-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pererat Sinergitas dan Kepedulian Sosial, Muspika Panggarangan Hadiri Milad ke-1 PPWI Lebak Selatan

By On Sabtu, Agustus 29, 2026

 

Muspika Kecamatan Panggarangan saat menghadiri acara Milad Ke-1 Simpul PPWI Lebak Selatan di halaman Kantor Sekretariat Simpul PPWI Lebak Selatan 

LEBAK,Kabarviral79.com  – Guna mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan sinergitas bersama insan pers serta elemen masyarakat, Muspika Kecamatan Panggarangan menghadiri peringatan Milad ke-1 Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Simpul Lebak Selatan.Jumat (28/8/2026)


Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (26/8/2026) malam tersebut digelar sekaligus untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-81. 


Acara tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat Simpul PPWI Lebak Selatan, Jalan Raya Bayah-Malingping KM 07, Kampung Sukasari, Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten.


Milad ke-1 Simpul PPWI Lebak Selatan tersebut  dihadiri oleh Camat Panggarangan, Ps. Kanit Binmas Polsek Panggarangan, Babinsa Koramil 0314/Panggarangan, Sekretaris Desa Sukajadi,PLT Kasatpol PP Kecamatan Panggarangan, Ketua KNPI Kecamatan Panggarangan, dan Ketua SMSI Kabupaten Lebak.


Selain itu, tampak hadir jajaran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda setempat, serta para tamu undangan lainnya.


Rangkaian acara diawali dengan sambutan dari Ketua PPWI Lebak Selatan, Sekretaris Desa Sukajadi, Camat Panggarangan, serta perwakilan unsur Polsek dan Koramil 0314/Panggarangan. 


Tidak hanya seremonial, acara juga diisi dengan doa bersama, panggung hiburan, serta aksi sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa.


Dalam kesempatan itu, pihak Muspika Kecamatan Panggarangan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Simpul PPWI Lebak Selatan atas terselenggaranya hari jadi yang pertama ini. 


Momentum ini dinilai sangat baik untuk membangun komunikasi yang positif serta memperkuat soliditas antara pemerintah daerah, TNI, Polri, rekan media, dan seluruh warga.


Melalui kegiatan Milad Ke-1 Simpul PPWI Lebak Selatan  ini, Muspika Kecamatan Panggarangan berharap hubungan antara aparat dan masyarakat dapat terjalin semakin erat.


Dengan begitu, seluruh elemen bisa bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman serta kondusif di wilayah Kecamatan Panggarangan.


Aksi pembagian santunan di sela-sela acara menjadi wujud nyata kepedulian sosial PPWI Lebak Selatan, sekaligus refleksi semangat berbagi dalam mengisi kemerdekaan. 


Seluruh rangkaian kegiatan malam itu berjalan dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai.


(Uday/US)


Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Kajian Hukum Forum Komunikasi Advokat Peduli Kebijakan Pemerintah disebut FOR LIBRA hari ini dibentuk

By On Sabtu, Agustus 29, 2026

  


Serang, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Kajian Hukum Forum Komunikasi Advokat Peduli Kebijakan Pemerintah disebut FOR LIBRA hari ini dibentuk guna mengawal kebijakan dalam kajian perspektif hukum pengambilan kebijakan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah. Jum'at, 28/8/2026 di Kota Serang


Deklarasi lembaga kajian FOR LIBRA tersebut

memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan perspektif hukum kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga harus lebih visioner dalam membangun bangsa dan negara.


Menurut Trio Alberto selaku Ketua Umum FOR LIBRA mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal seluruh kebijakan pemerintah daerah baik Pemerintah tingkat Kota, Kabupaten atau di tingkat Provinsi Banten, serta lembaga-lembaga mandiri dan atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya menerima APBD maupun APBN.


"Lembaga kajian hukum ini di bentuk untuk menyoroti segala kebijakan pemerintah dalam perspektif hukum agar tidak salah dalam pengambilan kebijakan sehingga berpotensi timbul adanya penyalahgunaan wewenang jabatan serta adanya kerugian negara yang berakibat kepada dugaan tindak pidana korupsi." Ujar Trio


Lanjut Trio, bahwa FOR LIBRA hadir untuk memberikan saran dan kritik dalam aspek hukum kepada pemangku jabatan sebelum dan/atau sesudah kebijakan pemerintah direalisasikan.


Sementara itu, sekretaris Jenderal DPP FOR LIBRA Tubagus Baihaqi menambahkan, bahwa lembaga kajian ini terdiri dari para Advokat dari berbagai organisasi advokat dengan persamaan visi misi untuk membangun negara pada khususnya membangun Banten.


"maka hadirnya lambaga Kajian hukum ini juga mengawal isu-isu yang berkembang agar tidak terjadi timbulnya kerugian hak-hak hukum warga negara karena akibat pemerintah salah dalam mengambil sebuah kebijakan." Jelas Tb Baihaqi mengakhiri ***

Polsek Panggarangan Hadiri Milad Ke-1 PPWI Lebak Selatan, Perkuat Sinergitas Jaga Kamtibmas

By On Jumat, Agustus 28, 2026

 



LEBAK,Kabarviral79.com – Guna mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan sinergitas bersama elemen masyarakat, Polsek Panggarangan menghadiri peringatan Milad Ke-1 Simpul Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Lebak Selatan. 


Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (26/8/2026) mala, sekaligus digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-81.


Acara yang dimulai pukul 19.00 WIB tersebut berpusat di Kantor Sekretariat Simpul PPWI Lebak Selatan, Jalan Raya Bayah-Malingping KM 07, Kampung Sukasari, Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak.


Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Panggarangan, Ps. Kanit Binmas Polsek Panggarangan, Babinsa Koramil 0314/Panggarangan, Kepala Desa Sukajadi, Ketua KNPI Kecamatan Panggarangan, Ketua SMSI Kabupaten Lebak, serta jajaran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda setempat


Rangkaian acara diawali dengan sambutan dari Ketua PPWI Lebak Selatan, Camat Panggarangan, serta perwakilan unsur Polsek dan Koramil 0314/Panggarangan. 


Tidak hanya seremonial, acara juga diisi dengan aksi sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa pembacaan doa bersama, dan panggung hiburan.


Dalam kesempatan itu, Polsek Panggarangan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Simpul PPWI Lebak Selatan atas terselenggaranya hari jadi yang pertama ini. 


Momentum ini dinilai sangat baik untuk membangun komunikasi yang positif serta memperkuat soliditas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh warga.


"Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap hubungan antara Polri dan masyarakat dapat terjalin semakin erat. Mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman serta kondusif di wilayah Kecamatan Panggarangan," ujar Ps. Kanit Binmas Polsek Panggarangan, Fery Alamsyah. Kamis (27/8/2026)


Aksi pembagian santunan kepada anak yatim di sela acara juga menjadi wujud nyata kepedulian sosial sekaligus refleksi semangat berbagi dalam mengisi kemerdekaan. 



Seluruh rangkaian kegiatan malam itu berjalan dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai.


(US/Uday)

Dampak Positif Nyata, Tokoh Pemuda Sukasari Apresiasi Milad ke-1 PPWI Lebak Selatan

By On Jumat, Agustus 28, 2026

Tokoh Pemuda Sukasari, Umid Setiawan. 

LEBAK, KabarViral79.Com – Tokoh Pemuda RW 04 Kampung Sukasari, Umid Setiawan, memberikan apresiasi tinggi atas digelarnya peringatan Milad ke-1 Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Simpul Lebak Selatan. 

Acara yang dibarengi dengan santunan anak yatim dan kaum dhuafa ini berlangsung khidmat di halaman Sekretariat PPWI Simpul Lebak Selatan, Kampung Sukasari, Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, pada Rabu (26/8/2026). 

Umid Setiawan menyatakan dukungan penuhnya terhadap kegiatan sosial tersebut. Ia menilai momentum ini sangat luar biasa karena memberikan dampak positif secara langsung bagi warga sekitar yang membutuhkan. 

"Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua PPWI beserta seluruh jajaran anggota yang telah melaksanakan Milad sekaligus menyantuni anak yatim dan dhuafa," ujar Umid Jumat (28/8/2026). 

Sebagai representasi pemuda setempat, ia juga menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kepedulian yang ditunjukkan oleh organisasi pers warga tersebut. 

"Atas nama warga, khususnya para penerima santunan, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PPWI Simpul Lebak Selatan. Semoga kegiatan mulia ini terus berlanjut dan membawa berkah bagi kita semua," pungkasnya. (Uday/Angga)

Safrizal: Kunjungan Mendagri ke Wali Nanggroe Wujud Kehadiran Negara

By On Jumat, Agustus 28, 2026

Kemendagri Safrizal ZA menyampaikan, kunjungan Mendagri Muhammad Tito Karnavian ke Penang, Malaysia, untuk menjenguk Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi Aceh. 

JAKARTA, KabarViral79.Com — Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA menegaskan, kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ke Penang, Malaysia, untuk menjenguk Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar sekaligus menyampaikan salam dan doa Presiden Prabowo Subianto merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi Aceh. 

Safrizal mengatakan, perhatian Presiden terhadap kondisi kesehatan Wali Nanggroe menunjukkan bahwa ikatan antara pemerintah pusat dan Aceh tetap terjaga. 

"Doa Presiden yang disampaikan Mendagri bukan sekadar simbol, melainkan tanda kasih negara bagi Aceh. Kehadiran ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat selalu hadir dalam suka dan duka masyarakat,” ujar Safrizal, Kamis, 27 Agustus 2026. 

Menurut Safrizal, yang juga menjabat Kepala Posko Wilayah (Poskowil) Satgas PRR Aceh, kunjungan Mendagri merupakan bagian dari upaya menjaga kebersamaan sekaligus memperkuat hubungan persaudaraan antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh. 

Ia menilai hubungan pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh Aceh memiliki makna historis dan moral, terutama dalam menjaga serta memperkuat perdamaian Aceh pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki. 

"Negara hadir bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga lewat doa dan kepedulian. Inilah makna silaturahmi yang harus kita rawat bersama. Kehadiran Mendagri membawa doa Presiden adalah pesan bahwa Aceh tetap menjadi bagian penting dalam hati bangsa," katanya. 

Safrizal berharap, kunjungan Mendagri dan pesan Presiden dapat memberikan semangat bagi Wali Nanggroe dalam menjalani proses pemulihan kesehatan. 

"Doa adalah energi moral yang menguatkan. Semoga Wali Nanggroe segera pulih, dan silaturahmi ini menjadi pengikat kebersamaan kita,” ujar Safrizal. 

Kunjungan Mendagri ke Penang sebelumnya dilakukan atas penugasan Presiden Prabowo untuk melihat langsung kondisi kesehatan Wali Nanggroe yang tengah menjalani perawatan dan pemulihan. 

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan salam hormat dan doa Presiden agar Tgk. Malik Mahmud segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali ke Aceh. (Joniful Bahri)

Mendagri Sampaikan Salam Presiden Prabowo kepada Wali Nanggroe di Penang

By On Jumat, Agustus 28, 2026

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengunjungi Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, di Penang, Malaysia, Selasa, 25 Agustus 2026. 

PENANG, MALAYSIA, Kabarviral79.Com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengunjungi Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, di Penang, Malaysia, Selasa, 25 Agustus 2026. 

Kunjungan tersebut merupakan penugasan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk melihat kondisi kesehatan Wali Nanggroe yang tengah menjalani perawatan dan pemulihan. 

Dalam pertemuan itu, Tito menyampaikan salam hormat serta doa Presiden Prabowo agar Tgk. Malik Mahmud segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali ke Aceh dalam kondisi sehat. 

Menurut Tito, perhatian Presiden terhadap Wali Nanggroe merupakan bentuk penghormatan terhadap sosok yang memiliki peran penting dalam kehidupan adat, budaya, dan persatuan masyarakat Aceh. 

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa serta berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh,” kata Kementerian Dalam Negeri dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Agustus 2026. 

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi Mendagri untuk memperoleh informasi langsung mengenai perkembangan kesehatan Wali Nanggroe. 

Tgk. Malik Mahmud menyampaikan bahwa rangkaian pengobatan yang dijalaninya selama hampir tiga bulan telah mendekati tahap akhir dan kini memasuki fase pemulihan. 

Jika proses pemulihan berlangsung sesuai rencana, Tgk. Malik Mahmud diperkirakan dapat kembali ke Aceh pada awal September 2026. 

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri sekaligus Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA mengatakan, perhatian Presiden dan kunjungan Mendagri memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh. 

"Beliau bukan sekadar Wali Nanggroe bagi kami. Wali Nanggroe adalah orang tua. Karena itu, ketika beliau sedang menjalani pemulihan, tentu hati masyarakat Aceh ikut bersama beliau,” ujar Safrizal. 

Safrizal mengatakan, kedekatan Wali Nanggroe dengan masyarakat Aceh tidak hanya terbentuk dari kedudukannya sebagai pemimpin adat, tetapi juga melalui perjalanan panjangnya bersama masyarakat dalam berbagai fase kehidupan Aceh. 

Menurutnya, pesan Presiden yang disampaikan Mendagri menunjukkan bahwa pemerintah pusat memahami pentingnya keberadaan Wali Nanggroe bagi Aceh. 

"Pesan Bapak Presiden tentu sangat berarti. Ini menunjukkan bahwa negara hadir dan memberikan perhatian kepada tokoh serta masyarakat Aceh. Kami mendoakan Wali Nanggroe segera pulih, kembali ke Tanah Rencong, berkumpul dengan masyarakat, dan kembali menjadi bagian dari keseharian Aceh seperti yang selama ini kita kenal," katanya. (Joniful Bahri)

Rp1,56 Miliar Revitalisasi SDN 77 Bengkulu Disorot: Swakelola Diduga Cuma di Atas Kertas?

By On Kamis, Agustus 27, 2026

 



KOTA BENGKULU — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri 77 Kota Bengkulu mulai memantik tanda tanya besar. Proyek pembangunan ruang kelas baru, kantor dan sanitasi dengan anggaran Rp1.567.689.000 diduga pelaksanaannya justru dikendalikan atau diborongkan kepada pihak swasta.


Jika dugaan tersebut benar, publik patut mempertanyakan: untuk apa dibentuk P2SP/PPSP jika pekerjaan sejak titik nol hingga penyelesaian justru diduga diserahkan kepada pihak luar?


Program yang semestinya dilaksanakan dengan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah jangan sampai berubah menjadi “proyek swakelola rasa kontraktor.”


Informasi yang dihimpun media ini dari sejumlah sumber menyebutkan pekerjaan pembangunan di SDN 77 diduga dikerjakan pihak swasta sejak awal pekerjaan hingga proses penyelesaian. Pihak luar tersebut disebut berperan sebagai pihak yang mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.


Dugaan ini tentu harus dibuktikan melalui dokumen dan klarifikasi resmi. Namun apabila benar, persoalannya tidak lagi sebatas teknis bangunan. Mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah senilai miliaran rupiah patut diperiksa.


P2SP Ada, Tapi Siapa yang Pegang Kendali?


Pertanyaan paling mendasar adalah: siapa yang sebenarnya menjadi pelaksana?


Apakah P2SP/PPSP benar-benar menjalankan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis, atau hanya menjadi nama formal dalam administrasi sementara pekerjaan faktual dikendalikan pihak lain?


Jika pihak swasta memang mengerjakan pekerjaan dari awal hingga akhir, perlu dijelaskan dasar penunjukannya, bentuk kesepakatannya, nilai pembayaran, sumber pembayaran, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan.


Jangan sampai P2SP hanya menjadi tameng administratif, sementara kendali pekerjaan dan perputaran uang berada di tangan pihak lain.


Rp1,56 Miliar, Progres Baru Sekitar 42 Persen


Wartawan media ini sebelumnya mendatangi lokasi pembangunan SDN 77 di Kelurahan Padang Serai, Kota Bengkulu, pada 20 Agustus 2026.


Saat konfirmasi hendak dilakukan, pihak yang disebut sebagai “bos” pekerjaan tidak berada di lokasi. Salah seorang pekerja mengatakan orang tersebut kemungkinan sedang keluar membeli kebutuhan pekerjaan.


Sementara itu, pembangunan ruang kelas baru, kantor dan sanitasi dilaporkan masih berjalan dengan progres fisik yang diperkirakan sekitar 42 persen.


Kondisi tersebut semakin menimbulkan pertanyaan publik: siapa pengendali lapangan, siapa pengelola material, siapa yang membayar pekerja, dan siapa yang memegang kendali anggaran?


Jangan Sampai Dana Pendidikan Jadi Bancakan


Anggaran Rp1.567.689.000 bersumber dari APBN. Karena itu, setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan.


Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang menyimpang dari mekanisme bantuan pemerintah. Tidak boleh pula program revitalisasi yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan justru menjadi celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan secara tidak semestinya.


Kalau benar swakelola, buktikan swakelolanya. Kalau benar P2SP yang melaksanakan, tunjukkan P2SP-nya bekerja. Kalau ada pihak swasta yang mengendalikan pekerjaan, jelaskan dasar kewenangannya.


Publik tidak membutuhkan jawaban normatif. Publik membutuhkan bukti dan transparansi.


Kepala SDN 77, Ketua P2SP/PPSP, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu hingga pihak Kemendikdasmen patut memberikan klarifikasi secara terbuka.


Sebab jika dugaan ini terbukti, maka yang dipertanyakan bukan hanya kualitas bangunan, tetapi kepatuhan terhadap mekanisme pengelolaan bantuan negara senilai Rp1,56 miliar.


Program revitalisasi sekolah jangan sampai berubah menjadi proyek borongan terselubung. Jangan biarkan label “swakelola” hanya menjadi tulisan di atas kertas sementara praktik di lapangan berkata lain.


Media ini akan terus menelusuri dugaan tersebut, termasuk mekanisme pengadaan, pembayaran tenaga kerja, penggunaan material, struktur P2SP/PPSP, progres pekerjaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.


Jika bersih, buka dokumennya. Jika sesuai aturan, jelaskan mekanismenya. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, aparat penegak hukum wajib turun tangan.

Meriahkan HUT RI ke-81, PPWI Lebak Selatan Santuni Puluhan Anak Yatim dan Duafa di Milad Pertama

By On Kamis, Agustus 27, 2026

 

Foto bersama pengurus dan anggota Simpul PPWI Lebak Selatan dengan unsur Muspika Kecamatan Panggarangan serta perwakilan anak yatim.

LEBAK,Kabarviral79.com – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Simpul Lebak Selatan menggelar aksi sosial dengan memberikan santunan kepada puluhan anak yatim dan kaum duafa. 


Kegiatan yang dibalut dengan panggung hiburan ini sekaligus digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.


Acara tersebut berlangsung meriah di Kantor Sekretariat Simpul PPWI Lebak Selatan, Jalan Raya Bayah - Malingping KM 07, Kampung Sukasari, Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada Rabu (26/8/2026) malam.


Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Simpul PPWI Lebak Selatan Ucup Supriadi beserta jajaran pengurus, Penasihat PPWI Lebak Selatan Haji Agus Sumardi, serta unsur Muspika Kecamatan Panggarangan yang terdiri dari perwakilan Kecamatan, Koramil, Polsek, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tamu undangan lainnya.

Ketua Simpul PPWI Lebak Selatan, Ucup Supriadi, memberikan santunan secara simbolis kepada Sekdes Sukajadi, Hendi Suhendi, didampingi unsur Muspika Kecamatan Panggarangan.


Dalam sambutannya, Ketua Simpul PPWI Lebak Selatan, Ucup Supriadi, menyampaikan bahwa momentum Milad ke-1 PPWI Lebak Selatan yang bertepatan dengan bulan kemerdekaan RI ini merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak amal kebaikan serta mempererat kepedulian sosial.


"Santunan ini adalah bentuk nyata kepedulian kami terhadap anak yatim dan kaum duafa. Kami ingin menyemarakkan momen Milad PPWI Lebak Selatan ini dengan aksi yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Ucup di sela-sela kegiatan.


Menurut Ucup, esensi dari kegiatan ini bukan sekadar perayaan ulang tahun atau peringatan HUT RI, melainkan upaya untuk memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat. 


Ia juga mengajak seluruh pengurus agar tetap solid dan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional sesuai kode etik.


"Saya berharap kita semua bisa solid dan kompak menjaga marwah organisasi. Terima kasih setinggi-tingginya kepada unsur Muspika, pemerintah desa, tokoh agama, serta seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi sehingga rangkaian acara ini berjalan sukses," tambahnya.


Apresiasi tinggi datang dari Pemerintah Desa Sukajadi. Sekretaris Desa Sukajadi, Hendi Suhendi, menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran PPWI yang selama ini dinilai sangat membantu jalannya roda pemerintahan di tingkat desa melalui penyebaran informasi yang cepat.


"Kami sangat mengapresiasi kegiatan Milad pertama PPWI Lebak Selatan yang diisi dengan santunan ini. Ini hal yang sangat membanggakan. Kami berharap aksi sosial seperti ini tidak hanya berhenti di milad pertama, tetapi bisa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya," ungkap Hedsi.

Momen pemotongan kue oleh Ketua Simpul PPWI Lebak Selatan, Ucup Supriadi

Senada dengan hal tersebut, Camat Panggarangan, Hendi Suhendi, juga memuji semangat juang rekan-rekan pers yang tergabung dalam PPWI. 


Menurutnya, meski baru menginjak usia satu tahun, PPWI Lebak Selatan telah menunjukkan aksi nyata yang luar biasa bagi masyarakat.


"Kehadiran Simpul PPWI Lebak Selatan dalam menampung aspirasi masyarakat, khususnya di Kecamatan Panggarangan, tentunya sangat kami butuhkan sebagai mitra strategis pemerintah. 


"Mari bersama-sama kita jadikan media sebagai alat pemersatu, alat pencerah, dan penggerak pembangunan, bukan pemecah belah. Atas nama pemerintah Kecamatan Panggarangan, saya mengucapkan selamat milad ke-1 kepada Simpul PPWI Lebak Selatan," pungkas Camat Panggarangan.


(Uday/Angga)







Kumpulkan Puluhan Leasing, Kapolresta Tangerang Tegaskan Larangan Tarik Kendaraan di Jalan

By On Kamis, Agustus 27, 2026

Polresta Tangerang kumpulkan sejumlah perusahaan pembiayaan atau leasing. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Polresta Tangerang mengumpulkan sedikitnya 23 perusahaan pembiayaan atau leasing, di Aula Polresta Tangerang. Rabu, 26 Agustus 2026. 

Kegiatan tersebut untuk koordinasi ketentuan hukum dan tata cara penyelesaian persoalan jaminan fidusia. 

Kegiatan yang juga dihadiri perwakilan Pemkab Tangerang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang itu menjadi ruang penyamaan persepsi di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap praktik penagihan kendaraan di lapangan. 

"Kegiatan ini bukan untuk membatasi aktivitas perusahaan pembiayaan maupun menghilangkan hak-hak kreditur. Namun, seluruh proses penagihan dan penyelesaian kredit harus tetap berjalan sesuai koridor hukum," ujar Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah. 

Dia menyampaikan, perusahaan pembiayaan memiliki mekanisme bisnis, perjanjian pembiayaan, serta hak untuk melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun Kepolisian juga memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum. 

"Terlebih apabila proses penagihan dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ancaman, intimidasi, kekerasan, maupun pemaksaan," ujarnya. 

Menurutnya, praktik penghentian kendaraan dan penagihan di jalan menjadi persoalan yang belakangan cukup banyak mendapat perhatian masyarakat. 

Tidak sedikit masyarakat yang merasa resah ketika melihat atau mengalami langsung penghentian kendaraan di jalan, penarikan secara paksa, maupun tindakan sejumlah pihak yang mengaku sebagai penagih atau debt collector. 

Dia juga menyoroti sejumlah persoalan yang muncul setelah kendaraan dibawa oleh pihak yang mengaku sebagai penagih. 

Dalam beberapa kasus, proses administrasi maupun keberadaan kendaraan kemudian menjadi persoalan yang tidak dapat dijelaskan secara transparan kepada pihak terkait. 

"Jangan sampai status sebagai penagih utang atau debt collector justru dijadikan modus untuk melakukan tindak pidana," tegasnya. 

Karena itu, lanjut dia, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa setiap orang yang bertindak di lapangan benar-benar memiliki hubungan dan kewenangan yang sah dari perusahaan pembiayaan. 

"Kepentingan perusahaan harus dihormati. Hak debitur juga harus dilindungi. Dan yang tidak kalah penting, seluruh proses harus berjalan dalam koridor hukum," katanya. 

Indra Waspada juga mengingatkan mengenai ketentuan hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Termasuk perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait mekanisme eksekusi. 

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan, perusahaan leasing atau kuasanya tidak diperbolehkan melakukan eksekusi atau penarikan objek jaminan fidusia, seperti kendaraan, secara sepihak di jalanan. 

"Penarikan wajib melalui prosedur hukum yang sah," ujarnya. 

Karena itu, pihaknya meminta seluruh perusahaan pembiayaan memperkuat pengawasan internal terhadap petugas maupun pihak ketiga yang digunakan dalam proses penagihan. 

Selain itu, kata Indra, perusahaan pembiayaan juga diminta mengedepankan komunikasi yang humanis dan persuasif dalam menghadapi persoalan kredit bermasalah. 

Persoalan keperdataan dan kredit, kata Indra Waspada, tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. 

"Setiap proses harus menghormati martabat dan hak masing-masing pihak," imbuhnya. 

Indra Waspada menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap setiap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana, termasuk kekerasan, ancaman, intimidasi, atau pemaksaan yang dilakukan dengan mengatasnamakan kegiatan penagihan. 

"Tidak ada ruang bagi tindakan premanisme, siapa pun pelakunya dan atas nama apa pun kegiatan tersebut dilakukan," tegasnya. (Reno)

Muhammad Mulyadi Siap Tarung di Pemilihan Ketua PWI Kabupaten Tangerang

By On Rabu, Agustus 26, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Muhammad Mulyadi resmi menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang. 

Menghadapi kontestasi tersebut, ia membawa visi utama untuk menjaga kekompakan dan soliditas di antara seluruh jajaran anggota serta pengurus organisasi. 

Dalam pencalonannya, Mulyadi mengusung slogan semangat “Mari Bersatu Membangun PWI yang Profesional dan Berintegritas”. 

Menurutnya, rasa kebersamaan merupakan fondasi krusial dalam membangun organisasi pers yang kuat. 

“Saya maju sebagai calon Ketua PWI Kabupaten Tangerang dengan semangat untuk menjaga kekompakan seluruh anggota dan pengurus. PWI harus menjadi rumah besar bagi seluruh wartawan, sehingga kebersamaan, profesionalitas, independensi, dan integritas harus terus kita jaga bersama,” ujar Muhammad Mulyadi, Rabu, 26 Agustus 2026. 

Selain fokus pada kekompakan internal, Mulyadi juga berkomitmen terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pers. 

Ia membawa misi peningkatan kapasitas, kredibilitas, dan kapabilitas wartawan secara berjenjang guna menghadapi perkembangan dunia jurnalistik yang terus berubah. 

“Ke depan, peningkatan kapasitas, kredibilitas, dan kapabilitas wartawan harus menjadi perhatian bersama. Saya ingin PWI Kabupaten Tangerang terus berkembang dan mampu mencetak wartawan yang profesional serta memiliki integritas,” ujarnya. 

Mulyadi menegaskan, PWI Kabupaten Tangerang harus terus memperkuat perannya sebagai organisasi profesi yang menaungi wartawan dengan tetap berpegang teguh pada nilai profesionalisme, independensi, dan integritas. 

Melalui visi dan misi ini, ia berharap PWI Kabupaten Tangerang dapat semakin solid serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia jurnalistik di wilayah tersebut. (Reno)

Bupati Tangerang Terima Kunjungan Komisi VII DPR RI, Kunjungi Kawasan Industri Cikupa Mas

By On Rabu, Agustus 26, 2026

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid saat menerima kunjungan Komisi VII DPR RI, Rabu, 26 Agustus 2026. 

TANGERANG, KabarViral79.Com - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menerima Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Cikupa Mas, Kecamatan Cikupa, Rabu, 26 Agustus 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan, kunjungan Komisi VII DPR RI tersebut dilakukan untuk mendengarkan dan melihat secara langsung berbagai kondisi, masukan, serta aspirasi dari pelaku usaha dan pemerintah paerah terkait aktivitas kawasan industri, termasuk hubungan antara perusahaan dengan pemerintah daerah serta masyarakat di sekitar kawasan. 

“Komisi VII ingin mendengarkan langsung terkait dengan keberadaan aktivitas kawasan industri yang ada di Kawasan Industri Cikupa Mas. Yang kedua, dalam rangka menampung usulan-usulan dari pengusaha maupun dari pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi untuk membuat regulasi terkait dengan industri, supaya memberikan kenyamanan,” ujar Bupati Maesyal Rasyid. 

Menurutnya, kunjungan kerja Komisi VII DPR RI tersebut diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan yang menjadi bahan penyempurnaan RUU tentang Kawasan Industri, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan kawasan industri yang produktif, aman, dan berkelanjutan. 

"Selain regulasi kawasan industri, salah satu hal yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan adalah optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR)," tuturnya. 

Dia menjelaskan, program CSR perusahaan perlu diarahkan agar lebih produktif dan tepat sasaran serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan industri. 

Untuk itu, kata dia, koordinasi dan pelaporan program CSR kepada pemerintah daerah dinilai penting agar program yang dilaksanakan dapat terdata dan memberikan manfaat yang lebih besar. 

“Bukan kurang. Masih banyak yang tidak melaporkan kepada kita, ada program apa saja. Harusnya mereka melaporkan kepada kita program yang mereka jalankan, salah satunya CSR,” jelasnya. 

Bupati menambahkan, Pemkab Tangerang dapat mendorong penguatan peran forum CSR sebagai wadah koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Dengan adanya forum tersebut, kata Bupati, berbagai program CSR dapat tercatat, terkoordinasi, dan dipublikasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat sekitar. 

“Yang penting koordinasi. Mereka harus berbicara dengan kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar,” ujarnya. 

Bupati juga menekankan aspek kondusivitas kawasan industri, termasuk potensi premanisme. 

Ia menegaskan, hingga saat ini, tidak ada laporan terkait praktik premanisme di Kawasan Industri Cikupa Mas. 

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan industri. 

“Sampai sekarang khusus di sini tidak pernah ada laporan. Kita akan terus mengikuti perkembangan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik oleh perusahaan maupun karyawan, termasuk masyarakat sekitar,” pungkasnya. 

Usai melakukan dialog dan menyerap berbagai masukan dari pelaku usaha, Bupati Tangerang bersama jajaran Komisi VII DPR RI melanjutkan kegiatan dengan meninjau salah satu pabrik yang berada di Kawasan Industri Cikupa Mas. 

Bupati dan rombongan Komisi VII DPR RI juga meninjau aktivitas produksi pabrik yang bergerak di bidang pembuatan busa (foam) yang digunakan sebagai bahan untuk berbagai produk, di antaranya kasur, sofa, dan kebutuhan furnitur lainnya. 

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan untuk melihat secara langsung aktivitas industri di lapangan, mulai dari proses produksi hingga kondisi lingkungan kerja. 

Kegiatan tersebut sekaligus memberikan gambaran nyata kepada Komisi VII DPR RI mengenai aktivitas dan dinamika industri yang ada di Kabupaten Tangerang sebagai salah satu kawasan industri penting di Provinsi Banten. (Reno)

Kapolres Bireuen Ungkap Kronologi Kecelakaan Maut Bus Putra Pelangi dan Isuzu Traga di Samalanga

By On Rabu, Agustus 26, 2026

Polisi melakukan olah TKP Kecelakaan maut terjadi di lintasan Banda Aceh–Medan, tepatnya di Desa Matang Wakeuh, Samalanga, Bireuen, Selasa, 25 Agustus 2026, sekitar pukul 04.20 WIB. Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. 

BIREUEN, KabarViral79.Com — Kapolres Bireuen, AKBP Yulhendri, S.H., S.I.K., S.Psi., M.I.K., melalui Kasat Lantas AKP Irwansyah Nasution, S.E., mengungkap kronologi kecelakaan maut yang melibatkan Bus Putra Pelangi BL 7913 AA dan mobil pikap Isuzu Traga BL 8498 LR di Gampong Matang Wakeuh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Selasa, 25 Agustus 2026, sekitar pukul 04.20 WIB. 

Menurut keterangan polisi, kecelakaan bermula saat mobil Isuzu Traga yang membawa keranjang ayam melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. 

Saat melintasi tikungan di Gampong Matang Wakeuh, Isuzu Traga diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan melebar ke sisi kanan jalan. 

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju Bus Putra Pelangi dari Medan menuju Banda Aceh. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan pada bagian depan kedua kendaraan tidak dapat dihindari. 

"Saat di tikungan ini, Isuzu Traga diduga melebar ke sisi kanan jalan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang Bus Putra Pelangi. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan keras pada bagian depan kedua kendaraan pun tidak terhindari,” kata AKP Irwansyah, Selasa, 25 Agustus 2026. 

Akibat kecelakaan tersebut, dua orang yang berada di dalam Isuzu Traga meninggal dunia. Keduanya merupakan pengemudi dan penumpang, yakni Samsul Bahri (23) dan Fahrizal (20), warga Gampong Arongan, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. 

AKP Irwansyah mengatakan, Unit Laka Lantas Polres Bireuen telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan. 

"Kami telah melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kejadian laka lantas antara Bus Putra Pelangi dengan mobil pikap Isuzu Traga. Kasus ini sudah dalam penanganan kami,” ujarnya. 

Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan akan diamankan di Mapolres Bireuen untuk kepentingan pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. 

Kasat Lantas Polres Bireuen juga mengimbau para pengemudi agar selalu menjaga kecepatan dan tidak memaksakan diri mengemudi ketika dalam kondisi lelah atau mengantuk. 

"Khususnya tengah malam atau dini hari, segera menepi dan beristirahat. Utamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain,” imbaunya. (Joniful Bahri)

Dua Tewas dalam Kecelakaan Bus Putra Pelangi dan Pikap di Samalanga Bireuen

By On Rabu, Agustus 26, 2026

Kecelakaan maut terjadi di lintasan Banda Aceh–Medan, tepatnya di Desa Matang Wakeuh, Samalanga, Bireuen, Selasa, 25 Agustus 2026, sekitar pukul 04.20 WIB. Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kecelakaan maut terjadi di lintasan Banda Aceh–Medan, tepatnya di Desa Matang Wakeuh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Selasa, 25 Agustus 2026 sekitar pukul 04.20 WIB. Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. 

Kecelakaan melibatkan bus Scania Putra Pelangi BL 7913 AA dan pikap Isuzu Traga BL 8498 LR. 

Dua korban meninggal dunia merupakan penumpang pikap, yakni Samsul Bahri (23), sopir pikap, dan Fahrizal (20), kondektur. 

Keduanya merupakan warga Desa Arongan, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. 

Sementara itu, dua korban lainnya mengalami luka-luka, yakni Muhammad Azkal Azkia (26), sopir bus, dan Tutia Rahmi (34), penumpang bus. Keduanya kemudian dirujuk ke RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk mendapatkan perawatan medis. 

Kasat Lantas Polres Bireuen, AKP Irwansyah Nasution yang berada di lokasi mengatakan, kecelakaan bermula ketika pikap yang membawa keranjang ayam melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. 

Saat tiba di ruas jalan yang menikung, pikap tersebut diduga melebar ke kanan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju bus Putra Pelangi. 

“Tabrakan pun tidak dapat dihindari. Bagian depan pikap bertabrakan dengan bagian depan bus,” kata Irwansyah. 

Akibat kecelakaan tersebut, kedua kendaraan mengalami kerusakan. Dua orang yang berada di dalam pikap meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. 

Jenazah Samsul Bahri dan Fahrizal telah divisum dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka. 

Hingga berita ini diturunkan, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Bireuen untuk penyelidikan lebih lanjut. (Joniful Bahri)

Dugaan Korupsi Dana BOP PKBM, Kejari Kabupaten Tangerang Tetapkan KG Sebagai Tersangka

By On Selasa, Agustus 25, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang melalui Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus secara resmi menetapkan satu orang tersangka berinisial KG dalam perkara pindak pidana korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Indonesia Negeriku, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Tahun Anggaran (TA) 2023 sampai dengan 2025, Senin, 24 Agustus 2026. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang, Wahyudi Eko Husodo didampingi Kasi Intel Teddy Lazuardi dan Kasi Pidsus M. Arsyad mengatakan, penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor: PRIN-2665/M.6.12/ Fd.2/06/2026 jo. PRIN 3649/M.6.12/Fd.2/08/2026 setelah Tim Penyidik memeriksa saksi-saksi dan dokumen yang sudah mencukupi dua alat bukti yang sah. 

“Adapun ditetapkan sebagai tersangka tersebut berdasarkan surat Penetapan tersangka Nomor: B-680/M.6.12/Fd.2/08/2026 tersebut yaitu adalah KG selaku Kepala PKBM Indonesia Negeriku,” ujarnya. 

Geledah PKBM di Kosambi, Usut Dugaan Korupsi Dana BOP

Kajari juga mengatakan, tersangka diduga telah memanipulasi serta memasukkan data ratusan siswa yang tidak memenuhi kriteria dan tidak pernah aktif mengikuti proses belajar-mengajar (siswa fiktif) ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian guna mencairkan alokasi dana bantuan operasional secara melawan hukum. 

“Berdasarkan fakta penyidikan, tercatat pada TA 2023 PKBM Indonesia Negeriku menerima alokasi dana BOP sebesar Rp 813.050.000,- untuk 535 siswa, namun fakta riilnya hanya terdapat tujuh siswa aktif. Pada TA 2024, menerima dana sebesar Rp 908.830.000,- untuk 581 siswa dengan fakta riil hanya 13 siswa aktif; serta pada TA 2025 menerima dana sebesar Rp 822.140.000,- untuk 511 siswa dengan fakta riil hanya delpan siswa aktif,” ucapnya. 

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor: 2842/R/E.E5/WS.01.02/2026 tanggal 03 Agustus 2026, perbuatan para tersangka telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp 2.506.740.000,00. 

Dalam perkara ini, tersangka KG disangkakan melanggar ketentuan hukum pidana korupsi, yaitu: 

Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Alasan Subjektif dan Objektif Penahanan

Usul penahanan terhadap tersangka KG diajukan oleh Jaksa Penyidik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (5) huruf b, c, e, dan h UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yaitu Mencegah Hambatan Penyidikan: Kekhawatiran tersangka mempengaruhi para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. 

Rencana dan Prosedur Penahanan

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) KHUP penahanan terhadap tersangka KG direncanakan selama 20 hari kedepan di rumah tahahan negara rutan 

Kejaksaan Negeri Tangerang menegaskan komitmenya untuk terus mengawal, mengusut tuntas ,serta menindak tegas segala bentuk praktek korupsi di wilayah Kabupaten Tangerang guna memulikan serta menyelamatkan keuangan negara demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. (*/red)

H. Iwan Firmansyah Dampingi Bupati Tangerang Tinjau Rekonstruksi Jalan Cangkudu-Cisoka, Targetkan 1,38 Kilometer Rampung Akhir 2026

By On Senin, Agustus 24, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kabupaten Tangerang, H. Iwan Firmansyah Ependi dampingi Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid meninjau langsung pelaksanaan rekonstruksi Jalan Cangkudu-Cisoka, Senin, 24 Agustus 2026. 

Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid mengatakan Jalan Cangkudu-Cisoka yang memiliki panjang keseluruhan sekitar 4 kilometer, mengalami rusak berat sekitar 1,581 kilometer. 

“Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga langsung datang ke lokasi Jalan Cangkudu-Cisoka. Panjang jalan ini sekitar 4 kilometer, sementara yang mengalami kerusakan sekitar 1.581 meter,” ujar Bupati Maesyal Rasyid. 

Ia menjelaskan, jalan sekitar 1,5 km yang mengalami rusak tersebut, pemerintah daerah melakukan rekonstruksi sepanjang 1,380 kilometer. Pekerjaan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 150 hari kalender, terhitung sejak 27 Juli hingga 23 Desember 2026. 

“Mudah-mudahan ini bisa tepat waktu. Kita usahakan supaya semuanya berjalan dengan lancar dan selesai sesuai target,” katanya. 

Menurutnya, sisa jalan rusak jalan Cangkudu-Cisoka sekitar 201 meter yang belum dapat ditangani pada tahun ini rencananya akan dilanjutkan penanganannya pada tahun 2027 dengan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. 

“Masih ada yang tersisa sekitar 201 meter. Yang tersisa ini akan kita perbaiki lagi di tahun 2027 sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya. 

Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya pengguna Jalan Cangkudu-Cisoka, atas potensi gangguan lalu lintas selama proses rekonstruksi berlangsung. 

“Kegiatan perbaikan jalan ini pasti ada gangguan kemacetan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya masyarakat Cisoka. Mudah-mudahan selama 150 hari kerja ini bisa selesai,” tuturnya. 

Menurutnya, rekonstruksi Jalan Cangkudu-Cisoka merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap. Pada tahun 2026, Pemkab Tangerang menargetkan penanganan sejumlah ruas jalan dengan total panjang sekitar 30 kilometer. 

“Secara keseluruhan, tahun ini kurang lebih sekitar 30 kilometer dari beberapa ruas jalan yang diperbaiki. Ini akan terus kita lanjutkan, terutama untuk ruas-ruas yang masih tersisa, sesuai kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya. 

Ia berharap, dukungan dan doa masyarakat agar kemampuan keuangan daerah dapat terus mengakomodasi pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. 

“Minta doanya kepada seluruh masyarakat supaya keuangan daerah ini bisa mengakomodasi perbaikan jalan secara bertahap. Setiap tahun akan kita perbaiki,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kadis BMSDA Kabupaten Tangerang, H. Iwan Firmansyah menjelaskan, rekonstruksi Jalan Cangkudu-Cisoka merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kemantapan jalan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Tangerang. 

"Dengan selesainya pekerjaan tersebut, diharapkan akses masyarakat di wilayah Cangkudu-Cisoka menjadi lebih nyaman, aman, dan lancar serta mampu menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari," ujar Iwan. 

Dia menambahkan, berdasarkan rencana teknis DBMSDA Kabupaten Tangerang, pekerjaan rekonstruksi Jalan Cangkudu-Cisoka dibagi menjadi dua segmen. Segmen pertama memiliki panjang 691 meter, sedangkan segmen kedua sepanjang 689 meter. 

"Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 untuk penanganan ruas tersebut mencapai Rp12.117.354.000," imbuhnya. 

Rekonstruksi dilakukan menggunakan konstruksi beton dengan ketebalan 30 centimeter dan mutu beton Fs 45 MPa. Pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemantapan jalan sehingga lebih aman dan nyaman digunakan masyarakat. (Reno)

SSB Bijeh Mata U-10 dan U-12 Wakili Sumbagut ke Kompetisi Nasional di Padang

By On Senin, Agustus 24, 2026

Pembina Utama SSB Bijeh Mata, Muhammad Al Muttaqin, S.Pd., M.Pd. melepas pemain SSB mengikuti kompetisi pembinaan usia dini SJL tingkat nasional di Padang, Sumbar, 28–31 Agustus 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com – Tim Sekolah Sepak Bola (SSB) Bijeh Mata U-10 dan U-12 asal Cot Rabo, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dilepas untuk mengikuti kompetisi pembinaan usia dini Soccer Junior League (SJL) tingkat nasional di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), 28–31 Agustus 2026. 

Pelepasan talenta muda SSB Bijeh Mata tersebut berlangsung di halaman Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Bireuen, Senin, 25 Agustus 2026,dan dilakukan oleh Pembina Utama SSB Bijeh Mata yang juga Kepala Disporapar Bireuen, Muhammad Al Muttaqin, S.Pd., M.Pd. Acara turut dihadiri pengurus SSB serta orang tua para pemain. 

SSB Bijeh Mata U-10 berhak menjadi wakil Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) setelah berhasil meraih juara pada kompetisi SJL wilayah Sumbagut. Sementara itu, tim U-12 keluar sebagai runner-up pada kompetisi yang sama. 

Babak penyisihan SJL wilayah Sumbagut sebelumnya berlangsung di Lapangan Sepak Bola Kopasgat Parako 463, Medan, Sumatera Utara (Sumut). 

Dalam arahannya, Muhammad Al Muttaqin berpesan kepada seluruh pemain agar menjunjung tinggi sportivitas dan nilai-nilai fair play selama mengikuti kompetisi. Para pemain juga diminta menjaga sikap, baik di dalam maupun di luar lapangan, serta membawa nama baik Kabupaten Bireuen dan Aceh. 

Ia berharap, para pemain mampu tampil maksimal dengan menjaga konsentrasi, kondisi fisik dan kesehatan, serta mengikuti arahan dan strategi yang diberikan oleh pelatih. 

"Pemain diharapkan tidak hanya mengincar kemenangan, tetapi juga senantiasa menjaga nama baik Kabupaten Bireuen dan Aceh,” ujar Muhammad Al Muttaqin. 

Sementara itu, Manajer Tim SSB Bijeh Mata, Darmawan mengatakan, pihaknya memboyong 36 pemain yang terdiri atas tim U-10 dan U-12 untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. 

Tim SSB Bijeh Mata berada di bawah pembinaan Ir. Marwan, S.T., M.T., dengan Darmawan sebagai Manajer. Sementara tim pelatih terdiri atas Azmar Phona, Abdullah dan Safrizal. 

Darmawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, pihak sekolah, orang tua pemain, para donatur serta masyarakat Kabupaten Bireuen yang telah memberikan dukungan kepada tim. 

"Kami memohon doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Bireuen khususnya dan Aceh umumnya, agar Tim SSB Bijeh Mata U-10 dan U-12 mampu menorehkan prestasi terbaik pada kompetisi Soccer Junior League tingkat nasional di Sumatera Barat," pintanya. (Joniful Bahri)

Gugatan Citizen Lawsuit Program Sekolah Gratis Banten Masuk Sidang Perdana 3 September

By On Senin, Agustus 24, 2026

  


serang, 24 agustus 2026. Pengadilan Negeri (PN) Serang akan memeriksa perkara Gugatan Warga Negara atau citizen lawsuit terkait Program Sekolah Gratis (PSG) Provinsi Banten. Perkara yang diajukan Tubagus Delly Suhendar itu telah terdaftar dengan Nomor 155/Pdt.G/2025/PN.Srg.

Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 3 September 2026 mendatang di PN Serang.

Kuasa hukum penggugat, Muhammad Ridwan, SH, MM, MH, mengapresiasi PN Serang yang menerima dan memeriksa perkara tersebut sesuai kewenangan serta hukum acara yang berlaku.

“Kami menghormati Pengadilan Negeri Serang sebagai lembaga peradilan yang independen. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, menilai, dan memutus perkara ini berdasarkan hukum, fakta, serta alat bukti yang akan kami ajukan dalam persidangan,” kata Ridwan dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

*Bukan untuk Hentikan Program Sekolah Gratis*

Ridwan menegaskan gugatan tersebut bukan bertujuan menghentikan Program Sekolah Gratis Provinsi Banten. Gugatan juga disebut tidak dimaksudkan untuk menghambat hak peserta didik memperoleh pendidikan.

Menurutnya, gugatan diajukan sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat agar PSG dapat berjalan secara konsisten, berkelanjutan, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Program Sekolah Gratis merupakan kebijakan publik yang memiliki tujuan sangat baik dan strategis bagi masyarakat Banten. Karena itu, menurut kami, program yang baik harus pula dijaga agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum, kepastian anggaran, kepastian mekanisme penyaluran, dan kepastian bagi satuan pendidikan penerima manfaat,” ujarnya.

Salah satu perhatian dalam gugatan tersebut adalah konsistensi pelaksanaan PSG dengan kebijakan dan kerangka hukum yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Banten.

Pihak penggugat juga menyoroti potensi keterlambatan atau ketidakpastian penyaluran dana kepada satuan pendidikan penerima manfaat.

“Yang ingin kami jaga adalah konsistensi program dan marwah Program Sekolah Gratis itu sendiri. Jangan sampai program yang dirancang untuk membantu masyarakat dan satuan pendidikan justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya,” kata Ridwan.

Dia mengatakan satuan pendidikan seharusnya dapat menjalankan kegiatan pendidikan secara normal tanpa terus-menerus mencari dana talangan operasional akibat keterlambatan penyaluran dana pemerintah.

Kemampuan setiap satuan pendidikan untuk menyediakan dana talangan, lanjutnya, juga berbeda-beda. Karena itu, pihaknya mendorong mekanisme penyelenggaraan dan penyaluran dana yang lebih tertib, terukur, transparan, serta memberikan kepastian kepada sekolah penerima PSG.

*Disebut Bukan untuk Cari Kesalahan*

Ridwan menegaskan perkara tersebut bukan upaya mencari kesalahan pihak tertentu. Menurutnya, penggugat menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk menyampaikan kepentingan publik sekaligus mendorong perbaikan penyelenggaraan program pemerintah.

“Kami percaya bahwa kritik dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari kehidupan negara hukum dan demokrasi, sepanjang dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Dia berharap perkara tersebut tidak dipersepsikan sebagai bentuk perlawanan terhadap Program Sekolah Gratis.

“Justru sebaliknya, kami ingin Program Sekolah Gratis tetap berjalan, tidak terhenti di tengah jalan, dan dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan tujuan serta komitmen awalnya,” sambungnya.

Hormati Proses Persidangan

Pihak penggugat menyatakan akan mengikuti seluruh proses persidangan dengan menghormati PN Serang dan majelis hakim.

Dalil, fakta, dokumen, serta alat bukti akan disampaikan melalui mekanisme persidangan. Pada saat yang sama, pihak tergugat akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban dan pembelaannya.

“Kami tidak ingin mendahului putusan pengadilan. Kami percaya Majelis Hakim akan memeriksa perkara ini secara objektif, independen, dan berdasarkan hukum serta fakta yang terungkap dalam persidangan,” kata Ridwan.

Pihak penggugat berharap proses persidangan dapat menjadi momentum untuk menjaga keberlanjutan PSG, memastikan konsistensi program dengan kebijakan dan ketentuan hukum, memberikan kepastian mekanisme penyaluran dana kepada satuan pendidikan, serta mencegah keterlambatan penyaluran.

Selain itu, gugatan diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik sehingga tujuan PSG untuk membantu masyarakat Banten dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Programnya baik, tujuannya baik, dan karena itu pelaksanaannya juga harus kita jaga agar tetap baik,” pungkas Ridwan.

Marak Karaoke Berkedok Salon dan Esek-Esek di Pasar Induk Rau Kota Serang, Warga Desak Penutupan Permanen

By On Senin, Agustus 24, 2026



​KOTA SERANG — Keresahan mendalam dirasakan oleh warga dan para pedagang di sekitar kawasan Pasar Induk Rau, Kota Serang. Pasalnya, marak berdiri tempat karaoke berkedok salon kecantikan yang diduga kuat beralih fungsi menjadi sarang prostitusi terselubung dan peredaran minuman keras (miras) ilegal.

​Meskipun telah berulang kali menjadi sasaran keluhan hingga penertiban, lokasi tersebut kerap terpantau kembali beroperasi. Kondisi ini memicu kecurigaan kuat dari masyarakat akan adanya dugaan keterlibatan oknum-oknum nakal yang sengaja membekingi praktik maksiat di jantung pusat perniagaan Kota Serang ini.

​Kekecewaan masyarakat terhadap penegakan aturan kian memuncak lantaran upaya penertiban yang dilakukan seringkali tidak membuahkan hasil maksimal. Setiap kali agenda razia hendak digulirkan, informasi tersebut diduga kuat kerap bocor terlebih dahulu ke pihak pengelola.

​Modus Operandi Berkedok Salon: Pelaku usaha menggunakan papan nama salon kecantikan di bagian depan untuk mengelabui petugas, sementara bagian dalam atau ruangan tertutup disulap menjadi tempat karaoke lengkap dengan layanan esek-esek.

​Selain praktik esek - esek terselubung, berbagai jenis minuman beralkohol tanpa izin edar juga bebas diperjualbelikan dan dikonsumsi para pengunjung di lokasi tersebut.

​Saat aparat hendak melakukan pengecekan, lokasi kerap mendadak tutup atau sepi, namun kembali beraktivitas normal begitu situasi dianggap aman.

​Menanggapi situasi yang dinilai telah mencoreng citra Kota Serang sebagai kota madani, perwakilan warga dan tokoh masyarakat mendesak Pemerintah Kota Serang bersama aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu.

​"Kami sudah sangat geram dengan keberadaan tempat-tempat maksiat ini, khususnya di area Pasar Induk Rau. Razia biasa saja tidak cukup karena sering bocor dan mereka buka lagi. Kami mendesak pemerintah agar melakukan penyegelan dan penutupan permanen," ungkap salah satu perwakilan warga setempat.

​Masyarakat berharap instansi terkait, mulai dari Satpol PP Kota Serang, kepolisian, hingga pemerintah daerah, segera turun tangan menginvestigasi tuntas jaringan dan dugaan oknum pembeking di balik beroperasinya tempat-tempat terlarang tersebut agar lingkungan Pasar Rau kembali bersih, aman, dan nyaman bagi aktivitas ekonomi warga.

​Bagaimana langkah konkret lanjutan dari Pemerintah Kota Serang dan aparat kepolisian dalam memastikan lokasi-lokasi ilegal di Pasar Induk Rau ini benar-benar ditutup permanen?

(Di/red)

Tanggapi SEMA MA, Kejagung Masih Pelajari Larangan Jaksa Banding Putusan Bebas

By On Minggu, Agustus 23, 2026

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. 

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bakal mempelajari aturan baru tersebut. 

"Kami sedang pelajari dulu," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan, Kamis, 20 Agustus 2026. 

Namun Anang enggan mengomentari lebih lanjut SEMA tersebut. Dia menegaskan bahwa Kejagung masih mempelajari aturan itu. 

Diketahui sebelumnya, Ketua MA, Sunarto mengataan, SEMA Nomor 4 Tahun 2026 diterbitkan sebagai pedoman bagi para penegak hukum terkait upaya hukum dalam perkara pidana. 

Sunarto menekankan putusan bebas tidak bisa dibawa ke kasasi. 

"SEMA Nomor 4 Tahun 2026. SEMA ini memberikan pedoman tegas terkait upaya hukum dalam perkara pidana. Pertama, terhadap putusan bebas. Upaya hukum banding maupun kasasi secara mutlak tidak diperbolehkan," kata Sunarto dalam peringatan HUT ke-81 MA yang disiarkan melalui kanal YouTube MA, Kamis, 20 Agustus 2026. 

Aturan terbaru MA ini diketahui mengikuti UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. 

Dalam Pasal 299 KUHAP baru, dijelaskan bahwa permohonan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap sejumlah kriteria. 

Berikut ini isinya: 

Pasal 299

(1) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa, atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. 

(2) Pengajuan pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap: 

a. putusan bebas; 

b. putusan berupa pemaafan Hakim; 

c. putusan berupa tindakan; 

d. putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V; dan 

e. putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. 

(*/red)

Bareskrim Tangkap Basri Lewaimang, Bandar Narkoba Kelab Malam Batam di Malaysia

By On Minggu, Agustus 23, 2026

Bareskrim tangkap Basri Lewaimang. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap Basri Lewaimang, tersangka kasus peredaran gelap narkotika di Tempat Hiburan Malam (THM) HH Club/Planet Batam, Kepulauan Riau. 

Dia adalah bandar narkoba yang ditangkap saat kabur ke Malaysia. 

"Jadi untuk DPO Basri ini kerja sama, dengan Divhubinter Polri dan Interpol, yang mana yang bersangkutan terpantau di daerah Johor Baru, Malaysia. Jadi diamankan sekitar pukul 00.30 waktu Malaysia," ujar Kanit III Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kompol Drago kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Agustus 2026. 

Drago mengatakan, pihaknya telah mengetahui Basri saat melintas ke negeri seberang. Kemudian polisi memburu Basri. 

"Jadi penindakan itu dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus, dan kita ketahui dari data perlintasan itu sekitar tanggal 11 Agustus jam 16.43 itu menyeberang menggunakan feri," ujarnya. 

Sementara peran Basri dalam kasus ini masih didalami. Namun yang jelas, kata Drago, Basri adalah pengelola tiga kelab malam. 

"Untuk peran Basri ini nanti kita dalamin. Dari keterangan tersangka dan saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, bahwa diduga ada keterlibatan dari Pak Basri ini selaku koordinator di tempat hiburan malam tersebut yang diduga mengedarkan narkotika di P1, P2, dan P3," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, Dittipidnarkoba terus mendalami kasus peredaran gelap narkotika di Tempat Hiburan Malam (THM) HH Club/Planet Batam, Kepulauan Riau. 

Polisi telah menetapkan pengelola sekaligus bandar narkoba bernama Basri Lewaimang sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). 

"Penyidik telah menetapkan satu orang DPO atas nama Basri," ujar Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso melalui keterangannya, Selasa, 18 Agustus 2026. 

Surat DPO itu teregistrasi dengan nomor: DPO/134/VIII/2026/Dittipidnarkoba atas nama Basri Lewaimang, pria Warga Negara Indonesia (WNI), kelahiran Alor, 01 Oktober 1975. 

"Ciri-ciri khusus rambut hitam ikal, mata tidak sipit, hidung pesek bentuk bibir tidak terlalu tebal dan berkulit hitam," tulis ciri-ciri dalam surat itu. 

Basri diduga kuat berperan sebagai sosok utama di balik peredaran narkoba di THM tersebut. 

Polisi menyebut, Basri tidak hanya mengelola tempat hiburan, tetapi juga berperan sebagai penyedia barang haram. 

"Peran Basri selaku pengelola THM Planet 1, 2 dan 3, sekaligus sebagai bandar narkoba yang menyediakan berbagai jenis narkoba yang diedarkan di THM Planet 1, 2, 3," kata Eko. 

Berdasarkan fakta penyidikan, perputaran narkoba di THM Planet Batam tergolong sangat besar. 

Setiap bulan, minimal sekitar 40 ribu butir ekstasi diedarkan di lokasi tersebut, dan jumlahnya bisa meningkat drastis saat pengunjung sedang dalam kapasitas maksimal. 

Tak hanya memburu pelaku, Bareskrim juga mulai melacak aliran dana dan harta kekayaan milik Basri. Sejumlah aset mewah bernilai fantastis kini telah dipasangi garis polisi. 

Eko menegaskan, pihaknya akan menjerat Basri dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selain tindak pidana asal narkotika. (*/red)

Dewan Pers Sebut 50 Wartawan Dilaporkan Pidana Terkait UU ITE dan KUHP

By On Minggu, Agustus 23, 2026

Gedung Dewan Pers. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Dewan Pers meminta wartawan untuk berhati-hati terhadap berbagai persoalan hukum pers. 

Khususnya terkait pembuatan berita, pemuatan konten berita di media sosial pribadi serta wawancara narasumber yang bisa memicu wartawan dilaporkan atas tindak pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP. 

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan dalam Konferensi Pers Penyampaian Kinerja Dewan Pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta pada Rabu, 19 Agustus 2026. 

Abdul Manan meminta agar wartawan berhati-hati dalam segi pembuatan berita. 

Sebab, kata dia, berdasarkan catatan Dewan Pers dalam periode Januari hingga Juli 2026 terdapat sekitar 50 wartawan yang dilaporkan secara pidana dalam UU ITE dan KUHP. 

Jumlah tersebut dilihat dari 60 layanan Ahli Pers yang disediakan oleh Dewan Pers dalam mendampingi kasus laporan pidana yang menjerat wartawan. 

Dimana, dari jumlah tersebut, 27 di antaranya menangani kasus dengan jeratan UU ITE, dan 24 lainnya adalah KUHP serta beberapa di antaranya juga terkait KUHP Perdata dan kasus penghalang-halangan Undang-Undang Pers. 

"Saya kira ini warning juga buat kita semua bahwa lebih berhati-hati dalam membuat berita karena sebelumnya kita punya jerat yang bernama Undang-Undang ITE, sekarang ada KUHP. Ini kasusnya cukup banyak. Artinya, dengan ada 27 layanan ahli untuk Undang-Undang ITE dan 24 KUHP, kan berarti setidaknya ada 50-an wartawan yang dilaporkan secara pidana dalam Undang-Undang ITE dan KUHP,” ujar Abdul Manan. 

"Kita juga tahu, Undang-Undang ITE yang masih dipakai itu kan terkait 27A, KUHP 433, semuanya tentang pencemaran nama baik. Jadi lebih berhati-hatilah ke depan,” imbuhnya. 

Ia juga meminta agar wartawan berhati-hati saat akan mengunggah konten di media sosial. 

Hal tersebut dikarenakan jumlah pemidanaan terhadap wartawan terkait unggahan konten di media sosial cukup tinggi bahkan jumlahnya hampir berimbang dengan jumlah kasus pemidanaan akibat konten di media online. 

“Itu artinya teman-teman harus lebih berhati hati terutama wartawan, berhati-hati untuk posting di media sosial,” ujarnya. 

"Karena tentu saja teman-teman tahu bahwa postingan wartawan di media sosial yang bukan medsos milik perusahaan, bukan akun resmi perusahaan, itu berpotensi untuk dipidanakan. Jadi kalau posting di akun pribadi lebih berhati-hati karena dia tidak mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Pers,” tambah dia. 

Dia juga meminta para wartawan untuk berhati-hati dalam mengelola atau memperlakukan informasi yang didapat dari narasumber. 

Hal itu disampaikan mengingat adanya kasus narasumber yang dipidanakan akibat wawancaranya yang dimuat di media. 

Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara detail terkait kasus tersebut. 

"Kasus lainnya yang saya kira juga menarik dan ini juga warning buat kita adalah wartawan ketika mewawancarai narasumber, ketika menulis berita, berhati-hati memperlakukan informasi dari narasumber. Ya saya kira sesuai prinsip, wartawan harus selalu skeptis, berusaha tidak boleh menelan mentah-mentah apa yang disampaikan narasumber," ujarnya. 

"Karena itu akan bisa berakibat kepada wartawan karena pencemaran nama baik, tapi bisa juga kepada narasumbernya pencemaran nama baik,” ungkapnya. 

Ia menekankan bahwa bercermin dari kasus tersebut, kesalahan pengolahan informasi dari narasumber yang dimuat dalam berita bukan hanya berdampak kepada wartawan itu sendiri melainkan juga kepada narasumber. 

Menurutnya, kondisi tersebut nantinya akan membuat efek berkelanjutan dimana tidak ada lagi pihak yang ingin menjadi narasumber media. 

"Saya kira ini juga reminder buat teman-teman wartawan untuk lebih berhati-hati karena kalau kita teman-teman salah, bukan hanya teman-teman yang bisa jadi korban pemidanaan, tapi juga narasumbernya,” ujarnya. 

“Pemidanaan terhadap narasumber kan punya chilling effect. Bisa membuat orang takut jadi narasumber media dan saya kira kita bisa bayangkan apa dampaknya kalau tidak ada narasumber yang berani bicara,” pungkasnya. (*/red)

Dua Pemuda Diamankan di Gandapura, Polisi Sita 2,42 Gram Sabu

By On Minggu, Agustus 23, 2026

Dua pemuda berinisial MZ, warga Geulumpang Tiga, Pidie, dan HS, warga Jangka, Bireuen, diamankan petugas karena diduga memiliki narkotika jenis sabu. Keduanya diamankan di Polsek Gandapura, Bireuen.

BIREUEN, KabarViral79.Com – Kepolisian Resor (Polres) Bireuen kembali melakukan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

Dua pemuda berinisial MZ (26), warga Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie, dan HS (24), warga Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, diamankan petugas karena diduga memiliki narkotika jenis sabu. 

Keduanya ditangkap dalam kegiatan penindakan yang dilakukan tim gabungan Polsek Gandapura pada 18 Agustus 2026 malam. 

Penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika. 

MZ dan HS diamankan saat sedang mengendarai sepeda motor di jalan Desa Geurugok, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. 

Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan narkotika jenis sabu dengan berat 2,42 gram. Barang tersebut ditemukan tersimpan di dalam kotak rokok. 

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh petugas, sabu tersebut diduga dibeli dari seorang berinisial MM yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan harga Rp 800 ribu. 

Kapolres Bireuen AKBP Yulhendri melalui Kasi Humas Polres Bireuen AKP M. Nasir menegaskan, pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan serta peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bireuen. 

"Kami berkomitmen untuk terus memberantas narkotika di wilayah hukum Polres Bireuen. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika," ujar AKP M. Nasir, Sabtu, 22 Agustus 2026. 

Saat ini, kedua pemuda tersebut telah diamankan di Mapolres Bireuen untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. 

Barang bukti berupa sabu seberat 2,42 gram juga telah diamankan untuk kepentingan penyidikan. 

Polres Bireuen mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkotika karena dapat merusak masa depan serta memberikan dampak buruk terhadap diri sendiri, keluarga dan lingkungan. 

Kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam memerangi peredaran narkotika guna menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan bersih dari narkoba. (Joniful Bahri)

PPWI Laporkan Teddy Kurniawan, Beno Adi Nugraha Junanto, dan Rivan Putera Yuwono ke Bareskrim Polri atas Dugaan Pemerasan dan Penipuan

By On Sabtu, Agustus 22, 2026

 


Jakarta — Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menyampaikan Laporan Polisi terhadap komplotan mafia tanah yang telah merugikan anggota PPWI atas nama Ambar Witjaksono Sutarman dan Mia Laelasari, ke SPKT Bareskrim Polri, Kamis, 20 Agustus 2026. Para terlapor adalah Teddy Kurniawan (Lk/45), Beno Adi Nugraha Junanto (Lk/37), Rivan Putera Yuwono (Lk/40), dkk, yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 482 KUHP dan/atau tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 492 KUHP.


Petugas pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri telah menerima laporan yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/381/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 20 Agustus 2026. Laporan resmi ini diajukan langsung oleh korban Mia Laelasari bersama suaminya Ambar Witjaksono Sutarman. Hadir mendampingi pelapor, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke; Wasekjen PPWI, Julian Caesar; dan Anggota PPWI DKI Jakarta, Tiur Simamora.


Peristiwa yang menimpa Mia Laelasari dan Ambar Witjaksono Sutarman ini terjadi dalam rentang kurun waktu Juli 2023 hingga Agustus 2023. Kasus ini membongkar skema kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan tekanan, intimidasi, serta manipulasi instrumen hukum untuk merampas aset tanah dan bangunan bernilai miliaran rupiah milik korban. Dalam aksinya, para terlapor juga memanfaatkan oknum anggota polisi Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yakni AKP Anggi Fauzi Arfandi Hasibuan, Ipda Agus Sudrajat, Aiptu Tulus Dwi Widodo, dan Aiptu Rohmat Jaelani.


*Wilson Lalengke Desak Bareskrim Bertindak Cepat Tanpa Kompromi*


Menanggapi terbitnya Laporan Polisi Nomor: LP/B/381/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI tersebut, Tokoh Etika Publik sekaligus aktivis HAM internasional, Wilson Lalengke, mengecam keras tindakan biadab yang dilancarkan oleh komplotan mafia tanah ini. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menegaskan bahwa aksi perampasan aset yang melibatkan Teddy Kurniawan, Rivan Putera Yuwono, dan khususnya residivis Beno Adi Nugraha Junanto, telah menghancurkan rasa keadilan masyarakat.


Wilson Lalengke menyampaikan beberapa poin penegasan yang sangat keras dan amat sangat penting. Pertama, ia mengecam modus operandi para terlapor yang menggunakan ancaman, jebakan transaksi, serta pemaksaan psikologis menggunakan tangan oknum-oknum aparat untuk menguasai aset korban. Tindakan ini merupakan bentuk kejahatan ala premanisme terstruktur yang mesti ditumpas habis.


Kedua, Wilson Lalengke secara khusus menyoroti keterlibatan Beno Adi Nugraha Junanto. Sebagai seorang residivis yang memiliki rekam jejak kejahatan berulang, tindakan Beno menunjukkan sikap menantang hukum yang amat meresahkan. "Residivis kasus penipuan seperti Beno Adi tidak pernah memiliki iktikad baik. Pengulangan tindak pidana yang sama ini adalah bukti nyata keberanian ekstra pelaku kejahatan karena merasa tidak tersentuh oleh hukum!" tegas tokoh pers nasional yang dikenal getol membela warga terzalimi di berbagai daerah tersebut, usai mendampingi anggotanya melapor ke Bareskrim Polri.


Selanjutnya, Wilson Lalengke mendesak Bareskrim Polri untuk bergerak cepat, transparan, dan profesional dalam menindaklanjuti laporan bernomor LP/B/381/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI. Ia meminta penyidik segera menerbitkan surat penangkapan dan melakukan penahanan terhadap Teddy Kurniawan, Rivan Putera Yuwono, Beno Adi Nugraha Junanto, beserta seluruh pihak yang terlibat.


Penahanan mendesak dilakukan guna mengantisipasi tingginya potensi para terlapor melarikan diri, merusak alat bukti, atau melakukan intimidasi lanjutan terhadap korban. "Negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah! Bareskrim Polri harus segera menangkap dan memenjarakan para pelaku ini sebelum mereka kabur menghindari jerat hukum," ujar Wilson Lalengke mengingatkan.


*Keruntuhan Keadilan dan Anatomi Kejahatan Terorganisasi*


Skandal mafia tanah yang dilaporkan ke Bareskrim Polri ini memantulkan potret buram distorsi hukum, di mana instrumen keadilan rentan disalahgunakan oleh para spekulan jahat. Filsuf pencerahan asal Prancis, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), dalam teorinya mengenai _Du contrat social_ (Kontrak Sosial), menyatakan bahwa warga negara menyerahkan sebagian haknya kepada negara agar hak milik dan keselamatan mereka dipelihara oleh hukum.


Ketika kelompok mafia tanah mampu menekan dan merampas hak milik warga secara melawan hukum, maka kontrak sosial tersebut telah dikhianati secara terbuka. Negara dinilai lalai jika membiarkan rakyatnya menjadi korban pemerasan.


Sementara itu, filsuf politik Hannah Arendt (1906-1975) dalam konsepnya mengenai _Banality of Evil_ (Kebiadaban yang Terbiasa) menggambarkan bagaimana kejahatan terstruktur dapat berlangsung lancar ketika para pelakunya menjalankan aksi kejahatan tanpa refleksi moral dan rasa bersalah. Penyerobotan lahan melalui skema pemerasan dan pengancaman adalah bentuk penindasan yang menghancurkan harkat dan martabat korban.


Dari sudut pandang etika hukum Thomas Aquinas (1225-1274), hukum manusia (_lex humana_) yang bertentangan dengan keadilan hakiki dan hukum alam (_lex naturalis_) bukanlah hukum yang sah, melainkan suatu bentuk kekerasan (_per vim magis quam legem_). Pemaksaan pengalihan aset di bawah ancaman dan pemerasan adalah tindakan yang batal demi hukum secara moral maupun yuridis.


*Ujian Integritas bagi Penegak Hukum*


Terbitnya Surat Tanda Terima Laporan Polisi di Bareskrim Polri menjadi titik penting dalam mempertaruhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Publik kini menanti langkah konkrit Bareskrim Polri dalam menindaklanjuti laporan tersebut.


Mengamankan para terlapor -Teddy Kurniawan, Rivan Putera Yuwono, Beno Adi Nugraha Junanto, dkk., adalah langkah awal yang dapat mengembalikan marwah kepolisian sebagai pelindung rakyat. Keadilan bagi Mia Laelasari dan Ambar Witjaksono Sutarman harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi membongkar cengkeraman mafia tanah di Indonesia. (TIM/Red)

Peduli Korban Kebakaran, Kapolsek Panggarangan dan Bhayangkari Salurkan Sembako ke Ponpes Nurul Ibad

By On Sabtu, Agustus 22, 2026

 


LEBAK,Kavarviral79.com  – Jajaran Polsek Panggarangan menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin, S.H., bersama Ketua Ranting Bhayangkari Panggarangan dan personel Polsek, mengunjungi sekaligus menyalurkan bantuan sembako kepada Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Nurul Ibad di Kampung Cikaso, RT 021/RW 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Sabtu (22/8/2026) sekira pukul 14.00 WIB.


Kunjungan ini merupakan wujud empati Polri dan Bhayangkari untuk memberikan dukungan moril kepada para santri serta pengurus pesantren pascabencana kebakaran. 


Kehadiran rombongan dinilai menjadi bukti nyata bahwa Polri selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya saat situasi sulit.


Dalam kegiatan tersebut, bantuan logistik berupa beras, telur, mi instan, dan minyak goreng diserahkan langsung untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan harian para santri selama masa pemulihan. 


Aksi sosial ini juga didampingi dan disaksikan langsung oleh Kepala Desa Mekarsari sebagai bentuk sinergi tingkat desa.


Kapolsek Panggarangan, AKP Acep Komarudin, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang menimpa institusi pendidikan agama tersebut. 


Kebakaran ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengganggu aktivitas belajar-mengajar para santri.


“Kami dari Polsek Panggarangan bersama Bhayangkari turut prihatin atas musibah ini. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kami. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban harian para santri serta pengurus selama proses pemulihan,” ujar AKP Acep Komarudin.



Selain menyerahkan logistik, Kapolsek beserta Ketua Ranting Bhayangkari juga memberikan motivasi agar pengurus dan santri tetap tegap, sabar, dan tabah. Kapolsek turut mengetuk hati seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengulurkan tangan membantu Ponpes Salafiyah Nurul Ibad.


Bagi institusi Polri, aksi kemanusiaan seperti ini menjadi bagian penting dalam mempererat kedekatan emosional serta menjaga kepercayaan publik. 


Tugas polisi tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga hadir sebagai pelindung dan pelayan saat warga membutuhkan pertolongan.


Seluruh rangkaian kegiatan penyerahan bantuan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. 


Pihak Ponpes Salafiyah Nurul Ibad menyambut baik kepedulian ini dan akan segera mengalokasikan bantuan tersebut untuk kebutuhan para santri.


(Uday/Angga)