Gibran Mundur Sebagai Wapres, Inilah Sikap Ketua Umum DPP KNPI dan Seruan untuk Seluruh Pemuda Indonesia

Gibran Mundur Sebagai Wapres, Inilah Sikap Ketua Umum DPP KNPI dan Seruan untuk Seluruh Pemuda Indonesia

By admin On Kamis, November 12, 2026

 

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Dr. H. Ali Hanafiah, SE., SH., M.Si., menyerukan kepada seluruh pemuda Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ali Hanafiah menegaskan bahwa pemuda harus mengambil peran strategis sebagai perekat persatuan nasional, penjaga nilai-nilai kebangsaan, sekaligus kekuatan moral dalam mengawal perjalanan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.

Menurutnya, di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi bangsa, pemuda tidak boleh terjebak dalam perpecahan, polemik, maupun perbedaan pandangan yang justru dapat melemahkan persatuan nasional.

"Pemuda Indonesia harus menjadi perekat persatuan bangsa. Jangan biarkan perbedaan membuat kita terpecah belah. Mari kita jaga bangsa dan negara ini, ciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif. Saatnya pemuda bangkit bersama, mengedepankan kepentingan nasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia," tegas Ali Hanafiah di Jakarta, Kamis (12/11/2026), menyikapi situasi politik terkini tentang keputusan mundur Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. 

Sebagai bentuk tanggung jawab organisasi, Ali Hanafiah secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran KNPI di Indonesia, mulai dari Ketua DPD KNPI tingkat provinsi, Ketua DPC KNPI kabupaten/kota, hingga seluruh Ketua Pengurus Kecamatan KNPI se-Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia meminta seluruh jajaran KNPI agar hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi dengan berbagai elemen, serta mengambil peran aktif dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

"KNPI harus menjadi rumah besar pemuda Indonesia yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. Saya instruksikan seluruh jajaran KNPI di Indonesia untuk menjaga soliditas organisasi, merawat persaudaraan, dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa. Jangan menjadi pemicu perpecahan, tetapi jadilah kekuatan yang mempersatukan," ujarnya.

Ali Hanafiah juga mengingatkan bahwa momentum peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November harus menjadi refleksi penting bagi seluruh generasi muda Indonesia.

Menurutnya, kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian para pahlawan yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga demi berdirinya Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

"Kita baru saja memperingati Hari Pahlawan. Ini harus menjadi momentum kebangkitan pemuda Indonesia. Kita tidak boleh melupakan jasa dan pengorbanan para pahlawan. Tugas generasi muda hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka, bukan lagi dengan mengangkat senjata, tetapi melalui persatuan, kerja nyata, menjaga keutuhan NKRI, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemuda harus mampu menerjemahkan semangat kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi generasi yang produktif, berintegritas, memiliki kepedulian sosial, serta mampu menjaga persaudaraan di tengah keberagaman Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Hanafiah turut menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada MPR RI.

Ia berharap keputusan tersebut menjadi momentum untuk mengakhiri berbagai polemik politik yang berkembang, sehingga bangsa Indonesia dapat kembali memusatkan perhatian pada agenda-agenda strategis pembangunan nasional.

"Saya mengapresiasi langkah dan keputusan yang diambil Saudara Gibran Rakabuming Raka. Mudah-mudahan dengan langkah pengunduran diri ini, ke depan tidak ada lagi polemik berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Mari kita akhiri perbedaan yang tidak produktif. Jangan sampai kepentingan bangsa dan negara dikorbankan oleh dinamika politik yang berkepanjangan," ujar Ali.

Ali menilai, Indonesia saat ini menghadapi tantangan global yang tidak ringan, mulai dari dinamika geopolitik, persaingan ekonomi internasional, hingga berbagai tekanan dan ketidakpastian global yang membutuhkan kepemimpinan nasional serta persatuan seluruh elemen bangsa.

Karena itu, ia mengajak seluruh tokoh nasional, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan seluruh komponen bangsa untuk menghentikan polemik yang tidak produktif serta mengedepankan kepentingan nasional.

"Di tengah tantangan global yang begitu besar, bangsa ini membutuhkan persatuan dan soliditas nasional. Jangan sampai energi kita habis untuk mempertajam perbedaan. Saatnya kita bersatu, saling menguatkan, dan memberikan dukungan terhadap upaya pembangunan nasional," tegasnya.

Lebih lanjut, Ali Hanafiah menegaskan bahwa DPP KNPI berkomitmen untuk mengambil bagian dalam mengawal agenda pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

Menurutnya, pemuda harus menjadi mitra strategis dalam pembangunan nasional, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif, kritis, dan bertanggung jawab.

"Saya sebagai Ketua Umum DPP KNPI mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu, menjaga stabilitas nasional, dan bersama-sama mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. DPP KNPI menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan seluruh program Asta Cita Presiden Prabowo agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya. 

"Berbeda pandangan boleh, berbeda pilihan boleh, tetapi persatuan Indonesia harus tetap menjadi yang utama. Mari kita rawat Indonesia, kita jaga NKRI, dan kita lanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Pemuda bersatu, Indonesia kuat!" Sambung Ketua Umum DPP KNPI tersebut.

Gibran Mundur, Kevin Wu Serukan Kebangkitan Anak Muda

Gibran Mundur, Kevin Wu Serukan Kebangkitan Anak Muda

By admin On Kamis, November 12, 2026

  

Jakarta – Dinamika politik nasional menyusul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mendapat perhatian Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu.

Kevin menilai, peristiwa tersebut harus menjadi momentum refleksi bagi masa depan demokrasi Indonesia, khususnya dalam membuka ruang regenerasi kepemimpinan nasional dan mendorong partisipasi generasi muda dalam politik.

Menurutnya, di tengah berbagai tantangan bangsa, mulai dari tekanan ekonomi, korupsi, ketimpangan sosial hingga krisis kepercayaan terhadap elite politik, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani mengambil bagian dalam proses politik dan bertanggung jawab memperbaiki keadaan bangsa.

"Hari ini satu Gibran mundur, tetapi jangan sampai sejuta anak muda ikut kehilangan harapan. Indonesia tidak boleh kehilangan satu generasi hanya karena pertarungan politik para elite," tegas Kevin, Kamis (12/11/2026).

Ia berpandangan, kehadiran Gibran di panggung politik nasional sebelumnya telah membuka ruang diskusi mengenai kesempatan generasi muda untuk tampil dan mengambil peran dalam kepemimpinan tertinggi negara.

Namun demikian, Kevin menegaskan bahwa regenerasi politik tidak cukup hanya mengandalkan faktor usia. Kepemimpinan harus dibangun di atas fondasi integritas, kompetensi, meritokrasi, serta penghormatan terhadap hukum dan konstitusi.

"Kita harus berani mengakui bahwa usia muda bukan jaminan kebijaksanaan, tetapi usia tua juga bukan monopoli kepemimpinan. Yang dibutuhkan bangsa ini bukan sekadar pemimpin muda, melainkan pemimpin yang punya keberanian, kemampuan, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat," ujarnya.

*Kevin Wu Ingatkan Bahaya Polarisasi Politik*

Lebih lanjut, Kevin mengingatkan agar dinamika politik yang berkembang terkait pengunduran diri Gibran tidak berubah menjadi politik dendam maupun polarisasi berkepanjangan.

Menurutnya, konflik antarelite politik jangan sampai mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

Ia menekankan bahwa setiap proses ketatanegaraan harus diselesaikan secara transparan dan konstitusional, dengan tetap memperhatikan persoalan hukum yang menjadi latar belakang dinamika tersebut.

"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tetapi demokrasi juga tidak boleh menjadi arena saling menghancurkan. Kita membutuhkan politik yang menyelesaikan persoalan bangsa, bukan politik yang hanya sibuk menyingkirkan lawan," katanya.

Kevin menilai, penegakan hukum dan kualitas demokrasi harus berjalan beriringan. Perbedaan pandangan politik semestinya tidak menghilangkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan kepentingan nasional.

*Momentum Melahirkan Pemimpin Muda Berintegritas*

Kevin berharap dinamika politik yang terjadi dapat menjadi momentum lahirnya generasi baru pemimpin Indonesia yang lebih berani, bersih, kompeten, serta memiliki orientasi kuat terhadap pelayanan masyarakat.

Baginya, regenerasi kepemimpinan merupakan kebutuhan penting dalam menjaga keberlanjutan demokrasi dan memastikan masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kepentingan segelintir elite politik.

Ia juga menegaskan bahwa mundurnya seorang tokoh dari jabatan publik tidak boleh dimaknai sebagai tertutupnya kesempatan bagi generasi muda untuk berkiprah dalam dunia politik.

"Gibran boleh meninggalkan kursi Wakil Presiden, tetapi pintu politik bagi generasi muda jangan pernah ikut ditutup bersamanya," ungkap Kevin.

Menutup pernyataannya, Kevin menyampaikan pesan bahwa generasi muda harus menjadikan dinamika politik sebagai dorongan untuk tampil membawa perubahan, bukan sekadar menjadi penonton dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

"Hari ini satu Gibran mundur, esok seribu anak muda harus bangkit! Bukan untuk mewarisi kekuasaan, melainkan untuk memperbaiki Indonesia," pungkasnya.

Gubernur Andra Soni: Reintegrasi Warga Binaan Butuh Sinergi Lintas Sektor

Gubernur Andra Soni: Reintegrasi Warga Binaan Butuh Sinergi Lintas Sektor

By Redaksi On Kamis, November 12, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Forum Reintegrasi Sosial (FORIS) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter), di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis, 12 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan bahwa keberhasilan proses reintegrasi sosial Warga Binaan pemasyarakatan (WBP) tidak dapat dibebankan semata kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas). 

Upaya tersebut menuntut sinergi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga elemen masyarakat. 

​Hal itu disampaikan Gubernur Andra Soni saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Forum Reintegrasi Sosial (FORIS) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter), di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis, 12 November 2026. 

​Menurut Andra Soni, reintegrasi bukan sekadar proses memulangkan warga binaan ke tengah masyarakat, melainkan upaya memastikan mereka mendapat ruang untuk memperbaiki diri, mandiri secara ekonomi, dan kembali berkontribusi positif. 

​"Keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari selesainya masa pidana, tetapi dari keberhasilan seseorang kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab," ucapnya. 

​Ia menilai, selama ini masih banyak warga binaan yang bebas dalam kondisi belum siap secara mental, minim keterampilan, serta harus menghadapi stigma lingkungan. 

Oleh karena itu, ia mendorong agar program reintegrasi dijalankan secara terpadu dan tidak sebatas formalitas. 

​"Reintegrasi dijalankan untuk menjembatani pembinaan di dalam Lapas dengan kehidupan nyata di luar. Tujuannya, agar mereka pulih fungsi sosialnya, diterima kembali, mandiri secara ekonomi, dan tidak mengulangi tindak pidana," jelasnya. 

Gubernur Andra Soni juga menyoroti strategisnya peran Bapas seiring berlakunya KUHP Nasional per 2 Januari 2026 yang memuat pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. 

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, peran Bapas dan Kelayan Binter diuji untuk lebih berdampak. 

​"Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program terukur, pembagian peran yang jelas, dan pelaporan hasil yang berkala," tegasnya. 

​Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sendiri terus mendukung langkah reintegrasi sosial. Melalui Dinas Sosial (Dinsos), pemerintah telah menyalurkan bantuan Jaminan Sosial Keluarga dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp 6,15 miliar kepada 2.950 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sepanjang tahun 2025 hingga 2026. 

​Andra Soni meyakini, apabila reintegrasi berjalan baik, dampaknya akan langsung dirasakan secara luas. Selain menekan angka pengulangan tindak pidana (residivisme), lingkungan menjadi lebih aman, sehingga iklim investasi di Banten semakin kondusif. 

Hal ini krusial untuk menopang laju ekonomi Banten yang tumbuh 5,72 persen pada triwulan III 2026, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,47 persen. 

​Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, sepakat bahwa reintegrasi sosial tidak bisa dikerjakan oleh Bapas secara mandiri. 

Ia berharap kegiatan FORIS 2026 ini mampu melahirkan gagasan strategis guna meningkatkan kualitas pembimbingan klien pemasyarakatan. 

​"Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, serta langkah penanggulangan bersama guna mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Banten," ujar Lili. 

​Sebagai informasi, kegiatan yang diinisiasi oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Banten bersama Bapas Kelas I Serang ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) multisektor. Kesepakatan tersebut melibatkan Polda Banten, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, BAZNAS Provinsi Banten, serta DP3AKB Kota Serang. (Welfendry)

Peringati HKN ke-62, Bupati Ratu Zakiyah Pastikan Terus Optimalkan Pelayanan Kesehatan

Peringati HKN ke-62, Bupati Ratu Zakiyah Pastikan Terus Optimalkan Pelayanan Kesehatan

By Redaksi On Kamis, November 12, 2026

Bupati Serang, Ratu Zakiyah saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kabupaten Serang tahun 2026, di Lapangan Tennis Indoor, Kamis, 12 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan bahwa Pemkab Serang terus memenuhi berbagai sarana dan prasarana (sapras) kesehatan untuk teru mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di desa. 

Hal itu dilakukan agar warga yang sehat terus bertambah dan mereka bisa bekerja dengan baik. 

Bupati Serang, Ratu Zakiyah sapaan Ratu Rachmatuzakiyah mengutip pesan dari Menteri Kesehatan bahwa sekarang mindset harus diubah. 

“Kita tidak hanya mengobati orang yang sakit, tapi bagaimana kita menjaga atau mempertahankan warga yang sehat untuk tetap sehat,” kata Ratu Zakiyah saat Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kabupaten Serang tahun 2026, di Lapangan Tennis Indoor, Kamis, 12 November 2026. 

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di 31 Puskesmas. 

“Salah satunya adalah kita terus memenuhi sarana-prasarana, kemudian juga memperkuat kapasitas dan kompetensi seluruh tenaga kesehatan, dan tadi juga telah dipaparkan oleh Pak Kadinkes bahwa di tengah keterbatasan anggaran kita masih tetap bisa membangun atau merehabilitasi beberapa puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Serang,” kata Bupati. 

Saat ini yang masih menjadi PR bagi tenaga kesehatan adalah menurunkan angka stunting. 

“Hari ini kita sudah menurunkan 2,4 persen dan ada capaian-capaian yang menurut saya sudah melebihi target nasional di antaranya adalah umur harapan hidup dari warga kita sudah melampaui target nasional. Target nasional itu ada di angka 74,68 tahun dan kita sudah ada di angka 75,68 tahun. Itu artinya kita sudah melampaui target dari capaian atau target nasional,” katanya. 

Selanjutnya di capaian yang lainnya, yaitu CKG, target nasional di angka 43 persen sementara Pemkab Serang sudah melampaui target nasional yaitu ada di angka 63 persen. 

“Namun saya tetap meminta kepada Dinkes dan seluruh jajaran tenaga kesehatan untuk terus mendorong tenaga kesehatan dan seluruh warga untuk melakukan cek kesehatan gratis.  Ini penting dilakukan oleh seluruh warga sehingga kita bisa memitigasi risiko terutama bagi penyakit-penyakit yang perlu penanganan khusus,” katanya. 

Menurut Bupati, kalau bisa memitigasi dari lebih awal, maka tentu pengobatannya juga akan lebih murah dan lebih tidak lama untuk diobati. 

“Oleh karena itu, untuk seluruh warga, jaga kesehatan, terapkan pola atau perilaku hidup yang sehat, dan kesehatan ini tugas kita bersama. Tidak hanya dinas kesehatan tapi seluruh warga dan mitra-mitra yang lain,” tegasnya. 

Di Hari Kesehatan Nasional ini Bupati mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh tenaga kesehatan baik dokter, bidan, bidan desa, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kefarmasian, kader posyandu, kader kesehatan, dinas kesehatan Kabupaten Serang, dan seluruh mitra yang sudah bahu-membahu, berkolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Serang bahagia salah satunya adalah membangun warga untuk tetap sehat. 

“Alhamdulillah untuk dokter di seluruh puskesmas itu sudah ada dokternya masing-masing, namun tetap masih kurang. Kita tentu ini akan terus kita perkuat lagi. Untuk dokter ini semoga nanti ada bantuan dari pemerintah pusat,” ujarnya. 

Bupati menegaskan bahwa tenaga kesehatan khususnya Kepala Puskesmas untuk terus memberikan pelayanan optimal. 

“Jadi  yang belum dilakukan berarti harus segera dilakukan termasuk penanganan terhadap ibu hamil dan anak untuk lebih masif kembali sehingga kemudian itu juga dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak,” tuturnya. 

Di tempat yang sama, Kepala Dinkes Kabupaten Serang, dr. Efirzal mengatakan, dalam HKN juga digelar sunatan massal sebanyak 500 orang yang berasal dari 31 Puskesmas dan sukses digelar. 

“Nah kemudian saat ini menjadi yang tantangan besar kami adalah CKG. Cuma alhamdulillah karena itu program nasional kita di angka 63 persen dari target nasional 46 persen. Jadi kan luar biasa. Di Provinsi Banten kita lima besar pencapaiannya,” ujarnya. 

CKG diharapkan menjadi kegiatan rutin seperti MCU. Tapi memang perlu persiapan karena ada salah satunya pemeriksaan darah. Mudah-mudahan tahun depan bisa 100 persen. 

“Kalau itu dapat kita bisa mendeteksi nah kalau kita udah bisa mendeteksi segala sesuatu bisa kita rencanakan dengan baik misalnya, oh ternyata di Kabupaten Serang setelah CKG gitu darah tingginya atau hipertensinya itu misalnya 10. Kita bisa ngitung. Ngitung obat, ngitung segala perencanaan itu bisa karena kita tahu basic dari penyakit itu,” katanya. 

Menurut Efrizal, Bupati Serang benar-benar  memprioritaskan Kesehatan dan juga Pendidikan. 

Bupati mengalokasikan dana untuk Kesehatan Masyarakat di Tengah keterbatasan fiscal. 

“Tapi Bupati masih bisa mengalokasikan rehab-rehab di beberapa tempat di Puskesmas,”  katanya. 

Dia mengatakan, berbicara soal kesehatan itu bukan puskesmas saja tapi  juga ada klinik, ada dokter, dan mitra. 

“Sehingga itu nanti saya pernah sampaikan ke teman-teman, jadi PR saya, nanti saya bisa tunjukin bahwa misalnya dari kumulatif jumlah dari semua yang sektor kesehatan, berapa sih kita kurang. Tapi untuk yang di pemerintah, khususnya puskesmas, secara keseluruhan insyaallah dan alhamdulillah semuanya udah ada tenaga kesehatannya. Walaupun secara jumlah mungkin belum memadai,” tegasnya. 

Turut hadir, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Sekretaris Daerah (Sekda), Zaldi Dhuhana, para pejabatn Eselon, Camat, para Kepala Puskesmas, dan tenaga kesehatan (Nakes) se-Kabupaten Serang, Unusr Forkopimda dan Unsur Perbankan dan layanan kesehatan. (*/red)

Polsek Cikande Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Kerja di PT Indoblock Mitra Lestari, Satu Pekerja Meninggal Dunia

Polsek Cikande Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Kerja di PT Indoblock Mitra Lestari, Satu Pekerja Meninggal Dunia

By Redaksi On Kamis, November 12, 2026

Petugaa Polsek Cikande, Polres Serang, saat mendatangi lokasi kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Indoblock Mitra Lestari, Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pada Senin, 09 November 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com – Jajaran Polsek Cikande, Polres Serang, bergerak cepat menindaklanjuti laporan adanya kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Indoblock Mitra Lestari, Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, pada Senin, 09 November 2026.

Begitu menerima informasi dari tokoh masyarakat setempat, personel piket siaga Polsek Cikande langsung mendatangi rumah duka di Kampung Banjar Sari, Desa Cikande, serta lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal. 

Dalam peristiwa tersebut, seorang pekerja berinisial Ruslin (32), warga Desa Cikande, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan aktivitas pembersihan tangki Balmil, yakni tempat penampungan bahan baku pembuatan bata hebel. 

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari pihak keluarga, peristiwa bermula ketika korban sedang melakukan pembersihan di dalam tangki. 

Namun, secara tiba-tiba sisa bahan baku yang berada di dalam tangki tumpah dan menimpa korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. 

Selanjutnya, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit (RS) Hermina sebelum kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Banten untuk penanganan lebih lanjut. 

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri dalam keterangannya, Kamis, 12 November 2026, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan pemeriksaan awal, serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. 

"Kami telah menindaklanjuti informasi kejadian tersebut dengan mendatangi lokasi dan rumah duka. Anggota juga telah melakukan langkah-langkah awal, di antaranya memasang garis polisi, mencatat identitas saksi-saksi, serta melakukan pemeriksaan untuk memperoleh gambaran awal mengenai peristiwa tersebut," ujar Kompol Rudika. 

Kapolsek menjelaskan bahwa pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut. 

Keterangan yang diperoleh dari keluarga korban akan menjadi salah satu bahan awal dalam proses penyelidikan dan akan dicocokkan dengan fakta-fakta di lapangan. 

"Kami turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Kami memahami bahwa peristiwa ini merupakan duka yang berat bagi keluarga. Oleh karena itu, kami berharap keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan," ungkapnya. 

Kapolsek juga mengimbau kepada pihak perusahaan agar senantiasa memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya terhadap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, seperti aktivitas pembersihan tangki atau ruang terbatas (confined space). 

"Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama. Kami mengimbau agar setiap aktivitas pekerjaan yang memiliki risiko tinggi dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan, dilengkapi peralatan pelindung diri, serta pengawasan yang memadai guna mencegah terulangnya kejadian serupa," tegasnya. 

Polsek Cikande bersama Sat Reskrim Polres Serang akan terus melakukan koordinasi dan pendalaman sesuai dengan kewenangan kepolisian guna memastikan peristiwa tersebut ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*/red)

Satresnarkoba Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Narkotika Jenis Sabu

Satresnarkoba Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Narkotika Jenis Sabu

By Redaksi On Kamis, November 12, 2026

Satresnarkoba Polres Serang berhasil meringkus dua pengedar narkotika jenis sabu. 

SERANG, KabarViral79.Com – Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Serang berhasil meringkus dua pengedar narkotika jenis sabu yang telah lama menjadi target operasi. 

Kedua tersangka ditangkap di area parkir toko swalayan Indomaret di Jalan Ciptayasa Dumus, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Kamis, 05 November 2026. 

Kedua tersangka itu, di antaranya berinisial AA (30), warga Desa Kubang Puji, dan MH (24), warga Desa Kaserangan. Keduanya merupakan warga Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. 

Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil mengamankan 35 paket sabu dengan berat total 87,24 gram. 

Barang haram tersebut disembunyikan di dalam bagasi sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan kedua pelaku. 

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi mengatakan, penangkapan kedua tersangka merupakan hasil pengembangan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin Ipda Ricky Handani. 

"Berbekal informasi dari masyarakat, anggota melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengetahui keberadaan kedua tersangka yang saat itu sedang berbelanja di Indomaret menggunakan sepeda motor Honda Scoopy," kata Kapolres, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Kapolres, begitu kedua tersangka keluar dari toko swalayan, petugas langsung melakukan penyergapan dan penggeledahan. 

Dari pemeriksaan bagasi sepeda motor, polisi menemukan 35 paket sabu berbagai ukuran, timbangan digital, plastik klip bening serta lakban yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika. 

"Kedua tersangka ini sudah menjadi target operasi karena diduga telah menjalankan bisnis peredaran sabu selama lebih dari dua tahun. Setelah ditangkap, keduanya langsung dibawa ke Mapolres Serang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya. 

Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengakui bahwa seluruh barang bukti sabu tersebut merupakan milik mereka. 

Rencananya, puluhan paket sabu itu akan disimpan di sejumlah titik untuk kemudian diedarkan kembali. 

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polres Serang, AKP Bondan Rahadiansyah menjelaskan, berdasarkan pengakuan tersangka, pasokan sabu tersebut diperoleh dari seseorang berinisial BO yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pemasok tersebut diketahui merupakan warga Grogol, Jakarta Barat. 

"Keterangan sementara dari kedua tersangka, sabu tersebut dibeli dari BO untuk kemudian diedarkan kembali. Saat ini kami masih melakukan pengembangan guna menelusuri jaringan pemasok dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat," ungkap Bondan. 

Bondan menambahkan, kedua tersangka mengaku telah menjalankan bisnis haram tersebut selama lebih dari dua tahun. Keuntungan dari penjualan sabu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Dari pengakuan tersebut, motif ekonomi menjadi alasan keduanya terlibat dalam peredaran narkotika. 

Kapolres menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Serang. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya. 

"Kami berkomitmen memberantas peredaran narkoba sampai ke jaringan pemasoknya. Tidak hanya pengedar, kami juga akan terus memburu bandar yang memasok barang haram tersebut," tegas alumnus Akpol 2007 itu. (*/red)

Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang Arif Kurniawan Jadi Tersangka Korporasi

Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang Arif Kurniawan Jadi Tersangka Korporasi

By Redaksi On Kamis, November 12, 2026

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriyatna. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Perusahaan tersebut diketahui dikelola oleh Arif Kurniawan (AK). 

"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir sejak 2014. 

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ujarnya. 

Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan pasal, primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, dengan sangkaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. 

Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor. Ketiga, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP. 

Diketahui, Kejagung tengah melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar mengatakan, dugaan peristiwa tindak pidana berlangsung periode 2013-2025. 

Menurutnya, ada lima perusahaan tambang nikel mulai PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat. 

"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” ujarnya. 

Saiful menjelaskan, salah satu temuan penyidik adalah manipulasi izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir tahun 2015. 

"Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” tuturnya. 

Selain itu, kata dia, perusahaan-perusahaan yang ada di bawah kendali AK tersebut diduga kuat menyuap pejabat penyelenggara negara guna melancarkan seluruh proses administrasi dan perizinan tambang. 

“Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” pungkasnya. (*/red)

Ini Daftar 19 Tokoh yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional oleh Prabowo

Ini Daftar 19 Tokoh yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional oleh Prabowo

By Redaksi On Kamis, November 12, 2026

Presiden Prabowo memberikan gelar Pahlawan Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Sebanyak 19 Tokoh diberi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026. 

Penganugerahan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. 

"Menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mereka yang nama, pangkat, dan daerah asalnya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik dalam bidang lain untuk mencapai merebut mempertahankan untuk mengisi kemerdekaan serta mewujudkan kejayaan bangsa dan negara," demikian kutipan Keppres yang dibacakan di Istana Negara. 

Salah satu Tokoh yang mendapat penganugerahan adalah Ekonom Raden Mas Margono Djojohadikusumo, yang juga kakek Presiden Prabowo Subianto. 

Selanjutnya, ada sejumlah nama Tokoh seperti Ali Sadikin (Bang Ali) yang pernah menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat selama dua periode dari tanggal April 1966 hingga Juli 1977. 

Ada juga nama Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso yang pernah menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke-5 yang menjabat dari tahun 1968 hingga 1971. 

Berikut daftar nama tokoh yang dapat Gelar Pahlawan Nasional: 

1. Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso dari Provinsi DKI Jakarta; 

2. Almarhum R.M. Margono Djojohadikusumo dari Provinsi Jawa Tengah; 

3. Almarhum Mr. Ali Sastroamidjojo dari Provinsi Jawa Timur; 

4. Almarhum Abdoel Moethalib Sangadji dari Provinsi Maluku; 

5. Almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

6. Almarhum Sutan Takdir Alisjahbana dari Provinsi DKI Jakarta; 

7. Almarhum Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari Provinsi DKI Jakarta; 

8. Almarhum Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) dari Provinsi Riau; 

9. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dari Provinsi Sumatera Utara; 

10. Almarhum Mayjen TNI (Purn) Soengkono dari Provinsi Jawa Timur;

11. Almarhum Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma dari Provinsi Jawa Barat; 

12. Almarhum K.H. M. Yusuf Hasyim dari Provinsi Jawa Timur; 

13. Almarhum K.H. Wasyid dari Provinsi Banten; 

14. Almarhum Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) dari Provinsi Sulawesi Utara; 

15. Almarhum Mohamad Roem dari Provinsi DKI Jakarta; 

16. Almarhum K.H. Abbas Abdul Jamil dari Provinsi Jawa Barat; 

17. Almarhum Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Provinsi Sulawesi Selatan; 

18. Almarhum Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Provinsi Kalimantan Timur; 

19. Almarhum Letkol Moch. Sroedji dari Provinsi Jawa Timur. 

(*/red)

MEMBACA ARAH BANGSA PASCA PENGUNDURAN DIRI WAPRES GIBRAN LBH Indonesia Raya: Momentum Menjaga Konstitusi, Stabilitas Negara, dan Kepercayaan Publik

MEMBACA ARAH BANGSA PASCA PENGUNDURAN DIRI WAPRES GIBRAN LBH Indonesia Raya: Momentum Menjaga Konstitusi, Stabilitas Negara, dan Kepercayaan Publik

By admin On Kamis, November 12, 2026

 

Serang, 12 November 2026 — Pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menjadi peristiwa penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia.

Keputusan tersebut bukan sekadar pergantian figur dalam jabatan publik, melainkan momentum untuk membaca kembali arah demokrasi, kualitas kelembagaan negara, serta komitmen penyelenggara negara terhadap konstitusi.

Direktur Wilayah Serang Raya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Raya , Trio Alberto, menyampaikan bahwa keputusan Gibran mengundurkan diri harus disikapi secara dewasa, objektif, dan konstitusional. 

"Seluruh elemen bangsa perlu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik kelompok maupun individu," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan pada Kamis, 12 November 2026, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekitar pukul 11.30 WIB. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat serupa juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR akan menindaklanjutinya.

Menurutnya, perkembangan tersebut terjadi di tengah tekanan politik di DPR yang sebelumnya mengarah pada proses penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait jabatan Wakil Presiden. 

Dengan demikian, pengunduran diri ini menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional yang harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.

Trio menilai, pengunduran diri seorang Wakil Presiden merupakan peristiwa serius yang harus dipahami dalam perspektif hukum tata negara.

Pengunduran diri tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai keputusan politik personal, tetapi juga harus diikuti dengan proses kelembagaan yang menjamin kepastian hukum.

Pengunduran diri Wakil Presiden merupakan peristiwa besar dalam perjalanan demokrasi kita. Namun, yang jauh lebih penting sekarang adalah bagaimana negara memastikan seluruh prosesnya berjalan berdasarkan konstitusi. 

"Jangan sampai dinamika politik justru menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya

Ia menegaskan bahwa surat pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Presiden dan MPR perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku. 

Status dan proses pemberhentian harus memiliki kepastian secara ketatanegaraan, bukan hanya berdasarkan pemberitaan atau pernyataan politik.

"Peristiwa ini menjadi ujian bagi seluruh lembaga negara dalam menunjukkan kedewasaan berdemokrasi," tuturnya

Presiden, MPR, DPR, dan seluruh institusi terkait harus menjalankan kewenangannya sesuai batas konstitusi. Tidak boleh ada lembaga yang memaksakan kehendak politik di luar mekanisme hukum.

“Negara ini dibangun berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kehendak kekuasaan. Siapa pun yang menduduki jabatan publik harus tunduk pada hukum. Begitu pula lembaga negara, harus memberikan contoh bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan tekanan atau kepentingan politik sesaat,” tegasnya

Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjaga agar demokrasi Indonesia tidak terjebak dalam pertarungan kepentingan elite yang justru mengabaikan kepentingan masyarakat.

Selain itu, yang paling penting Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab konstitusional dan politik untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

Perubahan pada posisi Wakil Presiden tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, maupun stabilitas pemerintahan.

Dia menyampaikan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat dinamika politik di tingkat elite.

Dia mengingatkan, rakyat tidak membutuhkan kegaduhan politik yang berkepanjangan. Rakyat membutuhkan kepastian ekonomi, lapangan pekerjaan, pelayanan publik yang baik, pemberantasan korupsi, serta pemerintahan yang bekerja.

"Karena itu, transisi pada jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Peristiwa ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi sistem demokrasi Indonesia, khususnya mengenai proses pencalonan, persyaratan pejabat publik, dan tanggung jawab moral seseorang ketika menerima mandat rakyat.

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar hasil kompetisi elektoral. Keduanya merupakan amanah konstitusional yang membawa tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa.

Oleh karena itu, seluruh persoalan hukum yang berkaitan dengan persyaratan jabatan publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Demokrasi juga harus terlihat dari ketaatan terhadap hukum, integritas pejabat publik, dan kemampuan negara menyelesaikan persoalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat,” tambahnya

Sebagai rakyat, kami mendorong MPR untuk segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilakukan berdasarkan mekanisme konstitusi, dengan mengedepankan transparansi, kepastian hukum, dan kepentingan nasional.

Publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai tahapan dan konsekuensi ketatanegaraan dari pengunduran diri tersebut agar tidak berkembang spekulasi maupun informasi yang menyesatkan.

Indonesia sedang menghadapi momentum penting untuk menentukan kualitas demokrasi dan arah kepemimpinan nasional ke depan.

Pengunduran diri Gibran harus menjadi pelajaran bahwa jabatan publik bukanlah hak yang melekat secara permanen pada seseorang. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, serta kepatuhan terhadap hukum.

“Bagi kami, persoalan utamanya bukan siapa yang mundur dan siapa yang akan menggantikan. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana bangsa ini membangun sistem ketatanegaraan yang kuat, demokrasi yang sehat, serta pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai pergantian figur hanya mengubah orangnya, tetapi tidak memperbaiki sistemnya,” tutupnya.

Dua Siswi SMAN 1 Malingping Siap Ikut Kompetisi Menembak di Ajang PORPROV VII Banten 2026, Ini Pesan Kepsek

Dua Siswi SMAN 1 Malingping Siap Ikut Kompetisi Menembak di Ajang PORPROV VII Banten 2026, Ini Pesan Kepsek

By Redaksi On Kamis, November 12, 2026

Dua siswi SMAN 1 Malingping, siap mewakili Kabupaten Lebak pada PORPROV VII Banten 2026 dalam Cabor menembak. 

LEBAK, KabarViral79.Com - Dua siswi SMAN 1 Malingping, siap mewakili Kabupaten Lebak pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten 2026 dalam Cabang Olahraga (Cabor) menembak. 

Dua Siswi SMAN 1 Malingping tersebut, yaitu Wina Zeniar Pratami (16) kelas XI F10 dan Lulu Basmah (16) kelas XI F6, akan mengikuti lomba menembak jarak 18-41 meter, multirange women junior - IMSSU. 

Kompetisi menembak tersebut akan digelar pada 15-23 November 2026, di Lapangan Tembak WTC dan Lapangan Tembak Yon Arhanud, Tangerang Selatan, Banten. 

SMAN 1 Malingping Bangga

Kepala SMAN 1 Malingping, Zeni Januar Pamungkas, S.Si., M.Pd merasa bangga anak didiknya bisa mengikuti kompetisi menembak di ajang PORPROV VII Banten Tahun 2026. 

Dua siswi SMAN 1 Malingping, siap mewakili Kabupaten Lebak pada PORPROV VII Banten 2026 dalam Cabor menembak. 

"Kami bangga, dua siswi kami, Wina Zeniar Pratami dan Lulu Basmah kelas XI yang masih aktif di SMAN 1 Malingping, siap mewakili Lebak di PORPROV VII Banten 2026 dalam cabang olahraga menembak," ujarnya, Rabu, 11 November 2026. 

Jeni juga memberikan pesan dan berharap kepada kedua siswinya yang menjadi atlet menembak di ajang PORPROV VII Banten Tahun 2026. 

"Bertandinglah dengan tenang, disiplin, dan sportif. Harumkan nama sekolah dan daerah, serta jadi inspirasi bagi teman-teman kalian. Selamat berjuang! Kami bangga pada kalian," pungkasnya. 

Diketahui, Wina Zeniar Pratami dan Lulu Basmah adalah Siswi SMAN 1 Malingping yang tergabung di Bediler Malingping Shooting Club (BMSC) di bawah naungan Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) Lebak. (Cup/Uday)

Ali Hanafiah Bakar Semangat Atlet Hoki Banten, Porprov VII Momentum Ukir Prestasi Menuju Level Nasional

Ali Hanafiah Bakar Semangat Atlet Hoki Banten, Porprov VII Momentum Ukir Prestasi Menuju Level Nasional

By admin On Kamis, November 12, 2026

 

Kota Tangerang – Semangat dan optimisme mewarnai pembukaan pertandingan cabang olahraga hoki pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten VII. Ketua Pengurus Provinsi Federasi Hoki Indonesia (Pengprov FHI) Banten, Dr. H. Ali Hanafiah, SE., SH., M.Si., hadir langsung di GOR Nambo Jaya Center, Kota Tangerang, Kamis (12/11/2026), untuk memberikan motivasi sekaligus membakar semangat para atlet yang akan berlaga membawa nama daerah masing-masing.

Di hadapan para atlet dan ofisial, Ali Hanafiah menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas tingginya partisipasi kabupaten/kota dalam cabang olahraga hoki pada Porprov kali ini. Menurutnya, keikutsertaan hampir seluruh daerah menjadi bukti bahwa pembinaan dan perkembangan olahraga hoki di Provinsi Banten semakin menunjukkan tren positif.

"Alhamdulillah, kami bersyukur hampir seluruh kabupaten/kota di Banten mengirimkan kontingen pada Porprov VII ini. Jadikan Porprov sebagai ajang silaturahmi, mempererat persaudaraan, sekaligus meningkatkan prestasi bagi seluruh atlet hoki dari berbagai daerah," ujar Ali Hanafiah.

Ia menegaskan, Porprov bukan sekadar arena untuk memperebutkan medali dan gelar juara. Lebih dari itu, ajang olahraga empat tahunan ini harus menjadi ruang pembuktian kemampuan, pembentukan karakter, sportivitas, serta tolok ukur keberhasilan pembinaan atlet di setiap daerah.

Ali juga berpesan agar seluruh atlet memiliki visi dan semangat untuk terus berkembang melalui jenjang kompetisi yang berkesinambungan. Mulai dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda), Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), hingga Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

"Para atlet harus berprestasi di setiap tahapan. Jangan hanya bercita-cita menjadi yang terbaik di daerah, tetapi harus memiliki tekad untuk menembus level nasional, bahkan internasional. Terus berlatih, jaga disiplin, junjung tinggi sportivitas, dan jangan pernah berhenti bermimpi," tegasnya.

Tujuh Daerah Turunkan Kontingen, Hoki Banten Tampil di Tiga Nomor

Pada pelaksanaan Porprov Banten VII, cabang olahraga hoki mempertandingkan tiga nomor, yakni Indoor, Hoki Five, dan Outdoor, yang masing-masing diikuti tim putra dan putri.

Berdasarkan data keikutsertaan, tujuh kabupaten/kota di Provinsi Banten mengirimkan kontingen untuk berkompetisi pada cabang olahraga hoki. Sementara Kabupaten Lebak belum mengirimkan kontingen.

Adapun rincian partisipasi atlet pada masing-masing nomor pertandingan adalah:

• Hoki Indoor: 6 tim putra dan 4 tim putri.

• Hoki Five: 6 tim putra dan 5 tim putri.

• Hoki Outdoor: 6 tim putra dan 5 tim putri.

Keikutsertaan tersebut menjadi gambaran semakin terbukanya peluang pengembangan olahraga hoki di Banten, baik pada sektor putra maupun putri.

Ali Hanafiah berharap Porprov VII menjadi momentum penting untuk melahirkan atlet-atlet hoki potensial yang mampu memperkuat Banten dalam berbagai kejuaraan tingkat nasional ke depan.

Ia juga mengajak seluruh atlet, pelatih, ofisial, dan pengurus daerah untuk menjadikan kompetisi ini sebagai bagian dari proses membangun prestasi hoki Banten secara berkelanjutan.

"Menang dan kalah adalah bagian dari pertandingan. Namun, semangat berjuang, persaudaraan, dan kemauan untuk terus meningkatkan prestasi harus menjadi kemenangan yang sesungguhnya. Tunjukkan bahwa atlet hoki Banten adalah atlet yang tangguh, berkarakter, dan siap bersaing di level yang lebih tinggi," pungkas Ali.

Dengan semangat kebersamaan dan persaingan yang sehat, Porprov Banten VII diharapkan tidak hanya melahirkan para juara baru, tetapi juga menjadi titik awal lahirnya generasi atlet hoki Banten yang mampu mengharumkan nama daerah di pentas nasional maupun internasional.

Ketua FHI Lebak, Yunanik menyatakan telah mengusulkan atlet yang akan dikirimkan, tapi tidak disetujui oleh KONI Lebak. "Bahkan kami sudah mengusulkan entri by sport dan entri by number, tapi akhirnya tidak dikirim ke Porprov," kata Yunanik saat dijumpai di GOR Nambo. 

Pihaknya menyayangkan tidak dilibatkannya atlet dari Lebak, karena ini akan memengaruhi prestasi para atlet yang ada. "Saat ini ada 25 atlet, saat Popda juga kami tidak diikutsertakan. Mungkin Hoki bukan cabang prioritas, karena semua Cabor hadir dalam Porprov VII," katanya.

PT. Sinar Dunia Bersama Pastikan Legalitas Lengkap, Dokumen PBG dan Retribusi Selesai

PT. Sinar Dunia Bersama Pastikan Legalitas Lengkap, Dokumen PBG dan Retribusi Selesai

By Ady calvalera On Kamis, November 12, 2026

Serang — Manajemen PT Sinar Dunia Bersama memberikan klarifikasi tegas terkait proses perizinan pembangunan gedung baru perusahaan yang berlokasi di Desa Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Perusahaan menegaskan bahwa seluruh dokumen legalitas operasional maupun konstruksi telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Khaerudin selaku Perwakilan manajemen menyampaikan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan telah selesai diurus dan seluruh dokumen pendukung lainnya telah disiapkan dengan lengkap.

Khaerudin menambahkan Terkait perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pihak perusahaan menjelaskan bahwa Pak Irawan selaku pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang telah mengonfirmasi keberadaan dokumen tersebut. Berdasarkan jadwal, dokumen PBG tersebut akan diserahkan langsung kepada pihak perusahaan pada Kamis, 12 November 2026.

Selain itu, manajemen juga memastikan bahwa kewajiban finansial berupa retribusi PBG untuk delapan bangunan telah dibayarkan secara resmi melalui Bank BJB.

Dengan rampungnya seluruh perizinan ini, PT Sinar Dunia Bersama berharap segala kesalahpahaman terkait status legalitas pembangunan gedung baru dapat diluruskan, sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan yang selalu patuh terhadap regulasi dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tutup Kjaerudin. ( RED )

Perkuat Solidaritas Jurnalis Warga, PPWI Lebak Selatan Hadiri HUT ke-19 PPWI Tingkat Nasional

Perkuat Solidaritas Jurnalis Warga, PPWI Lebak Selatan Hadiri HUT ke-19 PPWI Tingkat Nasional

By admin On Kamis, November 12, 2026

BANDAR,LAMPUNG,Kabarviral79.com- Pengurus Simpul Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Lebak Selatan turut menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 PPWI yang digelar di Hotel Emersia Resort, Bandar Lampung. Rabu (11/11/2026).

Peringatan HUT ke-19 PPWI tersebut dirangkaikan dengan International Hybrid Seminar bertajuk "19 Years of PPWI: Strengthening the Role of Citizen Journalists for Peace, Justice, and Humanity " (19 Tahun PPWI: Memperkuat Peran Jurnalis Warga untuk Perdamaian, Keadilan, dan Kemanusiaan).

Kegiatan berskala internasional ini menjadi momentum penting bagi PPWI untuk memperkuat eksistensi jurnalisme warga dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pewarta. 

Selain itu, acara ini juga bertujuan mendorong peran media dalam membangun kehidupan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, bersama sejumlah tamu undangan serta perwakilan pengurus PPWI dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Simpul PPWI Lebak Selatan, Ucup Supriadi, mengatakan bahwa kehadirannya dalam peringatan HUT ke-19 PPWI tahun 2026 ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung kemajuan organisasi. 

Langkah ini juga dilakukan untuk mempererat hubungan persaudaraan dan solidaritas antaranggota PPWI di seluruh Indonesia.

“Kami dari wilayah Lebak Selatan hadir untuk mengikuti kegiatan peringatan HUT ke-19 PPWI yang digelar di Hotel Emersia Resort, Bandar Lampung,” kata Ucup Supriadi.

Pada kesempatan itu, Ucup mengungkapkan rasa bangganya menjadi bagian dari PPWI, sekaligus menyadari tanggung jawab untuk ikut berkontribusi membangun dunia jurnalistik, khususnya jurnalisme warga di Indonesia.

Menurutnya, PPWI bukan sekadar wadah organisasi, melainkan juga menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan kapasitas pewarta, serta memperjuangkan kebebasan menyampaikan informasi yang faktual dan bertanggung jawab.

Ia berharap, di usia ke-19 tahun ini,pengurus dan anggota  PPWI Lebak Selatan  semakin solid, berkembang, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui pemberitaan yang profesional, berimbang, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

“Kami bangga menjadi bagian dari PPWI. Semoga organisasi ini semakin maju, solid, dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat serta dunia pers Indonesia,” pungkas Ucup.

(Tim/Red)

Kampus yang Memberi Panggung: Seni Sebagai Ruang Tumbuh Mahasiswa di MORE FEST Vol. 1

Kampus yang Memberi Panggung: Seni Sebagai Ruang Tumbuh Mahasiswa di MORE FEST Vol. 1

By admin On Rabu, November 11, 2026

 

opini ditulis  Oleh: Ristilawah & Imam Wafi Li Barri

SERANG — Kampus selama ini kerap diidentikkan sebagai tempat mahasiswa mengejar prestasi akademik semata dan berkutat dengan teori-teori di ruang kelas. Padahal, institusi pendidikan tinggi seharusnya juga menjadi ruang esensial untuk menemukan potensi diri, menumbuhkan kepercayaan diri, dan berkembang secara kreatif—salah satunya melalui seni.

​Seni memiliki peran krusial karena mampu melatih keberanian, kedisiplinan, empati, serta kemampuan berkomunikasi. Nilai-nilai karakter tersebut tidak selalu bisa didapatkan hanya dari bangku kuliah formal. Di tengah kesibukan akademik yang padat, sudah saatnya kemampuan mahasiswa tidak lagi diukur dari indeks prestasi atau nilai semata. Ada potensi lain yang sama berharganya, seperti bernyanyi dan menari, yang layak mendapatkan ruang dan perhatian. Sayangnya, tidak semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkannya.

​Peluang inilah yang coba dijembatani oleh UKM Harmoni Serenade Universitas Pamulang Kampus Kota Serang melalui gelaran MORE FEST Vol. 1 yang mengusung tema "FREEDOM in Expression". Dengan menghadirkan perlombaan tari tradisional dan solo vokal, kegiatan ini memberikan mahasiswa ruang seluas-luasnya untuk mengasah keterampilan sekaligus mengapresiasi karya sesama. Menariknya, MORE FEST digagas langsung dari mahasiswa untuk mahasiswa, sehingga mampu menciptakan ruang yang setara bagi berbagai bentuk seni, baik tari tradisional maupun solo vokal, serta terbuka bagi siapa pun, bukan hanya mereka yang sudah memiliki nama.

​Meski demikian, kebebasan berekspresi di panggung ini dimaknai lebih dari sekadar keberanian tampil. Lebih dari itu, kebebasan juga berarti kesiapan untuk menerima masukan, menghargai perbedaan, dan menyadari bahwa setiap individu memiliki cara unik dalam berkreasi. Kemenangan dalam sebuah kompetisi memang menjadi tujuan, tetapi pengalaman dan proses pembelajaran yang didapat jauh lebih berharga. Bagi para peserta, panggung ini menjadi pengalaman nyata untuk belajar mengendalikan rasa gugup, tampil percaya diri di hadapan penonton, menerima penilaian juri, serta menjadikan penampilan peserta lain sebagai bahan evaluasi diri.

​Lebih jauh lagi, seni terbukti mampu mempererat hubungan antar-mahasiswa. Perbedaan latar belakang maupun kemampuan bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan momentum untuk saling belajar dan menghargai. Lewat kesenian, mahasiswa dapat bersama-sama menciptakan lingkungan kampus yang lebih terbuka, aktif, dan penuh apresiasi.

​Oleh karena itu, MORE FEST tidak seharusnya berhenti sekadar sebagai acara seremonial untuk meramaikan kampus. Kegiatan ini perlu menjadi langkah awal yang berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya berkarya, membuka ruang bagi potensi tersembunyi mahasiswa, serta mendorong ekosistem seni yang hidup di lingkungan perguruan tinggi.

​Untuk mewujudkannya, pihak kampus diharapkan dapat mengambil langkah konkrit; mulai dari menyediakan fasilitas ruang latihan yang bisa digunakan UKM seni secara rutin, menjadwalkan panggung apresiasi secara berkala setiap semester, hingga memberikan dukungan dana serta fasilitas penunjang. Dengan komitmen tersebut, MORE FEST tidak berhenti pada satu edisi saja, melainkan tumbuh menjadi tradisi yang menghidupkan budaya berkarya di Kampus Kota Serang.

​Pada akhirnya, setiap mahasiswa memiliki potensi besar yang layak dikembangkan. Keberhasilan ajang seperti MORE FEST seharusnya tidak hanya dinilai dari jumlah peserta yang membludak, kemeriahan acara, atau siapa yang keluar sebagai juara. Ukuran keberhasilan yang lebih esensial adalah apakah setelah lampu panggung padam, mahasiswa tetap memiliki ruang untuk berlatih, berkolaborasi, berkarya, dan mendapatkan apresiasi.

​Kampus perlu bertransformasi menjadi rumah yang tidak hanya mendorong prestasi akademik, tetapi juga merawat kreativitas. Ketika kebebasan berekspresi diberi ruang yang positif dan bertanggung jawab, seni tidak lagi sekadar tontonan, melainkan bertransformasi menjadi sarana sejati untuk belajar, berkembang, dan menghargai sesama.  

Aliansi Pemuda Banten Bersatu (APBB) LAKSANAKAN RENUNGAN SUCI DALAM RANGKA PERINGATAN HARI PAHLAWAN

Aliansi Pemuda Banten Bersatu (APBB) LAKSANAKAN RENUNGAN SUCI DALAM RANGKA PERINGATAN HARI PAHLAWAN

By admin On Rabu, November 11, 2026

Serang - Aliansi Pemuda Banten Bersatu (APBB) Melaksanakan renungan suci dalam rangka peringatan Hari Pahlawan yang bertempat di Taman Makam Pahlawan Ciceri Kota Serang pada 10 November 2026.

Pada kegiatan tersebut, Aliansi Pemuda Banten Bersatu mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah  Bersama Melanjutkan Perjuangan". Kegiatan tersebut merupakan kegiatan perdana yang diselenggarakan oleh Aliansi Pemuda Banten Bersatu sekaligus melaksanakan deklarasi kepemudaan.

Ketua Umum Aliansi Pemuda Banten Bersatu Febriansyah, menyatakan bahwa APBB dibentuk untuk mengumpulkan pemuda-pemudi Provinsi Banten untuk berkomitmen menjaga, merawat, dan mempertahankan NKRI dengan semangat para Pahlawan. 

"Ya kami memang membentuk APBB ini untuk mengumpulkan dan menghimpun teman-teman pemuda khususnya dari provinsi Banten untuk bergabung dengan kami untuk kita bersama-sama berkomitmen menjaga, merawat dan mempertahankan keutuhan NKRI" Ujar Febriansyah.

APBB menilai momentum Renungan Suci bukan hanya untuk dikenang melalui kegiatan serimoni belakang, tetapi harus juga diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Febriansyah, kalimat "Melanjutkan Perjuangan" merupakan ajakan kepada seluruh elelmen masyarakat untuk mengambil peran dan memberikan kontribusi positif sesuai kapasitan serta profesi  demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. 

Dalam momentum tersebut, APBB menyatakan deklarasi sebagai berikut :

1. Berkomitmen menjaga, merawat, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semangat jiwa dan raga.

2. Meneladani semangat juang, keikhlasan, kejujuran, pengorbanan, dan sikap pantang menyerah yang sudah diwariskan para pahlawan bangsa.

3. Berteman menjadi agen perubahan yang positif melalui karya, integritas, kreativitas, serta prestasi di bidang masing-masing demi kemajuan bangsa.

4. Menolak segala bentuk perpecahan, radikalisme, penyebaran hoax, intoleransi, serta tindakan yang dapat merukan persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia.

5. Berjanji untuk terus menyalakan obor semangat kepahlawan di era modern melalui kerja keras, mencintai produk dan budaya dalam negeri, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

APBB mengajak seluruh generasi muda provinsi Banten untuk menjadikan hari pahlawan sebagai momentum memperkuat solidaritas, meningkatkan kepedulian sosial, serta membangun semangat gotong royong dalam menjaga kondusifitas dan mendukung kemajuan daerah.

Perbedaan pandangan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Semangat kritis harus tetap hidup, aspirasi akan terus disuarakan, dan kepentingan masyarakat harus terus diperjuangan dengan cara yang damai, bermartabat, dan bertanggung jawab. 

Karena sejatinya, menjadi pahlawan di masa kini mukanlah tentang mengangkat senjata, melainkan tantangan keberanian berbuat baik, kejujuran dalam bertindak kepedulian terhadap sesama , Serta pengabdian nyata bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta

Kemendagri Minta Camat Bergerak Lebih Agresif, Program Prioritas Presiden Harus Tepat Sasaran

Kemendagri Minta Camat Bergerak Lebih Agresif, Program Prioritas Presiden Harus Tepat Sasaran

By Redaksi On Rabu, November 11, 2026

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA. 

JAKARTA, KabarViral79.Com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh Camat di Indonesia memperkuat kinerja dan kolaborasi dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto hingga ke tingkat desa dan kelurahan. 

Arahan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Camat di Hotel Sahid, Jakarta kemarin. 

Safrizal menegaskan, camat harus bekerja ekstra keras, bahkan super keras, dalam memastikan berbagai program pemerintah berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. 

"Kami berharap bukan saja ekstra keras, tapi super keras," tegas Safrizal. 

Ia mengatakan, camat memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di tingkat kecamatan hingga desa. 

Karena itu, koordinasi, pendataan, serta identifikasi persoalan di lapangan harus diperkuat. 

Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian antara lain jaminan rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC). 

Khusus penanganan TBC, Safrizal meminta camat aktif berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk membantu pelacakan penderita sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjalani pengobatan secara konsisten. 

Menurutnya, keterlibatan aparat kewilayahan sangat diperlukan untuk memperkuat program teknis yang dijalankan kementerian dan lembaga. 

Rapat koordinasi tersebut diikuti sekitar 378 Camat secara langsung dan 7.000 Camat lainnya melalui daring. 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas serta pemahaman Camat dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. 

Kemendagri juga menekankan agar Camat di daerah terdampak bencana tetap menjalankan fungsi koordinasi dan pengawalan program pemerintah, meskipun wilayahnya masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Melalui penguatan peran Camat, pemerintah berharap pelaksanaan program prioritas nasional dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Joniful Bahri)

Enam Bidang Tanah di Cikande Beralih ke Pihak Ketiga, Kuasa Hukum Siapkan PK dan Soroti Fakta Hukum dalam Putusan Kasasi

Enam Bidang Tanah di Cikande Beralih ke Pihak Ketiga, Kuasa Hukum Siapkan PK dan Soroti Fakta Hukum dalam Putusan Kasasi

By admin On Rabu, November 11, 2026

  

Jakarta - Sengketa jual beli enam bidang tanah seluas sekitar 11.277 meter persegi di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten, memasuki babak lanjutan. Meski Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 2507 K/Pdt/2026 tanggal 30 Juli 2026 menolak permohonan kasasi, pihak pembeli melalui tim kuasa hukumnya menyatakan akan menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).

Tim kuasa hukum Sendjaja Herlina alias Senjaya Herlina dan Ridwan Tjahjadi menilai terdapat sejumlah fakta hukum penting yang perlu kembali dicermati, terutama terkait pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), janji pengalihan proses Akta Jual Beli (AJB), serta dugaan beralihnya objek tanah kepada pihak ketiga.

Perkara ini bermula dari PPJB Nomor 21 tanggal 14 Mei 2013 antara Sendjaja Herlina dan Ridwan Tjahjadi selaku pembeli dengan Lie Tjan Hiung dan Wong Se Jun selaku pemilik tanah. Objek transaksi terdiri atas enam bidang tanah dengan luas keseluruhan sekitar 11.277 meter persegi yang berlokasi di Kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.

Dalam perkembangannya, PPJB tersebut dibatalkan melalui Akta Pembatalan Nomor 17 tanggal 13 Februari 2014. Namun, menurut pihak pembeli, pembatalan tersebut didasarkan pada surat pernyataan yang menyebutkan bahwa proses AJB atas enam bidang tanah itu akan dialihkan dan tetap dilaksanakan di hadapan Camat Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

Kuasa hukum menegaskan, poin penting dari surat pernyataan tersebut adalah adanya kesepakatan bahwa transaksi jual beli tidak serta-merta berakhir, melainkan tetap dilanjutkan melalui mekanisme lain. Hal ini juga menjadi alasan mengapa dalam akta pembatalan tidak tercantum klausul pengembalian dana kepada pihak pembeli.

"Fakta hukum yang menurut kami sangat penting adalah adanya pernyataan tertulis bahwa proses AJB akan dialihkan dan tetap dilaksanakan di hadapan Camat Kecamatan Cikande. Karena itulah tidak ada klausul pengembalian uang dalam akta pembatalan. Kami menilai fakta ini seharusnya menjadi perhatian serius dalam pemeriksaan perkara sampai pada tingkat kasasi," kata kuasa hukum para penggugat, Andi Ramlan M, dalam keterangannya kepada median pada, Rabu (11/11/2026).

Persoalan kemudian muncul ketika proses pengalihan AJB sebagaimana dijanjikan tidak pernah direalisasikan oleh pihak penjual. Di sisi lain, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tanah yang sebelumnya menjadi objek transaksi tersebut justru diketahui telah dialihkan kepada pihak lain, yakni PT Conbloc.

Fakta lain yang turut menjadi sorotan adalah keberadaan enam dokumen AJB yang sebelumnya diserahkan kepada notaris. Dalam persidangan terungkap bahwa dokumen tersebut kemudian diberikan kepada Lie Tjan Hiung oleh staf kantor notaris tanpa sepengetahuan pihak pembeli maupun Woen Kok Pin alias Alvin yang sebelumnya memegang dokumen tersebut.

Menurut pihak penggugat, rangkaian peristiwa tersebut menjadi persoalan penting karena membuka peluang terjadinya pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain, sementara kewajiban yang berkaitan dengan transaksi awal dinilai belum diselesaikan.

"Klien kami merasa dirugikan karena setelah pembatalan PPJB, tidak pernah ada pengembalian uang sebagaimana lazimnya pembatalan transaksi. Sebaliknya, terdapat fakta bahwa tanah yang sebelumnya diperjanjikan justru beralih kepada pihak ketiga. Hal inilah yang akan terus kami perjuangkan melalui langkah hukum selanjutnya," ujar Thinton Al Fattah.

*Tempuh PK, Berharap Fakta Hukum Diperiksa Kembali*

Atas sejumlah fakta tersebut, tim kuasa hukum kini tengah mempersiapkan upaya hukum Peninjauan Kembali setelah menemukan bukti baru atau novum yang diyakini dapat memberikan perspektif berbeda dalam penanganan perkara.

Andi Ramlan M menegaskan, pihaknya masih menaruh harapan kepada Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan agar melalui mekanisme PK, seluruh fakta dan bukti yang relevan dapat diperiksa serta dinilai secara komprehensif, independen, dan tidak memihak.

"Kami percaya kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Melalui upaya Peninjauan Kembali, kami berharap seluruh fakta yang relevan dapat dinilai secara komprehensif sehingga prinsip fair and impartial trial serta due process of law benar-benar terwujud," tegasnya.

Tim kuasa hukum juga mengajak masyarakat, kalangan akademisi, media massa, serta pemerhati hukum untuk turut mengawal proses hukum lanjutan tersebut. Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong penegakan hukum yang transparan, objektif, dan berkeadilan.

Bagi pihak pembeli, perkara ini bukan semata-mata menyangkut transaksi enam bidang tanah, melainkan juga menyangkut kepastian hukum atas kesepakatan jual beli, kejelasan penyelesaian kewajiban para pihak, serta perlindungan terhadap hak-hak yang mereka klaim telah dirugikan.

Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Penipuan Rp2,8 Miliar Digugat, Polres Metro Tangerang Kota Hadapi Praperadilan

Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Penipuan Rp2,8 Miliar Digugat, Polres Metro Tangerang Kota Hadapi Praperadilan

By admin On Selasa, November 10, 2026

  

Tangerang – Penetapan Tjhang A Sang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp2,8 miliar berbuntut gugatan praperadilan. Melalui penasihat hukumnya, Mahdi, pihak pemohon mengajukan gugatan terhadap Kapolda Metro Jaya cq. Kapolres Metro Tangerang Kota untuk menguji keabsahan penetapan tersangka sekaligus tindakan penahanan terhadap kliennya.

Gugatan tersebut diajukan karena pihak pemohon menilai terdapat dugaan ketidaksesuaian prosedur hukum dalam proses penetapan tersangka hingga penahanan Tjhang A Sang.

Adapun objek permohonan praperadilan merujuk pada Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/252/IX/RES.1.11/2026/Satres/Restro Tng Kota tertanggal 11 September 2026 serta Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/194/IX/RES.1.11/2026/Satres/Restro Tng Kota.

Dalam perkara tersebut, Tjhang A Sang disangkakan melanggar Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penanganan perkara berawal dari laporan polisi Nomor LP/B/555/III/2026/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota tertanggal 30 Maret 2026 yang dibuat oleh Wendy Gunawan.

Namun, pihak kuasa hukum membantah tuduhan tersebut. Mahdi menilai perkara yang menjerat kliennya patut diuji secara hukum karena menurut pihaknya terdapat dugaan kriminalisasi dan rekayasa dalam konstruksi perkara.

Menurut Mahdi, tidak pernah terdapat hubungan bisnis maupun perdagangan secara langsung antara Tjhang A Sang dengan Wendy Gunawan. Ia menyebut hubungan transaksi jual beli oli yang sebenarnya berlangsung antara kliennya dengan seseorang bernama Djang Liong.

"Klien kami tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Wendy Gunawan. Hubungan bisnis yang sebenarnya adalah dengan Djang Liong dalam kegiatan jual beli oli," tegas Mahdi kepada sejumlah awak media seusai persidangan, Senin (9/11/2026).

Mahdi juga mempersoalkan tuduhan kerugian sebesar Rp2,8 miliar yang dilaporkan Wendy Gunawan.

Menurutnya, peristiwa yang disebut terjadi pada Desember 2024 di kawasan Pergudangan Laksana Bisnis Park, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, merupakan keterangan yang dinilai keliru dan tidak berdasar.

*Pertanyakan Alat Bukti dan Dasar Penahanan*

Dalam permohonan praperadilan tersebut, pihak kuasa hukum turut mempersoalkan dasar penetapan tersangka terhadap kliennya.

Mahdi menilai penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan hukum acara pidana.

Selain itu, pihaknya mempertanyakan apakah persyaratan dan alasan penahanan terhadap Tjhang A Sang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Mahdi, kliennya hingga saat ini belum memperoleh kejelasan mengenai dasar penetapan tersangka dan tindakan penahanan yang dilakukan penyidik.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan pada 25 Mei 2026, Tjhang A Sang telah membantah memiliki hubungan hukum dengan Wendy Gunawan selaku pelapor serta menyangkal pernah melakukan penipuan maupun penggelapan terhadap yang bersangkutan.

Melalui permohonan praperadilan tersebut, pihak pemohon meminta hakim tunggal Irfir untuk menyatakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Tjhang A Sang tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemohon juga meminta hakim memerintahkan pihak kepolisian untuk mengeluarkan Tjhang A Sang dari tahanan, menghentikan penyidikan, serta memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabatnya melalui rehabilitasi.

Dengan demikian, keabsahan tindakan penyidik menjadi pokok perkara yang dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme praperadilan. Putusan hakim nantinya akan menentukan apakah penetapan tersangka dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana atau tidak.

*Kuasa Hukum Tempuh Pengaduan ke Irwasda dan Propam*

Di tempat terpisah, Rudi Supriadi dan Endang Kusnadi, yang juga merupakan kuasa hukum Tjhang A Sang, menyampaikan langkah hukum tambahan di kantor LAW OFFICE MAHDI, S.H. & PARTNERS, Perum Taman Raya Rajeg, Jalan Semeru Raya Blok C7 Nomor 19, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten.

Selain mengajukan praperadilan terhadap Kapolda Metro Jaya cq. Kapolres Metro Tangerang Kota, pihak kuasa hukum menyatakan telah melayangkan surat pengaduan resmi kepada Irwasda dan Propam Polda Metro Jaya.

Pengaduan tersebut berisi permintaan pemeriksaan etik dan disiplin terhadap penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota.

Pihak kuasa hukum juga meminta dilaksanakannya gelar perkara khusus (ekspose) dan reka ulang konstruksi perkara. Selain itu, mereka mengajukan permintaan moratorium atau penghentian penyidikan serta penundaan proses hukum dengan alasan menjaga kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah.

Surat pengaduan tersebut turut ditembuskan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman Republik Indonesia.

Langkah-langkah tersebut, menurut pihak kuasa hukum, merupakan upaya untuk memperoleh pemeriksaan dan penilaian terhadap proses penanganan perkara yang menjerat kliennya.

Kini, proses praperadilan menjadi salah satu mekanisme hukum yang ditempuh untuk menguji keabsahan tindakan penyidik. Seluruh dalil dan permohonan pemohon selanjutnya akan dinilai oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Ade Yuliasih Apresiasi Gubernur Banten Andra Soni, Raih DPD RI Award 2026

Ade Yuliasih Apresiasi Gubernur Banten Andra Soni, Raih DPD RI Award 2026

By admin On Selasa, November 10, 2026

 

Jakarta – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Ade Yuliasih, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Gubernur Banten Andra Soni yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang DPD RI Award 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur desa melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).

Penghargaan diserahkan dalam acara DPD RI Award 2026 yang berlangsung di Gedung Nusantara IV DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin malam, 9 November 2026.

"Selamat kepada Gubernur Banten, Bapak Andra Soni, atas diraihnya DPD RI Award 2026," ujar Ade Yuliasih, senator dari daerah pemilihan Provinsi Banten.

Menurut Ade, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Ia menilai, program Bang Andra menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Banten dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, sekaligus membuka akses ekonomi bagi masyarakat desa.

"Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan," katanya.

Ade menjelaskan, peningkatan kualitas jalan desa tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan.

Infrastruktur jalan yang memadai, lanjutnya, dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"Selain mendukung aktivitas sehari-hari, pembangunan jalan juga diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, mempercepat akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," ungkapnya.

Ade berharap, penghargaan yang diraih Andra Soni tersebut dapat menjadi motivasi bagi Pemprov Banten untuk terus meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan yang masih membutuhkan peningkatan aksesibilitas.

Ia juga berharap, melalui penguatan konektivitas antarwilayah, masyarakat desa memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

"Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Gubernur Banten, Bapak Andra Soni. Semoga penghargaan ini semakin memotivasi Pemprov Banten untuk terus menghadirkan pembangunan yang merata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutur Ade.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga hingga pelosok desa.

"Dengan demikian, pembangunan di Provinsi Banten dapat dirasakan secara merata, sehingga masyarakat di wilayah pedesaan juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan," pungkasnya.

Ironi Hari Pahlawan! Sekolah di Jantung Kota Masih Berjuang Mendapatkan Fasilitas Pendidikan Layak

Ironi Hari Pahlawan! Sekolah di Jantung Kota Masih Berjuang Mendapatkan Fasilitas Pendidikan Layak

By admin On Selasa, November 10, 2026

  

SERANG – Kondisi sarana dan prasarana SDN Kaloran Pena menjadi sorotan dan memunculkan keprihatinan dari kalangan aktivis pemerhati pendidikan. Pasalnya, sekolah yang berada di kawasan jantung Kota Serang tersebut masih memperlihatkan sejumlah persoalan infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Berdasarkan dokumentasi kondisi lapangan, terlihat sejumlah fasilitas sekolah yang membutuhkan perbaikan, mulai dari pintu dan dinding ruang toilet yang mengalami kerusakan, jendela ruang kelas yang tampak lapuk, meja dan kursi belajar yang kondisinya sudah tidak layak, hingga halaman sekolah dengan paving block yang mengalami kerusakan.

Keprihatinan tersebut disampaikan Danny Pratama, salah seorang aktivis pemerhati pendidikan, yang mengaku sangat tersentuh ketika melihat langsung kondisi peserta didik saat melaksanakan kegiatan salat Duha berjamaah di lingkungan sekolah.

Menurut Danny, kegiatan ibadah tersebut dilaksanakan di lapangan sekolah dengan kondisi paving block yang sudah hancur dan tidak rata, sementara anak-anak hanya menggunakan terpal sebagai alas untuk melaksanakan salat.

"Saya benar-benar miris dan tersentuh melihat anak-anak melaksanakan salat Duha berjamaah di lapangan dengan kondisi paving yang sudah hancur dan hanya beralaskan terpal. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi anak-anak ketika melakukan gerakan sujud di atas permukaan paving yang tidak rata. Mereka seharusnya mendapatkan tempat ibadah yang layak, aman, dan nyaman," ungkap Danny Pratama.

Baginya, persoalan tersebut bukan sekadar masalah keindahan lingkungan sekolah, melainkan menyangkut kelayakan fasilitas pendidikan, kenyamanan peserta didik, serta perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar sekolah.

Ironisnya, sekolah yang berada di kawasan jantung kota justru masih menghadapi persoalan sarana dan prasarana yang membutuhkan penanganan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerataan pembangunan pendidikan telah dirasakan oleh seluruh satuan pendidikan di Kota Serang.

PEMERINTAH HARUS HADIR, PENDIDIKAN JANGAN HANYA MENJADI CATATAN DI ATAS KERTAS

Danny Pratama menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi narasi dalam program kerja, dokumen perencanaan, maupun laporan administratif. Pemerintah harus hadir dan memastikan kebijakan pembangunan benar-benar dirasakan oleh peserta didik di lingkungan sekolah.

"Ini menjadi ironi. Sekolah berada di jantung kota, tetapi kondisi fasilitas pendidikannya masih memperlihatkan berbagai persoalan. Pemerintah seharusnya hadir. Pendidikan jangan hanya menjadi catatan di atas kertas, sementara kebutuhan nyata di lapangan belum mendapatkan penyelesaian," tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerataan pembangunan pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan sekolah-sekolah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh satuan pendidikan berdasarkan kondisi dan tingkat kebutuhannya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki skala prioritas yang jelas dalam menangani sekolah-sekolah yang membutuhkan rehabilitasi maupun pemeliharaan fasilitas pendidikan.

JIKA PEMKOT BELUM MAMPU MEMBANGUN, MASYARAKAT SIAP BERGOTONG ROYONG

Dalam pernyataannya, Danny juga menyampaikan kritik sekaligus bentuk kepedulian sebagai bagian dari masyarakat dan wali murid.

"Jika Pemkot memang belum mampu membangun, sampaikan secara terbuka. Biar kami selaku wali murid dan masyarakat bergotong royong atau berswadaya memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Tetapi jangan sampai pemerintah tidak mengetahui atau mengabaikan kondisi yang dihadapi anak-anak kami," ujarnya.

Pernyataan tersebut, menurut Danny, bukan berarti melepaskan tanggung jawab pemerintah, melainkan menggambarkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan. Perbaikan fasilitas sekolah tetap membutuhkan perhatian, kebijakan, dan tanggung jawab pemerintah sesuai kewenangannya.

MINTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN YANG BARU TURUN LANGSUNG KE LAPANGAN

Danny Pratama secara khusus meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang yang baru menjabat agar segera turun langsung meninjau kondisi SDN Kaloran Pena.

Ia berharap kepala dinas tidak hanya menerima laporan administratif dari jajaran di bawahnya, tetapi melihat sendiri kondisi bangunan, fasilitas sanitasi, ruang kelas, meja dan kursi belajar, serta halaman sekolah yang digunakan peserta didik untuk berbagai aktivitas.

"Kepala Dinas Pendidikan yang baru menjabat harus turun langsung. Jangan hanya melihat laporan di meja kerja. Datang dan lihat sendiri bagaimana kondisi sekolah, bagaimana anak-anak belajar dan menjalankan kegiatan ibadah dengan fasilitas yang tersedia. Dari situlah seharusnya kebijakan pembangunan ditentukan berdasarkan kebutuhan nyata," tambahnya.

DESAK EVALUASI DAN LANGKAH KONKRET DINAS PENDIDIKAN

Atas kondisi tersebut, Danny Pratama meminta Dinas Pendidikan Kota Serang untuk segera mengambil langkah konkret, di antaranya:

1. Melakukan inspeksi langsung terhadap kondisi bangunan dan seluruh sarana prasarana SDN Kaloran Pena.

2. Melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerusakan toilet, pintu, jendela, ruang kelas, meja dan kursi belajar, serta paving halaman sekolah.

3. Memastikan kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan sekolah masuk dalam skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi.

4. Memberikan penjelasan apakah SDN Kaloran Pena telah masuk dalam perencanaan rehabilitasi atau pembangunan pada Tahun Anggaran 2026 maupun tahun anggaran berikutnya.

5. Membuka informasi mengenai alokasi anggaran pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana sekolah.

6. Menetapkan langkah penanganan terhadap fasilitas yang berpotensi mengganggu keselamatan dan kenyamanan peserta didik.

Danny juga meminta Wali Kota Serang dan DPRD Kota Serang, khususnya komisi yang membidangi pendidikan, agar memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut dan mendorong pemerataan pembangunan sarana prasarana pendidikan.

SEMANGAT ANAK-ANAK UNTUK MENIMBA ILMU JANGAN KALAH OLEH KETERBATASAN

Di tengah kondisi fasilitas yang masih membutuhkan perhatian, semangat peserta didik untuk belajar dan menimba ilmu harus tetap dijaga.

Danny menyampaikan pesan yang menurutnya menjadi gambaran sekaligus harapan bagi anak-anak SDN Kaloran Pena:

"Walaupun sekolah kami tak pernah tersentuh pembangunan, tidak menyurutkan semangat juang kami dalam menimba ilmu. Namun, jangan jadikan semangat anak-anak sebagai alasan untuk membiarkan keterbatasan ini terus berlangsung. Mereka membutuhkan perhatian nyata, bukan sekadar janji."

Ia berharap kondisi SDN Kaloran Pena menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Serang agar tidak ada lagi satuan pendidikan yang tertinggal dalam pemenuhan fasilitas dasar pendidikan.

Sebab, pembangunan pendidikan bukan hanya tentang mendirikan gedung baru atau menciptakan program unggulan, tetapi juga memastikan sekolah yang sudah ada mendapatkan perhatian, pemeliharaan, rehabilitasi, dan fasilitas yang layak.

"Jangan sampai anak-anak memiliki semangat besar untuk belajar dan beribadah, tetapi fasilitas yang mereka gunakan justru jauh dari kata layak. Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya meminta perhatian dan pemerataan pembangunan pendidikan," tutup Danny Pratama.

PENDIDIKAN ADALAH HAK SETIAP ANAK. PEMERATAAN PEMBANGUNAN SEKOLAH ADALAH TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH.