-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kejari Bireuen Gelar Donor Darah Sambut Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81

By On Senin, Agustus 31, 2026

Kejari Bireuen menggelar aksi sosial donor darah dalam rangka menyambut Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Kejari Bireuen, Senin, 31 Agustus 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menggelar aksi sosial donor darah dalam rangka menyambut Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia (RI) ke-81 Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Kejari Bireuen, Senin, 31 Agustus 2026. 

Kegiatan kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI yang diperingati setiap 2 September. Aksi donor darah mengusung tema "Berbagi Darah, Berbagi Kehidupan, Setetes Darah Anda, Harapan Buat Mereka". 

Pelaksanaan donor darah didukung Palang Merah Indonesia (PMI) Bireuen dan Unit Pengelolaan Darah (UPD) RSUD dr. Fauziah Bireuen. 

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, ST, Kapolres Bireuen AKBP Yulhendri, S.H., S.I.K., M.I.K., Dandim 0111/Bireuen Letkol Inf Dikdik Sukayat, S.I.P., M.I.P., Danyonif 113/JS Bireuen Letkol Inf Agus Susanto, S.Sos., M.M., serta Ketua DPRK Bireuen Juniadi, S.H. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, S.H., M.H., mengatakan, donor darah tersebut merupakan salah satu kegiatan sosial yang dilaksanakan Kejari Bireuen dalam rangka menyambut Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81. 

"Donor darah ini bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 yang diperingati pada 2 September 2026,” ujar Yarnes. 

Menurutnya, selain donor darah, Kejari Bireuen juga melaksanakan sejumlah kegiatan lainnya, seperti senam jantung, ziarah ke makam Kolonel (Purn) Husein Yusuf di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, serta upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81. 

Yarnes menyampaikan, seluruh darah yang berhasil dikumpulkan dalam kegiatan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Unit Pengelolaan Darah RSUD dr. Fauziah Bireuen. 

"Berapapun jumlah darah yang terkumpul akan kita sumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Unit Pengelolaan Darah RSUD dr. Fauziah Bireuen," katanya. 

Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan stok darah, khususnya bagi pasien yang membutuhkan transfusi.  

Donor darah melibatkan berbagai kalangan, mulai dari unsur TNI/Polri, aparatur sipil negara (ASN), pegawai Kejaksaan, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, hingga masyarakat umum. 

Kajari Bireuen turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pendonor sukarela yang telah berpartisipasi. 

"Kepedulian dan kerelaan mendonorkan darah merupakan wujud nyata kepedulian sosial bagi sesama. Setetes darah yang diberikan sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa orang lain," ujar Yarnes. 

Ia berharap, aksi sosial tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Lahir Kejaksaan, tetapi juga dapat menumbuhkan semangat kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat. 

"Semoga amal kebaikan para pendonor mendapat balasan yang setimpal,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

‎Jokowi Bakal Ke Serang: Keuceran Mande Macan Guling

By On Senin, Agustus 31, 2026

 


‎

‎Panglima Padepokan Mande Macan Guling Joni Maulana menyatakan gembira atas kesediaan Presiden ke 7 Ir Joko Widodo hadir di acara Keuceran Mande Macan Guling yang akan dilaksanakan tanggal 10 September 2026 di Plaza Aspirasi, KP3B - Kota Serang. 

‎

‎"Alhamdulillah. Tadi sore, saya baru menyampaikan undangan secara resmi. Dan pak Jokowi menyatakan akan datang. Sebetulnya, seminggu lalu sudah disampaikan secara lisan. Sama, waktu itu juga menyatakan akan datang ke Keuceran Mande Macan Guling," kata Joni Maulana yang juga ketua Panitia Penyelenggara Keuceran Mande Macan Guling ke 69. 

‎

‎Keuceran Mande Macan Guling adalah tradisi membersihkan mata khas pencak silat aliran Cimande. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun di akhir bulan Mulud. 

‎

‎"Setiap setahun sekali. Ini yang ke 69 kalinya. Keuceran Mande Macan Guling dilaksanakan terpusat di Banten. Jadi setiap DPW dan DPC mengirimkan utusannya. Ada 18 provinsi. Diperkirakan yang hadir kurang lebih 10 ribuan," ujar Joni Maulana. 

‎

‎Di Keuceran, mata pesilat ditetesi cairan khusus. Ramuan herbal yang sudah didoakan. Fungsinya untuk ketajaman penglihatan dan perlindungan. Selain ditetesi herbal, tangan dan kaki pesilat yang biasa dipakai bertarung, dipijat khas Cimande. 

‎

‎"Acara Keuceran juga jadi wadah silaturahmi. Karena kami juga mengundang peguron-peguron lainnya. Bahkan karena kedatangan Jokowi, kami juga mengundang relawan-relawan Jokowi," ungkap Joni Maulana. 

‎

‎Pencak Silat Mande Macan Guling berasal dari rumpun Pencak Silat Cimande. Mande Macan Guling diperkenalkan oleh Abah Jahari sekitar tahun 1957-an. Lalu dikembangkan secara terstruktur dan dipublikasikan secara luas oleh Abah Rahman di tahun 1976. 

‎

‎Di tahun itu juga, Mande Macan Guling berkoordinasi dengan PPPSBBI, wadah Peguron Senin Budaya Banten. Di saat itu lah, nama Mande Macan Guling resmo dibedakan dari Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (TTKKDH). 

‎

‎Di tahun 2000-an, saat Guru Besar Abah Udin Jaenudin, Mande Macan Guling memperluas organisasinya hingga ke Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kini, masih di bawah binaan Abah Udin Jaenudin, Mande Macan Guling sudah berada di 18 provinsi. (G)

Perkuat Komunikasi Antarorganisasi, PPWI Lebak Sambangi Sekretariat DPP BBP di Cikulur

By On Senin, Agustus 31, 2026

 

LEBAK,Kabarviral79.com — Upaya membangun komunikasi lintas organisasi terus dilakukan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Lebak. Kali ini, jajaran pengurus DPC PPWI Lebak menggelar kunjungan silaturahmi ke Sekretariat DPP Badak Banten Perjuangan (BBP) di kawasan Muara Dua, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Senin (31/8/2026).


Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Rombongan PPWI Lebak disambut langsung Ketua Umum DPP BBP Eli Sahroni bersama sejumlah jajaran pengurus.


Ketua PPWI Kabupaten Lebak Abdul Kabir Albantani hadir bersama Sekretaris DPC PPWI Lebak Encep Mulyadi, Bidang Hubungan Antar Lembaga Rahmat Hidayat, serta Bidang Humas Hidayat (Billy).


Pertemuan yang dikemas dalam suasana santai tersebut menjadi ruang bertukar pandangan mengenai berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Selain mempererat hubungan personal, dialog juga diarahkan pada upaya membangun komunikasi kelembagaan yang lebih intensif antara PPWI dan BBP.


Abdul Kabir Albantani menyampaikan bahwa silaturahmi merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat antarelemen masyarakat.


“Pertemuan ini sederhana, tetapi memiliki arti penting. Kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk BBP. Dengan komunikasi yang terbuka, kita bisa saling memahami peran dan fungsi masing-masing,” ujarnya.


Menurut Abdul Kabir, PPWI memiliki tanggung jawab untuk ikut mendorong terwujudnya penyebaran informasi yang sehat di tengah masyarakat. Pewarta warga, kata dia, tidak hanya dituntut menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu menjadi bagian dari proses edukasi publik.


“Informasi harus menjadi sarana mencerdaskan masyarakat. Karena itu, kami ingin membangun sinergi dengan berbagai organisasi agar setiap persoalan yang muncul dapat dikomunikasikan secara proporsional dan tidak mudah berkembang menjadi kesalahpahaman,” katanya.


Di sisi lain, Ketua Umum DPP BBP Eli Sahroni mengapresiasi langkah PPWI Lebak yang membuka ruang silaturahmi dan komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan.


Menurutnya, hubungan baik antara organisasi pers, pewarta warga dan organisasi masyarakat perlu terus dirawat karena masing-masing memiliki peran strategis di lingkungan sosial.


“Silaturahmi seperti ini harus terus dijaga. Kita berbeda organisasi, tetapi kita berada di tengah masyarakat yang sama. Yang penting bagaimana keberadaan kita dapat memberikan manfaat,” tutur Eli.


Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi agar setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat disikapi secara dewasa dan konstruktif.


Dalam diskusi tersebut, kedua organisasi turut membicarakan berbagai kemungkinan kerja sama dan kolaborasi di masa mendatang, terutama dalam kegiatan sosial, edukasi masyarakat, penyampaian informasi publik, serta kegiatan lain yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.


Pertemuan berlangsung hangat tanpa sekat organisasi. Masing-masing pihak menyampaikan pandangan sekaligus membuka ruang komunikasi untuk agenda-agenda bersama ke depan.


Bagi PPWI Lebak, membangun jejaring bukan semata-mata untuk memperbesar eksistensi organisasi, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran masyarakat sipil dalam menciptakan ruang publik yang sehat.


Sementara bagi BBP, komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kebersamaan dan memperkuat kepedulian terhadap persoalan yang berkembang di daerah.


Silaturahmi yang berlangsung di Muara Dua tersebut pun diharapkan menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara PPWI Lebak dan DPP BBP, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Lebak.


(Cup/Angga)

SMKS 6 Pertiwi Sejati Disorot: Rp1,5 Juta per Siswa untuk PKL, 75 Siswa Diduga Diminta Bayar Rp112,5 Juta

By On Senin, Agustus 31, 2026

 


REJANG LEBONG, BENGKULU — Polemik pembiayaan pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Rejang Lebong. Kali ini sorotan mengarah ke SMKS 6 Pertiwi Sejati, sekolah yang menyandang status SMK Pusat Keunggulan.


Sejumlah siswa disebut mengeluhkan adanya permintaan dana sebesar Rp1,5 juta per siswa untuk kebutuhan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang.


Dengan jumlah siswa yang disebut mencapai sekitar 75 orang, nilai dana yang dipersoalkan jika seluruhnya dibayarkan mencapai sekitar Rp112,5 juta.


Nominal tersebut kini memunculkan pertanyaan serius dari berbagai kalangan: apa dasar penetapan Rp1,5 juta per siswa, siapa yang menetapkan, bagaimana mekanisme pemungutannya, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya?


Persoalannya bukan semata-mata pada besar kecilnya angka.


Yang menjadi pertanyaan publik adalah legalitas, mekanisme, transparansi, dan akuntabilitas penarikan dana tersebut.


DALIH BIAYA PKL BUKAN OTOMATIS MENJADI PEMBENAR


Pihak sekolah tentu berhak memberikan penjelasan apabila dana tersebut memang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan PKL.


Namun, penyebutan dana sebagai “biaya PKL” tidak dengan sendirinya menjawab persoalan.


Sekolah harus mampu menjelaskan secara terbuka komponen pembiayaan tersebut, termasuk apakah terdapat keputusan resmi, perencanaan anggaran, rincian kebutuhan, mekanisme pembayaran, serta laporan pertanggungjawabannya.


Dalam konteks pembiayaan pendidikan, Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 mengatur standar pembiayaan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.


Sementara untuk tahun anggaran 2026, pengelolaan Dana BOSP diatur antara lain melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026. Aturan tersebut mencakup Dana BOS untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.


Artinya, ketika sekolah melakukan penarikan dana kepada peserta didik, publik patut mengetahui posisi dana tersebut terhadap sumber pembiayaan sekolah dan perencanaan anggaran yang berlaku.


Rp112,5 JUTA, PUBLIK BERHAK BERTANYA


Jika benar 75 siswa masing-masing dikenakan Rp1,5 juta, maka potensi dana yang dihimpun mencapai:


75 siswa × Rp1.500.000 = Rp112.500.000.


Bukan angka kecil.


Karena itu, pihak sekolah patut memberikan penjelasan mengenai:


- dasar hukum penarikan;

- pihak yang menetapkan nominal;

- keputusan atau SK terkait;

- rincian penggunaan Rp1,5 juta;

- apakah dana masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sekolah;

- rekening penerimaan;

- bukti pembayaran siswa;

- bukti pengeluaran;

- jumlah siswa yang telah membayar;

- total dana yang telah terkumpul;

- serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.


Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana perlakuan terhadap siswa yang tidak mampu membayar Rp1,5 juta tersebut.


Apakah mereka tetap diwajibkan membayar?


Apakah ada keringanan?


Atau ada mekanisme lain?


Semua itu harus terang.


JANGAN SEMBARANGAN MELABELI PUNGLI, TAPI JANGAN PULA MENUTUPI


Kasus ini belum tepat apabila langsung divonis sebagai pungutan liar (pungli) sebelum dasar hukum, dokumen, mekanisme dan aliran dananya diperiksa.


Namun, kehati-hatian tersebut juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan.


Apabila kemudian terbukti bahwa dana tersebut merupakan pungutan wajib, ditetapkan tanpa dasar yang jelas, dilakukan tanpa mekanisme yang semestinya, tidak transparan, atau penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka persoalan tersebut dapat berkembang menjadi dugaan pelanggaran yang harus diperiksa oleh instansi berwenang.


Dengan demikian, kuncinya sederhana:


Tunjukkan dasar hukumnya. Tunjukkan dokumennya. Tunjukkan rekeningnya. Tunjukkan penggunaannya. Tunjukkan pertanggungjawabannya.


DINAS PENDIDIKAN DIMINTA TURUN TANGAN


Munculnya keluhan siswa semestinya menjadi alarm bagi instansi pembina pendidikan untuk melakukan klarifikasi.


Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, penyelenggara/yayasan, maupun pihak terkait perlu memastikan apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pembiayaan pendidikan dan tata kelola sekolah.


Bila diperlukan, pemeriksaan dapat diarahkan pada dokumen perencanaan, penerimaan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana.


Apalagi sekolah tersebut menyandang predikat SMK Pusat Keunggulan, sehingga tata kelola pendidikan dan pembiayaan semestinya berjalan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.


KEPALA SEKOLAH DAN BENDAHARA DITANTANG BUKA DATA


Kini perhatian publik tertuju kepada kepala sekolah dan bendahara SMKS 6 Pertiwi Sejati.


Benarkah ada penarikan Rp1,5 juta per siswa untuk PKL?


Siapa yang menetapkan?


Apa dasar hukumnya?


Berapa siswa yang sudah membayar?


Ke mana uang tersebut disetorkan?


Apa saja penggunaannya?


Dan yang paling penting:


Mana laporan pertanggungjawaban dana tersebut?


Pihak sekolah tentu memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen apabila seluruh kebijakan tersebut telah sesuai ketentuan.


Berita ini juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kepala sekolah, bendahara, yayasan, maupun pihak terkait lainnya.


Sebab, persoalan ini bukan sekadar soal Rp1,5 juta per siswa.


Ini menyangkut transparansi pengelolaan dana pendidikan dan kepercayaan orang tua terhadap lembaga pendidikan.


Rp112,5 juta kini menjadi angka yang menunggu penjelasan: sah secara administrasi dan hukum, atau justru menyimpan persoalan yang harus dibuka melalui pemeriksaan?

AKSI LANJUTAN TIKAM KE DPRD BANTEN: PERJUANGAN BELUM SELESAI, KINI SOROT ASET DAERAH, Rp55,47 MILIAR TENAGA AHLI DAN PENGADAAN

By On Minggu, Agustus 30, 2026

 



SERANG — Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kajian Masyarakat Banten (LSM TIKAM) kembali akan menggelar aksi penyampaian pendapat di DPRD Provinsi Banten, Rabu 2 September 2026.


Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian aksi sebelumnya yang telah berlangsung selama beberapa hari dengan gelar tenda di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Dalam pemberitaan Lensa Reformasi pada 14 Agustus 2026, disebutkan bahwa berdasarkan hasil musyawarah, aksi disepakati untuk terus dilanjutkan sebagai bentuk konsistensi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.


Dengan demikian, aksi 2 September bukan merupakan aksi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian perjuangan TIKAM dalam mendorong keterbukaan, transparansi anggaran dan penguatan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Banten.


“KAMI TIDAK MUNDUR, PERJUANGAN TERUS BERLANJUT”


Ketua Umum LSM TIKAM, Danny Pratama, menegaskan bahwa aksi lanjutan tersebut merupakan bentuk konsistensi dalam mengawal persoalan yang menyangkut kepentingan publik.


«“Kami sudah menyampaikan aspirasi sebelumnya dan perjuangan itu tidak berhenti. Aksi ini merupakan kelanjutan. Kami datang kembali membawa data, kajian dan tuntutan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasannya secara nyata. Kami tidak mundur dari perjuangan,” tegas Danny Pratama.»


Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Danny dalam pemberitaan sebelumnya yang menegaskan bahwa penghentian sementara aksi pada saat itu bukan berarti perjuangan dihentikan, melainkan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah Jumat dan situasi di lapangan.


TIGA ISU KEMBALI DIBAWA KE DPRD BANTEN


Dalam aksi lanjutan ini, Kami membawa sedikitnya tiga persoalan utama.


Pertama, Situ Ranca Gede Jakung. Danny mendesak Pemerintah Provinsi Banten memberikan kepastian mengenai pengamanan, status, penguasaan dan pemanfaatan aset tersebut serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/TUN/2026 sesuai kewenangan hukum yang berlaku.


Kedua, belanja jasa tenaga ahli Pemprov Banten TA 2026 sekitar Rp55,47 miliar. Kami meminta keterbukaan mengenai rincian anggaran per OPD, jumlah tenaga ahli, besaran honorarium, dasar kebutuhan, mekanisme pengadaan, kompetensi serta output pekerjaan.


Ketiga, dugaan ketidakwajaran harga dalam pengadaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Kami mendesak dilakukan audit dan uji kewajaran harga serta meminta dokumen pendukung pengadaan dibuka sesuai ketentuan, antara lain HPS/RAB, KAK, spesifikasi teknis, penawaran, invoice, kontrak/PO dan BAST.


Menurut Danny, aksi lanjutan ini bukan semata-mata menyampaikan kritik, tetapi merupakan upaya mendorong DPRD menggunakan fungsi pengawasan, penganggaran dan representasi masyarakat secara maksimal.


«“Kami ingin ada jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Kalau data kami salah, silakan dibantah dengan data. Kalau anggaran dan pengadaan sudah sesuai, buka dokumennya dan jelaskan kepada publik. Tetapi kalau ditemukan masalah, jangan dibiarkan,” ujar Danny.»


TIKAM menegaskan seluruh dugaan yang disampaikan dalam aksi harus diuji melalui pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berlaku. Tidak ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum terdapat proses pemeriksaan dan keputusan dari lembaga yang berwenang.


Aksi 2 September 2026 menjadi penegasan bahwa rangkaian perjuangan belum selesai.


TIKAM KEMBALI KE DPRD BANTEN:


BUKA DATA!

BUKA DOKUMEN!

SELAMATKAN ASET DAERAH!

UJI KEWAJARAN ANGGARAN!

PERKUAT PENGAWASAN DPRD!

TEGAKKAN HUKUM BERDASARKAN FAKTA DAN BUKTI!

Jeritan Keadilan Seorang Ibu: Menakar Hukum, Moralitas, dan Masa Depan Anak dalam Sengketa Lisa vs Danny Septriadi

By On Minggu, Agustus 30, 2026

 


Jakarta – Sengketa panjang antara Oey Lie Hua (Lisa) dan Danny Septriadi Djayaprawira, yang bermula dari pernikahan mereka pada 30 Juni 2006, kini telah menyentuh puncak krisis kemanusiaan dan hukum. Di tengah pusaran pertikaian hak asuh dan pembagian aset pasca-perceraian pada 13 Agustus 2021, korban paling nyata dari konflik ini adalah Gabriel Immanuela Djayaprawira, anak perempuan mereka yang lahir pada 3 Agustus 2008.


Kasus ini bukan lagi sekadar perebutan perdata biasa. Ia merupakan cermin buram dari pengabaian hak dasar anak dan dugaan pelanggaran hukum yang sangat serius.


Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, memberikan perhatian mendalam dan respons tegas terhadap peristiwa ini. Di satu sisi, aktivis HAM internasional itu menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan yang mendalam atas penderitaan yang dialami keluarga tersebut, terutama sosok Lisa yang terus berjuang mempertahankan haknya sebagai ibu kandung.


Namun di sisi lain, Wilson Lalengke melayangkan kecaman keras terhadap tindakan Danny Septriadi yang dinilainya telah memperkeruh suasana dan memperparah penderitaan psikologis sang anak. Secara khusus, pria yang memiliki 4 orang anak ini mengecam aksi pengambilan paksa (penculikan) Gabriel dari Lisa yang diduga dilakukan oleh Danny pada 2 Juli 2023.


Kala peristiwa penculikan itu terjadi, hak asuh anak secara hukum masih sepenuhnya berada di tangan Lisa berdasarkan Akta Notaris No. 37 tertanggal 19 November 2019, yang kemudian ditegaskan kembali oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 21 Mei 2025. Pengambilan paksa tersebut, yang diwarnai dugaan pemberian obat penenang dosis tinggi serta penyekapan hingga anak tidak dapat bersekolah sebagaimana tertuang dalam sejumlah Laporan Polisi (LP), dinilai sebagai tindakan tidak manusiawi yang merusak kesehatan fisik dan mental Gabriel.


Tak berhenti di situ, perhatian publik dan penegak hukum kini tersedot pada dugaan tindak pidana baru. Pada 31 Januari 2025, muncul penerbitan paspor baru (duplikat/aspal) atas nama Gabriel yang berlaku hingga 2030, padahal paspor lamanya masih berlaku sah hingga 10 Mei 2027. Dugaan rekayasa ini berlanjut pada pelaporan resmi oleh Lisa ke Bareskrim Mabes Polri pada 18 Mei 2026 atas tuduhan pelanggaran Pasal 394 KUHP tentang "menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik".


Wilson Lalengke menegaskan bahwa pembuatan dokumen palsu tersebut bukan hanya merugikan Lisa dan Gabriel secara langsung, melainkan juga mencederai kepastian hukum dan ketertiban masyarakat umum. Oleh karena itu, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini mendesak aparat Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dan menindaklanjuti SP2HP tertanggal 24 Agustus 2026 secara cepat, transparan, dan tanpa pandang bulu.


Ia mengingatkan bahwa sengketa perdata maupun putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 25 Februari 2026, yang kini sedang ditempuh upaya Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak Lisa, sama sekali tidak melenyapkan atau menghentikan pertanggungjawaban pidana atas dugaan pelanggaran Pasal 394 KUHP tersebut. “Pertanyaannya sederhana, apakah persoalan hak asuh anak dan masalah harta gono-gini bisa melegalkan passport ganda itu? Jadi, teman-teman penyidik, mohon bekerjalah secara professional sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujar Wilson Lalengke kepada media usai bertemu ibu korban, Lisa, Sabtu, 29 Agustus 2026.


Secara bersamaan, Wilson Lalengke mengetuk hati nurani dan keadilan para Hakim Agung yang menangani memori Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Ia meminta majelis hakim PK untuk benar-benar mengedepankan asas _the best interests of the child_, kepentingan terbaik bagi anak.


Bagi seorang anak remaja perempuan, ikatan batin dan kehadiran sosok ibu kandung adalah kebutuhan psikologis mendasar yang tidak bisa digantikan oleh apa pun. Memisahkan anak dari ibunya secara paksa merupakan bentuk kekerasan terselubung yang mengancam tumbuh kembangnya sang anak perempuan.


Dari kacamata filosofis, kasus ini mencerminkan pandangan filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-1804), melalui prinsip Kewajiban Moral. Kant menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan lain. Menggunakan anak sebagai "komoditas" atau alat penekan dalam konflik orang tua adalah tindakan yang melanggar martabat kemanusiaan.


Sejalan dengan itu, filsuf etika kepedulian (_Ethics of Care_) seperti Carol Gilligan (86) menekankan pentingnya merawat hubungan interpersonal dan ketahanan emosional. Menurut Carol, hubungan kasih sayang ibu dan anak harus dilindungi dari dominasi kekuasaan yang destruktif, sekalipun intervensi buruk itu datang dari sang ayahnya sendiri.


Dalam konteks keindonesiaan, perkara ini memanggil kembali penjiwaan nilai-nilai Pancasila. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut perlakuan yang bermartabat terhadap Gabriel dan ibunya, bebas dari intimidasi dan perampasan hak secara sepihak.


Sementara itu, Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjamin bahwa hukum yang adil harus hadir melindungi pihak yang lemah dari kesewenang-wenangan. Penegakan hukum yang adil atas dugaan pidana Pasal 394 KUHP serta pertimbangan nurani pada proses PK di Mahkamah Agung adalah ujian nyata bagi efektivitas hukum di tanah air.


Sudah saatnya negara, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan berdiri tegak membela hak keadilan bagi Lisa serta menyelamatkan masa depan Gabriel Immanuela Djayaprawira dari trauma yang lebih dalam. Pengusutan tuntas laporan pidana di Bareskrim Polri dan kearifan Majelis Hakim PK MA akan menjadi penentu apakah keadilan dan kemanusiaan masih memiliki tempat tertinggi di negeri ini. (TIM/Red)

Pererat Sinergitas dan Kepedulian Sosial, Muspika Panggarangan Hadiri Milad ke-1 PPWI Lebak Selatan

By On Sabtu, Agustus 29, 2026

 

Muspika Kecamatan Panggarangan saat menghadiri acara Milad Ke-1 Simpul PPWI Lebak Selatan di halaman Kantor Sekretariat Simpul PPWI Lebak Selatan 

LEBAK,Kabarviral79.com  – Guna mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan sinergitas bersama insan pers serta elemen masyarakat, Muspika Kecamatan Panggarangan menghadiri peringatan Milad ke-1 Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Simpul Lebak Selatan.Jumat (28/8/2026)


Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (26/8/2026) malam tersebut digelar sekaligus untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-81. 


Acara tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat Simpul PPWI Lebak Selatan, Jalan Raya Bayah-Malingping KM 07, Kampung Sukasari, Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten.


Milad ke-1 Simpul PPWI Lebak Selatan tersebut  dihadiri oleh Camat Panggarangan, Ps. Kanit Binmas Polsek Panggarangan, Babinsa Koramil 0314/Panggarangan, Sekretaris Desa Sukajadi,PLT Kasatpol PP Kecamatan Panggarangan, Ketua KNPI Kecamatan Panggarangan, dan Ketua SMSI Kabupaten Lebak.


Selain itu, tampak hadir jajaran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda setempat, serta para tamu undangan lainnya.


Rangkaian acara diawali dengan sambutan dari Ketua PPWI Lebak Selatan, Sekretaris Desa Sukajadi, Camat Panggarangan, serta perwakilan unsur Polsek dan Koramil 0314/Panggarangan. 


Tidak hanya seremonial, acara juga diisi dengan doa bersama, panggung hiburan, serta aksi sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa.


Dalam kesempatan itu, pihak Muspika Kecamatan Panggarangan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Simpul PPWI Lebak Selatan atas terselenggaranya hari jadi yang pertama ini. 


Momentum ini dinilai sangat baik untuk membangun komunikasi yang positif serta memperkuat soliditas antara pemerintah daerah, TNI, Polri, rekan media, dan seluruh warga.


Melalui kegiatan Milad Ke-1 Simpul PPWI Lebak Selatan  ini, Muspika Kecamatan Panggarangan berharap hubungan antara aparat dan masyarakat dapat terjalin semakin erat.


Dengan begitu, seluruh elemen bisa bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman serta kondusif di wilayah Kecamatan Panggarangan.


Aksi pembagian santunan di sela-sela acara menjadi wujud nyata kepedulian sosial PPWI Lebak Selatan, sekaligus refleksi semangat berbagi dalam mengisi kemerdekaan. 


Seluruh rangkaian kegiatan malam itu berjalan dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai.


(Uday/US)


Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Kajian Hukum Forum Komunikasi Advokat Peduli Kebijakan Pemerintah disebut FOR LIBRA hari ini dibentuk

By On Sabtu, Agustus 29, 2026

  


Serang, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Kajian Hukum Forum Komunikasi Advokat Peduli Kebijakan Pemerintah disebut FOR LIBRA hari ini dibentuk guna mengawal kebijakan dalam kajian perspektif hukum pengambilan kebijakan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah. Jum'at, 28/8/2026 di Kota Serang


Deklarasi lembaga kajian FOR LIBRA tersebut

memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan perspektif hukum kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga harus lebih visioner dalam membangun bangsa dan negara.


Menurut Trio Alberto selaku Ketua Umum FOR LIBRA mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal seluruh kebijakan pemerintah daerah baik Pemerintah tingkat Kota, Kabupaten atau di tingkat Provinsi Banten, serta lembaga-lembaga mandiri dan atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya menerima APBD maupun APBN.


"Lembaga kajian hukum ini di bentuk untuk menyoroti segala kebijakan pemerintah dalam perspektif hukum agar tidak salah dalam pengambilan kebijakan sehingga berpotensi timbul adanya penyalahgunaan wewenang jabatan serta adanya kerugian negara yang berakibat kepada dugaan tindak pidana korupsi." Ujar Trio


Lanjut Trio, bahwa FOR LIBRA hadir untuk memberikan saran dan kritik dalam aspek hukum kepada pemangku jabatan sebelum dan/atau sesudah kebijakan pemerintah direalisasikan.


Sementara itu, sekretaris Jenderal DPP FOR LIBRA Tubagus Baihaqi menambahkan, bahwa lembaga kajian ini terdiri dari para Advokat dari berbagai organisasi advokat dengan persamaan visi misi untuk membangun negara pada khususnya membangun Banten.


"maka hadirnya lambaga Kajian hukum ini juga mengawal isu-isu yang berkembang agar tidak terjadi timbulnya kerugian hak-hak hukum warga negara karena akibat pemerintah salah dalam mengambil sebuah kebijakan." Jelas Tb Baihaqi mengakhiri ***

Polsek Panggarangan Hadiri Milad Ke-1 PPWI Lebak Selatan, Perkuat Sinergitas Jaga Kamtibmas

By On Jumat, Agustus 28, 2026

 



LEBAK,Kabarviral79.com – Guna mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan sinergitas bersama elemen masyarakat, Polsek Panggarangan menghadiri peringatan Milad Ke-1 Simpul Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Lebak Selatan. 


Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (26/8/2026) mala, sekaligus digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-81.


Acara yang dimulai pukul 19.00 WIB tersebut berpusat di Kantor Sekretariat Simpul PPWI Lebak Selatan, Jalan Raya Bayah-Malingping KM 07, Kampung Sukasari, Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak.


Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Panggarangan, Ps. Kanit Binmas Polsek Panggarangan, Babinsa Koramil 0314/Panggarangan, Kepala Desa Sukajadi, Ketua KNPI Kecamatan Panggarangan, Ketua SMSI Kabupaten Lebak, serta jajaran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda setempat


Rangkaian acara diawali dengan sambutan dari Ketua PPWI Lebak Selatan, Camat Panggarangan, serta perwakilan unsur Polsek dan Koramil 0314/Panggarangan. 


Tidak hanya seremonial, acara juga diisi dengan aksi sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa pembacaan doa bersama, dan panggung hiburan.


Dalam kesempatan itu, Polsek Panggarangan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Simpul PPWI Lebak Selatan atas terselenggaranya hari jadi yang pertama ini. 


Momentum ini dinilai sangat baik untuk membangun komunikasi yang positif serta memperkuat soliditas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh warga.


"Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap hubungan antara Polri dan masyarakat dapat terjalin semakin erat. Mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman serta kondusif di wilayah Kecamatan Panggarangan," ujar Ps. Kanit Binmas Polsek Panggarangan, Fery Alamsyah. Kamis (27/8/2026)


Aksi pembagian santunan kepada anak yatim di sela acara juga menjadi wujud nyata kepedulian sosial sekaligus refleksi semangat berbagi dalam mengisi kemerdekaan. 



Seluruh rangkaian kegiatan malam itu berjalan dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai.


(US/Uday)

Dampak Positif Nyata, Tokoh Pemuda Sukasari Apresiasi Milad ke-1 PPWI Lebak Selatan

By On Jumat, Agustus 28, 2026

Tokoh Pemuda Sukasari, Umid Setiawan. 

LEBAK, KabarViral79.Com – Tokoh Pemuda RW 04 Kampung Sukasari, Umid Setiawan, memberikan apresiasi tinggi atas digelarnya peringatan Milad ke-1 Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Simpul Lebak Selatan. 

Acara yang dibarengi dengan santunan anak yatim dan kaum dhuafa ini berlangsung khidmat di halaman Sekretariat PPWI Simpul Lebak Selatan, Kampung Sukasari, Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, pada Rabu (26/8/2026). 

Umid Setiawan menyatakan dukungan penuhnya terhadap kegiatan sosial tersebut. Ia menilai momentum ini sangat luar biasa karena memberikan dampak positif secara langsung bagi warga sekitar yang membutuhkan. 

"Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua PPWI beserta seluruh jajaran anggota yang telah melaksanakan Milad sekaligus menyantuni anak yatim dan dhuafa," ujar Umid Jumat (28/8/2026). 

Sebagai representasi pemuda setempat, ia juga menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kepedulian yang ditunjukkan oleh organisasi pers warga tersebut. 

"Atas nama warga, khususnya para penerima santunan, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PPWI Simpul Lebak Selatan. Semoga kegiatan mulia ini terus berlanjut dan membawa berkah bagi kita semua," pungkasnya. (Uday/Angga)

Safrizal: Kunjungan Mendagri ke Wali Nanggroe Wujud Kehadiran Negara

By On Jumat, Agustus 28, 2026

Kemendagri Safrizal ZA menyampaikan, kunjungan Mendagri Muhammad Tito Karnavian ke Penang, Malaysia, untuk menjenguk Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi Aceh. 

JAKARTA, KabarViral79.Com — Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA menegaskan, kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ke Penang, Malaysia, untuk menjenguk Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar sekaligus menyampaikan salam dan doa Presiden Prabowo Subianto merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi Aceh. 

Safrizal mengatakan, perhatian Presiden terhadap kondisi kesehatan Wali Nanggroe menunjukkan bahwa ikatan antara pemerintah pusat dan Aceh tetap terjaga. 

"Doa Presiden yang disampaikan Mendagri bukan sekadar simbol, melainkan tanda kasih negara bagi Aceh. Kehadiran ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat selalu hadir dalam suka dan duka masyarakat,” ujar Safrizal, Kamis, 27 Agustus 2026. 

Menurut Safrizal, yang juga menjabat Kepala Posko Wilayah (Poskowil) Satgas PRR Aceh, kunjungan Mendagri merupakan bagian dari upaya menjaga kebersamaan sekaligus memperkuat hubungan persaudaraan antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh. 

Ia menilai hubungan pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh Aceh memiliki makna historis dan moral, terutama dalam menjaga serta memperkuat perdamaian Aceh pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki. 

"Negara hadir bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga lewat doa dan kepedulian. Inilah makna silaturahmi yang harus kita rawat bersama. Kehadiran Mendagri membawa doa Presiden adalah pesan bahwa Aceh tetap menjadi bagian penting dalam hati bangsa," katanya. 

Safrizal berharap, kunjungan Mendagri dan pesan Presiden dapat memberikan semangat bagi Wali Nanggroe dalam menjalani proses pemulihan kesehatan. 

"Doa adalah energi moral yang menguatkan. Semoga Wali Nanggroe segera pulih, dan silaturahmi ini menjadi pengikat kebersamaan kita,” ujar Safrizal. 

Kunjungan Mendagri ke Penang sebelumnya dilakukan atas penugasan Presiden Prabowo untuk melihat langsung kondisi kesehatan Wali Nanggroe yang tengah menjalani perawatan dan pemulihan. 

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan salam hormat dan doa Presiden agar Tgk. Malik Mahmud segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali ke Aceh. (Joniful Bahri)

Mendagri Sampaikan Salam Presiden Prabowo kepada Wali Nanggroe di Penang

By On Jumat, Agustus 28, 2026

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengunjungi Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, di Penang, Malaysia, Selasa, 25 Agustus 2026. 

PENANG, MALAYSIA, Kabarviral79.Com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengunjungi Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, di Penang, Malaysia, Selasa, 25 Agustus 2026. 

Kunjungan tersebut merupakan penugasan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk melihat kondisi kesehatan Wali Nanggroe yang tengah menjalani perawatan dan pemulihan. 

Dalam pertemuan itu, Tito menyampaikan salam hormat serta doa Presiden Prabowo agar Tgk. Malik Mahmud segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali ke Aceh dalam kondisi sehat. 

Menurut Tito, perhatian Presiden terhadap Wali Nanggroe merupakan bentuk penghormatan terhadap sosok yang memiliki peran penting dalam kehidupan adat, budaya, dan persatuan masyarakat Aceh. 

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa serta berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh,” kata Kementerian Dalam Negeri dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Agustus 2026. 

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi Mendagri untuk memperoleh informasi langsung mengenai perkembangan kesehatan Wali Nanggroe. 

Tgk. Malik Mahmud menyampaikan bahwa rangkaian pengobatan yang dijalaninya selama hampir tiga bulan telah mendekati tahap akhir dan kini memasuki fase pemulihan. 

Jika proses pemulihan berlangsung sesuai rencana, Tgk. Malik Mahmud diperkirakan dapat kembali ke Aceh pada awal September 2026. 

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri sekaligus Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA mengatakan, perhatian Presiden dan kunjungan Mendagri memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh. 

"Beliau bukan sekadar Wali Nanggroe bagi kami. Wali Nanggroe adalah orang tua. Karena itu, ketika beliau sedang menjalani pemulihan, tentu hati masyarakat Aceh ikut bersama beliau,” ujar Safrizal. 

Safrizal mengatakan, kedekatan Wali Nanggroe dengan masyarakat Aceh tidak hanya terbentuk dari kedudukannya sebagai pemimpin adat, tetapi juga melalui perjalanan panjangnya bersama masyarakat dalam berbagai fase kehidupan Aceh. 

Menurutnya, pesan Presiden yang disampaikan Mendagri menunjukkan bahwa pemerintah pusat memahami pentingnya keberadaan Wali Nanggroe bagi Aceh. 

"Pesan Bapak Presiden tentu sangat berarti. Ini menunjukkan bahwa negara hadir dan memberikan perhatian kepada tokoh serta masyarakat Aceh. Kami mendoakan Wali Nanggroe segera pulih, kembali ke Tanah Rencong, berkumpul dengan masyarakat, dan kembali menjadi bagian dari keseharian Aceh seperti yang selama ini kita kenal," katanya. (Joniful Bahri)

Rp1,56 Miliar Revitalisasi SDN 77 Bengkulu Disorot: Swakelola Diduga Cuma di Atas Kertas?

By On Kamis, Agustus 27, 2026

 



KOTA BENGKULU — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri 77 Kota Bengkulu mulai memantik tanda tanya besar. Proyek pembangunan ruang kelas baru, kantor dan sanitasi dengan anggaran Rp1.567.689.000 diduga pelaksanaannya justru dikendalikan atau diborongkan kepada pihak swasta.


Jika dugaan tersebut benar, publik patut mempertanyakan: untuk apa dibentuk P2SP/PPSP jika pekerjaan sejak titik nol hingga penyelesaian justru diduga diserahkan kepada pihak luar?


Program yang semestinya dilaksanakan dengan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah jangan sampai berubah menjadi “proyek swakelola rasa kontraktor.”


Informasi yang dihimpun media ini dari sejumlah sumber menyebutkan pekerjaan pembangunan di SDN 77 diduga dikerjakan pihak swasta sejak awal pekerjaan hingga proses penyelesaian. Pihak luar tersebut disebut berperan sebagai pihak yang mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.


Dugaan ini tentu harus dibuktikan melalui dokumen dan klarifikasi resmi. Namun apabila benar, persoalannya tidak lagi sebatas teknis bangunan. Mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah senilai miliaran rupiah patut diperiksa.


P2SP Ada, Tapi Siapa yang Pegang Kendali?


Pertanyaan paling mendasar adalah: siapa yang sebenarnya menjadi pelaksana?


Apakah P2SP/PPSP benar-benar menjalankan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis, atau hanya menjadi nama formal dalam administrasi sementara pekerjaan faktual dikendalikan pihak lain?


Jika pihak swasta memang mengerjakan pekerjaan dari awal hingga akhir, perlu dijelaskan dasar penunjukannya, bentuk kesepakatannya, nilai pembayaran, sumber pembayaran, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan.


Jangan sampai P2SP hanya menjadi tameng administratif, sementara kendali pekerjaan dan perputaran uang berada di tangan pihak lain.


Rp1,56 Miliar, Progres Baru Sekitar 42 Persen


Wartawan media ini sebelumnya mendatangi lokasi pembangunan SDN 77 di Kelurahan Padang Serai, Kota Bengkulu, pada 20 Agustus 2026.


Saat konfirmasi hendak dilakukan, pihak yang disebut sebagai “bos” pekerjaan tidak berada di lokasi. Salah seorang pekerja mengatakan orang tersebut kemungkinan sedang keluar membeli kebutuhan pekerjaan.


Sementara itu, pembangunan ruang kelas baru, kantor dan sanitasi dilaporkan masih berjalan dengan progres fisik yang diperkirakan sekitar 42 persen.


Kondisi tersebut semakin menimbulkan pertanyaan publik: siapa pengendali lapangan, siapa pengelola material, siapa yang membayar pekerja, dan siapa yang memegang kendali anggaran?


Jangan Sampai Dana Pendidikan Jadi Bancakan


Anggaran Rp1.567.689.000 bersumber dari APBN. Karena itu, setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan.


Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang menyimpang dari mekanisme bantuan pemerintah. Tidak boleh pula program revitalisasi yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan justru menjadi celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan secara tidak semestinya.


Kalau benar swakelola, buktikan swakelolanya. Kalau benar P2SP yang melaksanakan, tunjukkan P2SP-nya bekerja. Kalau ada pihak swasta yang mengendalikan pekerjaan, jelaskan dasar kewenangannya.


Publik tidak membutuhkan jawaban normatif. Publik membutuhkan bukti dan transparansi.


Kepala SDN 77, Ketua P2SP/PPSP, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu hingga pihak Kemendikdasmen patut memberikan klarifikasi secara terbuka.


Sebab jika dugaan ini terbukti, maka yang dipertanyakan bukan hanya kualitas bangunan, tetapi kepatuhan terhadap mekanisme pengelolaan bantuan negara senilai Rp1,56 miliar.


Program revitalisasi sekolah jangan sampai berubah menjadi proyek borongan terselubung. Jangan biarkan label “swakelola” hanya menjadi tulisan di atas kertas sementara praktik di lapangan berkata lain.


Media ini akan terus menelusuri dugaan tersebut, termasuk mekanisme pengadaan, pembayaran tenaga kerja, penggunaan material, struktur P2SP/PPSP, progres pekerjaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.


Jika bersih, buka dokumennya. Jika sesuai aturan, jelaskan mekanismenya. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, aparat penegak hukum wajib turun tangan.

Meriahkan HUT RI ke-81, PPWI Lebak Selatan Santuni Puluhan Anak Yatim dan Duafa di Milad Pertama

By On Kamis, Agustus 27, 2026

 

Foto bersama pengurus dan anggota Simpul PPWI Lebak Selatan dengan unsur Muspika Kecamatan Panggarangan serta perwakilan anak yatim.

LEBAK,Kabarviral79.com – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Simpul Lebak Selatan menggelar aksi sosial dengan memberikan santunan kepada puluhan anak yatim dan kaum duafa. 


Kegiatan yang dibalut dengan panggung hiburan ini sekaligus digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.


Acara tersebut berlangsung meriah di Kantor Sekretariat Simpul PPWI Lebak Selatan, Jalan Raya Bayah - Malingping KM 07, Kampung Sukasari, Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada Rabu (26/8/2026) malam.


Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Simpul PPWI Lebak Selatan Ucup Supriadi beserta jajaran pengurus, Penasihat PPWI Lebak Selatan Haji Agus Sumardi, serta unsur Muspika Kecamatan Panggarangan yang terdiri dari perwakilan Kecamatan, Koramil, Polsek, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tamu undangan lainnya.

Ketua Simpul PPWI Lebak Selatan, Ucup Supriadi, memberikan santunan secara simbolis kepada Sekdes Sukajadi, Hendi Suhendi, didampingi unsur Muspika Kecamatan Panggarangan.


Dalam sambutannya, Ketua Simpul PPWI Lebak Selatan, Ucup Supriadi, menyampaikan bahwa momentum Milad ke-1 PPWI Lebak Selatan yang bertepatan dengan bulan kemerdekaan RI ini merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak amal kebaikan serta mempererat kepedulian sosial.


"Santunan ini adalah bentuk nyata kepedulian kami terhadap anak yatim dan kaum duafa. Kami ingin menyemarakkan momen Milad PPWI Lebak Selatan ini dengan aksi yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Ucup di sela-sela kegiatan.


Menurut Ucup, esensi dari kegiatan ini bukan sekadar perayaan ulang tahun atau peringatan HUT RI, melainkan upaya untuk memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat. 


Ia juga mengajak seluruh pengurus agar tetap solid dan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional sesuai kode etik.


"Saya berharap kita semua bisa solid dan kompak menjaga marwah organisasi. Terima kasih setinggi-tingginya kepada unsur Muspika, pemerintah desa, tokoh agama, serta seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi sehingga rangkaian acara ini berjalan sukses," tambahnya.


Apresiasi tinggi datang dari Pemerintah Desa Sukajadi. Sekretaris Desa Sukajadi, Hendi Suhendi, menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran PPWI yang selama ini dinilai sangat membantu jalannya roda pemerintahan di tingkat desa melalui penyebaran informasi yang cepat.


"Kami sangat mengapresiasi kegiatan Milad pertama PPWI Lebak Selatan yang diisi dengan santunan ini. Ini hal yang sangat membanggakan. Kami berharap aksi sosial seperti ini tidak hanya berhenti di milad pertama, tetapi bisa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya," ungkap Hedsi.

Momen pemotongan kue oleh Ketua Simpul PPWI Lebak Selatan, Ucup Supriadi

Senada dengan hal tersebut, Camat Panggarangan, Hendi Suhendi, juga memuji semangat juang rekan-rekan pers yang tergabung dalam PPWI. 


Menurutnya, meski baru menginjak usia satu tahun, PPWI Lebak Selatan telah menunjukkan aksi nyata yang luar biasa bagi masyarakat.


"Kehadiran Simpul PPWI Lebak Selatan dalam menampung aspirasi masyarakat, khususnya di Kecamatan Panggarangan, tentunya sangat kami butuhkan sebagai mitra strategis pemerintah. 


"Mari bersama-sama kita jadikan media sebagai alat pemersatu, alat pencerah, dan penggerak pembangunan, bukan pemecah belah. Atas nama pemerintah Kecamatan Panggarangan, saya mengucapkan selamat milad ke-1 kepada Simpul PPWI Lebak Selatan," pungkas Camat Panggarangan.


(Uday/Angga)







Kumpulkan Puluhan Leasing, Kapolresta Tangerang Tegaskan Larangan Tarik Kendaraan di Jalan

By On Kamis, Agustus 27, 2026

Polresta Tangerang kumpulkan sejumlah perusahaan pembiayaan atau leasing. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Polresta Tangerang mengumpulkan sedikitnya 23 perusahaan pembiayaan atau leasing, di Aula Polresta Tangerang. Rabu, 26 Agustus 2026. 

Kegiatan tersebut untuk koordinasi ketentuan hukum dan tata cara penyelesaian persoalan jaminan fidusia. 

Kegiatan yang juga dihadiri perwakilan Pemkab Tangerang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang itu menjadi ruang penyamaan persepsi di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap praktik penagihan kendaraan di lapangan. 

"Kegiatan ini bukan untuk membatasi aktivitas perusahaan pembiayaan maupun menghilangkan hak-hak kreditur. Namun, seluruh proses penagihan dan penyelesaian kredit harus tetap berjalan sesuai koridor hukum," ujar Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah. 

Dia menyampaikan, perusahaan pembiayaan memiliki mekanisme bisnis, perjanjian pembiayaan, serta hak untuk melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun Kepolisian juga memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum. 

"Terlebih apabila proses penagihan dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ancaman, intimidasi, kekerasan, maupun pemaksaan," ujarnya. 

Menurutnya, praktik penghentian kendaraan dan penagihan di jalan menjadi persoalan yang belakangan cukup banyak mendapat perhatian masyarakat. 

Tidak sedikit masyarakat yang merasa resah ketika melihat atau mengalami langsung penghentian kendaraan di jalan, penarikan secara paksa, maupun tindakan sejumlah pihak yang mengaku sebagai penagih atau debt collector. 

Dia juga menyoroti sejumlah persoalan yang muncul setelah kendaraan dibawa oleh pihak yang mengaku sebagai penagih. 

Dalam beberapa kasus, proses administrasi maupun keberadaan kendaraan kemudian menjadi persoalan yang tidak dapat dijelaskan secara transparan kepada pihak terkait. 

"Jangan sampai status sebagai penagih utang atau debt collector justru dijadikan modus untuk melakukan tindak pidana," tegasnya. 

Karena itu, lanjut dia, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa setiap orang yang bertindak di lapangan benar-benar memiliki hubungan dan kewenangan yang sah dari perusahaan pembiayaan. 

"Kepentingan perusahaan harus dihormati. Hak debitur juga harus dilindungi. Dan yang tidak kalah penting, seluruh proses harus berjalan dalam koridor hukum," katanya. 

Indra Waspada juga mengingatkan mengenai ketentuan hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Termasuk perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait mekanisme eksekusi. 

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan, perusahaan leasing atau kuasanya tidak diperbolehkan melakukan eksekusi atau penarikan objek jaminan fidusia, seperti kendaraan, secara sepihak di jalanan. 

"Penarikan wajib melalui prosedur hukum yang sah," ujarnya. 

Karena itu, pihaknya meminta seluruh perusahaan pembiayaan memperkuat pengawasan internal terhadap petugas maupun pihak ketiga yang digunakan dalam proses penagihan. 

Selain itu, kata Indra, perusahaan pembiayaan juga diminta mengedepankan komunikasi yang humanis dan persuasif dalam menghadapi persoalan kredit bermasalah. 

Persoalan keperdataan dan kredit, kata Indra Waspada, tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. 

"Setiap proses harus menghormati martabat dan hak masing-masing pihak," imbuhnya. 

Indra Waspada menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap setiap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana, termasuk kekerasan, ancaman, intimidasi, atau pemaksaan yang dilakukan dengan mengatasnamakan kegiatan penagihan. 

"Tidak ada ruang bagi tindakan premanisme, siapa pun pelakunya dan atas nama apa pun kegiatan tersebut dilakukan," tegasnya. (Reno)

Muhammad Mulyadi Siap Tarung di Pemilihan Ketua PWI Kabupaten Tangerang

By On Rabu, Agustus 26, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Muhammad Mulyadi resmi menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang. 

Menghadapi kontestasi tersebut, ia membawa visi utama untuk menjaga kekompakan dan soliditas di antara seluruh jajaran anggota serta pengurus organisasi. 

Dalam pencalonannya, Mulyadi mengusung slogan semangat “Mari Bersatu Membangun PWI yang Profesional dan Berintegritas”. 

Menurutnya, rasa kebersamaan merupakan fondasi krusial dalam membangun organisasi pers yang kuat. 

“Saya maju sebagai calon Ketua PWI Kabupaten Tangerang dengan semangat untuk menjaga kekompakan seluruh anggota dan pengurus. PWI harus menjadi rumah besar bagi seluruh wartawan, sehingga kebersamaan, profesionalitas, independensi, dan integritas harus terus kita jaga bersama,” ujar Muhammad Mulyadi, Rabu, 26 Agustus 2026. 

Selain fokus pada kekompakan internal, Mulyadi juga berkomitmen terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pers. 

Ia membawa misi peningkatan kapasitas, kredibilitas, dan kapabilitas wartawan secara berjenjang guna menghadapi perkembangan dunia jurnalistik yang terus berubah. 

“Ke depan, peningkatan kapasitas, kredibilitas, dan kapabilitas wartawan harus menjadi perhatian bersama. Saya ingin PWI Kabupaten Tangerang terus berkembang dan mampu mencetak wartawan yang profesional serta memiliki integritas,” ujarnya. 

Mulyadi menegaskan, PWI Kabupaten Tangerang harus terus memperkuat perannya sebagai organisasi profesi yang menaungi wartawan dengan tetap berpegang teguh pada nilai profesionalisme, independensi, dan integritas. 

Melalui visi dan misi ini, ia berharap PWI Kabupaten Tangerang dapat semakin solid serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia jurnalistik di wilayah tersebut. (Reno)

Bupati Tangerang Terima Kunjungan Komisi VII DPR RI, Kunjungi Kawasan Industri Cikupa Mas

By On Rabu, Agustus 26, 2026

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid saat menerima kunjungan Komisi VII DPR RI, Rabu, 26 Agustus 2026. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menerima Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Cikupa Mas, Kecamatan Cikupa, Rabu, 26 Agustus 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan, kunjungan Komisi VII DPR RI tersebut dilakukan untuk mendengarkan dan melihat secara langsung berbagai kondisi, masukan, serta aspirasi dari pelaku usaha dan pemerintah paerah terkait aktivitas kawasan industri, termasuk hubungan antara perusahaan dengan pemerintah daerah serta masyarakat di sekitar kawasan. 

“Komisi VII ingin mendengarkan langsung terkait dengan keberadaan aktivitas kawasan industri yang ada di Kawasan Industri Cikupa Mas. Yang kedua, dalam rangka menampung usulan-usulan dari pengusaha maupun dari pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi untuk membuat regulasi terkait dengan industri, supaya memberikan kenyamanan,” ujar Bupati Maesyal Rasyid. 

Menurutnya, kunjungan kerja Komisi VII DPR RI tersebut diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan yang menjadi bahan penyempurnaan RUU tentang Kawasan Industri, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan kawasan industri yang produktif, aman, dan berkelanjutan. 

"Selain regulasi kawasan industri, salah satu hal yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan adalah optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR)," tuturnya. 

Dia menjelaskan, program CSR perusahaan perlu diarahkan agar lebih produktif dan tepat sasaran serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan industri. 

Untuk itu, kata dia, koordinasi dan pelaporan program CSR kepada pemerintah daerah dinilai penting agar program yang dilaksanakan dapat terdata dan memberikan manfaat yang lebih besar. 

“Bukan kurang. Masih banyak yang tidak melaporkan kepada kita, ada program apa saja. Harusnya mereka melaporkan kepada kita program yang mereka jalankan, salah satunya CSR,” jelasnya. 

Bupati menambahkan, Pemkab Tangerang dapat mendorong penguatan peran forum CSR sebagai wadah koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Dengan adanya forum tersebut, kata Bupati, berbagai program CSR dapat tercatat, terkoordinasi, dan dipublikasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat sekitar. 

“Yang penting koordinasi. Mereka harus berbicara dengan kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar,” ujarnya. 

Bupati juga menekankan aspek kondusivitas kawasan industri, termasuk potensi premanisme. 

Ia menegaskan, hingga saat ini, tidak ada laporan terkait praktik premanisme di Kawasan Industri Cikupa Mas. 

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan industri. 

“Sampai sekarang khusus di sini tidak pernah ada laporan. Kita akan terus mengikuti perkembangan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik oleh perusahaan maupun karyawan, termasuk masyarakat sekitar,” pungkasnya. 

Usai melakukan dialog dan menyerap berbagai masukan dari pelaku usaha, Bupati Tangerang bersama jajaran Komisi VII DPR RI melanjutkan kegiatan dengan meninjau salah satu pabrik yang berada di Kawasan Industri Cikupa Mas. 

Bupati dan rombongan Komisi VII DPR RI juga meninjau aktivitas produksi pabrik yang bergerak di bidang pembuatan busa (foam) yang digunakan sebagai bahan untuk berbagai produk, di antaranya kasur, sofa, dan kebutuhan furnitur lainnya. 

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan untuk melihat secara langsung aktivitas industri di lapangan, mulai dari proses produksi hingga kondisi lingkungan kerja. 

Kegiatan tersebut sekaligus memberikan gambaran nyata kepada Komisi VII DPR RI mengenai aktivitas dan dinamika industri yang ada di Kabupaten Tangerang sebagai salah satu kawasan industri penting di Provinsi Banten. (Reno)

Kapolres Bireuen Ungkap Kronologi Kecelakaan Maut Bus Putra Pelangi dan Isuzu Traga di Samalanga

By On Rabu, Agustus 26, 2026

Polisi melakukan olah TKP Kecelakaan maut terjadi di lintasan Banda Aceh–Medan, tepatnya di Desa Matang Wakeuh, Samalanga, Bireuen, Selasa, 25 Agustus 2026, sekitar pukul 04.20 WIB. Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. 

BIREUEN, KabarViral79.Com — Kapolres Bireuen, AKBP Yulhendri, S.H., S.I.K., S.Psi., M.I.K., melalui Kasat Lantas AKP Irwansyah Nasution, S.E., mengungkap kronologi kecelakaan maut yang melibatkan Bus Putra Pelangi BL 7913 AA dan mobil pikap Isuzu Traga BL 8498 LR di Gampong Matang Wakeuh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Selasa, 25 Agustus 2026, sekitar pukul 04.20 WIB. 

Menurut keterangan polisi, kecelakaan bermula saat mobil Isuzu Traga yang membawa keranjang ayam melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. 

Saat melintasi tikungan di Gampong Matang Wakeuh, Isuzu Traga diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan melebar ke sisi kanan jalan. 

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju Bus Putra Pelangi dari Medan menuju Banda Aceh. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan pada bagian depan kedua kendaraan tidak dapat dihindari. 

"Saat di tikungan ini, Isuzu Traga diduga melebar ke sisi kanan jalan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang Bus Putra Pelangi. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan keras pada bagian depan kedua kendaraan pun tidak terhindari,” kata AKP Irwansyah, Selasa, 25 Agustus 2026. 

Akibat kecelakaan tersebut, dua orang yang berada di dalam Isuzu Traga meninggal dunia. Keduanya merupakan pengemudi dan penumpang, yakni Samsul Bahri (23) dan Fahrizal (20), warga Gampong Arongan, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. 

AKP Irwansyah mengatakan, Unit Laka Lantas Polres Bireuen telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan. 

"Kami telah melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kejadian laka lantas antara Bus Putra Pelangi dengan mobil pikap Isuzu Traga. Kasus ini sudah dalam penanganan kami,” ujarnya. 

Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan akan diamankan di Mapolres Bireuen untuk kepentingan pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. 

Kasat Lantas Polres Bireuen juga mengimbau para pengemudi agar selalu menjaga kecepatan dan tidak memaksakan diri mengemudi ketika dalam kondisi lelah atau mengantuk. 

"Khususnya tengah malam atau dini hari, segera menepi dan beristirahat. Utamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain,” imbaunya. (Joniful Bahri)

Dua Tewas dalam Kecelakaan Bus Putra Pelangi dan Pikap di Samalanga Bireuen

By On Rabu, Agustus 26, 2026

Kecelakaan maut terjadi di lintasan Banda Aceh–Medan, tepatnya di Desa Matang Wakeuh, Samalanga, Bireuen, Selasa, 25 Agustus 2026, sekitar pukul 04.20 WIB. Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kecelakaan maut terjadi di lintasan Banda Aceh–Medan, tepatnya di Desa Matang Wakeuh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Selasa, 25 Agustus 2026 sekitar pukul 04.20 WIB. Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. 

Kecelakaan melibatkan bus Scania Putra Pelangi BL 7913 AA dan pikap Isuzu Traga BL 8498 LR. 

Dua korban meninggal dunia merupakan penumpang pikap, yakni Samsul Bahri (23), sopir pikap, dan Fahrizal (20), kondektur. 

Keduanya merupakan warga Desa Arongan, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. 

Sementara itu, dua korban lainnya mengalami luka-luka, yakni Muhammad Azkal Azkia (26), sopir bus, dan Tutia Rahmi (34), penumpang bus. Keduanya kemudian dirujuk ke RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk mendapatkan perawatan medis. 

Kasat Lantas Polres Bireuen, AKP Irwansyah Nasution yang berada di lokasi mengatakan, kecelakaan bermula ketika pikap yang membawa keranjang ayam melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. 

Saat tiba di ruas jalan yang menikung, pikap tersebut diduga melebar ke kanan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju bus Putra Pelangi. 

“Tabrakan pun tidak dapat dihindari. Bagian depan pikap bertabrakan dengan bagian depan bus,” kata Irwansyah. 

Akibat kecelakaan tersebut, kedua kendaraan mengalami kerusakan. Dua orang yang berada di dalam pikap meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. 

Jenazah Samsul Bahri dan Fahrizal telah divisum dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka. 

Hingga berita ini diturunkan, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Bireuen untuk penyelidikan lebih lanjut. (Joniful Bahri)

Dugaan Korupsi Dana BOP PKBM, Kejari Kabupaten Tangerang Tetapkan KG Sebagai Tersangka

By On Selasa, Agustus 25, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang melalui Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus secara resmi menetapkan satu orang tersangka berinisial KG dalam perkara pindak pidana korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Indonesia Negeriku, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Tahun Anggaran (TA) 2023 sampai dengan 2025, Senin, 24 Agustus 2026. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang, Wahyudi Eko Husodo didampingi Kasi Intel Teddy Lazuardi dan Kasi Pidsus M. Arsyad mengatakan, penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor: PRIN-2665/M.6.12/ Fd.2/06/2026 jo. PRIN 3649/M.6.12/Fd.2/08/2026 setelah Tim Penyidik memeriksa saksi-saksi dan dokumen yang sudah mencukupi dua alat bukti yang sah. 

“Adapun ditetapkan sebagai tersangka tersebut berdasarkan surat Penetapan tersangka Nomor: B-680/M.6.12/Fd.2/08/2026 tersebut yaitu adalah KG selaku Kepala PKBM Indonesia Negeriku,” ujarnya. 

Geledah PKBM di Kosambi, Usut Dugaan Korupsi Dana BOP

Kajari juga mengatakan, tersangka diduga telah memanipulasi serta memasukkan data ratusan siswa yang tidak memenuhi kriteria dan tidak pernah aktif mengikuti proses belajar-mengajar (siswa fiktif) ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian guna mencairkan alokasi dana bantuan operasional secara melawan hukum. 

“Berdasarkan fakta penyidikan, tercatat pada TA 2023 PKBM Indonesia Negeriku menerima alokasi dana BOP sebesar Rp 813.050.000,- untuk 535 siswa, namun fakta riilnya hanya terdapat tujuh siswa aktif. Pada TA 2024, menerima dana sebesar Rp 908.830.000,- untuk 581 siswa dengan fakta riil hanya 13 siswa aktif; serta pada TA 2025 menerima dana sebesar Rp 822.140.000,- untuk 511 siswa dengan fakta riil hanya delpan siswa aktif,” ucapnya. 

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor: 2842/R/E.E5/WS.01.02/2026 tanggal 03 Agustus 2026, perbuatan para tersangka telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp 2.506.740.000,00. 

Dalam perkara ini, tersangka KG disangkakan melanggar ketentuan hukum pidana korupsi, yaitu: 

Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Alasan Subjektif dan Objektif Penahanan

Usul penahanan terhadap tersangka KG diajukan oleh Jaksa Penyidik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (5) huruf b, c, e, dan h UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yaitu Mencegah Hambatan Penyidikan: Kekhawatiran tersangka mempengaruhi para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. 

Rencana dan Prosedur Penahanan

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) KHUP penahanan terhadap tersangka KG direncanakan selama 20 hari kedepan di rumah tahahan negara rutan 

Kejaksaan Negeri Tangerang menegaskan komitmenya untuk terus mengawal, mengusut tuntas ,serta menindak tegas segala bentuk praktek korupsi di wilayah Kabupaten Tangerang guna memulikan serta menyelamatkan keuangan negara demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. (*/red)

H. Iwan Firmansyah Dampingi Bupati Tangerang Tinjau Rekonstruksi Jalan Cangkudu-Cisoka, Targetkan 1,38 Kilometer Rampung Akhir 2026

By On Senin, Agustus 24, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kabupaten Tangerang, H. Iwan Firmansyah Ependi dampingi Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid meninjau langsung pelaksanaan rekonstruksi Jalan Cangkudu-Cisoka, Senin, 24 Agustus 2026. 

Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid mengatakan Jalan Cangkudu-Cisoka yang memiliki panjang keseluruhan sekitar 4 kilometer, mengalami rusak berat sekitar 1,581 kilometer. 

“Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga langsung datang ke lokasi Jalan Cangkudu-Cisoka. Panjang jalan ini sekitar 4 kilometer, sementara yang mengalami kerusakan sekitar 1.581 meter,” ujar Bupati Maesyal Rasyid. 

Ia menjelaskan, jalan sekitar 1,5 km yang mengalami rusak tersebut, pemerintah daerah melakukan rekonstruksi sepanjang 1,380 kilometer. Pekerjaan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 150 hari kalender, terhitung sejak 27 Juli hingga 23 Desember 2026. 

“Mudah-mudahan ini bisa tepat waktu. Kita usahakan supaya semuanya berjalan dengan lancar dan selesai sesuai target,” katanya. 

Menurutnya, sisa jalan rusak jalan Cangkudu-Cisoka sekitar 201 meter yang belum dapat ditangani pada tahun ini rencananya akan dilanjutkan penanganannya pada tahun 2027 dengan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. 

“Masih ada yang tersisa sekitar 201 meter. Yang tersisa ini akan kita perbaiki lagi di tahun 2027 sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya. 

Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya pengguna Jalan Cangkudu-Cisoka, atas potensi gangguan lalu lintas selama proses rekonstruksi berlangsung. 

“Kegiatan perbaikan jalan ini pasti ada gangguan kemacetan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya masyarakat Cisoka. Mudah-mudahan selama 150 hari kerja ini bisa selesai,” tuturnya. 

Menurutnya, rekonstruksi Jalan Cangkudu-Cisoka merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap. Pada tahun 2026, Pemkab Tangerang menargetkan penanganan sejumlah ruas jalan dengan total panjang sekitar 30 kilometer. 

“Secara keseluruhan, tahun ini kurang lebih sekitar 30 kilometer dari beberapa ruas jalan yang diperbaiki. Ini akan terus kita lanjutkan, terutama untuk ruas-ruas yang masih tersisa, sesuai kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya. 

Ia berharap, dukungan dan doa masyarakat agar kemampuan keuangan daerah dapat terus mengakomodasi pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. 

“Minta doanya kepada seluruh masyarakat supaya keuangan daerah ini bisa mengakomodasi perbaikan jalan secara bertahap. Setiap tahun akan kita perbaiki,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kadis BMSDA Kabupaten Tangerang, H. Iwan Firmansyah menjelaskan, rekonstruksi Jalan Cangkudu-Cisoka merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kemantapan jalan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Tangerang. 

"Dengan selesainya pekerjaan tersebut, diharapkan akses masyarakat di wilayah Cangkudu-Cisoka menjadi lebih nyaman, aman, dan lancar serta mampu menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari," ujar Iwan. 

Dia menambahkan, berdasarkan rencana teknis DBMSDA Kabupaten Tangerang, pekerjaan rekonstruksi Jalan Cangkudu-Cisoka dibagi menjadi dua segmen. Segmen pertama memiliki panjang 691 meter, sedangkan segmen kedua sepanjang 689 meter. 

"Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 untuk penanganan ruas tersebut mencapai Rp12.117.354.000," imbuhnya. 

Rekonstruksi dilakukan menggunakan konstruksi beton dengan ketebalan 30 centimeter dan mutu beton Fs 45 MPa. Pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemantapan jalan sehingga lebih aman dan nyaman digunakan masyarakat. (Reno)

SSB Bijeh Mata U-10 dan U-12 Wakili Sumbagut ke Kompetisi Nasional di Padang

By On Senin, Agustus 24, 2026

Pembina Utama SSB Bijeh Mata, Muhammad Al Muttaqin, S.Pd., M.Pd. melepas pemain SSB mengikuti kompetisi pembinaan usia dini SJL tingkat nasional di Padang, Sumbar, 28–31 Agustus 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Tim Sekolah Sepak Bola (SSB) Bijeh Mata U-10 dan U-12 asal Cot Rabo, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dilepas untuk mengikuti kompetisi pembinaan usia dini Soccer Junior League (SJL) tingkat nasional di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), 28–31 Agustus 2026. 

Pelepasan talenta muda SSB Bijeh Mata tersebut berlangsung di halaman Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Bireuen, Senin, 25 Agustus 2026,dan dilakukan oleh Pembina Utama SSB Bijeh Mata yang juga Kepala Disporapar Bireuen, Muhammad Al Muttaqin, S.Pd., M.Pd. Acara turut dihadiri pengurus SSB serta orang tua para pemain. 

SSB Bijeh Mata U-10 berhak menjadi wakil Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) setelah berhasil meraih juara pada kompetisi SJL wilayah Sumbagut. Sementara itu, tim U-12 keluar sebagai runner-up pada kompetisi yang sama. 

Babak penyisihan SJL wilayah Sumbagut sebelumnya berlangsung di Lapangan Sepak Bola Kopasgat Parako 463, Medan, Sumatera Utara (Sumut). 

Dalam arahannya, Muhammad Al Muttaqin berpesan kepada seluruh pemain agar menjunjung tinggi sportivitas dan nilai-nilai fair play selama mengikuti kompetisi. Para pemain juga diminta menjaga sikap, baik di dalam maupun di luar lapangan, serta membawa nama baik Kabupaten Bireuen dan Aceh. 

Ia berharap, para pemain mampu tampil maksimal dengan menjaga konsentrasi, kondisi fisik dan kesehatan, serta mengikuti arahan dan strategi yang diberikan oleh pelatih. 

"Pemain diharapkan tidak hanya mengincar kemenangan, tetapi juga senantiasa menjaga nama baik Kabupaten Bireuen dan Aceh,” ujar Muhammad Al Muttaqin. 

Sementara itu, Manajer Tim SSB Bijeh Mata, Darmawan mengatakan, pihaknya memboyong 36 pemain yang terdiri atas tim U-10 dan U-12 untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. 

Tim SSB Bijeh Mata berada di bawah pembinaan Ir. Marwan, S.T., M.T., dengan Darmawan sebagai Manajer. Sementara tim pelatih terdiri atas Azmar Phona, Abdullah dan Safrizal. 

Darmawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, pihak sekolah, orang tua pemain, para donatur serta masyarakat Kabupaten Bireuen yang telah memberikan dukungan kepada tim. 

"Kami memohon doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Bireuen khususnya dan Aceh umumnya, agar Tim SSB Bijeh Mata U-10 dan U-12 mampu menorehkan prestasi terbaik pada kompetisi Soccer Junior League tingkat nasional di Sumatera Barat," pintanya. (Joniful Bahri)

Gugatan Citizen Lawsuit Program Sekolah Gratis Banten Masuk Sidang Perdana 3 September

By On Senin, Agustus 24, 2026

  


serang, 24 agustus 2026. Pengadilan Negeri (PN) Serang akan memeriksa perkara Gugatan Warga Negara atau citizen lawsuit terkait Program Sekolah Gratis (PSG) Provinsi Banten. Perkara yang diajukan Tubagus Delly Suhendar itu telah terdaftar dengan Nomor 155/Pdt.G/2025/PN.Srg.

Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 3 September 2026 mendatang di PN Serang.

Kuasa hukum penggugat, Muhammad Ridwan, SH, MM, MH, mengapresiasi PN Serang yang menerima dan memeriksa perkara tersebut sesuai kewenangan serta hukum acara yang berlaku.

“Kami menghormati Pengadilan Negeri Serang sebagai lembaga peradilan yang independen. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, menilai, dan memutus perkara ini berdasarkan hukum, fakta, serta alat bukti yang akan kami ajukan dalam persidangan,” kata Ridwan dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

*Bukan untuk Hentikan Program Sekolah Gratis*

Ridwan menegaskan gugatan tersebut bukan bertujuan menghentikan Program Sekolah Gratis Provinsi Banten. Gugatan juga disebut tidak dimaksudkan untuk menghambat hak peserta didik memperoleh pendidikan.

Menurutnya, gugatan diajukan sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat agar PSG dapat berjalan secara konsisten, berkelanjutan, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Program Sekolah Gratis merupakan kebijakan publik yang memiliki tujuan sangat baik dan strategis bagi masyarakat Banten. Karena itu, menurut kami, program yang baik harus pula dijaga agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum, kepastian anggaran, kepastian mekanisme penyaluran, dan kepastian bagi satuan pendidikan penerima manfaat,” ujarnya.

Salah satu perhatian dalam gugatan tersebut adalah konsistensi pelaksanaan PSG dengan kebijakan dan kerangka hukum yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Banten.

Pihak penggugat juga menyoroti potensi keterlambatan atau ketidakpastian penyaluran dana kepada satuan pendidikan penerima manfaat.

“Yang ingin kami jaga adalah konsistensi program dan marwah Program Sekolah Gratis itu sendiri. Jangan sampai program yang dirancang untuk membantu masyarakat dan satuan pendidikan justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya,” kata Ridwan.

Dia mengatakan satuan pendidikan seharusnya dapat menjalankan kegiatan pendidikan secara normal tanpa terus-menerus mencari dana talangan operasional akibat keterlambatan penyaluran dana pemerintah.

Kemampuan setiap satuan pendidikan untuk menyediakan dana talangan, lanjutnya, juga berbeda-beda. Karena itu, pihaknya mendorong mekanisme penyelenggaraan dan penyaluran dana yang lebih tertib, terukur, transparan, serta memberikan kepastian kepada sekolah penerima PSG.

*Disebut Bukan untuk Cari Kesalahan*

Ridwan menegaskan perkara tersebut bukan upaya mencari kesalahan pihak tertentu. Menurutnya, penggugat menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk menyampaikan kepentingan publik sekaligus mendorong perbaikan penyelenggaraan program pemerintah.

“Kami percaya bahwa kritik dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari kehidupan negara hukum dan demokrasi, sepanjang dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Dia berharap perkara tersebut tidak dipersepsikan sebagai bentuk perlawanan terhadap Program Sekolah Gratis.

“Justru sebaliknya, kami ingin Program Sekolah Gratis tetap berjalan, tidak terhenti di tengah jalan, dan dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan tujuan serta komitmen awalnya,” sambungnya.

Hormati Proses Persidangan

Pihak penggugat menyatakan akan mengikuti seluruh proses persidangan dengan menghormati PN Serang dan majelis hakim.

Dalil, fakta, dokumen, serta alat bukti akan disampaikan melalui mekanisme persidangan. Pada saat yang sama, pihak tergugat akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban dan pembelaannya.

“Kami tidak ingin mendahului putusan pengadilan. Kami percaya Majelis Hakim akan memeriksa perkara ini secara objektif, independen, dan berdasarkan hukum serta fakta yang terungkap dalam persidangan,” kata Ridwan.

Pihak penggugat berharap proses persidangan dapat menjadi momentum untuk menjaga keberlanjutan PSG, memastikan konsistensi program dengan kebijakan dan ketentuan hukum, memberikan kepastian mekanisme penyaluran dana kepada satuan pendidikan, serta mencegah keterlambatan penyaluran.

Selain itu, gugatan diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik sehingga tujuan PSG untuk membantu masyarakat Banten dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Programnya baik, tujuannya baik, dan karena itu pelaksanaannya juga harus kita jaga agar tetap baik,” pungkas Ridwan.