-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Gubernur Andra Soni Dukung Evaluasi BPKP untuk Pastikan Efektivitas APBD 2026

By On Sabtu, Februari 28, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menyambut baik pelaksanaan Evaluasi Pengumpulan Informasi Awal Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Evaluasi yang dilakukan BPKP bertujuan untuk memastikan efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya pada lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan. 

"Kami menyambut baik BPKP melakukan evaluasi terkait dengan korelasi program pemerintah daerah untuk lima sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting dan ketahanan pangan," ujar Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat, 27 Februari 2026. 

Menurutnya, evaluasi eksternal penting untuk memastikan efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah. Termasuk untuk memastikan keselarasan program pemerintah pusat dan pemerintah pada APBD 2026. 

"Sebagai Kepala Daerah, tentu saya memerlukan evaluasi dari pihak lain untuk melihat sejauh mana efektivitas perencanaan, serta keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah yang tercermin dalam APBD dan program kerja tahun 2026,” ujarnya. 

Andra Soni juga menekankan, evaluasi tersebut penting dalam memastikan program-program yang disusun selaras dengan target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. 

Untuk itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap kooperatif dan proaktif dalam menyerahkan data yang dibutuhkan. 

“Saya minta seluruh OPD menyerahkan data secara lengkap, data itu sudah ada, tinggal disampaikan dan kita koordinasikan bersama agar proses evaluasi berjalan baik. Harus ada komitmen karena BPKP hadir untuk membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam pelaksanaan pembangunan,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Rusdy Sofyan mengatakan, evaluasi tersebut difokuskan pada perencanaan dan penganggaran tahun 2026 di lima sektor prioritas nasional yang juga menjadi perhatian di seluruh Indonesia. 

Evaluasi tersebut, kata dia, bukan audit tapi untuk memberikan masukan dalam penyusunan anggaran. 

“Kami akan melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran. Ini bukan audit, melainkan evaluasi untuk memberikan masukan perbaikan," ujarnya. 

"Jika terdapat ketidaktepatan antara output dan outcome yang berpotensi menghambat pencapaian program, akan kami sampaikan sebagai rekomendasi,” imbuhnya. 

Dia menjelaskan, lima sektor dipilih karena merupakan program prioritas nasional dengan hasil cepat (quick wins) yang menjadi fokus pemerintah pusat. 

Evaluasi akan dimulai dengan pengumpulan informasi awal, termasuk asersi atau pernyataan manajemen terkait jumlah dan rincian program pada masing-masing sektor. 

“Program akan kami uji kesesuaiannya dengan RKPD dan RPJMD, serta dinilai efektivitas dan efisiensinya dalam mendukung tujuan pembangunan daerah. Proses ini membutuhkan waktu karena diawali dengan pengumpulan informasi, pengujian, hingga analisis mendalam terhadap kegiatan,” pungkasnya. (Welfendry)

Mata Elang Penusuk Advokat di Tangerang Ditangkap Polisi saat Kabur

By On Sabtu, Februari 28, 2026

Penangkapan seorang mata elang (matel) yang kabur naik bus setelah menusuk Advokat di Tangerang. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Debt collector atau 'mata elang' (matel) berinisial JBI yang menusuk Advokat, Bastian Sori, di Kelapa Dua, Tangerang, Banten, berhasil ditangkap Polisi. 

Pelaku ditangkap di Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah (Jateng, saat hendak melarikan diri. 

Dalam video yang beredar, Sabtu, 28 Februari 2026, terlihat pelaku ditangkap di dalam sebuah bus. 

Awalnya, penyidik memberhentikan mobil di pinggir tol, kemudian berjalan kaki menuju bus tersebut. 

Pelaku sudah berada di dalam bus mengenakan jaket berwarna abu-abu. Kemudian penyidik masuk ke dalam bus untuk menangkap pelaku. 

Lampu bus dinyalakan dan pelaku diringkus tanpa perlawanan. Saat ditanya penyidik, pelaku mengatakan bahwa ia kabur hanya seorang diri.

Penyidik kemudian membawa pelaku ke gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Diketahui sebelumnya, Polisi mengidentifikasi tiga pelaku terkait debt collector atau matel yang menusuk Advokat Bastian Sori di Kelapa Dua, Tangerang. Dua pelaku lainnya masih dalam pencarian. 

"Identifikasi satu pelaku penusukan, dua lagi masih dicari," ujar Kapolres Metro Tangerang Selatan (Tangsel), AKBP Boy Jumalolo kepada wartawan, Rabu, 25 Februari 2026. 

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Tangsel, AKP Wira mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mencari para pelaku. 

"Sementara masih kita selidiki untuk para pelakunya. Mohon doanya semoga penyelidikan dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan, Polsek Kelapa Dua, dan backup dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya segera mendapatkan hasil," tuturnya. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menambahkan, pelaku ditangkap di sebuah bus. 

Saat itu, kata dia, pelaku dalam perjalanan melarikan diri setelah menusuk korban. 

"Diamankan di bus, pada saat mau melarikan diri," ujarnya. (*/red)

Kurang dari 24 Jam, Satresnarkoba Bener Meriah Ringkus Pemasok 18 Paket Sabu

By On Sabtu, Februari 28, 2026

Polisi berhasil menyita berbagai barang bukti yang menguatkan dugaan peredaran narkotika di Bener Meriah. 

BENER MERIAH, KabarViral79.Com - Upaya pemberantasan narkotika kembali membuahkan hasil. Kurang dari 24 jam setelah pengungkapan 18 paket sabu di Desa Seni Antara, Kecamatan Permata, pada Kamis, 26 Februari 2026 malam, Satresnarkoba Polres Bener Meriah berhasil menangkap pemasok utama yang diduga memasok barang haram tersebut. 

Penangkapan pertama terhadap MZ mengantarkan penyidik pada identitas pemasok berinisial HM (36), yang kemudian diburu ke wilayah Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. 

Kapolres Bener Meriah, Aris Cai Dwi Susanto, S.I.K., M.I.K., menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan cepat dari tim Satresnarkoba. 

“Setelah mengamankan MZ beserta 18 paket sabu pada Kamis malam, kami langsung melakukan pendalaman. Dari pemeriksaan, diperoleh informasi bahwa barang tersebut berasal dari HM di wilayah Nisam Antara. Tim kemudian bergerak melakukan pengejaran,” ujar Kapolres. 

Penangkapan pemasok utama pada Jumat, 27 Februari 2026, sekitar pukul 20.00 WIB, tim Satresnarkoba melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Desa Seumirah, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara. 

Saat penggerebekan berlangsung, HM sempat mencoba kabur, namun berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti. 

Dalam penggeledahan badan dan rumah, Polisi menyita berbagai barang bukti yang menguatkan dugaan peredaran narkotika, yakni empat paket kecil plastik putih dan tiga paket plastik klip merah berisi sabu dengan berat bruto sekitar empat gram. 

Selain itu, satu timbangan elektrik kecil warna silver hitam; satu dompet kecil motif orange; dua unit handphone (Vivo biru dongker dan Oppo hitam); satu bong; satu mancis; uang tunai Rp 1.300.000 yang diduga hasil transaksi sabu. 

Seluruh barang bukti bersama tersangka HM telah dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bener Meriah untuk proses hukum lebih lanjut. 

Kapolres menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. (Joniful Bahri)

DPW PKB Aceh Buka Pendaftaran Calon Ketua DPC 2026-2031, HRD Ajak Kader dan Tokoh Aceh Ambil Peran

By On Sabtu, Februari 28, 2026

Ketua DPW PKB Aceh, Ruslan M. Daud (HRD) saat berpidato dan resmi membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPC PKB Kabupaten/Kota se-Aceh, untuk masa kepengurusan 2026-2031. 

BANDA ACEH, KabarViral79.Com - DPW PKB Aceh resmi membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPC PKB Kabupaten/Kota se-Aceh untuk masa kepengurusan 2026-2031. Proses pendaftaran berlangsung mulai 1 hingga 15 Maret 2026. 

Ketua DPW PKB Aceh, Ruslan M. Daud (HRD) mengajak seluruh kader potensial PKB di Aceh agar turut mengambil peran dalam memperkuat kepemimpinan partai di tingkat Kabupaten/Kota. 

Ia menegaskan, kesempatan terbuka bagi semua kader yang memiliki kapasitas dan komitmen terhadap perjuangan politik PKB. 

“DPW PKB Aceh membuka ruang seluas-luasnya bagi kader internal baik pengurus, anggota DPRK maupun anggota DPRA untuk mendaftar sebagai bakal calon Ketua DPC,” ujar HRD. 

Selain kader internal, HRD juga mengundang tokoh masyarakat, profesional, akademisi, pengusaha, kalangan dayah, aktivis sosial, pemuda, mahasiswa, tokoh perempuan hingga mantan birokrat untuk bergabung memperkuat PKB di tingkat daerah. 

Menurutnya, PKB adalah rumah politik yang inklusif dan terbuka bagi siapa saja yang ingin berkontribusi bagi kemaslahatan masyarakat Aceh. 

Terkait persyaratan, HRD menegaskan, proses administrasi dibuat sederhana. Setiap calon cukup mengirimkan Curriculum Vitae (CV) ke email pkb_aceh@pkb.or.id atau menghubungi panitia melalui WhatsApp di nomor 0813 6010 9482 selama masa pendaftaran. 

“Format CV bebas, silakan buat selengkap dan seinformatif mungkin,” ujar HRD. 

Tahapan berikutnya, para pendaftar yang dinilai berpotensi akan dibawa ke forum Musyawarah Cabang (Muscab) yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Maret hingga 20 April 2026. 

Setelah itu, kandidat akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPP PKB. 

HRD menegaskan, keputusan akhir penetapan Ketua DPC berada sepenuhnya di tangan DPP sesuai mekanisme organisasi. 

Lebih jauh, HRD menjelaskan, PKB bukan hanya partai politik elektoral, tetapi sarana perjuangan sosial untuk menghadirkan kemanfaatan publik. 

Ia juga memberi perhatian khusus kepada generasi muda Aceh, terutama dari kalangan santri dan dayah, agar tidak menjauhi dunia politik. 

“PKB adalah perahu perjuangan. Politik adalah alat untuk menghadirkan kemaslahatan umat melalui jalur kebijakan,” tegasnya. 

Sebagai langkah penguatan kelembagaan, DPW PKB Aceh telah membentuk Tim Penataan Struktur dan Panitia Seleksi DPC PKB se-Aceh atau Tim Lima yang bertugas melakukan pemetaan, penjaringan, dan seleksi bakal calon. 

Tim ini diketuai oleh Muhammad Adam dengan anggota Salihin, Rijaluddin, Amiruddin M. Daud, dan Tgk. Zulfikar. 

DPW PKB Aceh berharap, proses ini dapat melahirkan kepemimpinan DPC yang kuat, inklusif, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh. (Joniful Bahri)

Jaksa Kejari Bireuen Bacakan Dakwaan Korupsi Dana Operasional KB, Negara Rugi Rp 1,1 Miliar

By On Sabtu, Februari 28, 2026

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Bireuen membacakan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan Biaya Operasional Keluarga Berencana, di DPMGP-KB Bireuen Tahun 2024, dengan terdakwa berinisial A M. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen membacakan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan Biaya Operasional Keluarga Berencana dan Non Fisik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Kabupaten Bireuen Tahun 2024, dengan terdakwa berinisial A M. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, S.H., M.H., menjelaskan, terdakwa A M selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PMGPKB Kabupaten Bireuen Tahun 2024 didakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 

Menurut JPU, perbuatan terdakwa dalam pengelolaan dana operasional KB tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.112.738.901. 

Nilai kerugian ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bireuen atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan DAK Non Fisik Bidang Keluarga Berencana Tahun 2024. 

Sidang pembacaan dakwaan berlangsung tertib, dan perkara ini akan kembali dilanjutkan pada persidangan berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (Joniful Bahri)

Seolah Tutup Mata Serta Tutup Telinga, Forum Guru Banten Sesalkan Gubernur Dan Ketua DPRD Tak Responsif

By On Sabtu, Februari 28, 2026

 


Banten, KabarViral79.Com – Forum Guru Banten merasa kecewa dengan terabaikannya surat silaturahmi dan audensi yang ditujukan pada Gubernur Banten, Ketua DPRD Provinsi Banten, dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Forum Guru Banten menilai Pemerintah dan DPRD dalam hal ini Ketua DPRD Banten seolah tutup mata tutup telinga kaitan dengan persoalan Guru di Banten.

Septian Pengurus Forum Guru Banten menuturkan bahwa Forum guru sudah dua kali bersurat kepada Gubernur Banten dan Ketua DPRD Provinsi Banten keduanya nihil respon.

“Kami dari forum guru sudah dua kali bersurat untuk silaturahmi dan audensi mengingat persoalan guru di Banten kami dari forum guru merasa sangat pelik. Pengiriman surat pertama tahun lalu dan terakhir tiga minggu lalu. Kami menunggu sampai saat ini tidak ada respon atau agenda pertemuan baik dari Gubernur dan ketua DPRD,” ungkap Septian kepada awak media, Jumat (27/02/2026).

Septian menambahkan bahwa Forum Guru Banten ingin bersilaturahmi dan audensi bukan tanpa sebab. “Kami ingin Gubernur Banten dan Ketua DPRD mendengar apa yang menjadi keresahan guru. Soal guru paruh waktu, soal guru honorer, dan lain-lain yang tentu menjadi keluh kesah Guru di Banten. Kami sangat menyayangkan ingin bersilaturahmi saja susah, tidak responsif,” lanjutnya.

Ditempat terpisah Koordinator Forum Guru Banten Dadang Hidayat mengungkapkan bahwa, “ Harusnya sebagai Pemerintah dan DPRD Provinsi dalam hal ini ketua DPRD bisa memberikan teladan. Menjadi role model tidak abai terhadap ajakan silaturahmi dan audiensi. Harus terbuka dan membuka diri,” pungkas Dadang.

Dadang kembali menuturkan, “Mungkin semua sedang sibuk banyak kegiatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada respon, ajakan silaturahmi dan audiensi kami tidak terkatung-katung sehingga apa yang menjadi keresahan para guru bisa tersampaikan, dan harapannya di akomodir,” ungkap Dadang.

Video: Puluhan Siswa di Bireuen Dilarikan ke Rumah Sakit, Diduga Keracunan MBG

By On Sabtu, Februari 28, 2026

BIREUEN, KabarViral79.Com - Ratusan siswa dan siswi di kawasan Simpang Mamplam, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu, 26 Februari 2026 kemarin. 

Peristiwa tersebut berawal saat pembagian makanan pada jam istirahat sekolah. Selang beberapa waktu, para siswa mulai merasakan gejala seperti mual, muntah, pusing, dan sakit perut. 

Aparat Kepolisian menyatakan akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan sumber penyebab keracunan. 

Berdasarkan informasi di lapangan, paket makanan MBG dikirimkan ke rumah siswa pada Kamis sore sebagai penyesuaian selama bulan Ramadan. 

Namun sejumlah wali siswa menilai kualitas makanan yang diterima kurang layak. 

Salah seorang wali siswa menyebut paket tersebut berisi dua butir telur, dua roti kecil, lima butir kurma, satu jeruk, satu pisang, empat butir bakso, dan satu bungkus kecil kacang polong. 

“Beberapa bahan makanan terlihat kurang segar. Kami berharap ke depan kualitas makanan lebih diperhatikan,” ujarnya berharap perbaikan dan pengawasan lebih ketat terhadap kualitas pangan. 

Tim medis melaporkan sedikitnya 140 siswa telah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan, di antaranya di RSUD dr. Fauziah, RS BMC, RS Jeumpa Hospital, RSU Pidie Jaya. 

Selain itu juga dirawat di Puskesmas Pandrah, Puskesmas Samalanga, dan Puskesmas Jeunieb. 

Evakuasi dilakukan cepat oleh petugas kesehatan dari berbagai wilayah barat Bireuen bersama Tim PSC 119. 

Hingga Jumat dini hari, 27 Februari 2026, puluhan siswa masih menjalani penanganan medis di Puskesmas Simpang Mamplam. Kondisi para siswa dilaporkan stabil dan tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan. (Joniful Bahri) 

Program Gizi MBG Pemerintah yang Berujung Petaka: Kisah Kepanikan Massal di Simpang Mamplam

By On Sabtu, Februari 28, 2026

Puluhan siswa masih menjalani penanganan medis di Puskesmas Simpang Mamplam dan sejumlah rumah sakit di Kabupaten Bireuen pasca keracunan program MBG. 

Oleh: Joniful Bahri

Malam itu, Kamis, 26 Februari 2026, suasana di kawasan Simpang Mamplam mendadak berubah tegang. Satu per satu orang tua membawa anak mereka menuju Puskesmas Simpang Mamplam. 

Tubuh kecil para siswa lemas, sebagian muntah berulang, sementara beberapa lainnya mengeluh pusing dan sakit perut. Aroma kepanikan memenuhi ruang perawatan yang biasanya sepi. 

Tak ada yang menyangka, paket makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—yang seharusnya menjadi sumber nutrisi—justru menjadi awal dari petaka. 

Ketika Makanan Bergizi Berubah Menjadi Ancaman

Rabu siang, seperti biasanya, pihak sekolah membagikan menu MBG saat jam istirahat. Namun hanya berselang beberapa jam, keluhan mulai muncul. Anak-anak yang sebelumnya ceria mendadak meringis kesakitan. 

“Anak saya tiba-tiba muntah tanpa henti. Wajahnya pucat. Kami langsung bawa ke puskesmas,” ujar seorang wali siswa dengan suara bergetar. 

Gejala serupa juga dialami ratusan siswa lain. Data awal mencatat puluhan siswa harus dirawat intensif, sementara jumlah korban terus bertambah seiring malam berganti. 

140 Siswa Dievakuasi ke Berbagai Rumah Sakit

Tim medis bekerja tanpa jeda. Ambulans dari berbagai penjuru Bireuen hilir-mudik menjemput pasien. Tenaga kesehatan dari wilayah barat Bireuen dikerahkan, dibantu tim PSC 119. 

Sebanyak 140 siswa akhirnya dirawat di berbagai fasilitas kesehatan, di antaranya RSUD dr. Fauziah, RS BMC, RS Jeumpa Hospital, RSU Pidie Jaya disamping dievakuasi ke Puskesmas Pandrah, Puskesmas Samalanga, dan ke Puskesmas Jeunieb. 

Ruangan perawatan darurat berubah menjadi pusat aktivitas yang tak henti-henti. Orang tua berkumpul dengan wajah cemas, sebagian tak mampu menahan tangis saat melihat anak mereka terbaring lemah. 

Paket Makanan Ramadan yang Menjadi Sorotan

Menjelang Ramadan, paket MBG diubah mekanismenya: makanan dikirimkan langsung ke rumah siswa. Namun justru di sinilah masalah baru muncul. 

Seorang wali murid memperlihatkan isi paket yang diterima, dua butir telur, dua roti kecil, lima butir kurma, satu buah jeruk, satu pisang, empat butir bakso, dan satu plastik kecil kacang polong. 

“Beberapa tampak kurang segar,” ucapnya. 

“Kami tidak tahu apakah itu penyebabnya, tapi kondisinya memang patut dipertanyakan.” 

Tak sedikit yang mengeluhkan kualitas makanan yang tak lagi terjamin kesegarannya saat sampai ke rumah-rumah. 

Kamis Malam yang Tak Terlupakan

Di lorong Puskesmas, tangis anak-anak terdengar bersahutan dengan suara kesibukan petugas medis. Para dokter dan perawat berlarian dari satu pasien ke pasien lain. Suasana penuh ketegangan, tetapi kerja tim tetap terkoordinasi. 

Kepala Puskesmas Simpang Mamplam, Suryani mengonfirmasi bahwa lonjakan pasien terjadi sangat cepat. 

“Awalnya 13 siswa. Lalu terus bertambah. Kami kewalahan, tapi semua tenaga dikerahkan,” ujarnya. 

Penyelidikan Dimulai

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen belum memberikan keterangan resmi. Rantai distribusi siap ditelusuri, mulai dari penyedia bahan makanan, proses pengolahan, hingga pengiriman ke siswa.

Kapolsek setempat memastikan penyelidikan sedang berjalan. Masyarakat berharap transparansi dan langkah tegas diambil agar program gizi yang bertujuan menyehatkan anak tidak lagi menjadi ancaman. 

Harapan Setelah Petaka

Di tengah deretan anak-anak yang masih berbaring lemah, orang tua hanya memiliki satu keinginan: kejadian ini menjadi evaluasi besar-besaran bagi program MBG. 

“Programnya bagus, tapi pengawasannya harus lebih ketat. Jangan sampai anak-anak jadi korban lagi,” pinta salah satu wali murid. 

Program gizi harusnya menjadi penyangga masa depan generasi muda. Namun insiden ini menjadi tamparan keras bahwa keamanan pangan tidak boleh diabaikan walau hanya dalam sebungkus makanan sederhana.

Ratusan Siswa di Bireuen Diduga Keracunan Paket MBG, Puluhan Dilarikan ke Rumah Sakit Umum dan Swasta

By On Jumat, Februari 27, 2026

Puluhan siswa masih menjalani penanganan medis di Puskesmas Simpang Mamplam dan sejumlah rumah sakit di Kabupaten Bireuen pasca keracunan program MBG. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Hingga Jumat dini hari, 27 Februari 2026, puluhan siswa masih menjalani penanganan medis di Puskesmas Simpang Mamplam. 

Kondisi para siswa dilaporkan stabil dan tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan. 

Diketahui sebelumnya, ratusan siswa dan siswi di kawasan Simpang Mamplam, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu, 26 Februari 2026 kemarin. 

Peristiwa tersebut berawal saat pembagian makanan pada jam istirahat sekolah. Selang beberapa waktu, para siswa mulai merasakan gejala seperti mual, muntah, pusing, dan sakit perut. 

Aparat Kepolisian menyatakan akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan sumber penyebab keracunan. 

Pemerintah daerah juga diharapkan segera mengevaluasi mekanisme pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa tidak terulang. 

Berdasarkan informasi di lapangan, paket makanan MBG dikirimkan ke rumah siswa pada Kamis sore sebagai penyesuaian selama bulan Ramadan. 

Namun sejumlah wali siswa menilai kualitas makanan yang diterima kurang layak. Salah seorang wali siswa menyebut paket tersebut berisi dua butir telur, dua roti kecil, lima butir kurma, satu jeruk, satu pisang, empat butir bakso, dan satu bungkus kecil kacang polong. 

“Beberapa bahan makanan terlihat kurang segar. Kami berharap ke depan kualitas makanan lebih diperhatikan,” ujarnya berharap perbaikan dan pengawasan lebih ketat terhadap kualitas pangan. 

Tim medis melaporkan sedikitnya 140 siswa telah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan, di antaranya di RSUD dr. Fauziah, RS BMC, RS Jeumpa Hospital, RSU Pidie Jaya. 

Selain itu juga dirawat di Puskesmas Pandrah, Puskesmas Samalanga, dan Puskesmas Jeunieb. 

Evakuasi dilakukan cepat oleh petugas kesehatan dari berbagai wilayah barat Bireuen bersama Tim PSC 119. 

Armada ambulans bergerak bolak-balik mengevakuasi korban dari Puskesmas ke rumah sakit rujukan, memastikan para siswa mendapatkan perawatan optimal. 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dan pengelola program MBG belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab gangguan kesehatan massal ini. 

Penelusuran terkait sumber makanan dan rantai distribusi masih berlangsung. 

Sebelumnya diberitakan, sedikitnya 13 siswa telah lebih dulu dirawat di Puskesmas Simpang Mamplam. 

Kepala fasilitas tersebut, Suryani, menyebutkan jumlah korban terus bertambah sejak malam kejadian. 

Peristiwa ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dan memastikan distribusi program MBG tetap aman serta layak konsumsi. (Joniful Bahri)

Jalin Silaturahmi, Kapolsek Panggarangan Gelar Shalat Jumat Keliling di Masjid Al-Ittihad

By On Jumat, Februari 27, 2026



LEBAK, KabarViral79.Com – Dalam upaya memperkuat silaturahmi dan menjaga kondusifitas wilayah, Kapolsek Panggarangan Polres Lebak, AKP Acep Komarudin, S.H., melaksanakan kegiatan Shalat Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Al-Ittihad, Kampung Cisiih, Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Jumat (27/02/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Cooling System serta implementasi program unggulan Kapolda Banten untuk memakmurkan masjid. Dalam kunjungan tersebut, Kapolsek didampingi oleh Kanit Binmas, Kanit Provost, Kanit Samapta, serta Bhabinkamtibmas setempat.

Kapolres Lebak, AKBP Herfio Zaki, melalui Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin, menyampaikan bahwa kehadiran Polri di tengah aktivitas ibadah masyarakat bertujuan untuk menciptakan rasa aman.

“Hari ini kami melaksanakan program Shalat Jumat Keliling di Desa Situregen. Selain untuk beribadah bersama, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat sinergitas antara Polri dan warga masyarakat,” ujar AKP Acep Komarudin.

Ia menambahkan bahwa program ini sangat efektif sebagai sarana komunikasi dua arah guna memantau situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

“Ini adalah komitmen kami dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Panggarangan agar tetap aman, damai, dan kondusif melalui pendekatan yang religius dan humanis,” tutupnya.

Kegiatan yang dimulai pukul 11.45 WIB tersebut berjalan dengan khidmat dan mendapat apresiasi positif dari tokoh agama serta warga masyarakat setempat. (Cup)

Pembangunan Jalan Sukadame-Kubangkondang Rampung, Gubernur Andra Soni Ajak Warga Jaga Infrastruktur Desa

By On Jumat, Februari 27, 2026

PANDEGLANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni meninjau pembangunan jalan desa, di ruas Sukadame-Kubangkondang, Kabupaten Pandeglang, yang telah dibangun melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), Kamis, 26 Februari 2026. 

Ruas itu dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada tahun anggaran 2025 untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat. 

Kedatangan Andra Soni disambut hangat oleh masyarakat sekitar. Mereka menyampaikan terima kasih atas dibangunnya jalan desa tersebut karena telah mempermudah akses masyarakat desa. 

"Terima kasih Pak Andra Soni, kaya mimpi jalannya bagus," kata salah satu warga saat menyambut kedatangan Gubernur. 

Kepada masyarakat, Andra Soni lalu menyampaikan pesan-pesan. Bahwa, ruas jalan Sukadame-Kubangkondang merupakan salah satu akses masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan menjadi akses pengangkut hasil panen. 

"Jalan ini berada di wilayah yang salah satu lumbung padi di Pandeglang, akses menuju sekolah dan penduduknya padat," ujar Andra Soni. 

Ia juga menyampaikan, jalan tersebut dibangun dengan kontruksi beton sepanjang 1,4 kilometer dan lebar 4 meter. 

Pembangunan tersebut diinisiasi oleh  Pemprov Banten yang fokus pada pembukaan akses masyarakat di desa-desa. 

"Jalan ini dari usul Kepala Desa yang kemudian kita verifikasi dan cek serta berkoordinasi dengan Bupati. Maka jalan ini dibangun pada tahun 2025 dengan program Bang Andra. Semoga jalan ini bermanfaat dan masyarakat semakin produktif," ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga mengajak masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga dan merawat jalan yang telah dibangun. 

Ia berharap, ada kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dalam membuka akses jalan di desa-desa. 

"Membangun itu butuh biaya dan Provinsi Banten sedang berusaha membantu Kabupaten Pandeglang untuk membangun jalan-jalan desanya. Kami juga berharap, Bupati dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun jalan desa bersamaan dengan provinsi," harapnya. 

Sementara itu, Epan, salah satu masyarakat Desa Sukadame menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Banten yang telah membangun jalan di desanya. 

Ia mengaku, masyarakat diuntungkan karena semakin mudahnya akses. 

"Terima kasih Pak Andra Soni sudah dibangun jalannya, jadi nyaman dan lancar. Kami berharap jalannya awet agar masyarakat tidak kesusahan lagi kalau kemana-mana," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Siti, salah satu masyarakat Desa Sukadame juga menyampaikan rasa syukur lantaran jalan di desanya telah dibangun.

Jalan itu, kata dia, dulu rusak dan membuat masyarakat kesulitan saat hujan. 

"Alhamdulillah sekarang sudah dibangun, terima kasih sudah benerin jalan ini. Ini sudah lama ditunggu-tunggu," ucapnya. 

Kepala Desa (Kades) Sukadame, Asep Rizal Chudori menyampaikan, desanya memiliki potensi pada sektor pertanian. Sehingga, dengan jalan yang telah dibangun, sangat membantu masyarakat. Khususnya, dalam mengangkut hasil pertanian. 

"Kita memiliki potensi di sektor pertanian, dengan jalan ini juga sangat membantu masyarakat untuk mengangkut hasil panen. Sehingga ini sangat dirasakan," ucapnya. 

Ia juga akan mengajak masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga jalan tersebut. 

"Karena ini bagian dari hasil pembangunan, maka kita harus menjaga jalan yang sudah di bangun ini," ujarnya. 

Diketahui, dalam kunjungan tersebut Andra Soni juga menyalurkan 150 paket sembako kepada masyarakat di Desa Sukadame dari UPZ BAZNAS Provinsi Banten. (Welfendry)

Puluhan Siswa SD dan TK di Simpang Mamplam Diduga Keracunan Paket Makan Bergizi Gratis

By On Jumat, Februari 27, 2026

Puluhan murid SD dan TK di Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, Aceh, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi paket MBG, Kamis malam, 26 Februari 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Puluhan murid Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-kanak (TK), di Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, Aceh, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis malam, 26 Februari 2026. 

Kepala Puskesmas Simpang Mamplam, Suryani mengatakan, sedikitnya 13 siswa telah mendapatkan perawatan intensif di fasilitas tersebut. 

“Sekitar 13 orang lebih saat ini sudah dirawat di Puskesmas kami. Korban terus bertambah,” ujarnya kepada wartawan. 

Karena kapasitas yang terbatas, sebagian siswa juga ditangani di sejumlah Polindes di wilayah Simpang Mamplam, termasuk Polindes Peuneulet. 

Sejumlah pasien kemudian dirujuk ke Puskesmas lain seperti Puskesmas Pandrah dan Puskesmas Samalanga. 

Suryani menjelaskan, para murid mulai berdatangan setelah berbuka puasa dengan keluhan yang diduga terkait keracunan makanan. 

"Mereka diduga keracunan usai mengonsumsi MBG yang dibagikan sore hari,” katanya. 

Seorang warga Simpang Mamplam menyebutkan, selama Ramadan, paket makanan tersebut diantar langsung ke rumah para murid. 

"Mereka mengonsumsi setelah diantar ke rumah, setelah sore hari,” ujarnya. 

Puluhan murid SD dan TK di Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, Aceh, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi paket MBG, Kamis malam, 26 Februari 2026. 

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan, MBG tersebut disalurkan oleh Yayasan Bumi Produksi Gizi dengan sistem distribusi door to door selama bulan puasa untuk menghindari pembagian di sekolah. 

Perwakilan Yayasan, Zamzami mengatakan, pihaknya sedang menelusuri penyebab dugaan keracunan tersebut. 

“Kami sedang mengecek di pemasok, di mana permasalahannya. Karena kami mengambil bahan dari supplier UMKM lokal. Informasi sementara mungkin di menu bakso,” jelasnya. 

Ia menambahkan, tim yayasan telah diturunkan untuk memeriksa keseluruhan rantai produksi mulai dari bahan baku hingga penyajian. 

"Apakah dari menu atau proses lainnya, semua harus dicek,” kata Zamzami. 

Menurutnya, selama Ramadan yayasan juga menyediakan menu kering sebagai alternatif, dan seluruh menu telah melalui pengawasan ahli gizi. Namun ia mengaku belum mengetahui jumlah pasti korban maupun penyebab pasti kejadian tersebut. 

“Kami berharap tidak ada korban lanjutan. Soal pertanggungjawaban, tentu kami bertanggung jawab dan akan mengevaluasi agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya. 

Hingga berita ini diturunkan, jumlah murid yang diduga terdampak masih terus bertambah dan sebagian masih dalam penanganan tenaga medis. (Joniful Bahri)

Stabilisasi Harga Pangan, DKPP Kabupaten Serang Gelar GPM di Pabuaran

By On Jumat, Februari 27, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), di Halaman Kantor Kecamatan Pabuaran, Kamis, 26 Februari 2026. 

GPM sebagai upaya pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. 

GPM yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ini dibuka sekitar pukul 09.00 WIB. 

Tampak masyarakat Kecamatan Pabuaran pun antusias dengan mendapatkan kebutuhan pokoknya dengan harga lebih murah ketimbang di pasaran. 

Kepala DKPP Kabupaten Serang, Suhardjo mengatakan, digelarnya GPM dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga di bulan ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri 1447 Hijriyah. 

"Biasanya di bulan-bulan seperti ini terjadi lonjakan harga, sehingga dengan GPM ini, harga dan pasokan stabil, dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan bahan makanan dengan mudah dengan harga yang terjangkau," ujarnya. 

Suhardjo memastikan, selama bulan Ramadhan 1447 Hijriyah, DKPP Kabupaten Serang merencanakan GPM di tiga lokasi untuk. Hari ini, kata dia, digelar di halaman Kantor Kecamatan Pabuaran. 

"Nanti tanggal 5 Maret di Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang, Kecamatan Ciruas, dan tanggal 12 Maret di halaman kantor Kecamatan Gunung Sari," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan (Ketapang) pada DKPP Kabupaten Serang, Endra Nuryana mengatakan, untuk kebutuhan pokok yang disediakan GPM di Kecamatan Pabuaran meliputi beras SPHP dengan harga Rp 58 ribu per lima kilogram, minyak goreng Rp 15.500 per liter. 

"Kemudian telur ayam Rp 30 ribu per kilogram, bawang merah Rp 42 ribu per kilogram, bawang putih Rp 33 ribu per kilogram, cabe merah kriting Rp 35 ribu per kilogram, cabe rawit merah Rp 80 ribu per kilogram dan gula Rp 17 ribu per kilogram," ujarnya. 

Harga-harga tersebut, kata Endra, lebih murah ketimbang harga di pasaran. 

Ia mencontohkan, harga cabai rawit di pasaran sebesar Rp 110 ribu sampai Rp 120 ribu per kilogramnya, sedangkan di GPM hanya Rp 80 ribu per kilogramnya. 

"Kalau untuk cabai rawit merah itu perbedaannya sekitar 40 persenan. Contoh lainnya, untuk harga telur di pasaran Rp 32 ribu sampai Rp 33 ribu, kalau di kita jual hanya Rp 30 ribu per kilogramnya," paparnya. (Welfendry)

Ramadan di Bawah Terpal: Kisah Pengungsi Bireuen yang Menanti Janji Pemerintah yang Tak Kunjung Datang

By On Jumat, Februari 27, 2026

Warga terdampak banjir di Bireuen masih bertahan di tenda-tenda darurat, terlebih saat bulan Ramadan. Sejauh ini, Pemkab Bireuen belum mengusulkan pembangunan hunian sementara (Huntara). 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Di bawah terpal lusuh yang tertiup angin malam, ratusan warga korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen, Aceh, menjalani Ramadan dalam kondisi yang jauh dari layak. 

Sementara hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) yang dijanjikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen belum juga terlihat wujudnya, masyarakat terus bertahan dalam tenda darurat, berjuang antara hujan dan panas. 

Di Desa Balee Panah, Kecamatan Juli, suara rintik hujan yang menetes ke dalam tenda menjadi menu sehari-hari. 

Anak-anak meringkuk dalam selimut tipis, sementara orang dewasa mengipas asap kompor sambil menunggu waktu berbuka. 

Di bawah terpal yang bocor, Ramadan berubah menjadi ujian panjang yang seolah tanpa ujung. 

“Kalau hujan, lantai tenda jadi becek. Kalau panas, rasanya seperti terbakar,” keluh seorang ibu yang tinggal bersama tiga anaknya. 

Rumah Hilang, Janji Tak Terlihat

Bencana pada 26 November 2025 lalu menghancurkan hunian, tanah, dan harta warga. Namun hingga Februari 2026, mereka masih hidup dalam tenda darurat yang seharusnya hanya untuk hitungan minggu. 

Huntara tidak dibangun, sedangkan Huntap hanya dalam bentuk tiga rumah contoh yang bahkan belum layak huni. 

Warga terdampak banjir di Bireuen masih bertahan di tenda-tenda darurat, terlebih saat bulan Ramadan. 

“Kami kehilangan semuanya. Tanah pun tak ada lagi. Kalau Huntara dibangun, kita tak harus begini,” ucap seorang warga di Kecamatan Juli. 

Informasi di lapangan menunjukkan pengungsi tersebar di 28 desa di tujuh kecamatan, di antaranya Kutablang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Jangka, Juli, dan Jeumpa. 

Mereka bertahan dengan peralatan seadanya, kompor, ember, dan pakaian yang ditumpuk dalam kardus. 

Huntap Contoh yang Tak Bisa Ditempati

Di Desa Balee Panah, tiga rumah percontohan Huntap berdiri, tapi hanya sebagai bangunan kosong tanpa air bersih dan listrik. Warga menduga rumah itu lebih sebagai formalitas daripada upaya nyata. 

“Kalau memang serius membangun 1.000 Huntap tahap pertama, kenapa baru tiga unit dan itu pun tak selesai? Ini seperti memberi harapan palsu,” kritik warga. 

Ramadan yang Basah dan Gerah

Sahur dilakukan dalam gelap, berbuka dijalani dengan piring di atas pangkuan sambil menghindari rembesan air hujan. 

Para lansia harus tidur di tanah lembap, sementara anak-anak sering terbangun karena udara panas atau dingin malam. 

“Anak saya sampai batuk-batuk karena tidur di lantai tenda,” tutur seorang ayah yang tampak pasrah. 

Warga terdampak banjir di Bireuen masih bertahan di tenda-tenda darurat, terlebih saat bulan Ramadan. 

Ketika Para Camat Tampil Suci, Warganya Menderita

Di tengah penderitaan ini, muncul kegelisahan lain dari para pengungsi. Mereka menilai sebagian Camat seolah tampil sebagai sosok paling peduli di depan publik, padahal realitas di lapangan menunjukkan minimnya inisiatif dan empati. 

“Para Camat jangan merasa sok suci. Jangan cuma datang foto-foto dan pura-pura peduli. Kami hidup di bawah tenda berbulan-bulan dan mereka tahu itu,” ujar seorang pengungsi dengan nada kecewa. 

Warga menyebut, bantuan data dan usulan pembangunan sering tidak disampaikan dengan serius. Ada Camat yang hanya memberi laporan seadanya, tanpa memperjuangkan nasib pengungsi secara sungguh-sungguh. 

“Kalau Camat benar-benar kerja, tidak mungkin kami masih hidup begini,” tambah seorang ibu yang sudah tiga bulan tidur di tanah. 

Pemkab Harus Bangun, Bukan Sekadar Berjanji

Kritik mengalir tidak hanya kepada Pemkab, tetapi juga kepada perangkat kecamatan yang dianggap lambat dan tidak sensitif terhadap penderitaan warganya. 

Membangun Huntara seharusnya menjadi langkah paling realistis dan mendesak. Pemerintah tidak boleh menyandarkan solusi pada Huntap yang belum jelas waktunya. Sementara itu, setiap hari ada anak-anak yang tumbuh di dalam tenda, ada ibu-ibu yang berbuka sambil menadah air bocor, dan ada lansia yang menunggu malam sambil menahan dingin. 

“Sudah lama kami sabar. Tapi kalau pemerintah terus lambat, sampai kapan harus begini?” tanya seorang warga dengan mata berkaca-kaca. 

Ramadan bagi pengungsi Bireuen bukan hanya tentang puasa. Ini tentang bertahan hidup. Tentang menunggu janji yang tak kunjung datang. Tentang berharap pemerintah dari kabupaten hingga camat turun tangan bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata. 

Sebab tenda-tenda yang berdiri hari ini, bukan sekadar tempat berteduh. Mereka adalah bukti nyata bahwa para korban bencana sedang menunggu pemerintah untuk benar-benar hadir. (Joniful Bahri)

Bupati dan Wabup Tangerang Minta BGN dan Mitranya Lebih Responsif dan Cepat Tangani Laporan Masyarakat

By On Jumat, Februari 27, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati (Wabup), Intan Nurul Hikmah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama para mitranya lebih responsif dan bergerak cepat manindaklanjuti dan menangani laporan masyarakat terkait komposisi dan kondisi makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal tersebut diungkapkan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang saat menghadiri pertemuan evaluasi dan koordinasi Program MBG bersama BGN di Pendopo Bupati Tangerang, Kamis, 26 Februari 2026. 

"Kami mohon BGN dan seluruh mitra kerjanya termasuk SPPG dan pihak terkait lainnya lebih responsif dan bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya komposisi dan kondisi makanan program MBG," tegas Bupati Maesyal Rasyid. 

Menurutnya, program MBG adalah salah satu investasi yang besar untuk bangsa, untuk memutus mata rantai persoalan gizi yang masih menjadi tantangan bersama. 

Program MBG, kata dia, bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memastikan kualitas generasi penerus bangsa benar-benar terjaga dan terpenuhi kebutuhan gizinya dengan baik. 

"Jadi makanan yang diberikan itu harus segar, bersih, bebas dari bakteri dan sebagainya, sehingga makanan itu bisa dikonsumsi dengan baik dan pastinya akan memberikan kontribusi terhadap gizi anak-anak kita," pungkasnya. 

Dia menegaskan, keberadaan SPPG sebagai garda terdepan sangat menentukan keberhasilan program MBG. 

Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk membantu memfasilitasi perijinan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi salah satu tanggung jawab SPPG. 

"Ada sekitar 170 SPPG telah menjalankan program makan bergizi gratis yang di Kabupaten Tangerang. Terkait dengan proses perizinan SLHS, Dinas Kesehatan siap bantu rekomendasinya dan nanti dokumennya dikeluarkan oleh DPMPTSP," pungkasnya. 

Dia juga meminta dibentuk forum atau koordinator SPPG di Kabupaten Tangerang untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait permasalah yang terjadi dalam pelaksanaam MBG di Kabupaten Tangerang. 

"Kami inginnya SPPG di Kabupaten Tangerang ini harus dibentuk koordinatornya. Koordinatornya siapa, penanggung jawabnya siapa, supaya kami bisa komunikasi," ujarnya. 

Sementara itu, Wabup Intan menyoroti adanya laporan masyarakat yang mengeluhkan tentang makanan atau komposisi gizi dari dapur SPPG. 

Untuk itu dia meminta agar petugas SPPG benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bertangung jawab penuh sebelum makanan diantar dan dibagikan kepada anak-anak. 

"Memang di masing-masing dapur SPPG ada ahli gizi yang ditugaskan untuk standby di sana, cuma harus cek lagi apakah makanan kering yang diberikan kepada anak-anak kita, jenis, kondisi dan komposisi gizinya sudah sesuai atau belum. Jangan ada makanan yang berjamur," ujar Wabup Intan. 

Dia juga meminta kepada SPPG, selain komposisi gizi, aspek rasa dan keberagaman menu makanan yang diberikan juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kebosanan. 

"Hal-hal seperti ini mungkin yang jadi concern saya. Terus, makan bergizi gratis itu kan harus dibarengi dengan rasa yang enak, paling tidak rasa yang bisa diterima oleh anak-anak," pungkasnya. 

Sekretaris Deputi BGN Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Iwan Dwi Susanto mengatakan, MBG merupakan program yang sangat baik dan sangat mulia. 

BGN meminta kepada seluruh mitranya untuk menyiapkan makanan sesuai harga dan juga kandungan gizinya. 

"Tidak ada sedikitpun terpikirkan kita di BGN itu memberikan makanan yang kualitasnya jelek. Jadi kami tidak hanya memberi makan, tidak hanya kita memberi, mengisi perut anak-anak, tapi juga multiplier effect-nya," jelas Iwan. (Reno) 

Di Bawah Tenda yang Sunyi Pasca Banjir Bandang, Kisah Mantan GAM dan Keluarganya di Desa Kapa

By On Jumat, Februari 27, 2026

M Amin, istrinya, dan enam anak mereka mendiami sebuah tenda darurat sederhana berdiri rapuh pasca banjir bandang di Peusangan, Bireuen.

BIREUEN, KabarViral79.Com - Di tepian jalan Desa Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, sebuah tenda darurat sederhana berdiri rapuh. 

Di situlah M Amin (44), istrinya, dan enam anak mereka termasuk seorang bayi menjalani hari demi hari sejak banjir bandang dan longsor meluluhlantakkan rumah serta tempat usaha mereka hampir tiga bulan lalu. 

Ketika Ramadan tiba, tenda itu tak lebih dari ruang bertahan hidup. Panas menyengat di siang hari, lembab dan basah ketika hujan turun, menjadi rutinitas yang tak bisa mereka tolak. 

Huntara Ditolak, Harapan Pun Menggantung

Dalam kondisi serba terbatas, keluarga ini belum juga menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), meski dua tahap telah dicairkan pemerintah. 

Namun, yang lebih membuat mereka bingung, kebijakan mengenai Hunian Sementara (Huntara) di tingkat Gampong hingga Kabupaten justru memunculkan silang pendapat. 

M Amin, mantan kombatan GAM, tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Ia melihat proses komunikasi antara Keuchik, Camat, dan Kabupaten, seolah tak sinkron. Sementara korban banjir seperti dirinya justru menjadi pihak yang paling dirugikan. 

“Rumah kami hancur dihantam gelondongan kayu. Kami tinggal di tenda hampir tiga bulan. Tapi DTH tidak kami dapat, Huntara pun seperti dipermainkan,” ucapnya lirih. 

Pertemuan yang Tak Menghadirkan Suara Korban

Saat Aceh mengutus Wakil Gubernur Fadhlullah ke Kantor Camat Peusangan, harapan M Amin sempat bangkit. Ia ingin menyampaikan langsung bahwa keluarganya sangat membutuhkan Huntara. Namun harapan itu sirna begitu ia melihat forum seolah telah “siap” menolak Huntara. 

“Semua seperti sudah diatur. Keuchik-keuchik menyatakan menolak Huntara. Padahal kami, yang rumahnya hancur, sangat membutuhkannya,” ungkapnya. 

Suara Istri dan Seorang Janda Desa Kapa

Badriah, istri M Amin, tak kuasa menahan air mata ketika menceritakan kondisi anak-anaknya, terutama sang bayi. Setiap malam, mereka harus tidur berdesakan di lantai tenda yang lembab. 

“Untuk cari nafkah sulit. Tempat usaha suami saya hancur. DTH pun tidak dapat. Kami benar-benar hidup bergantung pada belas kasih,” ujarnya. 

Keluhan serupa datang dari Jamilah (60), janda yang juga tinggal di tenda darurat. Tangisnya pecah saat memohon agar pemerintah segera membangun Huntara. 

“Kalau menunggu Huntap, kami tidak tahu kapan. Tolong, kami sudah terlalu lama tinggal di tenda,” katanya. 

Keuchik Kapa: Data Sudah Diserahkan, Keputusan di Pemerintah

Keuchik Desa Kapa, Evendi menyebut, pihaknya telah mendata semua korban banjir. Namun keputusan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten, Provinsi, hingga Pusat. 

“Kami sudah menjalankan kewajiban. Sisanya keputusan pemerintah,” katanya singkat. 

Menanti Negara Hadir Sepenuhnya

Menurut M Amin, pemerintah pusat melalui utusannya sering turun ke Bireuen. Namun hingga kini, belum ada yang benar-benar menyentuh warga terdampak langsung di Desa Kapa. 

Ia berharap, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), bisa turun langsung untuk melihat keadaan sebenarnya. 

“Saya hanya ingin menyampaikan apa adanya. Lihatlah keadaan kami. Kami hanya ingin tempat tinggal sementara yang layak,” pintanya. 

Akhir yang Belum Mendekati Titik Terang

Di bulan Ramadan yang seharusnya menjadi bulan penuh ketenangan, keluarga M Amin justru melewati hari-hari penuh kegamangan di bawah tenda darurat yang mulai rapuh. 

Bagi mereka, Huntara bukan sekadar bangunan, melainkan wujud dari kepastian hidup, harapan baru, dan bukti bahwa negara benar-benar hadir untuk rakyatnya. 

Namun hingga kini, harapan itu masih tertahan—seperti tenda mereka yang berdiri di antara debu jalan dan dinginnya angin malam. (Joniful Bahri)