-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kecamatan Solear Raih Juara Pertama Sepak Bola Gala Siswa Indonesia 2026 Tingkat SMP

By On Rabu, Juni 24, 2026

Kecamatan Solear raih juara pertama sepak bola Gala Siswa Indonesia 2026 tingkat SMP. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Siswa SMPN 4 Solear (Solpat) Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang membawa timnya keluar sebagai Juara 1 Gala Siswa Indonesia (GSI) jenjang SMP yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, bertempat di Stadion Indomilk Arena (outdoor) Kecamatan Kelapa Dua, Rabu, 24 Juni 2026. 

Gol semata wayang yang di cetak oleh M. Arkan tersebut diceploskannya ke gawang lawannya yakni tim Kecamatan Panongan pada babak kedua dalam Final GSI, yang di saksikan langsung oleh Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid beserta para Camat, Ketua PSSI, Ketua PGRI, Ketua Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, para Kepala Sekolah dan Guru. 

Pelatih Kecamatan Solear, Imran mengatakan, kemenangan ini berkat kerja sama tim, sehingga sampai menit terakhir dapat memenangkan pertandingan final. 

“Alhamdulillah, kami keluar sebagai juara. Ini adalah kemenangan tim, baik dari official, para guru dan lainnya. Ini kemenangan yang tidak disangka- sangka, anak-anak mampu memenangkan pertandingan ini,” ucapnya. 

Imran menambahkan bahwa untuk menyatukan anak-anak dari beberapa SMPN yang ada di Kecamatan Solear agak sulit awalnya. Namun ia bersyukur mereka dapat bersatu dan menunjukan hasil yang terbaik. 

“Kami latihan kurang lebih selama dua bulan. Semangat anak-anak dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya sehingga mereka pantas berada di final. Terima kasih atas semua dukungannya, juga kepada Pemerintah Kecamatan Solear,” ujar Imran yang juga sebagai guru di SMPN 2 Solear (Soldu). 

Sementara Camat Solear, Rizkia Nurul Fajar mengucapkan selamat atas keberhasilan anak-anak SMP yang mewakili Kecamatan Solear. 

“Selamat ya, terima kasih sudah membawa harum nama Kecamatan Solear di GSI Tahun 2026. Semangat terus,” pungkasnya. 

Kapten Tim Kecamatan Solear, Azra Fahlevi yang juga siswa SMPN 2 Solear (Soldu) menerima Piala GSI 2026 dari Bupati Tangerang langsung dan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp 20 juta. 

Kebahagiaannya bertambah setelah Azra mendapatkan predikat sebagai Pemain Terbaik Piala GSI Tahun 2026. (Reno)

Yah Fud Serahkan 13 Becak Motor untuk Warga Kurang Mampu di Bireuen, Dorong Peningkatan Ekonomi Keluarga

By On Rabu, Juni 24, 2026

Wakil Ketua DPRA yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bireuen, Ir. H. Saifuddin Muhammad (Yah Fud), menyerahkan bantuan 13 unit becak motor barang kepada warga kurang mampu di Kabupaten Bireuen, Rabu sore, 24 Juni 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bireuen, Ir. H. Saifuddin Muhammad (Yah Fud), menyerahkan bantuan sebanyak 13 unit becak motor barang kepada warga kurang mampu di Kabupaten Bireuen, Rabu sore, 24 Juni 2026. 

Penyerahan bantuan dipusatkan di kawasan Pulo Kito, Kecamatan Kota Juang. 

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga di sejumlah kecamatan, yakni Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Kota Juang, Juli, Jangka, dan Kuala. 

Yah Fud menjelaskan, bantuan becak motor barang tersebut merupakan program dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh yang penyalurannya diinisiasi melalui aspirasi anggota DPRA untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Bantuan ini kami usulkan sebagai upaya mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para penerima yang membutuhkan sarana usaha untuk mencari nafkah," kata Yah Fud. 

Ia menegaskan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan merupakan bantuan murni tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun. Karena itu, para penerima diminta menjaga dan merawat bantuan tersebut agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam jangka panjang. 

Menurutnya, becak motor barang yang diserahkan dapat menjadi modal dasar bagi penerima untuk mengembangkan usaha dan menambah pendapatan keluarga. 

Wakil Ketua DPRA yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bireuen, Ir. H. Saifuddin Muhammad (Yah Fud), menyerahkan bantuan 13 unit becak motor barang kepada warga kurang mampu di Kabupaten Bireuen, Rabu sore, 24 Juni 2026. 

"Bantuan ini diharapkan menjadi sarana untuk mengais rezeki dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jika dimanfaatkan dengan baik, tentu akan membuka peluang bagi bantuan dan program pemberdayaan lainnya di masa mendatang," ujarnya. 

Selain bantuan becak motor, Yah Fud mengaku juga terus memperjuangkan berbagai program bantuan ekonomi lainnya sesuai aspirasi masyarakat yang diperoleh saat kegiatan reses, seperti bantuan usaha laundry, mesin jahit, usaha kuliner, serta kebutuhan usaha produktif lainnya. 

Namun demikian, ia mengakui tidak semua usulan masyarakat dapat dipenuhi dalam waktu bersamaan karena keterbatasan anggaran dan harus melalui tahapan serta proses sesuai ketentuan yang berlaku. 

"Masih banyak permohonan yang belum dapat kami tampung. Semua membutuhkan proses dan penyesuaian dengan kemampuan anggaran pemerintah. Kami berharap masyarakat dapat bersabar,” katanya. 

Yah Fud menambahkan, selama usulan masyarakat sesuai dengan regulasi Pemerintah Aceh dan berada dalam kewenangan pemerintah daerah, pihaknya akan terus berupaya memperjuangkannya melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. 

"Yang paling utama, bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian keluarga penerima. Dengan sarana usaha yang memadai, masyarakat dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya sehingga pendapatan keluarga semakin meningkat," pungkasnya. (Joniful Bahri)

Nyaris Bentrok, LSM Luar Daerah Dipukul Mundur Oleh Gabungan LSM dan Media Gresik di Wringinanom

By On Rabu, Juni 24, 2026

Aksi demonstrasi yang dilakukan puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia asal Kabupaten Lamongan di depan Kantor Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Rabu, 24 Juni 2026. 

GRESIK, KabarViral79.Com - Ketegangan mewarnai rencana aksi demonstrasi yang dilakukan puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia asal Kabupaten Lamongan di depan Kantor Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim), Rabu, 24 Juni 2026. 

Aksi tersebut nyaris berujung bentrokan setelah mendapat penolakan dari ratusan orang yang tergabung dalam sejumlah LSM dan insan media di Kabupaten Gresik. 

Situasi memanas ketika rombongan Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia hendak menggelar aksi unjuk rasa terkait persoalan yang mereka nilai terjadi di wilayah Kabupaten Gresik. 

Kehadiran mereka langsung dihadang massa dari berbagai elemen organisasi masyarakat dan LSM lokal yang mempertanyakan tujuan serta dasar aksi tersebut. 

Bentrokan fisik berhasil dihindari setelah aparat kepolisian yang berada di lokasi segera turun tangan menjadi penengah. 

Petugas berupaya meredam emosi kedua belah pihak dan mencegah terjadinya tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum. 

Dalam peristiwa itu, massa gabungan LSM dan media Gresik mendesak kelompok demonstran untuk membatalkan aksinya dan meninggalkan lokasi. 

Desakan tersebut membuat rombongan Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia akhirnya mundur dari area depan Kecamatan Wringinanom. 

Ketua Front Pembela Suara Rakyat (FPSR), Aris Gunawan menegaskan bahwa pihaknya mempertanyakan etika organisasi luar daerah yang datang untuk melakukan demonstrasi terkait persoalan di Kabupaten Gresik. 

"Kami mempertanyakan etika berlembaga. Warga Gresik tidak ada yang mengeluh terhadap kondisi keuangan daerah. Kenapa organisasi dari luar daerah justru memperkeruh keadaan dengan pernyataan yang terkesan memojokkan kinerja pemerintah wilayah," ujar Aris. 

Menurutnya, apabila terdapat dugaan penyimpangan atau tindak pidana korupsi, mekanisme pelaporan dan pengawasan telah tersedia melalui aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas yang berwenang. 

"Kalaupun ada dugaan korupsi, LSM daerah sudah menyikapinya melalui aparat penegak hukum. Ada pembagian wilayah dan kewenangan dalam penegakan hukum. Kapasitas mereka apa? Ada motivasi apa di balik upaya memaksa melakukan aksi demonstrasi tersebut?" tegasnya. 

Aris juga menilai kebijakan pengelolaan keuangan daerah saat ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang berorientasi pada penguatan koperasi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Kebijakan pemerintah pusat saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Anggaran daerah diprioritaskan untuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) demi kesejahteraan masyarakat Gresik. Mengapa justru organisasi dari daerah lain yang merasa dirugikan, sementara masyarakat dan organisasi masyarakat di Gresik tetap tenang karena adanya transparansi anggaran?" jelasnya. 

Ia menambahkan, apabila terdapat ketidaksesuaian data atau dugaan pelanggaran administrasi, seharusnya dilakukan melalui mekanisme konfirmasi kepada instansi terkait, termasuk Inspektorat, bukan dengan memaksakan kehendak melalui aksi demonstrasi. 

"Dalam aturan berorganisasi sudah jelas diatur mengenai kewenangan masing-masing pihak. Jangan sampai organisasi salah kaprah dan seolah mengambil alih peran aparat penegak hukum. Yang membayar pajak itu orang Gresik, bukan orang Lamongan," pungkas Aris. 

Di tengah ketegangan tersebut, sempat terdengar pernyataan provokatif dari salah seorang anggota LSM yang menolak aksi demonstrasi. 

Sambil berteriak, dia terus mengeluarkan kata kasar dan penolakan terhadap akan adanya demonstrasi tersebut. Namun, aparat kepolisian berhasil meredam situasi sehingga tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan. 

"Saya juga LSM, kalau tidak balik, akan saya bakar," kata salah satu anggota LSM yang menolak Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia. 

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait tujuan aksi maupun tanggapan atas penolakan yang dilakukan gabungan LSM dan media di Kabupaten Gresik. 

Polisi juga belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai insiden yang nyaris berujung bentrokan tersebut. (*/red)

Respons Keluhan Warga, Gubernur Andra Soni Awasi Langsung Normalisasi Sungai Cibanten

By On Rabu, Juni 24, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni meninjau proyek pengendalian banjir di aliran Sungai Cibanten, tepatnya jalur nelayan di Pelabuhan Karangantu, Kota Serang, Rabu, 24 Juni 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni meninjau pelaksanaan proyek pengendalian banjir sekaligus pengerukan sedimentasi sepanjang 1,5 kilometer di aliran Sungai Cibanten, tepatnya jalur nelayan di Pelabuhan Karangantu, Kota Serang, Rabu, 24 Juni 2026. 

Upaya pengendalian dan pengerukan tersebut adalah tindaklanjut dari berbagai keluhan masyarakat jika terjadi banjir. 

Peninjauan dilakukan bersama Walikota Serang Budi Rustandi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) Dedy Yudha Lesmana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan serta jajaran dinas terkait. 

"Alhamdulillah, melalui koordinasi yang baik antara Pemprov Banten, Pemkot Serang dan Balai C3, program ini bisa dilaksanakan dengan cepat,” kata Andra Soni. 

Ia mengungkapkan, proyek ini dilaksanakan setelah menerima berbagai aspirasi dari para nelayan Karangantu saat melakukan audiensi beberapa waktu lalu. Termasuk aspirasi dari masyarakat Kota Serang berkenaan dengan banjir saat musim penghujan. 

Andra Soni menjelaskan, pada tahap pertama, penanganan banjir dan normalisasi Cibanten dilakukan sepanjang 1,5 kilometer yang meliputi wilayah muara dan kali di Sukadana yang menjadi titik krusial penyebab banjir di Kota Serang. 

“Sedimentasi di jalur nelayan Karangantu ini cukup tebal, diperkirakan mencapai 190 ribu kubik yang akan ditangani. Itu belum termasuk penanganan 80 bangkai kapal nelayan yang sudah puluhan tahun tidak ditangani,” ujarnya. 

Di tahap selanjutnya, progres pekerjaan akan lebih ditingkatkan. Berdasarkan proposal yang sudah diajukan ke pemerintah pusat, ada berbagai penanganan lainnya seperti penataan kawasan sepanjang jalur sungai Cibanten, pengoptimalan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sebagainya. 

Untuk memperlancar semua itu, Andra Soni meminta dukungan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan menjaga Cibanten ini. Paling tidak masyarakat tidak membuang sampah di sepanjang aliran sungai. 

"Karena itu dampaknya akan menyebabkan banjir,” ucapnya. 

Kepala BBWS C3, Dedy Yudha Lesmana mengatakan bahwa selama ini komunikasi antara balai dengan seluruh pemerintah daerah sangat baik. 

Pihaknya terus melakukan koordinasi secara intens berkaitan penanganan yang akan dilakukan di sepanjang aliran Cibanten. 

“Selain melakukan pengerukan sedimentasi dan penataan RTH, Balai C3 juga akan melakukan penguatan di dua sisi tebing sungai agar tidak terjadi longsor,” ujarnya. (Welfendry)

Polres Serang Tingkatkan Patroli KRYD, Wujudkan Situasi Kamtibmas Aman dan Kondusif

By On Rabu, Juni 24, 2026

Polres Serang bersama jajaran Polsek melaksanakan kegiatan patroli KRYD secara serentak di wilayah hukum Polres Serang, Senin malam, 22 Juni 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif, Polres Serang bersama jajaran Polsek melaksanakan kegiatan Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) secara serentak di wilayah hukum Polres Serang, Senin malam, 22 Juni 2026. 

Kegiatan patroli KRYD dipimpin oleh Kapolsek Jajaran dan Kasat Samapta dengan diarahkan oleh Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan selaku penanggung jawab kegiatan sebagai  bentuk komitmen Polres Serang dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas seperti aksi tawuran, balap liar, premanisme, kejahatan konvensional, serta tindak kriminalitas lainnya. 

Patroli KRYD dilaksanakan oleh personel Polres Serang dan Polsek jajaran dengan menyasar sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, di antaranya kawasan pertokoan, minimarket, perbankan dan ATM, pemukiman warga, jalur rawan gangguan Kamtibmas, hingga lokasi berkumpulnya masyarakat dan kalangan remaja. 

Dalam pelaksanaan patroli, personel kepolisian juga melakukan kegiatan patroli dialogis dengan memberikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, menghindari kegiatan yang dapat memicu gangguan keamanan, serta tetap waspada terhadap potensi tindak kejahatan. 

Masyarakat juga diberikan edukasi untuk segera melaporkan apabila mengetahui adanya gangguan Kamtibmas maupun kejadian yang membutuhkan kehadiran kepolisian melalui layanan Call Center Polri 110, yang siap menerima laporan masyarakat secara cepat. 

Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan melalui Kasat Samapta menyampaikan bahwa kegiatan patroli KRYD akan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif kepolisian dalam menciptakan situasi wilayah hukum Polres Serang yang aman, nyaman, dan kondusif. 

"Polri hadir di tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan adanya gangguan kamtibmas," ujar Kasat Samapta. 

Selama kegiatan berlangsung hingga selesai, situasi di wilayah hukum Polres Serang terpantau aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya aksi tawuran, balap liar, premanisme maupun gangguan Kamtibmas lainnya. (*/red)

Mantan Pengurus Perbakin Surabaya Jadi Tersangka Pelecehan Atlet

By On Rabu, Juni 24, 2026

Foto ilustrasi. 

SURABAYA, KabarViral79.Com - Mantan pengurus Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) Surabaya berinisial JL (35) ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap atlet di bawah umur. 

Penetapan tersangka itu disampaikan oleh Kasat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Surabaya, Kompol Melatisari. 

"Iya (mantan pengurus Perbakin Surabaya kekerasan seksual ke atlet) sudah tersangka Senin tanggal 15 (Juni 2026) dan ditahan," ujar Melati, Selasa, 23 Juni 2026. 

Namun Melati belum mengungkapkan modus tersangka melecehkan korban berinisial DS (15). Diduga, kekerasan seksual itu dilakukan sejak tahun 2025. 

Atas tindakannya itu, tersangka dijerat dengan Pasal 415 huruf b UU RI No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

Kasus ini mencuat setelah viral unggahan akun Instagram @viralforjustice yang menyebut terlapor membangun kedekatan dengan korban dan melakukan kekerasan seksual di sejumlah lokasi. 

Awalnya, pelaku memberi sanksi kepada korban karena menjatuhkan magazine. Lama kelamaan, pelaku melakukan tindakan tidak senonoh kepada korban dan terjadi berulang kali. (*/red)

Kejagung Tolak Permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya di Kasus MBG

By On Rabu, Juni 24, 2026

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan, penyidik menyimpulkan Sony Sonjaya merupakan pelaku utama dalam perkara yang sedang disidik sehingga tidak memenuhi syarat untuk memperoleh status Justice Collaborator. 

"Yang bersangkutan merupakan pelaku utama. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan harus mengakui perbuatannya. Nah, dalam pemeriksaan kemarin, memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya, menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan," ujar Syarief kepada wartawan, Selasa, 23 Juni 2026. 

"Atas dasar hal tersebut, ya kami belum bisa memenuhi permohonan Justice Collaborator atau menolak permohonan Justice Collaborator dari tersangka SS," imbuhnya. 

Kejagung menyimpulkan bahwa Sony merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Menurut Syarief, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai Justice Collaborator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. 

Dua syarat utama tersebut adalah pemohon bukan pelaku utama dan mengakui perbuatannya. 

"Yang pertama, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama. Yang kedua, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Nah, itu dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang justice collaborator," kata Syarief. 

Meski menolak JC yang diajukan, Kejagung menegaskan, penyidik tetap menghargai seluruh informasi yang disampaikan Sony selama pemeriksaan. Informasi tersebut akan didalami untuk membantu mengungkap perkara secara lebih terang. 

"Semua informasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada penyidik sangat kami hargai dan itu bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini," ujarnya. 

Diketahui sebelumnya, Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai Justice Collaborator melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, pada Senin, 08 Juni 2026. 

Menurut pihak kuasa hukum, pengajuan tersebut dilakukan sebagai bentuk kerja sama dengan penyidik untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara korupsi tata kelola program MBG. (*/red)

Jokowi Minta PSI Kawal Prabowo-Gibran Dua Periode, PDI-P: Emang Prabowo Mau?

By On Rabu, Juni 24, 2026

Ketua DPP PDI-P, Deddy Sitorus. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Ketua DPP PDI-P, Deddy Sitorus menanggapi soal pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta PSI mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode. 

Deddy menilai isu tersebut lebih merupakan upaya menarik perhatian publik ketimbang membesarkan partai. 

"Ini kan cara untuk menarik simpati publik, PSI kan emang cenderung gitu ya. Dia tidak membesarkan partainya, tapi dengan menumpang-numpang. Misalnya dengan menyerang-nyerang PDI-P, mereka akan jadi pembicaraan publik," ujar Deddy kepada wartawan, Selasa, 23 Juni 2026. 

"Sekarang, dengan membawa isu dua periode Prabowo-Gibran, harapannya akan tertarik ke PSI, kan gitu," imbuhnya. 

Deddy kemudian mempertanyakan apakah Prabowo sudah menyatakan keinginan kembali maju bersama Gibran di Pilpres 2029. 

Menurutnya, sebaiknya PSI bertanya terlebih dulu kepada Prabowo. 

"Pertanyaan saya, emang Pak Prabowo udah pasti mau. Tanya dulu dong sebelum kampanyekan itu," ujarnya. 

Deddy juga menilai, pembicaraan mengenai Pemilu 2029 masih terlalu dini. 

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang muncul saat ini. 

"Pemilu masih lama. Jawab dulu nih persoalan-persoalan masyarakat. Apakah ada tindak lanjut dari tuntutan mahasiswa itu, itu dulu, jangan langsung ke pemilu. Ini pemerintah lagi pusing, udah mikirin Pemilu 2029. Nggak sabaran banget," pungkasnya. 

Adapun arahan Jokowi ini diutarakan Ketua DPP PSI, Bestari Barus. 

Diketahui, Bestari bertemu Jokowi di Solo pada Kamis pagi, 18 Juni 2026. 

"Kepada kami, beliau menyampaikan kok bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan ya, bahkan, bahkan sampai dua periode. Jadi nggak ada itu fitnahan, fitnahan tentang bakal ada dua matahari. Matahari gimana bisa dua? Ada-ada aja," ujar Bestari kepada wartawan, Jumat, 18 Juni 2026. 

Bestari mengatakan Jokowi mengingatkan untuk jaga keharmonisan dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran yang tengah berjalan. 

"Beliau terus, tadi pun saya dititip pesan ya jaga keharmonisan di internal. Dan juga ingatkan untuk kawan-kawan di mana pun itu, mendukung pasangan Pak Prabowo-Gibran ini gitu, mau matahari apa lagi," ujarnya. (*/red)

Ketua Aliansi Banten Birokrasi Desak Polda Banten Tindak Tegas Debt Collector Liar

By On Rabu, Juni 24, 2026

 


 

Cilegon, Banten, – Ketua Umum Aliansi Banten Birokrasi, H. Suwarni, mendesak Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H. untuk menindak tegas debt collector atau “mata elang” yang melakukan perampasan kendaraan secara paksa tanpa persetujuan debitur di wilayah Banten.


Pernyataan itu disampaikan H. Suwarni kepada awak media di Cilegon pada Rabu 24 Juni 2026. Ia menyoroti maraknya aksi penarikan kendaraan di jalan yang dinilai melanggar prosedur dan berpotensi memicu kekerasan.


“Bisakah kepolisian daerah Banten memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga menimbulkan efek preventif dan efek jera kepada pelaku premanisme berkedok debt collector di wilayah Banten ini,” ujar H. Suwarni.


Ia mencontohkan dua insiden yang menjadi perhatian. Pertama, penyerangan terhadap dua anggota Brimob Polda Banten oleh sekelompok orang yang diduga debt collector di Jalan Raya Serang–Cilegon, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, pada Selasa malam (2/6/2026). Kedua, aksi penarikan kendaraan pada malam hari tanggal (19/6/2026) di salah satu mess kepolisian Kota Cilegon. Terkait insiden Cilegon, informasi yang beredar para pelaku telah diamankan Polres Cilegon.


H. Suwarni mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap kasus tersebut. “Apakah penangkapan itu diproses agar ada efek jera sesuai hukum yang berlaku, sehingga menjadi tolak ukur Polda Banten dalam memerangi premanisme di Provinsi Banten,” katanya.


Ia menegaskan Aliansi Banten Birokrasi bersama ormas lain di Banten merasa resah dengan ulah debt collector liar. “Jajaran kepolisian saja mereka berani, apalagi intimidasi kepada masyarakat kecil,” ujarnya.


H. Suwarni meminta Polda Banten dan jajaran secara konsisten melakukan operasi khusus dan penindakan rutin di titik-titik rawan aksi debt collector. Ia berharap penertiban dilakukan setelah maraknya laporan kekerasan dan perampasan kendaraan di jalanan Banten.


Di akhir pernyataannya, H. Suwarni mengajak masyarakat bersama-sama mencegah aksi premanisme. “Mari bersama masyarakat bahu-membahu memerangi aksi premanisme di wilayah hukum Polda Banten ini,” ucapnya menutup wawancara.


Hingga berita ini diturunkan, Polda Banten belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan Aliansi Banten Birokrasi tersebut.


Menurut catatan peraturan kemenkeu: Debt collector wajib mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012. Penarikan kendaraan tanpa putusan pengadilan dan tanpa sertifikat jaminan fidusia dapat dikategorikan perampasan.*

Sungai Cidikit Keruh dan Dangkal, Anggota DPRD Banten Desak Evaluasi Metode Tambang

By On Rabu, Juni 24, 2026

Anggota DPRD Provinsi Banten, Ade Rahmat S.T dari Komisi IV Fraksi Partani NasDem. 

LEBAK, KabarViral79.Com – Anggota DPRD Provinsi Banten, Ade Rahmat Hidayat, S.T., angkat bicara menanggapi keluhan masyarakat terkait kondisi aliran Sungai Cidikit di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. 

Sungai tersebut saat ini mengalami pendangkalan serius dan kondisi air yang sangat keruh. 

Pernyataan ini disampaikan oleh legislator dari Fraksi Partai NasDem tersebut usai melaksanakan agenda Reses Masa Persidangan ke-III di Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Rabu, 24 Juni 2026. 

Soroti Metode Tambang Terbuka 

Ade Rahmat menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas kondisi yang menimpa warga. 

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Banten ini, dampak lingkungan akan terus terjadi selama aktivitas pertambangan di hulu Sungai Cidikit masih menggunakan metode tambang terbuka (open pit). 

"Saya kira selama di area sekitar hulu Sungai Cidikit ada kegiatan pertambangan dengan metode open pit, maka persoalan dampak lingkungan ini akan selalu ada," ujar Rahmat kepada awak media. 

Ia menambahkan bahwa dirinya bersama jajaran anggota dewan lainnya sudah pernah meninjau langsung ke lokasi hilir dan hulu sungai untuk melihat aktivitas tersebut. 

"Faktanya, saat kami turun ke lapangan, salah satu perusahaan di sana memang menerapkan metode open pit atau tambang terbuka," ungkapnya. 

Dorong Alih Teknologi ke Underground Mining 

Rahmat menjelaskan, perbedaan karakteristik limbah pertambangan. 

Menurutnya, pihak perusahaan semestinya mulai beralih menggunakan metode tambang bawah tanah (underground mining). 

"Kita harus bisa membedakan dampak pertambangan emas dan komoditas lain seperti pasir atau batu. Kalau pertambangan emas, dipastikan menyisakan jutaan kubik material sisa galian. Berbeda dengan pasir atau batu yang seluruh materialnya bisa langsung diangkut," tutur legislator yang dikenal dekat dengan masyarakat ini. 

Normalisasi Hanya Solusi Sementara

Merespons tuntutan warga yang mendesak adanya normalisasi sungai, Rahmat menilai langkah tersebut merupakan solusi jangka pendek. 

"Pengerukan atau normalisasi itu sifatnya hanya penanggulangan sementara. Solusi jangka panjangnya, saya berharap ke depan metode tambang diubah menjadi underground. Di sisi lain, pihak terkait juga wajib melakukan normalisasi sungai secara rutin," pungkasnya. (Tim/Red)

Kondisi Sungai Cidikit Memperihatinkan, Warga Bayah Desak Normalisasi

By On Rabu, Juni 24, 2026

Kondisi Sungai Kali Cidikit di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak. 

LEBAK, KabarViral79.Com – Warga Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi aliran Sungai Cidikit. 

Kondisi sungai saat ini mengalami pendangkalan hebat dan berair keruh, sehingga mengancam hajat hidup masyarakat setempat. 

Tuntutan tersebut disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Kampung Bayah 1 sekaligus ketua RW 05 Desa Bayah Barat, Empud Saripudin. 

Menurutnya, Sungai Cidikit merupakan sumber air bersih utama bagi pelanggan PDAM dan warga di sepanjang bantaran sungai. 

"Mewakili warga, saya meminta pihak terkait turun langsung ke lapangan untuk menampung aspirasi dan mencari solusi konkret," ujar Empud, Rabu, 24 Juni 2026. 

Selain krisis air bersih, Empud menyoroti tiga dampak buruk jika normalisasi ditunda, yaitu: 

Gagal Panen 

Pasokan air ke sawah warga terganggu dan mengancam produktivitas pangan. 

Abrasi Permukiman 

Pendangkalan memicu pengikisan tanah yang mengancam rumah serta pesawahan warga dan infrastruktur. 

Pendangkalan Total 

Aliran sungai terancam rata dengan tanah akibat tumpukan lumpur, kerikil, dan batu dari hulu. 

Sebagai langkah awal, warga berkomitmen melakukan aksi swadaya untuk mencari penyebab utama kerusakan lingkungan ini. 

"Dalam waktu dekat, kami akan menyisir aliran Sungai Cidikit dari hilir hingga ke hulu," pungkas Empud. (Tim/Red)

Sungai Cidikit Keruh dan Dangkal, Warga Bayah Minta Pihak Terkait Turun Tangan dan Dialog Terbuka

By On Rabu, Juni 24, 2026

 



LEBAK – Warga Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, mendesak pihak terkait untuk segera turun ke lapangan guna menyerap aspirasi dan mencari solusi atas kondisi Aliran Sungai Cidikit yang kini keruh dan dangkal


Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Kampung Bayah 1 sekaligus Ketua RW 05 Desa Bayah Barat, Empud Saripudin. 


Ia menegaskan bahwa Sungai Cidikit merupakan sumber bahan baku air bersih utama bagi pelanggan PDAM dan warga di wilayah Kecamatan Bayah.


“Saya mewakili warga meminta kepada pihak-pihak terkait, jika memang keruhnya dan dangkalnya aliran sungai tersebut ada penyebabnya akibat aktivitas tertentu, agar bisa dipulihkan kembali seperti dulu saat airnya sangat bening dan tidak ada kedangkalan ,” ujar Empud melalui sambungan telepon WhatsApp, Rabu (24/6/2026).


Tuntut Dialog Terbuka


Empud Saripudin menegaskan agar pihak pemerintah maupun instansi terkait datang dan berdialog langsung dengan warga yang terdampak.


Menurutnya, diskusi yang hanya melibatkan sebagian kelompok masyarakat tidak akan menyelesaikan masalah.


“Percuma hanya datang diskusi dengan sebagian kelompok masyarakat. Jujur, saya selaku ketua RW juga berharap ada undangan resmi untuk membahas perihal ini,” tegasnya.


(Tim/Red)


200 Pengurus KDMP Bireuen Ikuti Pelatihan Tata Kelola dan Manajemen Koperasi

By On Selasa, Juni 23, 2026

Sekda Bireuen, Ismunandar mewakili Bupati Bireuen membuka pelatihan Tata Kelola dan Manajemen Koperasi Merah Putih, di Aula Dinas Syariat Islam Bireuen, Selasa, 23 Juni 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Sebanyak 200 pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bireuen mengikuti Pelatihan Tata Kelola dan Manajemen Koperasi yang diselenggarakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Disdagperinkop dan UKM) Bireuen. 

Pelatihan yang berlangsung selama 23–26 Juni 2026 itu dibagi dalam empat angkatan, masing-masing diikuti 50 peserta. 

Kegiatan angkatan pertama dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Bireuen, Ismunandar, mewakili Bupati Bireuen, di Aula Dinas Syariat Islam Bireuen, Selasa, 23 Juni 2026. 

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda, pemerintah daerah menegaskan komitmennya memperkuat kelembagaan koperasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengelola koperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. 

Pelaksana Tugas Kepala Disdagperinkop dan UKM Bireuen, Julfikar mengatakan, pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan pengurus dalam membangun sistem manajemen yang baik, memperkuat pengendalian internal, serta mendorong transformasi digital koperasi. 

Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali materi tentang prinsip perkoperasian, tata kelola kelembagaan, penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan usaha dan keuangan, serta mekanisme pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. (Joniful Bahri)

PSSB U-12 Wakili Bireuen pada Festival Sepak Bola Piala Presiden Regional Aceh

By On Selasa, Juni 23, 2026

Tim PSSB Junior U-12 memastikan diri tampil di Festival Sepak Bola Piala Presiden Regional Aceh mulai 26–27 Juni 2026, di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Tim PSSB Junior U-12 dipastikan ambil bagian dalam Festival Sepak Bola Piala Presiden Regional Aceh yang akan berlangsung pada 26–27 Juni 2026 di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. 

Menjelang keberangkatan, para pemain menjalani pemusatan latihan di Lapangan Paya Karueng, Bireuen, di bawah arahan pelatih Azmar Komeng. 

Sejumlah pengurus PSSB, di antaranya Ketua Umum Mustafa A Glanggang, Ketua Harian Ajis Fandilla, serta pembina Syekh Fadhil Rahmi, turut memantau persiapan tim. 

Ketua Harian PSSB, Ajis Fandilla atau yang akrab disapa Azis Bengkel, didampingi Manajer Tim Yoesriadi dan Ofisial Wahyudi mengatakan, PSSB U-12 telah siap mengikuti turnamen sepak bola usia dini tersebut. 

"Alhamdulillah, berkat dukungan berbagai pihak, tim sudah siap bertanding di Piala Presiden Regional Aceh. Juara tingkat provinsi akan mewakili Aceh pada putaran nasional yang dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta pada Juli mendatang,” kata Azis kepada wartawan, Selasa, 23 Juni 2026. 

Ketua Harian PASB Junior U-12, Ajis Fandilla (Azis Bengkel). 

Adapun pemain yang lolos seleksi dan memperkuat PSSB U-12 berasal dari sejumlah Sekolah Sepak Bola (SSB) di Kabupaten Bireuen dan daerah sekitar. 

Mereka di antaranya Dhanis (SSB Bijeh Mata), Aam dan Al Khalidi (SSB Gatra), M. Redha (SSB Bijeh Mata), Refan Altaf (SSB Ujong Blang), Fatihul Azam, Sultan Arifa, Abizar, Khadafi, Aqil Al Hafizd, M. Arif, serta Al Ghifari.  

Menurut Azis, tim dijadwalkan berangkat ke Banda Aceh pada Kamis, 25 Juni 2026. 

Ia berharap, dukungan dan doa dari masyarakat Bireuen agar para pemain mampu memberikan hasil yang terbaik. 

"Kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Bireuen, khususnya orang tua pemain, agar anak-anak bisa tampil maksimal, meraih prestasi, dan lolos ke tingkat nasional," ujarnya. (Joniful Bahri)

Sungai Cidikit Keruh Berlumpur, Tokoh Masyarakat Bayah Minta Penanganan Cepat

By On Selasa, Juni 23, 2026

Kondisi Sungai Cidikit di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Selasa, 23 Juni 2026. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Aliran Sungai Cidikit di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, kini dalam kondisi keruh dan bercampur lumpur. 

Kondisi ini memicu kekhawatiran meluas di kalangan warga setempat karena sudah berlangsung selama sepekan. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Empud Saripudin, Tokoh Masyarakat (Tokmas) Desa Bayah Barat sekaligus Ketua RW 05, Desa Bayah Barat. 

Menurutnya, Sungai Cidikit merupakan sumber bahan baku air bersih utama bagi pelanggan PDAM di wilayah Kecamatan Bayah. 

"Saya mewakili warga, meminta kepada pihak-pihak terkait, jika memang keruhnya aliran sungai tersebut ada penyebabnya (aktivitas tertentu), agar bisa dipulihkan kembali seperti dulu saat airnya sangat bening," ujar Empud melalui sambungan telpon WhastApp, Selasa, 23 Juni 2026. 

Empud mengatakan, warga Kampung Bayah Satu juga sangat bergantung pada air Sungai Cidikit, terutama saat musim kemarau atau ketika aliran PDAM mengalami gangguan. 

"Air Cidikit ini sangat dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat. Namun, dengan kondisi air yang keruh bercampur lumpur seperti sekarang, bagaimana bisa kami memanfaatkannya?" tuturnya. 

Masyarakat berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang agar penyebab pencemaran segera diatasi dan kualitas air sungai kembali bersih. (Cup/Tim)

Bentuk Budaya Taat Hukum, Kejari Kabupaten Tangerang Gelar Sosialisasi Kadarkum

By On Selasa, Juni 23, 2026

Kajari Kabupaten Tangerang, Wahyudi Eko Husodo saat kegiatan Sosialisasi Kadarkum, di Aula Kantor Kecamatan Sepatan, Senin, 22 Juni 2026. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang menggelar kegiatan Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). 

Penyuluhan ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat hingga tingkat desa. 

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, di Aula Kantor Kecamatan Sepatan, Senin, 22 Juni 2026. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang, Wahyudi Eko Husodo mengatakan, kegiatan Kadarkum merupakan bentuk komitmen dalam membangun budaya sadar hukum. 

Ia menyebut, program ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menekankan penguatan pembangunan dari desa. 

"Kegiatan ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), sekaligus upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan," ujarnya. 

Ia menjelaskan, penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi membutuhkan dukungan serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. 

Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman hukum yang lebih baik agar dapat mencegah terjadinya berbagai pelanggaran hukum, dimulai dari lingkungan keluarga, desa hingga kecamatan. 

Dalam kegiatan tersebut, Tim Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang memberikan sejumlah materi penting kepada peserta. Salah satunya mengenai tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu, peserta juga mendapatkan materi terkait tindak pidana umum yang kerap terjadi di masyarakat seperti penyalahgunaan narkotika, pencurian, penipuan, penggelapan hingga kekerasan dalam rumah tangga. 

Penyampaian materi tersebut juga disesuaikan dengan perkembangan aturan hukum, termasuk adanya penyesuaian dalam masa transisi penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. 

Sementara itu, Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan lembaga penegak hukum guna mewujudkan keluarga dan desa sadar hukum. 

"Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemerintah desa yang makin kuat merupakan langkah strategis dalam membangun keluarga, masyarakat desa yang taat hukum, tertib, dan berintegritas,” ujarnya. 

Ia menegaskan, peran strategis Kepala Desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. 

Untuk itu, dia berharap para kepala desa dapat menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

"Saya berharap para Kepala Desa dapat menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi supremasi hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat," ujarnya. (Reno)

Ketua APDESI Kabupaten Tangerang Apresiasi Bupati dan Kajari Atas Kehadiran di Sosialisasi Kadarkum

By On Selasa, Juni 23, 2026

Kejari Kabupaten Tangerang menggelar kegiatan Sosialisasi Kadarkum. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang menggelar kegiatan Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). 

Penyuluhan ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat hingga tingkat desa. 

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid di Aula Kantor Kecamatan Sepatan, Senin, 22 Juni 2026. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang, Wahyudi Eko Husodo mengatakan, kegiatan Kadarkum merupakan bentuk komitmen dalam membangun budaya sadar hukum. 

Ia menyebutkan, program sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menekankan penguatan pembangunan dari desa. 

"Kegiatan ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), sekaligus upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan," ujarnya. 

Ia menjelaskan, penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi membutuhkan dukungan serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. 

Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman hukum yang lebih baik agar dapat mencegah terjadinya berbagai pelanggaran hukum, dimulai dari lingkungan keluarga, desa hingga kecamatan. 

Dalam kegiatan tersebut, Tim Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang memberikan sejumlah materi penting kepada peserta. Salah satunya mengenai tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu, peserta juga mendapatkan materi terkait tindak pidana umum yang kerap terjadi di masyarakat seperti penyalahgunaan narkotika, pencurian, penipuan, penggelapan hingga kekerasan dalam rumah tangga. 

Penyampaian materi tersebut juga disesuaikan dengan perkembangan aturan hukum, termasuk adanya penyesuaian dalam masa transisi penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. 

Sementara, Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan lembaga penegak hukum guna mewujudkan keluarga dan desa sadar hukum. 

"Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemerintah desa yang makin kuat merupakan langkah strategis dalam membangun keluarga, masyarakat desa yang taat hukum, tertib, dan berintegritas,” ujarnya. 

Ia menegaskan, peran strategis Kepala Desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. 

Untuk itu, dia berharap para Kepala Desa dapat menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

"Saya berharap para Kepala Desa dapat menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi supremasi hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat," ujarnya. 

Ketua APDESI Kabupaten Tangerang, H. Maskota memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran para pimpinan daerah. 

Menurutnya, kehadiran Bupati dan Kajari menunjukan komitmen yang kuat pemerintah daerah dalam membina aparatur desa. 

"Kami dari APDESI Kabupaten Tangerang mengucapakan terima kasih kepada Bupati dan Kajari yang telah hadir di acara sosialisasi kesadaran hukum untuk masyarakat. Adapun program edukasi hukum ini akan terus berlanjut tidak di satu tempat saja," tuturnya. 

Ia menuturkan, APDESI telah akan mengagendakan secara masif dan berkelanjutan untuk menyisir seluruh wilayah di Kabupaten Tangerang, dan sosialisasi ini akan dibagi ke dalam lima Kordinator Wilayah (Korwil) yang dilaksanakan secara bergilir pe rdua minggu. 

"Sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi Kepala Desa dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang. Melalui program rolling dua mingguan ini diharapakan seluruh Kades dapat lebih percaya diri dalam mengelola anggaran dan administrasi desa tampa melanggar aturan yang berlaku dan disisi lain juga masyarakat harus bisa melek hukum dalam kehidupan sehari hari," tutupnya. (Reno)

Air Sungai Cidikit Keruh, DLH Lebak Sisir Aliran dari Hilir hingga Hulu

By On Selasa, Juni 23, 2026

Petugas DLH Kabupaten Lebak saat mengecek aliran pertemuan sungai Cidikit dan sungai Cimadur di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Selasa, 23 Juni 2026. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak bergerak cepat meninjau aliran Sungai Cidikit di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, pada Selasa, 23 Juni 2026. 

Langkah taktis ini diambil guna menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi air sungai yang mengalami kekeruhan parah selama sepekan terakhir. 

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran meluas di kalangan warga. Pasalnya, aliran Sungai Cidikit merupakan sumber bahan baku air bersih utama bagi para pelanggan PDAM di wilayah Kecamatan Bayah. 

Hingga berita ini ditayangkan,pada Selasa, 23 Juni 2026, aliran air sungai dilaporkan masih tampak keruh. 

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (P2LH) Kabupaten Lebak, Indra Kusuma, melalui perwakilannya, Roip, menyatakan bahwa pihaknya tengah menyisir aliran sungai secara menyeluruh. 

Tim DLH memeriksa kondisi fisik air mulai dari area hilir hingga ke bagian hulu. 

Petugas DLH Kabupaten Lebak saat meninjau dan mengambil sampel air di aliran Sungai Cidikit, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Selasa, 23 Juni 2026. 

"Kedatangan kami ke sini untuk menindaklanjuti pemberitaan media online terkait keluhan warga Bayah. Kami ingin melihat langsung kondisi air Sungai Cidikit yang dilaporkan keruh," ujar Roip di lokasi peninjauan. 

Selain melakukan penyisiran, tim DLH Lebak juga mengambil sampel air untuk pengujian lebih lanjut. Langkah ilmiah ini diperlukan guna mengetahui kadar pencemaran serta kandungan zat di dalam air. 

"Kami akan mengecek sepanjang sungai dari hilir sampai ke hulu. Selanjutnya, kami akan melakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab utama air Sungai Cidikit ini menjadi keruh," lanjut Roip. 

Pihak DLH berjanji akan bersikap transparan dalam mengawal isu lingkungan ini. Hasil analisis laboratorium akan segera dibuka dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat setelah seluruh rangkaian pengujian selesai dilakukan. 

Merespons langkah cepat tersebut, Deni Ismayadi, salah seorang warga Kecamatan Bayah, menyampaikan apresiasinya terhadap kesigapan DLH Lebak yang langsung turun ke lapangan. Namun, ia juga mendesak adanya tindakan tegas jika ditemukan unsur kesengajaan. 

"Kami berharap pihak DLH memberikan informasi hasil laboratorium secara transparan. Selain itu, saya meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar menindak tegas para pelaku yang mencemari aliran Sungai Cidikit sesuai dengan hukum yang berlaku," kesengajaan (Cup/Tim)

Gubernur Andra Soni Instruksikan SPMB Transparan dan Akuntable, Panitia Merasa Nyaman Tolak Intervensi

By On Senin, Juni 22, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat kunjungan di SMAN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMA Negeri se-Provinsi Banten saat ini menjalankan proses penerimaan dengan nyaman. 

Dengan sistem transparansi dan ketegasan dari Gubernur Banten, Andra Soni, baik pihak sekolah dan panitia saat ini bisa tegas menolak segala intervensi dari siapapun yang ingin melakukan praktik titip-menitip kuota siswa. 

Sistem SPMB yang transparan dan penegakkan disiplin aturan tersebut dirasakan oleh panitia SPMB di SMAN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. 

Ketua Panitia SPMB SMAN 1 Rangkasbitung, Wiwit Keswari mengatakan, secara teknis pelaksanaan SPMB tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Sistem penerimaan yang diberlakukan sudah baik karena dijalankan secara bertanggung jawab. 

"Semuanya sudah sangat transparan dan akuntabel. Tidak ada yang bisa main-main. Itu pasti ketahuan karena sistemnya menolak," kata Wiwit saat berdialog bersama Gubernur Andra Soni, di SMAN 1 Rangkasbitung, Senin, 22 Juni 2026. 

Kendati demikian, Wiwit mengakui masih ada beberapa pihak yang menghubungi dirinya agar bisa membantu meloloskan calon siswa masuk ke SMAN 1 Rangkasbitung. 

Dengan bijak, permintaan tersebut ia tolak untuk mempertahankan kualitas SPMB yang transparan. 

"Saya mempersilahkan mendaftar melalui sistem dan pilihan jalur yang sudah tersedia. Kalau ada yang kurang jelas, bisa konsultasikan ke petugas kami di sekolah atau bisa melalui hotline yang sudah kami sosialisasikan," kata Wiwit saat menirukan jawabannya ketika mendapatkan telepon dari nomor yang tak dikenal. 

Di tempat yang sama, Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung, Heri Fasa menambahkan, total kuota SPMB sebanyak 214 siswa yang terbagi kedalam enam rombongan belajar (rombel). 

Saat ini, kata dia, siswa yang sudah mendaftar sebanyak 350 orang. 

Pada jalur zonasi lingkungan, jarak terjauh yang diukur mencapai 472 meter. Sementara untuk zonasi wilayah, mencakup tiga kecamatan sekitar, yaitu Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak dan Karanganyar. 

"Dari jalur zonasi lingkungan ada 84 pendaftar sementara kuota yang ada sebanyak 43 siswa. Sementara dari zonasi wilayah sebanyak 32 siswa yang sudah terverifikasi. Saat ini yang masih berproses adalah jalur afirmasi, dari kuota 63 yang mendaftar baru 15. Setelah itu nanti jalur prestasi akademik, nonakademik dan terakhir perpindahan orang tua," jelasnya. 

Terhadap siswa yang tidak dapat masuk di sekolah ini, Heri sudah memberikan saran agar masuk ke sekolah swasta terdekat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjalankan Program Sekolah Gratis. Sekolah tersebut misalnya, SMA Al Azhar, SMA PGRI dan SMA Al Hidayah. 

"Tahun ini jumlah pendaftar yang masuk lebih banyak dari tahun sebelumnya," ujarnya. 

Gubernur Banten Andra Soni dan Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim bersama seluruh tamu yang hadir secara serentak memberikan apresiasi atas dedikasi panitia SPMB di SMAN 1 Rangkasbitung. 

Gubernur kagum dengan cara Wiwit menolak intervensi saat proses pendaftaran berlangsung. 

Meskipun Wiwit perempuan, ia bisa dengan tegas menolak intervensi dari orang yang tidak bertanggung jawab. 

"Termasuk kalau ada pejabat atau ASN intervensi, laporkan saja ke saya langsung, nanti saya akan ambil tindakan," kata Andra Soni. 

Menurut Andra Soni, komitmen untuk mewujudkan SPMB yang transparan dan akuntabel itu sudah ia tegaskan sejak tahun lalu. Khususnya ketika tahun pertama menjabat sebagai Gubernur. 

"Kita juga sudah siapkan Program Sekolah Gratis untuk swasta. Ada sekitar 801 sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan Pemprov Banten plus 10.000 kuota yang diberikan untuk sekolah jenjang Madrasah Aliyah," jelasnya. 

Andra Soni mengatakan, Program Sekolah Gratis adalah komitmen untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan. 

Ia tidak ingin ada intervensi saat proses SPMB yang dapat menyingkirkan kesempatan siswa yang berhak. 

"Siapa pun tidak boleh intervensi, termasuk gubernur. Semuanya harus mengikuti proses dan sistem yang sudah ada," ujarnya. 

Dukungan juga disampaikan Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim. Ia bersama seluruh anggota DPRD Banten berkomitmen mendukung keinginan kuat dari Gubernur Andra Soni untuk menciptakan pendidikan yang merata dan berkeadilan kepada seluruh masyarakat. 

"Ini adalah niat yang sangat mulia dan seluruh pihak terkait harus mendukung itu," ujanya. (Welfendry)

Polsek Cikande Respon Cepat soal Viral Calo Tenaga Kerja PT Sentra Misnan Abadi Minta Sejumlah Uang

By On Senin, Juni 22, 2026

Mapolsek Cikande. 

SERANG, KabarViral79.Com - Viral video soal rekaman calo tenaga kerja yang diduga meminta sejumlah uang terhadap pencari kerja (pencaker) oleh pihak Outsourcing PT Sentra Misnan Abadi (PT SMA), Kapolsek Cikande memberikan respon cepat. 

Kapolsek Cikande, AKP Fredo Leonard mengatakan bahwa soal adanya dugaan pencalonan itu, pihaknya melalui penyidik langsung turun melakukan penyelidikan. 

"Penyidik kami langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan langsung memanggil para pihak," kata AKP Fredo Leonard, Senin, 22 Juni 2026. 

Menurutnya, segala bentuk aduan masyarakat, baik itu melalui media sosial atau secara langsung akan segera ditindaklanjuti dengan memberikan respon cepat. 

"Ini bentuk respon kami. Sgala bentuk aduan terutama yang mengarah terhadap tindakan kejahatan maka akan kami ditindak sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya. 

Ia juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak mudah menerima iming-iming untuk mendapatkan pekerjaan, terutama melalui calo dan bisa menghubungi Call Center 110, jika ada hal-hal yang menganggu Kamtibmas. 

"Kami berharap masyarakat juga memahami, agar mencari pekerjaan bisa melalui lembaga resmi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Jangan melalui calo," ujarnya. (*/red)

Nyamar Jadi Pendeta, Terpidana Kasus Kredit Fiktif Rp 4,5 Miliar Ditangkap Kejari Surabaya

By On Senin, Juni 22, 2026

Buronan kredit fiktif Rp 4,5 miliar, Liem Susilowati menyerahkan diri ke Kejari Surabaya. 

SURABAYA, KabarViral79.Com - Liem Susilowati, terpidana kasus kredit fiktif di salah satu bank milik pemerintah senilai Rp 4,5 miliar akhirnya menyerahkan diri kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Jumat, 19 Juni 2026, sekira pukul 16.30 WIB. 

Diketahui, selama empat tahun buron, sejak 2022, terpidana bersembunyi di salah satu tempat ibadah di Surabaya dan menjalani peran sebagai pendeta. 

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana mengatakan, keputusan Liem untuk menyerahkan diri secara sukarela dipicu oleh tertangkapnya anggota keluarga dalam pusaran kasus yang sama. 

Liem merupakan adik kandung dari terpidana Liauw Inggarwati. Liauw ditangkap bersama anaknya, Bastian Widjaja oleh Tim Tangkap Buron Kejari Surabaya pada 02 Juni 2026. 

Kabar penangkapan kakak dan keponakannya tersebut rupanya meruntuhkan mental Liem yang masih pelesiran di luar penjara. 

"Setelah mengetahui kakak dan keponakannya ditangkap, terpidana justru menjadi takut, kebingungan, dan tidak bisa tidur. Akhirnya ia memutuskan untuk datang seorang diri dan menyerahkan diri," kata Putu Arya Wibisana kepada wartawan, Minggu, 21 Juni 2026. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Liem Susilowati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan terpidana lain yang telah lebih dulu dieksekusi, yakni Liauw Inggarwati, Bastian Widjaja, Wonggo Prayitno, dan Arya Lelana. 

Persidangan perkara Liem Susilowati digelar secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa, mengingat yang bersangkutan melarikan diri sejak proses hukum berlangsung. 

Majelis Hakim menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada terpidana. (*/red)

Kejagung Tangkap DPO Kasus Penipuan Batu Bara Richard Muljadi

By On Senin, Juni 22, 2026

Kejagung menangkap DPO kasus penipuan batu bara, Richard Muljadi di Bandara Soetta, Tangerang, Banten. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Buronan kasus penipuan bisnis batu bara, Richard Muljadi, ditangkap oleh aparat Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Dilihat dari situs web resmi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, Richard Muljadi ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, saat Richard baru kembali dari Singapura, Sabtu, 20 Juni 2026. 

Richard ditangkap oleh Tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejagung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang dan Kejari Banjarmasin. 

“Saat diamankan, terdakwa Richard Arief Muljadi bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dalam keterangan tertulisnya. 

Sebelum diamankan, Richard Muljadi telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Richard Arief Muljadi merupakan terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan bisnis batu bara yang menimbulkan kerugian hingga Rp 7 miliar. 

Pria kelahiran Singapura dan tercatat berdomisili di Menteng, Jakarta Pusat itu dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara. 

Berkas perkara terdakwa Richard Arief Muljadi telah dilimpahkan ke persidangan. 

Tetapi selama persidangan, yang bersangkutan tidak pernah hadir sehingga Terdakwa Richard Arief Muljadi ditetapkan masuk dalam DPO Kejati Kalsel. 

"Selanjutnya, terdakwa diserahkan kepada Kejari Banjarmasin untuk ditindaklanjuti," ujar Anang. (*/red)

Dirut PLN Temui Presiden Prabowo, Sebut Pemadaman Listrik Bergilir Mulai Berkurang

By On Senin, Juni 22, 2026

Dirut PLN Darmawan Prasodjo di Istana, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo dan beberapa jajaran PLN ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juni 2026. 

Prabowo meminta laporan terkait pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. 

Diketahui, Darmawan tiba di Istana pukul 11.55 WIB, bersama Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo, dan Plt Direktur Utara PLN Energi Primer Indonesia, Rakhmad Dewanto. 

Darmawan mengatakan, pemadaman bergilir di Jawa sudah mulai pulih sejak Minggu, 21 Juni 2026. 

Dia meminta maaf kepada masyarakat atas kondisi tersebut. 

"Pemberhentian bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir," ujar Darmawan. 

"Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut," imbuhnya. 

Menurut Darmawan, pasokan energi dari mitra yang sesuai dengan spesifikasi pembangkit listrik mulai mengalir. Hal itu, kata dia, memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. 

"Kemudian juga hari Jumat, kami menyampaikan ada dua pembangkit besar milik mitra kami yang mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem," ujarnya. 

Darmawan mengatakan, tim PLN sudah dikerahkan untuk perbaikan. 

Menurutnya, ada satu pembangkit listrik yang mengalami kendala dan telah dipulihkan. 

"Ada kabar yang baik tadi malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa," ujarnya. (*/red)

Arogansi Oknum Penagih Utang Bank Keliling di Lebak, Nasabah Diintimidasi dan Halangi Kerja Jurnalis

By On Senin, Juni 22, 2026

Oknum petugas bank keliling. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Metode penagihan oknum petugas bank keliling kembali menuai keluhan karena dinilai tidak beretika dan mengintimidasi nasabah. 

Peristiwa terbaru terjadi di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten, pada Senin, 22 Juni 2026. 

Nasabah mengaku kerap dimarahi saat mengalami keterlambatan pembayaran akibat kendala ekonomi. 

Insiden itu bermula ketika petugas penagihan mendatangi nasabah yang sedang berada di kediaman saudaranya. 

Tanpa meminta izin kepada pemilik rumah, petugas tersebut langsung menegur nasabah menggunakan nada tinggi di hadapan penghuni rumah. 

Merasa tidak nyaman, pemilik rumah menegur petugas agar menyampaikan maksud dan tujuannya secara baik-baik demi menghindari keributan. 

Namun, teguran tersebut justru direspons negatif oleh petugas yang bersangkutan. 

Oknum penagih itu bahkan diduga mengancam akan memperpanjang permasalahan. 

Saat wartawan melakukan konfirmasi di lokasi, petugas tersebut bersikap tidak kooperatif. Nada bicaranya kian meninggi dan diduga kuat berupaya menghalangi kerja jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang. 

Dalam adu argumen tersebut, oknum petugas sempat mengeluarkan pernyataan bernada tantangan. 

"Kalau foto saya diviralkan, urusannya akan panjang. Saya dari Sukabumi. Koperasi ini yang pegang Ketua Mangunsong dan Dankotik PP. Media mana kamu? Koperasi saya ini yang pegang Mangunsong. Siapa di sini yang tidak kenal Mangunsong?" ujarnya. 

Tindakan arogan ini memicu sorotan dan keprihatinan dari warga sekitar. Masyarakat menilai proses penagihan utang piutang seharusnya dilakukan secara santun, profesional, serta tidak menimbulkan tekanan psikologis maupun sanksi sosial di hadapan keluarga. 

Hingga berita ini ditayangkan, pihak pengelola bank keliling maupun koperasi yang disebut oleh oknum petugas belum memberikan keterangan resmi. 

Awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut guna memperoleh informasi yang berimbang dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (Tim/Red)

Disdikbud Bireuen Latih 45 Kepala Sekolah dan Guru PAUD Perkuat Layanan Holistik Integratif

By On Senin, Juni 22, 2026

Kepala Disdikbud Bireuen, Dr. Muslim, M.Si membuka pelatihan Perkuat Layanan Holistik Integratif bagi Kepala Sekolah dan Guru PAUD Negeri dan Swasta, di Hotel Bireuen Jaya, Senin, 22 Juni 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen melatih 45 Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari satuan Negeri dan Swasta untuk memperkuat penerapan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). 

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, 22-24 Juni 2026, di Hotel Bireuen Jaya tersebut dibuka Kepala Disdikbud Bireuen, Dr. Muslim, M.Si, Senin 22 Juni 2026. 

Muslim mengatakan, PAUD HI merupakan layanan terpadu yang mencakup pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan anak guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. 

Menurutnya, keberhasilan program tersebut memerlukan kolaborasi antara satuan pendidikan, orang tua, masyarakat, dan berbagai instansi terkait. 

Pemateri memberi pemahaman terkait pelatihan Perkuat Layanan Holistik Integratif bagi Kepala Sekolah dan Guru PAUD Negeri dan Swasta, di Hotel Bireuen Jaya, Senin 22 Juni 2026. 

Ia juga mengingatkan para pendidik PAUD agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh karena memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perkembangan anak sejak usia dini. 

Ketua Panitia, Bakhtiar, S.Sos menjelaskan pelatihan bertujuan memastikan kebutuhan esensial anak usia dini terpenuhi secara menyeluruh sehingga mampu tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. 

Kegiatan yang diikuti 45 peserta dari 45 satuan PAUD di Kabupaten Bireuen itu menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, yakni Drs. Johari Efendi, M.Pd dan Ita Warliani, M.Ed. Pelatihan dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Disdikbud Bireuen Tahun 2026. (Joniful Bahri)

Ketua DPD PPWI Jambi Bantah Tuduhan Penyerangan dan Sesalkan Upaya Penggiringan Opini yang Menyeret Nama Organisasi

By On Minggu, Juni 21, 2026

Jambi, 21 Juni 2026 

Saya, Abdul Muthalib, S.H., Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Jambi sekaligus Pimpinan Redaksi FikiranRajat.id, menyampaikan bantahan tegas terhadap berbagai pemberitaan yang berkembang pasca peristiwa yang terjadi pada malam Jumat, 18 Juni 2026, di salah satu kafe di Kota Jambi. 

Pemberitaan yang beredar tersebut menggambarkan seolah-olah saya merupakan pihak yang melakukan penyerangan terhadap seorang pengusaha berinisial R. 

Narasi tersebut tidak hanya merugikan saya secara pribadi dan profesi, tetapi juga berpotensi mencederai nama baik organisasi PPWI yang selama ini kami bangun dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. 

Perlu saya tegaskan, pertemuan tersebut bukanlah agenda untuk melakukan intimidasi, ancaman, ataupun tindakan kekerasan. 

Kehadiran saya bersama Bambang bertujuan meminta klarifikasi secara langsung terkait persoalan yang sebelumnya telah menjadi perhatian publik dan pernah diberitakan FikiranRajat.id mengenai dugaan penggunaan dokumen yang mencatut nama serta tanda tangan pihak lain. 

Dalam pertemuan tersebut terdapat pihak-pihak lain yang mengetahui dan menyaksikan langsung jalannya peristiwa. 

Oleh karena itu, sangat tidak tepat apabila publik hanya disuguhi satu versi cerita yang kemudian dikemas menjadi seolah-olah sebuah kebenaran mutlak tanpa menunggu proses pembuktian yang objektif. 

Yang lebih memprihatinkan, sejumlah pemberitaan tidak hanya menyerang pribadi saya, tetapi juga secara berulang membawa dan mencantumkan jabatan saya sebagai Ketua DPD PPWI Provinsi Jambi. Padahal organisasi PPWI sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa pribadi yang sedang dipersoalkan. 

Sebagai organisasi profesi pers yang sah, PPWI memiliki kehormatan, integritas, dan marwah yang harus dijaga bersama. 

Karena itu saya menyayangkan apabila nama organisasi digunakan secara berlebihan dalam pemberitaan yang berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap lembaga yang selama ini berkomitmen memperjuangkan kemerdekaan pers, hak publik atas informasi, serta perlindungan terhadap jurnalis. 

Saya menghormati hak setiap warga negara untuk membuat laporan kepada aparat penegak hukum. 

Namun saya juga memiliki hak konstitusional yang sama untuk membela diri, memberikan klarifikasi, serta menempuh langkah hukum terhadap setiap informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau berpotensi mencemarkan nama baik. 

Sebagai jurnalis, saya memahami bahwa kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi. 

Namun saya menolak segala bentuk penghakiman melalui opini yang dibangun sebelum adanya pemeriksaan yang utuh dan objektif. 

Saya mengajak seluruh pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah serta menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta yang sebenarnya berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, rekaman elektronik, dokumentasi visual, dan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Kepada rekan-rekan media, saya juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi prinsip keberimbangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Publik berhak mendapatkan informasi yang utuh, bukan informasi yang hanya menampilkan satu sudut pandang. 

Pada akhirnya, saya meyakini bahwa kebenaran tidak lahir dari penggiringan opini, melainkan dari fakta yang diuji secara objektif. 

Saya tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan berharap seluruh pihak dapat menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. 

Hormat saya, 

Abdul Muthalib, S.H. 

Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Jambi 

Pimpinan Redaksi FikiranRajat.id 

"Equum et Bonum Est Lex Legum"

Keadilan dan Kebaikan adalah Hukum dari Segala Hukum.

Sungai Cidikit Keruh Sepekan, Warga Bayah Minta Presiden hingga APH Turun Tangan

By On Minggu, Juni 21, 2026

Kondisi sungai Cidikit di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Minggu, 21 Juni 2026. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Warga Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kondisi aliran Sungai Cidikit yang mengalami kekeruhan parah selama hampir sepekan terakhir. 

Keadaan ini memicu kekhawatiran karena aliran sungai tersebut menjadi sumber air utama bagi para pelanggan PDAM Bayah. 

Salah seorang warga Kecamatan Bayah, Deni Ismayadi mengungkapkan keheranannya atas fenomena tersebut. Pasalnya, wilayah hulu dan sekitarnya sudah tidak diguyur hujan selama empat hari terakhir. 

Keanehan kian kontras terlihat karena aliran Sungai Cimadur yang berada tepat di sebelahnya justru terpantau sangat bening. 

"Pertanyaannya, ada apa di area hulu atau daerah dekat aliran sungainya? Apakah ada kegiatan pertambangan atau ada hal lain? Jujur, saya selaku warga sekaligus pengguna aktif PDAM Bayah merasa cemas dengan aliran air Sungai Cidikit yang keruh ini," keluh Deni, Sabtu malam, 20 Juni 2026. 

Khawatir dampak buruk rupa lingkungan meluas, Deni secara terbuka meminta atensi khusus dari dinas terkait, Aparat Penegak Hukum (APH), DPRD, DPR RI, hingga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. 

Ia mendesak instansi berwenang segera mensikapi pihak terkait dan menyelidiki penyebab utama pencemaran visual air tersebut. 

"Jangan sampai masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa terkena imbasnya. Jika persoalan keruhnya aliran sungai ini terus berlanjut, kami khawatir akan berdampak buruk bagi kesehatan warga dan ekosistem habitat yang ada di aliran sungai tersebut," pungkas Deni. (Tim/Red) 

Pembukaan 1 Muharram 1448 H, Camat Panggarangan Sesalkan Seluruh Kepala Desa yang Absen

By On Minggu, Juni 21, 2026

Camat Panggarangan, Hendi Suhendi, saat membuka acara Gebyar Muharram dan Tabligh Akbar dalam rangka menyemarakkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Minggu, 21 Juni 2026. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Camat Panggarangan, Hendi Suhendi resmi membuka acara Gebyar Muharram dan Tabligh Akbar dalam rangka menyemarakkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. 

Acara tersebut dipusatkan di lokasi yang berada dekat dengan Kantor Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, pada Minggu, 21 Juni 2026. 

Dalam sambutannya, Hendi Suhendi menyampaikan bahwa peringatan 1 Muharram merupakan momentum penting untuk mengenang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. 

"1 Muharram adalah momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari masa yang lemah menuju peradaban yang mulia. Tentunya, bagi kita warga Kecamatan Panggarangan, makna hijrah ini harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Hendi. 

Namun, di tengah kekhidmatan menyambut tahun baru Islam ini, Hendi menyayangkan sikap para kepala desa di wilayah Kecamatan Panggarangan yang kompak absen dalam acara tersebut. 

Para tamu undangan saat menghadiri acara pembukaan Tabligh Akbar dalam rangka menyemarakan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah, Minggu, 21 Juni 2026. 

"Saya sangat menyesalkan para kepala desa karena satu pun tidak ada yang hadir," ungkap Hendi dengan nada kecewa. 

Ia menambahkan, kehadiran para pemimpin desa sangat penting sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat. 

"Bagaimana acara ini mau meriah dan sukses jika para pemimpin di tingkat desa saja tidak hadir," pungkasnya. 

Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Panggarangan, Empud Saepudin memberikan klarifikasi. 

Ia menegaskan bahwa pihak Kepala Desa tidak menghadiri acara karena tidak menerima undangan dari panitia. 

"Kami para Kepala Desa se-Kecamatan Panggarangan tidak pernah menerima undangan dari panitia. Mulai dari pembentukan panitia, pembahasan anggaran, pembukaan, sampai penutupan acara PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) tahun ini, kami tidak dilibatkan," ungkap Empud tegas. (Cup/Tim)