-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Ahli Waris Tanah UPT SDN 207 Sidoraharjo Kesal, Hanya Dijanjikan Ganti Rugi dan Tak Kunjung Ada Kabar

By On Minggu, November 15, 2026

Hanya dijanjikan ganti rugi, Ahli Waris Tanah UPT SDN 207 Sidoraharjo mengaku kesal. 

GRESIK, KabarViral79.Com – Sengketa lahan yang di atasnya berdiri bangunan SDN 207 Sidoraharjo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim), tak kunjung tuntas meski telah berjalan 35 tahun. 

Perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1991/PN Gsk antara Sampet sebagai Penggugat melawan Kepala Desa sebagai Tergugat ini, secara hukum telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. 

Hal itu diperkuat dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (PN) Gresik yang diterbitkan pada 30 April 2025, ditandatangani Panitera PN Gresik Mohammad Hamidi, S.H., M.H., yang menyatakan perkara tersebut telah diputus dalam sidang terbuka dan telah inkracht. 

Namun, bagi ahli waris pemilik lahan, putusan yang sudah inkracht belum diikuti dengan penyelesaian hak yang konkret. 

Kuasa Hukum Ahli Waris Muslimah, Idham Kholik mengatakan, pihaknya masih menunggu realisasi komitmen dari Pemkab Gresik. 

Diketahui sebelumnya, melalui Bagian Hukum, Pemkab disebut berkomitmen menyelesaikan persoalan ini pada tahun 2026, baik melalui penyediaan tanah pengganti maupun ganti rugi.

“Kami butuh kepastian dan tindakan nyata, bukan hanya janji. Jika tidak ada perkembangan konkret, kami akan mempertimbangkan permohonan eksekusi sesuai amar putusan dan hukum acara perdata,” tegas Idham. 

Ahli Waris Muslimah, Saifudin mengaku kecewa. Tanah sengketa tersebut diperjuangkan sejak orang tuanya masih hidup, namun hingga sang ibu meninggal dunia, belum ada kejelasan. 

“Kami hanya ingin kejelasan dan penyelesaian yang adil. Hak kami terkatung-katung terlalu lama,” ujar Saifudin. 

Senada, Abu Hasan yang mengaku sebagai saksi hidup sejak awal persidangan, berharap pemerintah bersikap adil kepada masyarakat kecil. 

“Jangan sampai hak wong cilik terabaikan. Perkara ini sudah puluhan tahun, harus ada keadilan dan kepastian hukum,” katanya. 

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemkab Gresik, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, serta PN Gresik terkait perkembangan penyelesaian sengketa lahan SDN 207 Sidoraharjo. (*/red)

Gubernur Andra Soni Apresiasi Peran Brimob dalam Menjaga Keamanan dan Membantu Masyarakat

By On Sabtu, November 14, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri peringatan HUT ke-81 Korps Brimob di Mako Satuan Brimob Polda Banten, Kota Serang, Sabtu, 14 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni berharap Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri semakin profesional, tangguh, dan dicintai masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob di Markas Komando (Mako) Satuan Brimob Polda Banten, Kota Serang, Sabtu, 14 November 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andra Soni turut melakukan pemotongan tumpeng sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri. 

"Kepada seluruh personel Brimob Polda Banten, teruslah menjadi teladan dalam disiplin, keberanian, dan kepedulian. Kedepankan pendekatan yang humanis, dekat dengan masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena kepercayaan masyarakat adalah kekuatan terbesar Polri," ujar Gubermur Andra Soni. 

Menurutnya, selama 81 tahun pengabdiannya, Korps Brimob telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa, mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri. 

Atas pengabdian tersebut, pada 14 November 1961, Presiden Soekarno menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti Yana Utama kepada Korps Brimob. 

"Semboyan Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan menunjukkan bahwa pengabdian Brimob tidak hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk kemanusiaan," katanya. 

Andra Soni menilai, tema peringatan tahun ini, "Brimob Bersama Masyarakat", sejalan dengan peran Brimob yang tidak hanya hadir dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi, tetapi juga dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. 

Menurutnya, masyarakat Banten telah merasakan kontribusi Brimob, di antaranya melalui pencarian dan pertolongan korban bencana, evakuasi warga, penyediaan dapur lapangan, kegiatan bakti sosial, serta perbaikan sarana umum. 

Peran tersebut dinilai penting mengingat Provinsi Banten memiliki sejumlah objek vital nasional, kawasan industri, pelabuhan, dan bandara internasional. 

Di sisi lain, Banten juga memiliki potensi risiko bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. 

"Kesiapsiagaan dan kecepatan Brimob bersama TNI, BPBD, dan relawan adalah jaminan rasa aman bagi lebih dari 12,5 juta penduduk Banten," ujarnya. 

Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. 

Ia menyampaikan bahwa ekonomi Banten pada triwulan III tahun 2026 tumbuh sebesar 5,72 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. 

Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,76 persen dan berada pada posisi terendah ketiga secara nasional. 

"Realisasi investasi Banten tahun 2025 mencapai Rp 130,2 triliun, dan realisasi investasi hingga September 2026 telah mencapai Rp 92,9 triliun. Investor datang karena merasa aman," jelasnya. 

Andra Soni juga menyoroti sejumlah agenda yang memerlukan dukungan pengamanan dan kesiapsiagaan bersama, di antaranya penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten di Kota Tangerang Selatan yang berlangsung hingga 23 November 2026 dan melibatkan sekitar 6.500 atlet. 

Selain itu, terdapat agenda pengamanan perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada musim hujan. 

"Saya berharap sinergi Pemprov Banten dengan Polda Banten, khususnya Satuan Brimob, terus diperkuat dalam pengamanan dan penanggulangan bencana," ujarnya. 

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan menekankan pentingnya peningkatan kepekaan sosial dan kepedulian terhadap kemanusiaan di lingkungan Korps Brimob. 

Ia meminta seluruh personel senantiasa mengedepankan sikap humanis, responsif, dan profesional dalam menjalankan tugas. 

"Sehingga Polri semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Korps Brimob harus terus hadir memberikan rasa aman dan memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat," katanya. 

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Banten juga meresmikan dua museum yang berkaitan dengan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. 

Peresmian tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap perjalanan pengabdian Kapolri yang mengawali penugasannya di Korps Brimob Banten. 

Menurut Irjen Pol. Hendra, keberadaan museum tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh personel untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Ini juga sebagai pengingat kepada seluruh anggota, bagaimana kita harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh serta loyal terhadap perintah pimpinan selama itu positif dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan," jelasnya. 

Sementara itu, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Banten, Kombes Pol. Hadi Saepul Rahman mengatakan, 81 tahun pengabdian Korps Brimob merupakan perjalanan panjang yang diwarnai keberanian, pengorbanan, kesetiaan, dan perjuangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Menurutnya, Korps Brimob terus berkembang menjadi satuan dengan kemampuan dan jangkauan pengabdian yang semakin luas. Perkembangan tersebut perlu diiringi komitmen seluruh personel untuk memperkuat soliditas dan profesionalisme. 

"Dari sanalah tertanam sebuah jati diri yang tidak pernah berubah bahwa Brimob berasal dari rakyat, tumbuh bersama rakyat, dan mengabdikan seluruh jiwa raganya untuk rakyat," pungkasnya. (Welfendry)

Pelajar SMP Tenggelam di Sungai Irigasi, Polsek Kragilan Bersama Tim SAR Lakukan Pencarian

By On Sabtu, November 14, 2026

Personel Polsek Kragilan bersama Tim SAR dan masyarakat melakukan pencarian korban tenggelam di sungai irigasi. 

SERANG, KabarViral79.Com – Polsek Kragilan, Polres Serang, bergerak cepat menangani laporan adanya seorang anak laki-laki yang tenggelam di Sungai Irigasi Kampung Tegal Jaya, RT 018/002, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, pada Jumat, 13 November 2026. 

Mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 17.00 WIB, personel piket Polsek Kragilan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan area sekitar guna mendukung proses pencarian korban. 

Berdasarkan keterangan saksi, korban diketahui bernama Micolla Saputra, seorang pelajar SMP PGRI Kragilan, warga Kampung Sentul, Desa Sentul. 

Sebelumnya, korban sedang berenang bersama dua orang temannya di sungai irigasi. Namun, korban kemudian tenggelam dan tidak muncul kembali ke permukaan air. 

Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel Polsek Kragilan segera melakukan koordinasi dengan Tim SAR dan masyarakat setempat untuk melaksanakan pencarian. 

Upaya pencarian dilakukan secara bersama-sama dengan menyisir area sungai di sekitar lokasi korban dilaporkan tenggelam. 

Setelah dilakukan pencarian selama beberapa jam, pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 01.30 WIB, korban akhirnya berhasil ditemukan di lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. 

Kapolsek Kragilan, AKP Ilman Robiana mengatakan, sejak menerima laporan, pihaknya langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan unsur terkait agar proses pencarian dapat segera dilaksanakan. 

"Begitu menerima informasi dari masyarakat, personel kami langsung menuju TKP untuk melakukan pengecekan, meminta keterangan saksi, mengamankan lokasi, serta berkoordinasi dengan Tim SAR dan masyarakat dalam upaya pencarian korban. Alhamdulillah, korban akhirnya berhasil ditemukan pada Sabtu dini hari," ujar AKP Ilman Robiana. 

Kapolsek menjelaskan bahwa setelah korban ditemukan, personel melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka pada tubuh korban. 

Pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut dan membuat surat pernyataan menolak dilakukan autopsi. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan sebagaimana mestinya. 

AKP Ilman juga menyampaikan apresiasi kepada Tim SAR dan masyarakat yang telah bersama-sama membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah membantu proses pencarian. Sinergi antara kepolisian, Tim SAR, dan masyarakat sangat penting dalam penanganan kejadian seperti ini," tambahnya. 

Kapolsek turut mengimbau masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, khususnya ketika beraktivitas di sekitar sungai dan saluran irigasi. 

"Kami mengingatkan para orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya dan tidak membiarkan mereka berenang di sungai tanpa pendampingan orang dewasa. Keselamatan harus menjadi perhatian bersama untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa," tutup AKP Ilman Robiana. (*/red)

Viral Pria Berbaju Koko dan Sarung Tergeletak di Pinggir Jalan, Polsek Pontang Pastikan Kondisinya Sudah Membaik

By On Sabtu, November 14, 2026

Personel Polsek Pontang saat mendatangi lokasi dan memastikan kondisi dan keselamatan pria yang viral tergeletak di pinggir jalan. 

SERANG, KabarViral79.Com – Menindaklanjuti beredarnya video seorang pria mengenakan baju koko dan sarung yang tergeletak di pinggir jalan kawasan Lebak Kepuh, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Polsek Pontang bergerak cepat mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi dan keselamatan pria tersebut. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat malam, 13 November 2026, melalui program Commander Wish Kapolda Banten, Pergelaran Cepat Anggota Kepolisian (PECak), setelah video kejadian tersebut menjadi perhatian masyarakat di media sosial Instagram. 

Kapolsek Pontang, AKP Muklas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan keterangan yang diperoleh, pria tersebut diketahui bernama Syahroni (24), warga Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. 

"Saat itu yang bersangkutan sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion. Namun, karena merasa sakit dan kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, ia kemudian berhenti dan terbaring di pinggir jalan," jelas AKP Muklas. 

Personel Polsek Pontang yang dipimpin Kapolsek Pontang bersama anggota langsung melakukan pengecekan lokasi, mengumpulkan keterangan saksi, serta memastikan kondisi pria tersebut. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebelum petugas tiba di lokasi, Syahroni telah dibawa oleh warga yang melintas ke Puskesmas Pontang untuk mendapatkan pemeriksaan medis. 

"Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari pihak Puskesmas, yang bersangkutan mengalami vertigo. Setelah mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis, kondisinya berangsur membaik dan sudah diperbolehkan pulang," tambahnya. 

Syahroni kemudian dijemput oleh rekannya dan kembali ke rumah. Dalam peristiwa tersebut tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana maupun kerugian materiil dan korban jiwa. 

AKP Muklas mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah membantu membawa Syahroni ke fasilitas kesehatan. 

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran personel Kepolisian melalui program PECak merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan respons cepat terhadap setiap informasi dan kejadian yang berkembang di tengah masyarakat. 

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu menghubungi kepolisian melalui layanan Call Center 110 apabila menemukan kejadian yang membutuhkan bantuan kepolisian. Kepedulian dan respons cepat bersama antara masyarakat dan Polri sangat penting untuk menjaga keselamatan serta keamanan lingkungan," tutup AKP Muklas. (*/red)

Respons KPK Usai Disebut Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit cs

By On Sabtu, November 14, 2026

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengungkap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap sejumlah pihak, dari Presiden Prabowo hingga KPK. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan. 

Menurut Budi, pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihak yang menjadi objek penyadapan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang tengah diusut. 

"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihaknya yakin Polri akan mengungkap perkara penyadapan tersebut. 

Dia menilai, dukungan dan kepercayaan publik tinggi dalam kasus ini. 

"Untuk itu, KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," kata dia. 

"Dan tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi, ya," imbuh dia. 

Saat ini, kata Budi, pihaknya belum mendapat informasi terkait siapa saja pimpinan atau penyidik KPK menjadi pihak yang disadap oleh Listyo Sigit. 

Menurutnya, soal siapa objek penyadapan merupakan bagian dari penyidikan Polri. 

"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," tuturnya. 

Budi memastikan, koordinasi KPK dengan Polri selama ini terus berjalan secara intensif. 

Menurutnya, koordinasi ini berjalan baik di tingkat pimpinan maupun jajaran bawah. 

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya. Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung," ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. 

Ia mengungkap, Sigit berperan sebagai end user penyadapan. 

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Suyudi mengatakan, Jenderal Sigit berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 

Dalam paparannya, Suyudi juga mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto, di antaranya lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan Partai Politik, serta Tokoh Politik. 

Selain itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan yang dilakukan Sigit cs juga melakukan penyadapan terhadap Gubernur, KPK, hingga internal Polri sendiri. 

"Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, Internal Polri, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Aktivis, serta Mahasiswa," imbuhnya. (*/red)

Tiga WNI Jadi Korban Pengantin Pesanan ke China, Dijanjikan Mahar Jutaan

By On Sabtu, November 14, 2026

Mabes Polri menggelar Jumpa Pers terkait kasus pengantin pesanan ke China, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan ke China. 

Polisi meringkus tiga tersangka, di antaranya berinisial YB, RMM, dan FC alias AI terkait kasus ini. 

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, para tersangka merekut para korban pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026. 

Para korban, kata dia, merupakan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China. 

"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," ujar Yolanda saat Jumpa Pers, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

Yolanda menjelaskan, para korban dijanjikan uang mahar sebesar Rp 20 juta sampai Rp 25 juta. 

Mereka juga diiming-imingi uang bulanan sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta ketika tiba di China. 

Dalam proses penyidikan, kata Yolanda, ditemukan foto-foto perempuan WNI yang dikirim oleh agen di Indonesia maupun Hong Kong kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. 

"Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp 400 juta sampai dengan Rp 500 juta," ujarnya. 

Yolanda menyebut, jaringan TPPO ini menampung para korbannya di apartemen dan hotel di Jakarta sebelum diberangkatkan ke China. 

Para korban juga difasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan perjalanan, termasuk dugaan pemalsuan identitas dengan mengubah tahun kelahiran agar memenuhi persyaratan perkawinan di negara tujuan. 

"Sebelum diberangkatkan, korban diduga dinikahkan secara siri dengan warga negara China di apartemen yang telah disiapkan oleh jaringan perekrut tanpa dokumen dan tanpa perkawinan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 2026, para korban akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan rute Jakarta menuju Penang, kemudian dilanjutkan ke Hongkong. Namun petugas imigrasi menemukan indikasi adanya praktik pengantin pesanan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Yolanda. 

Adapun peran para tersangka, yakni YB (pria warga negara China) bertindak sebagai pengantin pria yang datang ke Indonesia, menikahi korban, lalu membawanya ke China. 

"Tersangka RMM, perempuan, berperan membujuk korban agar bersedia dijadikan pengantin pesanan dengan iming-iming mahar Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta. Tersangka juga mengatur perkawinan non-prosedural di apartemen Grand Pramuka yang sekaligus digunakan sebagai tempat penampungan korban. Sebagai gambaran juga bahwa tersangka RMM ini adalah sebelumnya juga menjadi korban pengantin pesanan dan saat ini yang bersangkutan menjadi pelaku," tutur Yolanda. 

Sementara itu, tersangka FC alias AI (perempuan) berperan membantu pengurusan pemalsuan dokumen kependudukan dan dokumen perjalanan korban. 

"Barang bukti yang diamankan, di antaranta sembilan unit telepon genggam, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket penerbangan, boarding pass, dokumen perjalanan, serta bukti pembayaran," ujarnya. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (*/red)

Dorong Prestasi Olahraga, Wabup Bireuen Resmikan Lapangan Tenis Baru di Disdikbud

By On Sabtu, November 14, 2026

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T. resmikan lapangan tenis ditandai dengan pengguntingan pita dan pemukukan bola pertama. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Lapangan tenis baru di kompleks UPTD SPNF-SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen resmi dibuka untuk masyarakat, Sabtu, 14 November 2026. 

Peresmian dilakukan Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., ditandai dengan pengguntingan pita dan servis bola pertama. 

Dalam sambutannya, Razuardi berharap fasilitas tersebut tidak hanya menjadi sarana olahraga dan rekreasi masyarakat, tetapi juga pusat pembinaan atlet tenis berbakat yang mampu mengharumkan nama Bireuen di tingkat regional hingga nasional.

"Saya mengajak Disdikbud, KONI, Pelti, dan seluruh insan olahraga untuk bersinergi mengoptimalkan pemanfaatan lapangan melalui latihan rutin, pembinaan, serta penyelenggaraan turnamen," harapnya. 

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T. resmikan lapangan tenis ditandai dengan pengguntingan pita dan pemukukan bola pertama. 

Sementara itu, Kepala Disdikbud Bireuen, Dr. Muslim, M.Si mengatakan, pembangunan lapangan tenis tersebut merupakan hasil perjuangan selama tiga tahun dan didukung dana Pokok Pikiran (Pokir) mantan anggota DPRK Muchlis Rama serta Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, S.H. 

"Fasilitas tersebut terdiri atas dua lapangan. Salah satunya dirancang multifungsi sehingga dapat digunakan untuk olahraga bola voli," terangnya.  

Muslim menegaskan, lapangan tenis Disdikbud terbuka untuk masyarakat umum, baik untuk menyalurkan hobi maupun mengikuti latihan, dengan tetap mengikuti jadwal dan ketentuan pengelola. 

Pemerintah berharap kehadiran fasilitas ini dapat meningkatkan minat olahraga sekaligus menjadi wadah pembinaan generasi muda Bireuen menuju prestasi yang lebih baik. (Joniful Bahri)

Aktivis dan Warga Ujung Kulon Tolak Rencana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

By On Sabtu, November 14, 2026

  



Banten – Rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari aktivis lingkungan, tokoh masyarakat, dan warga di sekitar kawasan Ujung Kulon. Sabtu, (14/11/2026).


Penolakan tersebut muncul menyusul wacana relokasi yang dikaitkan dengan skema pendanaan konservasi dalam forum COP31 di Antalya, Turki, sebagaimana disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.


Melalui pernyataan sikapnya, Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon menilai rencana tersebut perlu dikaji secara mendalam, transparan, serta melibatkan masyarakat lokal sebelum pemerintah mengambil keputusan.


Mereka mengkhawatirkan pemindahan satwa yang populasinya sangat terbatas itu berpotensi menimbulkan risiko terhadap kelangsungan hidup Badak Jawa.


*Lima Alasan Penolakan*


Aliansi menyampaikan lima alasan utama penolakan terhadap wacana relokasi tersebut.


*Pertama, perbedaan karakteristik habitat*


Menurut aliansi, Ujung Kulon merupakan habitat alami Badak Jawa yang telah menjadi tempat hidup dan berkembangnya spesies tersebut selama ratusan tahun. Sementara itu, kondisi ekosistem, vegetasi, ketersediaan air, serta karakteristik habitat Alas Purwo dinilai perlu diteliti secara komprehensif sebelum dijadikan lokasi relokasi.


*Kedua, risiko dalam proses pemindahan*


Proses penangkapan, pembiusan, pengangkutan lintas provinsi, hingga adaptasi di lingkungan baru dinilai memiliki potensi risiko stres, cedera, bahkan kematian. Aliansi mengingatkan bahwa kehilangan satu individu saja dapat menjadi persoalan serius bagi kelestarian spesies yang populasinya sangat terbatas.


*Ketiga, perlindungan dari ancaman utama harus diperkuat*


Aliansi menilai perhatian pemerintah seharusnya lebih diarahkan pada penanganan perburuan liar, perlindungan habitat, dan persoalan keragaman genetik atau perkawinan sedarah (inbreeding).


Menurut mereka, pengalaman Badak Jawa bertahan dari berbagai peristiwa alam, termasuk letusan Krakatau pada 1883, menjadi pengingat pentingnya memperkuat perlindungan habitat alaminya di Ujung Kulon.


*Keempat, optimalisasi program JRSCA*


Aliansi juga mempertanyakan optimalisasi program Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di kawasan Ujung Kulon yang disebut memiliki luas sekitar 5.100 hektare dan diproyeksikan mendukung pengembangan populasi kedua Badak Jawa.


Mereka meminta pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi dan memaksimalkan program tersebut sebelum mempertimbangkan pemindahan satwa ke wilayah lain.


*Kelima, menolak komersialisasi konservasi*


Aliansi menegaskan bahwa konservasi tidak boleh semata-mata dipandang sebagai proyek pendanaan maupun investasi. Menurut mereka, setiap kebijakan konservasi harus mengutamakan kepentingan satwa, landasan ilmiah, serta keterlibatan masyarakat lokal.


*Empat Tuntutan kepada Pemerintah*


Atas dasar sejumlah pertimbangan tersebut, Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah.


Pertama, membatalkan rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.


Kedua, membuka dokumen kajian ilmiah dan dokumen lingkungan, termasuk AMDAL apabila diwajibkan, secara transparan kepada publik.


Ketiga, memprioritaskan penguatan perlindungan, patroli pengamanan, serta perluasan dan pengelolaan habitat Badak Jawa di Ujung Kulon, termasuk optimalisasi kawasan JRSCA.


Keempat, melibatkan aktivis lingkungan, akademisi, serta masyarakat adat dan masyarakat lokal Ujung Kulon dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait masa depan konservasi Badak Jawa.


*Badak Jawa dan Tanggung Jawab Konservasi*


Dalam pernyataan penutupnya, aliansi menegaskan bahwa Badak Jawa merupakan kekayaan hayati yang menjadi warisan Banten, Indonesia, sekaligus bagian dari warisan alam dunia yang harus dijaga bersama.


Mereka meminta pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, serta pertimbangan ilmiah dalam menentukan arah kebijakan konservasi satwa langka tersebut.


"Biarkan Badak Jawa hidup di rumahnya sendiri: Ujung Kulon," demikian pesan yang disampaikan dalam pernyataan sikap Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon.


Pernyataan tersebut disampaikan dan ditandatangani oleh Boyaudin atas nama Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon.

Adanya Conflict of Interest di Desa Rancaseneng, DPMPD Diam Tanpa Kata

By On Sabtu, November 14, 2026


Pandeglang, KabarViral79.Com - Polemik yang terjadi di Desa Rancaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten menyisakan PR besar bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang

Awalnya, terjadi benturan kepentingan (conflict of interest), antara sebagian warga, Pj Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Yang mana, Sekdes Rancaseneng mendapatkan tekanan dari sebagian warganya untuk segera melakukan evaluasi kepemimpinan Pj Kepala Desa dengan cara melakukan komunikasi kepada Camat Cikeusik, namun menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, Sekdes diduga melakukan pemalsuan tandatangan, tetapi hal tersebut belum bisa dibuktikan secara hukum

Sedangkan, disisi lain, menurut peraturan yang berlaku, soal adanya kepemimpinan yang dijabat bukan oleh definitif, kepemimpinan tersebut dijabat oleh pejabat (Pj) yang kedudukan nya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di wilayah tersebut dan harus dilakukan evaluasi secara berturut, mulai dari tiga bulan pertama, hingga beberapa bulan berikut nya, tetapi, tidak berlaku dengan keberadaan Pj Kepala Desa Rancaseneng Kecamatan Cikeusik yang hampir memasuki tahun kedua kepemimpinan nya di Pemdes Rancaseneng, sehingga membuat gejolak ditengah-tengah masyarakat yang 

Camat Cikeusik, Wahyu saat dihubungi media melalui jaringan Aplikasi WhatsApp milik pribadinya mengatakan, bahwa polemik tersebut sudah dilakukan musyawarah, yang mana dalam keputusan nya, Pj Kepala Desa Memundurkan Diri, dan Sekdes Rancaseneng pun mengundurkan diri

"Ya udh ada musyawarah dengan hasilnya pj kades mengajukan  mengundurkan diri dan sekdes juga  mengundurkan diri" balas singkat Camat pada media

Sementara itu, dimungkinkan dengan kesibukan nya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang, H Muslim Taufik, saat dihubungi media dengan adanya benturan kepentingan (conflict of interest) tersebut, belum memberikan keterangan resminya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang (Y-Qi87)

KLH Banten Soroti Galian C Ilegal di Keronjen Kota Serang, APH dan Pemkot Diminta Menindak Tegas Tanpa Tebang Pilih

By On Jumat, November 13, 2026

  



Kota Serang - Konsorsium Lingkungan Hidup Provinsi Banten (KLH Banten) menyoroti kegiatan galian C yang diduga kuat tidak mengantongi izin di lingkungan Keronjen, kecamatan Kasemen, Kota Serang. Pasalnya, meski tak berizin, kegiatan galian C tersebut tetap beroperasi tanpa tersentuh oleh hukum.


Direktur KLH Banten, Ferry Anis Fuad, S.H.,M.H., mengungkapkan, pihaknya menerima informasi dari anggotanya bahwa kegiatan galian C diduga ilegal di lingkungan kronjen Kota Serang itu dikelola oleh oknum TNI aktif berpangkat kolonel berinisial KRN. Ia menduga, faktor kuat tidak tersentuhnya oleh hukum lantaran yang membentengi kegiatan galian C ilegal tersebut merupakan seorang Perwira Menengah (Pamen) di lingkungan TNI AD.


"Jika benar pengelola galian C tersebut anggota TNI, ini jelas sangat bertentangan dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004 Pasal 39, yang melarang Anggota TNI aktif menjadi anggota atau pengurus badan usaha atau melakukan kegiatan bisnis seperti menjadi pengelola tambang atau galian, bahkan dilarang menjadi backingan suatu usaha milik orang lain. Menjadi pengelola galian saja dia sudah melanggar UU TNI, meskipun galian itu ada izinnya, apalagi kalau ilegal, akan ada sanksi berat bila terbukti, dan itu telah diatur dalam PP No. 39 Tahun 2010," ungkap Ferry.


Ferry juga menerangkan bahwa hukum di Indonesia, galian tanah ilegal itu bukan cuma soal tidak punya izin, tapi langsung dikategorikan juga sebagai perusakan terhadap lingkungan, dan itu telah diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No. 32 Tahun 2009. Jadi, kata dia, meskipun hanya ngambil tanah, secara hukum itu sudah termasuk penambangan dan berpotensi merusak alam.


"Yang membuat galian ilegal masuk kategori pengerusakan alam kalau perbuatan itu mengakibatkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, Pasal 98: dapat dipidana 3-10 tahun + denda Rp3 hingga Rp10 Miliar dan kalau penyebabnya karena kelalaian misal tidak reklamasi, tidak buat drainase, merusak wilayah aliran sungai, menutup resapan air, membuat Air keruh, longsor, banjir, habis gali ditinggal begitu saja, tidak ditanami lagi, merusak jalan pemukiman warga, Debu, truk overload, jalan yang dibangun pemerintah untuk kepentingan warga menjadi rusak. Pelaku dapat pidana 1-3 tahun + denda Rp 1-3 Miliar," kata pegiat Lingkungan Hidup yang juga berprofesi sebagai advokat kepada wartawan, Jumat, 13/11.


Iapun berharap APH (Aparat Penegak Hukum) dan Pemerintah kota Serang segera mengambil tindakan tegas menghentikan kegiatan galian C yang tidak memiliki izin tanpa tebang pilih, karena jika kegiatan penambangan dilakukan secara ilegal (Pertambangan Tanpa Izin/PETI), bukan hanya Negara yang kehilangan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), royalti, dan pajak tapi juga banyak pihak yang dirugikan.


"Masyarakat sekitar pun terancam keselamatannya akibat kerusakan infrastruktur (seperti jalan dan jembatan desa yang rusak karena truk kelebihan muatan), pencemaran sumber air bersih, serta potensi konflik sosial. Selain itu pelaku usaha Resmi (Legal) pun turut dirugikan karena persaingan usaha yang tidak sehat, karena penambang ilegal menjual hasil tambang dengan harga lebih murah karena tidak membayar pajak atau mengikuti regulasi resmi," pungkasnya.

Hanya Terpaut 0,58 Persen dari HPS, Perkumpulan Bocah Pribumi Banten Soroti Anggaran Apel Akbar Satlinmas

By On Jumat, November 13, 2026

  



Serang – Pengadaan jasa penyelenggaraan kegiatan Apel Akbar Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 menuai sorotan tajam dari elemen masyarakat sipil. Sorotan ini mencuat setelah rincian pemenang tender paket kegiatan tersebut ditayangkan secara terbuka dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Banten.


Merujuk data resmi pada laman LPSE Provinsi Banten, paket pengadaan bernama Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.794.293.000.


Sementara itu, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan senilai Rp1.522.777.838,55.

Dari proses lelang tersebut, PT Milenia Sarana Solusi ditetapkan sebagai pemenang tender dengan harga penawaran sekaligus harga terkoreksi sebesar Rp1.513.883.744,19. Angka penawaran pemenang ini tercatat hanya terpaut sekitar Rp8,89 juta atau 0,58 persen dari nilai HPS. Minimnya selisih penurunan harga ini memicu tanda tanya besar mengenai sejauh mana prinsip efisiensi anggaran telah diterapkan.


Menanggapi temuan data LPSE tersebut, Perkumpulan Bocah Pribumi Banten turut angkat bicara dan menyayangkan minimnya ruang efisiensi dalam belanja kegiatan seremonial tersebut. Mereka menilai, selisih penawaran yang nyaris menyentuh angka HPS sangat patut diawasi secara ketat oleh publik maupun aparat pengawas internal pemerintah.


"Anggaran lebih dari Rp1,5 miliar untuk sebuah kegiatan apel akbar tentu bukan nominal yang kecil di tengah kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banten lainnya. Apalagi penawaran pemenang hanya turun 0,58 persen dari HPS, kondisi ini memunculkan tanda tanya besar soal efektivitas, persaingan sehat, dan kewajaran harga di lapangan," ujar perwakilan Perkumpulan Bocah Pribumi Banten dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).


Perkumpulan Bocah Pribumi Banten juga secara tegas mendesak Satpol PP Provinsi Banten agar membuka rincian komponen pembiayaan secara transparan kepada publik. Keterbukaan itu meliputi pos kebutuhan perlengkapan acara, sewa panggung, tata suara (sound system), konsumsi peserta, transportasi, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya guna menutup celah kecurigaan adanya penggelembungan anggaran (mark-up).


"Publik berhak tahu setiap rupiah uang rakyat itu dibelanjakan untuk item apa saja dan bagaimana spesifikasinya. Jangan sampai anggaran jumbo habis hanya untuk seremoni tanpa ada tolok ukur keberhasilan dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat," tegasnya.


Selain keterbukaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Satpol PP Provinsi Banten sebagai satuan kerja terkait didorong untuk segera memberikan penjelasan terbuka mengenai spesifikasi layanan serta indikator keberhasilan kegiatan agar penggunaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral.


Kendati besarnya nilai penawaran yang mendekati HPS secara normatif tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum, transparansi rincian pekerjaan dan pengawasan ketat terhadap realisasi fisik di lapangan tetap menjadi kunci utama guna mencegah potensi pemborosan uang negara.


Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpol PP Provinsi Banten maupun manajemen PT Milenia Sarana Solusi belum memberikan keterangan resmi terkait rincian item pekerjaan dan sorotan dari masyarakat tersebut. Publik kini menanti keterbukaan serta pertanggungjawaban penuh dari pihak terkait atas penggunaan dana Rp1,51 miliar pada Apel Akbar Satlinmas Banten 2026.

Gibran Mundur Sebagai Wapres, Inilah Sikap Ketua Umum DPP KNPI dan Seruan untuk Seluruh Pemuda Indonesia

By On Kamis, November 12, 2026

 



Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Dr. H. Ali Hanafiah, SE., SH., M.Si., menyerukan kepada seluruh pemuda Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


Ali Hanafiah menegaskan bahwa pemuda harus mengambil peran strategis sebagai perekat persatuan nasional, penjaga nilai-nilai kebangsaan, sekaligus kekuatan moral dalam mengawal perjalanan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.


Menurutnya, di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi bangsa, pemuda tidak boleh terjebak dalam perpecahan, polemik, maupun perbedaan pandangan yang justru dapat melemahkan persatuan nasional.


"Pemuda Indonesia harus menjadi perekat persatuan bangsa. Jangan biarkan perbedaan membuat kita terpecah belah. Mari kita jaga bangsa dan negara ini, ciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif. Saatnya pemuda bangkit bersama, mengedepankan kepentingan nasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia," tegas Ali Hanafiah di Jakarta, Kamis (12/11/2026), menyikapi situasi politik terkini tentang keputusan mundur Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. 


Sebagai bentuk tanggung jawab organisasi, Ali Hanafiah secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran KNPI di Indonesia, mulai dari Ketua DPD KNPI tingkat provinsi, Ketua DPC KNPI kabupaten/kota, hingga seluruh Ketua Pengurus Kecamatan KNPI se-Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia meminta seluruh jajaran KNPI agar hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi dengan berbagai elemen, serta mengambil peran aktif dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.


"KNPI harus menjadi rumah besar pemuda Indonesia yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. Saya instruksikan seluruh jajaran KNPI di Indonesia untuk menjaga soliditas organisasi, merawat persaudaraan, dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa. Jangan menjadi pemicu perpecahan, tetapi jadilah kekuatan yang mempersatukan," ujarnya.


Ali Hanafiah juga mengingatkan bahwa momentum peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November harus menjadi refleksi penting bagi seluruh generasi muda Indonesia.


Menurutnya, kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian para pahlawan yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga demi berdirinya Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.


"Kita baru saja memperingati Hari Pahlawan. Ini harus menjadi momentum kebangkitan pemuda Indonesia. Kita tidak boleh melupakan jasa dan pengorbanan para pahlawan. Tugas generasi muda hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka, bukan lagi dengan mengangkat senjata, tetapi melalui persatuan, kerja nyata, menjaga keutuhan NKRI, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa," ungkapnya.


Ia menambahkan, pemuda harus mampu menerjemahkan semangat kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi generasi yang produktif, berintegritas, memiliki kepedulian sosial, serta mampu menjaga persaudaraan di tengah keberagaman Indonesia.


Dalam kesempatan tersebut, Ali Hanafiah turut menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada MPR RI.


Ia berharap keputusan tersebut menjadi momentum untuk mengakhiri berbagai polemik politik yang berkembang, sehingga bangsa Indonesia dapat kembali memusatkan perhatian pada agenda-agenda strategis pembangunan nasional.


"Saya mengapresiasi langkah dan keputusan yang diambil Saudara Gibran Rakabuming Raka. Mudah-mudahan dengan langkah pengunduran diri ini, ke depan tidak ada lagi polemik berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Mari kita akhiri perbedaan yang tidak produktif. Jangan sampai kepentingan bangsa dan negara dikorbankan oleh dinamika politik yang berkepanjangan," ujar Ali.


Ali menilai, Indonesia saat ini menghadapi tantangan global yang tidak ringan, mulai dari dinamika geopolitik, persaingan ekonomi internasional, hingga berbagai tekanan dan ketidakpastian global yang membutuhkan kepemimpinan nasional serta persatuan seluruh elemen bangsa.


Karena itu, ia mengajak seluruh tokoh nasional, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan seluruh komponen bangsa untuk menghentikan polemik yang tidak produktif serta mengedepankan kepentingan nasional.


"Di tengah tantangan global yang begitu besar, bangsa ini membutuhkan persatuan dan soliditas nasional. Jangan sampai energi kita habis untuk mempertajam perbedaan. Saatnya kita bersatu, saling menguatkan, dan memberikan dukungan terhadap upaya pembangunan nasional," tegasnya.


Lebih lanjut, Ali Hanafiah menegaskan bahwa DPP KNPI berkomitmen untuk mengambil bagian dalam mengawal agenda pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.


Menurutnya, pemuda harus menjadi mitra strategis dalam pembangunan nasional, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif, kritis, dan bertanggung jawab.


"Saya sebagai Ketua Umum DPP KNPI mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu, menjaga stabilitas nasional, dan bersama-sama mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. DPP KNPI menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan seluruh program Asta Cita Presiden Prabowo agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya. 


"Berbeda pandangan boleh, berbeda pilihan boleh, tetapi persatuan Indonesia harus tetap menjadi yang utama. Mari kita rawat Indonesia, kita jaga NKRI, dan kita lanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Pemuda bersatu, Indonesia kuat!" Sambung Ketua Umum DPP KNPI tersebut.

Gibran Mundur, Kevin Wu Serukan Kebangkitan Anak Muda

By On Kamis, November 12, 2026

  



Jakarta – Dinamika politik nasional menyusul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mendapat perhatian Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu.


Kevin menilai, peristiwa tersebut harus menjadi momentum refleksi bagi masa depan demokrasi Indonesia, khususnya dalam membuka ruang regenerasi kepemimpinan nasional dan mendorong partisipasi generasi muda dalam politik.


Menurutnya, di tengah berbagai tantangan bangsa, mulai dari tekanan ekonomi, korupsi, ketimpangan sosial hingga krisis kepercayaan terhadap elite politik, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani mengambil bagian dalam proses politik dan bertanggung jawab memperbaiki keadaan bangsa.


"Hari ini satu Gibran mundur, tetapi jangan sampai sejuta anak muda ikut kehilangan harapan. Indonesia tidak boleh kehilangan satu generasi hanya karena pertarungan politik para elite," tegas Kevin, Kamis (12/11/2026).


Ia berpandangan, kehadiran Gibran di panggung politik nasional sebelumnya telah membuka ruang diskusi mengenai kesempatan generasi muda untuk tampil dan mengambil peran dalam kepemimpinan tertinggi negara.


Namun demikian, Kevin menegaskan bahwa regenerasi politik tidak cukup hanya mengandalkan faktor usia. Kepemimpinan harus dibangun di atas fondasi integritas, kompetensi, meritokrasi, serta penghormatan terhadap hukum dan konstitusi.


"Kita harus berani mengakui bahwa usia muda bukan jaminan kebijaksanaan, tetapi usia tua juga bukan monopoli kepemimpinan. Yang dibutuhkan bangsa ini bukan sekadar pemimpin muda, melainkan pemimpin yang punya keberanian, kemampuan, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat," ujarnya.


*Kevin Wu Ingatkan Bahaya Polarisasi Politik*


Lebih lanjut, Kevin mengingatkan agar dinamika politik yang berkembang terkait pengunduran diri Gibran tidak berubah menjadi politik dendam maupun polarisasi berkepanjangan.


Menurutnya, konflik antarelite politik jangan sampai mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.


Ia menekankan bahwa setiap proses ketatanegaraan harus diselesaikan secara transparan dan konstitusional, dengan tetap memperhatikan persoalan hukum yang menjadi latar belakang dinamika tersebut.


"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tetapi demokrasi juga tidak boleh menjadi arena saling menghancurkan. Kita membutuhkan politik yang menyelesaikan persoalan bangsa, bukan politik yang hanya sibuk menyingkirkan lawan," katanya.


Kevin menilai, penegakan hukum dan kualitas demokrasi harus berjalan beriringan. Perbedaan pandangan politik semestinya tidak menghilangkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan kepentingan nasional.


*Momentum Melahirkan Pemimpin Muda Berintegritas*


Kevin berharap dinamika politik yang terjadi dapat menjadi momentum lahirnya generasi baru pemimpin Indonesia yang lebih berani, bersih, kompeten, serta memiliki orientasi kuat terhadap pelayanan masyarakat.


Baginya, regenerasi kepemimpinan merupakan kebutuhan penting dalam menjaga keberlanjutan demokrasi dan memastikan masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kepentingan segelintir elite politik.


Ia juga menegaskan bahwa mundurnya seorang tokoh dari jabatan publik tidak boleh dimaknai sebagai tertutupnya kesempatan bagi generasi muda untuk berkiprah dalam dunia politik.


"Gibran boleh meninggalkan kursi Wakil Presiden, tetapi pintu politik bagi generasi muda jangan pernah ikut ditutup bersamanya," ungkap Kevin.


Menutup pernyataannya, Kevin menyampaikan pesan bahwa generasi muda harus menjadikan dinamika politik sebagai dorongan untuk tampil membawa perubahan, bukan sekadar menjadi penonton dalam perjalanan demokrasi Indonesia.


"Hari ini satu Gibran mundur, esok seribu anak muda harus bangkit! Bukan untuk mewarisi kekuasaan, melainkan untuk memperbaiki Indonesia," pungkasnya.

Gubernur Andra Soni: Reintegrasi Warga Binaan Butuh Sinergi Lintas Sektor

By On Kamis, November 12, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Forum Reintegrasi Sosial (FORIS) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter), di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis, 12 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan bahwa keberhasilan proses reintegrasi sosial Warga Binaan pemasyarakatan (WBP) tidak dapat dibebankan semata kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas). 

Upaya tersebut menuntut sinergi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga elemen masyarakat. 

​Hal itu disampaikan Gubernur Andra Soni saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Forum Reintegrasi Sosial (FORIS) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter), di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis, 12 November 2026. 

​Menurut Andra Soni, reintegrasi bukan sekadar proses memulangkan warga binaan ke tengah masyarakat, melainkan upaya memastikan mereka mendapat ruang untuk memperbaiki diri, mandiri secara ekonomi, dan kembali berkontribusi positif. 

​"Keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari selesainya masa pidana, tetapi dari keberhasilan seseorang kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab," ucapnya. 

​Ia menilai, selama ini masih banyak warga binaan yang bebas dalam kondisi belum siap secara mental, minim keterampilan, serta harus menghadapi stigma lingkungan. 

Oleh karena itu, ia mendorong agar program reintegrasi dijalankan secara terpadu dan tidak sebatas formalitas. 

​"Reintegrasi dijalankan untuk menjembatani pembinaan di dalam Lapas dengan kehidupan nyata di luar. Tujuannya, agar mereka pulih fungsi sosialnya, diterima kembali, mandiri secara ekonomi, dan tidak mengulangi tindak pidana," jelasnya. 

Gubernur Andra Soni juga menyoroti strategisnya peran Bapas seiring berlakunya KUHP Nasional per 2 Januari 2026 yang memuat pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. 

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, peran Bapas dan Kelayan Binter diuji untuk lebih berdampak. 

​"Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program terukur, pembagian peran yang jelas, dan pelaporan hasil yang berkala," tegasnya. 

​Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sendiri terus mendukung langkah reintegrasi sosial. Melalui Dinas Sosial (Dinsos), pemerintah telah menyalurkan bantuan Jaminan Sosial Keluarga dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp 6,15 miliar kepada 2.950 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sepanjang tahun 2025 hingga 2026. 

​Andra Soni meyakini, apabila reintegrasi berjalan baik, dampaknya akan langsung dirasakan secara luas. Selain menekan angka pengulangan tindak pidana (residivisme), lingkungan menjadi lebih aman, sehingga iklim investasi di Banten semakin kondusif. 

Hal ini krusial untuk menopang laju ekonomi Banten yang tumbuh 5,72 persen pada triwulan III 2026, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,47 persen. 

​Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, sepakat bahwa reintegrasi sosial tidak bisa dikerjakan oleh Bapas secara mandiri. 

Ia berharap kegiatan FORIS 2026 ini mampu melahirkan gagasan strategis guna meningkatkan kualitas pembimbingan klien pemasyarakatan. 

​"Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, serta langkah penanggulangan bersama guna mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Banten," ujar Lili. 

​Sebagai informasi, kegiatan yang diinisiasi oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Banten bersama Bapas Kelas I Serang ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) multisektor. Kesepakatan tersebut melibatkan Polda Banten, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, BAZNAS Provinsi Banten, serta DP3AKB Kota Serang. (Welfendry)

Peringati HKN ke-62, Bupati Ratu Zakiyah Pastikan Terus Optimalkan Pelayanan Kesehatan

By On Kamis, November 12, 2026

Bupati Serang, Ratu Zakiyah saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kabupaten Serang tahun 2026, di Lapangan Tennis Indoor, Kamis, 12 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan bahwa Pemkab Serang terus memenuhi berbagai sarana dan prasarana (sapras) kesehatan untuk teru mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di desa. 

Hal itu dilakukan agar warga yang sehat terus bertambah dan mereka bisa bekerja dengan baik. 

Bupati Serang, Ratu Zakiyah sapaan Ratu Rachmatuzakiyah mengutip pesan dari Menteri Kesehatan bahwa sekarang mindset harus diubah. 

“Kita tidak hanya mengobati orang yang sakit, tapi bagaimana kita menjaga atau mempertahankan warga yang sehat untuk tetap sehat,” kata Ratu Zakiyah saat Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kabupaten Serang tahun 2026, di Lapangan Tennis Indoor, Kamis, 12 November 2026. 

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di 31 Puskesmas. 

“Salah satunya adalah kita terus memenuhi sarana-prasarana, kemudian juga memperkuat kapasitas dan kompetensi seluruh tenaga kesehatan, dan tadi juga telah dipaparkan oleh Pak Kadinkes bahwa di tengah keterbatasan anggaran kita masih tetap bisa membangun atau merehabilitasi beberapa puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Serang,” kata Bupati. 

Saat ini yang masih menjadi PR bagi tenaga kesehatan adalah menurunkan angka stunting. 

“Hari ini kita sudah menurunkan 2,4 persen dan ada capaian-capaian yang menurut saya sudah melebihi target nasional di antaranya adalah umur harapan hidup dari warga kita sudah melampaui target nasional. Target nasional itu ada di angka 74,68 tahun dan kita sudah ada di angka 75,68 tahun. Itu artinya kita sudah melampaui target dari capaian atau target nasional,” katanya. 

Selanjutnya di capaian yang lainnya, yaitu CKG, target nasional di angka 43 persen sementara Pemkab Serang sudah melampaui target nasional yaitu ada di angka 63 persen. 

“Namun saya tetap meminta kepada Dinkes dan seluruh jajaran tenaga kesehatan untuk terus mendorong tenaga kesehatan dan seluruh warga untuk melakukan cek kesehatan gratis.  Ini penting dilakukan oleh seluruh warga sehingga kita bisa memitigasi risiko terutama bagi penyakit-penyakit yang perlu penanganan khusus,” katanya. 

Menurut Bupati, kalau bisa memitigasi dari lebih awal, maka tentu pengobatannya juga akan lebih murah dan lebih tidak lama untuk diobati. 

“Oleh karena itu, untuk seluruh warga, jaga kesehatan, terapkan pola atau perilaku hidup yang sehat, dan kesehatan ini tugas kita bersama. Tidak hanya dinas kesehatan tapi seluruh warga dan mitra-mitra yang lain,” tegasnya. 

Di Hari Kesehatan Nasional ini Bupati mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh tenaga kesehatan baik dokter, bidan, bidan desa, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kefarmasian, kader posyandu, kader kesehatan, dinas kesehatan Kabupaten Serang, dan seluruh mitra yang sudah bahu-membahu, berkolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Serang bahagia salah satunya adalah membangun warga untuk tetap sehat. 

“Alhamdulillah untuk dokter di seluruh puskesmas itu sudah ada dokternya masing-masing, namun tetap masih kurang. Kita tentu ini akan terus kita perkuat lagi. Untuk dokter ini semoga nanti ada bantuan dari pemerintah pusat,” ujarnya. 

Bupati menegaskan bahwa tenaga kesehatan khususnya Kepala Puskesmas untuk terus memberikan pelayanan optimal. 

“Jadi  yang belum dilakukan berarti harus segera dilakukan termasuk penanganan terhadap ibu hamil dan anak untuk lebih masif kembali sehingga kemudian itu juga dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak,” tuturnya. 

Di tempat yang sama, Kepala Dinkes Kabupaten Serang, dr. Efirzal mengatakan, dalam HKN juga digelar sunatan massal sebanyak 500 orang yang berasal dari 31 Puskesmas dan sukses digelar. 

“Nah kemudian saat ini menjadi yang tantangan besar kami adalah CKG. Cuma alhamdulillah karena itu program nasional kita di angka 63 persen dari target nasional 46 persen. Jadi kan luar biasa. Di Provinsi Banten kita lima besar pencapaiannya,” ujarnya. 

CKG diharapkan menjadi kegiatan rutin seperti MCU. Tapi memang perlu persiapan karena ada salah satunya pemeriksaan darah. Mudah-mudahan tahun depan bisa 100 persen. 

“Kalau itu dapat kita bisa mendeteksi nah kalau kita udah bisa mendeteksi segala sesuatu bisa kita rencanakan dengan baik misalnya, oh ternyata di Kabupaten Serang setelah CKG gitu darah tingginya atau hipertensinya itu misalnya 10. Kita bisa ngitung. Ngitung obat, ngitung segala perencanaan itu bisa karena kita tahu basic dari penyakit itu,” katanya. 

Menurut Efrizal, Bupati Serang benar-benar  memprioritaskan Kesehatan dan juga Pendidikan. 

Bupati mengalokasikan dana untuk Kesehatan Masyarakat di Tengah keterbatasan fiscal. 

“Tapi Bupati masih bisa mengalokasikan rehab-rehab di beberapa tempat di Puskesmas,”  katanya. 

Dia mengatakan, berbicara soal kesehatan itu bukan puskesmas saja tapi  juga ada klinik, ada dokter, dan mitra. 

“Sehingga itu nanti saya pernah sampaikan ke teman-teman, jadi PR saya, nanti saya bisa tunjukin bahwa misalnya dari kumulatif jumlah dari semua yang sektor kesehatan, berapa sih kita kurang. Tapi untuk yang di pemerintah, khususnya puskesmas, secara keseluruhan insyaallah dan alhamdulillah semuanya udah ada tenaga kesehatannya. Walaupun secara jumlah mungkin belum memadai,” tegasnya. 

Turut hadir, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Sekretaris Daerah (Sekda), Zaldi Dhuhana, para pejabatn Eselon, Camat, para Kepala Puskesmas, dan tenaga kesehatan (Nakes) se-Kabupaten Serang, Unusr Forkopimda dan Unsur Perbankan dan layanan kesehatan. (*/red)

Polsek Cikande Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Kerja di PT Indoblock Mitra Lestari, Satu Pekerja Meninggal Dunia

By On Kamis, November 12, 2026

Petugaa Polsek Cikande, Polres Serang, saat mendatangi lokasi kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Indoblock Mitra Lestari, Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pada Senin, 09 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Jajaran Polsek Cikande, Polres Serang, bergerak cepat menindaklanjuti laporan adanya kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Indoblock Mitra Lestari, Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pada Senin, 09 November 2026.

Begitu menerima informasi dari tokoh masyarakat setempat, personel piket siaga Polsek Cikande langsung mendatangi rumah duka di Kampung Banjar Sari, Desa Cikande, serta lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal. 

Dalam peristiwa tersebut, seorang pekerja berinisial Ruslin (32), warga Desa Cikande, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan aktivitas pembersihan tangki Balmil, yakni tempat penampungan bahan baku pembuatan bata hebel. 

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari pihak keluarga, peristiwa bermula ketika korban sedang melakukan pembersihan di dalam tangki. 

Namun, secara tiba-tiba sisa bahan baku yang berada di dalam tangki tumpah dan menimpa korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. 

Selanjutnya, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit (RS) Hermina sebelum kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Banten untuk penanganan lebih lanjut. 

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri dalam keterangannya, Kamis, 12 November 2026, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan pemeriksaan awal, serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. 

"Kami telah menindaklanjuti informasi kejadian tersebut dengan mendatangi lokasi dan rumah duka. Anggota juga telah melakukan langkah-langkah awal, di antaranya memasang garis polisi, mencatat identitas saksi-saksi, serta melakukan pemeriksaan untuk memperoleh gambaran awal mengenai peristiwa tersebut," ujar Kompol Rudika. 

Kapolsek menjelaskan bahwa pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut. 

Keterangan yang diperoleh dari keluarga korban akan menjadi salah satu bahan awal dalam proses penyelidikan dan akan dicocokkan dengan fakta-fakta di lapangan. 

"Kami turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Kami memahami bahwa peristiwa ini merupakan duka yang berat bagi keluarga. Oleh karena itu, kami berharap keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan," ungkapnya. 

Kapolsek juga mengimbau kepada pihak perusahaan agar senantiasa memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya terhadap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, seperti aktivitas pembersihan tangki atau ruang terbatas (confined space). 

"Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama. Kami mengimbau agar setiap aktivitas pekerjaan yang memiliki risiko tinggi dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan, dilengkapi peralatan pelindung diri, serta pengawasan yang memadai guna mencegah terulangnya kejadian serupa," tegasnya. 

Polsek Cikande bersama Sat Reskrim Polres Serang akan terus melakukan koordinasi dan pendalaman sesuai dengan kewenangan kepolisian guna memastikan peristiwa tersebut ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*/red)

Satresnarkoba Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Narkotika Jenis Sabu

By On Kamis, November 12, 2026

Satresnarkoba Polres Serang berhasil meringkus dua pengedar narkotika jenis sabu. 

SERANG, KabarViral79.Com – Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Serang berhasil meringkus dua pengedar narkotika jenis sabu yang telah lama menjadi target operasi. 

Kedua tersangka ditangkap di area parkir toko swalayan Indomaret di Jalan Ciptayasa Dumus, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Kamis, 05 November 2026. 

Kedua tersangka itu, di antaranya berinisial AA (30), warga Desa Kubang Puji, dan MH (24), warga Desa Kaserangan. Keduanya merupakan warga Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. 

Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil mengamankan 35 paket sabu dengan berat total 87,24 gram. 

Barang haram tersebut disembunyikan di dalam bagasi sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan kedua pelaku. 

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi mengatakan, penangkapan kedua tersangka merupakan hasil pengembangan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin Ipda Ricky Handani. 

"Berbekal informasi dari masyarakat, anggota melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengetahui keberadaan kedua tersangka yang saat itu sedang berbelanja di Indomaret menggunakan sepeda motor Honda Scoopy," kata Kapolres, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Kapolres, begitu kedua tersangka keluar dari toko swalayan, petugas langsung melakukan penyergapan dan penggeledahan. 

Dari pemeriksaan bagasi sepeda motor, polisi menemukan 35 paket sabu berbagai ukuran, timbangan digital, plastik klip bening serta lakban yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika. 

"Kedua tersangka ini sudah menjadi target operasi karena diduga telah menjalankan bisnis peredaran sabu selama lebih dari dua tahun. Setelah ditangkap, keduanya langsung dibawa ke Mapolres Serang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya. 

Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengakui bahwa seluruh barang bukti sabu tersebut merupakan milik mereka. 

Rencananya, puluhan paket sabu itu akan disimpan di sejumlah titik untuk kemudian diedarkan kembali. 

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polres Serang, AKP Bondan Rahadiansyah menjelaskan, berdasarkan pengakuan tersangka, pasokan sabu tersebut diperoleh dari seseorang berinisial BO yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pemasok tersebut diketahui merupakan warga Grogol, Jakarta Barat. 

"Keterangan sementara dari kedua tersangka, sabu tersebut dibeli dari BO untuk kemudian diedarkan kembali. Saat ini kami masih melakukan pengembangan guna menelusuri jaringan pemasok dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat," ungkap Bondan. 

Bondan menambahkan, kedua tersangka mengaku telah menjalankan bisnis haram tersebut selama lebih dari dua tahun. Keuntungan dari penjualan sabu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Dari pengakuan tersebut, motif ekonomi menjadi alasan keduanya terlibat dalam peredaran narkotika. 

Kapolres menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Serang. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya. 

"Kami berkomitmen memberantas peredaran narkoba sampai ke jaringan pemasoknya. Tidak hanya pengedar, kami juga akan terus memburu bandar yang memasok barang haram tersebut," tegas alumnus Akpol 2007 itu. (*/red)

Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang Arif Kurniawan Jadi Tersangka Korporasi

By On Kamis, November 12, 2026

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriyatna. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Perusahaan tersebut diketahui dikelola oleh Arif Kurniawan (AK). 

"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir sejak 2014. 

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ujarnya. 

Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan pasal, primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, dengan sangkaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. 

Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor. Ketiga, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP. 

Diketahui, Kejagung tengah melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar mengatakan, dugaan peristiwa tindak pidana berlangsung periode 2013-2025. 

Menurutnya, ada lima perusahaan tambang nikel mulai PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat. 

"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” ujarnya. 

Saiful menjelaskan, salah satu temuan penyidik adalah manipulasi izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir tahun 2015. 

"Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” tuturnya. 

Selain itu, kata dia, perusahaan-perusahaan yang ada di bawah kendali AK tersebut diduga kuat menyuap pejabat penyelenggara negara guna melancarkan seluruh proses administrasi dan perizinan tambang. 

“Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” pungkasnya. (*/red)

Ini Daftar 19 Tokoh yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional oleh Prabowo

By On Kamis, November 12, 2026

Presiden Prabowo memberikan gelar Pahlawan Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Sebanyak 19 Tokoh diberi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026. 

Penganugerahan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. 

"Menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mereka yang nama, pangkat, dan daerah asalnya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik dalam bidang lain untuk mencapai merebut mempertahankan untuk mengisi kemerdekaan serta mewujudkan kejayaan bangsa dan negara," demikian kutipan Keppres yang dibacakan di Istana Negara. 

Salah satu Tokoh yang mendapat penganugerahan adalah Ekonom Raden Mas Margono Djojohadikusumo, yang juga kakek Presiden Prabowo Subianto. 

Selanjutnya, ada sejumlah nama Tokoh seperti Ali Sadikin (Bang Ali) yang pernah menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat selama dua periode dari tanggal April 1966 hingga Juli 1977. 

Ada juga nama Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso yang pernah menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke-5 yang menjabat dari tahun 1968 hingga 1971. 

Berikut daftar nama tokoh yang dapat Gelar Pahlawan Nasional: 

1. Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso dari Provinsi DKI Jakarta; 

2. Almarhum R.M. Margono Djojohadikusumo dari Provinsi Jawa Tengah; 

3. Almarhum Mr. Ali Sastroamidjojo dari Provinsi Jawa Timur; 

4. Almarhum Abdoel Moethalib Sangadji dari Provinsi Maluku; 

5. Almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

6. Almarhum Sutan Takdir Alisjahbana dari Provinsi DKI Jakarta; 

7. Almarhum Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari Provinsi DKI Jakarta; 

8. Almarhum Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) dari Provinsi Riau; 

9. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dari Provinsi Sumatera Utara; 

10. Almarhum Mayjen TNI (Purn) Soengkono dari Provinsi Jawa Timur;

11. Almarhum Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma dari Provinsi Jawa Barat; 

12. Almarhum K.H. M. Yusuf Hasyim dari Provinsi Jawa Timur; 

13. Almarhum K.H. Wasyid dari Provinsi Banten; 

14. Almarhum Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) dari Provinsi Sulawesi Utara; 

15. Almarhum Mohamad Roem dari Provinsi DKI Jakarta; 

16. Almarhum K.H. Abbas Abdul Jamil dari Provinsi Jawa Barat; 

17. Almarhum Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Provinsi Sulawesi Selatan; 

18. Almarhum Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Provinsi Kalimantan Timur; 

19. Almarhum Letkol Moch. Sroedji dari Provinsi Jawa Timur. 

(*/red)

MEMBACA ARAH BANGSA PASCA PENGUNDURAN DIRI WAPRES GIBRAN LBH Indonesia Raya: Momentum Menjaga Konstitusi, Stabilitas Negara, dan Kepercayaan Publik

By On Kamis, November 12, 2026

 


Serang, 12 November 2026 — Pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menjadi peristiwa penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia.


Keputusan tersebut bukan sekadar pergantian figur dalam jabatan publik, melainkan momentum untuk membaca kembali arah demokrasi, kualitas kelembagaan negara, serta komitmen penyelenggara negara terhadap konstitusi.


Direktur Wilayah Serang Raya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Raya , Trio Alberto, menyampaikan bahwa keputusan Gibran mengundurkan diri harus disikapi secara dewasa, objektif, dan konstitusional. 


"Seluruh elemen bangsa perlu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik kelompok maupun individu," ujarnya.


Sebagaimana diberitakan pada Kamis, 12 November 2026, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekitar pukul 11.30 WIB. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat serupa juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR akan menindaklanjutinya.


Menurutnya, perkembangan tersebut terjadi di tengah tekanan politik di DPR yang sebelumnya mengarah pada proses penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait jabatan Wakil Presiden. 


Dengan demikian, pengunduran diri ini menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional yang harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.


Trio menilai, pengunduran diri seorang Wakil Presiden merupakan peristiwa serius yang harus dipahami dalam perspektif hukum tata negara.


Pengunduran diri tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai keputusan politik personal, tetapi juga harus diikuti dengan proses kelembagaan yang menjamin kepastian hukum.


Pengunduran diri Wakil Presiden merupakan peristiwa besar dalam perjalanan demokrasi kita. Namun, yang jauh lebih penting sekarang adalah bagaimana negara memastikan seluruh prosesnya berjalan berdasarkan konstitusi. 


"Jangan sampai dinamika politik justru menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya


Ia menegaskan bahwa surat pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Presiden dan MPR perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku. 


Status dan proses pemberhentian harus memiliki kepastian secara ketatanegaraan, bukan hanya berdasarkan pemberitaan atau pernyataan politik.


"Peristiwa ini menjadi ujian bagi seluruh lembaga negara dalam menunjukkan kedewasaan berdemokrasi," tuturnya


Presiden, MPR, DPR, dan seluruh institusi terkait harus menjalankan kewenangannya sesuai batas konstitusi. Tidak boleh ada lembaga yang memaksakan kehendak politik di luar mekanisme hukum.


“Negara ini dibangun berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kehendak kekuasaan. Siapa pun yang menduduki jabatan publik harus tunduk pada hukum. Begitu pula lembaga negara, harus memberikan contoh bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan tekanan atau kepentingan politik sesaat,” tegasnya


Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjaga agar demokrasi Indonesia tidak terjebak dalam pertarungan kepentingan elite yang justru mengabaikan kepentingan masyarakat.


Selain itu, yang paling penting Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab konstitusional dan politik untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan tetap berjalan dengan baik.


Perubahan pada posisi Wakil Presiden tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, maupun stabilitas pemerintahan.


Dia menyampaikan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat dinamika politik di tingkat elite.


Dia mengingatkan, rakyat tidak membutuhkan kegaduhan politik yang berkepanjangan. Rakyat membutuhkan kepastian ekonomi, lapangan pekerjaan, pelayanan publik yang baik, pemberantasan korupsi, serta pemerintahan yang bekerja.


"Karena itu, transisi pada jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat,” ungkapnya.


Peristiwa ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi sistem demokrasi Indonesia, khususnya mengenai proses pencalonan, persyaratan pejabat publik, dan tanggung jawab moral seseorang ketika menerima mandat rakyat.


Jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar hasil kompetisi elektoral. Keduanya merupakan amanah konstitusional yang membawa tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa.


Oleh karena itu, seluruh persoalan hukum yang berkaitan dengan persyaratan jabatan publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.


“Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Demokrasi juga harus terlihat dari ketaatan terhadap hukum, integritas pejabat publik, dan kemampuan negara menyelesaikan persoalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat,” tambahnya


Sebagai rakyat, kami mendorong MPR untuk segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilakukan berdasarkan mekanisme konstitusi, dengan mengedepankan transparansi, kepastian hukum, dan kepentingan nasional.


Publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai tahapan dan konsekuensi ketatanegaraan dari pengunduran diri tersebut agar tidak berkembang spekulasi maupun informasi yang menyesatkan.


Indonesia sedang menghadapi momentum penting untuk menentukan kualitas demokrasi dan arah kepemimpinan nasional ke depan.


Pengunduran diri Gibran harus menjadi pelajaran bahwa jabatan publik bukanlah hak yang melekat secara permanen pada seseorang. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, serta kepatuhan terhadap hukum.


“Bagi kami, persoalan utamanya bukan siapa yang mundur dan siapa yang akan menggantikan. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana bangsa ini membangun sistem ketatanegaraan yang kuat, demokrasi yang sehat, serta pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai pergantian figur hanya mengubah orangnya, tetapi tidak memperbaiki sistemnya,” tutupnya.

Dua Siswi SMAN 1 Malingping Siap Ikut Kompetisi Menembak di Ajang PORPROV VII Banten 2026, Ini Pesan Kepsek

By On Kamis, November 12, 2026

Dua siswi SMAN 1 Malingping, siap mewakili Kabupaten Lebak pada PORPROV VII Banten 2026 dalam Cabor menembak. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Dua siswi SMAN 1 Malingping, siap mewakili Kabupaten Lebak pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten 2026 dalam Cabang Olahraga (Cabor) menembak. 

Dua Siswi SMAN 1 Malingping tersebut, yaitu Wina Zeniar Pratami (16) kelas XI F10 dan Lulu Basmah (16) kelas XI F6, akan mengikuti lomba menembak jarak 18-41 meter, multirange women junior - IMSSU. 

Kompetisi menembak tersebut akan digelar pada 15-23 November 2026, di Lapangan Tembak WTC dan Lapangan Tembak Yon Arhanud, Tangerang Selatan, Banten. 

SMAN 1 Malingping Bangga

Kepala SMAN 1 Malingping, Zeni Januar Pamungkas, S.Si., M.Pd merasa bangga anak didiknya bisa mengikuti kompetisi menembak di ajang PORPROV VII Banten Tahun 2026. 

Dua siswi SMAN 1 Malingping, siap mewakili Kabupaten Lebak pada PORPROV VII Banten 2026 dalam Cabor menembak. 

"Kami bangga, dua siswi kami, Wina Zeniar Pratami dan Lulu Basmah kelas XI yang masih aktif di SMAN 1 Malingping, siap mewakili Lebak di PORPROV VII Banten 2026 dalam cabang olahraga menembak," ujarnya, Rabu, 11 November 2026. 

Jeni juga memberikan pesan dan berharap kepada kedua siswinya yang menjadi atlet menembak di ajang PORPROV VII Banten Tahun 2026. 

"Bertandinglah dengan tenang, disiplin, dan sportif. Harumkan nama sekolah dan daerah, serta jadi inspirasi bagi teman-teman kalian. Selamat berjuang! Kami bangga pada kalian," pungkasnya. 

Diketahui, Wina Zeniar Pratami dan Lulu Basmah adalah Siswi SMAN 1 Malingping yang tergabung di Bediler Malingping Shooting Club (BMSC) di bawah naungan Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) Lebak. (Cup/Uday)