-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Tersedia Kopi Tongkrongan Milenial san Gen-Z Terbaru di Pusat Kota Serang

By On Sabtu, November 21, 2026

  



SERANG, - Destinasi 'nongkrong' bagi generasi milenial dan gen-z sekaligus, resmi berdiri di Kota Serang bernama Tersedia Kopi di Jalan Jendral Ahmad Yani, Nomor 61, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. 


Berada di pusat ibu kota Provinsi Banten, Tersedia Kopi memiliki sejumlah fasilitas penunjang dan konten yang bisa membuat pengunjung betah nongkrong di sana. 


"Parkiran luas mampu menampung ribuan motor dan ratusan mobil. Ada Live DJ setiap hari. Selain itu ruangan indoor dan outdoor smoking area, bisa nonton film atau karaoke. Juga tersedia boardgame unik," kata Pengelola Tersedia Kopi, Rizki Irawan, Sabtu (21/11/2026).


Menurut Rizki, menejemen Tersedia Kopi sengaja mengejar segmen market milenial dan gen-z karena dinilai sebagai 'potential market' yang belum banyak digarap industri kafe di Kota Serang. 


"Hasil pemetaan, kebanyakan kompetisi kafe berada di sektor gen-z dan mengejar trend nongkrong. Kami menciptakan vibes dan menyetarakan menu dan konten bagi mereka yang ada di usia 23 Tahun sampai 45 Tahun," ujarnya.


Tersedia Kopi, lanjut Rizki, buka setiap hari jam 10.00 WIB sampai 02.00 WIB, dengan menu favorit nasi daun jeruk cumi asin, ricebowl ayam bakar bumbu rempah, bakmie goreng ayam pangsit, roti panggang matcha, kopi andalan, es kopi susu butterscotch hingga ice cream pistachio choco.


Dia berharap, warga Kota Serang dan sekitarnya bisa menerima konsep kafe ini sebagai sesuatu yang baru dan menjadi favorit.


Bagi kalian yang penasaran bisa follow instagram dan tiktok @tersedia.kopi

Dari Bandar Lampung ke Shenzhen: Dua Deklarasi Perdamaian dalam Satu Momentum Sejarah, Kebetulankah?

By On Jumat, November 20, 2026

Editorial November 2026 PPWI 

JAKARTA – Dunia internasional baru saja menyaksikan dua peristiwa yang menarik untuk dicermati dalam perspektif perdamaian, diplomasi, kemanusiaan, dan filsafat sejarah. Dalam rentang waktu hanya delapan hari, dua deklarasi yang membawa pesan serupa tentang pentingnya perdamaian dunia muncul dari dua forum dengan karakter, skala, dan aktor yang sangat berbeda. 

Peristiwa pertama adalah lahirnya Bandar Lampung Declaration pada 11 November 2026 di Bandar Lampung, Indonesia, yang digagas oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama jejaring tokoh, jurnalis, akademisi, aktivis perdamaian, dan mitra internasionalnya. Peristiwa kedua adalah lahirnya deklarasi bersama menuju perdamaian yang melibatkan tiga pemimpin negara berkekuatan global, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, pada 19 November 2026 di Shenzhen, Tiongkok. 

Kedua peristiwa tersebut memiliki latar belakang kelembagaan dan politik yang berbeda. Bandar Lampung Declaration lahir dari inisiatif masyarakat sipil dan komunitas pers internasional, sedangkan deklarasi Shenzhen merupakan hasil pertemuan langsung tiga kepala negara yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap tatanan geopolitik dunia. 

Namun, keduanya mempertemukan satu gagasan mendasar: perdamaian dunia tidak dapat diwujudkan melalui kekuatan senjata semata, melainkan membutuhkan dialog, kerja sama, penghormatan terhadap kedaulatan, stabilitas, dan tanggung jawab kemanusiaan. 

Pertanyaannya kemudian menjadi menarik: apakah kedekatan waktu kedua peristiwa tersebut hanya kebetulan? Apakah terdapat hubungan pemikiran, pengaruh, atau keterkaitan yang belum terlihat? Ataukah keduanya merupakan bagian dari suatu dinamika sejarah yang lebih besar, ketika berbagai kekuatan manusia secara bersamaan mulai bergerak menuju kesadaran baru tentang pentingnya perdamaian? 

Dua Deklarasi, Dua Dunia, Satu Pesan Kemanusiaan

Bandar Lampung Declaration lahir dalam rangkaian peringatan 19 tahun PPWI melalui seminar internasional yang diselenggarakan pada 11 November 2026 di Hotel Emersia, Bandar Lampung. Forum tersebut mempertemukan diplomat, tokoh pers, akademisi, aktivis, dan perwakilan organisasi internasional dari sejumlah negara.

Sejumlah diplomat yang hadir antara lain Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Gennadievich Tolchenov; Duta Besar Suriah, Abdulmonem Annan; serta perwakilan Kedutaan Besar Maroko, Tamou Samri. Tokoh-tokoh internasional lainnya juga berpartisipasi secara langsung maupun daring. 

Gagasan utama deklarasi tersebut adalah memperkuat peran jurnalis warga dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Pesannya mencakup penghentian konflik bersenjata, penyelesaian perselisihan melalui dialog, perlindungan hak asasi manusia, penguatan jurnalisme yang bertanggung jawab, serta dorongan agar sumber daya dunia lebih banyak diarahkan kepada pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan manusia.

Delapan hari kemudian, tepatnya 19 November 2026, sebuah peristiwa diplomatik bersejarah berlangsung di Shenzhen. Donald Trump, Vladimir Putin, dan Xi Jinping bertemu dalam pertemuan trilateral pertama yang melibatkan ketiga kepala negara tersebut secara bersama-sama. Pertemuan itu menghasilkan U.S.-Russia-China Heads of State Declaration toward Peace.  

Dalam deklarasi tersebut, ketiga negara menyampaikan komitmen mengenai reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, stabilitas pasokan energi, penghormatan terhadap prinsip persetujuan negara dan kekebalan pejabat negara, serta dialog untuk mengurangi risiko nuklir dan mencegah proliferasi senjata nuklir. Salah satu pernyataan paling penting menegaskan bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh pernah terjadi. 

Meskipun substansi dan jangkauan kedua deklarasi berbeda, terdapat persamaan nilai yang cukup jelas. Keduanya menempatkan perdamaian sebagai kebutuhan mendasar bagi kelangsungan peradaban manusia. 

Mengapa Kedua Peristiwa Terjadi dalam Waktu yang Berdekatan?

Untuk menjawab pertanyaan ini secara objektif, ada beberapa kemungkinan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, keduanya merupakan respons terhadap situasi global yang sama. Dunia sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, konflik bersenjata, persaingan kekuatan besar, ancaman nuklir, krisis kemanusiaan, dan ketegangan ekonomi internasional. Perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, serta persaingan strategis Amerika Serikat dan Tiongkok telah memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas dunia. 

Dalam situasi demikian, munculnya berbagai inisiatif perdamaian dari kelompok masyarakat sipil maupun pemerintah merupakan sesuatu yang wajar. Ketika ancaman terhadap kehidupan manusia semakin besar, kebutuhan untuk mencari jalan keluar melalui perdamaian juga semakin mendesak. 

Dengan demikian, kedua deklarasi dapat dipahami sebagai respons yang berbeda terhadap persoalan global yang sama. 

Kedua, terdapat kemungkinan konvergensi pemikiran tanpa koordinasi langsung. Dalam hubungan internasional, tidak semua gerakan yang memiliki tujuan serupa harus berasal dari perencanaan bersama. Dua kelompok yang tidak saling berkomunikasi pun dapat menghasilkan gagasan yang hampir sama karena menghadapi kenyataan dan tantangan zaman yang serupa. 

PPWI, melalui Bandar Lampung Declaration, menyampaikan aspirasi masyarakat sipil dan komunitas jurnalis warga. Sementara itu, tiga pemimpin negara dalam deklarasi Shenzhen berbicara dari perspektif kepentingan strategis, keamanan nasional, dan stabilitas internasional. 

Keduanya dapat dipandang sebagai dua jalur yang berbeda menuju kebutuhan yang sama: menciptakan kondisi dunia yang lebih stabil dan menghindari kehancuran akibat konflik bersenjata. 

Ketiga, kedekatan waktu kedua deklarasi memiliki nilai simbolis dan historis. Jarak delapan hari antara 11 dan 19 November 2026 memberikan alasan yang menarik untuk menghubungkan kedua peristiwa tersebut dalam sebuah refleksi sejarah. Akan tetapi, kedekatan kronologis tidak otomatis membuktikan adanya hubungan organisatoris, komunikasi rahasia, atau koordinasi politik. 

Sampai saat ini, tidak terdapat bukti publik yang menunjukkan bahwa PPWI menyusun Bandar Lampung Declaration atas arahan atau berdasarkan kesepakatan dengan pemerintahan Amerika Serikat, Rusia, maupun Tiongkok. Demikian pula, belum ada bukti bahwa deklarasi para pemimpin tersebut dipengaruhi secara langsung oleh deklarasi yang lahir di Bandar Lampung. 

Karena itu, lebih tepat menyebut keduanya sebagai dua peristiwa independen yang menunjukkan konvergensi aspirasi perdamaian, bukan sebagai dua bagian dari satu operasi yang telah direncanakan bersama. 

Membaca Fenomena Ini melalui Pemikiran Para Filsuf Dunia

Fenomena munculnya dua deklarasi perdamaian dalam waktu berdekatan dapat dipahami lebih mendalam melalui sejumlah pemikiran filosofis. Immanuel Kant (1724–1804) melihat bahwa perdamaian sebagai tujuan rasional peradaban. Melalui karya terkenalnya, Perpetual Peace, Kant mengemukakan gagasan bahwa perdamaian abadi harus dibangun melalui hukum, hubungan antarnegara yang adil, dan kerja sama internasional. 

Dalam perspektif Kant, perdamaian bukan sekadar keadaan ketika peperangan berhenti sementara. Perdamaian merupakan tatanan yang harus dibangun secara sadar melalui institusi, kesepakatan, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum. 

Kedua deklarasi dapat dibaca sebagai ekspresi dari kebutuhan tersebut. PPWI menyuarakannya melalui masyarakat sipil dan jurnalisme, sedangkan tiga kepala negara menyampaikannya melalui diplomasi tingkat tertinggi. 

Namun, Kant juga memberikan peringatan bahwa perdamaian tidak akan bertahan apabila hanya didasarkan pada kepentingan sementara negara-negara kuat. 

Sejalan dengan itu Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) melihat kedua peristiwa di dua tempat dan actor yang berbeda itu sebagai perjalanan sejarah dan perkembangan kesadaran manusia. Hegel memandang sejarah sebagai proses perkembangan kesadaran manusia dan perwujudan kebebasan melalui dinamika kehidupan masyarakat dan institusi. 

Pemikiran Hegel membuka ruang bagi interpretasi bahwa berbagai peristiwa yang tampak terpisah dapat menjadi bagian dari perkembangan sejarah yang lebih luas. Dalam konteks ini, lahirnya Bandar Lampung Declaration dan deklarasi Shenzhen dapat dilihat sebagai dua manifestasi dari meningkatnya kesadaran mengenai kebutuhan akan stabilitas dan perdamaian dunia. 

Keduanya tidak harus saling menyebabkan. Bisa saja keduanya muncul sebagai bagian dari perkembangan kesadaran sejarah yang sama, yaitu bahwa pendekatan konfrontatif semakin sulit dipertahankan di tengah risiko kehancuran global. 

Bagi Carl Gustav Jung (1875–1961), Deklarasi Bandar Lampung dan Shenzhen Agreement toward Peace adalah sebuah fenomena sinkronisitas dan kebetulan yang bermakna. Jung memperkenalkan konsep synchronicity, yaitu kemunculan dua atau lebih peristiwa yang tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang dapat dibuktikan, tetapi memiliki hubungan makna bagi orang yang mengamatinya. 

Konsep ini sangat menarik untuk membaca kedekatan waktu kedua deklarasi. Bayangkan: sebuah organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyelenggarakan forum perdamaian pada 11 November, sementara delapan hari kemudian tiga pemimpin negara dengan kekuatan militer dan ekonomi terbesar di dunia mengeluarkan deklarasi yang juga berbicara tentang perdamaian. 

Apakah ini hanya kebetulan kalender? Dalam perspektif Jung, seseorang dapat memaknai kemunculan kedua peristiwa tersebut sebagai sinkronisitas, yakni kebetulan yang memiliki arti simbolis. 

Namun, penting ditegaskan bahwa sinkronisitas merupakan konsep interpretatif dalam psikologi analitis. Ia bukanlah bukti ilmiah tentang adanya kekuatan tersembunyi yang mengatur atau menghubungkan kedua peristiwa tersebut. 

Dari filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche (1844–1900), fenomena Bandar Lampung, Indonesia, dan Shenzhen, Tiongkok, melahirkan pertanyaan tentang kehendak kekuasaan. Pemikiran Nietzche tentang will to power atau kehendak untuk berkuasa memberikan perspektif kritis mengenai hubungan antara kekuasaan, kepentingan, dan tindakan manusia. 

Dari perspektif ini, deklarasi perdamaian yang dikeluarkan para pemimpin dunia tidak boleh hanya dinilai berdasarkan kata-kata yang indah. Dunia juga perlu mengamati kepentingan politik, ekonomi, dan strategis yang berada di balik setiap kesepakatan. 

Demikian pula, masyarakat internasional perlu menguji apakah deklarasi Shenzhen benar-benar menghasilkan pengurangan ketegangan atau sekadar memperkuat posisi tawar ketiga negara. Perspektif kritis ini penting agar perdamaian tidak menjadi slogan diplomatik yang menutupi kepentingan kekuasaan. 

Adakah Kekuatan Besar yang Mengatur Keselarasan Peristiwa Ini?

Pertanyaan yang lebih mendalam adalah apakah kedua peristiwa tersebut merupakan bagian dari suatu kekuatan besar yang mengatur perjalanan sejarah manusia? Dalam tradisi filsafat dan spiritualitas, gagasan mengenai kekuatan yang lebih tinggi daripada kehendak individual manusia telah lama dikenal. 

Filsafat Stoik, misalnya, mengenal konsep Logos, yaitu prinsip rasional universal yang dianggap mendasari keteraturan alam semesta. Para pemikir Stoik seperti Marcus Aurelius (121-180) meyakini bahwa manusia merupakan bagian dari tatanan alam yang lebih luas dan memiliki tanggung jawab untuk hidup selaras dengan akal budi serta kepentingan bersama. 

Dalam tradisi pemikiran keagamaan, konsep tersebut dapat dikaitkan dengan kehendak Tuhan atau _divine providence,_ yakni keyakinan bahwa perjalanan kehidupan dan sejarah manusia berada dalam pengetahuan serta ketentuan Sang Pencipta. Dari sudut pandang ini, seseorang dapat memaknai kemunculan dua deklarasi perdamaian dalam waktu berdekatan sebagai momentum yang memiliki arti spiritual. Mungkin, bagi orang-orang yang meyakini adanya keteraturan ilahi, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa umat manusia sedang memperoleh kesempatan untuk memperbaiki arah perjalanan peradabannya. 

Namun, pendekatan filosofis dan spiritual tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan faktual. Tidak tersedia bukti yang dapat memastikan bahwa ada kekuatan supranatural yang secara khusus mengatur jadwal, isi, atau hubungan kedua deklarasi tersebut. Yang dapat dikatakan adalah bahwa sejarah sering mempertemukan berbagai kehendak manusia pada momentum ketika kebutuhan bersama menjadi sangat mendesak. 

Dengan demikian, gagasan tentang kekuatan yang lebih besar dapat menjadi refleksi moral dan spiritual, bukan tuduhan tentang adanya konspirasi atau klaim mengenai koordinasi tersembunyi. 

Tantangan terhadap Deklarasi Shenzhen: Perdamaian Harus Dibuktikan dengan Tindakan

Meskipun kesepakatan tersebut memiliki arti diplomatik yang penting, sejumlah pengamat menilai hasil konkretnya masih terbatas. Deklarasi itu belum menghasilkan mekanisme pengendalian senjata nuklir yang terperinci, jadwal pelaksanaan, maupun kesepakatan penyelesaian perang Ukraina. Konflik tersebut bahkan tidak disebut secara langsung dalam dokumen akhirnya. 

Selain itu, kesepakatan mengenai reformasi PBB dan pembatasan penyalahgunaan yurisdiksi lembaga peradilan internasional perlu diuji dari perspektif keadilan universal. Perdamaian tidak boleh menjadi alasan bagi negara-negara kuat untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. 

Inilah salah satu ruang penting bagi Bandar Lampung Declaration untuk memberikan kontribusi pemikiran. Jika deklarasi Shenzhen mewakili kesepakatan diplomatik tiga kekuatan besar, Bandar Lampung Declaration dapat mengingatkan bahwa perdamaian harus melibatkan suara masyarakat, korban konflik, jurnalis, kelompok rentan, dan negara-negara yang tidak memiliki kekuatan geopolitik besar. 

Perdamaian yang hanya dirundingkan oleh negara-negara kuat, tanpa melibatkan pihak-pihak yang mengalami dampak konflik, berisiko menghasilkan stabilitas politik yang tidak selalu identik dengan keadilan. 

Wilson Lalengke dan Peran PPWI: Menghubungkan Suara Rakyat dengan Diplomasi Dunia

Dalam konteks tersebut, inisiatif Wilson Lalengke bersama PPWI dan jejaring internasionalnya memiliki relevansi tersendiri. Sebagai organisasi jurnalis warga, PPWI tidak memiliki kekuatan militer, kewenangan diplomatik negara, ataupun instrumen ekonomi untuk memengaruhi keputusan para pemimpin dunia secara langsung. 

Namun, organisasi masyarakat sipil memiliki kekuatan lain, yakni kemampuan membangun kesadaran publik, menyampaikan aspirasi kemanusiaan, dan menghubungkan masyarakat lintas negara. Bandar Lampung Declaration dapat menjadi sarana untuk mengingatkan para pemimpin dunia bahwa keputusan politik dan militer pada akhirnya menyangkut kehidupan manusia. 

Dalam perspektif Wilson Lalengke, keberhasilan perdamaian seharusnya tidak diukur dari seberapa kuat suatu negara menguasai negara lain. Ia harus dinilai dari seberapa besar kemampuannya menciptakan kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera bagi rakyatnya. 

Pada poin penting ini, jurnalis warga harus menjadi jembatan komunikasi antarmasyarakat, bukan instrumen propaganda atau permusuhan. Oleh karena itu, PPWI memiliki peluang untuk mengembangkan Bandar Lampung Declaration menjadi gerakan internasional melalui diplomasi masyarakat sipil, kampanye media, dialog lintas bangsa, dan kerja sama kemanusiaan. 

Kebetulan yang Bermakna atau Momentum Sejarah?

Kedua deklarasi tersebut memang menarik karena lahir hanya berselang delapan hari, berasal dari dua lingkungan yang sangat berbeda, tetapi membawa pesan utama yang beririsan. Apakah keduanya saling berhubungan secara langsung? Belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan demikian. 

Apakah keduanya merupakan bagian dari kecenderungan sejarah yang lebih besar? Interpretasi tersebut memiliki dasar filosofis yang layak dipertimbangkan. 

Apakah terdapat kekuatan ilahi yang mengatur keselarasan peristiwa tersebut? Itu merupakan wilayah keyakinan spiritual yang tidak dapat dipastikan melalui bukti politik maupun sejarah yang tersedia.

Namun, ada satu hal yang tidak membutuhkan perdebatan panjang: dunia membutuhkan perdamaian, dan setiap inisiatif yang sungguh-sungguh memperjuangkannya patut memperoleh perhatian. 

Justru di sinilah letak nilai historis kedua peristiwa tersebut. Bandar Lampung Declaration menunjukkan bahwa masyarakat sipil dari sebuah kota di Indonesia dapat ikut menyuarakan agenda kemanusiaan dunia. Sementara itu, deklarasi Shenzhen memperlihatkan bahwa tiga pemimpin negara berkekuatan besar pun menyadari pentingnya komunikasi dan stabilitas strategis. 

Mungkin keduanya bukan hasil dari satu perencanaan bersama. Akan tetapi, keduanya dapat menjadi bagian dari satu momentum peradaban: meningkatnya kesadaran bahwa konflik berkepanjangan tidak memberikan masa depan yang layak bagi umat manusia. Sebagaimana semangat pemikiran Immanuel Kant, perdamaian harus menjadi tujuan rasional dan moral umat manusia, bukan sekadar jeda di antara dua peperangan. 

Dari Bandar Lampung hingga Shenzhen, dari suara jurnalis warga hingga meja perundingan para pemimpin dunia, pesan yang perlu diperjuangkan tetap sama: manusia diciptakan bukan untuk saling menghancurkan, melainkan untuk hidup berdampingan dalam keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan. 

Barangkali inilah makna paling penting dari momentum November 2026: bukan siapa yang pertama mengeluarkan deklarasi perdamaian, bukan pula siapa yang memiliki kekuasaan paling besar, melainkan apakah seluruh umat manusia akhirnya bersedia berjalan menuju tujuan yang sama. 

Peace is not the privilege of powerful nations. It is the fundamental right of all humanity.  (TIM/Red)

ROAD SHOW PENGAWASAN ANGGARAN: TIKAM Siap Sambangi Sejumlah OPD Kabupaten Serang, Soroti Tata Kelola Administrasi dan Indikasi Mark Up TA 2024–2025

By On Jumat, November 20, 2026

 



SERANG – Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kajian Masyarakat (LSM TIKAM) menyatakan akan menggelar gerakan Road Show Pengawasan Anggaran ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang pada penghujung tahun 2026.


Danny Pratama selaku Ketua Umum LSM Transparansi Kajian Masyarakat (TIKAM) mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus kritik membangun terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam tata kelola administrasi dan transparansi pengadaan barang dan jasa.


Menurut Danny, pengawasan ini dilakukan berdasarkan hasil kajian dan penelusuran data pengadaan Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya kewajaran harga satuan produk, keterbukaan dokumen pengadaan, serta pertanggungjawaban transaksi yang tercatat dalam sistem pengadaan pemerintah.


"Gerakan ini bukan untuk menghakimi ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan. Namun, kami ingin memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah memiliki dasar administrasi yang jelas, harga yang wajar, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," tegas Danny.


Ia menambahkan, kegiatan Road Show Pengawasan Anggaran direncanakan berlangsung secara bertahap hingga akhir tahun 2026 dengan menyasar sejumlah OPD Kabupaten Serang berdasarkan hasil kajian dan data yang dihimpun TIKAM.


Salah satu perhatian awal tertuju pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispora) Kabupaten Serang.


Berdasarkan rekapitulasi kajian TIKAM terhadap data INAPROC TA 2025, tercatat 79 dari 118 paket atau sekitar 66,95 persen berstatus Payment Outside System, dengan nilai paket sebesar Rp1.331.654.081. Data tersebut menjadi dasar bagi TIKAM untuk meminta penjelasan resmi mengenai alasan, mekanisme, serta dokumen pendukung transaksi.


Selain itu, TIKAM juga meminta klarifikasi terkait indikasi ketidakwajaran harga satuan produk dalam pengadaan barang dan jasa TA 2024, termasuk keterbukaan dokumen HPS, survei harga pasar, penawaran penyedia, serta dasar penetapan harga.


Danny menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong keterbukaan informasi dan ruang dialog dengan setiap OPD yang menjadi sasaran pengawasan.


"Kami ingin membangun budaya pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai uang rakyat hanya dipertanggungjawabkan melalui laporan administratif, tetapi tidak disertai bukti transaksi dan pelaksanaan pekerjaan yang dapat diverifikasi," ujarnya.


Ia juga memastikan bahwa gerakan pengawasan tersebut tidak berhenti pada satu instansi saja.


"Sepanjang penghujung tahun 2026, kami akan terus melakukan road show ke sejumlah OPD Kabupaten Serang. Ini merupakan komitmen TIKAM dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami meminta setiap OPD memberikan jawaban yang terbuka dan berbasis dokumen atas setiap persoalan yang kami sampaikan," tutup Danny.

Tingkatkan Kemitraan dengan Warga, Polsek Panggarangan Gelar Jumat Keliling di Panyaungan

By On Jumat, November 20, 2026

 


LEBAK,Kabarviral79.com – Guna mempererat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, jajaran Polsek Panggarangan Polres Lebak melaksanakan kegiatan Quick Wins (QW) Jumat Keliling (Jumling) pada Jumat (20/11/2026).


Kegiatan yang dimulai pukul 11.30 WIB tersebut dipusatkan di Masjid Jami Nurul Huda, Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak.


Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin, S.H., dengan didampingi oleh Bripka Aminudin, Bripka Agus Sopian, dan Brigpol Heriawan. Kehadiran personel kepolisian ini diawali dengan pelaksanaan salat Jumat berjamaah, yang kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah serta dialog bersama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), tokoh agama, dan warga setempat.


Dalam kesempatan tersebut, AKP Acep Komarudin menyampaikan sejumlah pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 


Ia mengimbau warga untuk senantiasa menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoaks.


"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga kondusivitas wilayah. Apabila mengetahui adanya gangguan kamtibmas maupun tindak pidana, segera laporkan ke Polsek Panggarangan atau hubungi layanan Call Center Polri 110," ujar Kapolsek.


Kapolsek juga menyampaikan pesan dari Kapolres Lebak yang menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang baik serta kebersamaan adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.


Sebagai wujud kepedulian sekaligus sarana kontak untuk mempererat kedekatan, Polsek Panggarangan menyerahkan cinderamata berupa satu buah sajadah kepada pengurus DKM Masjid Jami Nurul Huda di akhir acara.


Melalui kegiatan Jumat Keliling ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri semakin meningkat serta situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Panggarangan, khususnya di Kecamatan Cihara dan Panggarangan, tetap terjaga dengan aman.


(Angga/Uday)

Dukung Program Green Policing, Kapolsek Panggarangan Bersama Warga Bangun Jalan Poros Desa Situregen

By On Jumat, November 20, 2026

 


LEBAK,Kabarviral79.com – Dalam rangka mendukung Program Quick Wins (QW) Kapolri kegiatan 1.6 Green Policing, Kapolsek Panggarangan Polres Lebak, AKP Acep Komarudin, S.H., bersama jajaran anggota dan masyarakat melaksanakan gotong royong pembuatan jalan poros desa. 


Kegiatan ini berlangsung di Kampung Cisiih, Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, pada Jumat (20/11/2026) mulai pukul 09.18 WIB.


Aksi nyata tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi, sekaligus meningkatkan kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan dan pembangunan infrastruktur desa.


Langkah ini juga menjadi implementasi langsung dari arahan Kapolres Lebak agar seluruh jajaran senantiasa hadir memberikan manfaat nyata dan membangun kebersamaan dengan warga.


Di sela-sela kegiatan gotong royong, Kapolsek Panggarangan beserta anggota turut menyampaikan imbauan kepada warga agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta membiasakan pola hidup bersih dan sehat.


Selain edukasi lingkungan, petugas juga menyosialisasikan layanan Kepolisian 110 sebagai sarana cepat bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan maupun meminta bantuan apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).


Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin, S.H., menegaskan bahwa kegiatan Green Policing merupakan wujud kepedulian Polri terhadap aspek lingkungan sekaligus upaya mempererat kedekatan dengan warga.


"Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, mendukung pembangunan desa, serta menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar AKP Acep Komarudin.


Melalui kolaborasi ini, diharapkan sinergitas antara Polri dan masyarakat di wilayah hukum Polsek Panggarangan semakin solid, kesadaran menjaga lingkungan kian meningkat, serta situasi Kamtibmas tetap terjaga aman dan nyaman.


Humas Polres Lebak — Polisi Bersama Masyarakat Melindungi, Mengayomi, dan Melayani.


(Cup/Uday)

Jalin Kemitraan dengan PT CJ Foods Indonesia, Gubernur Andra Soni: PT ABM Terus Bertransformasi Jadi BUMD Produktif

By On Jumat, November 20, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menerima audiensi terkait rencana penyaluran CSR PT CJ Foods Indonesia, di Aula Rapat Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis, 19 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten, PT Agrobisnis Banten Mandiri (PT ABM) Perseroda, saat ini tengah bertransformasi menjadi perusahaan daerah yang lebih produktif. 

Berbagai langkah kerja sama strategis terus digagas agar perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. 

​Hal itu disampaikan Gubernur Andra Soni usai menerima audiensi terkait rencana penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) PT CJ Foods Indonesia, di Aula Rapat Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis, 19 November 2026. 

​“Alhamdulillah, hari ini kami bersilaturahmi dengan pimpinan PT CJ Foods Indonesia, perusahaan makanan asal Korea Selatan yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1988. Meskipun pabriknya belum berada di Banten, mudah-mudahan ke depan dapat hadir di Banten,” ujarnya. 

​Pertemuan kedua ini diinisiasi oleh PT ABM sebagai tindak lanjut perencanaan kerja sama. Sebelumnya, pada pertemuan pertama, telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT ABM dan PT CJ Foods Indonesia dalam rangka menjajaki kerja sama bisnis. 

​“Semoga realisasi dari MoU tersebut dapat segera terwujud. Kami melihat PT CJ Foods Indonesia juga memiliki keseriusan untuk membangun kemitraan bersama Pemerintah Provinsi Banten melalui PT ABM,” ujarnya. 

Sementara itu, Presiden Direktur PT CJ Foods Indonesia, Nina Ratna Wardani menyampaikan bahwa pihaknya berencana menyalurkan CSR senilai Rp 587 juta dalam bentuk berbagai produk makanan. 

Ia berharap, program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Banten. 

​“Kami percaya, kolaborasi dengan berbagai lapisan masyarakat serta wujud kepedulian sosial akan memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun bagi kami sebagai perusahaan,” tutupnya. (Welfendry)

Kunjungan Kerja Menteri PKP, Bupati Ratu Zakiyah Sampaikan Tiga Usulan RTLH

By On Jumat, November 20, 2026

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah saat menyambut kunjungan kerja Menteri PKP, Maruarar Sirait, Kamis, 19 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menyambut antusias kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Kamis, 19 November 2026. 

Kunjungan Menteri PKP ke Kabupaten Serang sangat penting sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan hunian yang layak, bagi masyarakat di Kabupaten Serang. 

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Serang, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada bapak menteri beserta seluruh jajaran atas kunjungan kerja ini,” ujar Bupati Ratu Zakiyah, di lapangan tennis Indoor Pemkab Serang sebagai lokasi menyambut Menteri Ara. 

Di hadapan Menteri Ara- sapaan akrab Maruarar Sirait, Bupati Ratu Zakiyah memaparkan gambaran kondisi dan capaian penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 

Menurutnya, penanganan RTLH masih menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Serang. 

Berdasarkan data sadarutilahu, masih ada 7.112 unit RTLH yang membutuhkan penanganan. 

“Kami sudah melakukan upaya penanganan dan masih terus berjalan. Dalam sepuluh tahun terakhir, ada 14.492 unit RTLH telah berhasil ditangani melalui kolaborasi berbagai sumber pendanaan, yaitu APBD, APBN, Pemerintah Provinsi, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Baznas, dan sumber lainnya,” ujarnya. 

Tahun 2026 ini, ada 2.258 unit RTLH ditargetkan tertangani dari berbagai sumber pembiayaan, yaitu 1.788 unit dari Kementerian PKP dan 327 unit dari APBD Kabupaten Serang. 

Lalu 29 unit dari APBD Banten, 5 unit dari Baznas Banten, 98 unit dari dua Baznas Kabupaten Serang, dan dua unit dari Koperasi BMI. 

“Selain itu, masing-masing tiga unit berasal dari CSR PT Indah Kiat, PT Wilmar, dan BPR Serang. Jadi pada akhir tahun 2026 masih tersisa 4.854 unit yang membutuhkan penanganan. Dalam upaya tersebut, pemerintah pusat menjadi mitra yang sangat berarti bagi kami,” ujarnya. 

Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PKP, khususnya atas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang jumlahnya mencapai 1.788 unit. 

“Kami juga mengapresiasi program lainnya, di antaranya KUR perumahan dengan plafon Rp 400 miliar bagi 300 peserta melalui bank BRI program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, gentengisasi, serta bantuan RTLH,” tuturnya. 

Bupati juga menyampaikan tiga usulan prioritas yang diharapkan memperoleh dukungan dari kementerian PKP. 

Pertama, penanganan kawasan kumuh Desa Domas, Pontang. Kawasan kumuh Desa Domas termasuk dalam kewenangan penanganan pemerintah pusat dan menjadi salah satu prioritas Pemkab Serang. 

Selain penataan kawasan dan peningkatan kualitas infrastruktur, ada persoalan sosial yang membutuhkan perhatian. 

Ada 125 kepala keluarga bermukim di bantaran sungai dan saluran irigasi, sehingga perlu direlokasi ke hunian yang lebih aman dan layak. 

"Untuk pembangunan rumah relokasi kami telah menjalin kerja sama dengan Yayasan Habitat for Humanity dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida),” ujar dia. 

Usulan sudah diajukan melalui aplikasi sibaru. dokumen rencana induk (masterplan), detail engineering design (DED), dan dokumen persyaratan lainnya  sebagai kriteria kesiapan (readiness criteria) telah dinyatakan lengkap setelah melalui verifikasi administrasi. 

“Kami memohon dukungan dan fasilitasi kementerian PKP agar penanganan kawasan kumuh Desa Domas segera terealisasi secara terpadu,” ujarnya. 

Usulan kedua, pembangunan rumah susun bagi pekerja industri di Kecamatan Cikande. Sebagai salah satu pusat aktivitas industri di Kabupaten Serang, Cikande memiliki kebutuhan yang besar terhadap hunian bagi para pekerja. 

“Kami mengusulkan pembangunan rumah susun bagi pekerja industri agar tersedia hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan tempat kerja,” ucapnya. 

Sebagai bentuk dukungan, Pemkab memiliki aset lahan strategis di depan Kawasan Industri Modern Cikande yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun tersebut. 

"Kami berharap usulan ini memperoleh perhatian bapak Menteri,” ungkapnya. 

Usulan ketiga, relokasi rumah bagi masyarakat terdampak bencana. 

"Kami mengusulkan dukungan pembangunan rumah khusus bagi masyarakat yang membutuhkan relokasi di Cikeusal dan Kecamatan Pamarayan. Sejumlah rumah warga berada di lokasi yang terancam longsor. Relokasi diperlukan sebagai langkah mitigasi bencana sekaligus memberikan kepastian hunian yang lebih aman bagi masyarakat terdampak,” katanya. 

Ketiga usulan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Serang untuk terus mendukung program tiga juta rumah melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan. 

Sementara itu, Menteri Ara mengatakan, bahwa bedah rumah buat rakyat adalah program pemerintah yang sangat bagus. 

"Jadi bedah rumah tahun lalu 45 ribu, Pak Presiden Prabowo luar biasa, tahun ini adalah 400 ribu, ya," ujarnya. 

Sementara di Kabupaten Serang tahun lalu ada 200 unit dan tahun ini ada 1.788. Unit. 

"Saya rasa belum pernah di Kabupaten Serang ada bedah rumah sebesar itu. Tolong dikawal 31 Desember selesai, Bu. Kerja sama yang baik" tuturnya. 

"Jangan sampai tidak terserap. Ya. Jadi ini waktunya tinggal kurang lebih 45 hari. Saya mohon dikawal supaya itu akan membahagiakan, apalagi warga Ibu sebentar lagi bulan Maret mau lebaran, ya, supaya bisa menikmati lebaran dengan rumah yang lebih layak, baik," imbuhnya. 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto yang turut hadir dalam acara itu mengapresiasi program bangun rumah Kementerian PKP. 

“Di mana-mana mereka berterima kasih kepada Menteri PKP yang terobosannya luar biasa. Hari ini sungguh kita berbahagia di Kabupaten Serang kedatangan Menteri Ara. Di Kabupaten Serang jumlah desanya 326. Tentu yang butuh perumahan banyak,” ujarnya. 

Menurutnya, program Presiden Prabowo sangat baik yakni menyejahterakan warga. 

“Saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, tidak ada alasan kita untuk tidak mendukung program Bapak Presiden,” ujarnya. 

Dia berharap, Menteri Ara dapat melihat secara langsung kebutuhan dan potensi pembangunan perumahan serta kawasan permukiman di Kabupaten Serang. 

“Besar harapan kami agar ketiga usulan Pemkab Serang segera ditindaklanjuti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya. 

Turut dihadir dalam kesempatan itu, Plt Dirjen Perumahan dan Pedesaan Tedy Siagian, Staf Ahli Menteri PKP Riadi Aladin, Dirjen Pengembangan Ekonomi Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Tabrani, Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah, dan undangan lain. (*/red)

Polsek Cikande Tindak Lanjuti Informasi Dugaan Penyimpangan Dana Koperasi Karyawan PT PWI 2 yang Viral di Media Sosial

By On Jumat, November 20, 2026

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri. 

SERANG, KabarViral79.Com - Polsek Cikande, Polres Serang, memberikan perhatian terhadap informasi yang beredar di media sosial, terkait dugaan penyimpanan pengelolaan dana Koperasi Karyawan Makmur PT PWI 2. 

Dalam unggahan yang beredar, disebutkan adanya dugaan pencairan dana sebesar Rp 20 juta yang tidak masuk ke rekening pihak yang bersangkutan, serta adanya pemotongan dana sebesar Rp 8 juta dan perhitungan hak cuti sebesar Rp 2 juta. 

Unggahan tersebut juga memuat tudingan terhadap oknum tertentu terkait persoalan ketenagakerjaan. 

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang berkembang dengan mengedepankan langkah klarifikasi dan pengumpulan informasi secara objektif. 

"Kami telah memberikan perhatian terhadap informasi yang beredar di media sosial tersebut. Kami akan melakukan penelusuran dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya," ujar Kompol Rudika Harto Kanajiri, Kamis, 19 November 2026. 

Kapolsek menegaskan, setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan permasalahan hukum harus disikapi secara profesional dan berdasarkan fakta. 

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi maupun menyebarluaskan tuduhan yang belum terbukti kebenarannya. 

"Kami mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan agar dapat menyampaikan pengaduan secara resmi kepada pihak berwenang disertai bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya. 

Polsek Cikande berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif serta memastikan setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat mendapat perhatian secara proporsional. 

Polsek Cikande juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi, keterbukaan, dan penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga persoalan dapat ditangani secara bijak tanpa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat maupun dunia kerja. (*/red)

Menteri Pigai Sebut Keputusan Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon Bukan Resmi dari Pemerintah

By On Jumat, November 20, 2026

Menteri HAM, Natalius Pigai. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan, rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon bukan keputusan resmi pemerintah. 

Menurutnya, pemindahan Badak Jawa baru sekadar wacana.

"Yang jelas soal keputusan untuk pemindahan Badak ini bukan keputusan resmi pemerintah. Bukan keputusan resmi pemerintah Prabowo Subianto. Ini baru pada tahap wacana,” ujar Pigai kepada wartawan, di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. 

Dia mencontohkan, salah satu negara Afrika Bagian Timur, yaitu Rwanda yang melakukan konservasi dan kelestarian bagi gorila gunung. 

Dia mengatakan, Indonesia bisa meniru langkah yang dilakukan Rwanda dengan melestarikan hewan dan kekayaan dunia. 

Untuk itu, ia berharap habitat Badak Jawa tidak dipindahkan karena akan berdampak terhadap masyarakat adat di sekitar lokasi. 

"Dan saya ingin sampaikan selain hanya masyarakat, juga masyarakat yang berdampak di situ juga masyarakat adat. Budaya, ekosistem, biota, lingkungan, kita lestarikan. Karena wilayah Banten itu adalah kepalanya Pulau Jawa dalam kepercayaan orang Jawa,” ujarnya. 

Pigai juga menyoroti adanya peraturan Kementerian ESDM terkait wilayah tambah di sekitar Ujung Kulon. 

Dia mendorong agar pemindahan Badak Jawa hanya sebatas wacana. 

"Karena itu, menurut saya, sebaiknya wacana ini ya, itu tetap hanya sebagai sebatas wacana, tapi saya pastikan bahwa pemerintah tidak pernah mengambil keputusan resmi untuk memindahkan badak jawa,” ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan sejumlah badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. 

Rencana relokasi Badak Jawa tersebut muncul sebagai upaya melindungi satwa langka itu dari ancaman bencana alam, terutama tsunami yang berpotensi terjadi akibat gempa atau erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. 

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, keberadaan Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mencari habitat alternatif bagi Badak Jawa. 

Menurutnya, jika terjadi tsunami akibat gempa atau letusan gunung, populasi Badak Jawa yang saat ini hanya berada di Ujung Kulon berisiko mengalami kepunahan. 

"Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa tsunami. Kalau ada tsunami, Badak Jawa kita bisa punah. Maka, ada gagasan untuk memindahkan sejumlah Badak Jawa ke Alas Purwo," ujar Hashim. 

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim kepada wartawan saat menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), di Antalya, Türkiye, Kamis, 12 November 2026. (*/red)

Anggota DPR RI Asal Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa, Sebut Ingat Pesan Megawati

By On Jumat, November 20, 2026

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Bonnie Triyana. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Bonnie Triyana!menolak wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim). 

Dia meminta pemerintah mengutamakan perlindungan habitat asli Badak Jawa. 

"Sebagai kader PDI-Perjuangan (PDI-P), saya berpegang pada pesan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar kita senantiasa memelihara lingkungan dan satwa. Ujung Kulon adalah rumah terakhir Badak Jawa di dunia dan bagian dari identitas Banten," kata Bonnie kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026. 

Bonnie memahami upaya melindungi Badak Jawa dari ancaman bencana alam. 

Namun dia menilai pemindahan satwa langka harus didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam. 

"Jika memang kekhawatirannya adalah bencana alam, maka yang harus diperbaiki adalah sistem mitigasi bencana di kawasan tersebut, bukan melakukan generalisasi sumber masalah hingga kemudian berpotensi mengorbankan eksistensi satwa langka dengan melakukan pemindahan," tuturnya. 

Anggota DPR RI asal Banten ini mengingatkan Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. 

Kawasan tersebut, kata dia, punya nilai ekologis penting, termasuk sebagai habitat alami Badak Jawa. 

"Keberadaan Badak Kawa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai ekologis Ujung Kulon. Status tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya mempertahankan dan memperkuat fungsi ekologis kawasan sebagai habitat alami spesies tersebut," ujar dia. 

Menurut Bonnie, Badak Jawa telah hidup di sana selama berabad-abad. Pelestariannya, kata dia, tidak hanya menyelamatkan populasi, tapi juga menjaga ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. 

"Kalau terdapat perbedaan kondisi geografis antara Ujung Kulon dan Alas Purwo, termasuk pola musim dan curah hujan, justru akan berpotensi memengaruhi kemampuan adaptasi badak dan tidak bertahan lama," ujarnya. 

Bonnie juga menyinggung kematian Badak Jawa bernama Musofa setelah dipindahkan dari Semenanjung Ujung Kulon ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), fasilitas konservasi semi-in-situ di dalam kawasan TNUK. 

Menurutnya, peristiwa tersebut harus jadi bahan evaluasi. 

"Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pengingat bahwa pemindahan satwa, bahkan dalam lingkup kawasan habitat asal, tetap memiliki risiko yang tidak sederhana," kata dia. 

Untuk itu, Bonnie meminta pemerintah memperkuat mitigasi bencana, pengamanan kawasan, serta perlindungan habitat asli Badak Jawa di Ujung Kulon. 

Dia juga meminta wacana pemindahan tidak dilanjutkan tanpa kajian ilmiah yang terbuka dan melibatkan para ahli. 

"Keberadaan Badak Jawa di habitat aslinya harus tetap dijaga. Perlindungan kawasan, penguatan sistem pengamanan, serta upaya mitigasi bencana menjadi hal penting agar kelangsungan hidup satwa langka tersebut tetap terjamin," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, pemerintah menegaskan tidak akan memindahkan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jatim, sebelum ada kajian ilmiah lengkap yang membuktikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru. 

Ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. 

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat mengatakan, Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji lebih mendalam. 

Menurutnya, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru membahayakan kelangsungan hidup satwa langka tersebut. 

"Keselamatan setiap individu Badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 17 November 2026. (*/red)

Tarif Renang Siswa SMKN 2 Kota Serang Diduga Menggelembung Jadi Rp35.000, Aktivis Minta Transparansi

By On Kamis, November 19, 2026



SERANG – Ratusan siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Serang dikabarkan harus membayar biaya kegiatan renang sebesar Rp35.000 per siswa. Besaran tarif tersebut menuai sorotan karena dinilai jauh lebih mahal dibandingkan harga tiket masuk reguler kolam renang pada umumnya.


Berdasarkan informasi yang dihimpun, tarif normal tiket masuk kolam renang untuk pengunjung kategori dewasa maupun anak-anak hanya dipatok sebesar Rp25.000 per orang. Dengan adanya pungutan sebesar Rp35.000 kepada para siswa, muncul dugaan adanya selisih biaya sebesar Rp10.000 per orang.


Salah seorang Walimurid yang enggan disebutkan namanya mengatakan, biaya tersebut sifatnya wajib. Bahkan ketika anaknya tidak mengikuti kegiatan itu karena sakit, tetap harus membayar. 

"Anak saya tidak ikut renang, tapi wajib bayar. Kalau tidak, nilainya kosong," katanya, Kamis (19/11/2026).


Terpisah, Budi Purwadi Wakasek kesiswaan SMKN 2 Kota Serang menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan guru olahraga terkait hal tersebut. Hasilnya, ia mengaku jika Itu hanya pengumuman agar mempersiapkan uang untuk tes renang di kolam renang, jadi anak bisa mempersiapkan segala sesuatunya termasuk biaya.


"Tidak ada paksaan terkait keikutsertaan nya. Adapun kalo pembayarannya di kelas, Ketua Kelas mengkoordinir keuangannya untuk memudahkan nanti siswa pembayaran ke kolam. Guru tidak memegang uang tersebut," jelasnya. 


Diketahui, tarif normal untuk biaya renang di salah satu Waterboom di Kota Serang yang digunakan SMKN 2 Kota Serang, yakni dewasa sebesar Rp 25.000 dan anak-anak Rp.20.000. jadi, diduga ada selisih sebesar Rp 10.000 dikali jumlah siswa SMKN2 Kota Serang.

Bangun Ekosistem Pendidikan Berkualitas, Disdikbud Bireuen Gelar Pelatihan Kombel SD Rekomendasi

By On Kamis, November 19, 2026

Bidang Pembinaan SD Disdikbud Bireuen menggelar Pelatih Kombel bagi 60 peserta, di Aula Utama UPTD SPNF-SKB Disdikbud setempat, Kamis, 19 November 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) menggelar Pelatihan Pendamping Komunitas Belajar (Kombel) untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah dalam membangun budaya belajar kolaboratif di lingkungan satuan pendidikan. 

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, 18–20 November 2026, tersebut diikuti 160 peserta dari berbagai sekolah dasar di Kabupaten Bireuen. 

Kegiatan itu dibuka oleh Kepala Disdikbud Bireuen, Dr. Muslim, M.Si, di Aula Utama UPTD SPNF-SKB Disdikbud Bireuen, Kamis, 19 November 2026. 

Dalam sambutannya, Muslim mengatakan, komunitas belajar memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi pendidik melalui kegiatan berbagi pengetahuan, diskusi, dan refleksi terhadap proses pembelajaran. 

Menurutnya, guru tidak hanya dituntut menjalankan tugas mengajar, tetapi juga perlu membangun kebiasaan belajar bersama untuk menemukan solusi atas berbagai tantangan dalam proses pendidikan. 

“Melalui pelatihan ini, para peserta dibekali pemahaman dan keterampilan pendampingan agar komunitas belajar di tingkat sekolah dapat berjalan aktif, kolaboratif, dan terarah,” ujarnya. 

Ia berharap komunitas belajar dapat menjadi wadah bagi guru untuk saling bertukar pengalaman, mengembangkan praktik pembelajaran yang efektif, serta meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. 

Bidang Pembinaan SD Disdikbud Bireuen menggelar Pelatih Kombel bagi 60 peserta, di Aula Utama UPTD SPNF-SKB Disdikbud setempat, Kamis, 19 November 2026. 

Muslim juga menekankan agar budaya kolaborasi yang dibangun melalui pelatihan tersebut tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi dapat diterapkan secara rutin dan berkelanjutan di setiap sekolah. 

Sementara itu, Kabid Pembinaan SD Disdikbud Bireuen, Khairul Mursalin, S.Pd., M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman guru dan kepala sekolah mengenai konsep, fungsi, serta peran komunitas belajar di tingkat sekolah dasar. 

Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, membangun budaya berbagi praktik baik, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan pembelajaran melalui kolaborasi antarguru. 

“Pelatihan ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya komunitas belajar yang aktif dan berkelanjutan di setiap satuan pendidikan, sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen,” jelasnya. 

Khairul menyebutkan, sebanyak 160 peserta terdiri atas kepala sekolah, guru utusan gugus SD se-Kabupaten Bireuen, serta unsur pendidik dan tenaga kependidikan. 

Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan, seluruh peserta dibagi ke dalam tiga ruangan di lingkungan UPTD SPNF-SKB Disdikbud Bireuen. 

Dalam kegiatan tersebut, panitia menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pendidikan, pembelajaran, serta pengembangan komunitas belajar, yakni M. Nazir, S.Pd.I., M.Pd. dari UPTD SDN 21 Bireuen, Irvan, S.Pd. dari UPTD SDN 1 Kuala, dan Azwani, S.Pd.I., M.Pd. dari UPTD SDN 12 Bireuen. 

Melalui pelatihan ini, Disdikbud Bireuen berharap setiap sekolah dasar mampu mengembangkan komunitas belajar sebagai ruang peningkatan kompetensi guru secara berkesinambungan, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar di sekolah. (Joniful Bahri)

Kuota Bedah Rumah di Banten Naik, Gubernur Andra Soni: Fondasi Kehidupan Lebih Baik

By On Rabu, November 18, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja untuk meninjau program bedah rumah, penyerahan sertipikat tanah, serta perumahan subsidi di Kabupaten Tangerang, Rabu, 18 November 2026. 

​Gubernur Andra Soni menyampaikan bahwa rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar bagi setiap keluarga. Oleh karena itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang sehat, aman, dan layak. 

​“Atas nama masyarakat Banten, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Peningkatan alokasi bantuan tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni,” ujarnya. 

Menurutnya, rumah yang layak dan sehat tidak hanya berkaitan dengan fisik bangunan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan anak, pendidikan, dan produktivitas keluarga. 

​"Rumah layak bukan hanya soal bangunan, tetapi juga menjadi fondasi bagi keluarga untuk tumbuh dan menjalani kehidupan yang lebih baik,” pungkasnya. 

​Selain meninjau program bedah rumah, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. 

Menurut Andra Soni, dokumen resmi pertanahan akan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset sekaligus dapat menjadi instrumen pendukung bagi peningkatan ekonomi keluarga. 

​“Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum atas tanah dan rumah yang dimiliki masyarakat. Aset ini juga dapat menjadi modal bagi keluarga untuk mengembangkan usaha. Saya berpesan agar rumah dan sertifikat tanah yang telah diterima dapat dijaga serta dirawat dengan baik,” imbuhnya. 

​Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, kuota program bedah rumah di Provinsi Banten pada tahun 2026 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Hal ini merupakan wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat segera memiliki hunian yang layak. 

​"Kenaikan jumlah ini terjadi karena Presiden tidak sabar ingin cepat membantu masyarakat agar rumahnya layak huni," ujar Maruarar. 

​Ia juga menegaskan bahwa program bedah rumah dari pemerintah pusat ini ditujukan untuk masyarakat dan bersifat sepenuhnya gratis. 

"Ini program strategis Presiden Prabowo, gratis tanpa dipungut biaya oleh pihak mana pun, termasuk oleh pegawai kementerian," tegasnya. 

​Sebagai informasi, program bedah rumah di Provinsi Banten melonjak drastis menjadi 11.865 unit pada tahun 2026, dari sebelumnya hanya 1.762 unit pada tahun 2025. 

​Adapun rincian alokasi bedah rumah di Provinsi Banten pada tahun 2026 meliputi: Kabupaten Tangerang (4.013 unit), Kabupaten Pandeglang (2.143 unit), Kabupaten Lebak (1.823 unit), Kabupaten Serang (1.788 unit), Kota Serang (583 unit), Kota Tangerang (572 unit), Kota Tangerang Selatan (526 unit), dan Kota Cilegon (417 unit). 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, serta Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tangerang dan Jajaran, Kadis Perkim Kabupaten Tangerang Ir. Bambang Sapto Nurtjahja, Kadis Bina Marga H. Iwan Firmansyah, Camat Cisoka Andi Sulaiman, Kades Sukatani Hj. Uum. (RENO)

Semarak HGN 2026, Disdikbud Bireuen Gelar Festival Seni Paduan Suara, Cipta dan Baca Puisi untuk Guru

By On Rabu, November 18, 2026

Sekretaris Disdikbud, Surya, S.Pd., M.M. membuka Festival Seni Tingkat Guru Tahun 2026, di Aula SPNF-SKB Bireuen, Rabu, 18 November 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Sebanyak 79 guru dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Bireuen mengikuti Festival Seni Tingkat Guru Tahun 2026 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bireuen melalui Bidang Kebudayaan. 

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 18–19 November 2026, tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) 2026 dengan mengusung tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”. 

Festival seni itu dibuka secara resmi oleh Kepala Disdikbud Bireuen, Dr. Muslim, M.Si. diwakili Sekretaris Disdikbud, Surya, S.Pd., M.M., di Aula SPNF-SKB Disdikbud Bireuen, Rabu, 18 November 2026. 

Dalam sambutannya, Surya mengatakan, festival tersebut bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang bagi para guru untuk mengekspresikan kreativitas, mengembangkan bakat, dan menunjukkan potensi seni di luar aktivitas mengajar. 

"Guru memiliki peran lebih luas, tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan di ruang kelas, tetapi juga menjadi inspirasi bagi peserta didik melalui kreativitas, seni, dan budaya," katanya. 

Surya juga mengingatkan dewan juri agar memberikan penilaian secara objektif, profesional, dan independen tanpa intervensi dari pihak mana pun. 

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Disdikbud Bireuen, Muhammad Tasrief, S.E., M.M., menjelaskan, festival tersebut bertujuan menumbuhkan kecintaan terhadap seni, sastra, dan budaya, sekaligus menjadi wadah pengembangan bakat, minat, serta kreativitas para guru. 

Kabid Kebudayaan Disdikbud Bireuen, Muhammad Tasrief, S.E., M.M saat menyampaikan laporan Festival Seni Tingkat Guru Tahun 2026, di Aula SPNF-SKB Bireuen, Rabu, 18 November 2026.  

Menurut Tasrief, terdapat dua cabang perlombaan yang dipertandingkan, yakni paduan suara serta cipta dan baca puisi. 

Lomba paduan suara diikuti 20 grup perwakilan guru. Setiap grup membawakan lagu wajib Mars Bireuen serta lagu pilihan Hymne Guru dan Terima Kasihku. Perlombaan berlangsung di Aula Selatan SPNF-SKB Disdikbud Bireuen. 

Adapun kategori cipta dan baca puisi diikuti 79 peserta. Dari seluruh peserta, dewan juri akan memilih 30 karya terbaik untuk dibacakan pada Kamis 19 November 2026 pagi di Lapangan Tenis SPNF-SKB Disdikbud Bireuen. 

Kategori paduan suara, dewan juri terdiri atas Dr. Angga Eka Karina, S.Pd., M.Sn., dosen Institut Seni Budaya Indonesia Aceh; Vinny Aryesha, M.Pd., dosen Universitas Iskandar Muda Banda Aceh; serta Teuku Rafiul Razi, pencipta lagu Mars Bireuen. 

Sementara dewan juri kategori cipta dan baca puisi terdiri atas Mutia Agustisa, S.Pd., M.Pd., dosen Universitas Almuslim Bireuen; Aris Munandar, M.Ag., dosen Institut Seni Budaya Indonesia Aceh; serta Trisfayani, S.Pd., M.Pd., dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh. 

"Para pemenang dari setiap kategori akan menerima hadiah yang diserahkan pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2026," terangnya.  

Melalui festival tersebut, Disdikbud Bireuen berharap para guru tidak hanya semakin berkembang dalam kompetensi profesional, tetapi juga memiliki ruang untuk berkarya, berkreasi, dan berkontribusi dalam pelestarian seni serta budaya daerah. (Joniful Bahri)

Warga Lhokseumawe Geger, Lansia Asal Nisam Ditemukan Mengapung di Sungai

By On Rabu, November 18, 2026

Penemuan sesosok mayat perempuan yang mengapung di aliran sungai Desa Blang Naleung Mameh, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 11.00 WIB. 

LHOKSEUMAWE, KabarViral79.Com – Warga Dusun Barat, Desa Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan yang mengapung di aliran sungai setempat, Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 11.00 WIB. 

Korban diketahui bernama Halimah Abdullah (73), seorang pekebun asal Jurong Alue Barat, Desa Meunasah Alue, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. 

Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, Iptu Rahmad mengatakan, penemuan tersebut berawal dari informasi seorang warga bernama Saiful Bahri yang mengetahui adanya mayat mengapung di sungai. 

Informasi itu kemudian diteruskan kepada ketua pemuda setempat. Sekitar pukul 11.12 WIB, pihak Kepolisian menerima laporan dari Kepala Desa dan langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan serta olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

"Korban ditemukan sekitar pukul 11.00 WIB. Kami telah melakukan olah tempat kejadian perkara," kata Rahmad. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi, korban ditemukan dalam posisi tertelungkup di dalam air. Saat ditemukan, korban mengenakan baju kurung berwarna ungu dan celana legging abu-abu. Kondisi tubuh korban telah membengkak dan bagian wajah mengalami kerusakan. 

Polisi tidak menemukan barang bukti yang mengarah pada dugaan tindak kekerasan di sekitar lokasi penemuan. 

Rahmad menjelaskan, berdasarkan keterangan anak korban, keluarga terakhir kali bertemu dengan Halimah pada Minggu, 15 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIB. 

Untuk memastikan kondisi korban, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Cut Meutia, Aceh Utara, guna menjalani pemeriksaan medis. 

"Hasil pemeriksaan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Korban diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari 48 jam," jelasnya. 

Rahmad menambahkan, berdasarkan keterangan keluarga, korban memiliki riwayat keterbelakangan mental. 

Setelah proses pemeriksaan selesai, jenazah Halimah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. (Joniful Bahri)

MPA Bireuen Siap Beri Masukan Strategis untuk Pembukaan SMAN 2 Unggul

By On Rabu, November 18, 2026

Tim MPA lakukan audiensi dan konsultasi antara dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bireuen bersama Tim Boarding School SMAN 2 Unggul Bireuen, Rabu, 18 November 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Kabupaten Bireuen menyatakan siap memberikan masukan dan pertimbangan strategis terhadap rencana pembukaan SMAN 2 Unggul Bireuen. 

Masukan tersebut diharapkan dapat memastikan sekolah unggulan berbasis sistem asrama (boarding school) itu dipersiapkan secara matang dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. 

Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi dan konsultasi antara MPA Kabupaten Bireuen dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bireuen bersama Tim Boarding School SMAN 2 Unggul Bireuen, Rabu, 18 November 2026. 

Audiensi tersebut bertujuan memperoleh masukan, arahan, pertimbangan, serta dukungan MPA terkait konsep, persiapan, tata kelola, dan langkah strategis pembukaan sekolah unggulan tersebut. 

Ketua MPA Kabupaten Bireuen, Dr. Diana, M.A., menyambut baik inisiatif tersebut. 

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan di Kabupaten Bireuen. 

Dalam pertemuan itu, MPA menekankan bahwa pendirian dan operasional sekolah unggulan tidak cukup hanya mengandalkan aspek legalitas dan perizinan. 

Kesiapan kelembagaan, tenaga pendidik, pembiayaan, sarana prasarana, kurikulum, serta sistem pengelolaan pendidikan juga harus menjadi perhatian utama. 

Tim MPA lakukan audiensi dan konsultasi antara dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bireuen bersama Tim Boarding School SMAN 2 Unggul Bireuen, Rabu, 18 November 2026. 

MPA juga menilai, konsep sekolah berasrama perlu dirancang secara komprehensif. Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga harus mampu membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, kepemimpinan, dan nilai-nilai keislaman peserta didik. 

"Sebagai daerah yang dikenal dengan identitas Kota Santri, SMAN 2 Unggul Bireuen diharapkan dapat mengintegrasikan keunggulan akademik dengan pendidikan karakter Islami, penguatan Al-Qur'an, serta pembinaan akhlak dan kepribadian siswa," paparnya. 

Selain itu, perencanaan operasional harus disusun secara realistis dan bertahap. Ketersediaan anggaran, tenaga pendidik dan kependidikan, fasilitas asrama, ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, hingga fasilitas kesehatan perlu dipastikan sebelum sekolah beroperasi. 

MPA turut menyoroti pentingnya sistem penerimaan peserta didik yang objektif dan transparan, mekanisme pembinaan serta pengawasan asrama, standar pelayanan pendidikan, dan indikator keberhasilan yang terukur. 

Menurut Ketua MPA, seluruh aspek tersebut menjadi fondasi penting agar keberadaan SMAN 2 Unggul Bireuen tidak sekadar menjadi sekolah dengan label unggulan, tetapi benar-benar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bireuen. 

Dalam audiensi tersebut turut hadir Sekretaris MPA Bireuen Andri Saputra, SSTP., Wakil Ketua I Dr. Dhiauddin, Wakil Ketua II M. Usdami, serta sejumlah jajaran MPA lainnya. 

"MPA Kabupaten Bireuen berharap rencana pembukaan SMAN 2 Unggul dapat diwujudkan melalui persiapan yang matang, perencanaan berkelanjutan, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan," sebutnya. 

MPA menegaskan komitmennya untuk memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan dukungan pemikiran demi terwujudnya pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan berdaya saing di Kabupaten Bireuen. (Joniful Bahri)

Sekretaris DPW Badak Banten Minta Pemerintah Beri Kepastian Hukum bagi Penambang Rakyat

By On Rabu, November 18, 2026

Sekretaris DPW Ormas Badak Banten Provinsi Banten, Riswan Dainal Fansuri. 

LEBAK, KabarViral79.Com – Kekayaan sumber daya alam mineral yang melimpah di Indonesia seharusnya menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan warga. 

Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah pengembangan pertambangan rakyat sebagai penggerak ekonomi lokal, pembuka lapangan kerja, dan sumber peningkatan pendapatan masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ormas Badak Banten Provinsi Banten, Riswan. 

Ia menilai, pertambangan rakyat memiliki potensi besar dalam memutar roda perekonomian, khususnya di daerah yang kaya akan cadangan mineral. 

Menurut Riswan, aktivitas pertambangan rakyat tidak hanya menghidupi para penambang.  

Sektor ini juga menciptakan efek domino yang menggerakkan usaha lain di sekitarnya, mulai dari transportasi, perdagangan, warung kecil, hingga jasa angkutan material. 

"Tambang rakyat bukan semata-mata soal aktivitas penggalian mineral. Di dalamnya ada kehidupan ekonomi masyarakat. Ada keluarga yang menggantungkan hidup, pedagang kecil yang mencari nafkah, serta perputaran ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga sekitar," ujar Riswan. 

Dorong Pembinaan dan Legalitas

Riswan menegaskan, pemerintah perlu memandang persoalan pertambangan rakyat secara komprehensif. Penegakan hukum memang harus berjalan, tetapi kebijakan yang diambil juga wajib memberikan solusi bagi warga yang menggantungkan hidup di sektor tersebut. 

"Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi korban dari persoalan regulasi. Jika ada aktivitas pertambangan yang belum memenuhi ketentuan, pemerintah harus hadir memberikan pembinaan, pendampingan, dan jalan keluar agar warga bisa berusaha secara legal," tegasnya. 

Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperluas akses legalitas melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai peraturan perundang-undangan. 

Legalitas dinilai krusial agar aktivitas tambang memiliki kepastian hukum, mudah diawasi, serta memenuhi standar keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. 

"Kami tidak membenarkan pertambangan yang merusak lingkungan, memakai cara berbahaya, atau mengabaikan keselamatan. Namun, jangan pula menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi rakyat. Harus ada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan mata pencaharian warga," jelasnya. 

Amanat Pasal 33 UUD 1945

Lebih lanjut, Riswan mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 agar kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia berharap warga lokal tidak tersisih di daerahnya sendiri. 

"Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya. Kekayaan alam harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya dinikmati segelintir pihak. Kita ingin masyarakat punya kesempatan bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf hidupnya," imbuh Riswan. 

Menutup keterangannya, Riswan berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat merumuskan kebijakan pertambangan yang lebih berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengawasan yang transparan. 

"Intinya, tambang rakyat harus mendapatkan kepastian hukum dan pembinaan. Negara jangan hanya hadir untuk menertibkan, tetapi juga hadir memberikan solusi," pungkasnya. (Cup/Red)

IKA UNBAJA Tegas Tolak wacana  Pemindahan Badak Jawa, Desak Pemerintah Lindungi Habitat Ujung Kulon

By On Rabu, November 18, 2026

 


Serang - Ikatan Alumni Universitas Banten Jaya (IKA UNBAJA) menyatakan keberatan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten. 


IKA UNBAJA meminta pemerintah lebih mengutamakan perlindungan habitat dan kelestarian ekosistem Ujung Kulon sebagai tempat hidup Badak Jawa.


Ketua Majelis Pertimbangan (MP) IKA UNBAJA, Tb. Lili Nazarudin, mengatakan Badak Jawa merupakan satwa langka yang menjadi kebanggaan Indonesia dan harus dijaga keberadaannya. Menurutnya, upaya penyelamatan Badak Jawa sebaiknya dilakukan dengan memperbaiki dan melindungi habitat aslinya, bukan terburu-buru mengambil langkah pemindahan.


“Menurut kami, wacana pemindahan Badak Jawa perlu dikaji secara matang. Pemerintah harus mengutamakan perlindungan habitat aslinya di Ujung Kulon. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyelamatkan justru menimbulkan persoalan baru bagi kelangsungan hidup Badak Jawa,” ujar Lili kepada wartwan Rabu (18/11/2026).


Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lingkungan Taman Nasional Ujung Kulon. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan kawasan, perlindungan habitat, pencegahan perburuan liar, serta pemantauan kondisi dan perkembangan populasi Badak Jawa.


Menurut Lili, pemindahan satwa langka bukan perkara sederhana. Keputusan tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah dan melibatkan para ahli konservasi.


 Pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin muncul apabila pemindahan benar-benar dilakukan.


“Yang paling penting adalah bagaimana Badak Jawa tetap aman dan dapat berkembang biak dengan baik. Kita perlu memastikan habitatnya terlindungi, ekosistemnya terjaga, dan ancaman terhadap kelangsungan hidupnya dapat dikurangi. Jangan sampai pemindahan menjadi satu-satunya pilihan tanpa mempertimbangkan solusi lain,” tegasnya.


Sebagai organisasi alumni yang berada di Provinsi Banten, IKA UNBAJA merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut menyuarakan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Terlebih, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi kebanggaan masyarakat Banten sekaligus habitat penting bagi Badak Jawa yang keberadaannya menjadi perhatian dunia.


“Ujung Kulon adalah warisan alam yang harus kita jaga bersama. Badak Jawa merupakan kekayaan alam Indonesia yang tidak ternilai. Kami berharap pemerintah lebih mengutamakan perlindungan habitat, memperkuat upaya konservasi, dan melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian Ujung Kulon,” tambah Lili.


IKA UNBAJA menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah diharapkan mengedepankan upaya perlindungan habitat secara berkelanjutan dan mengkaji kembali wacana pemindahan tersebut dengan melibatkan para ahli serta berbagai pihak terkait.


Bagi IKA UNBAJA, menjaga Badak Jawa berarti menjaga kelestarian alam Ujung Kulon agar kekayaan hayati Indonesia tetap terpelihara dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

KIBANTENG WULUNG SIAP BERADA DI GARIS DEPAN: TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA DAN SIAP UJI HUKUM PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN DI UJUNG KULON

By On Rabu, November 18, 2026



SERANG, BANTEN — Ketua Umum Pemersatu Satria (PERISAI) Banten, Rizal Mutaqin, yang lebih dikenal dengan sapaan Kibanteng Wulung, menyatakan sikap tegas terhadap dua persoalan yang dinilainya menyangkut masa depan lingkungan hidup, kelestarian budaya, serta kepentingan masyarakat Banten.


Sebagai seorang budayawan sekaligus advokat, Kibanteng Wulung menegaskan bahwa perjuangan menjaga tanah Banten bukan semata-mata persoalan kecintaan terhadap warisan leluhur, melainkan juga menyangkut tanggung jawab moral, sosial, dan konstitusional untuk melindungi alam serta hak-hak masyarakat.


Salah satu sikap yang menjadi perhatian PERISAI Banten adalah penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon ke kawasan Alas Purwo, Jawa Timur.

Menurut Kibanteng Wulung, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang menjadi kebanggaan Indonesia, melainkan bagian dari identitas ekologis Banten yang harus dijaga keberlangsungan hidupnya.


"Badak Jawa adalah bagian dari kekayaan alam dan kebanggaan Banten. Ujung Kulon merupakan habitat alaminya yang memiliki nilai ekologis dan historis luar biasa. Setiap kebijakan mengenai keberadaan Badak Jawa harus mengutamakan kajian ilmiah, transparansi, serta melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan di Banten.


Jangan sampai kebijakan diambil tanpa keterbukaan dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," tegas Kibanteng Wulung.


Ia menambahkan, PERISAI Banten siap menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Gubernur Banten dan Presiden Republik Indonesia. Langkah tersebut akan ditempuh melalui audiensi, penyampaian kajian, serta jalur konstitusional lainnya agar aspirasi masyarakat Banten mendapatkan perhatian pemerintah.


Tidak hanya persoalan Badak Jawa, PERISAI Banten juga menyoroti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.


Kibanteng Wulung menyatakan akan mengkaji secara serius keputusan tersebut, khususnya apabila penetapan wilayah pertambangan bersinggungan dengan kawasan Ujung Kulon, kawasan konservasi, maupun wilayah yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan hidup.


Menurutnya, kebijakan penetapan wilayah pertambangan tidak boleh hanya dilihat dari perspektif potensi ekonomi dan sumber daya alam. Pemerintah juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan, tata ruang, status kawasan hutan dan konservasi, serta dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat.


"Jangan sampai Banten hanya dipandang sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam untuk dieksploitasi, sementara kelestarian lingkungan dan masa depan generasi mendatang justru dipertaruhkan. 


Kami bukan anti-investasi dan bukan anti-pembangunan. Namun, pembangunan harus berjalan sesuai hukum, memperhatikan lingkungan, dan tidak mengorbankan kawasan yang seharusnya dilindungi," ungkapnya.


Sebagai advokat, Kibanteng Wulung menegaskan bahwa PERISAI Banten tidak menutup kemungkinan menempuh upaya hukum terhadap keputusan tersebut apabila hasil kajian menemukan adanya persoalan hukum, ketidaksesuaian tata ruang, pelanggaran ketentuan perlindungan lingkungan, atau aspek prosedural yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


Langkah hukum yang akan dipertimbangkan meliputi permintaan keterbukaan informasi, pengkajian aspek administrasi pemerintahan, penyampaian keberatan kepada instansi berwenang, hingga pengujian melalui mekanisme hukum yang tersedia apabila memenuhi persyaratan.


Sebagai langkah konkret, Ketua Umum PERISAI Banten berencana melakukan kunjungan dan audiensi dengan Gubernur Banten untuk menyampaikan langsung sikap organisasi mengenai perlindungan Badak Jawa, masa depan Taman Nasional Ujung Kulon, serta persoalan penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten.


Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, budayawan, dan pemerintah daerah dalam membahas kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan ekologis dan keberlanjutan Banten.


PERISAI Banten juga mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton dalam persoalan yang menyangkut kekayaan alam dan kawasan konservasi di wilayahnya sendiri, tetapi turut memastikan setiap kebijakan pemerintah pusat berjalan sesuai ketentuan hukum dan memperhatikan kepentingan masyarakat Banten.


Kibanteng Wulung menegaskan bahwa perjuangan PERISAI Banten tidak hanya berorientasi pada satu persoalan. Sebagai organisasi yang membawa semangat persatuan dan nilai-nilai kesatria Banten, PERISAI berkomitmen menyuarakan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya.


Baginya, menjaga alam, melestarikan budaya, dan membela masyarakat kecil merupakan bagian dari tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan.


"Seorang kesatria bukan hanya berbicara tentang keberanian, tetapi juga harus berani berdiri ketika alam terancam, budaya terpinggirkan, dan masyarakat kecil tidak mendapatkan keadilan. Kami akan berdiri di garis depan melalui perjuangan yang bermartabat, berdasarkan hukum, dan tetap dalam koridor konstitusi," tutup Kibanteng Wulung.


PERISAI Banten menegaskan bahwa seluruh langkah yang akan ditempuh merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Bagi organisasi ini, kekayaan alam Banten bukan semata-mata warisan untuk generasi hari ini, melainkan titipan yang wajib dijaga untuk generasi yang akan datang.