-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Negara Hukum Tidak Berarti Buat Oknum LSM Yakuza, Jemput Paksa dan Menganiaya Warga Sebelum Dibawa ke Polres Kediri

By On Rabu, November 04, 2026

KEDIRI, KabarViral79.Com -- Bermula dari jemputan paksa hingga dihajar tanpa azas praduga tidak bersalah hingga babak belur, kedua orang tua korban dan warga terduga melaporkan Gus Thuba dan kelompok oknum LSM Yakuza ke Polres Kediri pada 26 Oktober 2026. 

Viralnya Medsos di Radar Yakuza Manages atas laporan aduan korban yang diantar orangtuanya ke markas telah dilecehkan tiga pemuda yang sama-sama sedang adakan mabok minuman keras beralkohol di rumah temannya korban berinisial B di Gurah. 

Dengan sigap tim kuasa hukum dan puluhan oknum anggota Kelompok Yakuza bergerak mencari, memburu dan menangkap serta menyerahkan dua pemuda pelaku seperti narasi viral medsos, ke Polres Kediri. 

Sebut LY selaku orang tua DJS, warga yang digladak Yakuza ke Polres berstatus pelajar ini menyesalkan pejemputan paksa tanpa legal standing hukum yang jelas dari oknum LSM Yakuza. 

"Datang tengah malam tanpa alasan yang jelas, lalu membawa anak saya keluar rumah dan tidak diberitahu kemana dibawanya anak saya itu. Berkaos hitam dan ada tulisan Yakuza dengan sekurangnya tujuh mobil beroda empat dan puluhan sepeda motor sudah mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. karena datangnya sekitar pukul 00.30 WIB tengah malam di saat keluarga dan tetangga kami istirahat malam sehabis kerja," ujar LY. 

Sedangkan warga lainnya sebut MKR yang digladak serta dipukuli dengan luka berat seperti pembengkakan pada pipi, pilipis dan lebam kedua mata yang disertai pendarahan oleh oknum LSM Yakuza saat menuju Polres Kediri merupakan bentuk pelanggaran berat. 

Kakak MKR, berinisial U asal Kota Kediri juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian Polres Kediri. 

"Adik kami MKR sudah kita dampingi untuk laporan ke Polres Kediri yang sekaligus melakukan visum ke rumah sakit penunjukan penyidik," ujar kakak MKR. 

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Kahuripan Bela Negara yang dikuasakan Akhir Kristiono AMd.SH., Mukhlason SH., Dr. Zaibi Susanto SH.MH. dan M. Akson Nul Huda SH.MH. menyesalkan rekan-rekan dari Kelompok oknum LSM Yakuza yang cenderung arogansi mengesampingkan Azas Praduga Tak Bersalah terhadap Keluarga besar DJS dan MKR. 

"Kami atas nama Pemberi Kuasa melaporkan oknum Kelompok Yakuza Manages atas dugaan pelanggaran pasal pidana 450 UU 1/2023 berbunyi mengenai pelanggaran tindak pidana penculikan dengan tuntutan hukuman pidana 12 tahun penjara

dan Pasal 262 UU 1/2023 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang terang-terangan di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ayat 2-4 dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara ke Polres Kediri sesuai dengan nomor Laporan Kepolisian LP/B/85/X/2026/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 26 Oktober 2026 dan LP/B/84/X/2026/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 24 Oktober 2026," ujar Akhir Kristiono AMd.SH. 

Tim Kuasa Hukum lainnya Mukhlason SH.MH., M. Akson Nul Huda SH. MH. Dan Dr. Zaibi Susanto SH.MH berharap proses penanganan perkara viral ini harus berimbang dan adil oleh penyidik Polres Kediri. 

"Kami berharap rekan Polisi penyidik di Polres Kediri profesional dan berani mengungkap keadilan kebenaran dalam penanganan perkara viral ini," jelas Mukhlason di Polres Kediri, pada Selasa, 03 November 2026. (*/red)

44 Tersangka Diamankan, Sat Resnarkoba Polres Lebak Bongkar Puluhan Kasus Narkotika dan Obat Keras Ilegal

By On Rabu, November 04, 2026

 



LEBAK,Kabarviral79.com – Polres Lebak Polda Banten melalui Satuan Reserse Narkoba berhasil mengungkap sebanyak 30 kasus tindak pidana narkotika, psikotropika, serta penyalahgunaan sediaan farmasi dan obat-obatan keras ilegal dengan mengamankan 44 orang tersangka selama kurun waktu tiga bulan terakhir.


Pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran Satresnarkoba Polres Lebak dalam upaya memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan ilegal di daerah hukum Polres Lebak, sejak AKBP Arninsi, S.H., S.I.K.,M.Si menjabat sebagai Kapolres Lebak hingga saat ini.


Dalam kegiatan press release, Kapolres Lebak AKBP Arninsi, S.H., S.I.K.,M.Si mengatakan bahwa pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Lebak dalam mendukung program Kapolri terkait pemberantasan peredaran narkoba serta menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.


"Selama kurang lebih tiga bulan terakhir, Satresnarkoba Polres Lebak telah berhasil mengungkap 30 perkara dengan total 44 orang tersangka. Pengungkapan ini mencakup tindak pidana narkotika, psikotropika, serta peredaran sediaan farmasi dan obat-obatan keras tanpa izin atau kewenangan," ujar Kapolres.


Kapolres menjelaskan, dari sejumlah perkara yang berhasil diungkap, para pelaku memiliki peran yang beragam, mulai dari bandar, kurir, pengedar hingga pengguna atau penyalahguna narkotika.


Selain pengungkapan kasus narkotika, Polres Lebak juga melakukan penindakan terhadap peredaran psikotropika dan obat-obatan keras yang diedarkan secara ilegal.



Dalam penanganan tindak pidana psikotropika, Satresnarkoba Polres Lebak berhasil mengungkap satu perkara dengan barang bukti sebanyak 84 butir obat jenis Alprazolam.


Terhadap perkara tersebut, penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dengan hasil penyidikan dan unsur tindak pidana yang ditemukan.


Sementara itu, dalam upaya memberantas peredaran obat-obatan keras ilegal, Satresnarkoba Polres Lebak berhasil mengungkap kurang lebih tujuh perkara dengan mengamankan sekitar delapan orang tersangka.


Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 3.935 butir obat jenis Hexymer dan 3.245 butir obat jenis Tramadol.


Modus operandi para pelaku antara lain menjual, memiliki, menyimpan, serta mengedarkan sediaan farmasi atau obat-obatan keras tanpa memiliki keahlian maupun kewenangan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.


Para tersangka diproses sesuai ketentuan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana sesuai pasal yang diterapkan dan hasil penyidikan.


Kapolres Lebak menegaskan bahwa peredaran obat-obatan keras secara ilegal merupakan persoalan serius karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan berpotensi merusak masa depan generasi muda.


"Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku yang mencoba mengedarkan narkotika, psikotropika maupun obat-obatan keras secara ilegal di wilayah Kabupaten Lebak. Penindakan akan terus kami lakukan secara tegas dan berkelanjutan," tegas AKBP Arninsi.



Di tempat yang sama, Kasat Resnarkoba Polres Lebak AKP Epi Cepiyana, S.H., mengatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kegiatan penyelidikan dan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika maupun obat-obatan terlarang.


Menurutnya, pengungkapan tersebut tidak terlepas dari kerja keras personel Satresnarkoba serta dukungan informasi dari masyarakat yang turut membantu kepolisian dalam mengungkap peredaran narkoba.


"Kami akan terus melakukan pengembangan terhadap perkara yang telah diungkap, termasuk mendalami jaringan dan asal-usul barang bukti yang berhasil diamankan. Kami juga mengajak masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika maupun obat-obatan keras ilegal di lingkungannya," ujar AKP Epi Cepiyana.


Di akhir keterangannya, Kapolres Lebak mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba.


"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari bahaya narkoba. Apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika dan obat-obatan ilegal, segera laporkan kepada pihak kepolisian melalui kantor polisi terdekat maupun layanan Polisi 110," tutup AKBP Arninsi.


(Cup/Angga)

Kapolsek Panggarangan Sampaikan Pesan Kapolres Lebak Saat Kumpul Bersama Tokoh Agama di Ponpes Darul Ulum

By On Rabu, November 04, 2026

 


LEBAK,Kabarviral79.com– Dalam rangka mendukung Program Quick Wins (QW) Kapolri serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan tokoh agama dan masyarakat, Polsek Panggarangan Polres Lebak melaksanakan kegiatan Kumpul Bersama Tokoh Agama dan Masyarakat di Pondok Pesantren Darul Ulum, Kampung Panyaungan, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Rabu (4/11/2026).


Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Panggarangan AKP Acep Komarudin, S.H., didampingi Bhabinkamtibmas Brigadir Encup Supriatna. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kyai Bondan, Kyai Endi, Kyai Nopal, serta pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum.


Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Panggarangan menyampaikan pesan-pesan Kapolres Lebak **AKBP Arninsi, S.H., S.I.K., M.Si.** kepada para tokoh agama dan masyarakat agar senantiasa menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta meningkatkan sinergi dan kerja sama antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat.


Kapolsek menyampaikan bahwa Kapolres Lebak mengajak para tokoh agama untuk berperan aktif membantu Kepolisian dalam menjaga kondusivitas wilayah, menciptakan suasana yang aman dan damai, serta mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, maupun informasi yang dapat memicu perpecahan.


Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi tindak kriminalitas, menjaga kerukunan antarwarga, serta segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya gangguan kamtibmas di lingkungan masing-masing.


Kegiatan dilanjutkan dengan dialog dan komunikasi bersama para tokoh agama guna bertukar informasi, menyerap aspirasi, serta mendengarkan masukan terkait situasi keamanan di lingkungan masyarakat dan pondok pesantren.


Kapolsek Panggarangan juga mengharapkan dukungan para kyai dan pimpinan pondok pesantren untuk bersama-sama menyampaikan pesan-pesan positif kepada para santri dan masyarakat agar senantiasa menjaga persatuan, toleransi, serta turut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.


Melalui kegiatan Kumpul Bersama ini, Polsek Panggarangan berharap terjalin hubungan kemitraan yang semakin erat antara Polri, tokoh agama, dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian.


Polri hadir di tengah masyarakat, menjalin silaturahmi, mendengarkan aspirasi, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi terwujudnya Kabupaten Lebak yang aman dan kondusif


(Cup/Uday)

Demo Hari Ke-7: EKS. NAPI Sindir Sikap Diam Gubernur dan Ketua DPRD Banten!

By On Rabu, November 04, 2026

  



SERANG, 4 November 2026 — Memasuki hari ketujuh aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Perkumpulan Eks. Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia (EKS. NAPI) menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meski hingga hari ketujuh belum memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkan dari Gubernur Banten dan Ketua DPRD Provinsi Banten, massa EKS. NAPI menyatakan tidak akan menghentikan aksi hanya karena sikap diam para pemangku kebijakan.

Ketua Umum EKS. NAPI, Tubagus Delly Suhendar, menilai bahwa belum adanya respons terhadap surat-surat yang telah disampaikan organisasinya memperlihatkan persoalan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan aspirasi.

“Kami sudah tujuh hari melaksanakan aksi di depan Kantor Gubernur Banten. Kalau Gubernur dan Ketua DPRD terkesan cuek, kami tidak keberatan dan juga tidak heran. Sebab, surat-surat resmi yang sebelumnya kami sampaikan pun sampai hari ini belum mendapatkan respons sebagaimana yang kami harapkan,” ujar Tubagus Delly Suhendar, Rabu (4/11/2026).

Menurut Delly, EKS. NAPI telah memperhitungkan kemungkinan bahwa tuntutan dan surat-surat yang disampaikan tidak memperoleh tanggapan dalam waktu dekat. Bahkan, organisasi tersebut telah mempersiapkan diri untuk melanjutkan aksi dalam jangka panjang.

“Kami sudah mempersiapkan diri apabila dalam satu bulan, bahkan dua bulan, tidak ada tanggapan. Kami tetap siap melaksanakan aksi unjuk rasa setiap hari sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan mengira sikap diam pejabat akan membuat kami lelah, kemudian berhenti mempertanyakan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Banten,” tegasnya.

EKS. NAPI: Diamnya Pejabat Justru Memperpanjang Pertanyaan Rakyat

Delly mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi dengan masyarakat, termasuk ketika berhadapan dengan kritik, tuntutan keterbukaan informasi, dan permintaan pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa aksi yang dilaksanakan EKS. NAPI bukan sekadar demonstrasi rutin, melainkan bentuk konsistensi pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah, aset pemerintah, tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK, serta berbagai kebijakan yang membutuhkan penjelasan terbuka.

“Pejabat yang tuli terhadap aspirasi rakyat sedang mempertontonkan kegagalan dalam memahami arti pelayanan publik. Mungkin Gubernur dan Ketua DPRD belum menyadari bahwa diamnya pejabat bukan jawaban atas persoalan. Justru sikap diam itu semakin menambah panjang daftar pertanyaan rakyat,” kata Delly.

Menurutnya, kritik terhadap penyelenggara pemerintahan tidak seharusnya dipandang sebagai gangguan. Sebaliknya, aspirasi masyarakat merupakan bagian dari mekanisme pengawasan publik yang semestinya ditanggapi secara proporsional dan bertanggung jawab.

EKS. NAPI juga mengingatkan bahwa rangkaian aksi sebelumnya telah mengangkat berbagai persoalan berdasarkan telaah dokumen pemeriksaan BPK, mulai dari temuan pengelolaan keuangan daerah yang berulang, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan kas dan aset pemerintah, hingga persoalan pengelolaan pajak daerah serta operasional Bank Banten.

Delly menjelaskan bahwa tuntutan organisasinya bukan hanya meminta pejabat menemui massa aksi, melainkan juga memberikan jawaban tertulis, klarifikasi berbasis dokumen, serta penjelasan mengenai langkah konkret atas persoalan yang telah disampaikan.

“Kami tidak meminta Gubernur atau Ketua DPRD menyetujui seluruh pandangan EKS. NAPI. Kami meminta mereka menjawab secara terbuka. Kalau analisis kami keliru, tunjukkan dokumen pembandingnya. Kalau temuan itu benar dan sudah ditindaklanjuti, perlihatkan bukti penyelesaiannya. Jangan membiarkan masyarakat terus bertanya tanpa mendapatkan penjelasan,” lanjutnya.

Satu atau Dua Bulan Tanpa Respons, Aksi Tetap Berlanjut

Memasuki hari ketujuh, EKS. NAPI menegaskan bahwa keberlanjutan demonstrasi merupakan keputusan organisasi untuk menjaga konsistensi pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Banten.

Delly menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak menjadikan kehadiran pejabat sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan aksi. Yang lebih penting adalah adanya keterbukaan informasi, jawaban resmi, dan mekanisme penyelesaian yang dapat diperiksa serta dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Kalau mereka memilih diam selama satu bulan, kami siap. Kalau dua bulan pun belum ada tanggapan, kami tetap siap. Setiap hari kami akan mengingatkan bahwa jabatan publik membawa kewajiban untuk melayani dan mempertanggungjawabkan kebijakan kepada masyarakat. Kami akan terus menggunakan hak konstitusional kami secara damai dan sesuai hukum,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Delly menegaskan bahwa EKS. NAPI tetap membuka ruang dialog dan klarifikasi kepada Pemerintah Provinsi Banten maupun DPRD Provinsi Banten.

Namun, selama belum ada jawaban yang memadai terhadap substansi surat dan tuntutan yang telah disampaikan, organisasi tersebut menyatakan akan tetap melanjutkan perjuangannya melalui mekanisme yang sah.

“Kami tidak sedang menghitung berapa lama Gubernur dan Ketua DPRD mampu diam. Kami sedang memperlihatkan berapa lama masyarakat mampu bertahan memperjuangkan haknya untuk mendapatkan jawaban. Sebab, jabatan memiliki masa akhir, tetapi pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangan tidak boleh berhenti hanya karena pejabat memilih diam,” pungkas Tubagus Delly Suhendar.

Proyek Huntap Rp1,29 Miliar di Pandeglang Dipersoalkan, Aktivis Tuntut Perbaikan Mutu dalam 3x24 Jam

By On Selasa, November 03, 2026

  

Audiensi terbuka di Desa Tamanjaya membahas dugaan penggunaan pasir laut, material bekas galian, dan fasilitas proyek. Kontraktor menyatakan material yang digunakan merupakan pasir lokal dan pekerjaan urugan telah dikoordinasikan dengan konsultan.

Pandeglang – Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) senilai Rp1,29 miliar di Desa Tamanjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, menjadi sorotan setelah sejumlah aktivis mempertanyakan dugaan penggunaan material yang dinilai perlu diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis pekerjaan.


Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi terbuka yang digelar pada Selasa (3/11/2026). Kegiatan itu dihadiri Kapolsek Sumur, Kepala Desa Tamanjaya, sejumlah aktivis, serta pihak kontraktor pelaksana CV Arrahji Business.


Dalam audiensi tersebut, aktivis menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait dugaan penggunaan pasir laut, pemanfaatan material bekas galian untuk pekerjaan pondasi dan urugan badan jalan, serta keberadaan fasilitas pendukung proyek, termasuk direksikeet dan pekerjaan yang disebut sebagai yudit yang diduga tidak menggunakan lantai kerja.


*Aktivis Minta Kejelasan Sumber Material*


Salah satu peserta audiensi, Boyaudin, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek sejak 28 Oktober 2026. Langkah tersebut, menurutnya, dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang sebelumnya beredar di media sosial mengenai dugaan penggunaan pasir laut.


"Pada tanggal 28 Oktober kami turun langsung ke lapangan menindaklanjuti pemberitaan di media sosial terkait dugaan penggunaan pasir laut. Dan sekarang dalam audiensi pada hari ini kami ingin mendengar langsung klarifikasi dari pihak kontraktor CV Arrahji Business, apakah betul ada dugaan tersebut," ujar Boyaudin.


Ia juga meminta penjelasan mengenai dugaan penggunaan material bekas galian yudit untuk menguruk badan jalan serta keberadaan direksikeet di lokasi pekerjaan.


"Apakah betul diduga menggunakan bahan material pasir laut serta urugan bekas galian yudit yang diduga dipakai buat ngurug badan jalan, apakah betul, Pak? Serta dugaan direksikeet yang tidak ada di lokasi proyek Huntap tersebut," tanyanya kepada pihak kontraktor.


*Kontraktor Sebut Gunakan Pasir Lokal*


Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak CV Arrahji Business menyampaikan bahwa material pasir yang digunakan merupakan pasir urug lokal. Sementara itu, material bekas galian disebut dimanfaatkan untuk pekerjaan urugan badan jalan berdasarkan koordinasi dengan konsultan.


"Kami menggunakan pasir urug, dalam hal ini pasir lokal. Sementara terkait urugan bekas galian kami gunakan untuk urugan badan jalan atau yudit itu hasil daripada koordinasi kami dengan konsultan. Dan diperbolehkan. Sedangkan direksikeet dan K3 kami nyewa, Pak, di Kampung Paniis," jawab pihak kontraktor dalam audiensi.


Namun, penjelasan mengenai asal pasir tersebut masih dipertanyakan oleh Boyaudin. Ia menyatakan bahwa menurut pengetahuannya, tidak terdapat sumber pasir lokal di wilayah Tamanjaya sebagaimana yang disebutkan pihak kontraktor.


"Pasir lokal yang diduga digunakan itu dari mana pasir lokalnya? Di sini tidak ada pasir lokal, yang ada diduga hanya pasir laut atau pasir Muara Cikaung," tegas Boyaudin.


*Asal Pasir Muara Cikaung Dipertanyakan*


Dalam pembahasan lanjutan, pihak kontraktor menyampaikan bahwa pembelian pasir dilakukan melalui seseorang yang disebut sebagai RT berinisial O.


"Kami kan orang lapangan. Kami taunya pasir lokal dapat beli dari RT O," ujar pihak kontraktor.


Pernyataan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh aktivis dengan meminta keterangan kepada RT berinisial O yang turut hadir dalam audiensi.


Berdasarkan keterangan RT O sebagaimana disampaikan dalam audiensi, pasir tersebut disebut berasal dari wilayah Cikaung dan diperoleh melalui seseorang berinisial E.


Keterangan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang dipertanyakan aktivis mengenai asal-usul dan jenis material pasir yang digunakan dalam pembangunan Huntap. Meski demikian, identitas sumber material, jenis pasir, serta kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pihak yang berwenang.


*Tiga Tuntutan Aktivis Desa Tamanjaya*


Setelah pembahasan berlangsung, audiensi menghasilkan tiga tuntutan yang disepakati oleh para aktivis dan disaksikan Kapolsek serta Kepala Desa Tamanjaya.


1. Perbaikan mutu pekerjaan dalam 3 x 24 jam


Aktivis meminta pihak kontraktor melakukan perbaikan terhadap bagian pekerjaan yang dipersoalkan dan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis. Hal tersebut mencakup dugaan penggunaan pasir dari Muara Cikaung, dugaan pemanfaatan batu bekas galian untuk pondasi, serta pekerjaan yudit yang dipersoalkan karena diduga tidak menggunakan lantai kerja.


Perbaikan tersebut diminta dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam.


2. Konsultan pengawas diminta hadir setiap hari


Aktivis meminta CV Akatsuki Engineering selaku konsultan pengawas untuk hadir setiap hari di lokasi proyek Huntap guna menjalankan fungsi pengawasan pekerjaan.


Mereka juga mempersoalkan keberadaan direksikeet yang menurut penjelasan kontraktor disewa di Kampung Paniis, bukan berada di sekitar lokasi proyek.


3. Ancaman boikot apabila tuntutan tidak dipenuhi


Aktivis menyatakan akan turun langsung ke lokasi dan melakukan aksi boikot terhadap pekerjaan pembangunan Huntap apabila dalam tenggat 3 x 24 jam tidak terdapat tindak lanjut perbaikan mutu serta penanganan terhadap material yang mereka persoalkan.


Langkah tersebut, menurut pernyataan aktivis, akan dilakukan sampai terdapat perbaikan terhadap pekerjaan yang dinilai belum memenuhi standar teknis bangunan.


*Konsultan Pengawas dan Dinas Perkim Diminta Memberikan Penjelasan*


Hingga rilis ini disusun, pihak CV Akatsuki Engineering selaku konsultan pengawas disebut tidak hadir dalam audiensi. Sementara itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten, sebagaimana disampaikan dalam rilis aktivis, belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.


Aktivis berharap pihak-pihak terkait dapat memberikan penjelasan terbuka dan melakukan pemeriksaan teknis terhadap material maupun hasil pekerjaan di lapangan.


Kepastian mengenai jenis pasir, kelayakan material bekas galian, pekerjaan pondasi, serta pemenuhan standar teknis pembangunan dinilai penting agar proyek Huntap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima hunian.


Redaksi membuka ruang bagi CV Arrahji Business, CV Akatsuki Engineering, Dinas Perkim Provinsi Banten, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, data teknis, dan hak jawab atas persoalan yang diberitakan ini.

Wabup Bireuen: RDTR Tentukan Arah Pembangunan Kota untuk 20 Tahun ke Depan

By On Selasa, November 03, 2026

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi M.T. membuka kegiatan Konsultasi Publik II penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen, di Oproom setempat, Selasa, 03 November 2026.

BIREUEN, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Konsultasi Publik II penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bireuen, Selasa, 03 November 2026. 

Kegiatan yang berlangsung di Oproom Kapuspemkab Bireuen tersebut dibuka Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T. 

Dalam sambutannya, Razuardi mengatakan, penyusunan RDTR merupakan langkah strategis yang akan menentukan arah pembangunan dan penataan Kawasan Perkotaan Bireuen untuk 20 tahun mendatang. 

Ia berharap dokumen tersebut mampu menjadi pedoman pembangunan yang terukur, sekaligus memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. 

Kepala Dinas PUPR Bireuen, Ir. Fadhli Amir, S.T., M.T. saat memaparkan tentang kegiatan Konsultasi Publik II penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen, di Oproom setempat, Selasa, 03 November 2026. 

Razuardi juga meminta seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif memberikan masukan, terutama terkait kebutuhan infrastruktur, perkembangan permukiman, kegiatan ekonomi, pelayanan publik, serta kawasan lindung. 

"Konsultasi publik tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi ruang dialog terbuka agar dokumen RDTR sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat," sebutnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bireuen, Ir. Fadhli Amir, S.T., M.T., menjelaskan bahwa Konsultasi Publik II merupakan tahapan lanjutan setelah pengumpulan data, identifikasi kondisi wilayah, analisis permasalahan, serta perumusan konsep pengembangan kawasan. 

Ia berharap forum tersebut menghasilkan masukan konstruktif untuk menyempurnakan dokumen RDTR sehingga mampu mewujudkan Kawasan Perkotaan Bireuen yang tertata, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Joniful Bahri)

Salurkan Bansos di Tangerang, Gubernur Andra Soni Kampanyekan Sekolah Gratis

By On Selasa, November 03, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menyalurkan Bansos Keluarga Provinsi Banten Tahun 2026 kepada warga Kabupaten Tangerang, di Gedung Serbaguna Kecamatan Rajeg, Senin, 02 November 2026. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menyalurkan Bantuan Jaminan Sosial (Bansos) Keluarga Provinsi Banten Tahun 2026 kepada warga Kabupaten Tangerang, di Gedung Serbaguna Kecamatan Rajeg, Senin, 02 November 2026. 

Penyaluran bantuan perlindungan sosial ini merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

​“Tahun ini kami baru menganggarkan untuk 16 ribu lebih warga Banten. Semoga tahun depan bisa dimaksimalkan,” ujar Andra Soni. 

Menurut Andra Soni, bantuan perlindungan sosial ini merupakan penyaluran tahap pertama dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. 

Prosesnya didampingi langsung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang guna memastikan penyaluran berjalan sesuai perencanaan. 

​“Kami pastikan juga tidak ada satu rupiah pun pungutan (potongan) terhadap bantuan sosial ini,” tegasnya. 

Andra Soni berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Program ini turut disinergikan dengan bantuan serupa yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. 

Gubermur Andra Soni juga memaparkan program pendidikan gratis bagi SMA, SMK, dan sekolah khusus (SKh) swasta di Provinsi Banten. 

Mengingat pendidikan tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tangerang telah digratiskan, ia menegaskan tidak boleh ada lagi masyarakat Banten yang putus sekolah. 

​"Tidak ada alasan anak-anak Banten putus sekolah. Kalau ada yang putus sekolah, laporkan ke kepala desa. Saya meyakini, pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan,” ujarnya. 

​Sementara itu, Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid mewakili warganya menyampaikan terima kasih atas perhatian dari Pemprov Banten. 

Selain bantuan infrastruktur jalan, sebanyak 2.200 warga kurang mampu di wilayahnya menerima manfaat dari bansos tersebut. 

​“Pemkab Tangerang juga turut menyalurkan bantuan sosial untuk 4.000 warga. Bapak dan Ibu harus selalu menjaga kesehatan dan bahagia,” kata Maesyal. 

​Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Lukman menyebutkan bahwa Pemprov Banten menyalurkan lima jenis bantuan sosial. 

Kelimanya meliputi bantuan jaminan sosial keluarga, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan sosial disabilitas, bantuan sosial anak telantar, serta bantuan sosial lansia. 

​“Mudah-mudahan apa yang menjadi program Pemprov Banten terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya. 

​Sebagai informasi, pada 2026 Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,15 miliar untuk 16.311 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di delapan kabupaten/kota. 

Masing-masing keluarga memperoleh bantuan uang tunai senilai Rp 500 ribu. (Welfendry)

Respons Cepat Laporan 110, Polsek Jawilan Bersama Warga Evakuasi Pohon Tumbang

By On Selasa, November 03, 2026

Personel Polsek Jawilan mengevakuasi pohon tumbang yang menutup sebagian badan Jalan Raya Cikande-Rangkasbitung, tepatnya di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Senin, 02 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Personel Polsek Jawilan, Polres Serang, mengevakuasi pohon tumbang yang menutup sebagian badan Jalan Raya Cikande-Rangkasbitung, tepatnya di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Senin, 02 November 2026. 

Evakuasi dilakukan setelah petugas menerima laporan warga melalui layanan Call Center 110. 

Pohon yang berada di pinggir jalan tersebut tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kecamatan Jawilan. 

Akibat kejadian itu, batang pohon dan rantingnya menutup sekitar setengah badan jalan sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan yang melintas. 

Mendapat laporan tersebut, personel Polsek Jawilan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan. 

Petugas segera berkoordinasi dengan warga setempat guna mempercepat proses evakuasi pohon yang menghalangi akses jalan. 

Kapolsek Jawilan AKP Erwan Nurwanda mengatakan, peristiwa pohon tumbang tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. 

Keberadaan pohon yang melintang di badan jalan sempat membuat arus lalu lintas terganggu dan mengharuskan pengguna jalan lebih berhati-hati saat melintas. 

"Begitu menerima laporan masyarakat melalui Call Center 110, anggota langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Pohon tumbang tersebut menutup sebagian badan jalan sehingga perlu segera dievakuasi," ujar Erwan. 

Dengan dibantu warga sekitar, petugas kemudian melakukan pemotongan batang pohon serta membersihkan ranting-ranting yang berserakan di badan jalan. 

Proses evakuasi dilakukan secara gotong royong agar akses jalan dapat segera kembali digunakan oleh masyarakat. 

Kapolsek menjelaskan, proses pemotongan dan pembersihan pohon tumbang berlangsung hingga sekitar pukul 16.00 WIB. 

Setelah seluruh material pohon berhasil disingkirkan, arus lalu lintas di Jalan Raya Cikande-Rangkasbitung kembali berjalan normal. 

"Alhamdulillah, berkat kerja sama anggota dan masyarakat, proses evakuasi dapat diselesaikan dengan cepat. Sekitar pukul 16.00 WIB, jalan sudah kembali bisa dilalui kendaraan secara normal," jelasnya. (*/red)

Hari ke-8 Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang Kedepankan Pembinaan dan Penyuluhan

By On Selasa, November 03, 2026

Hari ke-8 Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang mengedepankan pendekatan humanis. 

SERANG, KabarViral79.Com – Memasuki hari ke-8 pelaksanaan Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang terus mengedepankan pendekatan humanis melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada para pengguna jalan. 

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. 

Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 2 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Serang–Jakarta, tepatnya di Simpang Empat Pasar Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. 

Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif yang disertai penegakan hukum (gakkum) secara humanis. 

Langkah ini bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). 

Kasetopsres Operasi Patuh Maung 2026, AKP Muhammad Hafizh menekankan kepada seluruh personel agar senantiasa mengedepankan sikap humanis dalam menjalankan tugas di lapangan. 

Personel diminta menerapkan prinsip Senyum, Sapa, Salam (3S), menghindari sikap arogan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri. 

Selain itu, keselamatan personel selama bertugas juga harus menjadi prioritas. 

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan imbauan keselamatan berkendara dan mengingatkan masyarakat untuk selalu melengkapi perlengkapan kendaraan maupun surat-surat berkendara. 

Petugas juga melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan serta memberikan teguran kepada pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil yang ditemukan melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Selain itu, masyarakat diberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan Operasi Patuh Maung 2026 agar semakin memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. 

Meskipun pendekatan pembinaan dan penyuluhan lebih dikedepankan, petugas di lapangan masih menemukan sejumlah pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara serta melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Operasi Patuh Maung 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat berlalu lintas, sehingga tercipta kondisi Kamseltibcarlantas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. 

Kegiatan Operasi Patuh Maung 2026 hari ke-8 berakhir pada pukul 11.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. 

Polres Serang mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan selalu mematuhi aturan, melengkapi surat-surat kendaraan, serta menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara. (*/red)

Babinsa Koramil 0602-13/Padarincang Sosialisasi Rekrutmen Bintara dan Tamtama TNI AD

By On Selasa, November 03, 2026

Babinsa Koramil 0602-13/Padarincang Kodim 0602/Serang, Serka Deni Rahmatullah, melaksanakan sosialisasi tentang rekrutmen Bintara dan Tamtama TNI AD Tahun 2027, di Desa Bugel, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, Minggu, 01 November 2026. 

‎SERANG, KabarViral79.Com — Babinsa Koramil 0602-13/Padarincang Kodim 0602/Serang, Serka Deni Rahmatullah, melaksanakan sosialisasi tentang rekrutmen Bintara dan Tamtama TNI AD Tahun 2027, di Desa Bugel, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, Minggu, 01 November 2026. 

‎Dalam kegiatan tersebut, Serka Deni menjelaskan berbagai informasi terkait rekrutmen, mulai dari persyaratan, tahapan seleksi, jadwal pendaftaran, hingga prosedur yang harus dilalui calon peserta. 

‎Ia juga mengajak para pemuda Desa Bugel, yang berminat mengabdi kepada negara untuk mempersiapkan diri, dan mengikuti proses pendaftaran secara resmi. 

‎“Sosialisasi ini penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh informasi keliru, mengenai penerimaan Bintara dan Tamtama TNI AD,” ujar Serka Deni. 

‎Ia menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen TNI AD tidak dipungut biaya. 

Masyarakat diminta mendaftar melalui jalur resmi bisa lewat Babinsa, dan menghindari pihak-pihak yang menjanjikan kemudahan dengan imbalan tertentu. 

‎"Untuk informasi lebih lanjut, terkait penerimaan Bintara dan Tamtama TNI AD, masyarakat dapat datang langsung ke Koramil 0602-13/Padarincang," pungkasnya. (*/red)

Mendikdasmen Sebut Ada Kaitan Kehadiran Anak ke Sekolah dengan MBG

By On Selasa, November 03, 2026

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. 

"Ada banyak penelitian Pak, kaitan antara MBG dengan tingkat kehadiran anak di sekolah. Jadi banyak anak yang berangkat ke sekolah itu karena akan makan sehat bergizi," ujar Mu'ti saat menyampaikan sambutannya pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta peluncuran awal uji coba loka MBG, di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Ia mengibaratkan antusiasme anak-anak datang ke sekolah untuk mendapatkan MBG seperti masyarakat yang datang ke masjid karena adanya kegiatan Jumat Berkah. 

Bedanya, program MBG dilaksanakan setiap hari sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi secara rutin. 

"Itu saya kira mirip dengan banyak hadir ke masjid karena ada Jumat Berkah, kira-kira begitu. Tapi ini tiap hari, tidak setiap hari Jumat," ucapnya. 

Ia berharap, pelaksanaan MBG tidak hanya memperbaiki pemenuhan gizi anak, tetapi juga meningkatkan semangat belajar dan kualitas pendidikan. 

Karena itu, kata dia, pihaknya berkomitmen memperkuat kerja sama dengan BGN agar pelayanan MBG semakin tepat sasaran dan tepat waktu. 

"Kemudian kerja sama pendataan yang selama ini sudah terintegrasi dengan Dapodik, dipastikan bahwa semua yang menerima adalah murid-murid yang memang resmi terdata dalam sistem kami dan memang terus kita sempurnakan," tuturnya. (*/red)

WNI Dikabarkan Tewas di Ukraina saat Jadi Tentara Rusia, Kemlu Lakukan Verifikasi

By On Selasa, November 03, 2026

Jubir Kemlu, Yvonne Mewengkang. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah mendalami kabar Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Muhammad Taufiq (48) tewas saat menjadi tentara Rusia di Ukraina. 

Kemlu mengatakan sudah mengambil langkah diplomatik kepada pemerintah Rusia. 

"Kementerian Luar Negeri RI mencermati informasi yang beredar tentang seorang WNI yang disebut meninggal dalam dinas militer di Rusia. KBRI Moskow tengah melakukan pendalaman dan verifikasi, termasuk terkait identitas dan status yang bersangkutan," kata Juru Bicara (Jubir) Kemlu, Yvonne Mewengkang, kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Yvonne mengatakan, proses yang dilakukan mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi. Kemlu meminta seluruh pihak agar tidak berspekulasi terkait persoalan tersebut. 

Menurutnya, pemerintah Indonesia telah meminta Rusia mengecualikan WNI dari perekrutan militer negara mereka. 

Pemerintah juga mendalami modus perekrutan yang terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

"Pemerintah RI telah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik kepada pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apa pun, termasuk praktik yang terindikasi TPPO," ujarnya. 

"Pemerintah RI juga telah meminta agar Indonesia dimasukkan ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari perekrutan militer Rusia melalui jalur apapun, dengan penerapan secara efektif dan segera," imbuhnya. 

Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI Moskow dan pihak terkait untuk mendalami kemungkinan penipuan dan eksploitasi dalam proses perekrutan. 

Kemlu juga memastikan langkah penanganan dan pelindungan WNI sesuai ketentuan berlaku. 

"Pemerintah RI mengimbau masyarakat agar senantiasa memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri melalui instansi berwenang, mewaspadai tawaran pekerjaan dengan imbalan tidak wajar, tidak menandatangani kontrak yang tidak dipahami, serta memperhatikan risiko keselamatan dan konsekuensi hukum keterlibatan dalam dinas militer asing," tuturnya. 

Dilansir dari situs Kementerian Pertahanan Ukraina seperti dilihat pada Jumat, 30 Oktober 2026, menurut Direktorat Utama Intelijen Pertahanan Ukraina (HUR), Taufiq, tinggal di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Sebelum bergabung dengan militer Rusia, ia pernah bekerja sebagai pengemudi taksi di Jakarta dan sebagai manajer di sebuah perusahaan pertanian. 

Taufiq juga pernah bekerja di Amerika Serikat dan mampu berbahasa Inggris. 

Perekrut Rusia kemudian menghubungi Taufiq setelah mendapatkan CV yang ia kirimkan saat mencari pekerjaan. 

Para penyelidik menduga ia menerima tawaran tersebut karena adanya janji penghasilan yang relatif mudah didapat. 

Pada kenyataannya, dalam laporan tersebut, ia menjadi korban berikutnya dari skema penipuan perekrutan warga asing oleh Rusia untuk terlibat dalam perang ilegal. 

Pada 19 April 2026, Taufiq menandatangani kontrak militer berdurasi satu tahun di Korolyov, sebuah kota di dekat Moskow. 

Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan masa dinas berdurasi satu tahun adalah jangka waktu umum bagi warga negara asing yang direkrut Rusia untuk ikut serta dalam perang melawan Ukraina dan dimanfaatkan sebagai pasukan infanteri 'sekali pakai'. 

Taufiq kemudian ditugaskan sebagai penembak senapan mesin dan dikirim ke fasilitas pelatihan militer di dekat Voronezh. Taufiq hanya menjalani pelatihan selama kurang lebih 1,5 minggu. 

Taufiq kemudian dipindahkan ke wilayah Ukraina yang diduduki Rusia pada awal Mei. Taufiq tewas dalam pertempuran pertamanya saat pasukan Rusia berupaya bergerak maju dari Zelena Dolyna menuju Novoselivka dan Drobysheve di wilayah Donetsk. (*/red)

Gudang Penimbunan Solar Bersubsidi di Lamongan Digrebek Ditreskrimsus Polda Jatim

By On Selasa, November 03, 2026

LAMONGAN, KabarViral79.Com - Penggerebekan gudang penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim), berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, pada Kamis lalu, 29 Oktober 2026, menyisakan sebuah pertanyaan publik. 

Pasalnya, pemilik gudang tersebut bernama Dimas Kristiawan (alias Kris, alias Wawan), merupakan orang kuat, yang menurut pengakuannya, ia dibekingi Mabes Polri, serta orang kuat lainnya. 

Ditreskrimsus Polda Jatim pun masih kecolongan, karena tidak menggerebek gudang milik Dimas Kristiawan lainnya yang berdekatan dengan gudang yang digrebek saat itu, yakni yang berada di Desa Kuripan Kecamatan Babat-Lamongan, yang dipegang oleh orang kepercayaan Dimas Kristiawan, yakni Subari dan juga Mat Zaini (alias Mat Plolong) yang kabarnya Mat Plolong mau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kuripan. 

Bagaimana Desa Kuripan akan maju jika calon Kepala Desanya bertindak merugikan negara dengan menimbun BBM bersubsidi jenis solar. 

Dari keterangan yang dihimpun oleh awak media, mendapati fakta bahwa beberapa unit kendaraan roda empat, ikut diamankan Ditreskrimsus Polda Jatim, yakni satu unit truk tangki bertuliskan PT Trisaka Adi Rajasa (PT TAR), satu unit Pajero Sport, dua unit truk modif sebagai pelangsir BBM bersubsidi jenis solar, truk Fuso satu unit, satu unit Kijang, serta dua unit mobil Diesel. 

Menurut keterangan warga sekitar yang tidak mau disebut namanya, ia membeberkan bahwa menurut keterangan Dimas Kristiawan kepada dirinya, ia sudah setor ke beberapa oknum perbulan berkisar hingga Rp 50 juta. 

"Saat Dimas bilang ke saya, ia sudah setor ke beberapa oknum, perbulan mencapai Rp 50 jutaan," ungkapnya. 

Diketahui pula bahwa gudang yang terletak di Desa Sumengko Kecamatan Kedungpring tersebut, pernah didatangi Wartawan dari wilayah Surabaya, dan Wartawan tersebut dianiaya oleh preman yang mengamankan gudang penimbunan BBM bersubsidi tersebut, hingga Wartawan asal Surabaya melapor ke Polres Lamongan, dan sampai detik ini media-media di Kabupaten Lamongan menunggu kelanjutan pelaporan penganiayaan Wartawan asal Surabaya tersebut. 

Menurut sumber di lapangan, BBM bersubsidi jenis solar tersebut, didapat dari beberapa SPBU di Kabupaten Lamongan, diantaranya SPBU 54.622.05 terletak di Jalan Raya Babat-Bojonegoro, Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat. 

SPBU 54.622.09 terletak di Jalan Raya Babat-Lamongan, Desa Plaosan, Kecamatan Babat. 

SPBU 54.622.04 terletak di Jalan Raya Bulutrate, Babat-Lamongan, Desa Sumurgenuk, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. 

Akankah kali ini aktivitas penimbunan serta penjualbelian BBM bersubsidi dengan skala besar dan sangat merugikan negara ini, dapat ditumpas oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau akankah sebaliknya, berhenti di tempat dan hilang ditelan angin. (*/red)

Kebakaran di Gayo Lues, Puluhan Rumah dan Dua Fasilitas Umum Terdampak

By On Senin, November 02, 2026

Kebakaran melanda permukiman warga di Dusun Belah Lane, Desa Telege Jernih, Terangun, Gayo Lues, Aceh, Senin, 02 November 2026. 

GAYO LUES, KabarViral79.Com – Kebakaran melanda permukiman warga di Dusun Belah Lane, Desa Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Senin, 02 November 2026. 

Sebanyak 22 kepala keluarga (KK) terdampak dalam peristiwa tersebut. 

Berdasarkan data pembaruan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gayo Lues, kebakaran mengakibatkan 30 rumah warga terdampak, terdiri atas 22 rumah rusak berat dan delapan rumah rusak ringan. 

Selain itu, satu balai adat dan satu musala turut terbakar. 

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Petugas pemadam kebakaran menerima laporan sekitar pukul 10.00 WIB dan berhasil memadamkan api sekitar pukul 11.00 WIB. 

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gayo Lues, Suprinadi mengatakan, pihaknya mengerahkan lima unit mobil pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran tersebut. 

Armada yang dikerahkan terdiri atas satu unit dari Kecamatan Terangun dengan waktu tempuh sekitar lima menit, satu unit dari Kutapanjang sekitar 40 menit, serta tiga unit dari Blangkejeren dengan waktu tempuh sekitar 60 menit. 

Menurut Suprinadi, proses pemadaman menghadapi kendala berupa akses jalan menuju lokasi yang sempit dan kondisinya kurang baik. 

Selain itu, banyak sepeda motor yang terparkir di sisi jalan sehingga menyulitkan mobil pemadam mencapai lokasi kebakaran. 

“Jarak tempuh dari Blangkejeren ke lokasi sekitar 60 menit. Akses jalan juga masih kurang baik dan sempit,” ujarnya. 

Dalam proses pemadaman, seorang petugas Damkar mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Terangun. 

Sementara itu, BPBD Gayo Lues telah mendirikan tenda pengungsian di lokasi kebakaran dan menyalurkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan awal warga terdampak. 

Hingga laporan pembaruan BPBD diterima, tidak terdapat laporan korban jiwa. Adapun penyebab kebakaran dan total kerugian materi masih dalam pendataan. 

Personel Pusdalops PB bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Gayo Lues terus melakukan pemantauan dan bersiaga untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lokasi kejadian. (Joniful Bahri)

Berpulangnya Penggagas Jembatan Enang-Enang, Dedikasi Syahrial Abdi untuk Masyarakat Gayo

By On Senin, November 02, 2026

Almarhum Syahrial Abdi, penggagas perbaikan Jembatan Enang-Enang di jalan lintas nasional Bireuen–Takengon, Aceh. 

BENER MERIAH, KabarViral79.Com – Syahrial Abdi, penggagas perbaikan Jembatan Enang-Enang di jalan lintas nasional Bireuen–Takengon, Aceh, meninggal dunia pada Senin, 02 November 2026, sekitar pukul 11.00 WIB, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Fauziah, Bireuen. 

Kepergiannya meninggalkan jejak kepedulian bagi masyarakat Dataran Tinggi Gayo. 

Semasa hidup, almarhum berhasil menggalang donasi hingga Rp 1 miliar untuk membantu memperbaiki Jembatan Enang-Enang yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor pada akhir 2025. 

Jembatan yang berada di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, tersebut merupakan akses penting penghubung masyarakat Bener Meriah dan Aceh Tengah yang sempat terputus akibat bencana. 

Kabar meninggalnya Syahrial dibenarkan Reje Kampung Blang Rakal, M. Taumi. 

Almarhum Syahrial Abdi, penggagas perbaikan Jembatan Enang-Enang di jalan lintas nasional Bireuen–Takengon, Aceh. 

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, jenazah almarhum sedang dalam perjalanan menuju rumah duka di Kampung Negeri Antara, Km 41, Kecamatan Pintu Rime Gayo. 

"Benar, informasi yang kami terima, Bapak Syahrial meninggal dunia sekitar pukul 11 lebih tadi. Saat ini jenazah almarhum sedang dalam perjalanan menuju rumah duka di Kampung Negeri Antara, Km 41," ujar M. Taumi, Senin, 02 November 2026. 

Syahrial selama ini berdomisili di Kampung Negeri Antara. Namun, keluarga berencana memakamkan almarhum di Kampung Blang Rakal karena sebagian besar saudara dan kerabatnya menetap di kampung tersebut. 

Dedikasi Syahrial dalam menggalang bantuan perbaikan Jembatan Enang-Enang menjadi salah satu bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat. 

Diharapkan, manfaat jembatan yang kelak dirasakan banyak orang menjadi amal jariyah dan jejak kebaikan yang terus mengalir bagi almarhum. (Joniful Bahri)

Moratorium Pilkades ada 2 Pasal Kontradiktif, Begini Penjelasan Wakil Ketua DPP Kornas Kades AMJ Indonesia

By On Senin, November 02, 2026

PANDEGLANG, KabarViral79.Com - Menteri Dalam Negeri RI harus secepatnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) Moratorium Pilkades. 

Dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Indonesia pada tahun 2027 mendatang dibayangi polemik hukum terkait pertentangan norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. 

Wakil Ketua DPP Kornas Kades AMJ Indonesia, Iip Suramiharja menilai ada kontradiksi antara Pasal 33 dan Pasal 118 yang berpotensi menjadi jebakan hukum bagi panitia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta calon kepala desa petahana. 

Pasal 33 huruf  (k) UU Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan. 

Sementara Pasal 118 huruf 1 yang merupakan ketentuan peralihan menyebutkan bahwa kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat dua kali periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri satu periode lagi berdasarkan undang-undang ini. 

Kondisi tersebut diperparah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat 3 huruf b angka 11 disebutkan bahwa kelengkapan persyaratan administratif bakal calon antara lain adalah surat keterangan dari pemerintah kabupaten atau kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala desa selama dua kali masa jabatan. 

Iip Suramiharja mengatakan, kepala desa yang sudah menjabat dua kali masa jabatan tidak mungkin bisa memenuhi kewajiban ketentuan Pasal 33 huruf  k dan ketentuan penjelasan Pasal 39 PP 16 Tahun 2026 tersebut. 

"Maka ketentuan ini bertentangan dengan tujuan asas legalitas untuk menjamin kepastian hukum, di mana warga mengetahui batas antara perbuatan yang boleh dan yang terlarang," kata Iip Suramiharja, Jumat (30/10/2026). 

Menurut Iip Suramiharja, jika calon kepala desa yang sudah dua kali menjabat tetap ditetapkan menjadi calon, maka akan muncul sejumlah risiko hukum. 

"Keputusan panitia penetapan calon kepala desa bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, status calon kepala desa bisa dibatalkan PTUN, keputusan panitia penetapan calon bisa menjadi bukti pidana, surat pernyataan calon yang menyatakan tidak pernah menjabat dua kali bisa menjadi bukti pidana, dan surat keterangan DPMD yang menyatakan tidak pernah menjabat dua kali juga bisa menjadi bukti pidana. Serba  dan sangat beresiko secara hukum," ujarnya. 

Iip Suramiharja menambahkan, calon kades yang sudah dua kali menjabat jika terpilih akan berpotensi dipermasalahkan lawan politiknya baik secara perdata maupun pidana. 

"Bisa dijerat pidana membuat dan memberikan keterangan dan dokumen palsu, serta digugat di PTUN karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 33 huruf  (k) dan penjelasan Pasal 39 ayat 3 huruf b angka 11 PP 16 Tahun 2026," tambah pria yang juga dikenal sebagai aktivis anti korupsi  itu. 

Ia berharap pemerintah daerah di manapun berada segera memberikan kepastian hukum agar pelaksanaan Pilkades tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Atau melakukan Uji materi di MK. 

"Paling aman keluaran Surat Edaran (SE) Moratorium pilkades oleh Mendagri. Dan lakukan uji materi tersebut di Mahkamah Konstitusi karena 2 pasal kontradiktif dalam UU yg sama (UU 03 tahun 2024 tentang Desa)," tutupnya. (Yoki)

DEMO JILID VI EKS. NAPI: 7 Tahun Aset Banten Bermasalah, Gubernur Didesak Bertindak!

By On Senin, November 02, 2026

  



Serang 02/11/2026 – Eks. Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia (EKS. NAPI) menelusuri catatan aset Pemprov Banten dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2019–2025. Hasilnya, setiap tahun tanpa terputus, BPK mencatat masalah pada barang milik daerah: tanah dikuasai pihak lain, gedung dan jalan tanpa ukuran, kendaraan dinas tanpa dokumen, dan aset yang menganggur. Nilai tanah Pemprov sendiri mencapai Rp9,36 triliun (LHP TA 2025 hlm 228–229).

"Tanah, gedung, situ, dan mobil dinas itu dibeli dengan uang rakyat. Kalau datanya bolong, aset bisa berpindah tangan diam-diam, dan tidak ada yang merasa kehilangan. Kami tidak menuduh siapa pun. Kami minta Pemprov menunjukkan di mana aset-aset itu sekarang dan siapa yang memakainya," kata Ketua Umum EKS. NAPI, Tubagus Delly Suhendar.

1. Aset dipakai atau dikuasai pihak lain, dari tahun ke tahun

• 2019: 6 bidang tanah seluas 62,9 hektare dikuasai pihak lain dan diserahkan ke Kejaksaan untuk diurus. Situ Cihuni kalah di pengadilan melawan perusahaan. Satu bidang di Pandeglang ditukar guling oleh Pemkab tanpa izin Pemprov dan kini menjadi minimarket (LHP TA 2019 hlm 135–136, 141).

• 2020: kantor kas dan ATM Bank Banten memakai gedung Pemprov tanpa membayar sewa. Kendaraan dinas dipinjamkan tanpa perjanjian yang benar (21 unit) (LHP TA 2020 hlm 956–962, 970–974).

• 2023: tanah SMKN 2 Kota Tangerang dihuni 45 keluarga, sebagian sudah bersertifikat atas nama warga. 33 kendaraan dipinjam instansi lain tanpa surat (LHP TA 2023 hlm 1144–1160).

• 2024: 36 situ, waduk, dan embung berubah fungsi atau dikuasai warga (LHP TA 2024 hlm 1044–1047, 1069–1085).

• 2025:

– Tanah Disperindag seluas 9,9 hektare di Kopo dipakai bangunan dan ladang jagung tanpa sewa.

– Rumah dinas di Kota Tangerang disewakan kepada orang lain Rp20 juta per tahun oleh pihak yang bukan penghuni sah.

– Tanah PUPR di Cipondoh dipakai gudang perusahaan tanpa sewa (LHP TA 2025 hlm 733–743).

2. Data aset bolong, bahkan untuk aset yang baru dibangun

• 2020: BPK menemukan 2.590 gedung tanpa luas, 70 bidang tanah tanpa luas, 99 ruas jalan tanpa ukuran, dan 323 kendaraan tanpa nomor BPKB senilai Rp55,08 miliar. Pada tahun itu juga, 590 bidang tanah belum bersertifikat (LHP TA 2020 hlm 956–962).

• 2021: ada tanah yang tercatat dua kali dan ruas jalan yang nilainya dicatat Rp1. Selain itu, 506 software kedaluwarsa senilai Rp56,09 miliar masih tercatat sebagai aset (LHP TA 2021 hlm 1178–1192).

• 2022: rekomendasi BPK untuk melengkapi data tanah, gedung, jalan, dan BPKB masih belum selesai (LHP TA 2022 hlm 845). Tanah untuk sekolah baru dibeli di bawah luas standar dan dekat SUTET, senilai Rp13,45 miliar (LHP TA 2022 hlm 795–805).

• 2024: pendataan ulang aset baru mencakup 72.799 dari 149.666 barang, kurang dari separuh, dan direncanakan selesai 2027 (LHP TA 2024 hlm 1044–1047).

• 2025: 300 gedung dan 1.601 ruas jalan/irigasi yang baru dibangun tahun itu dicatat tanpa ukuran. Kesalahan yang sama terulang pada aset yang paling baru (LHP TA 2025 hlm 733–743).

3. Kendaraan dinas: dokumen tidak lengkap, pajak menunggak

Selain 211 kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya (sudah kami sampaikan dalam rilis sebelumnya), BPK mencatat:

• 254 kendaraan dinas menunggak pajak kendaraan (2023). Pemprov memungut pajak kendaraan dari warga, tetapi kendaraannya sendiri menunggak (LHP TA 2023 hlm 1144–1160).

• 138 kendaraan tanpa BPKB dan 10 kendaraan dengan identitas ganda (2024) (LHP TA 2024 hlm 1044–1047).

4. Aset menganggur dan aset rusak yang dipindah pos

• 67 bidang tanah senilai Rp245,38 miliar menganggur (2023) (LHP TA 2023 hlm 1144–1160).

• Aset rusak berat senilai Rp240,87 miliar dipindahkan ke pos "aset lain-lain" (2023). Laporan menjadi lebih rapi, tetapi aset fisiknya tetap rusak dan belum dihapus atau diperbaiki (LHP TA 2023 hlm 230).

• Gudang obat RSUD kepanasan dan tidak memiliki pengukur suhu (2025) (LHP TA 2025 hlm 733–743).

Ada yang membaik

Tanah bersertifikat naik dari 26,2% (2019) menjadi 80,8% (2025), walaupun masih ada 294 bidang yang belum bersertifikat. Situ Cihuni, yang pada 2019 kalah di pengadilan, kini bersertifikat atas nama Pemprov (LHP TA 2019 hlm 135; TA 2024 hlm 222; TA 2025 hlm 236).

"Situ Cihuni membuktikan aset rakyat bisa diselamatkan kalau diurus serius. Masalahnya, perbaikan baru terlihat di sertifikat. Pencatatan, pengawasan pemakaian, dan penagihan sewa belum berubah selama tujuh tahun. Rekomendasi BPK untuk mendata aset sejak 2021 pun belum tuntas," ujar Tubagus Delly Suhendar.

Permintaan EKS. NAPI

Dengan dasar UU 14/2008 (keterbukaan informasi), PP 43/2018 (peran serta masyarakat), UU 15/2004 Pasal 20 (kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK), serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah (PP 27/2014 jo. PP 28/2020), EKS. NAPI meminta Gubernur Banten dan DPRD Banten:

1. Mengambil langkah hukum dan menagih sewa atas tanah di Kopo, Cipondoh, SMKN 2 Kota Tangerang, rumah dinas yang disewakan, 36 situ dan waduk, serta 6 bidang (62,9 ha) yang dikuasai pihak lain sejak 2019.

2. Menjelaskan status tanah di Pandeglang yang ditukar guling tanpa izin Pemprov.

3. Mengumumkan daftar kendaraan dinas beserta pemegangnya, dan melunasi pajak 254 kendaraan dinas.

4. Mengumumkan hasil pendataan ulang aset secara berkala sampai 2027, termasuk 300 gedung dan 1.601 ruas jalan/irigasi yang dicatat tanpa ukuran.

5. Menetapkan rencana pemanfaatan 67 bidang tanah yang menganggur, dan rencana penghapusan atau perbaikan aset rusak berat Rp240,87 miliar.


Narasumber: Tubagus Delly Suhendar, Ketua Umum EKS. NAPI ·

Tambang Berhenti, Penghasilan Mati! Sopir dan Pekerja Tuban Mengadu ke Siapa?

By On Minggu, November 01, 2026

Foto ilustrasi. 

TUBAN, KabarViral79.Com - Satu bulan tanpa pekerjaan mungkin hanya angka dalam sebuah kalender. Namun, bagi sopir truk dan pekerja tambang pasir silika di Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Jatim), waktu tersebut terasa begitu panjang. 

Sebab, selama aktivitas tambang berhenti, tidak ada penghasilan yang bisa dibawa pulang untuk menghidupi keluarga. 

Kini, persoalannya bukan lagi sekadar truk yang terparkir atau aktivitas pertambangan yang tidak berjalan. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana keluarga mereka bisa bertahan ketika pemasukan terhenti, sementara kebutuhan hidup terus berjalan? 

Jeritan para pekerja mulai menyentuh persoalan pendidikan anak dan kebutuhan pokok rumah tangga. Bahkan, sebagian mengaku mulai kehabisan simpanan untuk bertahan hidup. 

Salah satu sopir truk tambang mengungkapkan kegelisahannya kepada awak media. 

Ia mengaku kebingungan ketika harus memenuhi kewajiban pembayaran sekolah anaknya, sementara pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga sudah berhenti sekitar satu bulan. 

“Anak saya sudah waktunya bayar sekolah, Mas. Pekerjaan off, saya bingung bagaimana untuk membayar sekolah anak saya,” ungkapnya. 

Kalimat sederhana tersebut menyimpan persoalan besar. Pendidikan anak tidak bisa menunggu sampai aktivitas tambang kembali berjalan. 

Kebutuhan keluarga juga tidak bisa dihentikan hanya karena persoalan usaha dan perizinan belum selesai. 

Bagi sopir yang mengandalkan penghasilan dari setiap perjalanan, truk yang tidak beroperasi berarti hilangnya sumber nafkah. Tidak ada muatan, tidak ada perjalanan, dan penghasilan pun terhenti. 

Kondisi lebih memprihatinkan juga dirasakan salah satu pekerja tambang berinisial HD. 

Ia mengaku mulai gelisah karena tabungan yang selama ini menjadi pegangan keluarga semakin menipis, sementara belum ada kepastian kapan bisa kembali bekerja. 

“Gelisah, uang tabungan sudah habis, Mas. Pekerjaan tambang off. Bagaimana saya mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk anak dan istri saya, Mas?” keluh HD. 

Pengakuan HD menjadi gambaran bahwa dampak berhentinya aktivitas tambang tidak berhenti pada persoalan ekonomi perusahaan. 

Dampaknya sudah masuk ke ruang keluarga, menyentuh kebutuhan makan, pendidikan anak, dan keberlangsungan hidup sehari-hari. 

Pertanyaannya, jika tabungan sudah habis, dari mana mereka harus mendapatkan uang untuk bertahan? 

Apakah mereka harus terus berutang? Apakah anak-anak harus menunggu pembayaran sekolah? Atau para pekerja harus mencari pekerjaan lain tanpa kepastian kapan kondisi akan membaik? 

Ini bukan persoalan yang seharusnya dianggap sepele. Jika aktivitas pertambangan memang harus memenuhi persyaratan perizinan, tidak ada alasan untuk mengabaikan aturan tersebut. 

Penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan keselamatan kerja merupakan kewajiban yang harus dijalankan. 

Namun, ada pertanyaan yang juga perlu dijawab oleh pemerintah: apakah penyelesaian persoalan perizinan sudah disertai kepastian pelayanan dan jalan keluar bagi pelaku usaha yang ingin memenuhi ketentuan? 

Pemerintah jangan hanya berhenti pada persoalan boleh atau tidaknya tambang beroperasi. Harus ada penjelasan mengenai apa yang menjadi kendala, dokumen apa yang harus dilengkapi, instansi mana yang berwenang, dan bagaimana tahapan penyelesaiannya. 

Jangan sampai pelaku usaha tidak memperoleh kejelasan, sementara pekerja menjadi korban paling nyata dari ketidakpastian tersebut. 

Perlu ditegaskan, pekerja tambang bukan pihak yang menerbitkan izin atau menentukan kebijakan perusahaan. Mereka bekerja untuk mendapatkan upah. Ketika pekerjaan berhenti, merekalah yang langsung kehilangan penghasilan. 

Di tengah keresahan tersebut, peran wakil rakyat juga patut dipertanyakan. 

Ke mana para sopir dan pekerja harus menyampaikan keluhannya ketika sudah kehilangan penghasilan, tabungan habis, dan biaya sekolah anak mulai menjadi beban? 

DPRD Kabupaten Tuban memiliki fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya. 

Persoalan yang menyangkut mata pencaharian masyarakat semestinya menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah serta instansi terkait. 

Sebelumnya, awak media telah berupaya meminta tanggapan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tuban, Fahmi Fikroni, mengenai kondisi para sopir dan pekerja tambang pasir silika. 

Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi melalui WhatsApp belum mendapatkan balasan. 

Belum adanya jawaban tersebut tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa DPRD tidak bekerja. Namun, publik tetap membutuhkan penjelasan mengenai apakah persoalan ini sudah menjadi perhatian dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk membantu mencari penyelesaian. 

Wakil rakyat seharusnya menjadi salah satu pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, terutama ketika persoalan yang dihadapi sudah menyentuh kebutuhan dasar keluarga. 

Persoalan tambang pasir silika tidak boleh disederhanakan menjadi pertentangan antara kepentingan usaha dan penegakan hukum. 

Keduanya harus berjalan sesuai aturan. Jika ada kewajiban perizinan yang belum dipenuhi, pelaku usaha harus menyelesaikannya. Jika ada pelanggaran, aparat harus menanganinya berdasarkan hukum. 

Tetapi pemerintah juga harus memastikan bahwa prosedur perizinan tidak menjadi ruang ketidakpastian yang berkepanjangan. Pelayanan harus transparan, informasi harus jelas, dan setiap pihak harus mengetahui langkah yang bisa ditempuh. 

Pemerintah daerah juga perlu membuka ruang dialog dengan pengelola tambang, sopir, dan pekerja untuk mengetahui dampak yang terjadi serta mengupayakan langkah perlindungan sosial sesuai ketentuan. 

Sebab, persoalan ini bukan hanya tentang tambang pasir silika. Ini menyangkut kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. 

Jangan sampai izin menjadi persoalan yang belum selesai, tetapi kebutuhan makan dan biaya sekolah anak justru menjadi persoalan yang harus ditanggung sendiri oleh pekerja. 

Kini, para sopir dan pekerja tambang membutuhkan jawaban nyata. 

- Kepada siapa mereka harus mengadu ketika kehilangan penghasilan? 

- Apa langkah konkret pemerintah untuk memberikan kepastian proses perizinan? 

- Apakah DPRD Kabupaten Tuban bersedia memfasilitasi pertemuan antara pekerja, pengusaha, dan instansi terkait? 

- Bagaimana nasib keluarga pekerja yang tabungannya mulai habis sementara aktivitas tambang belum berjalan? 

Mereka tidak meminta aturan dilanggar. Mereka hanya ingin ada jalan yang sah agar dapat kembali bekerja dan menghidupi keluarganya. 

Sebab, ketika tambang berhenti, truk memang bisa terparkir. Tetapi kebutuhan makan, biaya sekolah, dan tanggung jawab seorang ayah terhadap anak istrinya tidak pernah ikut berhenti. 

Sampai kapan mereka harus bertahan dalam ketidakpastian?

(*/red)

Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan Lakukan Silaturahmi ke KH Embay Mulya Syarief

By On Minggu, November 01, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Kapolda Banten, Irjen Pol Hendra Kurniawan jalin silaturahmi dengan KH Embay Mulya Syarief, bertempat di Jalan Jiwantaka 1 Nomor 9, Kota Serang, Provinsi Banten, Selasa, 20 Oktober 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Banten bersama Wakapolda Banten, didampingi Karo SDM Polda Banten, Dirresnarkoba Pola Banten, Dirbinmas Polda Banten, Kapolresta Serang Kota, Kasubbidbankum Bidkum Polda Banten. 

Ketua Umum PB Mathlaul Anwar, KH Embay Mulya Syarief, didampingi beberapa Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Fatah yaitu H. Makmun Syahroni, H. Makmun, H. Rasim, Ustadz Fadullah, Khatib Mansyur. 

Kapolda Banten beserta rombongan melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada KH Embay Mulya Syarief selaku Pimpinan Yayasan Ponpes Miftahul Fatah guna mempererat tali silaturahmi serta membangun komunikasi yang harmonis antara Polda Banten dengan tokoh agama dan masyarakat. 

Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi Polri dengan tokoh agama dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif serta mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat di wilayah Provinsi Banten. (*/red)

Silaturahmi Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan dengan Pimpinan Ponpes Al-Mizan Rangkasbitung

By On Minggu, November 01, 2026

LEBAK, KabarViral79.Com - Kapolda Banten, Irjen Pol Hendra Kurniawan melaksanakan kunjungan silaturahmi bertemu dengan Dr. KH. Anang Azharie Alie, M.Pd.I., di Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Al-Mizan Rangkasbitung, Kamis, 15 Oktober 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Banten bersama Wakapolda Banten, didampingi Dirintelkam Polda Banten, Kabid Propam Polda Banten, Kabidhumas Polda Banten, Kapolres Lebak. 

Kapolda Banten beserta rombongan melaksanakan kunjungan silaturahmi dengan Pimpinan Ponpes Modern Al-Mizan Rangkasbitung, KH Anang Azharie Alie, dalam rangka mempererat hubungan antara Polri dengan tokoh agama dan lingkungan Ponpes. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif serta meningkatkan peran tokoh agama dalam mendukung terciptanya kerukunan dan kedamaian di wilayah Provinsi Banten. (*/red)

Silaturahmi Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan dengan KH Sonhaji di Ponpes Islam As-Salafi Riyadul Awamil

By On Minggu, November 01, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Kunjungan silaturahmi Kapolda Banten, Irjen Pol Hendra Kurniawan bertemu dengan KH Sonhaji, di Pondok Pesantren (Ponpes) Islam As-Salafi Riyadul Awamil, Cangkudu, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Kamis, 22 Oktober 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan dan Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho, didampingi Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria, Direktur Reskrimum, Wadirlantas Polda Banten, Kapolsek Baros, Kasat Binmas Polresta Serang Kota, kedatangan tersebut disambut hangat oleh KH Sonhaji di Pondok Pesantren Islam As-Salafi Riyadul Awamil. 

Kunjungan silaturahmi dilaksanakan sebagai upaya mempererat hubungan dan komunikasi antara Polda Banten dengan pimpinan Pondok Pesantren Islam As-Salafi Riyadul Awamil. 

Kegiatan menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara Polri dan tokoh agama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif. (*/red)

Ajak Warga Aktif Sampaikan Aspirasi saat Reses, Afrizal: Pembangunan Harus Lahir dari Suara Masyarakat

By On Sabtu, Oktober 31, 2026

Reses Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE, di Kecamatan Cikande, pada Sabtu malam, 31 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE mengajak warga untuk aktif menyampaikan kebutuhan dan persoalan wilayah melalui kegiatan reses DPRD. 

Karena menurutnya pembangunan yang baik harus lahir dari suara masyarakat yang merasakan langsung kondisi di lapangan. 

Hal itu ditegaskan Afrizal saat melaksanakan kegiatan Reses Anggota Masa Persidangan ke-I Tahun 2026, di Perumahan Griya Klaster Mahoni, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Sabtu malam, 31 Oktober 2026. 

Afrizal menjelaskan bahwa Reses merupakan amanah negara yang diberikan kepada anggota legislatif untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. 

Menurutnya, agenda ini menjadi bagian penting dalam menentukan arah dan skala prioritas pembangunan. 

“Reses adalah agenda yang diamanahkan negara kepada anggota DPRD dalam konteks menyerap aspirasi warga, mendengar keluh kesah masyarakat, yang kemudian menjadi dasar perumusan program,” ujarnya. 

Soal insfrastruktur, kata Afrizal, banyak warga yang menginginkan penyelesaian pembangunan wilayah yang belum tuntas. 

Reses Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE, di Kecamatan Cikande, pada Sabtu malam, 31 Oktober 2026. 

Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Partai Golkar ini juga memastikan sejumlah aspirasi warga tersebut akan ditindaklanjuti olehnya. 

Pihaknya selaku wakil rakyat pun berkomitmen untuk mendorong aspirasi itu agar bisa diwujudkan.

"Kita menampung, membawa, dan berupaya mendorong aspirasi itu sendiri," ujarnya. 

Menutup rangkaian Reses, Afrizal mengajak masyarakat menjaga persatuan meski terdapat perbedaan pandangan maupun kepentingan. 

Ia juga membuka ruang komunikasi bagi warga yang ingin menyampaikan persoalan maupun usulan pembangunan di wilayahnya.

“Apapun beda pendapat, kita tetap satu. Apapun beda pendapat, kita tetap saudara. Saya titip kawal bersama-sama. Kalau ada usulan baru, pintu kantor dan rumah saya selalu terbuka,” pungkasnya.

Reses tersebut juga turut dihadiri, Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Cikande Yani, Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Serang yaitu Sanihis dan Daud Tamsir, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, sejumlah pengurus PK dan PD Partai Golkar Kecamatan Cikande. (*/red)

Gelar Reses di Kopo, Anggota DPRD Kabupaten Serang Afrizal Perkuat Komitmen Kawal Aspirasi Warga

By On Sabtu, Oktober 31, 2026

Reses Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE, di Desa Garut, Kecamatan Kopo, pada Sabtu, 31 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Komitmen membangun komunikasi yang erat antara anggota legislatif, dan masyarakat kembali diwujudkan melalui kegiatan Reses Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE, yang dilaksanakan di Desa Garut, Kecamatan Kopo, pada Sabtu sore, 31 Oktober 2026. 

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi pembangunan demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. 

Reses merupakan salah satu agenda konstitusional anggota legislatif untuk bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya. 

Melalui kegiatan ini, berbagai kebutuhan, usulan, maupun harapan warga dapat disampaikan secara terbuka sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun program pembangunan di Kabupaten Serang. 

Pelaksanaan Reses berlangsung dalam suasana yang tertib, penuh kekeluargaan, dan interaktif. 

Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan, peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai kebutuhan lainnya yang menjadi perhatian masyarakat sehari-hari. 

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Afrizal mengatakan, Reses adalah sebuah kebijakan yang sudah diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan bertemu masyarakat, mendengar, dan mendorong serta mengawal aspirasi itu agar bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah. 

Ada sejumlah aspirasi utama yang warga sampaikan, yaitu terkait infrastruktur, pertanian, program lainnya. 

Reses Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE, di Desa Garut, Kecamatan Kopo, pada Sabtu, 31 Oktober 2026. 

Soal insfrastruktur, kata Afrizal, banyak warga yang menginginkan penyelesaian pembangunan wilayah yang belum tuntas. 

Afrizal memastikan sejumlah aspirasi warga tersebut akan ditindaklanjuti olehnya. 

Pihaknya selaku wakil rakyat pun berkomitmen untuk mendorong aspirasi itu agar bisa diwujudkan.

"Kita menampung, membawa, dan berupaya mendorong aspirasi itu sendiri," ujarnya. 

Menutup rangkaian reses, Afrizal mengajak masyarakat menjaga persatuan meski terdapat perbedaan pandangan maupun kepentingan. 

Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Partai Golkar ini juga membuka ruang komunikasi bagi warga yang ingin menyampaikan persoalan maupun usulan pembangunan di wilayahnya.

“Apapun beda pendapat, kita tetap satu. Apapun beda pendapat, kita tetap saudara. Saya titip kawal bersama-sama. Kalau ada usulan baru, pintu kantor dan rumah saya selalu terbuka,” pungkasnya. 

Reses teraebut juga turut dihadiri, Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Kopo Tb Mas'ud, Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Cikande Yani, Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Serang Sanihis, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, sejumlah pengurus PK dan PD Partai Golkar Kecamatan Kopo. (*/red)