-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Bireuen Ajak Generasi Muda Berkarakter dan Berempati

By On Rabu, Oktober 28, 2026

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., selaku inspektur upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026, di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu pagi, 28 Oktober 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-98 Tahun 2026, di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu pagi, 28 Oktober 2026. 

Upacara yang mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” tersebut dipimpin Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., selaku inspektur upacara. 

Dalam kesempatan itu, Razuardi membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, yang menekankan pentingnya membangun generasi muda Indonesia yang memiliki semangat patriotisme, kegigihan, dan kepedulian terhadap sesama. 

Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa 98 tahun lalu, para pemuda Indonesia telah mengikrarkan janji yang menyatukan berbagai perbedaan dan memperkuat tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa. 

Semangat Sumpah Pemuda, menurut sambutan itu, harus terus hidup dalam karakter setiap generasi penerus bangsa, bukan sekadar menjadi bagian dari catatan sejarah. 

Kemajuan Indonesia, lanjutnya, tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, kemajuan teknologi, maupun kekayaan, tetapi juga dari kualitas manusia, karakter, kecintaan terhadap tanah air, dan kepedulian sosial. 

"Karena itu, generasi muda diharapkan memiliki tiga karakter utama, yakni patriotik, gigih, dan berempati,"  paparnya. 

Patriotik berarti mencintai Indonesia melalui pengabdian dan tindakan nyata. Gigih berarti tidak menyerah menghadapi kesulitan dan kegagalan, sedangkan berempati berarti memiliki kepedulian terhadap kesulitan yang dihadapi orang lain. 

“Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya,” demikian pesan dalam sambutan Menpora yang dibacakan Wakil Bupati Bireuen. 

Sambutan tersebut juga mengajak generasi muda untuk terus bermimpi, bekerja keras, berani memimpin, sekaligus bersedia melayani masyarakat. 

Setiap ilmu, karya, dan pengorbanan diharapkan menjadi bukti nyata kecintaan terhadap Indonesia. 

Upacara Berlangsung Khidmat

Upacara peringatan HSP ke-98 di Bireuen turut melibatkan unsur pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, serta pelajar. 

Alhalim, S.STP., M.M., yang menjabat Kepala Bidang Kepemudaan Disporapar Bireuen, bertugas sebagai perwira upacara. Sementara itu, Andi Akbar, S.Tr.I.P., Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Keuangan, Program, dan Pelaporan Kecamatan Kota Juang, bertindak sebagai komandan upacara. 

Pengibaran bendera Merah Putih dilaksanakan oleh anggota Purna Paskibraka Bireuen 2026, yakni Raffi Putra Alhaska, M. Taufiq, dan M. Ikhsan. Adapun aubade dibawakan oleh siswa-siswi SMAN 1 Bireuen. 

Rangkaian upacara juga diisi dengan pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara yang diikuti seluruh peserta, pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Machfud Azhari, S.E., M.S.M., Wakil Ketua KNPI Bireuen, serta pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928 oleh Abdul Halim, S.Sosio, Ketua DPD II KNPI Bireuen. 

Kegiatan yang dipandu Agustiana, S.E., dari Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Bireuen tersebut ditutup dengan pembacaan doa oleh Afifullah, S.Pd.I., dari unsur Kementerian Agama Kabupaten Bireuen. 

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mendorong generasi muda agar berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pengabdian, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. (Joniful Bahri)

Ketua DPD KNPI Banten Jadi Perwira Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026

By On Rabu, Oktober 28, 2026

 



Serang — Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Banten, H. Tito Istianto, SE., M.Si mendapat kepercayaan menjadi Perwira Upacara dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026, yang diselenggarakan di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, Rabu (28/10/2026).


Kepercayaan tersebut menjadi momentum penting bagi pemuda Banten untuk terus mengambil bagian dalam menjaga semangat persatuan, memperkuat jiwa nasionalisme, serta meneguhkan komitmen pemuda sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan bangsa dan daerah.


Peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pengingat atas ikrar bersejarah para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 yang menyatukan tekad untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.


Ketua DPD KNPI Provinsi Banten menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus terus diwujudkan melalui kerja nyata, kolaborasi lintas organisasi, serta kontribusi positif generasi muda dalam menjawab berbagai tantangan zaman.


“Momentum Hari Sumpah Pemuda harus menjadi pengingat bagi seluruh generasi muda, khususnya di Provinsi Banten, untuk terus menjaga persatuan, memperkuat solidaritas, dan menghadirkan karya nyata bagi masyarakat. Pemuda harus menjadi bagian dari solusi serta motor penggerak kemajuan daerah dan bangsa,” pesan Ketua DPD KNPI Provinsi Banten.


Keterlibatan Ketua DPD KNPI Provinsi Banten sebagai Perwira Upacara juga mencerminkan pentingnya peran pemuda dalam kegiatan kenegaraan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penerus estafet kepemimpinan, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.


DPD KNPI Provinsi Banten mengajak seluruh elemen pemuda untuk menjadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 sebagai momentum mempererat persaudaraan, menghilangkan sekat perbedaan, serta memperkuat sinergi demi kemajuan Provinsi Banten dan Indonesia.


“Bersatu, Bangkit, dan Berkarya untuk Banten dan Indonesia.”

PAD Banten Anjlok di Bawah 2019, EKS NAPI Aksi Jilid II Tagih Gubernur dan DPRD!

By On Rabu, Oktober 28, 2026

  


Serang –28/10/2026  Eks. Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia (EKS. NAPI) akan menggelar aksi damai untuk menagih penjelasan atas anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten. Menurut laporan keuangan Pemprov yang diperiksa BPK, PAD 2025 hanya Rp6,34 triliun. Angka ini turun 29,8% dari Rp9,02 triliun pada 2024, dan bahkan lebih rendah daripada PAD 2019 (Rp7,02 triliun) (LHP TA 2025 hlm 69–70; LHP TA 2024 hlm 118–123; LHP TA 2019 hlm 79–80).

Aksi ini sudah diberitahukan kepada kepolisian sesuai UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aksi berlangsung damai, tertib, dan tanpa merusak fasilitas umum.

"Uang yang dikumpulkan sendiri oleh Banten sekarang lebih kecil daripada enam tahun lalu. Kalau dompet daerah menipis, yang pertama kena adalah jalan, sekolah, dan rumah sakit untuk rakyat. Kami turun ke jalan untuk bertanya, bukan untuk menuduh," kata Ketua Umum EKS. NAPI, Tubagus Delly Suhendar.

Fakta yang kami bawa ke jalan

• PAD 2025 Rp6,34 triliun, turun Rp2,68 triliun (29,8%) dari 2024. Ini penurunan terdalam dalam tujuh tahun. Saat pandemi 2020 PAD hanya turun 15,9% (LHP TA 2025 hlm 69–70; LHP TA 2020 hlm 79–80).

• Target 2025 hanya tercapai 91,4% (Rp6,34 T dari target Rp6,93 T). Ini capaian terendah sejak 2019. Dalam tujuh tahun, target PAD tidak pernah tercapai 100%.

• Pajak kendaraan tahunan anjlok dari Rp3,57 triliun (2024) menjadi Rp2,11 triliun (2025) (LHP TA 2024 hlm 118–123; LHP TA 2025 hlm 127–128).

• Kas Pemprov pada akhir 2025 tinggal Rp335,67 juta, padahal setahun sebelumnya Rp429,35 miliar (LHP TA 2025 hlm 209–210).

Mengapa turun? Apa kata laporan

Menurut laporan keuangan 2025 (LHP TA 2025 hlm 127–128), penurunan disebabkan oleh:

1. Aturan opsen pajak. Bagian kabupaten/kota dari pajak kendaraan kini langsung masuk ke kas kabupaten/kota dan tidak lagi lewat provinsi. Ini aturan nasional, sehingga sebagian penurunan memang "di atas kertas".

2. Kendaraan listrik dibebaskan dari pajak.

3. Balik nama kendaraan kedua (BBNKB II) dihapus.

4. Ada program pemutihan pajak kendaraan.

Namun, setelah dampak opsen dikeluarkan, menurut hitungan EKS. NAPI dari angka laporan, provinsi tetap kehilangan sekitar Rp814 miliar. Angka itu hasil hitungan kami sendiri, bukan angka resmi Pemprov atau BPK. Karena itu kami meminta Pemprov membuka hitungan resminya.

Kebocoran PAD yang dicatat BPK

• Penggelapan pajak kendaraan di UPT Kelapa Dua: Rp10,81 miliar, sudah diputus pengadilan. Tidak ada satu rupiah pun yang kembali ke kas daerah: Rp5,98 miliar disita dan diserahkan ke kas negara, sedangkan Rp4,83 miliar belum tertagih sampai akhir 2025 (LHP TA 2022 hlm 758–767; LHP TA 2025 hlm 260, 313).

• 17 perusahaan memakai air sungai tanpa izin dan tidak membayar pajak (LHP TA 2023 hlm 1086–1089). Masalah pajak air permukaan sudah dicatat sejak 2019 (LHP TA 2019 hlm 468).

• Tarif rumah sakit di sistem komputer salah, sehingga pendapatan hilang Rp2,13 miliar (LHP TA 2024 hlm 1024–1028).

• Tanah dan rumah dinas Pemprov dipakai atau disewakan pihak lain tanpa membayar ke Pemprov (LHP TA 2025 hlm 739–743).

Tuntutan aksi

1. Gubernur Banten kami minta membuka ke publik hitungan resmi: berapa penurunan PAD 2025 akibat opsen, dan berapa yang murni hilang.

2. Kami minta diumumkan berapa potensi pajak yang dilepas lewat pemutihan pajak kendaraan, pembebasan pajak kendaraan listrik, dan penghapusan BBNKB II pada 2025, serta apa manfaatnya bagi daerah.

3. Tagih semua kebocoran: sisa kerugian Kelapa Dua Rp4,83 miliar, pajak air permukaan dari perusahaan tanpa izin, kekurangan pendapatan RSUD, dan sewa aset yang dipakai pihak lain.

4. Kurangi ketergantungan pada pajak kendaraan. Optimalkan aset daerah, retribusi, dan laba BUMD, termasuk Bank Banten.

5. DPRD Banten kami minta memanggil Bapenda dan BPKAD dalam rapat dengar pendapat terbuka tentang PAD 2025 dan rencana PAD 2026, dan mempertimbangkan pembentukan panitia khusus.

6. Kami minta dijelaskan dampak kas akhir 2025 yang hanya Rp335,7 juta terhadap layanan publik dan pembayaran kegiatan tahun 2026.

Catatan 

• Penurunan PAD bukan temuan BPK. Angka PAD diambil dari laporan keuangan yang diperiksa BPK. Yang menjadi temuan BPK hanya kebocoran yang disebut di atas.

• Persentase dan angka "Rp814 miliar" adalah hitungan EKS. NAPI dari angka laporan.

• Temuan BPK bukan berarti korupsi. Rilis ini tidak menyatakan siapa pun bersalah.

• "LHP TA 2025 hlm 128" berarti berkas LHP BPK atas LKPD Provinsi Banten tahun 2025, halaman PDF ke-128.

Narahubung:

Tubagus Delly Suhendar – Ketua Umum EKS. NAPI

Ketum DPP KNPI Serukan Pemuda Indonesia Bersatu Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

By On Selasa, Oktober 27, 2026

 



Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Dr. H. Ali Hanafiah, SE., SH., M.Si., menyerukan kepada seluruh elemen pemuda di Indonesia untuk memperkuat persatuan dan mengambil peran aktif dalam mendukung program-program pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.


Menurut Ali Hanafiah, pemuda Indonesia harus menjadi kekuatan strategis bangsa yang tidak hanya kritis terhadap berbagai persoalan, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan, solusi, dan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.


Seruan tersebut menjadi pengingat penting bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh semangat persatuan, partisipasi, dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda.


"Mari kita rapatkan barisan, satukan tekad, dan perkuat persaudaraan kebangsaan. Saya mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk bersama-sama mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan membangun bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan berdaya saing," ujar Ali Hanafiah.


Ia menegaskan, dukungan pemuda terhadap pemerintah harus diwujudkan melalui partisipasi aktif, kerja nyata, pengembangan kreativitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.


Ali Hanafiah mengingatkan bahwa sejarah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan generasi muda. Para pemuda terdahulu telah memainkan peran penting dalam membangun kesadaran kebangsaan, memperjuangkan persatuan, dan merebut kemerdekaan.


Kini, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, tugas generasi muda adalah melanjutkan perjuangan tersebut melalui karya, inovasi, prestasi, dan pengabdian kepada bangsa.


"Jika dahulu para pemuda berjuang dengan semangat untuk merebut kemerdekaan, sekarang saatnya kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Pemuda harus hadir sebagai pelopor perubahan, penggerak pembangunan, penjaga persatuan, dan pemberi solusi atas berbagai persoalan bangsa," tegasnya.


Ia menambahkan, pemuda Indonesia tidak boleh terjebak dalam perpecahan, pertentangan yang tidak produktif, ataupun kepentingan sesaat yang dapat mengikis semangat persatuan nasional.


Sebaliknya, perbedaan pandangan harus menjadi kekuatan untuk memperkaya gagasan dan melahirkan solusi terbaik bagi kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia.


Dalam kehidupan demokrasi, Ali Hanafiah juga menegaskan bahwa pemuda memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi hukum, serta menghormati hak-hak masyarakat lainnya.


Ia mengajak seluruh pemuda dan pemudi Indonesia agar mengedepankan dialog, komunikasi yang konstruktif, serta penyampaian aspirasi secara cerdas, santun, dan bermartabat.


"Penyampaian aspirasi hendaknya mengutamakan dialog dan cara-cara yang konstruktif. Pemuda harus berani menyampaikan kritik, tetapi juga harus mampu menawarkan solusi. Jangan sampai aspirasi yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi justru disampaikan melalui tindakan anarkis yang merugikan masyarakat, merusak fasilitas umum, atau mengganggu ketertiban umum," kata Ali Hanafiah.


Menurutnya, sikap kritis dan dukungan terhadap pemerintah bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Pemuda dapat mendukung program pembangunan sekaligus memberikan masukan, kritik, dan evaluasi secara objektif demi memastikan kebijakan berjalan semakin baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.


Bagi para pemuda, lanjut Ali Hanafiah, yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada momentum Hari Sumpah Pemuda agar dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tidak berlaku anarkis. Pihaknya mendukung gerakan moral sekaligus mendukung penuh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi untuk melakukan tindakan tegas, apabila terjadi aksi unjukrasa yang bersikap anarkis. 


"Jika melakukan aksi bersikap anarkis dan mengganggu ketertiban umum harus ditindak tegas, DPP KNPI mendukung Kapolri Jenderal Suyudi untuk mengambil langkah-langkah konkret jika para pemuda melanggar aturan. Para pemuda jangan membuat malu momentum Hari Sumpah Pemuda," tegas Ali Hanafiah lagi. 


Bagi KNPI, lanjutnya, pemuda harus menjadi kekuatan moral dan intelektual yang mampu menjaga keseimbangan antara semangat perubahan, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab kebangsaan.


Memasuki momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026, Ali Hanafiah mengajak seluruh organisasi kepemudaan, mahasiswa, komunitas, serta generasi muda di seluruh penjuru Tanah Air untuk kembali menghidupkan semangat persatuan yang diwariskan para pendahulu bangsa.


Semangat Sumpah Pemuda, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai slogan atau seremoni tahunan. Nilai persatuan, kebangsaan, dan pengabdian harus diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat.


Pemuda di perkotaan maupun di pelosok desa harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, memperoleh pendidikan yang berkualitas, meningkatkan keterampilan, menciptakan lapangan kerja, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional.


"Kita ingin pemuda Indonesia menjadi generasi yang tangguh, cerdas, berintegritas, dan memiliki semangat gotong royong. Jangan hanya menjadi penonton perubahan, tetapi jadilah pelaku utama yang menciptakan perubahan. Bangun daerah masing-masing, berikan manfaat bagi masyarakat, dan bersama-sama kita berkontribusi untuk Indonesia," ungkapnya.


Ia juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, memperkuat toleransi, menjaga persaudaraan, serta menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.


Sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan, KNPI diharapkan terus memperkuat perannya dalam membangun komunikasi antargenerasi, mendorong lahirnya kepemimpinan muda yang berkualitas, dan memperluas ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan.


Ali Hanafiah menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan energi, pemikiran, keberanian, dan kreativitas generasi muda untuk menghadapi tantangan global serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.


Karena itu, ia mengajak seluruh pemuda untuk menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai momentum memperbarui komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, dan meningkatkan kontribusi nyata bagi negara.


"Pemuda Indonesia harus bersatu, bukan terpecah belah. Harus berkarya, bukan sekadar berwacana. Harus berani menyampaikan kebenaran, tetapi tetap menjunjung etika dan tanggung jawab. Mari kita dukung program-program pemerintah yang berpihak kepada kemajuan bangsa, berikan masukan yang membangun, dan kawal cita-cita Indonesia dengan semangat persatuan," serunya.


Ia menutup dengan pesan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada persatuan seluruh rakyatnya dan masa depan bangsa berada di tangan generasi yang bersedia bekerja, berjuang, serta mengabdi dengan sungguh-sungguh.

Pemkab Bireuen Bantah Pilih Kasih Penanganan Pascabencana, Sebut Anggaran Terbatas

By On Selasa, Oktober 27, 2026

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen membantah tudingan pilih kasih dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu pada November 2025. 

Pemerintah daerah menegaskan, pemulihan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas, pembagian kewenangan, serta kemampuan anggaran. 

Juru Bicara Pemkab Bireuen, Muhajir Juli mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam menyelesaikan seluruh persoalan pascabencana secara bersamaan. 

Menurutnya, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya wilayah yang dianaktirikan dalam proses pemulihan. 

“Melihat perkembangan narasi tersebut di media sosial, perlu kami luruskan bahwa Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, S.T., bersama perangkat kerjanya, tidak pilih kasih dalam hal apa pun, termasuk dalam penanganan pascabencana. Hanya saja, dengan anggaran terbatas, tidak semua persoalan dapat diatasi dalam waktu bersamaan,” kata Muhajir dalam siaran persnya, Senin, 26 Oktober 2026. 

Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi narasi di media sosial mengenai dugaan ketidakmerataan penanganan pascabencana. 

Kritik yang berkembang juga menyoroti prioritas pembangunan fisik yang dinilai lebih diutamakan dibandingkan pemenuhan hak-hak korban bencana. 

Muhajir menjelaskan, sejak bencana melanda Bireuen pada November 2025, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penanganan, termasuk memperpanjang masa transisi darurat menuju pemulihan sebanyak empat kali. 

Tahapan tersebut menjadi jembatan antara penanganan darurat dan proses rehabilitasi serta rekonstruksi jangka panjang. 

Pemkab Bireuen juga telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RAD RRPB) 2026–2028 sebagai pedoman pelaksanaan pemulihan selama tiga tahun ke depan. 

Dokumen tersebut, menurut Muhajir, disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dan diselaraskan dengan kerangka pemulihan di tingkat nasional. 

“Tidak semua dapat diselesaikan dalam waktu bersamaan. Ada yang dipulihkan tahun ini, ada tahun 2027, dan ada yang tahun 2028. Itu dilakukan berdasarkan skala prioritas dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten,” ujarnya. 

Terkait bantuan bagi penyintas, Pemkab Bireuen menyatakan terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial untuk memastikan ketepatan data penerima. 

Muhajir menyebutkan, sejumlah bantuan masih dalam proses pencairan di tingkat pusat. Bantuan tersebut meliputi jatah hidup tahap II, stimulan ekonomi, bantuan perabotan rumah tangga, serta stimulan perumahan tahap II. 

Pemkab Bireuen mengajak masyarakat tetap tenang dan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Pemerintah daerah juga berharap dukungan masyarakat dapat membantu kelancaran proses pemulihan pascabencana. 

Meski demikian, penanganan pascabencana masih menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait pemerataan bantuan dan percepatan pemulihan hak-hak penyintas di wilayah terdampak. (Joniful Bahri)

Ungkap Kasus Narkoba, Polresta Serang Kota Sita 8,8 Kg Sabu Senilai Rp 8,8 Miliar

By On Selasa, Oktober 27, 2026

Polresta Serang Kota ungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu. 

SERANG, KabarViral79.Com - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Serang Kota berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan total barang bukti mencapai kurang lebih 8,8 kilogram. 

Pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan secara intensif oleh Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota hingga ke wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan oleh Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., dalam konferensi pers, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Kapolresta Serang Kota menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula pada Rabu, 04 Maret 2026, sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial RH di sebuah rumah, di Kampung Pasar Padarincang, Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. 

Dari hasil penggeledahan terhadap RH, petugas menemukan barang bukti berupa 14 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 gram. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, RH mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang pria berinisial MA (29), yang saat itu berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Menindaklanjuti keterangan tersebut, Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota yang dipimpin Iptu Arif Budianto melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri jaringan peredaran narkotika tersebut. 

Pada Kamis, 22 Oktober 2026, sekitar pukul 00.15 WIB, petugas melakukan penindakan di area parkir Apartemen Pancoran Riverside, Jalan Pengadegan Timur Raya No.1, Jakarta Selatan. 

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan tiga plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 2,06 gram. Dua paket ditemukan di dalam lipatan celana, sedangkan satu paket lainnya ditemukan di atas lemari. Selain itu, petugas juga menemukan lima cartridge etomidate di dalam lemari pakaian. 

Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut, diketahui bahwa MA diduga akan mengambil sejumlah narkotika jenis sabu di wilayah Sukabumi. 

Pengembangan ke Sukabumi, Petugas Amankan Sabu Lebih dari 8 Kg

Pengembangan penyelidikan kembali dilakukan pada Sabtu, 24 Oktober 2026. 

Dalam kegiatan tersebut, petugas menangkap dua pria berinisial YS (53) dan HF (31) di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Jalan Raya Cibolang, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, saat keduanya diduga hendak mengirimkan narkotika jenis sabu. 

Dari hasil penggeledahan terhadap YS, petugas menemukan tiga plastik bening berukuran besar yang berisi plastik berwarna kuning dengan logo durian. 

Seluruh paket tersebut berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 3.188,3 gram atau sekitar 3,18 kilogram. 

Barang bukti tersebut disimpan di dalam tas goodie bag berwarna hijau yang dibawa oleh YS. 

Petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan HF yang berlokasi di Kampung Mangkalaya, Kabupaten Sukabumi. 

Dari lokasi tersebut, ditemukan lima plastik bening berukuran besar berisi paket sabu dalam plastik berwarna kuning serta satu plastik berwarna kuning berlogo durian yang juga berisi sabu. 

Total berat bruto barang bukti yang ditemukan di kontrakan HF mencapai kurang lebih 5.650,7 gram atau sekitar 5,65 kilogram. 

Dengan demikian, total barang bukti sabu yang ditemukan dari kedua lokasi di Sukabumi tersebut mencapai kurang lebih 8.839 gram atau sekitar 8,8 kilogram. 

Kasat Narkoba: 8,8 Kg Sabu Setara Rp 8,8 Miliar, Selamatkan 45 Ribu Jiwa

Kasat Resnarkoba Polresta Serang Kota, Kompol Vhalio Agafe menambahkan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras dan ketekunan personel Unit II Satresnarkoba dalam mengembangkan penyelidikan hingga berhasil mengungkap peredaran sabu dalam jumlah besar. 

“Kerja keras Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota membuahkan hasil dengan berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 8,8 kilogram. Jika dikalkulasikan, barang bukti tersebut memiliki nilai sekitar Rp 8,8 miliar dan diperkirakan dapat menyelamatkan kurang lebih 45 ribu jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika,” ujar Kompol Vhalio Agafe. 

Ia menegaskan bahwa pengungkapan ini bukan sekadar keberhasilan penegakan hukum, melainkan juga bukti nyata komitmen Polri dalam memerangi peredaran gelap narkotika demi melindungi masyarakat serta menyelamatkan masa depan generasi bangsa. 

Menurutnya, pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat. 

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disampaikan dalam keterangan pengungkapan kasus. 

Para tersangka terancam pidana berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Polresta Serang Kota menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penyelidikan, penindakan, serta pengembangan jaringan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. 

Narkoba Musuh Bersama!

Mari bersama-sama memerangi narkoba dan jangan memberikan ruang bagi peredaran gelap narkotika di lingkungan kita. 

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. 

Karena setiap langkah melawan narkoba adalah langkah menyelamatkan masa depan bangsa. (*/red)

Awali Tugas dengan Merangkul Insan Pers, Kapolres Serang Perkuat Komunikasi dan Kemitraan

By On Selasa, Oktober 27, 2026

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi saat kegiatan silaturahmi bersama Insan Pers, di Aula Ngariung Iman Ngariung Aman, Mapolres Serang, Selasa sore, 27 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi menggelar kegiatan silaturahmi bersama Insan Pers, di Aula Ngariung Iman Ngariung Aman, Mapolres Serang, Selasa sore, 27 Oktober 2026. 

Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WIB tersebut dihadiri sekitar 120 peserta dari berbagai organisasi dan kelompok media, di antaranya IMM Polres Serang, Forum Jurnalis Serang Raya (FJSR), Perkumpulan Wartawan Serang Timur (Perwast), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), media mainstream, serta sejumlah wartawan independen. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Serang dan para Pejabat Utama Polres Serang. 

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Serang, AKBP Bobby Danuardi menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini merupakan momentum untuk memperkenalkan diri sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Kepolisian dan Insan Pers. 

"Sebagai Kapolres Serang yang baru, saya ingin membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan seluruh rekan-rekan media. Kami menyadari bahwa Insan Pers memiliki peran penting sebagai mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat," ujar AKBP Bobby Danuardi. 

Kapolres menegaskan bahwa hubungan antara Kepolisian dan Media harus dibangun atas dasar keterbukaan, kepercayaan, serta semangat saling mendukung dalam menjalankan tugas masing-masing. 

"Kami berharap sinergitas yang selama ini telah terjalin dapat terus ditingkatkan. Rekan-rekan media merupakan mitra penting bagi kami, baik dalam menyampaikan informasi kegiatan Kepolisian maupun memberikan masukan dan kritik yang membangun demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya. 

Lebih lanjut, AKBP Bobby Danuardi menekankan pentingnya penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, khususnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Serang. 

"Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, kami berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat memberikan edukasi, menciptakan suasana yang sejuk, serta mendukung terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif," jelasnya. 

Kapolres juga menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap komunikasi dan koordinasi dengan seluruh insan pers sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi serta pelayanan publik. 

"Kami ingin hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan kerja, tetapi juga menjadi hubungan silaturahmi yang erat. Mari bersama-sama membangun Kabupaten Serang yang aman dan kondusif melalui peran dan tanggung jawab kita masing-masing," tambahnya. 

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Acara dilanjutkan dengan sesi dialog dan tanya jawab antara jajaran Polres Serang dengan Insan Pers, kemudian ditutup dengan makan bersama. (*/red)

AMKI Musi Rawas Resmi Dilantik, Independensi Pers Jadi Harga Mati di Era Digital

By On Selasa, Oktober 27, 2026

 


Musi Rawas - Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Musi Rawas resmi melantik kepengurusan periode 2026–2031 di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas, Selasa (27/10/2026). Pelantikan ini menjadi momentum bagi perusahaan media untuk memperkuat profesionalisme, beradaptasi dengan perkembangan digital, sekaligus menjaga independensi dan integritas jurnalistik.


Mengusung tema “Media Konvergensi Bukan Pilihan, Tapi Keharusan. Bersama AMKI, Mari Bangkit dan Berinovasi”, AMKI Musi Rawas dihadapkan pada tantangan membangun ekosistem media yang mampu mengikuti perubahan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik.


Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, menekankan pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.


Meski demikian, kemitraan tersebut perlu dijalankan dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan kepentingan publik. Media tidak hanya berperan menyampaikan program pemerintah, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, kritis, dan berimbang.


Ketua AMKI Sumatera Selatan, Kms Umar Jaya Negara, menjelaskan bahwa AMKI merupakan organisasi yang menghimpun perusahaan media. Menurutnya, pembentukan organisasi tersebut berangkat dari kepedulian terhadap perusahaan pers yang membutuhkan wadah untuk memperkuat kebersamaan dan menghadapi tantangan industri media.


Ia menyebutkan, perkembangan media digital dan bertambahnya pelaku usaha media menjadi salah satu alasan pentingnya membangun organisasi yang dapat menghimpun perusahaan pers dalam satu wadah.


Kms Umar juga menyampaikan bahwa pembentukan AMKI telah berkembang hingga tingkat kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Ia menyambut pelantikan kepengurusan AMKI Musi Rawas sebagai bagian dari penguatan organisasi di daerah.

Ketua AMKI Kabupaten Musi Rawas, H. Marwan Ashari, S.H., mengajak seluruh pengurus dan anggota memperkuat kebersamaan, membangun kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas perusahaan pers agar mampu bertahan di tengah persaingan industri media digital.


Pelantikan turut dihadiri Bupati Musi Rawas, jajaran pengurus AMKI Sumsel, OPD, perwakilan kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, dan insan pers.


Tantangan sesungguhnya dimulai setelah pelantikan. AMKI Musi Rawas harus membuktikan keberadaannya melalui program nyata, mulai dari peningkatan kualitas media, pelatihan jurnalistik, inovasi digital, hingga perlindungan kepentingan anggota sesuai ketentuan hukum.


Sebab, keberhasilan organisasi pers bukan diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari kontribusinya dalam membangun perusahaan media yang profesional, menjaga independensi, dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.


Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, AMKI Musi Rawas diharapkan mampu menjadi penggerak ekosistem media yang sehat sekaligus mitra pembangunan daerah tanpa kehilangan keberanian menjalankan fungsi kontrol sosial.


Sementara itu, Ketua AMKI Kabupaten Musi Rawas, H. Marwan Ashari, S.H., mengajak seluruh pengurus dan anggota memperkuat kebersamaan, membangun kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas perusahaan pers agar mampu bertahan di tengah persaingan industri media digital.


Pelantikan tersebut turut dihadiri Bupati Musi Rawas, jajaran pengurus AMKI Sumatera Selatan, organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, serta insan pers.


Setelah pelantikan, tantangan berikutnya adalah membuktikan keberadaan organisasi melalui program nyata. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas media, pelatihan jurnalistik, pengembangan inovasi digital, serta penguatan kapasitas perusahaan pers sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Keberhasilan organisasi pers tidak cukup diukur dari pelaksanaan seremoni, tetapi juga dari kontribusinya dalam membangun perusahaan media yang profesional, menjaga independensi, dan menghadirkan informasi yang akurat serta bermanfaat bagi masyarakat.


Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, AMKI Musi Rawas diharapkan mampu mendorong terbentuknya ekosistem media yang sehat dan berdaya saing. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak tetap penting, tetapi independensi pers serta fungsi kontrol sosial harus menjadi prinsip yang tidak boleh ditinggalkan.

Kasus Penusukan Pisau Menancap di Kepala Warga Cilegon Belum Terungkap, Kinerja Reskrim Polsek Pulomerak Dipertanyakan

By On Selasa, Oktober 27, 2026



CILEGON – Kasus dugaan penusukan terhadap Jahidi, warga Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, yang menyebabkan sebilah pisau menancap di kepalanya hingga harus menjalani operasi, masih menyisakan tanda tanya. 


Lebih dari sebulan sejak peristiwa itu terjadi, belum ada kejelasan mengenai pelaku maupun penyebab kejadian tersebut.


Lambannya pengungkapan kasus ini pun memunculkan pertanyaan terhadap kinerja Unit Reskrim Polsek Pulomerak, Polres Cilegon, dalam mengusut peristiwa yang nyaris merenggut keselamatan korban.


Peristiwa itu terjadi di sebuah bengkel di kawasan Flyover Merak, Kecamatan Pulomerak, pada Jumat dini hari (25/9/2026).


Istri korban, Lena, menuturkan bahwa sebelum kejadian, suaminya pulang bekerja dari PT Yuliana Inti Persada (YIP) sekitar waktu magrib. Setelah itu, Jahidi kembali berangkat untuk membantu pekerjaan mantan bosnya di sebuah bengkel karena mekanik di tempat tersebut sedang pulang.


“Suami saya meminta izin berangkat kembali untuk membantu pekerjaan bos sebelumnya di sebuah bengkel di kawasan Merak, karena mekanik bengkel tersebut sedang pulang,” kata Lena saat ditemui di rumahnya, Senin (12/10/2026).


Berdasarkan informasi yang diterima Lena dari rekan suaminya, Jahidi menyelesaikan pekerjaannya sekitar tengah malam. Karena kelelahan, korban kemudian tertidur di kursi bengkel.


Namun, saat subuh, Lena justru menerima kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan. Informasi tersebut disampaikan seorang sopir tanpa penjelasan terperinci mengenai kejadian yang sebenarnya.


Saat ditemukan, Jahidi dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban mengalami luka serius hingga harus menjalani operasi di Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Kota Cilegon.


Di balik kondisi korban yang berangsur pulih, keluarga kini menghadapi persoalan lain. Biaya pengobatan yang disebut mencapai sekitar Rp150 juta menjadi beban berat, terlebih masih terdapat tunggakan yang belum terlunasi.


“Saat ini sudah dibayar Rp80 juta, sedangkan sisanya masih menunggak. Pihak rumah sakit memberikan waktu satu minggu untuk melunasi,” ungkap Lena.


Lena menjelaskan, pendaftaran perawatan awal dengan biaya umum dilakukan oleh pihak bengkel. Pemilik bengkel, kata dia, sebelumnya menyatakan kesediaan membantu biaya pengobatan dengan skema ditanggung bersama. Namun, menurut Lena, bantuan yang telah diberikan sejauh ini baru sebesar Rp20 juta.


“Kami berharap pemerintah bisa membantu melunasi tunggakan biaya pengobatan. Kami juga berharap polisi bisa mengungkap kasus ini agar jelas apa yang sebenarnya terjadi pada suami saya,” ujarnya.


Kini Jahidi telah berada di rumah, tetapi kondisinya belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, pertanyaan mengenai bagaimana pisau bisa menancap di kepalanya dan siapa yang bertanggung jawab masih menunggu jawaban.


Berdasarkan informasi yang dihimpun, Unit Reskrim Polsek Pulomerak masih mendalami kasus tersebut. Sejumlah saksi, termasuk istri korban, disebut telah dimintai keterangan. Polisi juga dikabarkan telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa pisau dan telepon seluler milik korban.


Meski demikian, belum ada informasi mengenai penetapan tersangka maupun perkembangan konkret pengungkapan kasus tersebut. Belum diketahui pula apakah polisi telah mengungkap motif dan kronologi lengkap kejadian.


Kondisi ini menuntut kejelasan dari kepolisian mengenai perkembangan penyelidikan, langkah yang telah dilakukan, serta kendala yang dihadapi dalam mengungkap kasus tersebut.


Sebab, perkara ini bukan sekadar persoalan luka serius yang dialami korban. Di balik pisau yang menancap di kepala Jahidi, ada keluarga yang menunggu kepastian hukum sekaligus berjuang menghadapi beban biaya pengobatan.***

Ketua Persatuan Golf Indonesi Kota Serang Tinjau Pemantapan Latihan Atlet di Lapangan Pondok Cabe

By On Selasa, Oktober 27, 2026

 



SERANG - Dalam rangka mempersiapakn Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-20 November 2026, Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Serang telah menjaring para atlit yang akan disiapkan jelang Porprov tahun ini dan sudah terjaring 7 atlet.


Dengan hal tersebut, PGI Kota Serang mengadakan pemantapan latihan atlit yang dilaksanakan di Lapangan Pondok Cabe Golf Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Senin (26/10/2026). 


Pada saat pemantapan latihan, Ketua PGI Kota Serang Raden Toyalis Ahmad beserta pengurus meninjau langsung kegiatan tersebut memastikan para atlit berlatih dengan baik, dan ketua optimis PGI Kota Serang akan mendapatkan medali emas di Pekan Ilahragaraga Provinsi tahun ini. 


"Saya meninjau pemantapan latihan untuk memastikan para atlit berlatih dengan baik, dan saya optimis PGI Kota Serang bisa meraih medali emas di Porprov tahun ini," ujarnya.


Diketui, nomer pertandingan pada cabang olahraga golf yang akan dipertandingkan pada Porprov tahun ini adalah; perorangan putra, perorangan putri, beregu putra, beregu putri, foursome putra, foursome putri, dan mixed foursome.   *(...)

7 Tahun Temuan BPK Berulang, EKS NAPI Gelar Unras Desak Gubernur Bertindak!

By On Selasa, Oktober 27, 2026

  



SERANG, 27 Oktober 2026 — Perkumpulan Eks Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia (EKS NAPI) merilis telaah atas tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov Banten TA 2019–2025. Hasilnya menunjukkan pola berulang: kelebihan bayar proyek ditemukan setiap tahun, denda keterlambatan baru ditagih setelah BPK menghitungnya, dan masalah yang dinyatakan "sudah ditindaklanjuti" muncul kembali. Telaah ini telah disampaikan kepada Gubernur Banten Andra Soni melalui surat Nomor 250/EKS.NAPI/IX/2026 tanggal 29 September 2026, disertai 13 dokumen analisis, dengan tembusan serupa kepada Ketua DPRD Banten.

"Kami tidak menuduh siapa pun. Semua angka berasal dari dokumen resmi BPK yang terbuka untuk umum. Yang kami tanyakan sederhana: mengapa masalah yang sama terus terulang, dan siapa yang bertanggung jawab?" ujar Ketua Umum EKS NAPI, Tubagus Delly Suhendar.

Temuan utama (LHP BPK TA 2019–2025)

• Gambaran umum: 79 temuan (2020–2025) senilai Rp112,49 M; hanya 25% dipulihkan sebelum LHP terbit, meski opini WTP setiap tahun.

• Denda keterlambatan: ±Rp8,9 M tidak ditagih (2020–2025). Pada 2024, denda terlewat (Rp3,88 M) melebihi seluruh denda yang ditagih (Rp2,64 M).

• Barang untuk masyarakat: Naik dari ±Rp174 M (2018) ke Rp709 M (2025), padahal BPK menilainya sebagian bukan kewenangan provinsi; Rp254,47 M masih di gudang.

• Dana BOS: Rp10,61 M di 61 sekolah (2024): pinjam nama, fee, guru pemilik penyedia. Turun ke Rp41,7 juta setelah sanksi disiplin (2025).

• Sekretariat DPRD: Temuan lima tahun berturut-turut (2021–2025), ±Rp5,41 M, termasuk struk BBM yang menurut SPBU tidak pernah mereka keluarkan.

• RSUD Labuan & Cilograng: Gedung dan alat Rp357,58 M menganggur lebih dari dua tahun; BPK mencatat pemborosan Rp36,86 M.

• UPT Kelapa Dua: Kerugian pajak kendaraan Rp10,81 M (putusan Tipikor); Rp0 kembali ke kas daerah.

• Bank Banten: Modal disetor Rp2,2 T, nilai investasi ±34% di bawah modal, belum ada dividen; seluruh kas daerah ditempatkan di bank ini.

• Kas & tindak lanjut: Kas daerah akhir 2025 Rp335,67 juta; bagi hasil pajak kab/kota Rp308,63 M belum disalurkan; 46 dari 176 rekomendasi BPK belum tuntas.

M = miliar; T = triliun. Angka gabungan dan persentase adalah olahan EKS NAPI atas data LHP, dengan rujukan halaman dalam dokumen analisis.

Dalam enam tahun LHP, satu-satunya sanksi kepegawaian yang tercatat adalah hukuman disiplin di 61 sekolah terkait dana BOS, dan setelah itu nilai temuan turun lebih dari 99%. Untuk temuan lain, yang tercatat hanya penyetoran kembali uang. "Sanksi terbukti bekerja. Obat yang sama perlu diresepkan untuk kantor-kantor yang namanya disebut BPK setiap tahun," kata Tubagus Delly Suhendar.

EKS NAPI meminta Gubernur Banten:

1. membuka matriks tindak lanjut rekomendasi BPK 2019–2025, termasuk 46 rekomendasi yang belum tuntas, penanggung jawab, dan tenggatnya;

2. membuka data tindakan disiplin per temuan dan menerapkan Pasal 24 PP 94/2021 kepada pimpinan OPD yang temuannya berulang;

3. memulihkan kerugian UPT Kelapa Dua dan menunjukkan bukti setor sisa kelebihan bayar;

4. menagih denda, mencairkan jaminan pelaksanaan Rp5,17 M (TA 2019), dan mengumumkan penyedia yang masuk daftar hitam;

5. menjelaskan kebijakan penempatan kas di Bank Banten serta jadwal penyaluran Rp308,63 M kepada delapan kabupaten/kota;

6. menerima audiensi EKS NAPI dan memverifikasi ulang legalitas sekolah swasta penerima Program Sekolah Gratis.

Sejak April 2026, EKS NAPI telah mengirim sedikitnya tujuh surat kepada Gubernur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan DPRD Banten. Tidak ada tanggapan, Bila informasi tidak diberikan tanpa alasan sah, EKS NAPI akan terus menyampaikan pendapat di muka umum secara damai, dan menyampaikan saran kepada aparat penegak hukum sesuai Pasal 41 UU Tipikor dan PP 43/2018.

Rilis ini bukan tuduhan. Istilah seperti "kelebihan bayar" dan "pemborosan" adalah istilah pemeriksaan BPK, bukan putusan pidana. EKS NAPI menjunjung asas praduga tak bersalah. Dokumen analisis tersedia bagi media atas permintaa, tutup Tubagus Delly.

Kejari Bireuen Terima Pelimpahan Dua Tersangka Kasus Sabu Hampir Tiga Kilogram

By On Selasa, Oktober 27, 2026

Kejari Bireuen menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II darii BNNP Aceh dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika, Senin, 26 Oktober 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika, Senin, 26 Oktober 2026. 

Penyerahan berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB, di Ruang Tahap II Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen. Dalam perkara tersebut, terdapat dua tersangka berinisial H dan R. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Yarnes, S.H., M.H., mengatakan, barang bukti yang diserahkan berupa tiga bungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan mencapai 2.999,8 gram atau hampir tiga kilogram. 

Selain sabu, penyidik turut menyerahkan sejumlah telepon genggam, satu unit mobil Datsun Go Panca, serta barang bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. 

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 

Selain itu, keduanya juga disangkakan melanggar ketentuan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 

"Setelah proses penyerahan tersangka dan barang bukti selesai, kedua tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bireuen untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut," katanya. 

Perkara tersebut selanjutnya ditangani oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bireuen guna mempersiapkan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Joniful Bahri)

Kapolda Aceh Beberkan Kronologi Terbongkarnya Laboratorium Sabu Jaringan Internasional di Pidie

By On Selasa, Oktober 27, 2026

Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan membeberkan kronologi pengungkapan laboratorium gelap narkotika jaringan internasional di Kabupaten Pidie, Aceh. 

Kasus tersebut terungkap setelah penyelidikan selama beberapa bulan yang bermula dari penangkapan kapal pengangkut 2,6 ton sabu cair di perairan Batam. 

Dalam keterangannya, Ruddi menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Bea Cukai, serta otoritas antinarkotika Tiongkok. 

Penyelidikan berawal dari pemeriksaan awak kapal Ocean Porter yang memberikan informasi mengenai dugaan jaringan narkotika lain yang beroperasi di Indonesia. 

Informasi tersebut kemudian dikembangkan hingga mengarah pada dugaan pengiriman sabu cair dari Thailand menuju Aceh menggunakan kapal Ocean Kardon. Cairan narkotika itu diduga akan diolah di laboratorium rahasia sebelum diedarkan. 

Pada Mei 2026, dua warga negara Tiongkok diketahui datang ke Banda Aceh. Keduanya diduga mencari lokasi untuk mendirikan laboratorium narkotika dengan bantuan jaringan lokal. 

Penyelidikan terus berlanjut. Pada Juli 2026, petugas memperoleh informasi mengenai rencana pengiriman sabu cair menggunakan metode ship-to-ship, yakni pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut. 

Memasuki Oktober 2026, penyidik mendapatkan informasi bahwa dua warga negara Indonesia berangkat ke Malaysia untuk menjemput kedua warga negara Tiongkok tersebut. 

Keduanya kemudian tiba di Aceh pada 17 Oktober 2026, dan kembali mencari lokasi yang diduga akan digunakan sebagai laboratorium narkotika. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian mereka adalah sebuah rumah toko (ruko) di Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen. 

Setelah melakukan penyelidikan lanjutan, tim gabungan akhirnya mengungkap keberadaan laboratorium narkotika di Kabupaten Pidie pada 20 Oktober 2026. 

Polisi Tangkap 11 Tersangka

Dalam operasi yang dilakukan di lima lokasi tersebut, petugas menangkap 11 tersangka. Mereka terdiri atas sembilan warga negara Indonesia asal Aceh, dan dua warga negara Tiongkok berinisial LJ dan XM. 

Selain menangkap para tersangka, petugas menyita 1,2 ton sabu cair yang disebut siap diolah dan didistribusikan. 

Pengungkapan ini sekaligus membongkar dugaan aktivitas jaringan narkotika internasional yang memanfaatkan wilayah Aceh sebagai lokasi pengolahan narkotika sebelum diedarkan. 

Ruddi menegaskan, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi jaringan peredaran narkotika di Aceh. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif membantu aparat dalam mengungkap aktivitas ilegal di lingkungan masing-masing. 

Kapolda secara khusus mengimbau para geuchik atau kepala desa agar segera melaporkan keberadaan rumah kosong, gudang, maupun bangunan lain yang mencurigakan dan diduga digunakan untuk kegiatan ilegal. 

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkotika, sekaligus mencegah Aceh dijadikan tempat untuk memproduksi maupun mengedarkan barang terlarang tersebut. 

Ruddi berharap sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dapat terus diperkuat demi mewujudkan Aceh yang aman dan bebas dari ancaman narkoba. (Joniful Bahri)

Apresiasi Program Kemenkes, Puluhan Warga Cimandiri Ikuti Tes Kesehatan Gratis Khusus TBC

By On Senin, Oktober 26, 2026



LEBAK,Kabarviral79.com – Puskesmas Panggarangan melaksanakan program tes kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mendeteksi dini penularan penyakit Tuberkulosis (TBC).


Kegiatan yang menyasar 100 orang masyarakat yang terindikasi melakukan kontak langsung dengan penderita TBC ini digelar secara serempak pada Senin (26/10/2026).


Pemeriksaan massal ini dihadiri langsung oleh jajaran Puskesmas Panggarangan dan menyasar warga dari berbagai lapisan masyarakat di Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. 


Turut hadir memantau jalannya kegiatan, Plt. Kasatpol PP Kecamatan Panggarangan, Mansar, beserta anggotanya.


Dalam sambutannya, Plt. Kasatpol PP Kecamatan Panggarangan, Mansar, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengenali gejala awal TBC sejak dini.



Kepala Desa Cimandiri, Pei, memberikan apresiasi tinggi terhadap program Kemenkes ini. Pihak desa dengan sigap menggerakkan dan mengumpulkan masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis tersebut.


Pada sesi edukasi, Plt. Kepala Puskesmas Panggarangan, Mamat, menjelaskan bahaya penularan TBC bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar atau kontak erat dengan pasien terindikasi.


"Kami mengimbau masyarakat, apabila nanti terdeteksi positif TBC, untuk segera melakukan pengobatan rutin di Puskesmas secara gratis. Pihak Puskesmas akan langsung menindaklanjuti proses pengobatannya.


Syaratnya cukup membawa surat keterangan resmi yang diketahui oleh ketua RT/RW (Kampung) dan pemerintah desa," ujar Mamat.


Setelah sesi pengarahan selesai, seluruh petugas kesehatan langsung melakukan pemeriksaan medis secara manual berdasarkan nomor antrean warga yang hadir.


Warga Desa Cimandiri, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, mengaku sangat terbantu dengan adanya program jemput bola ini. 


Salah satu warga lansia, Asmariah, menyatakan rasa senangnya dan bahkan ikut proaktif mengajak warga lain untuk datang memeriksakan diri.


Di akhir acara, Plt. Kepala Puskesmas Panggarangan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Pemerintah Desa Cimandiri yang telah memfasilitasi tempat dan mendukung penuh kelancaran program Kemenkes ini.


(Uday)

Maksimalkan EWS Karhutla dan Siagakan Ratusan Peralatan, PTPN IV PalmCo Perkuat Mitigasi di Tengah Darurat Asap

By On Senin, Oktober 26, 2026

 


Kalbar - Fenomena El Nino dan kemarau panjang kembali memicu eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah provinsi di Indonesia, yang kini menjadi sorotan publik di tingkat nasional maupun internasional. Di tengah rentetan titik panas yang mengepung wilayah Sumatera dan Kalimantan, PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo terus mengintensifkan penjagaan ketat dan memperkuat komitmen zero burning guna menekan sekecil mungkin risiko kemunculan api di wilayah operasional perusahaan.


Implementasi kebijakan zero burning (nol pembakaran) yang telah menjadi pedoman operasional perusahaan selama puluhan tahun ini ditopang secara konsisten oleh penerapan teknologi pemantauan terintegrasi, serta kesiagaan instrumen mitigasi secara penuh di lapangan.


Berdasarkan informasi yang dihimpun, langkah antisipasi berlapis diterapkan secara ketat oleh PTPN IV PalmCo, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan area rentan Karhutla. Saat ini, khusus di Regional 3 (Riau) dan Regional 5 (Kalimantan) yang terdampak kabut asap paling signifikan, PTPN IV PalmCo telah menyiagakan alat kelengkapan individu sebanyak 594 unit, kelengkapan regu 48 unit, serta peralatan tangan sebanyak 155 unit.


Di samping itu, armada di lapangan juga diperkuat dengan 80 unit pompa air beserta kelengkapannya, 80 unit sarana komunikasi dan transportasi, serta 41 unit infrastruktur deteksi dini cuaca yang beroperasi penuh memantau pergerakan titik panas.


Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menjelaskan bahwa infrastruktur di lapangan tersebut terhubung langsung dengan sistem pemantauan digital perusahaan.


“Kami mengintegrasikan deteksi dini melalui aplikasi 'EWS Karhutla'. Sistem ini membaca data titik panas secara real-time dan terhubung dengan GeoPalm Dashboard di pusat. Ketika ada indikasi, tim di lapangan bisa langsung memverifikasi dan melakukan penanganan sebelum api membesar,” ujar Jatmiko.


*Mobilisasi Satgas dan Aksi Kepedulian Sosial*


Selain pendekatan teknologi, perusahaan melakukan penyesuaian strategi di lapangan. Jatmiko menyebutkan, manajemen memaksimalkan mobilisasi tim Satuan Tugas (Satgas) Karhutla yang telah bersertifikasi atau berkompeten.


"Kami menerjunkan lebih banyak personel terlatih. Armada transportasi darat yang biasa digunakan untuk operasional kebun juga kami konversi menjadi alat bantu pemadaman. Seluruh pergerakan ini kami koordinasikan secara intensif dengan pemerintah daerah dan otoritas terkait," paparnya.


Lebih lanjut, Jatmiko menekankan bahwa penanganan Karhutla oleh PTPN IV PalmCo tidak hanya dilandasi motif mengamankan aset perkebunan. Eskalasi kabut asap yang pekat turut berdampak langsung pada keseharian para pekerja.


“Karyawan dan karyawati kami tinggal dan bekerja di wilayah terdampak. Mereka merasakan sendiri bagaimana sesaknya bernapas di tengah kepungan asap. Empati inilah yang mendorong kami mengambil langkah lebih jauh. Melalui optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dikolaborasikan bersama inisiatif donasi swadaya karyawan, kami turun langsung mendistribusikan bantuan untuk warga," tegas Jatmiko.


Sejauh ini, PTPN IV PalmCo telah mendistribusikan 11,2 juta liter air bersih untuk wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, guna menyiasati krisis air akibat kemarau. Selain itu, 1 juta lembar masker turut disalurkan, dengan fokus utama pembagian di sekolah-sekolah untuk menekan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada anak-anak.


Dampak dari inisiatif ini dirasakan langsung oleh warga setempat. Lurah Sungai Bangkong, Kalimantan Barat, Tri Marianingsih, menyatakan pasokan air bersih tersebut datang pada momen krisis.


"Bantuan air bersih ini sangat berarti bagi warga kami yang sempat mengalami kendala pasokan air selama puncak musim kemarau dan Karhutla. Kami mengapresiasi langkah cepat yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara tepat sasaran," kata Tri.


Hal senada diungkapkan oleh Bima Teja, warga Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak. Ia menyebutkan bahwa kemarau panjang membuat sumur-sumur warga mengering, sementara kualitas udara terus memburuk.


"Sudah beberapa waktu terakhir kami kesulitan mendapat air bersih. Asap yang tebal juga sangat mengganggu aktivitas anak-anak di luar rumah. Bantuan air dan masker ini sangat membantu keluarga kami menghadapi situasi sekarang," ungkapnya.


Ke depan, PTPN IV PalmCo menyatakan akan terus menyiagakan seluruh elemen pencegahan Karhutla, sembari mendorong edukasi pembukaan lahan tanpa bakar di tingkat tapak agar masyarakat sekitar terhindar dari potensi bencana serupa di tahun-tahun mendatang.

Bela Palestina, Syahrul Aidi Dukung MUI dan Forkomnas Tolak Konser Andrea Bocelli

By On Senin, Oktober 26, 2026

 


Jakarta  — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Syahrul Aidi Maazat, menolak tegas rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia. Ia menyatakan berdiri bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Ormas Islam Nasional (Forkomnas) dalam membela Palestina dan menolak segala bentuk dukungan terhadap kejahatan Zionis Israel.


Konser bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour itu dijadwalkan digelar di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026.


“Sikap kami jelas, kami bersama Palestina dan menolak kejahatan Zionis Israel. Andrea Bocelli punya rekam jejak mendukung militer Israel, militer yang sama yang hari ini melakukan genosida di Gaza. Karena itu konsernya tidak pantas digelar di Indonesia, negeri yang sejak awal berdiri menentang penjajahan,” tegas Syahrul Aidi.


*Rekam Jejak Andrea Bocelli*


Dalam pernyataan bersama yang disepakati di Jakarta pada 17 Oktober 2026, Forkomnas, yang mencakup sebelas ormas Islam, mendukung sikap MUI Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026 yang menolak konser Andrea Bocelli. Penolakan itu didasarkan pada penelusuran MUI atas keterlibatan Bocelli dalam acara penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010. FIDF adalah kegiatan untuk mendukung militer Israel. Bocelli juga tampil di Tel Aviv pada 2022.


“Menggalang dana untuk tentara Israel bukan sekadar urusan pribadi seorang seniman. Itu bentuk dukungan nyata kepada kekuatan militer yang membunuh puluhan ribu warga Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan. Memberi panggung kepada figur seperti itu sama saja melukai perasaan rakyat Palestina dan rakyat Indonesia,” ujarnya.


Syahrul menegaskan, penolakan ini tidak ditujukan pada musik, seni, maupun latar belakang budaya dan keyakinan siapa pun.


“Kami, sebagaimana MUI, tidak menolak seni dan pertunjukan musik yang manusiawi dan berperadaban. Yang kami tolak adalah hadirnya pihak yang terang-terangan mendukung Israel, padahal Israel terus melakukan genosida, melanggengkan penjajahan atas Palestina, dan semakin menjauhkan terwujudnya Palestina merdeka,” tuturnya.


*Pemerintah Harus Istiqamah*


Syahrul mengingatkan, pemerintah sudah mengambil langkah tepat ketika Kemenko Kumham Imipas memutuskan tidak mengizinkan konser Israel Houghton di Jakarta karena pernyataan publiknya yang membela Israel.


“Kasus Andrea Bocelli dan Israel Houghton punya latar belakang yang sama, yaitu sama-sama berpihak kepada Israel. Maka ukurannya pun harus sama. Kami mengapresiasi keputusan pemerintah soal Israel Houghton dan meminta pemerintah istiqamah dengan menolak juga konser Andrea Bocelli. Jangan sampai ada standar ganda,” tegasnya.


Ia juga mengapresiasi Polresta Magelang yang telah mencabut rekomendasi izin konser di Borobudur, serta Kementerian Pariwisata yang menyatakan akan selaras dengan keputusan MUI.


 “Langkah ini perlu dituntaskan. Konser di Jakarta pun harus dibatalkan, komitmen pemerintah ini harus final untuk segala bentuk konser pendukung penjajahan kemanusiaan dan genosida di manapun di Indonesia. Langkah ini harus terstandarisasi untuk seluruh kelembagaan negara dan tidak terulang lagi ” katanya.


Menurut Syahrul, menolak penjajahan Israel adalah amanat Pembukaan UUD 1945 sekaligus sikap resmi negara yang tidak pernah berubah. Bung Karno menegaskan Indonesia akan terus menentang penjajahan Israel selama Palestina belum merdeka, dan Presiden Prabowo Subianto hari ini terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional.


“Suara Indonesia di PBB dan forum dunia harus seiring dengan kebijakan di dalam negeri. Kita tidak boleh lantang membela Palestina di luar negeri, tetapi di dalam negeri justru memberi panggung kepada pendukung militer Israel,” ujarnya.


Syahrul menyampaikan  usulan  agar persoalan ini tuntas tanpa merugikan masyarakat:


"Batalkan konser Andrea Bocelli di Borobudur dan Jakarta. Kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kemenko Kumham Imipas, Kemenlu, Kemenpar, Kemenbud, Kemenekraf, dan Polri, perlu mengambil satu sikap yang sama seperti dalam kasus Israel Houghton.

BUMN dan mitra yang terlibat agar menyesuaikan diri dengan sikap negara.

Pemerintah perlu menetapkan mekanisme penilaian baku bagi figur asing yang akan tampil di Indonesia, yang selaras dengan politik luar negeri pro-Palestina. Dengan begitu, industri kreatif memperoleh kepastian dan polemik serupa tidak terulang.

Hadirkan seni yang memuliakan kemanusiaan.  Indonesia tetap terbuka bagi musisi dunia dan dalam negeri yang membawa pesan perdamaian. Indonesia bahkan dapat menggelar konser solidaritas kemanusiaan untuk Palestina.

BKSAP DPR RI akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina dan penghentian genosida di Gaza di forum IPU, PUIC, dan forum antarparlemen lainnya," paparnya.


Keramahan seni harus tegak lurus dengan frasa kemanusiaan dan lepas dari dukung mendukung penjajahan dan genasida


“Indonesia tetap ramah bagi seni dan pariwisata dunia, tetapi tidak untuk pendukung penjajahan. Palestina merdeka adalah harga mati,” pungkas Syahrul Aidi.

Dinilai Tak Selaras Kebijakan Baru Polri, AKBP Mohamad Bobby Danuardi: Teks Sambutan Ditulis Kasium Polres Serang

By On Minggu, Oktober 25, 2026

Kapolres Serang, AKBP Mohamad Bobby Danuardi. 

SERANG, KabarViral79.Com – Kapolres Serang yang baru AKBP Mohamad Bobby Danuardi dinilai tidak selaras dengan arah kebijakan baru Polri. 

Hal tersebut terlihat saat menyampaikan sambutannya pada acara pisah sambut Kapolres Serang di hotel Swiss-Belinn Modern Cikande, pada Jum'at malam 23 Oktober 2026. 

Dalam sambutannya, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi menyebut beberapa pejabat BUMN, di antaranya Komisaris Pertamina Mochamad Iriawan dan beberapa petinggi PT Krakatau Steel. 

Hal tersebut dinilai tidak mencerminkan tagline dan arah kebijakan baru Polri yang diresmikan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, yaitu "Polisi Bersama Masyarakat”. 

"Ya seolah-olah lebih mengagungkan para petinggi perusahaan, terkesan manut pada kelompok oligarki dan kapitalisme, ini sangat disayangkan," kata Ketua Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST), Mansar dalam keterangannya, Minggu, 25 Oktober 2025. 

Padahal, kata Mansar, tagline tersebut menegaskan semangat bahwa Polri hadir bersama masyarakat, berada di tengah masyarakat, serta menjadikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. 

Mansar mengatakan, semangat tersebut sejalan dengan arah transformasi Polri yang disampaikan Kapolri saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. 

“Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Bukan sebaliknya, mengutamakan kedekatan dengan kelompok oligarki atau pimpinan korporasi," pungkasnya. 

Terpisah, Kapolres Serang, AKBP Mohamad Bobby Danuardi memberikan klarifikasi, seperti dikutip dari info-ri.online, Minggu, 25 Minggu 2026. 

Menurutnya, sambutan yang dibacakan itu sesuai dengan teks yang telah disiapkan oleh Kasium Polres Serang. 

"Teks yang saya bacakan sesuai apa yang ditulis Kasium Polres Serang," ujarnya. (*/red)

Diikuti 5.000 Pegiat Olahraga, Forprov II Banten 2026 Gabungkan Misi Gaya Hidup Sehat dan Pertumbuhan Ekonomi

By On Minggu, Oktober 25, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menerima audiensi pengurus KORMI Provinsi Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat, 23 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (Forprov) II Banten 2026 yang akan digelar di Kota Tangerang pada 7–10 November 2026. 

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kebugaran masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan pelaku usaha. 

​Dukungan tersebut disampaikannya usai menerima audiensi pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat, 23 Oktober 2026. 

Dalam pertemuan itu, Gubernur turut didampingi oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Banten, Ahmad Syaukani. 

​Penyelenggaraan Forprov II Banten 2026 dijadwalkan dibuka secara resmi pada Sabtu, 7 November 2026. 

​Kepala Dispora Banten, Ahmad Syaukani menjelaskan, Forprov II merupakan ajang olahraga tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh KORMI dengan dukungan penuh dari Pemprov Banten dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang selaku tuan rumah. 

Menurutnya, olahraga masyarakat tidak semata-mata berorientasi pada prestasi, tetapi bertujuan membudayakan gaya hidup sehat. 

​"Tujuannya bukan sekadar prestasi, tetapi untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Kita ingin membuat masyarakat bugar, sehat, dan gembira, sehingga bisa lebih aktif serta produktif dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Syaukani. 

​Sementara itu, Ketua KORMI Provinsi Banten, Nuraeni mengatakan, audiensi tersebut bertujuan untuk melaporkan kesiapan pelaksanaan Forprov II kepada Gubernur. 

Pihaknya juga meminta arahan serta kesediaan Gubernur untuk membuka acara tersebut. 

​“Kami meminta petunjuk sekaligus menyesuaikan jadwal beliau untuk hadir membuka acara, agar perhelatan ini lebih semarak dan mampu memotivasi para pegiat olahraga masyarakat di Banten,” jelas Nuraeni. 

​Nuraeni memaparkan, Forprov II Banten akan melibatkan sekitar 5.000 peserta dari 50 Induk Organisasi Olahraga (Inorga). 

Pertandingan dan kegiatan akan tersebar di 24 titik di Kota Tangerang, meliputi stadion—termasuk Stadion Benteng Reborn—pusat perbelanjaan, lapangan mini, hingga hotel. 

​Pihaknya menargetkan ajang ini mampu menyedot hingga 10 ribu penonton. Selain memperluas partisipasi masyarakat dalam bidang olahraga, tingginya antusiasme tersebut diyakini akan memberikan dampak ganda bagi Kota Tangerang. 

​“Dengan adanya perhelatan ini, selain membugarkan masyarakat, geliat ekonomi di Kota Tangerang juga akan tumbuh. Sektor perhotelan, restoran, hingga UMKM bisa kembali hidup. Itu menjadi salah satu tujuan utama kita,” pungkasnya. (Welfendry)

Bupati Serang Sebut Pembahasan Raperda Penataan Ruang dan Aset Daerah Harus Berjalan Terbuka

By On Minggu, Oktober 25, 2026

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah saat Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Jumat, 23 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Serang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usul Bupati, sekaligus mengikuti penyampaian Raperda Prakarsa DPRD dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Jumat, 23 Oktober 2026. 

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, didampingi para wakil ketua dan dihadiri para anggota DPRD Kabupaten Serang. 

Turut hadir Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Sekretaris Daerah (Sekda) Zaldi Dhuhana, para pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, serta unsur perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang. 

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda, termasuk menindaklanjuti berbagai pertanyaan dan pandangan yang disampaikan Fraksi-fraksi DPRD. 

Menurutnya, sejumlah Raperda selanjutnya akan dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus), terutama yang berkaitan dengan penataan ruang dan aset daerah. 

"Hari ini kami baru saja rapat paripurna menjawab pandangan umum atau pertanyaan yang disampaikan oleh para fraksi DPRD Kabupaten Serang. Nanti ada pansus karena ini akan dilakukan pembahasan lagi," kata Ratu Rachmatuzakiyah. 

Ia menjelaskan, pembahasan melalui pansus terhadap kedua persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi daerah. Bupati berharap pembahasan dapat berlangsung lancar dan terbuka. 

"Maka tentu karena pansus ini keduanya sangat penting. Yang satu mengenai penataan ruang dan yang kedua adalah mengenai aset daerah, maka semoga pansus ini bisa berjalan dengan lancar, bisa terbuka," ujarnya. 

Selain melalui pembahasan pansus, Pemkab Serang juga akan menindaklanjuti pertanyaan dan masukan DPRD dengan menyampaikan data pendukung secara tertulis. 

Menurut Bupati, langkah tersebut diperlukan agar proses pembahasan Raperda dapat berjalan dengan dukungan informasi dan data yang dibutuhkan oleh DPRD. 

"Kemudian juga tentu yang lainnya kami akan menindaklanjuti dengan memberikan data secara tertulis kepada DPRD," katanya. 

Terkait penataan ruang, Bupati menegaskan bahwa kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih terus dilakukan. Proses tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur peninjauan kembali rencana tata ruang. 

"Ini masih terus dikaji ya, karena kan memang menurut Undang-Undang Penataan Ruang untuk rencana tata ruang wilayah itu bisa dikaji ulang setelah lima tahun sekali. Jadi itu sudah ada aturannya dari Undang-Undang," jelasnya. (*/red)

Diikuti Tiga OTK, Dua Wanita di Cikande Tancap Gas dan Telepon 110

By On Minggu, Oktober 25, 2026

Polsek Cikande bergerak cepat (quick response) mendatangi lokasi kejadian (TKP) dan kediaman pelapor, Jumat dini hari, 23 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Keberanian dan ketanggapan ditunjukkan oleh dua orang pemudi di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, saat dibayangi potensi kejahatan jalanan pada dini hari. 

Keduanya memilih untuk tidak panik, tetap melaju mencari tempat aman, dan langsung memanfaatkan layanan darurat Call Center 110. 

Mendapat aduan tersebut, jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Cikande, Polres Serang bergerak cepat (quick response) mendatangi lokasi kejadian (TKP) serta kediaman pelapor, Jumat dini hari, 23 Oktober 2026, sekira pukul 02.10 WIB. 

Langkah siaga ini merupakan komitmen nyata Polsek Cikande dalam memberikan perlindungan nyata serta menghadirkan kepolisian di tengah masyarakat. 

Peristiwa tersebut bermula saat pelapor, TGA (19), bersama rekannya EA (19), sedang berkendara sepeda motor dari arah Cikande Permai menuju rumah kontrakan mereka di Desa Parigi. 

Saat melintas di Jalan Kp. Karamat, korban mendadak diikuti oleh tiga orang pria tak dikenal yang mengendarai dua unit sepeda motor. Para pelaku sempat mepet dan memintanya untuk berhenti. 

Menyadari situasi di jalanan sepi yang membahayakan, korban mengambil keputusan tepat: tidak berhenti, terus memacu kendaraannya hingga sampai di kontrakan yang aman, dan seketika itu juga menekan tombol darurat 110. 

Seketika laporan masuk, Personel Piket SPKT Polsek Cikande dipimpin Aiptu Ardiansyah langsung mendatangi lokasi dan menyambangi tempat tinggal korban untuk memastikan kondisi fisik serta psikologis korban dalam keadaan aman. 

Saat ini, jajaran Polsek Cikande juga tengah melakukan penyelidikan mendalam dan menyisir area sekitar guna mengidentifikasi identitas ketiga pria tak dikenal (OTK) tersebut. 

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri mengapresiasi aksi cerdas korban yang langsung menghubungi saluran resmi kepolisian. 

"Keputusan korban untuk tidak berhenti di lokasi sepi dan segera menghubungi Call Center 110 sangat tepat dan patut dicontoh. Begitu laporan masuk, anggota piket SPKT langsung meluncur ke TKP untuk memberikan rasa aman. Saat ini anggota kami juga sedang bergerak melakukan penyelidikan di lapangan untuk mengidentifikasi ketiga pria tak dikenal tersebut. Ini adalah wujud nyata komitmen Polisi Bersama Masyarakat, di mana setiap aduan darurat warga akan langsung kami respon dengan cepat," tegas Kompol Rudika Harto Kanajiri. 

Kapolsek Cikande mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara pada jam-jam rawan malam atau dini hari. 

"Kami mengimbau kepada seluruh warga Cikande dan Kibin untuk selalu waspada. Jika merasa diikuti atau melihat potensi gangguan keamanan, jangan ragu memanfaatkan layanan Call Center 110. Layanan ini gratis, bebas pulsa, beroperasi 24 jam, dan terhubung langsung dengan petugas kami yang siap hadir melayani serta melindungi masyarakat," pungkasnya. (*/red)

Jalin Sinergi, Dandim 0602/Serang Kunjungi Kejari Serang

By On Minggu, Oktober 25, 2026

Dandim 0602/Serang, Kolonel Inf Marsen Sinaga saat kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejari Serang, Kamis, 22 Oktober 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Dalam rangka mempererat sinergi dan meningkatkan kerja sama antarinstansi, Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang, Kolonel Inf Marsen Sinaga, S.Hub. Int., M.Han., melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, Kamis, 22 Oktober 2026. 

Kedatangan Dandim 0602/Serang disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Dado Achmad Ekroni, S.H., M.Kn., bersama jajaran staf Kejari Serang. 

Dalam sambutannya, Dandim 0602/Serang menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antaraparatur kewilayahan dalam mendukung pelaksanaan tugas serta menjaga kondusivitas wilayah Serang. 

Menurutnya, komunikasi dan hubungan baik antarinstansi menjadi hal penting dalam membangun kerja sama yang solid demi mendukung kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas wilayah. 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Dado Achmad Ekroni, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Dandim 0602/Serang beserta rombongan ke Kantor Kejari Serang. 

Ia berharap, kunjungan tersebut dapat semakin mempererat hubungan kelembagaan, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat kerja sama dalam bidang penegakan dan pembinaan hukum di wilayah Serang. 

Kegiatan kunjungan silaturahmi tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan komitmen untuk terus menjaga sinergi antara Kodim 0602/Serang dan Kejari Serang. (*/red)

KPK Respons Usul Luhut agar Kerugian Negara Tak Masuk Korupsi

By On Minggu, Oktober 25, 2026

Ketua KPK, Setyo Budiyanto. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa pihaknya tidak menyetujui unsur kerugian negara dihilangkan dari definisi tindak pidana korupsi. 

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto menanggapi usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan terkait agar kerugian negara bukan bagian dari definisi korupsi. 

"Kajian KPK, tidak setuju unsur kerugian negara dihilangkan total,” ujar Setyo kepada wartawan, Rabu, 21 Oktober 2026. 

Menurutnya, kerugian negara dalam UNCAC dan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memiliki tafsir yang berbeda. 

Setyo menegaskan, kasus korupsi terkait kerugian negara di Indonesia menjadi perhatian khusus karena memiliki modus-modus tersendiri. 

“Memang persyaratan kerugian Negara di UNCAC beda tafsir dengan Pasal 2 dan 3, tapi harus diperhatikan juga bahwa kekhususan di Indonesia harus jadi pertimbangan terutama modus yang selama ini sering terjadi,” tuturnya. 

Jika harus mengacu pada UNCAC, kata Setyo, akan lebih ideal mengubah UU Tipikor untuk memperluas pemberantasan korupsi terkait praktik suap sektor swasta dan illicit enrichment. 

“Jika acuannya UNCAC, lebih ideal jika mengubah UU Tipikor untuk mengkriminalisasi foreign bribery, trading in influence, suap sektor swasta dan illicit enrichment,” kata dia. 

Diketahui sebelumnya, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan ke Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kerugian negara bukan bagian dari definisi korupsi. 

Hal ini merupakan kajian DEN yang merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 

"Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," imbuhya. 

Selama ini, kata Luhut, Indonesia menjadi negara yang menerapkan kerugian negara sebagai korupsi. 

"Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujarnya. 

Luhut juga melaporkan sejumlah data ke Presiden RI. 

"Kami tadi terakhir saya lapor Presiden, kami akan men-feeding Presiden dengan data-data yang akurat sehingga proses pengambilan keputusan Presiden nanti basisnya akan banyak dengan data. Karena dengan data ini saya kira proses pengambilan keputusan akan bisa jauh lebih akurat," ujarnya. 

Oleh karenanya, kata dia, DEN juga mengaku akan lebih intensif memberikan data-data kepada Presiden Prabowo. 

"Dengan begitu dalam keadaan global ekonomi dunia ini sekarang, Presiden ter-upgrade dengan data-data yang apa yang update betul," pungkasnya. (*/red)