-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

GAWAT! Nomor Kontaknya Diduga Masuk Daftar Penyadapan, Ketum PPWI: "Kalau Benar, Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi!"

By On Selasa, November 17, 2026

JAKARTA, KabarViral79.Com – Isu dugaan penyadapan yang belakangan menghebohkan ruang publik nasional kembali memunculkan kejutan baru. Nama Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), disebut-sebut masuk dalam daftar ribuan nomor telepon yang diduga menjadi sasaran operasi penyadapan oleh pihak-pihak tertentu. 

Informasi tersebut muncul setelah Wilson Lalengke, pada Senin malam (16/11/2026) menerima pesan WhatsApp dari nomor berkode negara +44 (Inggris). Pesan yang dikirimkan dalam bentuk tangkapan layar (screenshot) itu berisi informasi mengenai dugaan praktik penyadapan yang menurut sumber tersebut menyasar sekitar 6.000 nomor kontak, termasuk sejumlah tokoh nasional, pejabat negara, politisi, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis, hingga kalangan media. 

Dalam pesan yang diterimanya, disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu sosok utama yang dikabarkan menjadi target penyadapan. Selain itu, berbagai nama dari kalangan DPR, kementerian, partai politik, LSM, ormas, dan media juga disebut masuk dalam daftar sasaran. 

Merasa penasaran, Wilson Lalengke kemudian secara spontan menanyakan kepada pengirim pesan tersebut apakah dirinya termasuk dalam daftar yang dimaksud. Jawaban yang diterimanya justru mengejutkan. 

"Masuk Tum, karena pimpinan organisasi jurnalistik terkemuka di Indonesia dan internasional, sangat offensive terhadap pati, pamen, pama Polri sejak dahulu. Pasti sudah lama diintai oleh LSP and the genk," demikian isi pesan balasan yang diterima Wilson Lalengke. 

Wilson Lalengke: Mungkin Hoaks, Tapi Jika Benar Harus Diusut Tuntas

Menanggapi informasi tersebut, Wilson Lalengke yang juga merupakan alumnus PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 tampak tidak terlalu terkejut. Dengan nada santai, pria yang dikenal aktif menyuarakan berbagai isu publik itu meragukan kebenaran informasi yang diterimanya. 

"Ah, hoaks itu. Mana mungkinlah mereka menyadap nomor kontak saya. Kalaupun iya, isi rekening saya juga hanya seratus ribu rupiah. Pembicaraan saya dengan kawan-kawan juga hanya seputar kegiatan receh-receh saja," ujarnya sambil berseloroh. 

Namun di balik candaan tersebut, Wilson Lalengke menegaskan bahwa persoalan penyadapan tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, apabila benar terdapat penyadapan terhadap ribuan nomor kontak masyarakat, terlebih dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah, maka peristiwa tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak warga negara. 

"Kalau memang benar ada penyadapan terhadap 6.000 nomor, termasuk nomor kontak saya, dan dilakukan secara ilegal, maka kasus ini wajib diusut sampai tuntas. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum di depan pengadilan," tegasnya. 

Penyadapan dan Ancaman terhadap Kebebasan

Di banyak negara demokratis, penyadapan selalu menjadi isu yang sangat sensitif. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban menjaga keamanan nasional. Namun di sisi lain, setiap warga negara memiliki hak atas privasi yang harus dihormati. 

Filsuf Inggris John Locke (1632-1794), yang dikenal sebagai salah satu pelopor pemikiran liberal modern, menegaskan bahwa tujuan utama negara adalah melindungi hak-hak alamiah manusia, termasuk kebebasan dan keamanan pribadi. Ketika kekuasaan melampaui batas yang diberikan hukum, maka legitimasi moralnya mulai dipertanyakan. 

Pemikiran Locke tersebut relevan dengan perdebatan mengenai penyadapan. Sebab, jika kewenangan pengawasan dilakukan tanpa mekanisme kontrol yang jelas, maka ruang privat warga dapat berubah menjadi wilayah yang sewaktu-waktu dapat diterobos oleh kekuasaan. 

Pandangan yang lebih tajam datang dari filsuf Prancis Michel Foucault (1926-1984). Melalui konsep Panopticon, Foucault menjelaskan bagaimana manusia akan mengubah perilakunya ketika merasa terus diawasi. Dalam situasi demikian, kebebasan tidak lagi hilang karena hukuman, melainkan karena rasa takut. 

Masyarakat yang merasa setiap percakapannya dapat disadap sewaktu-waktu akan cenderung berhati-hati secara berlebihan, membatasi kritik, dan mengurangi keberanian untuk menyampaikan pendapat. Akibatnya, demokrasi bisa mengalami kemunduran secara perlahan tanpa disadari. 

Filsuf Jerman Jürgen Habermas (1929-2026) juga mengingatkan pentingnya ruang publik yang bebas dari intimidasi dan pengawasan berlebihan. Menurut Habermas, demokrasi hanya dapat tumbuh apabila warga mampu berkomunikasi secara terbuka tanpa rasa takut terhadap tekanan kekuasaan. 

Menunggu Kebenaran di Balik Dugaan

Hingga saat ini, informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap ribuan nomor kontak tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang. Belum terdapat bukti publik yang dapat secara definitif memastikan bahwa nama Wilson Lalengke maupun tokoh-tokoh lain benar-benar termasuk dalam daftar sasaran penyadapan sebagaimana disebutkan dalam pesan yang beredar. 

Namun satu hal yang pasti, isu ini telah memunculkan pertanyaan besar mengenai perlindungan privasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan batas-batas penggunaan teknologi pengawasan di era digital. Bagi Wilson Lalengke, persoalan ini bukan sekadar soal apakah nomornya benar-benar disadap atau tidak. 

Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa hukum berdiri di atas segala kepentingan, dan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kewenangan untuk memasuki ruang privat warga negara secara sewenang-wenang. Sebab ketika telepon seseorang dapat didengar tanpa izin hukum yang sah, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya privasi individu, melainkan juga kualitas demokrasi sebuah bangsa. (TIM/Red)

Peringati HUT ke-19 di Bandar Lampung, PPWI Gelar Seminar Internasional dan Serukan Penghentian Perang Global

By On Selasa, November 17, 2026

BANDAR LAMPUNG, KabarViral79.Com – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) resmi memperingati hari jadinya yang ke-19 melalui perhelatan akbar yang dipusatkan di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Rabu, 11 November 2026. Dengan mengusung tema besar "Meneguhkan Peran Jurnalis Warga untuk Perdamaian, Keadilan dan Kemanusiaan", momentum bersejarah bagi organisasi pewarta warga terbesar di tanah air ini dirangkai dalam tiga agenda utama, yakni Seminar Internasional, Rapat Kerja Nasional (Rakernas), serta Resepsi Ulang Tahun Ke-19 PPWI.

Acara ini menjadi magnet bagi ratusan pegiat jurnalisme warga dari berbagai penjuru nusantara hingga mancanegara. Tidak kurang dari 200 anggota PPWI yang berasal dari pengurus daerah se-Indonesia serta perwakilan luar negeri hadir secara fisik, plus ratusan lainnya mengikuti jalannya kegiatan melalui siaran langsung (live-streaming).

Rombongan pengurus pusat yang berjumlah sekitar 20 personel dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke. Sejumlah tokoh penting dalam jajaran PPWI Nasional turut hadir mendampingi, di antaranya penceramah kondang asal Subang, KH. Muryanto Herutomo; Dewan Penasihat PPWI, Brigjen TNI (Purn.) Albiner Sitompul; Wakil Sekretaris Jenderal Julian Caisar; dan Deputi Urusan PPWI Internasional, Abdul Rahman Dabboussi, serta counterpart Hippo Family Jepang di Indonesia, Mr. Ali Syarief.

Kehadiran Delegasi Diplomatik dan Tokoh Internasional

Daya tarik utama dalam perayaan tahunan PPWI kali ini terletak pada tingginya atensi dan kehadiran para diplomat negara sahabat serta tokoh pers internasional sebagai tamu kehormatan (Very-Very Important Persons/VVIP). 

Di jajaran korps diplomatik, tampak hadir Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, YM Mr. Sergey Gennadievich Tolchenov; Duta Besar Republik Arab Suriah, YM Mr. Abdulmonem Annan; serta perwakilan Duta Besar Kerajaan Maroko yang diwakili oleh Konsuler Urusan Ekonomi dan Budaya, YM Mrs. Tamou Samri. 

Selain para diplomat, forum ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Komite I, Dr. Maya Olivia Rumantir, M.A., Ph.D.; pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pusat, Big Solon Sihombing; serta jajaran pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dari unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Semarak internasional semakin terasa dengan kehadiran tamu istimewa yang datang langsung dari Suriah, yakni Direktur Pusat Pemberitaan Media Suriah, Mr. Akram Alahmad, dan Direktur Akademi Pers Suriah, Mr. Ibrahim Al-Sharif Al-Darwish. 

Sementara itu, ratusan peserta yang terhubung secara daring juga disapa oleh sejumlah tokoh VVIP global, antara lain Ketua Gerakan Perdamaian Internasional Women Dialogue asal Rusia, Mrs. Elena Gennadievna Semerikova; Ketua Intercontinental Connection of Journalists (ICJ), SaÅ¡a Dobrijević; serta jurnalis senior asal Libya, Faez Mohammed Al-Forjani. 

Pidato Wilson Lalengke: Mengubah Kerugian Perang Menjadi Kemajuan Kemanusiaan

Dalam sesi sambutan, Wilson Lalengke terlebih dahulu memperkenalkan seluruh delegasi tamu VVIP kepada para anggota PPWI, dan sebaliknya memperkenalkan jajaran pewarta warga Indonesia kepada para tamu internasional. Usai sesi perkenalan yang hangat tersebut, alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menyampaikan pidato kunci bertajuk "Transforming Global Losses into Opportunities for Human Progress" yang menyoroti krisis kemanusiaan serta kerugian ekonomi akibat berbagai konflik bersenjata di dunia. 

Wilson Lalengke mengajak seluruh hadirin untuk menyampaikan empati mendalam bagi jutaan korban perang di berbagai belahan dunia, mulai dari konflik Rusia-Ukraina, tragedi kemanusiaan di Gaza, ketegangan antara Israel dan Iran, hingga kekerasan yang berkepanjangan di Sudan, Myanmar, dan Yaman. Menurutnya, periode 2022 hingga 2026 telah mencatat kehancuran fisik dan beban ekonomi yang luar biasa besar. 

Mengutip data analisis dalam dokumen rujukan seminar, Wilson Lalengke memaparkan bahwa belanja militer global mencapai sekitar 2,887 triliun dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2025. Apabila digabungkan antara biaya militer, kerusakan infrastruktur, serta biaya rekonstruksi konflik utama sepanjang 2022–2026, nilainya menembus kisaran 3,5 hingga 4,5 triliun dolar AS. Bahkan, jika memperhitungkan kerugian ekonomi tidak langsung, total kerugian global diperkirakan mencapai 8 hingga 10 triliun dolar AS, atau setara dengan 180 ribu triliun rupiah. 

"Bayangkan apa yang bisa dicapai umat manusia jika dana sebesar itu diinvestasikan untuk pembangunan manusia, bukan untuk perang," tegas Wilson Lalengke di hadapan peserta seminar. "Dana rekonstruksi Ukraina yang diperkirakan mencapai 588 miliar dolar AS sebenarnya cukup untuk membiayai pendidikan ratusan juta anak yang putus sekolah. Begitu pula dana lebih dari 110 miliar dolar AS yang tersedot dalam perang Gaza, yang seharusnya mampu membangun jutaan rumah layak huni bagi keluarga miskin." 

Fenomena ironis ini memicu pertanyaan mendasar dari Ketua Umum PPWI tersebut: mengapa umat manusia memiliki begitu banyak uang untuk kehancuran, namun memiliki begitu sedikit keberanian untuk berinvestasi bagi perdamaian dan kesejahteraan? 

Refleksi Filosofis dan Tanggung Jawab Etis Jurnalis Warga

Lebih jauh, Wilson Lalengke menegaskan bahwa perang bukan sekadar kegagalan politik atau militer, melainkan kegagalan kebijaksanaan moral dan kerja sama internasional. Mengutip pemikiran filsuf besar Jerman, Immanuel Kant, tokoh pers nasional ini mengingatkan bahwa perdamaian abadi (perpetual peace) hanya dapat dibangun melalui kerja sama antarbangsa dan penghormatan terhadap martabat manusia. 

Perdamaian mustahil terwujud apabila negara-negara terus berlomba menumpuk senjata dan menganggap kekuatan militer sebagai satu-satunya jaminan keamanan. Oleh karena itu, ia menyerukan peralihan anggaran militer menjadi anggaran pendidikan, riset ilmiah, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. 

Di tengah konflik modern yang juga bertumpu pada perang informasi dan propaganda, Wilson Lalengke menyoroti peran strategis jurnalisme warga melalui kacamata filsafat kontemporer. -Merujuk pada filsuf Prancis Michel Foucault, ia menjelaskan bahwa ketika informasi dimonopoli oleh satu pihak, publik akan menerima gambaran realitas yang timpang dan menyesatkan. Di sinilah jurnalis warga hadir sebagai mata dan telinga kemanusiaan untuk mendokumentasikan penderitaan rakyat biasa yang kerap tersembunyi dari sorotan media arus utama. 

Selanjutnya, dengan mengutip pemikir politik Hannah Arendt, Wilson Lalengke mengingatkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab personal untuk tidak berdiam diri saat menyaksikan penindasan. Jurnalis yang bertanggung jawab tidak sekadar melaporkan statistik angka korban, melainkan menyuarakan kisah kemanusiaan di balik angka-angka tersebut. 

Sejalan dengan ajaran filsuf Emmanuel Levinas, ia menekankan bahwa tanggung jawab moral manusia bermula ketika ia mampu mengenali wajah kemanusiaan orang lain. Semangat inilah yang harus menjadi kompas bagi setiap anggota PPWI dan jurnalis warga di seluruh dunia. 

Agar tidak terjebak menjadi alat kebencian atau penyebar disinformasi, Wilson Lalengke menekankan bahwa jurnalis warga harus membekali diri dengan pelatihan verifikasi fakta, keamanan digital, kode etik jurnalistik, pemahaman hak asasi manusia (HAM), serta prinsip dasar hukum humaniter internasional. 

Seruan Perdamaian melalui "Deklarasi Bandar Lampung"

Menjelang akhir sambutannya, Wilson Lalengke menegaskan bahwa kejayaan sejati sebuah bangsa tidak diukur dari banyaknya timbunan senjata, melainkan dari kualitas hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Kemenangan terbesar umat manusia bukanlah menaklukkan bangsa lain, melainkan mengalahkan kemiskinan, kebodohan, kelaparan, ketidakadilan, dan kebencian. 

Seluruh gagasan mengenai perdamaian global, keadilan sosial, dan penguatan kapasitas jurnalis warga tersebut dibahas secara mendalam dalam sesi panel Seminar Internasional. Hasil perumusan seminar ini telah melahirkan sebuah kesepakatan bersama bersejarah yang dikukuhkan sebagai Seruap Perdamaian melalui pembacaan bersama "Deklarasi Bandar Lampung". (TIM/Red)

Dr Yudi Nursyapyudin, S.Pd.SD.M.Pd,  Ketua PSTI Kabupaten Tangerang Ucapkan Terima Kasih kepada Keluarga Besar PSTI Pemkab Tangerang dan KONI Atas Dukungannya

By On Selasa, November 17, 2026


TANGERANG, KabarViral79.Com - Suasana penuh kegembiraan menyelimuti Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) Kabupaten Tangerang yang berhasil meraih 2 mendali emas di ajang Pekan Olahraga Propinsi Banten (Porprov) ke-VII yang digelar di Tangerang Selatan, Senin, 16 November 2026. 

Pada kesempatan ini Ketua Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PTSI) Kabupaten Tangerang, Dr.Yudi Nursyapyudinn.S.Pd.SD.M.Pd menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Atlet yang sudah bekerja keras mempersembahkan dua mendali emas, dan juga Keluarga Besar PTSI Kabupaten Tangerang, Pemkab Tangerang dan KONI atas dukunganya sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Tangerang bisa menjadi Juara Umum di Porprov ke-VII Banten Tahun ini. 


"Adapun keberhasilan ini merupakan buah konsentrasi latihan para atlet dan menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi tim Sepak Takraw Pelajar Kabupaten Tangerang. Alhamdulilah ini menjadi sejarah bagi Sepak Takraw Kabupaten Tangerang karena di Porprov ke-VII kali ini berhasil meraih Juara Umum," ujarnya. (RENO)

SE Kemenkop dan UKM, ASN Dilarang Jadi Pengurus KDKMP

By On Selasa, November 17, 2026

Foto ilustrasi. 

PANDEGLANG, KabarViral79.Com - Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Merah Putih menyebutkan bahwa pengurus dan pengawas sebaiknya berasal dari unsur masyarakat yang memiliki integritas, bukan dari perangkat desa maupun ASN di desa setempat. 

Namun hal tersebut tidak berlaku dikepengurusan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten. 

Hal ini disampaikan, Adon, warga Kp Kubu, Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi mengatakan pada media bahwa dalam strukturnya KDKMP Desa Perdana periode 2025-2028 menyebutkan Muhamad Iqbal, S.Pd sebagai Ketua KDKMP berstatus Aparatus Sipil Negara (ASN), Yoki Fardiansyah sebagai Wakil Ketua Bidang Usaha berstatus Wiraswasta, Oni Gusroni, S.Pd sebagai Wakil Ketua Bidang Anggota berstatus sebagai P3K, Agung Candra sebagai Sekretaris berstatus Karyawan Swasta dan Maesaroh Setyaningrum, S.Pd, M.Pd sebagai Bendahara berstatus ASN. 

Dari kelima pengurus KDKMP Desa Perdana, hanya Posisi Bendahara yang sudah mundur dari kepengurusan Koperasi Merah Putih yang merupakan Program yang digagas dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

Lebih lanjut, menurut warga Desa Perdana, struktur kepengurusan KDKMP Desa Perdana sudah disahkan melalui Notaris pada tahun yang sama pada saat terbentuknya kepengurusan Koperasi merah putih di Desa Perdana. 

Disisi lain, Menurut Adon, sudah tertuang dalam Surat Edaran Kementrian Koperasi dan UKM, bahwa kepengurusan KDKMP dilarang dari unsur Pemerintah Desa hingga ASN, karena dikhawatirkan akan terjadinya Conflict of Interest (benturan kepentingan) dan hal inipun terbukti, dengan sudah dipilihnya pengganti pengurus yang sudah mengundurkan diri tanpa adanya pemberitahuan kepada seluruh pengurus KDKMP. 

Saat dimintai hak jawabnya soal adanya pergantian, Muhamad Iqbal, S.pd berdalih, bahwa hal tersebut dilakukan, karena adanya desakan dan mendadak atas adanya arahan dari Dinas, mungkin menurutnya dari Dinas Koperasi Kabupaten Pandeglang. 

Tetapi, Iqbal (sapaan akrab Kepsek SMP Negeri di wilayah Kabupaten Pandeglang) saat ditanya lebih lanjut, atas desakan dan arahan mendadak dari siapa di Dinas tersebut, Iqbal tidak menjawab lebih dan memilih bungkam. 

Ini membuktikan, bahwa adanya SE dari Kementrian Koperasi dan UKM benar ada fungsinya, bahwa jangan adanya keterlibatan unsur dari ASN sebagai pengurus KDKMP agar tidak terjadi benturan kepentingan. (Kie87)

HRD Minta Pemerintah Serius Atasi Banjir Aceh Utara, Normalisasi Sungai dan Tanggul Jadi Prioritas

By On Selasa, November 17, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), meminta pemerintah melakukan penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara. 

ACEH UTARA, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), meminta pemerintah melakukan penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara secara terpadu dan berkelanjutan. 

Menurutnya, banjir yang terus berulang tidak cukup diatasi melalui langkah tanggap darurat, tetapi membutuhkan solusi permanen. 

Hal tersebut disampaikan HRD kepada wartawan di Jakarta, Senin, 16 November 2026. 

Ia mengungkapkan, masyarakat di sejumlah desa di Aceh Utara menghadapi ancaman banjir berulang, bahkan dilaporkan terjadi hingga 11 kali dalam setahun. 

"Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat. Mereka terus dihantui banjir setiap kali hujan deras mengguyur wilayah hulu. Pemerintah harus hadir dengan penanganan yang benar-benar menyelesaikan akar persoalan," ujar HRD. 

Sebagai bentuk komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat, HRD mendorong percepatan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul pengaman di sepanjang Krueng Pirak Timur, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara. 

Belum lama ini, HRD bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, meninjau langsung kondisi Krueng Pirak dengan menyusuri aliran sungai menggunakan perahu. 

Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan sejumlah bagian sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan. Kondisi itu diperparah dengan keterbatasan tanggul pengaman sehingga air mudah meluap ke permukiman penduduk, areal persawahan, perkebunan, dan peternakan. 

Menurut HRD, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena dampak banjir tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga mengganggu perekonomian masyarakat, khususnya petani, pekebun, dan peternak. 

Ia menilai, normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, serta pembangunan tanggul permanen di titik-titik rawan merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut. 

"Kita sudah melihat langsung kondisi di lapangan. Persoalan ini tidak boleh terus berulang dan menjadi beban masyarakat setiap tahun. Harus ada langkah konkret, mulai dari normalisasi sungai hingga pembangunan tanggul yang memadai," tegas HRD. 

HRD berharap Kementerian PU dan pemerintah daerah dapat bersinergi mempercepat program penanganan Krueng Pirak sehingga masyarakat Aceh Utara tidak terus hidup dalam kekhawatiran setiap kali musim hujan tiba. (Joniful Bahri)

Pencarian Berakhir Duka, Balita Korban Longsor di Aceh Tengah Ditemukan Meninggal Dunia

By On Selasa, November 17, 2026

Balita perempuan berusia 2 tahun 7 bulan yang tertimbun material longsor di ruas jalan lintas Takengon–Gayo Lues, Aceh Tengah, Sabtu, 14 November 2026, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu, 15 November 2026. 

ACEH TENGAH, KabarViral79.Com – Pencarian Kayla Faradisa Salsabila, balita perempuan berusia 2 tahun 7 bulan yang tertimbun material longsor di ruas jalan lintas Takengon–Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tengah, berakhir duka. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu, 15 November 2026. 

Jasad Kayla ditemukan tim SAR gabungan sekitar pukul 11.47 WIB di kawasan sungai, sekitar 500 meter dari lokasi kejadian di Kilometer 42, Kampung Uning, Kecamatan Linge. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Puskesmas Linge, Isaq. 

Kapolres Aceh Tengah, AKBP Teguh Siswoyo melalui Kapolsek Linge Aidil Novrizal mengatakan, proses pencarian hingga evakuasi korban melibatkan kerja sama personel Polsek Linge, Koramil 05/Linge, TRC BPBD, Basarnas, serta masyarakat setempat. 

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah bekerja sama dalam operasi pencarian tersebut hingga korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. 

Balita perempuan berusia 2 tahun 7 bulan yang tertimbun material longsor di ruas jalan lintas Takengon–Gayo Lues, Aceh Tengah, Sabtu, 14 November 2026, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu, 15 November 2026. 

Peristiwa nahas itu terjadi pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, Kayla bersama kedua orang tuanya melintasi jalur tersebut menggunakan sepeda motor dalam perjalanan dari Takengon menuju Kampung Jamat. 

Tiba-tiba, material longsor dari lereng perbukitan menghantam mereka. Kedua orang tua korban berhasil menyelamatkan diri, sementara Kayla tertimbun material tanah longsor. 

Penemuan Kayla mengakhiri pencarian yang berlangsung sejak Sabtu petang. Jenazah korban selanjutnya direncanakan dibawa keluarga ke Kampung Jamat untuk disemayamkan. 

Peristiwa ini menjadi duka mendalam bagi keluarga sekaligus mengingatkan masyarakat akan bahaya longsor yang mengancam pengguna jalan di kawasan perbukitan, terutama saat hujan mengguyur wilayah tersebut. (Joniful Bahri)

Gemilang di Porprov VII 2026, Tim Hoki Tangsel Kawinkan Emas Putra dan Putri

By On Senin, November 16, 2026

 



Tangsel – Kontingen Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menorehkan prestasi gemilang pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026. Tim hoki putra dan putri Tangsel sukses mengawinkan medali emas setelah tampil impresif dalam pertandingan cabang olahraga hoki yang berlangsung di GOR Nambo Jaya, Kota Tangerang.


Keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan dominasi Tangsel dalam dua nomor pertandingan hoki yang telah diselesaikan. Sementara itu, tim hoki putra dan putri Kota Tangerang harus puas meraih medali perak, sedangkan kontingen Kabupaten Tangerang membawa pulang medali perunggu di kedua nomor tersebut.


Dengan hasil ini, persaingan cabang olahraga hoki Porprov VII Banten 2026 masih menyisakan satu nomor pertandingan, yakni Hoki Five, yang dijadwalkan mulai digelar pada Senin (16/11/2026) di Kota Tangerang Selatan.


Penyerahan medali kepada para juara dilaksanakan pada Senin (16/11/2026) di GOR Nambo Jaya, Kota Tangerang. Prosesi tersebut disaksikan langsung Ketua Federasi Hoki Indonesia (FHI) Provinsi Banten, Dr. H. Ali Hanafiah, SE., SH., M.Si., bersama jajaran pengurus FHI Banten serta sejumlah pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku tuan rumah Porprov VII Banten 2026.


Ketua FHI Banten, Ali Hanafiah, turut menyerahkan secara langsung medali emas kepada tim hoki putra Kota Tangerang Selatan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan pencapaian para atlet.


Dalam kesempatan tersebut, Ali menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi. Ia meminta agar kemenangan di Porprov tidak membuat para atlet cepat berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar prestasi yang lebih tinggi.


"Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada para juara. Terus tingkatkan prestasi dan jangan cepat berpuas diri. Kita harus mulai mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang lebih tinggi, termasuk PON 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB)," ujar Ali.


Menurutnya, atlet hoki putra dan putri Banten merupakan aset olahraga daerah yang memiliki potensi besar untuk menjadi andalan dalam berbagai kejuaraan, baik di tingkat nasional maupun internasional.


Ali optimistis, dengan pembinaan yang berkesinambungan, dukungan pemerintah, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana, Provinsi Banten dapat berkembang menjadi salah satu daerah pencetak atlet hoki terbaik di Indonesia.


"Atlet-atlet hoki Banten memiliki potensi yang luar biasa. Saya yakin ke depan Banten akan menjadi gudangnya atlet hoki. Karena itu, pembinaan harus terus diperkuat dan kesempatan bertanding harus semakin banyak diberikan kepada para atlet," tegasnya.


Ali juga mengungkapkan bahwa Porprov VII Banten 2026 menjadi momentum penting karena merupakan Porprov pertama yang berlangsung sejak dirinya memimpin FHI Banten. Sebelumnya, FHI Banten juga telah sukses menyelenggarakan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Hoki Indoor di GOR Nambo.


Ia menilai, perkembangan olahraga hoki di Banten saat ini semakin positif. Minat masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap olahraga hoki terus tumbuh. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan perhatian dan dukungan lebih besar dari pemerintah daerah.


Salah satu kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian FHI Banten adalah ketersediaan fasilitas olahraga, terutama lapangan hoki yang memenuhi standar. Menurut Ali, keterbatasan sarana latihan masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pembinaan atlet di daerah.


"Kami berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap olahraga hoki. Fasilitas yang tersedia saat ini masih perlu ditingkatkan, terutama lapangan hoki. Ke depan, kami berharap setiap kabupaten dan kota di Banten memiliki fasilitas lapangan hoki yang memadai, baik indoor maupun outdoor," ungkapnya.


Ia menambahkan, keberadaan fasilitas yang representatif akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas latihan, pembinaan atlet usia dini, hingga penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan.


"Untuk saat ini, pertahankan prestasi yang sudah diraih dan terus kejar prestasi yang lebih tinggi. Saya menargetkan ke depan, dalam setiap ajang nasional, Banten mampu meraih medali emas," tandas Ali.


Porprov VII Banten 2026, Momentum Kebangkitan Olahraga Daerah

Sebagai informasi, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Banten Andra Soni di Lapangan Sunburst, kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan, Minggu (15/11/2026).


Dalam pembukaan tersebut, Gubernur Andra Soni mengingatkan seluruh pihak agar menjunjung tinggi sportivitas dan mengutamakan keselamatan atlet selama pertandingan berlangsung. "Jaga sportivitas dan utamakan keselamatan atlet," pesan Andra Soni.


Pembukaan Porprov ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubernur Banten, didampingi Ketua KONI Provinsi Banten Agus Rasyid, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Ketua Panitia Besar Porprov Pilar Saga Ichsan, serta jajaran kepala daerah se-Provinsi Banten.

Kemudian, prosesi dilanjutkan dengan penyerahan obor Porprov dari Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie kepada Gubernur Banten Andra Soni, yang selanjutnya diserahkan kepada legenda bulu tangkis Indonesia sekaligus juara dunia, Candra Wijaya.


Kemegahan pembukaan juga ditandai dengan atraksi terjun payung yang membawa Bendera Merah Putih, pataka Porprov, KONI, dan Provinsi Banten. Para penerjun bertolak dari Bandara Pondok Cabe dan mendarat di Lapangan Sunburst BSD.


Porprov VII Banten 2026 berlangsung pada 15–23 November 2026, dengan mempertandingkan 60 cabang olahraga yang tersebar di 71 lokasi pertandingan di wilayah Kota Tangerang Selatan.


Ajang olahraga terbesar tingkat provinsi ini menjadi momentum strategis untuk mengukur hasil pembinaan olahraga di seluruh kabupaten dan kota, sekaligus menjaring atlet-atlet potensial yang dipersiapkan untuk memperkuat kontingen Banten pada kejuaraan nasional mendatang.


Keberhasilan tim hoki Tangsel mengawinkan medali emas menjadi salah satu catatan membanggakan dalam penyelenggaraan Porprov VII Banten 2026. Lebih dari sekadar perebutan medali, kompetisi ini diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi, memperkuat persaudaraan antardaerah, serta mendorong kemajuan olahraga Banten di masa mendatang.

DPP PPS MANDÉ MACAN GULING INDONESIA LANTIK PENGURUS BARU DIPIMPIN RATU LILIS KARYAWATI CHASAN SE, DIMERIAHKAN RIBUAN PESERTA JALAN SEHAT

By On Senin, November 16, 2026

 



SERANG, BANTEN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perguruan Pencak Silat Mandé Macan Guling Indonesia menggelar rangkaian acara besar di Kota Serang, Banten, pada Minggu, 15 November 2026. Acara puncak berupa pelantikan kepengurusan baru di bawah komando Ratu Lilis Karyawati, SE sebagai Ketua Umum terpilih, berlangsung khidmat dan disemarakkan oleh antusiasme ribuan peserta dalam kegiatan jalan santai yang penuh keceriaan.


Suasana Kota Serang pagi itu tampak hidup dan berwarna. Ribuan anggota Mandé Macan Guling dari berbagai cabang, masyarakat umum, serta pecinta bela diri tumpah ruah mengikuti jalur jalan sehat yang telah disiapkan. Keseruan semakin terasa dengan pembagian berbagai macam doorprize dan hadiah menarik yang membuat semangat para peserta tetap tinggi hingga garis finis. Kegiatan ini bukan hanya sekadar olahraga, tetapi juga wujud silaturahmi akbar keluarga besar DPP PPS Mandé Macan Guling Indonesia dengan masyarakat.


Acara pelantikan resmi dihadiri oleh sederet tokoh strategis. Turut hadir memberikan penghormatan perwakilan pemerintahan, perwakilan kepolisian, dan perwakilan militer, serta rekan-rekan paguron silat lainnya di Tanah Jawara. Kehadiran para perwakilan institusi negara dan sesama pendekar ini menegaskan posisi DPP PPS Mandé Macan Guling Indonesia tidak hanya sebagai wadah bela diri, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menjaga ketahanan sosial, moralitas, dan persatuan bangsa.


Ketua Panitia Pelantikan dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara yang memadukan kesakralan tradisi dengan keceriaan komunitas. "Prosesi hari ini adalah momen sakral untuk memperkuat fondasi DPP PPS Mandé Macan Guling Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ribuan peserta jalan sehat yang telah memeriahkan Kota Serang," ujarnya. Ia juga secara khusus menghormati Guru Besar Abah Udin, para sesepuh, dan pendekar, sambil memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara.


Dalam amanat pelantikannya, Ratu Lilis Karyawati, SE menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan adab luhur. Ia menyampaikan pesan tegas namun menyejukkan terkait peran perguruan dalam stabilitas negara.


"Filosofi 'Macan Guling' mengajarkan kita untuk memiliki kekuatan seperti macan, namun tetap rendah hati dan fleksibel. Di tengah dinamika bangsa, kami berkomitmen menjadikan DPP PPS Mandé Macan Guling Indonesia sebagai oase ketenangan. Pesan kami jelas: Jaga Kota Serang, Jaga Banten, dan Jaga Kondusifitas Republik Indonesia. Jangan biarkan api perpecahan membakar rumah bersama; justru kitalah yang harus menjadi air penyejuk yang meredam bara," ungkap Ratu Lilis di hadapan ribuan anggota yang hadir.


Ia mengajak seluruh anggota untuk fokus pada pembinaan karakter dan pengabdian nyata. "Ilmu silat tanpa adab adalah bencana; ilmu silat dengan adab adalah cahaya peradaban. Mari kita rapatkan barisan dan luruskan niat demi kejayaan nusa, bangsa, dan agama," tambahnya.


Guru Besar Abah Udin menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan dengan penuh kepercayaan kepada Ratu Lilis Karyawati, SE. Beliau berharap pengurus baru DPP dapat membawa PPS Mandé Macan Guling Indonesia semakin dikenal luas, sambil tetap mempertahankan jati diri sebagai putra-putri Banten yang bermartabat.


Dengan dilantiknya kepengurusan baru periode ini dan suksesnya acara jalan santai, DPP Perguruan Pencak Silat Mandé Macan Guling Indonesia optimis dapat terus berkontribusi positif dalam melestarikan seni bela diri tradisional sekaligus mencetak generasi muda yang tangguh secara fisik, mental, dan spiritual guna mendukung stabilitas nasional. Acara ditutup dengan doa bersama dan sesi foto resmi bersama seluruh tamu kehormatan dan keluarga besar Mandé Macan Guling Indonesia.

Camat Tigaraksa H. Yandri Permana Resmi Tutup MTQ ke-IV Desa Cileies

By On Senin, November 16, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Camat Tigaraksa H. Yandri Permana, S.S.T.P, M.H, secara resmi menutup pelaksanaan MTQ ke-IV tingkat Desa Cileies, di lapangan sepak bola Kampung Cilame, Desa Cileies  Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu malam, 15 November 2026. 

Dalam kesempatan itu, Camat Tigaraksa, H. Yandri Permana yang baru saja bertugas di Kecamatan Tigaraksa, sebelumnya bertugas di Kecamatan Jayanti, menyampaikan puji syukur malam ini saya berkesempatan bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Cileies dan sekaligus juga menutup Pelaksanan MTQ ke-IV tingkat Desa Cileles Tahun 2026. 

Camat H. Yandri Permana menambahkan, adapun tujuan di laksanakanya MTQ tingkat desa Ini adalah selain untuk bersilaturahmi juga untuk mencari Qori dan Ooriah yang ada di Desa yang untuk selanjutnya nanti bisa mengikuti MTQ tingkat Kecamatan Tigaraksa dan memberikan apresiasi kepada Pemdes Cileies yang sudah melaksanakan MTQ ke-IV Ini dengan sangat meriah serta sukses. 

"Semoga dengan adanya  pelaksanan MTQ ke IV Tingkat Desa Cileles ini bisa mendapatkan para Oori dan Ooriah terbaik Desa Cileies," tutupnya. 

Dalam kesempatan itu juga Camat Tigaraksa H.Yandri Permana turut memberikan doorprize kepada Warga Desa Cileies. (RENO)

Kades Amanta Ucapkan Terima Kasih kepada Warga Desa Cileles Atas Suksesnya Pelaksanaan MTQ ke-IV

By On Senin, November 16, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Berakhir sudah pelaksanan MTQ ke-IV Tingkat desa Cileles dan pada kesempatan ini Kades Cileles Amanta menyampaikan ucapkan terima kasih kepada segenap Warga Desa Cileies yang sudah berpartisipasi dan kerja samanya di Pelaksanan MTQ ke-IV tingkat Desa Cileles, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu malam, 15 November 2026. 

Camat Tigaraksa H. Yandri Permana .S.S.T.P .M.H yang hadir pada Penutupan MTQ ke-IV tingkat Desa Cileles memberikan Apresiasi kepada Pemdes Cileles yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sangat meriah dan semoga dengan telah berakhirnya MTQ ini bisa memberikan dampak yang positif bagi warga desa Cileies selain itu juga nanti para Qori dan Qoriah terbaik desa Cileies bisa terpilih seleksi masuk pada MTQ tingkat kecamatan Tigaraksa, dan pada kesempatan ini juga Camat Tigaraksa H. Yandri Permana turut membagikan tropi kepada para pemenang lomba MTQ ke IV dan juga memberikan doorprize kepada warga Desa Cileles. 

Pada kesempatan ini di sampaikan oleh Kades Cileles, Amanta yang mana Alhamdulilah puji syukur malam ini kita telah melaksanakan penutupan MTQ ke IV Tingkat Desa Cileies yang juga dihadiri oleh Camat Tigaraksa H. Yandri Permana yang mana pelaksanaanya sukses digelar berkat adanya kerja sama yang baik dari semua pihak yang ada di Desa Cileles. 

"Semoga dengan telah berakhirnya MTQ ke-IV tingkat Desa Cileles ini bisa menumbuh kan syiar syiar agama Islam pada masyarakat dalam rangka mewujudkan Generasi Qurani Menuju Desa Cileles Beraklakul Karima," ujar Kades Amanta. 

Dan pada Pelaksanan MTQ ke-IV tingkat Desa Cileles Tahun 2026, Juara Umum kembali diraih RT 002 RW OO5 Bapak Edi Nurhedi. 

Dan pada pelaksanan MTQ ke-IV ini pihak Pemdes Cileles menyediakan berbagai macam doorprize buat warga Desa Cileies di antaranya Sepeda Listrik, Sepeda Gunung, Kompor Gas, Kulkas dan lainnya. (RENO)

HRD Desak Pemerintah Beri Kepastian Hukum Tanah Transmigran

By On Minggu, November 15, 2026

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan legalitas tanah masyarakat di kawasan transmigrasi, terutama lahan yang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan. 

Menurut Ruslan M. Daud yang akrab disapa HRD, kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat transmigran yang telah puluhan tahun bermukim dan mengelola lahan tersebut sebagai tempat tinggal maupun sumber penghidupan. 

Hal itu disampaikannya Ruslan M. Daud kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 15 November 2026. 

HRD menegaskan, negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat transmigrasi. Jangan sampai warga yang telah lama menempati dan mengelola tanah justru terus dibayangi ketidakpastian status kepemilikan. 

“Jangan sampai masyarakat yang sudah puluhan tahun bermukim dan mengelola tanah justru tidak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Negara harus hadir memberikan solusi dan melindungi hak-hak masyarakat,” tegas politisi PKB asal Aceh tersebut. 

Untuk menyelesaikan persoalan itu, HRD mendorong sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah. 

Pertama, menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian ATR/BPN. 

Langkah tersebut perlu diawali dengan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap lahan-lahan yang bermasalah, sehingga status hukumnya dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

Kedua, mempercepat pelaksanaan program Trans Tuntas yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Transmigrasi. 

Program tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian legalitas tanah sekaligus penerbitan sertifikat hak milik bagi masyarakat transmigran yang selama ini belum memperoleh kepastian hukum. 

“Program Trans Tuntas harus benar-benar memberikan hasil nyata. Jangan hanya menjadi program di atas kertas, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat hingga mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya,” ujarnya. 

Ketiga, HRD mendorong revisi Undang-Undang tentang Ketransmigrasian agar regulasi tersebut lebih adaptif terhadap perkembangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat transmigrasi saat ini. 

Menurutnya, pembaruan regulasi diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah, memberikan kepastian terhadap aset masyarakat transmigran, serta mendorong pemanfaatan lahan secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan warga. 

HRD berharap, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret agar persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi tidak terus berlarut-larut. 

“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Mereka sudah puluhan tahun membangun kehidupan di kawasan transmigrasi. Jangan sampai persoalan administrasi dan tumpang tindih kebijakan membuat hak-hak mereka terus terabaikan,” tutupnya. (Joniful Bahri)

FIMS: Birokrasi Pemerintahan Bukan Arena Kontestasi Jabatan, Fokuslah pada Pelayanan Publik

By On Minggu, November 15, 2026

  




Serang — Forum Intelektual Mahasiswa Serang (FIMS) menyoroti berkembangnya pemberitaan dan wacana mengenai pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang yang belakangan menjadi perhatian publik.


FIMS memandang bahwa dinamika mengenai posisi strategis dalam pemerintahan daerah semestinya tidak menggeser perhatian para pejabat dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Setiap aparatur pemerintahan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan tata kelola pemerintahan berjalan secara optimal.


Ketua FIMS, M. Roisul Arifin, menegaskan bahwa jabatan dalam birokrasi pemerintahan bukanlah tujuan yang harus diperebutkan, melainkan amanah yang menuntut kapasitas, integritas, dan tanggung jawab.


“Kami ingin mengingatkan bahwa pemerintahan bukan arena kontestasi jabatan. Jangan sampai energi birokrasi justru tersita oleh spekulasi mengenai siapa yang akan menduduki posisi tertentu, sementara persoalan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat masih membutuhkan perhatian serius. Setiap pejabat harus tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tegas M. Roisul Arifin pada, Sabtu (14/11/2026).


Menurut FIMS, evaluasi terhadap kinerja pejabat merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan. Namun, evaluasi tersebut harus dilakukan berdasarkan indikator yang objektif, capaian kerja, integritas, kompetensi, serta dampak nyata bagi masyarakat, bukan berdasarkan opini yang berkembang atau kepentingan kelompok tertentu.


FIMS juga menekankan bahwa proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip meritokrasi, transparansi, dan profesionalitas. Semua pihak perlu menghormati mekanisme resmi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.


Lebih lanjut, FIMS mengingatkan media massa dan seluruh elemen masyarakat agar tetap mengedepankan pemberitaan yang berimbang, terverifikasi, dan tidak membangun spekulasi yang dapat mengaburkan substansi persoalan pemerintahan.


“Yang harus menjadi perhatian utama bukan siapa yang sedang digadang-gadang untuk menduduki jabatan, melainkan sejauh mana pemerintahan hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Kami ingin birokrasi yang bekerja, bukan birokrasi yang sibuk dengan isu jabatan,” tambahnya.


FIMS menyatakan akan terus mendorong budaya intelektual, pengawasan publik, dan partisipasi mahasiswa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah secara independen, kritis, dan konstruktif.


Bagi FIMS, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada siapa yang menduduki jabatan, tetapi pada seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.

Ahli Waris Tanah UPT SDN 207 Sidoraharjo Kesal, Hanya Dijanjikan Ganti Rugi dan Tak Kunjung Ada Kabar

By On Minggu, November 15, 2026

Hanya dijanjikan ganti rugi, Ahli Waris Tanah UPT SDN 207 Sidoraharjo mengaku kesal. 

GRESIK, KabarViral79.Com – Sengketa lahan yang di atasnya berdiri bangunan SDN 207 Sidoraharjo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim), tak kunjung tuntas meski telah berjalan 35 tahun. 

Perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1991/PN Gsk antara Sampet sebagai Penggugat melawan Kepala Desa sebagai Tergugat ini, secara hukum telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. 

Hal itu diperkuat dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (PN) Gresik yang diterbitkan pada 30 April 2025, ditandatangani Panitera PN Gresik Mohammad Hamidi, S.H., M.H., yang menyatakan perkara tersebut telah diputus dalam sidang terbuka dan telah inkracht. 

Namun, bagi ahli waris pemilik lahan, putusan yang sudah inkracht belum diikuti dengan penyelesaian hak yang konkret. 

Kuasa Hukum Ahli Waris Muslimah, Idham Kholik mengatakan, pihaknya masih menunggu realisasi komitmen dari Pemkab Gresik. 

Diketahui sebelumnya, melalui Bagian Hukum, Pemkab disebut berkomitmen menyelesaikan persoalan ini pada tahun 2026, baik melalui penyediaan tanah pengganti maupun ganti rugi.

“Kami butuh kepastian dan tindakan nyata, bukan hanya janji. Jika tidak ada perkembangan konkret, kami akan mempertimbangkan permohonan eksekusi sesuai amar putusan dan hukum acara perdata,” tegas Idham. 

Ahli Waris Muslimah, Saifudin mengaku kecewa. Tanah sengketa tersebut diperjuangkan sejak orang tuanya masih hidup, namun hingga sang ibu meninggal dunia, belum ada kejelasan. 

“Kami hanya ingin kejelasan dan penyelesaian yang adil. Hak kami terkatung-katung terlalu lama,” ujar Saifudin. 

Senada, Abu Hasan yang mengaku sebagai saksi hidup sejak awal persidangan, berharap pemerintah bersikap adil kepada masyarakat kecil. 

“Jangan sampai hak wong cilik terabaikan. Perkara ini sudah puluhan tahun, harus ada keadilan dan kepastian hukum,” katanya. 

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemkab Gresik, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, serta PN Gresik terkait perkembangan penyelesaian sengketa lahan SDN 207 Sidoraharjo. (*/red)

Gubernur Andra Soni Apresiasi Peran Brimob dalam Menjaga Keamanan dan Membantu Masyarakat

By On Sabtu, November 14, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri peringatan HUT ke-81 Korps Brimob di Mako Satuan Brimob Polda Banten, Kota Serang, Sabtu, 14 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni berharap Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri semakin profesional, tangguh, dan dicintai masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob di Markas Komando (Mako) Satuan Brimob Polda Banten, Kota Serang, Sabtu, 14 November 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andra Soni turut melakukan pemotongan tumpeng sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri. 

"Kepada seluruh personel Brimob Polda Banten, teruslah menjadi teladan dalam disiplin, keberanian, dan kepedulian. Kedepankan pendekatan yang humanis, dekat dengan masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena kepercayaan masyarakat adalah kekuatan terbesar Polri," ujar Gubermur Andra Soni. 

Menurutnya, selama 81 tahun pengabdiannya, Korps Brimob telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa, mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri. 

Atas pengabdian tersebut, pada 14 November 1961, Presiden Soekarno menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti Yana Utama kepada Korps Brimob. 

"Semboyan Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan menunjukkan bahwa pengabdian Brimob tidak hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk kemanusiaan," katanya. 

Andra Soni menilai, tema peringatan tahun ini, "Brimob Bersama Masyarakat", sejalan dengan peran Brimob yang tidak hanya hadir dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi, tetapi juga dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. 

Menurutnya, masyarakat Banten telah merasakan kontribusi Brimob, di antaranya melalui pencarian dan pertolongan korban bencana, evakuasi warga, penyediaan dapur lapangan, kegiatan bakti sosial, serta perbaikan sarana umum. 

Peran tersebut dinilai penting mengingat Provinsi Banten memiliki sejumlah objek vital nasional, kawasan industri, pelabuhan, dan bandara internasional. 

Di sisi lain, Banten juga memiliki potensi risiko bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. 

"Kesiapsiagaan dan kecepatan Brimob bersama TNI, BPBD, dan relawan adalah jaminan rasa aman bagi lebih dari 12,5 juta penduduk Banten," ujarnya. 

Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. 

Ia menyampaikan bahwa ekonomi Banten pada triwulan III tahun 2026 tumbuh sebesar 5,72 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. 

Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,76 persen dan berada pada posisi terendah ketiga secara nasional. 

"Realisasi investasi Banten tahun 2025 mencapai Rp 130,2 triliun, dan realisasi investasi hingga September 2026 telah mencapai Rp 92,9 triliun. Investor datang karena merasa aman," jelasnya. 

Andra Soni juga menyoroti sejumlah agenda yang memerlukan dukungan pengamanan dan kesiapsiagaan bersama, di antaranya penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten di Kota Tangerang Selatan yang berlangsung hingga 23 November 2026 dan melibatkan sekitar 6.500 atlet. 

Selain itu, terdapat agenda pengamanan perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada musim hujan. 

"Saya berharap sinergi Pemprov Banten dengan Polda Banten, khususnya Satuan Brimob, terus diperkuat dalam pengamanan dan penanggulangan bencana," ujarnya. 

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan menekankan pentingnya peningkatan kepekaan sosial dan kepedulian terhadap kemanusiaan di lingkungan Korps Brimob. 

Ia meminta seluruh personel senantiasa mengedepankan sikap humanis, responsif, dan profesional dalam menjalankan tugas. 

"Sehingga Polri semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Korps Brimob harus terus hadir memberikan rasa aman dan memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat," katanya. 

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Banten juga meresmikan dua museum yang berkaitan dengan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. 

Peresmian tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap perjalanan pengabdian Kapolri yang mengawali penugasannya di Korps Brimob Banten. 

Menurut Irjen Pol. Hendra, keberadaan museum tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh personel untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Ini juga sebagai pengingat kepada seluruh anggota, bagaimana kita harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh serta loyal terhadap perintah pimpinan selama itu positif dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan," jelasnya. 

Sementara itu, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Banten, Kombes Pol. Hadi Saepul Rahman mengatakan, 81 tahun pengabdian Korps Brimob merupakan perjalanan panjang yang diwarnai keberanian, pengorbanan, kesetiaan, dan perjuangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Menurutnya, Korps Brimob terus berkembang menjadi satuan dengan kemampuan dan jangkauan pengabdian yang semakin luas. Perkembangan tersebut perlu diiringi komitmen seluruh personel untuk memperkuat soliditas dan profesionalisme. 

"Dari sanalah tertanam sebuah jati diri yang tidak pernah berubah bahwa Brimob berasal dari rakyat, tumbuh bersama rakyat, dan mengabdikan seluruh jiwa raganya untuk rakyat," pungkasnya. (Welfendry)

Pelajar SMP Tenggelam di Sungai Irigasi, Polsek Kragilan Bersama Tim SAR Lakukan Pencarian

By On Sabtu, November 14, 2026

Personel Polsek Kragilan bersama Tim SAR dan masyarakat melakukan pencarian korban tenggelam di sungai irigasi. 

SERANG, KabarViral79.Com – Polsek Kragilan, Polres Serang, bergerak cepat menangani laporan adanya seorang anak laki-laki yang tenggelam di Sungai Irigasi Kampung Tegal Jaya, RT 018/002, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, pada Jumat, 13 November 2026. 

Mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 17.00 WIB, personel piket Polsek Kragilan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan area sekitar guna mendukung proses pencarian korban. 

Berdasarkan keterangan saksi, korban diketahui bernama Micolla Saputra, seorang pelajar SMP PGRI Kragilan, warga Kampung Sentul, Desa Sentul. 

Sebelumnya, korban sedang berenang bersama dua orang temannya di sungai irigasi. Namun, korban kemudian tenggelam dan tidak muncul kembali ke permukaan air. 

Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel Polsek Kragilan segera melakukan koordinasi dengan Tim SAR dan masyarakat setempat untuk melaksanakan pencarian. 

Upaya pencarian dilakukan secara bersama-sama dengan menyisir area sungai di sekitar lokasi korban dilaporkan tenggelam. 

Setelah dilakukan pencarian selama beberapa jam, pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 01.30 WIB, korban akhirnya berhasil ditemukan di lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. 

Kapolsek Kragilan, AKP Ilman Robiana mengatakan, sejak menerima laporan, pihaknya langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan unsur terkait agar proses pencarian dapat segera dilaksanakan. 

"Begitu menerima informasi dari masyarakat, personel kami langsung menuju TKP untuk melakukan pengecekan, meminta keterangan saksi, mengamankan lokasi, serta berkoordinasi dengan Tim SAR dan masyarakat dalam upaya pencarian korban. Alhamdulillah, korban akhirnya berhasil ditemukan pada Sabtu dini hari," ujar AKP Ilman Robiana. 

Kapolsek menjelaskan bahwa setelah korban ditemukan, personel melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka pada tubuh korban. 

Pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut dan membuat surat pernyataan menolak dilakukan autopsi. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan sebagaimana mestinya. 

AKP Ilman juga menyampaikan apresiasi kepada Tim SAR dan masyarakat yang telah bersama-sama membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah membantu proses pencarian. Sinergi antara kepolisian, Tim SAR, dan masyarakat sangat penting dalam penanganan kejadian seperti ini," tambahnya. 

Kapolsek turut mengimbau masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, khususnya ketika beraktivitas di sekitar sungai dan saluran irigasi. 

"Kami mengingatkan para orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya dan tidak membiarkan mereka berenang di sungai tanpa pendampingan orang dewasa. Keselamatan harus menjadi perhatian bersama untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa," tutup AKP Ilman Robiana. (*/red)

Viral Pria Berbaju Koko dan Sarung Tergeletak di Pinggir Jalan, Polsek Pontang Pastikan Kondisinya Sudah Membaik

By On Sabtu, November 14, 2026

Personel Polsek Pontang saat mendatangi lokasi dan memastikan kondisi dan keselamatan pria yang viral tergeletak di pinggir jalan. 

SERANG, KabarViral79.Com – Menindaklanjuti beredarnya video seorang pria mengenakan baju koko dan sarung yang tergeletak di pinggir jalan kawasan Lebak Kepuh, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Polsek Pontang bergerak cepat mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi dan keselamatan pria tersebut. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat malam, 13 November 2026, melalui program Commander Wish Kapolda Banten, Pergelaran Cepat Anggota Kepolisian (PECak), setelah video kejadian tersebut menjadi perhatian masyarakat di media sosial Instagram. 

Kapolsek Pontang, AKP Muklas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan keterangan yang diperoleh, pria tersebut diketahui bernama Syahroni (24), warga Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. 

"Saat itu yang bersangkutan sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion. Namun, karena merasa sakit dan kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, ia kemudian berhenti dan terbaring di pinggir jalan," jelas AKP Muklas. 

Personel Polsek Pontang yang dipimpin Kapolsek Pontang bersama anggota langsung melakukan pengecekan lokasi, mengumpulkan keterangan saksi, serta memastikan kondisi pria tersebut. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebelum petugas tiba di lokasi, Syahroni telah dibawa oleh warga yang melintas ke Puskesmas Pontang untuk mendapatkan pemeriksaan medis. 

"Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari pihak Puskesmas, yang bersangkutan mengalami vertigo. Setelah mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis, kondisinya berangsur membaik dan sudah diperbolehkan pulang," tambahnya. 

Syahroni kemudian dijemput oleh rekannya dan kembali ke rumah. Dalam peristiwa tersebut tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana maupun kerugian materiil dan korban jiwa. 

AKP Muklas mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah membantu membawa Syahroni ke fasilitas kesehatan. 

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran personel Kepolisian melalui program PECak merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan respons cepat terhadap setiap informasi dan kejadian yang berkembang di tengah masyarakat. 

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu menghubungi kepolisian melalui layanan Call Center 110 apabila menemukan kejadian yang membutuhkan bantuan kepolisian. Kepedulian dan respons cepat bersama antara masyarakat dan Polri sangat penting untuk menjaga keselamatan serta keamanan lingkungan," tutup AKP Muklas. (*/red)

Respons KPK Usai Disebut Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit cs

By On Sabtu, November 14, 2026

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengungkap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap sejumlah pihak, dari Presiden Prabowo hingga KPK. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan. 

Menurut Budi, pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihak yang menjadi objek penyadapan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang tengah diusut. 

"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihaknya yakin Polri akan mengungkap perkara penyadapan tersebut. 

Dia menilai, dukungan dan kepercayaan publik tinggi dalam kasus ini. 

"Untuk itu, KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," kata dia. 

"Dan tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi, ya," imbuh dia. 

Saat ini, kata Budi, pihaknya belum mendapat informasi terkait siapa saja pimpinan atau penyidik KPK menjadi pihak yang disadap oleh Listyo Sigit. 

Menurutnya, soal siapa objek penyadapan merupakan bagian dari penyidikan Polri. 

"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," tuturnya. 

Budi memastikan, koordinasi KPK dengan Polri selama ini terus berjalan secara intensif. 

Menurutnya, koordinasi ini berjalan baik di tingkat pimpinan maupun jajaran bawah. 

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya. Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung," ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. 

Ia mengungkap, Sigit berperan sebagai end user penyadapan. 

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Suyudi mengatakan, Jenderal Sigit berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 

Dalam paparannya, Suyudi juga mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto, di antaranya lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan Partai Politik, serta Tokoh Politik. 

Selain itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan yang dilakukan Sigit cs juga melakukan penyadapan terhadap Gubernur, KPK, hingga internal Polri sendiri. 

"Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, Internal Polri, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Aktivis, serta Mahasiswa," imbuhnya. (*/red)

Tiga WNI Jadi Korban Pengantin Pesanan ke China, Dijanjikan Mahar Jutaan

By On Sabtu, November 14, 2026

Mabes Polri menggelar Jumpa Pers terkait kasus pengantin pesanan ke China, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan ke China. 

Polisi meringkus tiga tersangka, di antaranya berinisial YB, RMM, dan FC alias AI terkait kasus ini. 

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, para tersangka merekut para korban pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026. 

Para korban, kata dia, merupakan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China. 

"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," ujar Yolanda saat Jumpa Pers, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

Yolanda menjelaskan, para korban dijanjikan uang mahar sebesar Rp 20 juta sampai Rp 25 juta. 

Mereka juga diiming-imingi uang bulanan sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta ketika tiba di China. 

Dalam proses penyidikan, kata Yolanda, ditemukan foto-foto perempuan WNI yang dikirim oleh agen di Indonesia maupun Hong Kong kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. 

"Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp 400 juta sampai dengan Rp 500 juta," ujarnya. 

Yolanda menyebut, jaringan TPPO ini menampung para korbannya di apartemen dan hotel di Jakarta sebelum diberangkatkan ke China. 

Para korban juga difasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan perjalanan, termasuk dugaan pemalsuan identitas dengan mengubah tahun kelahiran agar memenuhi persyaratan perkawinan di negara tujuan. 

"Sebelum diberangkatkan, korban diduga dinikahkan secara siri dengan warga negara China di apartemen yang telah disiapkan oleh jaringan perekrut tanpa dokumen dan tanpa perkawinan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 2026, para korban akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan rute Jakarta menuju Penang, kemudian dilanjutkan ke Hongkong. Namun petugas imigrasi menemukan indikasi adanya praktik pengantin pesanan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Yolanda. 

Adapun peran para tersangka, yakni YB (pria warga negara China) bertindak sebagai pengantin pria yang datang ke Indonesia, menikahi korban, lalu membawanya ke China. 

"Tersangka RMM, perempuan, berperan membujuk korban agar bersedia dijadikan pengantin pesanan dengan iming-iming mahar Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta. Tersangka juga mengatur perkawinan non-prosedural di apartemen Grand Pramuka yang sekaligus digunakan sebagai tempat penampungan korban. Sebagai gambaran juga bahwa tersangka RMM ini adalah sebelumnya juga menjadi korban pengantin pesanan dan saat ini yang bersangkutan menjadi pelaku," tutur Yolanda. 

Sementara itu, tersangka FC alias AI (perempuan) berperan membantu pengurusan pemalsuan dokumen kependudukan dan dokumen perjalanan korban. 

"Barang bukti yang diamankan, di antaranta sembilan unit telepon genggam, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket penerbangan, boarding pass, dokumen perjalanan, serta bukti pembayaran," ujarnya. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (*/red)

Dorong Prestasi Olahraga, Wabup Bireuen Resmikan Lapangan Tenis Baru di Disdikbud

By On Sabtu, November 14, 2026

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T. resmikan lapangan tenis ditandai dengan pengguntingan pita dan pemukukan bola pertama. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Lapangan tenis baru di kompleks UPTD SPNF-SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen resmi dibuka untuk masyarakat, Sabtu, 14 November 2026. 

Peresmian dilakukan Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., ditandai dengan pengguntingan pita dan servis bola pertama. 

Dalam sambutannya, Razuardi berharap fasilitas tersebut tidak hanya menjadi sarana olahraga dan rekreasi masyarakat, tetapi juga pusat pembinaan atlet tenis berbakat yang mampu mengharumkan nama Bireuen di tingkat regional hingga nasional.

"Saya mengajak Disdikbud, KONI, Pelti, dan seluruh insan olahraga untuk bersinergi mengoptimalkan pemanfaatan lapangan melalui latihan rutin, pembinaan, serta penyelenggaraan turnamen," harapnya. 

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T. resmikan lapangan tenis ditandai dengan pengguntingan pita dan pemukukan bola pertama. 

Sementara itu, Kepala Disdikbud Bireuen, Dr. Muslim, M.Si mengatakan, pembangunan lapangan tenis tersebut merupakan hasil perjuangan selama tiga tahun dan didukung dana Pokok Pikiran (Pokir) mantan anggota DPRK Muchlis Rama serta Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, S.H. 

"Fasilitas tersebut terdiri atas dua lapangan. Salah satunya dirancang multifungsi sehingga dapat digunakan untuk olahraga bola voli," terangnya.  

Muslim menegaskan, lapangan tenis Disdikbud terbuka untuk masyarakat umum, baik untuk menyalurkan hobi maupun mengikuti latihan, dengan tetap mengikuti jadwal dan ketentuan pengelola. 

Pemerintah berharap kehadiran fasilitas ini dapat meningkatkan minat olahraga sekaligus menjadi wadah pembinaan generasi muda Bireuen menuju prestasi yang lebih baik. (Joniful Bahri)

Aktivis dan Warga Ujung Kulon Tolak Rencana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

By On Sabtu, November 14, 2026

  



Banten – Rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari aktivis lingkungan, tokoh masyarakat, dan warga di sekitar kawasan Ujung Kulon. Sabtu, (14/11/2026).


Penolakan tersebut muncul menyusul wacana relokasi yang dikaitkan dengan skema pendanaan konservasi dalam forum COP31 di Antalya, Turki, sebagaimana disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.


Melalui pernyataan sikapnya, Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon menilai rencana tersebut perlu dikaji secara mendalam, transparan, serta melibatkan masyarakat lokal sebelum pemerintah mengambil keputusan.


Mereka mengkhawatirkan pemindahan satwa yang populasinya sangat terbatas itu berpotensi menimbulkan risiko terhadap kelangsungan hidup Badak Jawa.


*Lima Alasan Penolakan*


Aliansi menyampaikan lima alasan utama penolakan terhadap wacana relokasi tersebut.


*Pertama, perbedaan karakteristik habitat*


Menurut aliansi, Ujung Kulon merupakan habitat alami Badak Jawa yang telah menjadi tempat hidup dan berkembangnya spesies tersebut selama ratusan tahun. Sementara itu, kondisi ekosistem, vegetasi, ketersediaan air, serta karakteristik habitat Alas Purwo dinilai perlu diteliti secara komprehensif sebelum dijadikan lokasi relokasi.


*Kedua, risiko dalam proses pemindahan*


Proses penangkapan, pembiusan, pengangkutan lintas provinsi, hingga adaptasi di lingkungan baru dinilai memiliki potensi risiko stres, cedera, bahkan kematian. Aliansi mengingatkan bahwa kehilangan satu individu saja dapat menjadi persoalan serius bagi kelestarian spesies yang populasinya sangat terbatas.


*Ketiga, perlindungan dari ancaman utama harus diperkuat*


Aliansi menilai perhatian pemerintah seharusnya lebih diarahkan pada penanganan perburuan liar, perlindungan habitat, dan persoalan keragaman genetik atau perkawinan sedarah (inbreeding).


Menurut mereka, pengalaman Badak Jawa bertahan dari berbagai peristiwa alam, termasuk letusan Krakatau pada 1883, menjadi pengingat pentingnya memperkuat perlindungan habitat alaminya di Ujung Kulon.


*Keempat, optimalisasi program JRSCA*


Aliansi juga mempertanyakan optimalisasi program Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di kawasan Ujung Kulon yang disebut memiliki luas sekitar 5.100 hektare dan diproyeksikan mendukung pengembangan populasi kedua Badak Jawa.


Mereka meminta pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi dan memaksimalkan program tersebut sebelum mempertimbangkan pemindahan satwa ke wilayah lain.


*Kelima, menolak komersialisasi konservasi*


Aliansi menegaskan bahwa konservasi tidak boleh semata-mata dipandang sebagai proyek pendanaan maupun investasi. Menurut mereka, setiap kebijakan konservasi harus mengutamakan kepentingan satwa, landasan ilmiah, serta keterlibatan masyarakat lokal.


*Empat Tuntutan kepada Pemerintah*


Atas dasar sejumlah pertimbangan tersebut, Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah.


Pertama, membatalkan rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.


Kedua, membuka dokumen kajian ilmiah dan dokumen lingkungan, termasuk AMDAL apabila diwajibkan, secara transparan kepada publik.


Ketiga, memprioritaskan penguatan perlindungan, patroli pengamanan, serta perluasan dan pengelolaan habitat Badak Jawa di Ujung Kulon, termasuk optimalisasi kawasan JRSCA.


Keempat, melibatkan aktivis lingkungan, akademisi, serta masyarakat adat dan masyarakat lokal Ujung Kulon dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait masa depan konservasi Badak Jawa.


*Badak Jawa dan Tanggung Jawab Konservasi*


Dalam pernyataan penutupnya, aliansi menegaskan bahwa Badak Jawa merupakan kekayaan hayati yang menjadi warisan Banten, Indonesia, sekaligus bagian dari warisan alam dunia yang harus dijaga bersama.


Mereka meminta pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, serta pertimbangan ilmiah dalam menentukan arah kebijakan konservasi satwa langka tersebut.


"Biarkan Badak Jawa hidup di rumahnya sendiri: Ujung Kulon," demikian pesan yang disampaikan dalam pernyataan sikap Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon.


Pernyataan tersebut disampaikan dan ditandatangani oleh Boyaudin atas nama Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon.

Adanya Conflict of Interest di Desa Rancaseneng, DPMPD Diam Tanpa Kata

By On Sabtu, November 14, 2026


Pandeglang, KabarViral79.Com - Polemik yang terjadi di Desa Rancaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten menyisakan PR besar bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang

Awalnya, terjadi benturan kepentingan (conflict of interest), antara sebagian warga, Pj Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Yang mana, Sekdes Rancaseneng mendapatkan tekanan dari sebagian warganya untuk segera melakukan evaluasi kepemimpinan Pj Kepala Desa dengan cara melakukan komunikasi kepada Camat Cikeusik, namun menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, Sekdes diduga melakukan pemalsuan tandatangan, tetapi hal tersebut belum bisa dibuktikan secara hukum

Sedangkan, disisi lain, menurut peraturan yang berlaku, soal adanya kepemimpinan yang dijabat bukan oleh definitif, kepemimpinan tersebut dijabat oleh pejabat (Pj) yang kedudukan nya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di wilayah tersebut dan harus dilakukan evaluasi secara berturut, mulai dari tiga bulan pertama, hingga beberapa bulan berikut nya, tetapi, tidak berlaku dengan keberadaan Pj Kepala Desa Rancaseneng Kecamatan Cikeusik yang hampir memasuki tahun kedua kepemimpinan nya di Pemdes Rancaseneng, sehingga membuat gejolak ditengah-tengah masyarakat yang 

Camat Cikeusik, Wahyu saat dihubungi media melalui jaringan Aplikasi WhatsApp milik pribadinya mengatakan, bahwa polemik tersebut sudah dilakukan musyawarah, yang mana dalam keputusan nya, Pj Kepala Desa Memundurkan Diri, dan Sekdes Rancaseneng pun mengundurkan diri

"Ya udh ada musyawarah dengan hasilnya pj kades mengajukan  mengundurkan diri dan sekdes juga  mengundurkan diri" balas singkat Camat pada media

Sementara itu, dimungkinkan dengan kesibukan nya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang, H Muslim Taufik, saat dihubungi media dengan adanya benturan kepentingan (conflict of interest) tersebut, belum memberikan keterangan resminya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang (Y-Qi87)

KLH Banten Soroti Galian C Ilegal di Keronjen Kota Serang, APH dan Pemkot Diminta Menindak Tegas Tanpa Tebang Pilih

By On Jumat, November 13, 2026

  



Kota Serang - Konsorsium Lingkungan Hidup Provinsi Banten (KLH Banten) menyoroti kegiatan galian C yang diduga kuat tidak mengantongi izin di lingkungan Keronjen, kecamatan Kasemen, Kota Serang. Pasalnya, meski tak berizin, kegiatan galian C tersebut tetap beroperasi tanpa tersentuh oleh hukum.


Direktur KLH Banten, Ferry Anis Fuad, S.H.,M.H., mengungkapkan, pihaknya menerima informasi dari anggotanya bahwa kegiatan galian C diduga ilegal di lingkungan kronjen Kota Serang itu dikelola oleh oknum TNI aktif berpangkat kolonel berinisial KRN. Ia menduga, faktor kuat tidak tersentuhnya oleh hukum lantaran yang membentengi kegiatan galian C ilegal tersebut merupakan seorang Perwira Menengah (Pamen) di lingkungan TNI AD.


"Jika benar pengelola galian C tersebut anggota TNI, ini jelas sangat bertentangan dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004 Pasal 39, yang melarang Anggota TNI aktif menjadi anggota atau pengurus badan usaha atau melakukan kegiatan bisnis seperti menjadi pengelola tambang atau galian, bahkan dilarang menjadi backingan suatu usaha milik orang lain. Menjadi pengelola galian saja dia sudah melanggar UU TNI, meskipun galian itu ada izinnya, apalagi kalau ilegal, akan ada sanksi berat bila terbukti, dan itu telah diatur dalam PP No. 39 Tahun 2010," ungkap Ferry.


Ferry juga menerangkan bahwa hukum di Indonesia, galian tanah ilegal itu bukan cuma soal tidak punya izin, tapi langsung dikategorikan juga sebagai perusakan terhadap lingkungan, dan itu telah diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No. 32 Tahun 2009. Jadi, kata dia, meskipun hanya ngambil tanah, secara hukum itu sudah termasuk penambangan dan berpotensi merusak alam.


"Yang membuat galian ilegal masuk kategori pengerusakan alam kalau perbuatan itu mengakibatkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, Pasal 98: dapat dipidana 3-10 tahun + denda Rp3 hingga Rp10 Miliar dan kalau penyebabnya karena kelalaian misal tidak reklamasi, tidak buat drainase, merusak wilayah aliran sungai, menutup resapan air, membuat Air keruh, longsor, banjir, habis gali ditinggal begitu saja, tidak ditanami lagi, merusak jalan pemukiman warga, Debu, truk overload, jalan yang dibangun pemerintah untuk kepentingan warga menjadi rusak. Pelaku dapat pidana 1-3 tahun + denda Rp 1-3 Miliar," kata pegiat Lingkungan Hidup yang juga berprofesi sebagai advokat kepada wartawan, Jumat, 13/11.


Iapun berharap APH (Aparat Penegak Hukum) dan Pemerintah kota Serang segera mengambil tindakan tegas menghentikan kegiatan galian C yang tidak memiliki izin tanpa tebang pilih, karena jika kegiatan penambangan dilakukan secara ilegal (Pertambangan Tanpa Izin/PETI), bukan hanya Negara yang kehilangan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), royalti, dan pajak tapi juga banyak pihak yang dirugikan.


"Masyarakat sekitar pun terancam keselamatannya akibat kerusakan infrastruktur (seperti jalan dan jembatan desa yang rusak karena truk kelebihan muatan), pencemaran sumber air bersih, serta potensi konflik sosial. Selain itu pelaku usaha Resmi (Legal) pun turut dirugikan karena persaingan usaha yang tidak sehat, karena penambang ilegal menjual hasil tambang dengan harga lebih murah karena tidak membayar pajak atau mengikuti regulasi resmi," pungkasnya.