-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Contraflow Km 55-70 Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diberlakukan

By On Rabu, Maret 18, 2026

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho (kanan).  

JAKARTA, KabarViral79.Com - Korlantas Polri telah melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi meningkatnya volume kendaraan mudik Lebaran

Penerapan Contraflow telah dilakukan di Tol Kilometer (Km) 55 hingga 70 yang mengarah ke Trans Jawa pada malam ini. 

"Malam ini juga di kilometer 55 hingga 70 kami lakukan contraflow untuk bisa mengatur flow yang menuju ke, trans Jawa," ujar Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho kepada wartawan, di Command Center PJR Korlantas Polri di Km 29 Cikarang, Jawa Barat, Selasa, 17 Maret 2026. 

Pada sore tadi, one way sepenggal juga telah diterapkan sejak Km 70 hingga 263 Tol Trans Jawa

Irjen Agus menegaskan, pihaknya akan terus mengevaluasi perkembangan volume kendaraan

"Apakah malam ini nanti ada puncak arus, nanti kami akan koordinasi dengan Dirut Jasa Marga, manakala ada bangkitan arus lagi, kemungkinan nanti akan bisa kita perpanjang untuk one way-nya itu. Tetapi kalau sudah landai, nanti akan tetap kita evaluasi," ujarnya. 

Sejauh ini volume kendaraan disebut masih terus meningkat. 

Irjen Agus mengatakan, penerapan one way nasional akan diberlakukan besok, rencananya sejak pukul 12.00 WIB. 

"Nanti bisa dimonitor dan tadi barusan kita monitor juga bahwa cukup terkendali dan bangkitan arus semakin malam juga semakin meningkat," ujarnya. 

"Jadi one way kira-kira demikian ya. Yang jelas besok, mungkin langsung dipimpin oleh Pak Menteri (Perhubungan) juga akan dilakukan flag off one way nasional arus mudik yang dilaksanakan pukul 12.00," imbuhhnya. 

Operasi Ketupat 2026 dijadwalkan berlangsung dua pekan, mulai dari 13 hingga 25 Maret 2026. 

Diprediksi akan ada 143,9 juta perjalanan masyarakat yang melakukan mudik Lebaran tahun ini. (*/red) 

Gubernur Andra Soni Sebut BCF Jadi Bukti Nyata Kekuatan Kreativitas Anak Muda Banten

By On Rabu, Maret 18, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan bahwa Banten Creative Fest (BCF) Ramadan Sale 2026 merupakan bukti nyata kekuatan kreativitas generasi muda Banten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. 

​Hal tersebut disampaikan Andra saat mengunjungi BCF di Alun-Alun Barat Kota Serang, Selasa, 17 Maret 2026, bersama Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) RI Teuku Riefky Harsya, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah dan Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim

​Andra mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pengembangan industri kreatif di Provinsi Banten. 

Menurutnya, kehadiran Menekraf menjadi bentuk dukungan konkret bagi para pelaku ekonomi kreatif lokal. 

​“Kita lihat bagaimana kehadiran Pak Menteri di Banten ini merupakan dukungan nyata bagi anak-anak muda dalam industri kreatif. Kita melihat langsung bagaimana anak-anak muda di Banten mengembangkan kreativitasnya,” ujar Andra. 

​Ia menilai, BCF bukan sekadar ajang pameran, melainkan ruang kolaborasi dan inovasi bagi pelaku ekonomi kreatif lintas subsektor. Sebanyak 17 subsektor ekonomi kreatif diklaim hadir dalam gelaran BCF Ramadan Sale 2026 ini. 

Andra berharap konsistensi penyelenggaraan BCF dari tahun ke tahun dapat terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerahnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Menekraf Teuku Riefky Harsya menyatakan optimismenya terhadap potensi pelaku ekonomi kreatif asal Banten. 

Ia menilai, mereka mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun global.

​“Saya sangat bangga dan yakin bahwa produk dan jenama (brand) anak-anak muda di Banten sudah terbukti menasional hingga mendunia. Ini memberikan ruang bagi jenama lokal untuk berkembang lebih luas,” tuturnya. 

​Riefky juga mengungkapkan bahwa Banten telah ditetapkan sebagai salah satu provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun ke depan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto

​“Pemerintah pusat telah menetapkan Banten sebagai proyek percontohan (pilot project) pengembangan ekonomi kreatif,” tambah Menekraf. 

​Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pusat terus mendorong akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, salah satunya melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis kekayaan intelektual agar industri ini dapat berkembang lebih cepat. 

​Sebagai informasi, BCF Ramadan Sale 2026 digelar pada 11 s.d 17 Maret 2026 di Alun-Alun Barat Kota Serang. 

Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran jenama lokal, festival kuliner Ramadan, pertunjukan musik, hingga ruang kolaborasi komunitas kreatif. 

Acara ini menjadi wadah strategis untuk memperluas jejaring sekaligus memperkuat posisi Banten sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. (Welfendry)

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Resmi Tahan Gus Alex

By On Rabu, Maret 18, 2026

Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas saat menjabat sebagai Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (rompi orange), setelah diperiksa sebagai tersangka kasus kuota haji, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 17 Maret 2026.  

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji sejak Selasa pagi, 17 Maret 2026. 

Pantauan awak media di lokasi, Gus Alex turun dari lantai 2 gedung Merah Putih dengan mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol pada pukul 14.44 WIB. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Gus Alex sudah tiba di gedung KPK sejak pukul 08.20. 

"Saudara IAA (Ishfah Abidal Aziz) pagi ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik,” ujarnya. 

Dalam kasus itu, Gus Alex diduga merupakan representasi dari Yaqut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut, Gus Alex memiliki peran dominan dalam pengumpulan fee percepatan ibadah haji khusus dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). 

"GA adalah Dtafsus dari sdr YCQ. Jadi para pejabat di sana pada saat itu menganggap bahwa apa yang disampaikan GA, karena dianggap sebagai representasi dari YCQ, dianggap itu adalah perintah YCQ," kata Asep saat Konferensi Pers yang dikutip dari siaran Youtube KPK RI, Jumat, 13 Maret 2026. 

"Artinya, kalau misalkan saya mau kasih uang kepada misalkan si A dan ada representasi si B ya enggak perlu langsung ke A langsung aja kasih ke B karena itu sama dengan kasih ke A," imbuhnya. 

Penyidik meyakini, uang yang dikumpulkan Gus Alex diduga akan diserahkan kepada Yaqut dan digunakan untuk banyak kebutuhan. 

Asep mengatakan, penyidik juga menemukan indikasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Gus Alex diduga berlangsung atas perintah serta sepengetahuan Yaqut. 

"Hal itu dikuatkan dengan keterangan lainnya serta bukti-bukti baik berupa bukti elektronik maupun bukti fisik lainnya,” kata Asep. (*/red)

Serap Aspirasi Mahasiswa, Gubernur Andra Soni Dialog Pembangunan dengan Cipayung Plus

By On Rabu, Maret 18, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni melakukan dialog pembangunan dengan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus

Dalam dialog itu, Gubernur menyampaikan delapan program unggulan serta upaya kolaborasi bersama seluruh elemen dalam mendukung pembangunan. 

“Ini adalah dialog berbagai hal dengan teman-teman Kelompok Cipayung, salah satunya terkait dengan satu tahun kepemimpinan,” kata Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten Jl Brigjen KH Syam’un No. 5 Kota Serang, Senin, 16 Maret 2026. 

“Kedua adalah keresahan teman-teman mahasiswa dalam beberapa hal. Tadi sudah disampaikan komitmen bersama untuk mengkaji bersama-sama, kemudian menindaklanjutinya bersama-sama,” imbuhnya. 

Andra Soni mengungkapkan, dirinya juga mengajak para kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk membuka ruang dialog dengan kelompok pemuda dan mahasiswa. Khususnya dalam rangka memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan. 

Andra Soni mengatakan, beberapa upaya kontribusi kelompok mahasiswa ada di beberapa bidang. Misalnya upaya dari kelompok Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang peduli dengan dengan angka putus sekolah

“Kemudian kepedulian mereka terhadap ijazah yang masih tertahan oleh sekolah. Apa korelasinya Sekolah Gratis dengan ijazah-ijazah tersebut,” ucapnya. 

Andra Soni menjelaskan, lewat Sekolah Gratis, otomatis tidak ada lagi kasus ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah yayasan. Selanjutnya, sekolah mitra Sekolah Gratis diajak dialog untuk membicarakan persoalan ijazah. 

“Kami memahami bahwa mereka juga punya sistem keuangan yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kita ajak dialog, semoga mereka bisa memberikan solusi,” ujarnya. 

Andra Soni menjelaskan, ke depan Sekolah Gratis akan menjangkau penerima manfaat yang lebih luas. Rencananya program ini akan menjangkau ke sekolah berbasis agama atau madrasah. 

Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga memaparkan perkembangan program unggulan Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang banyak dilaksanakan di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang

Menurutnya, respon masyarakat cukup baik terbukti dengan inisiatif pengajuan masyarakat yang mencapai 2.000 lebih proposal pengajuan program. 

Selain itu, Gubernur juga memaparkan percepatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan dan RSUD Uwes Qorny Cilograng. Keduanya baru bisa operasional setelah tiga tahun berdiri. 

Menurutnya, program-program itu sebagai bagian untuk mengikis kesenjangan antara wilayah utara dengan wilayah selatan Banten. Melalui program berbasis kemasyarakatan, kesenjangan produktivitas dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat diminimalisir. 

“IPM Provinsi Banten termasuk tinggi ditopang oleh wilayah utara. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten yang kini mendekati Rp1.000 triliun,” jelasnya. 

Kepada para mahasiswa, Andra Soni juga menegaskan sikapnya bahwa berdemonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Baginya, demonstrasi adalah proses pendewasaan serta menjadikannya merasa diawasi. 

“Kalian adalah pewaris Banten ke depan. Proses kalian berorganisasi sebagai sebuah kepedulian,” ujarnya. (Welfendry) 

Istana Minta Maaf soal Macet Ekstrem Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk

By On Rabu, Maret 18, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi

JAKARTA, KabarViral79.Com Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas kemacetan ekstrem yang terjadi di Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk saat musim mudik Lebaran 2026

Menurut Prasetyo, pemerintah telah bekerja keras untuk mengantisipasi dan memastikan seluruh kegiatan mudik atau pulang kampung dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

“Memang ada beberapa kejadian yang, apa namanya, kami mohon maaf. Terjadi penumpukan karena volume lalu lintas yang cukup luar biasa di penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Maret 2026

Prasetyo menegaskan, pemerintah terus melakukan pemantauan. Ia juga memastikan, petugas di lapangan bekerja keras mencari solusi guna mengurangi kemacetan dan antrean. 

"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memanfaatkan rentang masa liburan ini dengan memilih waktu mudik yang lebih merata, sehingga tidak terjadi penumpukan di satu hari tertentu,” ujarnya. 

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan dan kelancaran arus mudik. 

"Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kepolisian, Kementerian Perhubungan, serta seluruh BUMN terkait seperti Pelindo, ASDP, dan lainnya yang telah bekerja keras. Termasuk TNI yang juga diminta oleh Bapak Presiden, apabila diperlukan, untuk menyediakan sarana transportasi yang dimiliki, termasuk kapal laut, guna membantu kelancaran arus mudik maupun arus balik,” pungkasnya. (*/red)

Pemkab Bireuen Salurkan Insentif Rp 1,59 Miliar untuk Pimpinan dan Guru Dayah Jelang Idul Fitri

By On Rabu, Maret 18, 2026

Kadis Pendidikan Dayah Bireuen, Anwar, S.Ag, M.A.P.  

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menyalurkan insentif kepada pimpinan dan guru dayah di seluruh wilayah kabupaten menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah

Berdasarkan data resmi, sebanyak 173 pimpinan dayah menerima insentif masing-masing Rp 3 juta, sementara 715 guru dayah memperoleh Rp 1,5 juta per orang. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp 1.591.500.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun 2026. 

Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, mengatakan, penyaluran insentif tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan pendidikan dayah, terutama di tengah kondisi pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bireuen. 

“Ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi bentuk penghormatan kepada pimpinan dan guru dayah yang terus berperan dalam membina generasi, meski dalam situasi sulit,” ujar Mukhlis. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen, Anwar, S.Ag, M.A.P, menambahkan, banyak dayah terdampak banjir, baik dari sisi sarana prasarana maupun aktivitas belajar mengajar. Meski demikian, proses pendidikan tetap berjalan. 

Menurutnya, insentif tersebut diharapkan dapat membantu sekaligus memotivasi para pimpinan dan guru dayah agar terus menjalankan peran pendidikan di tengah keterbatasan. 

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat dayah sebagai pilar pendidikan Islam dan pembinaan moral masyarakat,” kata Anwar. 

Pemkab Bireuen, lanjutnya, akan terus meningkatkan dukungan terhadap dayah melalui berbagai program, termasuk bantuan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan berbasis kemandirian. 

Penyaluran insentif ini diharapkan dapat membantu para penerima dalam memenuhi kebutuhan menjelang Idul Fitri, sekaligus menjaga semangat dalam mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak. (Joniful Bahri)

Kegagalan Peramalan Transportasi: Pelajaran dari Macet Ekstrem Ketapang-Gilimanuk

By On Rabu, Maret 18, 2026

Pelabuhan Gilimanuk

Oleh: Dr. Eng. IB Ilham Malik

Kemacetan panjang kembali terjadi di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Kemacetan yang terjadi saat musim mudik kali ini dinilai paling buruk. Ribuan kendaraan mengantre berjam-jam untuk menyeberang dari Jawa ke Bali maupun sebaliknya. 

Peristiwa seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Hampir setiap musim libur panjang atau hari raya, antrean kendaraan terjadi di titik yang sama. Termasuk di Penyeberangan Jawa - Sumatera. Bahkan pada hari-hari biasa, kepadatan lalu lintas di sekitar pelabuhan juga sering muncul karena pergerakan kendaraan barang yang cukup tinggi. 

Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: mengapa kemacetan seperti ini selalu berulang, padahal kita sudah memiliki cukup banyak pengetahuan dan teknologi untuk memprediksi pergerakan lalu lintas? 

Dalam ilmu transportasi modern, salah satu fondasi utama perencanaan sistem transportasi adalah kemampuan melakukan pemodelan dan peramalan atau forecasting.

Melalui pemodelan transportasi, pergerakan kendaraan dan penumpang dapat diperkirakan dengan menggunakan berbagai variabel seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, peningkatan kepemilikan kendaraan, perubahan pola perjalanan, hingga perkembangan wilayah. 

Dengan pendekatan ini, para perencana transportasi dapat memperkirakan berapa volume lalu lintas yang akan muncul, lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun ke depan. 

Tujuan dari proses ini sangat jelas: memastikan bahwa kapasitas layanan transportasi selalu berada di atas atau setidaknya seimbang dengan permintaan perjalanan. 

Jika prediksi menunjukkan bahwa volume kendaraan akan meningkat secara signifikan, maka pemerintah dan operator dapat segera mengambil langkah penyesuaian. 

Kapasitas pelabuhan dapat diperluas, jumlah kapal dapat ditambah, sistem antrean dapat diperbaiki, atau bahkan pola distribusi lalu lintas dapat diatur ulang. 

Dengan kata lain, forecasting bukan sekadar latihan akademik, melainkan instrumen penting untuk mencegah krisis transportasi sebelum krisis itu benar-benar terjadi. 

Kemampuan teknis untuk melakukan pemodelan transportasi sebenarnya sudah lama dimiliki oleh para ahli dan lembaga transportasi di Indonesia. 

Banyak perguruan tinggi mengajarkan metode pemodelan transportasi, mulai dari model generasi perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda, hingga pembebanan jaringan. 

Di tingkat kebijakan, berbagai kementerian juga memiliki unit analisis yang mampu melakukan kajian proyeksi lalu lintas. 

Namun, dalam praktiknya, pendekatan berbasis peramalan ini belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. 

Kemacetan parah di lintas Ketapang–Gilimanuk menjadi contoh nyata dari persoalan tersebut. 

Lintas penyeberangan ini merupakan salah satu simpul transportasi paling penting di Indonesia karena menghubungkan Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi nasional dengan Bali yang menjadi salah satu destinasi wisata utama dunia. 

Setiap hari, ribuan kendaraan pribadi, bus pariwisata, dan truk logistik melintasi jalur ini. Dengan karakter seperti itu, seharusnya lintas ini diperlakukan sebagai koridor transportasi strategis yang memerlukan perencanaan kapasitas jangka panjang. 

Jika dilakukan pemodelan secara serius, peningkatan volume kendaraan pada lintas ini sebenarnya sangat mudah diprediksi. 

Pertumbuhan kendaraan di Pulau Jawa terus meningkat setiap tahun. Sektor pariwisata Bali juga terus berkembang. Selain itu, aktivitas logistik antarwilayah juga semakin intensif. 

Semua variabel tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan tekanan terhadap kapasitas pelabuhan penyeberangan. 

Artinya, antrean kendaraan yang terjadi sekarang bukanlah kejadian yang tiba-tiba muncul, melainkan hasil dari proses pertumbuhan permintaan perjalanan yang telah berlangsung lama. 

Masalah yang lebih mendasar justru terletak pada cara kita memandang perencanaan transportasi. 

Di banyak lembaga transportasi, perencanaan sering kali bersifat reaktif. Kebijakan baru biasanya diambil setelah masalah muncul dan menimbulkan tekanan publik yang besar. 

Ketika kemacetan terjadi, barulah berbagai langkah darurat dilakukan, seperti penambahan kapal sementara, pengaturan jalur antrean, atau pembatasan kendaraan tertentu. 

Pendekatan seperti ini memang dapat meredakan masalah dalam jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan. 

Situasi ini juga berkaitan dengan cara kerja birokrasi transportasi yang masih sangat bergantung pada arahan administratif. 

Dalam banyak kasus, institusi transportasi lebih sering bekerja berdasarkan instruksi pimpinan politik daripada berdasarkan kebutuhan teknokratis jangka panjang. 

Di tingkat pusat, misalnya, sering muncul pernyataan bahwa kebijakan hanya dijalankan sesuai dengan arahan presiden atau program pemerintah pusat. 

Di tingkat daerah, jawaban yang sering muncul juga serupa: pemerintah daerah hanya melaksanakan perintah gubernur, wali kota, atau bupati. 

Pendekatan semacam ini pada akhirnya membuat proses perencanaan transportasi kehilangan basis analitisnya. 

Transportasi adalah sistem yang sangat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, demografi, dan ruang wilayah. Karena itu, pengelolaannya tidak bisa hanya bergantung pada perintah administratif yang bersifat jangka pendek. 

Tanpa analisis masa depan yang kuat, kebijakan transportasi akan selalu tertinggal satu langkah di belakang perkembangan permintaan perjalanan. 

Jika pemerintah benar-benar ingin mencegah kemacetan seperti yang terjadi di Ketapang–Gilimanuk, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun sistem forecasting transportasi yang kuat di semua moda. 

Sistem ini harus mampu memantau perkembangan permintaan perjalanan secara berkala dan menerjemahkannya menjadi proyeksi kapasitas infrastruktur yang dibutuhkan. 

Dengan dukungan data yang memadai, pemerintah dapat mengetahui sejak awal kapan suatu simpul transportasi akan mencapai titik jenuh. 

Langkah kedua adalah membangun integrasi data transportasi lintas moda. 

Saat ini, data transportasi di Indonesia masih tersebar di berbagai institusi. Data lalu lintas jalan berada di satu lembaga, data pelabuhan di lembaga lain, sementara data logistik dan pariwisata berada di instansi yang berbeda. Padahal, pergerakan transportasi modern bersifat multimoda. 

Kemacetan di pelabuhan penyeberangan tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang pelabuhan itu sendiri, tetapi juga harus dilihat dari pola pergerakan kendaraan di jaringan jalan nasional yang terhubung dengannya. 

Langkah ketiga adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lembaga transportasi. 

Pemodelan transportasi bukan pekerjaan sederhana. Dibutuhkan tenaga analis yang memahami statistik, ekonomi transportasi, teknik lalu lintas, dan perencanaan wilayah. 

Tanpa SDM yang kuat, berbagai sistem data dan teknologi yang tersedia tidak akan menghasilkan analisis yang berguna bagi pengambilan keputusan. 

Selain itu, pemerintah juga perlu membangun budaya kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy dalam sektor transportasi. 

Setiap keputusan strategis seharusnya didasarkan pada hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Dengan cara ini, kebijakan transportasi tidak lagi sekadar respons terhadap tekanan situasional, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. 

Dalam konteks lintas Ketapang–Gilimanuk, pendekatan ini dapat diterapkan dengan melakukan kajian kapasitas jangka panjang terhadap sistem penyeberangan Jawa–Bali. 

Kajian tersebut harus mencakup proyeksi pertumbuhan kendaraan, kebutuhan jumlah kapal, kapasitas dermaga, hingga sistem manajemen antrean. 

Jika hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas eksisting akan segera terlampaui, maka pemerintah harus segera merancang langkah penambahan kapasitas sebelum kemacetan besar kembali terjadi. 

Pada akhirnya, persoalan kemacetan transportasi bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga masalah cara berpikir dalam mengelola masa depan. 

Infrastruktur transportasi memiliki umur layanan yang panjang dan membutuhkan investasi besar. 

Karena itu, setiap keputusan yang diambil hari ini harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. 

Prinsip dasar yang harus dipegang sejak sekarang adalah sederhana, tapi fundamental: setiap simpul transportasi harus direncanakan berdasarkan proyeksi permintaan jangka panjang, bukan sekadar berdasarkan kondisi saat ini. 

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat bergerak dari pola penanganan masalah menuju pola pencegahan masalah. 

Jika prinsip ini benar-benar dijadikan pegangan dalam pengelolaan transportasi nasional, maka kemacetan yang selalu berulang di berbagai simpul transportasi, termasuk di lintas Ketapang–Gilimanuk, tidak lagi menjadi kejadian yang harus diterima sebagai rutinitas tahunan. 

Sebaliknya, ia dapat diantisipasi sejak awal melalui perencanaan yang cermat, analisis kuat, dan keberanian mengambil keputusan strategis jauh sebelum krisis benar-benar terjadi. 

Penulis adalah Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITERA

Sumber: kompas.com

Bupati Tangerang Pastikan Jalan dan Jembatan Kalibaru Diperbaiki

By On Rabu, Maret 18, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid memastikan perbaikan jalan dan jembatan Kalibaru Kosambi diperbaiki. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Maesyal Rasyid saat menghadiri acara silaturahmi bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan warga setempat, di Kampung Benda Baru, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Selasa, 17 Maret 2026. 

"Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran. Insya Allah, tahun ini jembatan kalibaru kita bangun supaya tidak macet lagi, begitu juga dengan perbaikan jalan-jalan lainnya yang saat ini sedang dalam proses lelang," ujar Bupati Maesyal Rasyid. 

Dia memohon maaf atas keterlambatan pelaksanaan pembangunan yang terjadi. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena harus melalui proses lelang dan mengikuti aturan yang berlaku. 

"Saya memohon maaf jika ada keterlambatan pembangunan. Semua ada aturannya, harus melalui proses anggaran dan tender lelang," jelasnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid juga mengapresiasi masyarakat Desa Rawarengas yang terus menjaga tradisi silahturahmi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan elemen masyarakat lainnya. 

"Saya bangga, hari ini dalam suasana hangat bulan suci Ramadan, masyarakat terus menjaga tradisi silahturahmi dan berbagai kebahagiaan dengan sesama. Ini adalah cermin fondasi kekuatan umat dan kerukunan antarumat beragama di wilayah Kabupaten Tangerang," ujarnya. 

Menurutnya, bulan suci Ramadan bukan hanya momen meningkatkan ibadah personal seperti puasa, tarawih, dan zakat, tetapi juga momentum memperkuat hubungan sosial tanpa memandang suku, ras dan agama. 

"Orang Islam itu baik, bergaul dengan siapa saja, baik dengan saudara kita yang beragama Kristen, Buddha, Hindu, maupun agama lainnya. Saya senang melihat di Kabupaten Tangerang, kita saling menghargai dan menjaga Itulah kekuatan kita," ujarnya. 

Acara silahturahmi diakhiri dengan pemberian santunan kepada 312 janda dan 96 anak yatim. (Reno)

Iran Tegaskan Selat Hormuz Terbuka untuk Semua, Kecuali AS Beserta Sekutunya

By On Rabu, Maret 18, 2026

Selat Hormuz

JAKARTA, KabarViral79.Com - Otoritas Iran mulai membuka akses terbatas bagi sejumlah kapal tanker minyak untuk melintasi Selat Hormuz, di tengah meningkatnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel

Jalur strategis tersebut ditegaskan hanya akan ditutup bagi pihak yang dianggap sebagai 'musuh'. 

Dalam pernyataan resmi, otoritas Teheran menyebut kapal-kapal dari negara yang tidak terlibat dalam konflik tetap diizinkan melintas, dengan syarat berkoordinasi dengan militer Iran. 

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menyatakan bahwa kebijakan tersebut diberlakukan secara selektif. 

"Selat Hormuz hanya akan ditutup untuk musuh-musuh dan pihak-pihak yang mendukung agresi mereka," ujarnya. 

Pernyataan senada disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei. 

Ia menegaskan, kapal dari negara netral tetap dapat melintas dengan izin otoritas Iran. 

"Kapal-kapal milik negara yang tidak terlibat dalam perang diizinkan melintasi Selat Hormuz dengan koordinasi dan izin militer Iran," ujarnya. 

Kebijakan ini muncul di tengah situasi yang memanas, di mana konflik antara Iran melawan AS dan Israel telah mengganggu lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut. 

Banyak kapal tanker sempat tertahan, memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global

Sebagai jalur vital, Selat Hormuz dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia dan gas alam cair (LNG). Gangguan di kawasan ini berpotensi langsung memengaruhi harga dan distribusi energi global. 

Sejak serangan besar-besaran lebih dari dua pekan lalu, Iran dilaporkan melancarkan serangan balasan ke sejumlah target di Israel, pangkalan militer AS, serta infrastruktur energi di kawasan Teluk menggunakan rudal dan drone

Di tengah ketegangan tersebut, lalu lintas maritim di Selat Hormuz sempat melambat signifikan. Namun, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kapal mulai kembali diizinkan melintas, menandakan adanya pelonggaran terbatas. 

Laporan menyebutkan kapal tanker dari beberapa negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan Turki telah mendapat izin melintas dengan aman. 

Otoritas India bahkan melaporkan dua kapal tanker yang mengangkut LPG berhasil melewati Selat Hormuz tanpa hambatan pada Sabtu, 14 Maret 2026. 

Sementara itu, kapal tanker berbendera Pakistan bernama Karachi juga menyelesaikan pelayarannya sehari setelahnya. 

Kapal berbendera Turki, Rozana, turut diizinkan melintas setelah pemerintah Ankara memperoleh persetujuan dari Teheran. 

Meski akses mulai dibuka secara terbatas, situasi di kawasan tersebut masih dinilai rawan. 

Kebijakan selektif Iran terhadap lalu lintas kapal menjadi penanda bahwa Selat Hormuz tetap berada dalam kendali ketat di tengah konflik yang belum mereda. (*/red)

Korban Banjir Bireuen Kecewa dengan Pernyataan Safrizal, Minta Turun Langsung ke Lokasi Pengungsian

By On Selasa, Maret 17, 2026

Korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen menyayangkan pernyataan Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Pasca Bencana, Safrizal ZA

BIREUEN, KabarViral79.ComMasyarakat korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen menyayangkan pernyataan Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana, Safrizal ZA, yang menyebut pengungsi tidak boleh lagi tinggal di tenda karena telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). 

Pernyataan tersebut diketahui dari sebuah video yang beredar di media sosial, saat Safrizal menjawab pertanyaan seorang warganet di Pendopo Bupati Bireuen

Sejumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda darurat di kompleks Kantor Bupati Bireuen mengaku kecewa atas pernyataan tersebut. 

Mereka menilai, kondisi di lapangan belum memungkinkan untuk meninggalkan tenda karena belum adanya kepastian hunian yang layak. 

“Kami masih tinggal di tenda bersama keluarga karena rumah kami hancur. Kami kecewa dengan pernyataan itu,” ujar salah seorang pengungsi, Selasa, 17 Maret 2026. 

Para korban menyatakan akan tetap bertahan di tenda hingga ada kejelasan terkait pembangunan hunian tetap maupun hunian sementara. 

Korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen menyayangkan pernyataan Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Pasca Bencana, Safrizal ZA. 

Mereka juga meminta Safrizal untuk turun langsung ke lokasi bencana agar dapat melihat kondisi yang sebenarnya. 

Selain itu, para pengungsi menilai kehadiran pejabat pusat seharusnya membawa solusi, bukan menimbulkan polemik di tengah kondisi mereka yang masih sulit. 

“Kami berharap beliau bisa datang langsung dan mendengar keluhan kami, bukan hanya menerima informasi dari pihak lain,” kata pengungsi lainnya. 

Dalam kesempatan itu, para korban juga mengaku tidak seluruhnya menerima DTH. Sebagian dari mereka bahkan menyatakan kehilangan rumah dan lahan akibat bencana, sehingga saat ini tidak memiliki tempat tinggal selain tenda darurat. 

“Kami tidak tahu harus ke mana jika tenda dibongkar. Tidak semua dari kami menerima DTH, dan kami juga tidak mampu menyewa rumah,” ujarnya. 

Para pengungsi turut meminta perhatian pemerintah pusat untuk mengevaluasi penanganan bencana di daerah, serta memastikan bantuan dan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi riil di lapangan. 

Hingga kini, para korban masih bertahan di tenda pengungsian sambil menunggu kepastian terkait tempat tinggal yang layak pasca bencana. (Joniful Bahri)

Pria di Bireuen Ditangkap Polisi atas Dugaan Pencabulan Anak di Bawah Umur

By On Selasa, Maret 17, 2026

Pria berinisial MY, warga Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, diamankan oleh polisi atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bireuen menangkap seorang pria berinisial MY (55), warga Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. 

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelecehan seksual terhadap seorang anak perempuan dari keluarga kurang mampu, yang identitasnya disamarkan sebagai Melati. 

Kasus tersebut menjadi perhatian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bireuen sejak awal Maret 2026. Kapolres Bireuen, AKBP Tuschad Cipta Hendardi, turut memberi atensi khusus agar perkara itu segera ditangani. 

Kasatreskrim Polres Bireuen, AKP Jefryandi mengatakan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan. 

“Setelah dilakukan pendalaman secara detail, pelaku berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan dan didukung alat bukti yang cukup, tersangka mengakui perbuatannya,” ujar Jefryandi, Senin, 16 Maret 2026 kemarin. 

Saat ini, tersangka telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik Unit PPA dengan didampingi penasihat hukum, guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan. 

Jefryandi menambahkan, pihaknya juga terus mendalami kasus tersebut untuk melengkapi berkas perkara. 

“Pelaku dijerat Pasal 50 juncto Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan ancaman hukuman maksimal 16 tahun penjara,” jelasnya. 

Polisi mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mengetahui adanya tindak kekerasan atau pelecehan terhadap anak, agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. (Joniful Bahri)

Pemkab Bireuen Klaim Sudah Tawarkan Hunian Sementara, Pengungsi Tetap Bertahan di Tenda Komplek Kantor Bupati

By On Selasa, Maret 17, 2026

Bupati Bireuen, H. Mukhlis saat melakukan pertemuan dengan pengungsi yang mendirikan tenda di Kantor Bupati setempat. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menyatakan telah berupaya mencarikan solusi sementara bagi para pengungsi korban bencana yang mendirikan tenda di kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Namun, tawaran tersebut belum diterima oleh para penyintas. 

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli menjelaskan, sejak hari pertama para pengungsi tiba, Bupati Bireuen langsung menemui mereka pada 13 Maret 2026 untuk mendengar aspirasi secara langsung. 

Dalam pertemuan yang berlangsung di mushala kantor pusat pemerintahan, para penyintas menyampaikan keluhan serta mempertanyakan kepastian pembangunan hunian tetap (Huntap). Mereka juga meminta solusi tempat tinggal sementara yang lebih layak, karena telah lama bertahan di tenda. 

“Bupati merespons dengan menawarkan hunian sementara yang layak bagi seluruh pengungsi, tanpa membedakan apakah sudah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) atau belum,” ujar Muhajir. 

Ia menyebutkan, meski pemerintah daerah berkomitmen menyediakan hunian sementara yang memenuhi kebutuhan dasar seperti kamar per kepala keluarga, fasilitas mandi, dapur, serta logistik, namun kepastian pembangunan Huntap belum dapat ditentukan. 

“Pembangunan Huntap merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait,” katanya. 

Menurutnya, kesepakatan sempat tercapai antara pemerintah dan pengungsi pada dini hari menjelang sahur, di mana para penyintas bersedia menempati hunian sementara yang disiapkan. Bahkan, momen tersebut diakhiri dengan santap sahur bersama. 

Namun, pada pagi harinya, sikap sebagian pengungsi berubah. Melalui perwakilan mereka, disampaikan penolakan terhadap solusi tersebut dan memilih tetap bertahan di tenda hingga ada kepastian pembangunan Huntap. 

Upaya lanjutan juga dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bireuen, Hanafiah yang ditugaskan langsung oleh Bupati untuk menyiapkan hunian sementara. Namun, saat proses penjemputan, para pengungsi kembali menolak dipindahkan. 

Pada Senin, 16 Maret 2026, puluhan pengungsi bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati. Mereka menuntut kepastian pembangunan huntap serta pengakuan status sebagai korban bencana. 

Dalam aksi tersebut, massa juga menilai Bupati tidak peduli dan tidak pernah menjenguk pengungsi. Pernyataan ini dibantah oleh Pemkab Bireuen. 

Asisten II Setdakab Bireuen, Mawardi menegaskan bahwa Bupati telah turun langsung menemui pengungsi pada awal kejadian,” kata Muhajir. 

Ia juga menjelaskan, ketidakhadiran Bupati saat aksi berlangsung karena sedang menjalankan tugas dinas di Banda Aceh yang tidak dapat diwakilkan. 

Dalam dialog dengan demonstran, pemerintah juga mengajak pengungsi untuk memverifikasi data melalui kartu keluarga dan KTP guna memastikan status mereka dalam data Jitupasna, termasuk penerimaan DTH. Namun, ajakan tersebut tidak mendapat respons penuh dari peserta aksi. 

Muhajir menyimpulkan bahwa kebuntuan (deadlock) yang terjadi bukan karena kurangnya upaya pemerintah, melainkan adanya penolakan terhadap solusi yang ditawarkan. 

Ia mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan kerja sama demi kepentingan para korban bencana, terlebih menjelang Idul Fitri

“Pemerintah daerah bersama seluruh pihak terus berupaya mempercepat penanganan pasca bencana. Diharapkan semua elemen dapat bersatu mencari solusi terbaik agar para pengungsi tidak berlarut-larut tinggal di tenda,” tutupnya. (Joniful Bahri)

Sikapi Maraknya Tambang Batubara Ilegal di Blok Kobak Cihara, Asper Bayah Segera Koordinasikan Patroli Gabungan

By On Selasa, Maret 17, 2026

 


LEBAK, KabarViral79.Com – Maraknya aktivitas tambang batubara ilegal di lahan Perhutani, tepatnya di Blok Kobak, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, mendapat perhatian serius dari pihak berwenang. Asisten Perhutani (Asper) KBKPH Bayah, Lucyta Sakagiri, menyatakan akan segera melaporkan temuan ini ke Dinas Kehutanan Provinsi Banten.

Langkah tegas tersebut diambil menyusul banyaknya laporan dan pemberitaan media terkait aktivitas penambangan tanpa izin yang semakin menjamur di wilayah tersebut.

"Lokasi tersebut merupakan kawasan KHDPK (Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus) sesuai SK 149 Kemenhut Tahun 2025. Kewenangan pengelolaannya berada di bawah Kementerian Kehutanan, sementara Perhutani fokus menjaga aset-aset yang ada di dalamnya," ujar Lucyta saat memberikan keterangan pada Selasa (17/3/2026).

Lucyta menambahkan, karena masih ditemukan kegiatan penambangan batubara ilegal di dalam kawasan tersebut, pihak Perhutani akan segera berkoordinasi dan mengirimkan laporan resmi ke Dinas Kehutanan Provinsi Banten.

"Selanjutnya, kami akan melakukan patroli gabungan bersama Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) dan instansi terkait lainnya untuk menertibkan aktivitas ilegal tersebut," pungkasnya.

(Cup/Tim)

Teks foto

1.Fhoto salah satu tambang batubara ilegal di Blok Kobak Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak

Pemilik Tambang Batubara Ilegal Merasa Terganggu oleh Status Wartawan, Ketua PPWI Lebak: Jangan Anti Kritik

By On Selasa, Maret 17, 2026

 


LEBAK, KabarViral79.ComPolemik aktivitas tambang batubara ilegal kembali mencuat di wilayah Kabupaten Lebak. Kali ini, seorang pengusaha berinisial E mengaku merasa terganggu dengan unggahan status WhatsApp milik salah satu wartawan yang menampilkan lubang tambang batubara ilegal, Selasa (17/3/2026).

Peristiwa tersebut bermula ketika wartawan tersebut mengunggah dokumentasi berupa lubang tambang yang diduga ilegal di wilayah Kobak. Namun, unggahan itu rupanya memicu reaksi dari E yang merasa bahwa lubang yang ditampilkan merupakan miliknya.

Melalui pesan WhatsApp, E menyampaikan keberatannya dan mempertanyakan alasan unggahan tersebut.

“Banyak lubang yang lainnya juga di Kobak. Untuk apa lubang saya dijadikan status?” ujarnya dalam bahasa daerah, Minggu (15/3).

E juga mengaku saat ini tengah berada dalam tekanan karena harus mengelola operasional tambang sekaligus para pekerja di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Kabir Albantani selaku Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Lebak menegaskan bahwa wartawan memiliki hak untuk menyampaikan informasi kepada publik, terlebih jika berkaitan dengan dugaan aktivitas ilegal yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat.

“Jika aktivitas itu legal, tidak perlu merasa terganggu. Tapi jika yang dipersoalkan adalah tambang ilegal, justru itu menjadi bagian dari kontrol sosial yang memang menjadi tugas pers,” tegas Abdul Kabir.

Ia juga menilai, reaksi yang ditunjukkan oleh E justru menimbulkan tanda tanya di tengah publik.

“Kenapa harus merasa tersinggung jika memang tidak ada yang dilanggar? Justru ini menjadi refleksi bahwa aktivitas tersebut perlu dikaji ulang dari sisi legalitasnya,” lanjutnya.

Abdul Kabir menambahkan, wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik dilindungi oleh undang-undang dan memiliki peran penting dalam mengawasi berbagai aktivitas yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Pers bukan musuh, melainkan mitra dalam membangun transparansi. Jangan sampai ada upaya membungkam atau mengintimidasi hanya karena merasa tidak nyaman dengan pemberitaan,” ujarnya.

Kasus ini kembali membuka perhatian publik terhadap maraknya aktivitas tambang batubara ilegal di wilayah Lebak, khususnya di area Kobak. Selain berpotensi merusak lingkungan, aktivitas tersebut juga dinilai rawan menimbulkan konflik sosial.

Ketua PPWI Lebak pun berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti persoalan ini secara serius.

“Ini bukan sekadar soal status WhatsApp, tapi soal dugaan aktivitas ilegal yang harus ditindak. Jangan sampai pembiaran terus terjadi,” pungkasnya.

(Tim/Red)

Diduga Tak Terima Aktivitasnya Disorot, Pemilik Tambang Batubara Ilegal di Cihara Protes Wartawan

By On Selasa, Maret 17, 2026

 

Salah satu lubang batubara ilegal di lahan milik Perum Perhutani Blok Kobak, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak

LEBAK, KabarViral79.Com – Seorang pemilik tambang batubara ilegal berinisial E mengungkapkan keberatannya setelah aktivitas penggaliannya di lahan Perhutani, Blok Kobak, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, menjadi sorotan media, Selasa (17/3/2026).

Hal ini muncul hanya karena melihat status di WhatsApp salah satu wartawan yang memosting lubang batubara ilegal tersebut, namun ternyata inisial E merasa terusik.

Melalui pesan WhatsApp, E merasa terusik dan mempertanyakan mengapa lubang miliknya dibuat status di WhatsApp.

“Banyak lubang yang lainnya juga di Kobak. Untuk apa lubang saya dijadikan status?” ujar E dalam bahasa daerah, Minggu (15/3).

E mengaku saat ini sedang merasa tertekan karena harus mengurus operasional dan para pekerja di lapangan.

“Saya lagi pusing memikirkan pekerja. Menjual batubara yang banyak tanahnya saja sulit, ini malah mau dipersoalkan. Padahal hasilnya pun hanya satu mobil,” ungkapnya.

Lebih lanjut, E menyampaikan permohonan maaf jika pernyataannya terkesan emosional. Ia berdalih kondisi modal yang terus menipis membuatnya kehilangan kesabaran.

“Maaf kalau kata-kata saya menyinggung. Saat ini saya sedang pusing karena terus mengeluarkan modal untuk pekerja, tapi hasilnya belum sebanding,” pungkasnya.

Saat awak media menghubungi via telepon WhatsApp untuk meminta keterangan dan klarifikasi dari E terkait ucapan yang dilontarkannya yang menyebutkan “Nu borok dirorojok” dan “malah rek dihaliwuken”, namun tidak diangkat dengan dalih sedang banyak orang.

Sampai berita ini diterbitkan, tim awak media masih berupaya meminta kejelasan apa maksud dan tujuan kata-kata yang dilontarkan oleh inisial E, salah satu pemilik tambang di Blok Sanggo, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak.

Menanggapi tambang batubara tersebut, petugas Perhutani akan segera melakukan operasi ke Blok Sanggo, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara.

“Nanti habis rencana mau melakukan operasi,” kata Ence.

(Cup/Tim)

Korban Banjir dan Longsor di Bireuen Gelar Aksi Damai, Desak KPK Audit Dana Bencana

By On Selasa, Maret 17, 2026

Korban banjir bandang dan tanah longsor dari sejumlah desa di Kabupaten Bireuen menggelar aksi damai, di Halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 16 Maret 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Ratusan korban banjir bandang dan tanah longsor dari sejumlah desa di Kabupaten Bireuen menggelar aksi damai di Halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 16 Maret 2026. 

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menyuarakan berbagai tuntutan terkait penanganan pasca bencana yang dinilai belum memberikan kepastian bagi korban hingga saat ini. 

Para peserta aksi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit penggunaan dana bantuan korban banjir di Kabupaten Bireuen. 

Massa juga menyoroti proyek-proyek tanggap darurat pasca bencana yang menggunakan anggaran negara. Mereka menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yang dinilai menguntungkan pihak tertentu, sehingga berdampak pada lambatnya penanganan terhadap para korban. 

Selain itu, para korban juga menuntut tempat tinggal yang layak. Hingga lebih dari tiga bulan pasca bencana yang terjadi pada akhir November 2025 lalu, sebagian korban masih bertahan di tenda darurat. 

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penanganan bencana yang dinilai belum memberikan kepastian, termasuk adanya korban yang hingga kini belum menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). 

Perwakilan korban, Nurpinda, dalam orasinya menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah segera menyediakan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi warga yang kehilangan rumah. 

Para pengunjuk rasa ikut mengusung sejumlah spanduk, menyuarakan berbagai tuntutan terkait penanganan pasca bencana, di Halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin, 16 Maret 2026. 

Selain itu, massa juga meminta keterbukaan informasi publik terkait anggaran penanganan bencana, data korban, serta daftar penerima bantuan. Mereka juga menuntut transparansi dalam penggunaan dana bantuan bencana. 

Para korban turut meminta keadilan dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak, serta langkah penanganan banjir secara berkelanjutan agar musibah serupa tidak terulang. 

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga meminta pejabat yang hadir di lokasi untuk menghubungi Bupati Bireuen melalui sambungan telepon dan menyalakan pengeras suara agar warga dapat mendengar penjelasan langsung dari Kepala Daerah. 

Salah seorang peserta aksi, Halimah, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan penjelasan langsung kepada para korban. 

Ia bahkan sempat meminta pejabat yang hadir untuk menghubungi Bupati Bireuen melalui sambungan telepon dan menyalakan pengeras suara agar warga dapat mendengar penjelasan langsung dari Kepala Daerah. 

“Kalau memang tidak bisa hadir, tolong hubungi Bupati lewat telepon dan hidupkan pengeras suara supaya kami bisa mendengar langsung penjelasannya. Kami hanya ingin kepastian,” ujar Halimah di hadapan para pejabat yang hadir. 

Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi. Hingga aksi berakhir, belum ada kesepakatan konkret antara pemerintah daerah dan para korban terkait berbagai tuntutan yang disampaikan. 

Meski demikian, para peserta aksi menutup kegiatan dengan tertib dan berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang hingga kini masih menunggu penanganan pasca bencana. (Joniful Bahri)

Rindu: Stimulus Ekonomi Tanpa Birokrasi saat Mudik

By On Selasa, Maret 17, 2026

Oleh: Udin Suchaini

Setiap tahun, menjelang Lebaran, Indonesia menyaksikan mobilisasi manusia dalam skala yang hampir tak tertandingi di dunia. 

Jalan tol dipadati kendaraan, terminal penuh sesak, bandara ramai, dan desa-desa yang biasanya tenang tiba-tiba kembali hidup. 

Fenomena ini sering disebut menuju udik (mudik) atau perjalanan menuju kampung. 

Mudik bukan sekadar perpindahan manusia, fenomena mobilisasi ekonomi besar-besaran yang digerakkan oleh kerinduan. 

Sebagai bentuk emosi, kerinduan menjelma menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. 

Kerinduan untuk pulang, bertemu orang tua, bersilaturahmi dengan keluarga, dan merayakan Lebaran bersama, mendorong jutaan orang bergerak secara serempak. 

Mobilisasi penduduk ini kemudian menciptakan rantai konsumsi panjang, dimulai dari kota, melintas di jalan raya, lalu menyebar ke desa-desa. 

Ekonomi Persiapan di Kota

Siklus itu dimulai jauh sebelum seseorang benar-benar pulang kampung. Ia dimulai dari persiapan ekonomi di kota. 

Persiapan perjalanan menuju kampung halaman, mendorong orang untuk bersiap pulang dengan sebaik mungkin. 

Bengkel kendaraan dipenuhi pelanggan yang ingin memastikan mobilnya siap menempuh perjalanan jauh. Servis mesin, penggantian oli, pengecekan rem, hingga pembelian aksesori kendaraan melonjak tajam. 

Pada saat yang sama, pusat perbelanjaan mengalami peningkatan transaksi. Orang membeli baju baru, sepatu anak, koper perjalanan, hingga berbagai kebutuhan Lebaran. 

Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan Indeks Penjualan Riil (IPR) Februari 2026 diprakirakan mencapai 233,5 atau tumbuh 6,9 persen secara tahunan (year on year/yoy), didorong oleh konsumsi sandang dan perlengkapan rumah tangga menjelang Lebaran. 

Selain itu, konsumsi barang sekunder juga meningkat. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi salah satu kelompok utama penyumbang inflasi Februari 2026. 

BPS mencatat tingkat inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,55 persen. Tingkat inflasi kelompok ini lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya dan bulan yang sama di periode sebelumnya. 

Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah komoditas emas perhiasan. Komoditas emas perhiasan telah mengalami inflasi sebesar 8,42 persen dan andil inflasi 0,19 persen. 

Tradisi membawa oleh-oleh juga menjadi bagian penting dari konsumsi ini. Pemudik dari Jakarta kerap membeli makanan khas untuk keluarga di kampung, seperti Dodol Betawi, Biji Ketapang, Lapis Bogor, dll. 

Dalam konteks ini, rindu bahkan sudah menciptakan transaksi ekonomi sebelum perjalanan dimulai. 

Ketika arus mudik dimulai, pusat aktivitas ekonomi berpindah ke angkutan laut, rel, dan jalan raya. Jalur transportasi berubah menjadi koridor ekonomi sementara yang membentang ribuan kilometer. 

Lonjakan mobilitas masyarakat saat musim mudik Lebaran kerap diikuti dengan meningkatnya permintaan layanan transportasi angkutan penumpang. 

Dampaknya, konsumsi BBM meningkat drastis. Tahun sebelumnya, Data Pertamina Patra Niaga menunjukkan melonjak signifikan. Pertamax Turbo naik 90,7 persen dan Pertamax naik 24,8 persen dari hari biasa. 

Ekskalasi mobilitas kendaraan selama musim mudik yang kasat mata. Di sisi lain, jalan tol yang sebagian besar dikelola oleh Jasa Marga juga mengalami peningkatan volume kendaraan. 

Pemerintah bahkan memberikan diskon tarif tol hingga 30 persen di sejumlah ruas untuk mengurai kepadatan sekaligus meringankan biaya perjalanan masyarakat. 

Rest area bukan sekedar singgah, pelepas lelah, hingga ekonomi mikro bergerak lincah. Pemudik membeli kopi, makanan ringan, minuman, hingga mainan anak. Ribuan transaksi kecil yang terjadi setiap hari membentuk perputaran uang yang berlimpah. 

Redistribusi: Desa Mendadak Bergairah

Puncak dari siklus ini terjadi ketika para perantau akhirnya tiba di kampung halaman. Desa yang biasanya sunyi mendadak penuh aktivitas. 

Mobilitas dari kota ke desa telah menciptakan redistribusi ekonomi, terutama uang baru dari BI berlimpah, permintaan pada UMKM di desa bertambah. 

Tahun ini, BI menyiapkan dana sebesar Rp 185,6 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 180,9 triliun. 

Sehingga, jika uang baru ini terserap semua, mudik Lebaran bukan sekadar kebiasaan simbolik, melainkan tradisi yang mampu menciptakan pergerakan ekonomi lebih dari 6 kali lipat anggaran bantuan sosial 2025. 

Dari penduduk migrasi saja, hasil sensus penduduk 2020 memberi gambaran ada 27.098.068 penduduk migrasi seumur hidup, dan ada 4.568.966 penduduk migrasi risen (recent migration) atau perpindahan penduduk yang tempat tinggalnya saat pencacahan (sensus/survei) berbeda dengan tempat tinggalnya lima tahun yang lalu. 

Jika uang baru hanya ditukar oleh perantau, setiap orang akan membawa minimal Rp 6 juta. Tak ayal, dengan perputara uang sebesar ini, mudik lebaran selalu menjadi catatan peristiwa setiap BPS merilis pertumbuhan ekonomi. 

Uang tersebut tidak hanya dibelanjakan, tetapi juga dibagikan. Uang baru biasanya beredar mulai dari anak-anak, keponakan, kerabat, hingga tetangga sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), membuat uang kota menyebar ke banyak tangan dalam waktu singkat. 

Bagi penerima, terutama anak-anak, menerima uang baru dalam amplop Lebaran juga menjadi pengalaman emosional yang menambah kerinduan setiap Lebaran tiba. 

Peningkatan perputaran uang ini otomatis memperlancar aktivitas ekonomi lokal. 

Pecahan uang yang lebih kecil memudahkan transaksi tunai di desa, terutama di tempat-tempat yang belum sepenuhnya menggunakan sistem pembayaran digital. 

Uang tersebut biasanya langsung beredar kembali di masyarakat melalui pembelian jajanan, mainan anak, makanan di warung, atau kebutuhan kecil lainnya. 

Akibatnya, warung desa, pedagang keliling, dan pasar tradisional ikut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi selama masa Lebaran. 

Warung makan dipenuhi pelanggan, pasar tradisional ramai, dan usaha kecil merasakan lonjakan pembeli. 

Kerinduan terhadap rasa kampung membuat para pemudik berbondong-bondong menikmati kuliner lokal. Menggerakkan perputaran ekonomi di tingkat lokal, sehingga UMKM desa mengalami peningkatan omzet yang signifikan. 

Peningkatan peredaran uang ini menjelma sebagai stimulus tanpa mekanisme birokrasi, tanpa program pembangunan yang rumit, mudik menciptakan pemerataan ekonomi spontan berbasis keluarga dan budaya. 

Permintaan terhadap penginapan juga meningkat. Di daerah tujuan utama seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, hotel kecil, homestay, hingga rumah sewa sering kali terisi penuh selama libur Lebaran. 

Sektor pariwisata daerah pun ikut terdorong. Banyak pemudik memanfaatkan waktu libur untuk mengunjungi destinasi wisata lokal bersama keluarga. 

Tanpa disadari, unggahan foto dan video mereka di media sosial menjadi promosi gratis bagi pariwisata daerah. Di sini, ledakan ekonomi lokal tercipta, hanya dari kerinduan seseorang akan kampung halamannya. 

Setelah masa libur usai, arus balik kembali menggerakkan ekonomi, tapi kini alirannya berbalik arah. 

Pemudik kembali ke kota sambil membawa oleh-oleh khas daerah. Produk-produk lokal yang sebelumnya hanya beredar di daerah mulai masuk ke pasar kota melalui jaringan sosial para perantau. 

Contohnya seperti Bakpia dari Yogyakarta, Pempek dari Palembang, atau kain Batik dari berbagai daerah di Jawa. 

Produk-produk tersebut kemudian dibagikan kepada teman kerja dan kerabat, memperluas pasar bagi UMKM daerah. 

Dengan demikian, mudik tidak hanya memindahkan uang dari kota ke desa, tetapi juga memindahkan produk desa ke kota. 

Dari perspektif ekonomi, urbanisasi yang telah memusatkan produksi di kota, namun dengan adanya mudik, memastikan bahwa sebagian manfaat ekonomi tersebut mengalir kembali ke daerah asal. 

Yang menarik, seluruh siklus ini tidak digerakkan oleh kebijakan fiskal, subsidi, atau paket stimulus pemerintah. Ia digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih sederhana, kerinduan akan kampung halaman. 

Dalam beberapa minggu setiap tahun, jutaan orang rela menempuh perjalanan panjang. 

Saat rindu datang, apapun akan dilakukan, biaya besar akan dikeluarkan, dan berbagi rezeki dengan keluarga hanya demi satu tujuan: pulang. 

Di situlah letak paradoks ekonomi Indonesia yang paling menarik, ”rindu” menjadi katalis pergerakan ekonomi terbesar bagi bangsa ini.

Penulis adalah Praktisi Statistik Bidang Pembangunan Desa

Sumber: kompas.com