-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Dadan Hidayana Ditangkap Kejagung, Menkum Sebut Prabowo Sudah Sering Ingatkan

By On Rabu, Juni 03, 2026

Menkum Supratman Andi Agtas. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali ingatkan pada para pejabat untuk tidak melakukan praktik curang. 

Hal tersebut disampaikan Supratman terkait Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana yang terjerat kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). 

"Prinsipnya kan kita negara hukum. Jadi Presiden sudah berkali-kali mengingatkan, jangan melakukan hal-hal yang tidak,” kata Supratman kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 03 Juni 2026. 

Namun terlepas dari itu, kata Supratman, perkara yang menimpa Dadan masih dalam tahap praduga takbersalah. Untuk itu, ia menyerahkan penanganan perkara ke Kejaksaan. 

“Kita sekarang kan masih proses praduga tak bersalah, kita serahkan kepada mekanismenya, ya, kita serahkan ke APH,” ujarnya. 

"Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Artinya, Presiden pasti selalu mengingatkan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut,” imbuhnya. 

Diketahui sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) resmi menetapkan eks Kepala BGN, Dadan Hindayana dan dua eks Wakil Ketuanya Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola makan bergizi gratis (MBG) pada BGN tahun 2025-2026. 

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah adanya dua alat bukti yang cukup. 

“Tim penyidik pada Jampidsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, yaitu saksi atas nama DH selaku Kepala BGN periode 2025-2026, saudara SS selaku Wakil Kepala BGN, saudara LV selaku Wakil Kepala BGN,” ujar Syarief kepada wartawan saat konferensi pers, Rabu  03 Juni 2026. 

"Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, saudara DH, SS, LV sebagai saksi dan berdasarkan alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala BGN, saudara SS dan LV sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola MBG pada BGN tahun 2025-2026,” ujarnya. (*/red)

Eks Kepala BGN Dadan Hidayana Jadi Tersangka Kasus Korupsi MBG

By On Rabu, Juni 03, 2026

Eks Kepala BGN, Dadan Hidayana ditetapkan sebagai tersangka. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)  Dadan Hidayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, telah ditahan Kejaksaan Agung usai ditetapkan sebagai tersangka. 

Ketiganya dijerat dengan pasal korupsi di KUHP baru. 

"Perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi kepada wartawan saat konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 03 Juni 2026. 

Namun demikian, Kejagung belum menguraikan detail kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini. 

Syarief hanya mengungkap soal dugaan intervensi pengadaan SPPG atau dapur MBG lewat yayasan terafiliasi tersangka serta markup dalam pengadaan motor listrik, televisi, hingga sepatu di BGN. 

"Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari," ujar Syarief. 

"Yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP," imbuhnya. 

Ketiga tersangka telah ditahan di Rutan Kejagung. Dadan, Sony, dan Lodewyk pun telah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari BGN sejak Selasa, 02 Juni 2026. (*/red)

Istana Sebut Kepala BGN Dadan Dicopot Setelah Evaluasi Selama 1,5 Tahun

By On Rabu, Juni 03, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Kabakom Muhammad Qodari saat Konferensi Pers, di Kantor Presiden, Selasa, 02 Juni 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto mengganti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dan para wakilnya. 

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi selama sekitar 1,5 tahun. 

Prasetyo mengatakan, selama proses evaluasi tersebut terdapat sejumlah catatan yang menjadi dasar pertimbangan Prabowo untuk mengganti kepemimpinan di BGN. 

"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera tentu kita perbaiki," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 02 Juni 2026. 

Menurutnya, catatan yang ditemukan mencakup berbagai aspek, mulai kedisiplinan dalam menjalankan prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) hingga tata kelola organisasi. Ada juga aspek pengawasan kualitas makanan dalam pelaksanaan program MBG. 

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola," ujarnya. 

"Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh BGN. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini," imbuhnya. (*/red)

KPK Sebut Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rugikan Negara Rp 35 Miliar

By On Rabu, Juni 03, 2026

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein (kiri). 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur (Jatim), pada 2017-2019. 

KPK menyebut kasus ini menimbulkan kerugian negara Rp 35,7 miliar. 

"Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 35,7 miliar," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 02 Juni 2026. 

Taufik menjelaskan, akibat korupsi ini, ada spesifikasi bangunan yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian itulah yang menjadi dasar hitungan kerugian negara dalam kasus ini. 

"Ini bangunannya memang ada, terbangun gitu, tetapi kemudian memang telah dihitung tadi disinggung juga mengenai volumenya. Ada beberapa poin-poin yang di kontrak awal misalkan ada volume ruangan, volume bahan material (tidak sesuai)," tuturnya. 

"Kita menghitung kerugian ke kerugian keuangan negaranya artinya kontrak yang sudah ditandatangani dengan fisik yang ada kita timbang kita samakan itu ada beberapa temuan-temuan yang memang berbeda volumenya," imbuhnya. 

Namun salah satu tersangka kasus ini, Herman Dwi Haryanto, selaku General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015 sampai 2019, mengklaim BPK juga telah lakukan hitungan dan tidak ada kerugian negaranya. Dia pun heran jika tiba-tiba ada kerugian negara kasus ini. 

"Bahwa proyek sudah diperiksa oleh BPK dua kali dan tidak ada kerugian negara," kata Dwi setelah ditahan KPK. 

Sementara KPK merespons klaim tersangka ini dengan menyebut hitungan oleh BPK akan berbeda antara audit rutin dan investigatif. 

Taufik mengatakan, kemungkinan yang disampaikan Dwi itu adalah hasil audit rutin, bukan hitungan investigatif yang diminta penyidik. 

"Beberapa perkara-perkara lain yang kita tangani terkait pengadaan barang dan jasa memang di audit rutin yang dilakukan oleh BPK biasanya berbeda dengan audit investigatif yang dilakukan atas permintaan penyidik sehingga kemungkinan yang disampaikan oleh tadi salah satu tersangka adalah audit rutin," kata Taufik dalam konferensi pers yang sama. 

Terkait dengan kerugian negara dalam kasus ini, KPK sebelumnya menyatakan telah rampung dihitung pada Januari 2026. 

KPK menyebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menghitung kerugian negara ini. 

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu: 

1. Mokh Sukiman selaku PPK atau Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Lamongan 

2. Ahmad Abdillah selaku Direktur PT Agung Pradana Putra 

3. Herman Dwi Haryanto selaku General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015 sampai 2019 

4. Muhammad Yanuar Marzuki selaku mantan Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan tahun 2017 sampai 2019/Direktur CV Absolute 

Adapun Muhammad Yanuar belum ditahan KPK karena tak hadir dalam pemeriksaan hari ini. Sedangkan tiga lainnya sudah ditahan hari ini. 

Kasus ini berawal pada pertengahan 2016, ketika Bupati Lamongan saat itu berkeinginan membangun Gedung Pemkab Lamongan dan memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Kemudian penyimpangan-penyimpangan terjadi pada pelaksanaannya. 

Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*/red)

Dadan Dicopot, Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang Jadi Kepala BGN

By On Rabu, Juni 03, 2026

Nanik S Deyang jadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Nanik S Deyang jadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot oleh Prabowo Subianto. 

“Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan mengangkat Saudari Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa, 02 Juni 2026. 

Nanik sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. 

Dadan Hindayana dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Kepala BGN, bersama-sama dengan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. 

Sebagai pengganti, Prabowo mengangkat Nanik serta dua pejabat lain, yakni Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN, dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Profil Nanik S Deyang

Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S Deyang lahir 3 Januari 1968 adalah seorang wartawati dan politikus Indonesia. 

Dikutip dari situs web BGN, Nanik lahir di Madiun, Jawa Timur. 

Dia memulai karier sebagai wartawati dari Tabloid Bangkit. Pada 17 September 2025, ia diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, sekaligus diberhentikannya dari jabatan Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. (*/red)

Dua Personel Brimob Polda Banten Jadi Korban Aksi Brutal Debt Collector

By On Rabu, Juni 03, 2026

Personel Satbrimob Polda Banten jadi korban pembacokan dalam insiden yang melibatkan sejumlah Debt Collector (DC). 

SERANG, KabarViral79.Com – Dua personel Satbrimob Polda Banten menjadi korban pembacokan dalam insiden yang melibatkan sejumlah Debt Collector (DC) di Jalan Raya Serang–Cilegon Km 3,5, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, Selasa, 02 Juni 2026, sekitar pukul 22.00 WIB. 

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan kepolisian, peristiwa bermula dari upaya penarikan kendaraan milik salah satu personel Satbrimob Polda Banten. 

Situasi kemudian memicu cekcok dan adu argumen antara kedua belah pihak hingga berujung keributan di lokasi kejadian. 

Dalam laporan Kepolisian disebutkan, salah seorang dari kelompok DC yang disebut berasal dari kelompok Ambon diduga mengambil kapak dari mobil Toyota Fortuner berwarna hitam yang berada di lokasi. 

Tak lama kemudian terjadi aksi pembacokan yang mengakibatkan dua anggota Satbrimob Polda Banten mengalami luka serius. 

Korban pertama, Bripda M. Fajar Dwi, mengalami luka bacok pada bagian kepala dan tangan. Saat ini, korban menjalani perawatan di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten. 

Sementara korban kedua, Bripda Ahmad Yani, mengalami pendarahan pada bagian hidung dan kaki serta bahu kiri. Korban kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Dradjat Prawiranegara (RSDP) Serang. 

Dua orang yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan dan pembacokan personel Satbrimob Polda Banten. 

Pasca kejadian, sekitar 30 personel Satbrimob Polda Banten langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap kelompok DC yang melarikan diri menggunakan dua unit mobil Toyota Fortuner berwarna hitam. 

Berdasarkan laporan awal, kendaraan tersebut sempat bergerak ke arah Kota Serang sebelum berputar balik menuju kawasan depan Mako Grup 1 Kopassus. 

Dalam perkembangan terbaru, aparat telah mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan dan pembacokan tersebut, yakni Fhilip Ndarman dan Yulianus Silvester Bedanaen. 

Keduanya saat ini berada dalam penanganan kepolisian dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Dradjat Prawiranegara (RSDP). 

Perkara tersebut kini ditangani Tim Resmob Polda Banten yang masih melakukan pendalaman guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. 

Selain itu, personel Satbrimob Polda Banten juga melakukan penyisiran di sejumlah wilayah Kota Serang untuk mencari pihak lain yang diduga terlibat dan melarikan diri setelah kejadian. 

Hingga berita ini ditulis, proses penyelidikan dan pengembangan kasus masih terus berlangsung. (*/red)

Mubes II IKTD/KKTD Nasional 2026, Mengukuhkan Eksistensi dan Memilih H. Yuherman sebagai Ketum DPP Periode 2026-2030

By On Rabu, Juni 03, 2026

Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD)/Kerukunan Keluarga Tanah Datar (KKTD) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) II Nasional 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD)/Kerukunan Keluarga Tanah Datar (KKTD) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) II Nasional 2026, di Pagaruyung Ballroom Lantai 3, Hotel Balairung Jakarta, Minggu, 31 Mei 2026. 

Perdebatan untuk eksistensi dan kemajuan Tanah Datar ini berjalan dengan hangat namun tetap mengedepankan kekeluargaan dan persatuan. 

‎Mubes II yang mengusung tema "Mambangkik Batang Tarandam, Manyatuakan Rantau Dalam Satu Payuang, Mambangun Luhak Nan Tuo Menuju Masa Depan yang Bermartabat" tersebut menjadi momentum penting dalam menyatukan organisasi-organisasi perantau Tanah Datar yang tersebar di seluruh Indonesia. 

‎Ketua Panitia Zurlen, SH menyampaikan bahwa panitia telah melakukan pendataan organisasi perantau Tanah Datar secara nasional dan berhasil mengidentifikasi organisasi IKTD/KKTD/Perwatar tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang aktif di berbagai daerah di Indonesia. 

‎"Mubes ini dihadiri oleh 22 organisasi IKTD/KKTD/Perwatar. Berdasarkan ketentuan tata tertib, jumlah peserta yang hadir telah memenuhi syarat dan dinyatakan quorum oleh sidang," ujar Zurlen. 

‎Sementara itu, Ketua Steering Committee Mubes II, H. Mark Yunan Sirhan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan semangat kebersamaan dan kedewasaan dalam bermusyawarah. 

Menurutnya, pelaksanaan Mubes II menjadi bukti bahwa perantau Tanah Datar memiliki komitmen kuat untuk membangun organisasi yang solid, modern, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat perantau maupun kampung halaman. 

‎Dalam forum Mubes tersebut, peserta berhasil membahas dan mengesahkan berbagai perangkat organisasi, utamanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Program Kerja Organisasi. 

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan Mubes II adalah penetapan nama organisasi nasional menjadi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Tanah Datar (DPP IKTD) yang akan menjadi rumah besar bagi seluruh organisasi perantau Tanah Datar di Indonesia dan untuk diaspora Tanah Datar. 

‎Proses Demokratis Pemilihan Ketua Umum 

‎Agenda penting lainnya yang dinantikan peserta adalah pemilihan Ketua Umum (Ketum) DPP IKTD periode 2026-2030. 

‎Sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam sidang, setiap bakal calon Ketua Umum wajib memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dari tiga organisasi IKTD/KKTD yang hadir dalam Mubes. 

‎Setelah masa pendaftaran dibuka oleh pimpinan sidang, muncul beberapa nama bakal calon yang diusulkan oleh peserta Mubes, yaitu: 

‎Afriansyah Noor memperoleh 1 dukungan; 

‎Buchari Bachter memperoleh 6 dukungan; 

‎Yuherman memperoleh 11 dukungan; 

‎Fauzi Syam memperoleh 1 dukungan; 

‎M. Shadiq Pasadigoe memperoleh 1 dukungan; 

‎Khairunnas memperoleh 1 dukungan: 

‎

Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD)/Kerukunan Keluarga Tanah Datar (KKTD) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) II Nasional 2026. 

Sebelum Panitia melakukan verfikasi dukungan, Afriansyah Noor dihubungi oleh Shadiq Pasadigoe dan menyatakan tidak bersedia dicalonkan, sedangkan Fadly Amran melalui IKTD Sumatera Barat juga telah menyatakan tidak bersedia dicalonkan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi dukungan, hanya dua nama yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon Ketua Umum, yaitu Buchari Bachter dan Yuherman. 

‎Sebelum proses pemilihan, Yuheman sempat meminta waktu dan mengajak peserta untuk bermusyawarah untuk mufakat untuk menghindari penglompokan dalam IKTD. 

Yuherman juga bermusyawarh dengan calon ketua Buchari Bachter sebagai ciri khas masyarakat Minangkabau. 

‎Namun dalam perkembangannya peserta meminta pimpinan sidang untuk meneruskan dengan pemilihan lansung atau pemungutan suara. 

Pemilihan ini menghasilan Yuherman sebagai Ketua Umum DPP IKTD periode 2026-2030 dengan perolehan 18 suara atau 75% dan Bucahri Bachter memperoleh 6 suara. 

Usai terpilih, Dr. H. Yuherman dalam sambutannya mengajak seluruh perantau Tanah Datar melalui IKTD seluruh Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan bagi kemajuan Tanah Datar Luhak Nan Tuo. 

Menurutnya, IKTD harus independen dalam menjalankan visi dan misinya. Menjadi mitra dan mendukung pemerintah, mengamati secara kritis Tanah Datar, mendengarkan aspirasi dan keluhan Masyarakat untuk turut disuarakan kepada pemerintah. 

"IKTD harus menjadi rumah besar bagi perantau, memperkuat jaringan organisasi, menyatukan dan meningkatkan peran sosial dan ekonomi perantau, untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan Tanah Datar dan masyarakatnya," tuturnya. 

‎Semangat Persatuan Perantau 

‎Mubes II IKTD/KKTD Nasional Tahun 2026 menegaskan kembali filosofi Minangkabau, yaitu Saciok Bak Ayam, Sadanciang Bak Basi" yang menjadi landasan moral seluruh peserta untuk menjaga persatuan, memperkuat silaturahmi, dan membangun organisasi yang lebih besar dan bermanfaat bagi generasi perantau Tanah Datar di masa depan. 

‎Melalui Mubes II ini, seluruh peserta berkomitmen menjadikan DPP Ikatan Keluarga Tanah Datar sebagai wadah pemersatu perantau Tanah Datar di seluruh Indonesia dengan semangat: "Suaro Rantau, Suaro Kito" dan "Bersatu di Rantau, Membangun Kampung Halaman". (Welfendry)

Terkait Berita RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Dikeluhkan: Fasilitas Rusak, Petugas Sulit Ditemukan pihak RSUD Dr.Dradjat Prawiranegara bungkam!

By On Rabu, Juni 03, 2026

 

 


SERANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Dradjat Prawiranegara di Kota Serang menuai keluhan keras dari masyarakat terkait kualitas fasilitas dan pelayanan yang dianggap jauh dari standar layak. Keluhan ini muncul setelah banyak keluarga pasien mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan serta menemukan kondisi bangunan dan peralatan yang tidak terawat dengan baik.

 

Berdasarkan pantauan langsung yang dilakukan pada Senin, 22 Mei 2026, terlihat jelas kondisi ruang rawat inap yang sangat memprihatinkan. Dinding ruangan terlihat lembab, berlumut, dan catnya banyak yang mengelupas seolah tidak pernah mendapatkan perawatan rutin. Fasilitas pendukung seperti toilet pasien juga dalam keadaan buruk: kloset tidak bisa digunakan, saluran air bocor, dan ruangan terasa bau serta kotor. Jendela-jendela di sejumlah ruangan pun terlihat sangat kotor dan tidak terawat.

 

Salah satu keluarga pasien, Dinar, menyampaikan keluhannya secara langsung. Menurutnya, kondisi peralatan medis dan pendukung juga banyak yang rusak, termasuk pendingin ruangan atau AC. “Mesinnya menyala tapi udara yang keluar tidak dingin, seolah tidak ada isi freonnya. Parahnya lagi, AC ini bocor deras sampai harus ditampung pakai ember, kalau tidak nanti lantai ruangan banjir,” ungkapnya.

 

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah sulitnya menemukan petugas medis, terutama pada jam-jam dini hari. Banyak keluarga pasien mengaku tidak bisa bertemu perawat atau petugas lainnya mulai pukul 03.00 hingga 05.00 WIB. “Jam 4 pagi misalnya, kita cari petugas susah sekali dipanggil-panggil juga tidak ada yang menjawab. Sepertinya tidak ada yang bertugas atau tidak berada di tempatnya,” tambah Dinar.

 

Kondisi ini mendapat tanggapan pedas dari aktivis masyarakat di Kota Serang, Rahmat. Ia menilai situasi tersebut sangat memalukan, terlebih karena rumah sakit ini milik pemerintah dan seharusnya menjadi contoh terbaik pelayanan kesehatan di daerah.

 

“Anggaran negara mengalir besar setiap tahunnya, tapi yang kita lihat fasilitas rusak, kotor, dan tidak terawat. Petugas pun tidak ada di tempat, dipanggil berkali-kali tak ada tanggapan. Di mana tanggung jawab pengelola? Ini rumah sakit milik rakyat, bukan milik pribadi,” tegas Rahmat dengan nada kecewa.

 

Ia juga menyebutkan kondisi ini sangat kontras dengan isu maraknya dugaan penyalahgunaan anggaran yang sering dibahas belakangan ini. Menurutnya, uang rakyat seolah hanya dibelanjakan tanpa hasil yang nyata bagi kepentingan publik.

 

“Kami ingin bertanya kepada pihak pengelola: untuk apa anggaran perawatan dan peningkatan pelayanan jika hasilnya seperti ini? Pasien datang untuk sembuh, malah semakin menderita karena harus menghadapi fasilitas rusak dan pelayanan yang kosong. Kami meminta Dinas Kesehatan serta pimpinan rumah sakit segera mengambil tindakan nyata. Jangan biarkan pelayanan kesehatan bagi rakyat hanya menjadi formalitas semata,” tambahnya.

 

Hingga berita ini diterbitkan pada rabu, 3 Juni 2026, pihak manajemen RSUD dr. Dradjat Prawiranegara belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi terkait seluruh keluhan dan temuan yang ada.

 

Masyarakat luas berharap keluhan ini mendapat perhatian serius, sehingga RSUD dr. Dradjat Prawiranegara dapat segera diperbaiki menjadi tempat pelayanan kesehatan yang benar-benar bersih, nyaman, dan memberikan pelayanan yang manusiawi bagi seluruh warga yang membutuhkan.

Saat Hukum Tunduk pada Tempat Bekerja: Antara Usia Purnabakti, Jabatan Sementara, dan Risiko Runtuhnya Keabsahan Kebijakan Banten

By On Rabu, Juni 03, 2026

  




 

Oleh: Iwan Hermawan (Adung Lee)

Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik

 

SERANG, 3 Juni 2026 


Tanggal 19 Juni 2026 nanti, Hadi Prawoto akan genap berusia 59 tahun. Sebuah angka yang bagi kalangan birokrasi dan hukum, menyisakan catatan penting yang tidak bisa sekadar dilewati begitu saja. Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), batas usia purnabakti adalah 58 tahun. Walaupun beliau berasal dari Kejaksaan Tinggi Banten, ada satu prinsip hukum yang tak terbantahkan dan selalu menjadi rujukan kami: Seorang pejabat harus tunduk pada aturan yang berlaku di mana ia sedang menjalankan tugas dan menjabat.

 

Artinya, meski latar belakangnya adalah aparat penegak hukum, saat diperbantukan atau ditugaskan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, maka seluruh ketentuan kepegawaian pemerintahan daerahlah yang menjadi payung hukumnya. Jika ukurannya adalah usia pensiun, maka seharusnya Bapak Hadi Prawoto sudah kembali ke instansi asalnya jauh-jauh hari, tepatnya pada bulan Juni tahun 2025, saat ia genap berusia 58 tahun.

 

Namun fakta berbicara lain. Justru di bulan Mei 2025, nama ini sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten justru sangat diperjuangkan dan dipertahankan keras oleh Gubernur terpilih saat itu, Bapak Andra Soni.

 

Di sinilah letak ketidakselarasan yang kami soroti dengan penuh tanggung jawab. Ada sebuah peristiwa unik, nyaris menyeleneh namun sangat serius: Biro Hukum, tempat di mana segala aturan dilahirkan, tempat di mana kebijakan diuji kesahihannya, dan tempat di mana hukum seharusnya dijaga kemurniannya, ternyata dipimpin oleh pejabat yang secara peraturan sesungguhnya sudah tidak seharusnya lagi menduduki jabatan tersebut.

 

Ini bukan sekadar soal siapa yang duduk. Ini soal logika hukum. Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang tugas utamanya memastikan semua peraturan berjalan pada relnya, justru dikelola oleh proses pengangkatan yang berjalan di luar rel itu sendiri?

 

Konsekuensinya bukan main-main. Selama kurun waktu tersebut, banyak sekali kebijakan strategis yang telah digarap, ditandatangani, dan diluncurkan di bawah naungan Biro Hukum yang status keabsahannya sejak awal sudah diragukan. Dan di sinilah letak risiko besar yang kini harus ditanggung dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur Banten, Bapak Andra Soni.

 

Mari kita renungkan bersama dengan jernih:

Bagaimana nasib APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 yang telah disusun dan ditetapkan, yang notabene setiap lembarnya harus melalui pembahasan dan kajian hukum di Biro Hukum?

Bagaimana pula dengan ratusan ASN yang sudah dilantik dan diambil sumpahnya, yang keabsahan SK-nya beririsan dengan validitas naskah dinas dari Biro Hukum?

Bagaimana dengan program unggulan Sekolah Gratis yang menjadi kebanggaan publik, atau persiapan SPMB yang sebentar lagi akan dimulai? Kesemuanya itu, secara prosedural dan administrasi, memiliki keterkaitan langsung dengan Biro Hukum.

 

Lantas, apa jaminannya? Jika Biro Hukumnya sendiri tidak definitif, proses pengangkatannya mengandung cacat prosedur, dan pejabatnya melewati batas usia yang ditentukan aturan, maka seluruh produk dan keputusan yang lahir dari sana menjadi rawan digugat, rawan dibatalkan, dan kapan saja bisa runtuh keabsahannya seperti bangunan yang fondasinya retak.

 

Pertanyaan besar yang kini menggantung di udara: Kenapa baru sadar sekarang? Mengapa baru terasa ada masalah saat momen tertentu, padahal sejak awal kami sudah menegur, mengingatkan, dan menyodorkan kajian hukum yang sama? Apalah arti pentingnya mempertahankan satu orang pejabat PLT, jika dibandingkan dengan risiko yang membayangi seluruh sistem pemerintahan?

 

Seharusnya, pemikiran besarnya bukanlah "siapa yang harus dipertahankan", melainkan "bagaimana cara menyelamatkan seluruh sistem hukum dan keabsahan peraturan di Provinsi Banten".

 

Visi besar Banten yang diusung: "Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi", tidak bisa berdiri kokoh di atas administrasi yang cacat. Kemajuan tidak akan terasa jika kebijakan bisa batal sewaktu-waktu. Keadilan tidak akan terwujud jika hukum berlaku tidak sama. Dan tata kelola bersih tidak akan tercapai jika aturan dimaknai sesuai keinginan, bukan sesuai bunyi pasal.

 

Kami menyampaikan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mengingatkan akan tanggung jawab negara. Sebuah pesan sederhana namun mendalam, yang kami percaya akan meresap ke dalam hati siapa saja yang merasa, yang terlibat, dan yang memegang kendali:

 

"Kebenaran tidak akan utuh jika hanya bagian akhirnya yang diperbaiki, sementara akar masalahnya dibiarkan tumbuh dan merusak segalanya."

 

Memindahkan orangnya, membiarkan kembali ke instansi asal, atau membiarkan waktu berlalu sampai usia pensiun, itu hanya memotong pucuk masalah. Akarnya masih ada: budaya menganggap aturan bisa ditekuk, budaya mengabaikan syarat, dan budaya membiarkan jabatan strategis diisi secara tidak sah.

 

Jika akar itu tidak dicabut, maka seluruh kebijakan besar—mulai dari anggaran, pelantikan pejabat, hingga pelayanan pendidikan—berada di atas tanah yang labil.

 

Kami berharap, Gubernur Banten tidak hanya sadar, tetapi juga bertindak tegas: mengamankan semua produk hukum yang ada, mengevaluasi prosesnya, dan memastikan ke depannya, Biro Hukum benar-benar dikelola oleh pejabat yang tidak hanya cakap, tetapi juga sah, sesuai aturan, dan memegang teguh hukum yang berlaku.

 

Karena Banten Maju hanya bisa terwujud jika hukum dijadikan panglima, bukan sekadar pelengkap.

Kapolresta Tangerang Cek TKP Penemuan Mayat Tukang Cilok di Cikupa

By On Selasa, Juni 02, 2026

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mendatangi TKP penemuan mayat pria, di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Selasa, 02 Juni 2026. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) penemuan mayat pria di sebuah kontrakan di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Selasa petang, 02 Juni 2026. 

Di kontrakan tersebut, seorang pria berinisial R yang sehari-hari berjualan cilok ditemukan meninggal. Saat mengecek TKP, nampak bekas darah di lantai. 

"Kami melakukan penyelidikan untuk mengungkap peristiwa ini," kata Indra Waspada. 

Dia menjelaskan, korban terindikasi meninggal karena pembunuhan. Oleh karena itu, petugas langsung bergerak memeriksa saksi, barang bukti, termasuk menyisir sekitar lokasi guna mendapatkan bukti petunjuk. 

"Terkait korban, kami masih menunggu hasil autopsi," ujarnya. 

Indra Waspada juga mengatakan, korban baru sekitar 10 hari tinggal di kontrakan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, kata dia, korban diketahui tinggal berdua bersaama rekannya. 

"Penyelidikan masih terus kami lakukan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terungkap," pungkasnya. (Reno)

Bupati Tangerang Gerak Cepat Sambagi Kediaman Warga Pasir Muncang Jayanti Terkait RTLH dan Pastikan Segera Dibangun

By On Selasa, Juni 02, 2026

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid saat meninjau kondisi RTLH milik Herman, warga Desa Pasir Muncang, Kecamatan Jayanti, Selasa, 02 Juni 2026. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid turun langsung meninjau kondisi Rumah Tidak Layak hlHuni (RTLH) milik Herman, warga Desa Pasir Muncang, Kecamatan Jayanti, Selasa, 02 Juni 2026. 

Kedatangan Bupati Measyal Rasyid tersebut didampingi Camat Jayanti, Pemerintah Desa, petugas kesehatan, serta sejumlah pihak yang turut membantu penanganan kondisi Herman yang hidup seorang diri tanpa istri dan anak. 

Saat melihat langsung kondisi tempat tinggal Herman yang berdiri di atas lahan milik perusahaan, Bupati menilai perlu adanya langkah cepat agar Herman memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat. 

"Saya tadi pagi mendapat informasi bahwa ada warga yang memerlukan perhatian pemerintah daerah. Setelah kami lihat langsung, memang harus segera kita bangunkan rumah yang layak huni. Alhamdulillah, kakaknya, Ibu Ela, telah mengikhlaskan sebagian lahannya untuk dibangun rumah bagi Pak Herman," ujar Bupati Maesyal Rasyid. 

Menurutnya, lahan seluas 4 x 6 meter yang disediakan keluarga menjadi solusi agar Herman bisa memiliki tempat tinggal permanen yang legal dan lebih layak. 

Rencananya, pembangunan rumah tersebut akan dilakukan secara gotong royong berbagai pihak dengan dukungan material dan tenaga kerja yang telah disiapkan. 

Kondisi rumah milik Herman, warga Desa Pasir Muncang, Kecamatan Jayanti, Selasa, 02 Juni 2026. 

Bupati menegaskan, proses pembangunan rumah tersebut tidak akan ditunda. Bahkan, di hari yang sama telah dilakukan persiapan pencarian tenaga tukang serta pemesanan material bangunan. 

"Hari ini sudah dicari tukangnya dan material juga langsung dipesan. InsyaAllah besok pembangunan sudah dimulai. Kita ingin Pak Herman segera memiliki rumah yang layak huni dan sehat," tegasnya. 

Selain memperhatikan kondisi tempat tinggal, Bupati juga memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan Herman yang diketahui mengalami keluhan pada bagian kaki dan pinggang. 

Petugas dari Puskesmas setempat yang turut hadir diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Apabila diperlukan penanganan lanjutan, pihaknya akan memberikan rujukan ke RSUD Balaraja untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih optimal. 

"Kesehatannya juga harus diperhatikan. Tadi sudah ada petugas kesehatan yang hadir. Jika memang perlu pemeriksaan lebih lanjut atau rujukan, akan langsung kita fasilitasi ke rumah sakit agar beliau bisa sehat dan tinggal dengan nyaman," ujarnya. 

Ia juga menegaskan, kehadiran pemerintah harus mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama warga kurang mampu yang menghadapi persoalan tempat tinggal dan kesehatan. 

"Kita ingin memastikan tidak ada warga yang luput dari perhatian. Pemerintah harus hadir, melihat langsung kondisi masyarakat, dan memberikan bantuan yang benar-benar dibutuhkan," pungkasnya. (Reno)

Pasca Libur Idul Adha, Bupati Bireuen Minta ASN Tingkatkan Disiplin dan Percepat Program Pembangunan

By On Selasa, Juni 02, 2026

Bupati Bireuen, Muhklos ST memimpin Apel Gabungan dan Halal Bihalal Idul Adha 1447 H/2026 M, di halaman Kantor Pusat Pemkab Bireuen, Selasa, 02 Juni 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, S.T., mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen untuk meningkatkan disiplin kerja, memperkuat sinergi antar lembaga, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah pasca libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. 

Ajakan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Apel Gabungan dan Halal Bihalal Idul Adha 1447 H/2026 M, di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Selasa, 02 Juni 2026. 

Apel gabungan diikuti Wakil Bupati Bireuen, Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, para Camat, Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, Kepala Bagian Setdakab, serta ASN dari 32 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). 

Dalam sambutannya, Mukhlis menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh ASN dan mengapresiasi tingginya tingkat kehadiran pegawai pada hari pertama kerja setelah libur Idul Adha. 

Menurutnya, kehadiran ASN pada apel gabungan mencerminkan komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. 

Bupati menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi antarsatuan kerja. 

Bupati Bireuen, Muhklos ST memimpin Apel Gabungan dan Halal Bihalal Idul Adha 1447 H/2026 M, di halaman Kantor Pusat Pemkab Bireuen, Selasa, 02 Juni 2026. 

Ia mengatakan nilai-nilai pengorbanan yang terkandung dalam ibadah kurban dapat menjadi inspirasi bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. 

“Makna kurban bagi ASN dapat diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral serta mengorbankan waktu dan tenaga demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” ujar Mukhlis. 

Selain itu, ia mengingatkan seluruh SKPK agar segera mengakselerasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sempat tertunda selama masa libur. 

Bupati meminta realisasi program dan penyerapan anggaran dilakukan secara akuntabel, efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mendukung percepatan pembangunan daerah. 

Mukhlis juga menegaskan bahwa disiplin ASN menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Menurutnya, budaya kerja yang disiplin akan berdampak positif terhadap kinerja aparatur dan kepuasan masyarakat. 

Ia turut meminta seluruh unit pelayanan publik, termasuk RSUD dr. Fauziah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas, Kantor Camat, serta unit layanan lainnya, segera beroperasi secara normal pada hari pertama kerja pasca libur Idul Adha. 

“Masyarakat tidak boleh menunggu. Kehadiran ASN harus memberikan manfaat nyata melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas,” katanya. 

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak ASN menjadi penyampai informasi yang benar terkait berbagai program dan capaian pembangunan daerah kepada masyarakat.

Menurutnya, peran ASN penting dalam membangun kepercayaan publik melalui penyebaran informasi yang objektif dan akurat. 

Kegiatan apel gabungan dan halal bihalal ditutup dengan saling bersalaman antara Bupati dan para peserta sebagai bentuk mempererat silaturahmi serta memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bireuen. (Joniful Bahri)

Gubernur Andra Soni Pantau Pelaksanaan MBG dan pra-SPMB

By On Selasa, Juni 02, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat meninjau pendistribusian MBG dan tahapan pra-SPMB di SMAN 1 Ciputat, Kota Tangsel, Selasa, 02 Juni 2026. 

TANGSEL, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 berjalan dengan baik. 

Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal program pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. 

​"Semua ini bermuara pada bagaimana pelayanan kita kepada masyarakat bisa berjalan dengan optimal," ujar Andra Soni usai meninjau pendistribusian MBG dan tahapan pra-SPMB di SMAN 1 Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa, 02 Juni 2026. 

​Menurut Andra, pelaksanaan distribusi MBG di SMAN 1 Ciputat sudah berjalan lancar. Di tengah masa ujian sekolah yang sedang berlangsung, jadwal pembagian MBG disesuaikan dengan waktu istirahat siswa atau dilakukan lebih awal dari biasanya. 

​"Setiap hari menu yang disajikan bervariasi dan tetap memenuhi standar gizi," tuturnya. 

​Terkait proses pra-SPMB, Andra menilai tahapannya sudah berjalan baik. Ia bahkan menyaksikan langsung proses verifikasi data yang dilakukan panitia terhadap salah satu orang tua calon siswa. 

​"Saya meminta seluruh panitia SPMB memberikan pelayanan yang baik kepada semua orang tua calon siswa. Semuanya sama rata, tidak ada yang diistimewakan," tegas Andra. 

​Ia juga mengimbau masyarakat Banten untuk mematuhi aturan yang berlaku. Andra meminta agar sistem yang telah dibangun dibiarkan berjalan semestinya tanpa adanya praktik titip-menitip siswa atau intervensi kepada kepala sekolah dan panitia. 

​"Semuanya harus berjalan secara transparan," katanya. 

​Sementara itu, Kepala SMAN 1 Ciputat, Lina Nurlina menegaskan bahwa pendistribusian MBG di sekolahnya selama ini berjalan tanpa kendala. Berbagai menu yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selalu bervariasi setiap hari. 

​"Ada 961 siswa penerima MBG dari kelas X sampai XII," kata Lina. 

​Lina mengaku tenang karena adanya komitmen kuat dari Gubernur Banten untuk menjaga proses SPMB agar tetap sesuai aturan. 

Komitmen tersebut menjadi jaminan bagi dirinya dan seluruh panitia untuk menjalankan proses seleksi dengan sebaik-baiknya. 

​"Alhamdulillah, berkaca dari tahun lalu, meskipun ada saja pihak yang mencoba melakukan intervensi, kami bisa dengan tegas menolak karena dilindungi oleh komitmen dari Gubernur," ungkapnya. 

​Saat ini, tercatat ada sekitar 2.400 pendaftar yang masuk ke dashboard SMAN 1 Ciputat, padahal daya tampung sekolah hanya 288 kursi. Ketatnya proses seleksi membuat pihak sekolah ekstra hati-hati dalam menjalankan SPMB. 

​"Untungnya, Bapak Gubernur juga mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi swasta. Jadi, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri bisa memilih sekolah swasta terdekat yang sama-sama gratis," pungkas Lina. (Welfendry) 

AIMS Indonesia Resmi Dibuka di Jakarta, Berhasil Memperoleh Izin BAPPEBTI

By On Selasa, Juni 02, 2026

AIMS resmi meluncurkan AIMS Indonesia pada tanggal 25 Mei 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - AIMS resmi meluncurkan AIMS Indonesia pada tanggal 25 Mei 2026, menandai tonggak penting dalam perluasan regional perusahaan serta memperkuat komitmen jangka panjangnya terhadap perekonomian terbesar di Asia Tenggara. 

Acara Pembukaan Resmi tersebut merayakan pencapaian penting bagi perusahaan, yaitu memperoleh izin BAPPEBTI, otorisasi regulator yang mengizinkan AIMS beroperasi secara resmi di Indonesia. 

Dengan pengesahan tersebut, AIMS Indonesia berwenang sepenuhnya untuk melayani pasar Indonesia dengan standar tinggi dalam kepatuhan, keamanan dana, dan infrastruktur perdagangan berstandar institusional. 

Diselenggarakan di kantor baru AIMS Indonesia di pusat Jakarta, acara ini dihadiri lebih dari 300 tamu, termasuk pemimpin industri, mitra strategis, klien, perwakilan media, dan delegasi AIMS dari berbagai negara. 

Malam pembukaan menampilkan Lamborghini Huracán yang dipamerkan di bawah terowongan LED yang dirancang khusus, serta pertunjukan merek yang imersif, mencerminkan posisi premium dan ambisi global AIMS. 

Salah satu sorotan utama dari ajang ini adalah presentasi perusahaan yang menelusuri pertumbuhan AIMS sejak didirikan pada tahun 2015, termasuk kemitraan penting dengan Borussia Dortmund pada tahun 2022, ASEAN Football Federation pada tahun 2023, Tottenham Hotspur pada tahun 2024, dan Lamborghini pada tahun 2026. 

"Ini bukanlah sekadar pembukaan kantor, melainkan juga merupakan pernyataan komitmen jangka panjang kami terhadap Indonesia dan terhadap tiap pelaku perdagangan yang telah menaruh kepercayaan kepada kami," kata Windy Alexandra, Pejabat Eksekutif Tertinggi, AIMS Indonesia. 

"Keamanan dana tetap menjadi inti dari segala yang kami lakukan. Penerimaan izin BAPPEBTI oleh kami merupakan pengakuan atas pendekatan kami dan menegaskan bahwa AIMS Indonesia hadir untuk melayani pasar dengan integritas, transparansi, dan standar kepatuhan tertinggi." 

Dengan jumlah penduduk yang melebihi 270 juta jiwa, tingkat adopsi digital yang terus meningkat, dan minat yang makin besar terhadap pasar keuangan, Indonesia merupakan salah satu peluang pertumbuhan yang paling penting bagi AIMS di kawasan ini. 

Peluncuran AIMS Indonesia menandai awal dari babak baru yang penting bagi Group. 

Didukung oleh tim kepemimpinan lokal yang kuat, persetujuan regulator BAPPEBTI, dan ekosistem global AIMS, AIMS Indonesia berada pada posisi yang kuat untuk menjadi salah satu pelaku utama di salah satu pasar keuangan paling dinamis di Asia Tenggara. 

Tentang AIMS

AIMS adalah merek dengan pengalaman selama 11 tahun di industri serta pialang keuangan tepercaya bagi pelaku perdagangan institusional maupun perorangan di seluruh dunia. 

Dengan kehadiran global yang mencakup lebih dari 21 negara dan wilayah, AIMS dikenal atas platform perdagangannya yang berkinerja tinggi, selisih harga yang sangat kompetitif, serta filosofi layanan yang berpusat pada nasabah. 

Tentang AIMS INDONESIA

AIMS adalah merek dengan pengalaman selama 11 tahun di industri serta pialang keuangan tepercaya bagi pelaku perdagangan institusional maupun perorangan di seluruh dunia. 

Dengan kehadiran global yang mencakup lebih dari 21 negara dan wilayah, AIMS dikenal atas platform perdagangannya yang berkinerja tinggi, selisih harga yang sangat kompetitif, serta filosofi layanan yang berpusat pada nasabah. (*/red)

IKA Unpad Bentuk Forum Ekonomi Hijau, Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

By On Selasa, Juni 02, 2026

Hutan Indonesia by Ken Shono (unsplash)  

JAKARTA, KabarViral79.Com - Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi global, gagasan ekonomi hijau semakin menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi wacana akademik. 

Indonesia kini berada di titik penting untuk menentukan arah pembangunan masa depan, pilihannya tetap bertumpu pada pola ekonomi lama yang eksploitatif, atau mulai bertransisi menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan resilien. 

Kesadaran inilah yang mendorong Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menginisiasi lahirnya Forum Ekonomi Hijau (FEH), sebuah forum kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat dialog, gagasan, dan sinergi menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Forum ini akan diluncurkan pada 17 Juni 2026 di Jakarta dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, akademisi, pengambil kebijakan, pelaku industri, serta komunitas masyarakat sipil. 

Secara global, konsep ekonomi hijau telah menjadi perhatian utama banyak negara. United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai “ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis.” 

Definisi tersebut menjadi fondasi berbagai kebijakan ekonomi hijau sejak awal dipublikasikan melalui laporan Towards a Green Economy pada 2011. 

Komut PLN, Dr. (HC) Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A.  

World Bank juga memperkenalkan pendekatan ekonomi yang dikenal dengan inclusive green growth, yakni ekonomi yang efisien dalam penggunaan sumber daya alam, minim polusi, serta tangguh menghadapi perubahan lingkungan dan risiko bencana. 

Meski memiliki pendekatan berbeda, hampir seluruh konsep ekonomi hijau memiliki benang merah yang sama,  pertumbuhan ekonomi harus tetap berjalan, namun tanpa mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi mendatang. 

Dalam konteks Indonesia, urgensi ekonomi hijau menjadi semakin nyata. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, hutan tropis, potensi energi baru terbarukan, serta bonus demografi yang dapat menjadi modal besar menuju ekonomi masa depan. 

Namun di sisi lain, Indonesia juga menghadapi ancaman serius berupa banjir, krisis air, polusi udara, kerusakan hutan, cuaca ekstrem, hingga ketergantungan ekonomi pada eksploitasi sumber daya alam mentah. 

Ketua Dewan Pembina IKA Unpad Dr. (HC), Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A., menilai bahwa Indonesia tidak lagi memiliki banyak waktu untuk menunda transformasi menuju ekonomi berkelanjutan. 

“Biaya mempertahankan model pembangunan lama hari ini sebenarnya sudah jauh lebih mahal dibandingkan biaya untuk bertransisi menuju ekonomi hijau. Kita harus melihat ekonomi hijau bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang besar menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja baru, sekaligus menjaga keberlanjutan bangsa,” ujarnya. 

Ketua Pelaksana Forum Ekonomi Hijau sekaligus Corporate Transformation Group Head PT Angkasa Pura Indonesia, Dr. Ferdian Agustiana. 

Menurut Burhanuddin, transisi menuju ekonomi hijau juga akan menentukan daya saing Indonesia di tingkat global. Dunia internasional saat ini semakin menuntut praktik pembangunan dan industri yang lebih rendah karbon, lebih efisien dalam penggunaan energi, dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

“Ke depan, negara yang mampu beradaptasi dengan ekonomi hijau justru akan menjadi pemenang ekonomi dunia. Indonesia punya modal besar untuk itu, tetapi dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar transformasi ini tidak berjalan parsial,” jelas Burhanuddin Abdullah. 

Gagasan mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya Forum Ekonomi Hijau. 

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IKA Unpad, Yhodhisman Soratha, S.IP., M.H., menjelaskan bahwa forum ini diinisiasi sebagai ruang strategis untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam merumuskan masa depan pembangunan Indonesia. 

“Forum Ekonomi Hijau diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka dan produktif antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga generasi muda. Tantangan keberlanjutan tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja,” kata Yhodhisman. 

Ia menambahkan, pada tahap awal Forum Ekonomi Hijau akan diluncurkan sebagai bagian dari ekosistem IKA Unpad. Namun dalam jangka panjang, forum ini diharapkan dapat berkembang menjadi platform independen yang membuka ruang diskusi publik lebih luas mengenai kebijakan hijau, inovasi berkelanjutan, serta transformasi ekonomi Indonesia. 

Sekjen IKA Unpad, Yhodhisman Sorata.  

"IKA Unpad ingin mengambil peran strategis sebagai katalisator kolaborasi. Kampus memiliki kekuatan pengetahuan, alumni memiliki jejaring lintas sektor, dan masyarakat membutuhkan ruang diskusi yang sehat mengenai masa depan pembangunan kita,” lanjutnya. 

Peluncuran Forum Ekonomi Hijau nantinya juga akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pakar untuk berdiskusi mengenai formula terbaik penerapan ekonomi hijau di Indonesia. Di antaranya Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si., Menteri Koperasi RI sekaligus Ketua Umum IKA Unpad; Purbaya Yudhi Sadewa, S.T., M.Sc., Ph.D., Menteri Keuangan RI; Drs. Moh. Jumhur Hidayat, M.Si., Menteri Lingkungan Hidup RI; Dr. Tasdiyanto Rohadi, Dewan Pakar Bidang Lingkungan Hidup IKA Unpad; Prof. Dr. Ir. Laode Masihu Kamaluddin, M.Sc., M.Eng., Alumni MIPA Unpad/Mantan Rektor UICI; dan Masyita Crystalin, Ph.D, Head of Economics, Portfolio Alignment & Sustainability. Danantara Indonesia, serta sejumlah pakar lainnya. 

Ketua Pelaksana Forum Ekonomi Hijau sekaligus Corporate Transformation Group Head PT Angkasa Pura Indonesia, Dr. Ferdian Agustiana, menilai bahwa pembicaraan mengenai ekonomi hijau harus mulai diterjemahkan menjadi langkah nyata dan terukur. 

“Selama ini kita sering berbicara tentang keberlanjutan dalam level konsep. Padahal tantangan yang kita hadapi sudah sangat konkret. Karena itu Forum Ekonomi Hijau ingin mendorong lahirnya diskusi yang lebih aplikatif, kolaboratif, dan menghasilkan rekomendasi nyata,” ujarnya. 

Ferdian juga menekankan bahwa ekonomi hijau tidak hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga tentang kualitas hidup masyarakat dan masa depan ekonomi nasional. 

"Ekonomi hijau bukan berarti menghentikan pertumbuhan ekonomi. Justru sebaliknya, ini tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih cerdas, lebih efisien, lebih inklusif, dan tidak menciptakan biaya lingkungan yang diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya. 

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi hijau global apabila mampu memanfaatkan momentum transisi energi, pengembangan industri hijau, hilirisasi berkelanjutan, hingga inovasi berbasis teknologi ramah lingkungan. 

Melalui Forum Ekonomi Hijau, IKA Unpad berharap lahir lebih banyak diskusi, kolaborasi, dan gerakan bersama untuk mendorong pembangunan Indonesia yang tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial dan tata kelola Environmental, Social, and Governance / ESG untuk keberlanjutan jangka panjang. 

“Peluncuran forum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa masa depan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian global, keberhasilan sebuah bangsa juga ditentukan oleh kemampuan menjaga bumi tetap layak dihuni bagi generasi mendatang,” pungkas Yhodisman. (*/red)

Peringati Hari Lahir Pancasila, Polda Jatim Ajak Perkuat Persatuan

By On Selasa, Juni 02, 2026

Wakapolda Jatim Brigjen Pasma Royce saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Polda Jatim.

SURABAYA, KabarViral79.Com - Polda Jawa Timur (Jatim) memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 dengan mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan di tengah berbagai tantangan global. 

Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai fondasi menjaga keutuhan Indonesia sekaligus mewujudkan perdamaian dunia. 

Wakapolda Jatim, Brigjen Pasma Royce mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar agenda tahunan. Tapi, momentum menjaga nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

"Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Indonesia tetap kokoh menyatukan keberagaman di tengah ketidakpastian global," ujar Pasma saat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI pada upacara Hari Lahir Pancasila 2026, di Mapolda Jatim, Senin, 01 Juni 2026. 

Dalam amanat itu, Pasma juga menegaskan, Indonesia memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dunia sesuai amanat UUD 1945. 

Menurutnya, musyawarah dan mufakat dinilai menjadi instrumen penting dalam diplomasi, penyelesaian konflik, dan kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia. 

Dia juga mengajak generasi muda menjadikan Pancasila sebagai living ideology atau ideologi yang hidup, seiring kemajuan ekonomi dan teknologi yang tetap harus disertai arah moral yang kuat. 

Menurutnya, hal itu sesuai dengan tema yang diusung, yakni "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia". 

Dia menilai, Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan Indonesia. Tetapi juga menjadi jawaban atas tantangan global dan upaya menciptakan perdamaian dunia. 

"Jangan biarkan nilai-nilai luhur Pancasila hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah," ujarnya. 

Dalam amanat tersebut, Pasma mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen kebangsaan, melawan intoleransi dan radikalisme. 

Serta, menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung religiusitas, persatuan, dan nilai kemanusiaan. 

"Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa. Selamat Hari Lahir Pancasila. Jayalah Indonesiaku! Merdeka!" tutupnya (*/red)

PDI-P Ungkap Tujuan "Bung Karno Bapak Marhaenis" sebagai Lagu Wajib Partai

By On Selasa, Juni 02, 2026

Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperkenalkan lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenisme' di acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDI-P seluruh Indonesia masa bakti 2024-2029. 

Lagu itu disebut sebagai bagian dari upaya pelurusan sejarah bangsa. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto mengatkan, selama masa Orde Baru, Indonesia mengalami 'keterputusan sejarah'. Salah satu contohnya adalah larangan memperingati hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. 

Kondisi ini, kata Hasto, membuat bangsa Indonesia sempat kehilangan orientasi terhadap cita-cita awal pembentukan Negara Republik Indonesia. 

Menurut Hasto, lagu tersebut diaransemen ulang Ketua DPP PDI-P Bidang Ekonomi Kreatif yang juga cucu Sukarno (Bung Karno) sekaligus putra Presiden ke-5 RI dan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo. 

"Karena itulah dilakukan pelurusan sejarah dan konsolidasi ideologi. Nah, Mas Prananda Prabowo mengambil peran di situ," ujar Hasto kepada wartawan, Senin, 01 Juni 2026. 

Lagu ini, kata dia, bertujuan menghapus stigma negatif yang selama ini sengaja dilekatkan pada istilah 'Marhaen'. 

Selain lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenis', Prananda menciptakan Himne PDI-P dan memperkenalkan kembali tradisi pembacaan dedication of life. 

"Mas Prananda memperkenalkan kembali dengan aransemen yang baru. Itu membangkitkan kesadaran kita tentang watak sejati Pancasila untuk mengubah struktur yang menindas berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kebangsaan, dan kerakyatan itu sendiri," jelasnya. 

Selama ini, kata Hasto, istilah 'Marhaen' sering kali disalahartikan dan dicap sebagai komunisme. Padahal, lanjut dia, Marhaenisme adalah realitas sosial yang menjadi latar belakang sejarah bagi Bung Karno untuk memerdekakan rakyat Indonesia yang terpinggirkan. 

"Selama ini kita berbicara Marhaen itu kemudian dicap komunis dan sebagainya. Padahal itu adalah suatu realitas sosial yang terjadi sebagai setting historis bagi Bung Karno untuk memerdekakan rakyat Indonesia yang terpinggirkan. Mereka mandiri, tapi mereka harus dibangun kesadarannya," ujar Hasto. 

Terkait kemungkinan PDI-P mengusulkan lagu tersebut untuk diputar di acara kenegaraan, Hasto menekankan bahwa hal yang paling utama bagi partai adalah penyerapan spirit dari lagu itu sendiri dalam kebijakan nyata demi kesejahteraan rakyat. 

"Bagi PDI-P, lagu mars Bung Karno Bapak Marhaenisme yang penting adalah spiritnya itu, spirit tentang kemerdekaan kita, tentang politik kita itu untuk rakyat Marhaen. Itu penuh dengan upaya-upaya nyata bagaimana kebijakan-kebijakan ideologis sampai teknokratis itu memberi kemanfaatan bagi rakyat," tegasnya. 

Hasto menambahkan, refleksi terhadap pemikiran para pendiri bangsa sangat krusial mengingat kondisi Indonesia saat ini yang dinilai tertinggal dalam beberapa sektor. Melalui esensi lagu tersebut, pihaknya ingin mengembalikan fokus politik pada esensi mencerdaskan dan membebaskan bangsa. 

"Kita sudah tertinggal dengan Singapura, bahkan dengan Malaysia, pendidikan kita menurun kualitasnya. Maka dengan spirit lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme, kita memperkuat watak sejati politik yang membebaskan dari berbagai belenggu kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan," pungkasnya. 

Lagu ini sempat diputar di awal sesi Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDI-P seluruh Indonesia masa bakti 2024-2029 yang digelar di Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara, pada Sabtu, 29 Mei 2026. 

Adapun lirik lagu tersebut, yaitu: 

Rakyat Marhaen Majulah Bersatu

Membangun Dunia yang Baru

Satukanlah Gerak Langkahmu

Turut Komando yang Satu

Hiduplah Bung Karno Kita

Bapak Marhaenisme Jaya

Hiduplah Pemimpin Kita

Marhaenisme Pastilah Jaya 

(*/red)

Prabowo Sebut Pancasila Merupakan Penunjuk Arah bagi Indonesia

By On Selasa, Juni 02, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pancasila merupakan penunjuk arah bagi Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. 

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Senin, 01 Juni 2026. 

"Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita," kata Prabowo dalam pidatonya. 

Meski sebagai kompas atau pedoman, Prabowo menilai, Pancasila belum sepenuhnya diikuti dalam pembangunan ekonomi Indonesia. 

Ia melihat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan kekayaannya dinikmati oleh pihak-pihak yang berada di luar negeri. 

"Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri," tuturnya. 

Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, ia menggaungkan Ekonomi Pancasila yang berdiri di atas lima prinsip, yakni religius, kemanusiaan, berpihak kepada kepentingan nasional, kerakyatan, dan keadilan sosial. 

Ia menegaskan, kekayaan alam Indonesia bukan sekadar komoditas yang bebas diperjualbelikan, melainkan amanah yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk rakyat. 

"Tugas sejarah saya sebagai Presiden ke-8 RI adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila," ujarnya. 

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koperasi, UMKM, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. 

Salah satu wujud nyatanya, kata dia, yaitu pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dirancang untuk memangkas peran tengkulak dan memajukan ekonomi daerah. 

"Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam, kita membangun ketahanan pangan nasional, kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa, kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas," pungkasnya. (*/red)

Viral Tuduhan Intimidasi Wartawan, Pengelola Sebut Nominal Uang Transport Minta Ditambah

By On Senin, Juni 01, 2026

Foto ilustrasi. 

SERANG, KabarViral79.Com – Tuduhan intimidasi terhadap sejumlah wartawan yang meliput aktivitas pembakaran limbah timah di Kampung Parigi Bakung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, dibantah keras oleh pihak pengelola. 

Pihak pengelola menyebut bahwa tuduhan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Mereka justru mengaku memiliki rekaman percakapan yang menunjukkan adanya permintaan penambahan nominal uang transportasi oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan. 

Menurut pengelola, setelah proses konfirmasi dan komunikasi berlangsung, pihaknya berinisiatif memberikan uang transportasi. Namun, nominal yang disiapkan disebut tidak langsung diterima. 

"Dalam komunikasi yang terjadi, mereka menyampaikan bahwa datang bertiga dan meminta agar nominal yang diberikan ditambah," ujar sumber dari pihak pengelola. 

Pengelola menegaskan bahwa tidak pernah melakukan ancaman, tekanan, maupun upaya menghalangi peliputan. Mereka menilai narasi intimidasi yang kemudian muncul justru mengaburkan persoalan yang sebenarnya terjadi. 

Lebih lanjut, pihak pengelola mengaku siap membuka rekaman percakapan tersebut apabila diperlukan oleh aparat penegak hukum maupun pihak berwenang untuk mengungkap kronologi secara utuh. 

Menurut mereka, publik perlu mengetahui seluruh fakta sebelum menarik kesimpulan. Pasalnya, tuduhan intimidasi yang telah beredar luas dinilai berpotensi merugikan pihak yang dituduh tanpa melihat keseluruhan rangkaian peristiwa yang terjadi. (*/red)

Pembukaan Turnamen Sepak Bola ARCY CUP 2026 Desa Cimandiri Berlangsung Meriah

By On Senin, Juni 01, 2026

Kades Cimandiri, Pe'i saat pembukaan turnamen sepak bola ARCY CUP 2026, di Lapangan Pamatang Awi Gede, Cipeundeuy. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Pembukaan Turnamen Sepak Bola Pemuda Anak Remaja Cipeundeuy (ARCY) CUP 2026 berlangsung meriah. Kompetisi ini digelar dalam rangka memeriahkan tradisi Seren Taun Kasepuhan Sacipeundeuy sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) Pemuda Kampung Cipeundeuy, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, Senin, 01 Juni 2026. 

Acara tersebut dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi Gerindra, Samboja Uton Witono; Kepala Desa (Kades) Cimandiri, Pe'i; Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten, Asep Pahrudin; serta Direktur Koperasi Merah Putih Desa Cimandiri, Aan Drajat. 

Turut hadir para kasepuhan, tokoh pemuda, Karang Taruna, dan seluruh panitia pelaksana. 

Samboja Uton Witono (Ama Dewan) saat menyampaikan sambutan pada pembukaan ARCY CUP 2026, di Lapangan Pamatang Awi Gede.  

Kades Cimandiri, Pe'i dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama turnamen berlangsung agar kompetisi dapat berjalan dengan kondusif. 

"Saya mengimbau kepada seluruh tim yang bertanding agar menjaga sportivitas, sehingga turnamen sepak bola ini dapat berjalan aman dan kondusif," ujar Pe'i. 

Pe'i juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kasepuhan Sacipeundeuy yang sukses menyelenggarakan tradisi Seren Taun, serta kepada segenap pemuda Kampung Cipeundeuy yang merayakan hari jadi kelompok mereka pada tahun 2026 ini. 

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Lebak, Samboja Uton Witono, yang akrab disapa "Ama Dewan", berpesan agar turnamen ini dijadikan momentum untuk mempererat tali persaudaraan. 

Para pemain sepak bola di lapangan Pamatang Awi Geude. 

"Saya berharap pertandingan sepak bola ini bisa menjadi ajang silaturahmi yang positif antar-kampung di wilayah Desa Cimandiri," kata Samboja Uton Witono. 

Ama Dewan menambahkan bahwa rangkaian acara Seren Taun Kasepuhan Sacipeundeuy dan HUT Pemuda Kampung Cipeundeuy ini memiliki makna filosofis yang sangat dalam bagi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia olahraga. 

"Acara Seren Taun Kasepuhan ini mengandung filosofi 'Mipit kudu Amit, Ngala kudu Menta' (memetik harus pamit, mengambil harus meminta). Maknanya adalah kita semua harus selalu berhati-hati dalam bertingkah laku dan menjaga sopan santun, termasuk saat berkompetisi di dalam lapangan sepak bola," pungkas Ama Dewan. (Cup)

Kecewa Menunggu Pemerintah, Warga Pintu Rime Gayo Patungan Sewa Excavator Buka Jalan Nasional Takengon–Bireuen

By On Senin, Juni 01, 2026

Alat berat jenis excavator yang mulai bekerja membuka akses jalan nasional Bireuen-Takengon, Kawasan Enang-Enang pasca banjir longsor akhir tahun 2025 lalu dan pemerintah dianggap lamban menangani ruas jalan tersebut. 

BENER MERIAH, KabarViral79.Com -Setelah enam bulan akses Jalan Nasional Takengon–Bireuen terputus akibat banjir bandang dan longsor, warga Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, akhirnya mengambil inisiatif sendiri membersihkan material yang menutup badan jalan di Kawasan Enang-Enang. 

Merasa lelah menunggu penanganan pemerintah, masyarakat secara swadaya mengumpulkan dana untuk menyewa satu unit alat berat jenis excavator yang mulai bekerja sejak Selasa, 26 Mei 2026. 

Langkah tersebut dilakukan demi membuka kembali akses vital yang menghubungkan wilayah tengah Aceh dengan kawasan pesisir utara. 

Aksi gotong royong itu dipimpin oleh mantan Mukim Pintu Rime Gayo, Syahrial. Dalam video yang beredar luas di media sosial, ia menjelaskan bahwa masyarakat bahu-membahu mengumpulkan bantuan sesuai kemampuan masing-masing. 

“Ada yang membantu uang, ada yang menyumbang BBM untuk alat berat. Alhamdulillah dengan izin Allah, pekerjaan ini bisa berjalan,” ujar Syahrial. 

Alat berat jenis excavator yang mulai bekerja membuka akses jalan nasional Bireuen-Takengon, Kawasan Enang-Enang pasca banjir longsor akhir tahun 2025 lalu dan pemerintah dianggap lamban menangani ruas jalan tersebut. 

Menurutnya, selama enam bulan terakhir arus lalu lintas dialihkan melalui jalur alternatif Simpang Lancang–Wih Porak. Namun kondisi jalan tersebut dinilai tidak layak karena sempit, rusak, dan sering menimbulkan antrean panjang kendaraan dari arah Takengon maupun Bireuen. 

“Sudah terlalu lama masyarakat menunggu. Jalan alternatif tidak memadai, kendaraan bisa berjam-jam antre. Karena itu kami berinisiatif membuka kembali jalur ini secara swadaya,” katanya. 

Warga berharap langkah yang mereka lakukan dapat mempercepat pemulihan akses transportasi sekaligus menjadi perhatian pemerintah agar segera melakukan penanganan permanen terhadap ruas jalan nasional tersebut. 

Jalan Takengon–Bireuen merupakan salah satu jalur strategis yang menghubungkan kawasan dataran tinggi Gayo dengan wilayah pesisir Aceh. 

Terputusnya akses ini selama berbulan-bulan telah berdampak pada mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas perekonomian di kedua wilayah. 

Sementara informasi terakhri, akses jalan lintasan Bireuen-Takwngon, kawasan Enang-Enang, Pintu Rime Gayo, Bener Meriah sudah mulai bisa dilintasi kendaraan roda dua. (Joniful Bahri)

Peringati HUT ke-45, Pemdes Karangkamulyan Gelar Tabligh Akbar Bertema "Masyarakat Akur Desa Makmur"

By On Senin, Juni 01, 2026

Pemdes Karangkamulyan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, menggelar acara Tabligh Akbar, Senin, 01 Juni 2026. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45, Pemerintah Desa (Pemdes) Karangkamulyan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, menggelar acara Tabligh Akbar, Senin, 01 Juni 2026. 

Peringatan hari jadi yang jatuh tepat pada Hari Lahir Pancasila ini diinisiasi oleh Kepala Desa (Kades) Karangkamulyan. 

Acara ini diikuti dengan antusias oleh seluruh perangkat desa, lembaga desa, paguyuban RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga setempat. 

Turut hadir dalam acara tersebut Kades Karangkamulyan Mulyadi, penceramah KH Madsuri (Ki Gludug), Camat Cihara Ujang Suhariman, Pgs Danramil 0314/Panggarangan, Pelda Eman Guratman, Kapolsek Panggarangan AKP Acep Komarudin, serta para tokoh agama dan pemuda setempat. 

Acara HUT tahun ini mengusung tema "Masyarakat Akur Desa Makmur". 

Kades Karangkamulyan, Mulyadi yang akrab disapa Jaro Mulyadi menhatakan, kemeriahan acara ini merupakan buah dari kekompakan warga. 

"Acara sangat meriah. Masyarakat begitu antusias dan kompak untuk ikut serta merayakan ulang tahun desa tahun 2026 ini," ujarnya. 

Jaro Mulyadi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran acara tersebut. 

"Terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan, semua lapisan masyarakat, serta seluruh pihak yang ikut serta mendukung berlangsungnya acara Ulang Tahun Desa Karangkamulyan yang jatuh pada 1 Juni 2026 ini," tambahnya. 

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Jamiludin, menegaskan bahwa kesuksesan agenda ini murni terwujud karena partisipasi aktif dan soliditas seluruh elemen masyarakat. 

Ia bersyukur acara dapat berjalan dengan aman dan tertib, serta berharap tahun depan bisa dikemas lebih menarik. 

"Tentunya acara sangat meriah, berjalan lancar. Untuk tahun depan akan kami agendakan lagi dan diusahakan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya," pungkasnya. (Cup/Uday)