadi lemah.
Sebaliknya, jika negara mampu membekukan, menyita, dan merampas seluruh hasil kejahatan, bahkan melalui mekanisme non-conviction based asset forfeiture, maka korupsi kehilangan daya tarik ekonominya.
Di sinilah letak tantangan KPK ke depan. Lembaga ini bukan sekadar “Komisi Pemberantas OTT”, melainkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penindakan memang penting, tetapi ia harus terintegrasi dengan strategi jangka panjang: penguatan sistem integritas nasional, reformasi birokrasi berbasis merit, transparansi digital dalam layanan publik, dan optimalisasi pemulihan aset.
Antara Harapan dan Evaluasi
Tidak adil jika seluruh beban pemberantasan korupsi diletakkan di pundak KPK semata.
Korupsi adalah masalah sistemik yang melibatkan banyak aktor dan institusi.
Namun, sebagai lembaga yang secara khusus dibentuk untuk tujuan tersebut, KPK memang memikul ekspektasi lebih besar.
Frekuensi OTT yang tinggi di awal 2026 menunjukkan dua hal: keberanian bertindak dan masih luasnya praktik korupsi. Keduanya harus dibaca secara jernih.
Publik berhak mengapresiasi kerja penindakan. Tetapi publik juga berhak bertanya: mengapa pola korupsi di sektor pajak, pemerintahan daerah, bea cukai, hingga peradilan terus berulang?
Jika mengacu pada Beccaria, kepastian hukuman memang penting. Namun jika mengikuti Rose-Ackerman, pembenahan struktur insentif jauh lebih menentukan.
Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Yang dibutuhkan adalah integrasi: penindakan yang tegas sekaligus reformasi sistemik.
OTT tidak salah. Ia bahkan perlu. Tetapi ketika ia menjadi komoditas simbolik, seolah menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, maka kita terjebak dalam logika kuantitatif.
Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada angka tangkapan. Ia harus diukur dari menurunnya peluang korupsi, meningkatnya integritas institusi, dan pulihnya kerugian negara.
Korupsi yang tampak mungkin hanya puncak gunung es. Tantangannya adalah menyelami bagian yang tersembunyi.
Jika tidak, kita hanya akan terus menyaksikan siklus yang sama: tangkap, sorot kamera, sidang, vonis, lalu ulang kembali.
Di titik inilah evaluasi menjadi keniscayaan. Bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan.
Bukan untuk menghujat, melainkan untuk memastikan bahwa semangat pemberantasan korupsi tidak menyempit menjadi sekadar operasi tangkap tangan.
Karena pada akhirnya, yang diharapkan publik bukan hanya penangkapan, tetapi perubahan.
Penulis adalah Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
Sumber: kompas.com
