-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pastikan Anggaran Tepat Sasaran, Pemprov Banten Minta BPKP Kawal APBD Secara Menyeluruh

By On Selasa, September 22, 2026

Wagub Dimyati saat pengukuhan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin, 21 September 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperketat pengawasan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. 

Pengawasan ini diminta untuk dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan. 

​Permintaan tersebut disampaikan Wagub Dimyati usai mengukuhkan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin, 21 September 2026. 

Pengawasan ketat dinilai penting sebagai upaya mencegah penyimpangan, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. 

​Buyung Wiromo menggantikan Rusdy Sofyan yang mendapat penugasan baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. 

Pengukuhan ini turut disaksikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha. 

​“Saya minta BPKP betul-betul melakukan pengawasan yang ketat, terutama terhadap kegiatan Pemprov Banten yang berkaitan dengan Kementerian dan Lembaga,” kata Wagub Dimyati. 

​Wagub Dimyati menjelaskan, BPKP memiliki peran strategis dalam membangun sistem pengendalian pemerintahan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. 

Oleh karena itu, kata dia, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah kegiatan berjalan atau ketika masalah telah muncul. 

​Menurutnya, pengendalian harus dilakukan secara menyeluruh melalui empat tahapan, yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 

BPKP diharapkan dapat terus memberikan pendampingan dalam membangun sistem pengendalian yang kuat di lingkungan Pemprov Banten. 

​“Jangan sampai ada kualitas pekerjaan yang buruk, hancur, roboh, rusak, dan lain sebagainya. Pengawasan juga harus menyeluruh dan ketat, jangan hanya parsial,” ujar Wagub Dimyati. 

​Ia berharap, pengawasan dari BPKP dapat mencegah terjadinya berbagai pelanggaran yang berujung pada persoalan hukum, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

​“Pengendalian dan pendampingan harus diperkuat agar jangan sampai ada pejabat di Provinsi Banten yang terkena OTT,” tegas Wagub Dimyati. 

​Di samping itu, Wagub Dimyati juga meminta BPKP untuk memberikan data dan masukan kepada Pemprov Banten sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 ditetapkan. 

BPKP dinilai memiliki kapasitas untuk memetakan kondisi pengelolaan keuangan pemerintah secara makro, termasuk mengidentifikasi potensi pemborosan anggaran. 

​“Nanti BPKP akan memberikan data kepada kami. Mudah-mudahan sebelum APBD 2027 disahkan, BPKP sudah bisa memberikan masukan agar alokasinya lebih efektif,” tambahnya. 

​Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Buyung Wiromo Samudro menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan program dan pengawasan yang telah dibangun oleh pejabat sebelumnya. 

​“Apa yang belum selesai akan kita selesaikan, kemudian kita tingkatkan. Saya rasa hal tersebut sudah terangkum dalam apa yang diharapkan oleh Pak Wagub,” kata Buyung. 

​Menurut Buyung, salah satu aspek krusial yang akan terus diperkuat adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Sistem tersebut tidak hanya harus berjalan pada level teknis, tetapi juga harus menjadi bagian integral dari tata kelola dan budaya organisasi di pemerintahan. 

​Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah dan jajaran pimpinan tinggi dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang baik melalui keteladanan. 

​“Budaya pemimpin yang memberikan contoh baik untuk tidak melakukan pelanggaran adalah hal yang sangat penting dalam pencegahan (penyimpangan),” pungkasnya. (*/red)

Polres Serang Kenalkan Penggunaan AI yang Aman dan Bijak kepada Pelajar SMKN 1 Kragilan

By On Selasa, September 22, 2026

Polres Serang menggelar Pelatihan Paham AI kepada pelajar SMKN 1 Kragilan, Senin, 21 September 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com - Polres Serang menggelar Pelatihan Paham Artificial Intelligence (AI) bagi 150 pelajar SMKN 1 Kragilan, Kabupaten Serang, Senin, 21 September 2026. 

Kegiatan ini bertujuan membekali para pelajar agar mampu mengenal dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan secara bijak, aman, serta bertanggung jawab. 

‎Pelatihan tersebut menghadirkan Tim Trainer Paham AI Polres Serang yang sebelumnya telah mengikuti Training of Trainer (TOT). 

‎Dalam pelatihan tersebut, para siswa mendapatkan sejumlah materi, mulai dari pengenalan Artificial Intelligence, risiko penyalahgunaan AI, pembuatan akun peserta, hingga pemahaman mengenai etika dan keamanan digital. 

Kegiatan juga dikemas secara interaktif melalui permainan edukatif dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta. 

‎Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan mengatakan, perkembangan teknologi AI memberikan banyak manfaat bagi dunia pendidikan, namun penggunaannya perlu dibarengi dengan pemahaman mengenai etika dan keamanan digital. 

‎“Teknologi AI dapat menjadi sarana yang sangat bermanfaat bagi pelajar untuk belajar dan mengembangkan kreativitas. Namun, para siswa juga harus memahami risiko penyalahgunaannya. Karena itu, kami ingin membekali generasi muda agar mampu menggunakan AI secara cerdas, beretika, aman, dan bertanggung jawab,” ujar Kapolres Serang. 

‎Menurut Kapolres, literasi digital menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Pelajar diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memahami batasan serta konsekuensi dalam pemanfaatannya. 

‎“Kami berharap pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan teknologi untuk hal-hal positif, mendukung pendidikan, meningkatkan kemampuan, dan jangan mudah menyalahgunakan teknologi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain,” tambahnya. 

‎Antusiasme terlihat dari para siswa selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Sebanyak 150 peserta berhasil menyelesaikan kegiatan dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paham AI. 

‎Pihak SMKN 1 Kragilan menyambut baik kegiatan tersebut dan mendukung pelaksanaan pelatihan serupa secara berkelanjutan. 

Program Paham AI selanjutnya akan kembali dilaksanakan sesuai jadwal yang dikoordinasikan dengan pihak sekolah. 

‎Melalui kegiatan ini, Polres Serang berharap dapat turut membangun generasi muda yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran mengenai etika, keamanan, serta tanggung jawab dalam menggunakan ruang digital. (*/red)

Tiga Jenazah Berhasil Dievakuasi dari KM Virgo Transport 8 yang Sudah Tenggelam

By On Selasa, September 22, 2026

Proses evakuasi korban KMP Virgo Transport 8 yang ditemukan penyelam di dalam bangkai kapal yang tenggelam di Laut Jawa. 

SURABAYA, KabarViral79.Com - Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) menemukan tiga korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin, 21 September 2026. 

Ketiga korban ditemukan di dalam badan kapal saat tim SAR Gabungan melakukan operasi pencarian yang berlangsung sejak Senin pagi. 

Pada penyelaman sesi pertama, tim menemukan dua korban berjenis kelamin laki-laki di dalam kapal. 

Keduanya ditemukan masing-masing pada pukul 09.04 WITA dan 09.13 WITA. 

"Kedua jenazah tersebut langsung dievakuasi menggunakan Helikopter HR 3601 menuju Bandara Banjarmasin pada pukul 11.20 WITA untuk diserahkan kepada pihak terkait guna proses identifikasi," kata Kepala Basarnas, M. Syafii. 

Penyisiran dilanjutkan hingga siang hari. Pada pukul 14.24 WITA, tim BSG kembali menemukan satu korban yang terperangkap di dalam kapal. 

Korban ketiga tersebut juga langsung dievakuasi untuk menjalani penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut. 

Syafii menegaskan, seluruh unsur SAR Gabungan mengerahkan personel dan sarana secara maksimal untuk memberikan kepastian kepada keluarga korban. 

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan dan mengevakuasi para korban. Kami tidak berhenti. Setiap temuan adalah bagian dari upaya kami untuk memberikan kepastian kepada keluarga,” tuturnya. 

Ia menambahkan, operasi penyisiran di dalam badan KMP Virgo Transport 8 akan terus dilakukan dengan tetap memprioritaskan keselamatan para penyelam di lapangan. 

Hingga Senin, tim SAR Gabungan masih bersiaga dan melanjutkan penyisiran di area perairan tersebut. 

Sebagai informasi, KMP Virgo Transport 8 dinyatakan hilang di perairan Laut Jawa, pada Minggu, 13 September 2026. 

Kapal yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Banjarmasin itu membawa 243 orang dan 89 unit kendaraan. (*/red)

KPK Temukan Petunjuk Aliran Dana Kasus ATR/BPN dari Rumah Dirjen

By On Selasa, September 22, 2026

Ilustrasi gedung KPK. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Kasus dugaan suap pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HBG) Summarecon di Bogor, Jawa Barat (Jabar) kian terang benderang. 

Kasus ini semakin jelas usai penyidik menggeledah rumah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri, yang menjadi salah satu tersangka. 

Penggeledahan rumah Lampri yang berada di wilayah Jatiwaringin, Kota Bekasi, pada Jumat sore, 18 September 2026. 

Di rumah Lampri, penyidik menemukan bukti chat terkait aliran uang dari kasus ini. 

"Dalam penggeledahan di wilayah Bekasi tersebut, penyidik menyita di antaranya sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik soal petunjuk dugaan aliran uang yang terkait dengan perkara di ATR/BPN tersebut," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu, 19 September 2026. 

Sebelum menggeledah rumah Lampri, penyidik juga telah menggeledah kantor Summarecon Agung Tbk di wilayah Jakarta Timur (Jaktim). 

Di sana, penyidik menemukan dokumen SHGB dan bukti pemblokiran dari kasus sengketa tanah ini. 

"Beberapa barang bukti yang disita tersebut dalam bentuk dokumen dan barbuk elektronik, antara lain dokumen SHGB terkait dengan perkara; dokumen terkait dengan keuangan PT. Summarecon Agung Tbk dan kaitannya dengan PT KCJA; serta BBE terkait pemblokiran atas sengketa tanah di wilayah Bogor," tutur Budi. 

Rangkaian kegiatan penggeledahan kemarin merupakan lanjutan setelah sebelumnya penyidik menggeledah kantor Kementerian ATR/BPN. 

Di kantor ATR/BPN, ada tiga ruang Dirjen yang digeledah, yaitu: 

1. Ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. 

2. Ruang Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang. 

3. Ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. 

"Barang bukti yang diamankan oleh penyidik dalam penggeledahan hari ini ada sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang tentunya berkaitan dengan proses dan mekanisme layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN tersebut," ujar Budi, Kamis, 17 September 2026. 

Selain mendalami barang bukti terkait kasus suap pembukaan blokir HBG Summarecon, penyidik sekaligus menelusuri dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," ujar Budi. 

KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara ini, yaitu: 

1. Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN. 

2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. 

3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon. 

4. Arif Sugiyanto (ARF) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. 

5. Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. 

6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta. 

7. Erwin (ERW) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. 

8. Muhammad Fakhry (MF) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron. 

KPK juga turut menyita uang Rp 106,3 miliar dalam kasus ini. Jumlah ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah OTT KPK. (*/red)

Prabowo Sebut Kelapa Sawit Tanaman Ajaib, Bisa Jadi Solar hingga Obat

By On Selasa, September 22, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

PONOROGO, KabarViral79.Com - Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto mengungkap banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari Kelapa Sawit. 

Dia menyebut, kelapa sawit bisa dikatakan sebagai tanaman yang ajaib. 

Awalnya, Prabowo menyampaikan per 1 Juli lalu, Indonesia sudah tidak lagi impor solar dari luar Negeri. Hal ini menyusul, Indonesia sudah bisa memproduksinya sendiri. 

"Dan hari-hari ini, solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa memproduksi solar kita sendiri, saudara-saudara," ujar Prabowo dalam pidatonya di acara Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (Jatim), Sabtu, 19 September 2026. 

Prabowo menyampaikan, solar yang diproduksi di dalam Negeri ini berasal dari Kelapa Sawit. 

Ia bersyukur, tanaman ini merupakan pemberian Tuhan yang Maha Kuasa kepada Indonesia. 

"Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop," ujarnya. 

"Kita bisa mendapatkan obat, kita bisa mendapatkan sabun, kita bisa mendapatkan macam-macam, terutama kita mendapatkan BBM," imbuhnya. 

Prabowo mengatakan, jika para peneliti, akademisi teknik di dalam Negeri sudah berhasil mengubah Kelapa Sawit tersebut menjadi solar. 

"Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya, ya, bukan yang profesor tadi itu, dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil membuat solar dari kelapa sawit. Dan sudah bisa membuat bensin dari kelapa sawit," tuturnya. 

"Saudara-saudara, kita bersyukur. Patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa," pungkasnya. (*/red)

Lanud Halim P. Kenalkan Alutsista dan Teknologi Kedirgan-taraan Kepada Pelajar di PEGASE 2026

By On Selasa, September 22, 2026

 


Jakarta –  Lanud Halim Perdanakusuma menggelar Open Base bagi pela-jar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan PEGASE 2026 antara TNI Angkatan Udara dan French Air and Space Force (FASF), Jakarta, Senin(21/9/2026).


Kegiatan Open Base yang diikuti pelajar dari sekolah-sekolah di ling-kungan Lanud Halim Perdanakusuma ini menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan alutsista dan teknologi kedirgantaraan secara langsung.


Melalui Open Base, para pelajar berkesempatan melihat langsung alutsista dan teknologi kedirgantaraan, sekaligus berinteraksi dengan personel TNI AU dan delegasi FASF. Kegiatan ini menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan pelajar tentang perkembangan teknologi serta dunia kedirgantaraan global.


Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Ali Gusman, S.T., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan Openb Base tidak hanya menjadi bagian dari dukungan Lanud Halim P. dalam kegiatan PEGASE 2026, tetapi juga menjadi momentum edukatif untuk memperluas wawasan generasi muda terhadap dunia kedirgantaraan, ujar Danlanud. 


Open Base PEGASE 2026 bagi pelajar menjadi wujud komitmen Lanud Halim Perdanakusuma dalam memperkuat sinergi dengan dunia pen-didikan. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan dunia kedirgantaraan, peran dan tugas TNI Angkatan Udara.

Universitas Indonesia Hadir di Hanoi, FAME Dorong MoU dan Kolaborasi Akademik dengan VNU

By On Selasa, September 22, 2026

FAME Indonesia melakukan kunjungan ke Vietnam National Univerity (VNU) Hanoi. 

VIETNAM, KabarViral79.Com - FAME Indonesia melakukan kunjungan ke Vietnam National Univerity (VNU) Hanoi membawa delegasi yang merepresentasikan 24 universitas di Indonesia, dalam rangka memperkuat jejaring pendidikan tinggi, riset, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, serta kemitraan kelembagaan di tingkat internasional. 

Kehadiran FAME Indonesia di Vietnam menjadi bagian dari rangkaian The 3rd International Sandbox Conference 2026 sekaligus momentum peluncuran International Conference on Accounting, Management and Economic Resilience, konferensi internasional pertama yang diselenggarakan oleh FAME Indonesia. 

Dalam sambutannya, Prof. Yuliansyah selaku Manajemen Eksekutif FAME menegaskan bahwa FAME bukan sekadar forum konferensi, melainkan sebuah komunitas akademik kolaboratif yang mempertemukan universitas, akademisi, peneliti, dan praktisi dalam bidang Accounting, Management, and Economics

“FAME is a collaborative academic community connecting universities, academics, researchers, and practitioners in the fields of Accounting, Management, and Economics,” ujar Prof. Yuliansyah dalam sambutannya. 

Menurutnya, kunjungan ke Vietnam memiliki agenda yang lebih luas daripada sekadar mengikuti konferensi. FAME Indonesia mendorong terbentuknya kolaborasi konkret antara perguruan tinggi Indonesia dan Vietnam National University (VNU), khususnya dalam bidang pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, mobilitas mahasiswa dan dosen, publikasi, seminar, serta pengembangan kemitraan institusional. 

Salah satu agenda strategis yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah penguatan kerja sama antara VNU dan perguruan tinggi di Indonesia. 

FAME Indonesia menyampaikan harapan untuk mendorong MoU antara VNU dengan 17 universitas di Indonesia. 

Berikut Universitas yang Melakukan MOU dengan VNU: 

1. FAME Indonesia. 

2. ⁠Universitas Widya Gama Malang (UWG). 

3. ⁠Politeknik Negeri Malang (POLINEMA). 

4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro (STIEKIA Bojonegoro). 

5. Universitas Mulawarman (UNMUL). 

6. Universitas Muslim Indonesia (UMI). 

7. Politeknik Negeri Medan (POLMED). 

8. Universitas Negeri Gorontalo (UNG). 

9. Universitas PGRI Mpu Sindok (UPMS) — Nganjuk. 

10. Politeknik Negeri Bandung (POLBAN). 

11. Universitas Dehasen Bengkulu (UNIVED). 

12. Politeknik Negeri Sriwijaya (POLSRI). 

13. STIE Krakatau. 

14. Universitas Negeri Semarang (UNNES). 

15. UIN Raden Fatah Palembang. 

16. Universitas Islam Balitar (UNISBA). 

17. Universitas Bojonegoro (UNIGOR). 

Ketum FAME Indonesia, Dr. Dani Amrul Ichdan menekankan bahwa kerja sama internasional tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen. 

“For us, an MoU is not simply a document. It should be the beginning of real collaboration.” 

Menurut Dani, Kerja sama tersebut diharapkan diwujudkan melalui berbagai aktivitas nyata, mulai dari student and staff mobility, joint research, joint publications, community service, seminars hingga berbagai kegiatan akademik lainnya. 

Hal ini di sampaikan Ketum pada saat pemberangkatan delegasi. 

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa internasionalisasi perguruan tinggi perlu diarahkan pada kolaborasi yang menghasilkan aktivitas akademik dan manfaat nyata bagi institusi, dosen, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat. 

Kehadiran FAME Indonesia di Hanoi juga menjadi ruang strategis untuk membangun hubungan akademik yang lebih erat antara Indonesia dan Vietnam. 

Prof. Yuliansyah berharap pertemuan tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya kemitraan akademik Indonesia–Vietnam dalam jangka panjang, dengan VNU dan universitas-universitas Indonesia sebagai bagian penting dari ekosistem kolaborasi tersebut. 

“This is not the end of our collaboration—it is only the beginning” tegasnya. 

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan semangat FAME Indonesia untuk menjadikan konferensi internasional bukan sebagai titik akhir sebuah kegiatan, tetapi sebagai starting point bagi lahirnya kolaborasi akademik baru yang lebih luas dan berkelanjutan. 

Dengan membawa jejaring 24 universitas FAME Indonesia menunjukkan bahwa internasionalisasi akademik dapat dibangun melalui jejaring, kolaborasi, dan komitmen bersama. 

Dari Hanoi, semangat tersebut diarahkan untuk membuka lebih banyak ruang bagi dosen, mahasiswa, peneliti, dan institusi pendidikan tinggi Indonesia untuk terhubung dengan mitra global. (*/red)

Gelar Konsolidasi, DPD HAPI Banten Jalankan Mandat Ketua Umum DPP HAPI Dr. Ernita Adiyalaksmita S.H, M.H dan Sekjen Dr. Bob Hasan S.H, M.H

By On Senin, September 21, 2026

 


SERPONG, BANTEN — Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Provinsi Banten mulai memperkuat konsolidasi organisasi sebagai langkah strategis membangun wadah advokat yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.


Konsolidasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Konsolidasi dan Sosialisasi HAPI Provinsi Banten yang berlangsung di kawasan Serpong, BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (19/9/2026). Puluhan advokat, praktisi hukum, dan sejumlah unsur masyarakat dari berbagai wilayah di Banten hadir dalam agenda tersebut.


Mengusung tema “Satukan Langkah, Perkuat Organisasi, Tegakkan Keadilan”, kegiatan menjadi momentum untuk memperkenalkan arah organisasi sekaligus membangun komunikasi dan kebersamaan antaradvokat dalam mempersiapkan struktur HAPI di Provinsi Banten.


Kegiatan tersebut dipimpin Yudi Rijali Muslim, S.H., M.H., sebagai tindak lanjut mandat Ketua Umum HAPI Dr. Ernita Adyalaksmita, S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal HAPI Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.


MEMBANGUN ORGANISASI DENGAN KEBERSAMAAN


Dalam forum konsolidasi, berbagai agenda strategis dibahas, mulai dari penguatan kelembagaan, konsolidasi advokat di tingkat kabupaten/kota, persiapan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pembentukan panitia PKPA, hingga penyusunan tahapan pembentukan kepengurusan HAPI di wilayah Banten.


Yudi Rijali Muslim menegaskan bahwa pembentukan HAPI Banten tidak semata-mata berorientasi pada struktur organisasi, tetapi juga diarahkan untuk membangun budaya organisasi yang profesional, terbuka, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan hukum masyarakat.


«“Kita ingin membangun HAPI Banten dengan kebersamaan. Struktur organisasi memang penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana organisasi ini memiliki nilai, program, dan kebermanfaatan. Profesionalitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” ujar Yudi.»


Menurutnya, konsolidasi akan dilakukan secara bertahap dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi para advokat untuk berkontribusi dalam proses pembangunan organisasi.


«“Optimisme kita sangat besar. Banten memiliki banyak advokat dan praktisi hukum yang memiliki kapasitas serta pengalaman. Potensi tersebut harus kita satukan menjadi kekuatan organisasi yang mampu memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat,” katanya.»


DUKUNGAN PRAKTISI HUKUM


Komitmen membangun HAPI Banten mendapat dukungan dari M. Ade Septiawan, S.H., M.H., Advokat dan Praktisi Hukum, yang melihat konsolidasi sebagai momentum penting untuk memperkuat eksistensi dan profesionalitas organisasi advokat.


Menurutnya, organisasi advokat harus mampu menjadi ruang untuk meningkatkan kualitas profesi sekaligus memperluas kontribusi advokat dalam memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada masyarakat.


«“Saya melihat konsolidasi ini sebagai langkah yang positif. HAPI Banten memiliki peluang untuk berkembang menjadi organisasi yang kuat apabila dibangun dengan kebersamaan, profesionalitas, dan integritas. Kita harus optimistis dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan profesi advokat,” ujar M. Ade Septiawan.»


Ia juga menekankan pentingnya membangun organisasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan persoalan hukum yang berkembang.


HAPI DAN PERLINDUNGAN PEKERJA


Dukungan terhadap penguatan HAPI Banten juga datang dari Endo Saputra, Pimpinan Serikat Pekerja di PT KAI. Ia menyampaikan komitmennya untuk turut mendukung penguatan organisasi advokat HAPI, khususnya dalam membangun sinergi antara profesi advokat dan perjuangan perlindungan hak-hak pekerja.


Endo menilai keberadaan organisasi advokat yang profesional dapat membuka ruang kerja sama dalam memberikan pemahaman hukum, bimbingan, pendampingan, serta advokasi bagi para pekerja dan serikat pekerja ketika menghadapi persoalan hukum.


«“Kami berkomitmen untuk mendukung penguatan organisasi HAPI. Ke depan, kami berharap ada sinergi yang baik sehingga HAPI dapat memberikan bimbingan, pendampingan, dan advokasi hukum bagi para pekerja dan serikat pekerja yang membutuhkan,” ujar Endo.»


Menurutnya, hubungan antara organisasi advokat dan serikat pekerja dapat dibangun dalam bentuk kerja sama yang konstruktif, terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan pekerja memperoleh akses terhadap pendampingan hukum yang profesional.


DARI KONSOLIDASI MENUJU KONFERDA


Konsolidasi di Serpong menjadi bagian awal dari rangkaian pembentukan HAPI Provinsi Banten. Tahapan berikutnya akan diarahkan pada penguatan komunikasi di kabupaten/kota, pembentukan kepengurusan daerah, persiapan PKPA, penyusunan program kerja, serta persiapan Konferensi Daerah (KONFERDA) HAPI Provinsi Banten.


Yudi menegaskan bahwa seluruh tahapan tersebut akan dibangun secara bertahap dengan mengedepankan komunikasi, kebersamaan, dan keterlibatan para advokat.


«“Kita ingin proses ini berjalan secara sehat dan terukur. Dari konsolidasi, kita membangun struktur; dari struktur kita susun program; dan dari program kita wujudkan kebermanfaatan. Inilah semangat yang ingin kita bawa dalam membangun HAPI Banten,” tutup Yudi.»


Dengan semangat tersebut, konsolidasi HAPI Banten diharapkan menjadi titik awal terbentuknya organisasi advokat yang semakin solid, profesional, dan berintegritas, sekaligus mampu memperluas kontribusinya dalam memberikan pendampingan hukum dan memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.

Polresta Tangerang Pastikan Situasi Aman, Persoalan di Rajeg Diselesaikan dengan Dialog

By On Minggu, September 20, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Aparat Polresta Tangerang bergerak cepat mengamankan situasi setelah terjadi perbedaan pendapat antara sejumlah warga dan jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Minggu, 20 September 2026. 

Setelah menerima informasi mengenai adanya perbedaan pendapat tersebut, personel Polresta Tangerang segera mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi dan mencegah terjadinya gesekan. 

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan, kehadiran personel kepolisian merupakan langkah preventif untuk memastikan situasi tetap aman dan tidak berkembang menjadi konflik. 

"Kami hadir untuk mengamankan situasi dan memastikan tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu kamtibmas," kata Indra Waspada. 

Dia menegaskan, personel kepolisian mengedepankan langkah persuasif dan mendorong agar persoalan yang ada diselesaikan melalui dialog. 

Setelah situasi berhasil diamankan, kemudian dilaksanakan musyawarah di kediaman salah seorang tokoh masyarakat Desa Mekarsari. 

Musyawarah tersebut dihadiri Camat Rajeg Oman Apriaman, Ketua FKDM Rajeg Suparji Rustam beserta anggota, ketua lingkungan setempat, sejumlah tokoh agama, serta perwakilan pihak GKPI. 

Dalam musyawarah tersebut disepakati sejumlah langkah sementara untuk menjaga situasi tetap kondusif. 

Persoalan tersebut selanjutnya akan dibahas melalui mediasi tingkat Kecamatan Rajeg. 

Sementara menunggu proses mediasi, berdasarkan hasil musyawarah, lokasi kegiatan ibadah untuk sementara tidak digunakan dan dalam kondisi terkunci. 

Warga juga diminta tidak berkumpul di sekitar lokasi guna mencegah munculnya provokasi maupun potensi gesekan. 

Indra Waspada kembali menegaskan, kepolisian mengedepankan langkah persuasif dan mengajak seluruh pihak menjaga ketenangan selama proses penyelesaian berlangsung. 

Dia juga menegaskan, negara menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah sesuai keyakinan. 

Dia pun mengimbau semua pihak untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan yang dapat memicu keributan, serta menghormati proses mediasi yang akan dilakukan di tingkat kecamatan. 

"Yang paling utama adalah menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat," katanya. 

Indra Waspada juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas, termasuk video maupun potongan informasi mengenai kejadian yang beredar di media sosial. 

"Apabila ada informasi yang beredar, kami berharap masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan," ujarnya. 

Setelah musyawarah selesai, masing-masing pihak meninggalkan lokasi untuk mencegah kerumunan dan menjaga situasi tetap aman. 

Indra Waspada juga memastikan, situasi dalam keadaan aman dan kondusif. 

Indra Waspada memastikan, pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak terkait lainnya guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (Reno)

Saling Lempar Tanggung Jawab Kasus Pemerasan Rp 75 Juta, Ketum PPWI Siap Seret Kapolda Sumsel ke Propam Polri

By On Minggu, September 20, 2026

PALEMBANG, KabarViral79.Com Ketidaktransparanan dan berbelit-belitnya penanganan kasus dugaan pelanggaran etik oknum anggota kepolisian di Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memicu kekecewaan mendalam dari masyarakat pencari keadilan. 

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke menyatakan bakal melaporkan Kapolda Sumsel, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho, beserta jajaran pejabat utamanya ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta. 

Langkah tegas ini diambil lantaran pihak kepolisian daerah dianggap sengaja menyembunyikan dan saling lempar tanggung jawab terkait hasil sidang kode etik dan/atau disiplin terhadap penyidik Polda Sumsel, AKP Taufik Ismail. 

Awal Mula Kasus: Perlakuan Buruk dan Pemerasan

Persoalan ini bermula pada Februari 2025, ketika Wilson Lalengke melayangkan dua laporan resmi ke Divpropam Polri Jakarta. 

Laporan pertama terkait dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan berupa makian verbal melampaui batas yang dilakukan AKP Taufik Ismail melalui sambungan telepon kepada Wilson Lalengke. 

Laporan kedua menyangkut dugaan pemerasan sebesar Rp 75 juta yang dialami oleh anggota PPWI Batam, Hanjono Susanto. 

Oleh Divpropam Polri, berkas laporan tersebut dilimpahkan ke Bidang Propam Polda Sumsel untuk diproses hukum melalui Seksi Provost. 

Setelah serangkaian pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, serta para saksi, AKP Taufik Ismail akhirnya dihadapkan pada sidang kode etik dan/atau disiplin pada 8 Januari 2026. 

Namun, hingga akhir Agustus 2026, hasil resmi dari persidangan tersebut tak kunjung diumumkan ke publik maupun diserahkan kepada pihak pelapor. 

Fenomena "Dipingpong" Aparat dan Penolakan Audiensi

Guna mempertanyakan kejelasan status hukum oknum polisi tersebut, Wilson Lalengke bersama Hanjono Susanto mendatangi Markas Polda Sumsel pada Senin, 31 Agustus 2026. Bukannya mendapatkan jawaban transparan, mereka justru di-“pingpong” oleh para petugas. 

Penyidik Provost bernama Deni, atasannya Kompol Hendri, hingga pimpinan tingkat atas AKBP Tito enggan memberikan salinan hasil sidang. 

Pihak Provost berdalih bahwa hasil sidang sepenuhnya merupakan ranah tanggung jawab atasan langsung AKP Taufik Ismail, yakni Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan (Kabag Wassidik) dan Kepala Subdirektorat Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel. 

Tak berhenti di situ, saat Wilson Lalengke menemui Kabag Wassidik dan Kasubdit Jatanras, kedua pejabat tersebut justru mengaku tidak memegang berkas hasil sidang dan melempar kembali kewenangan penjelasannya ke Bidpropam Polda Sumsel. 

Sikap saling tuding dan lempar tanggung jawab antar-satuan tersebut berulang ketika Wilson Lalengke dan Hanjono Susanto kembali terbang ke Palembang pada Rabu, 9 September 2026. 

Upaya untuk beraudiensi secara langsung dengan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Shandi Nugroho, guna mengordinasikan kinerja buruk bawahannya pun bertepuk sebelah tangan. 

Permohonan pertemuan ditolak dengan alasan Kapolda tengah menghadiri rapat daring terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Dugaan Pembiaran dan Rencana Laporan ke Mabes Polri

Atas rentetan kejadian tersebut, Wilson Lalengke menilai Kapolda Sumsel Irjen Pol Shandi Nugroho sangat tidak profesional, acuh tak acuh terhadap aduan masyarakat, serta melakukan pembiaran atas rekam jejak buruk jajarannya. 

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 tu bahkan menaruh kecurigaan kuat bahwa lemahnya penegakan disiplin ini timbul karena pimpinan daerah diduga turut menikmati modus operandi penyalahgunaan wewenang dan pemerasan yang kerap memeras rakyat kecil demi keuntungan pribadi maupun kelompok. 

Oleh sebab itu, Wilson Lalengke membulatkan tekad untuk mengadukan Kapolda Sumsel Irjen Pol Shandi Nugroho serta dua pejabat utamanya, Kabag Wassidik AKBP Parlindungan Lubis dan Plt. Kasubdit III Jatanras, AKBP Muhammad Sofwan Rosyyidi, ke Divpropam Mabes Polri. 

PPWI mendesak Kapolri untuk segera mencopot para pejabat bermasalah tersebut dan menggantinya dengan personel yang berintegritas serta berdedikasi tinggi. 

Kemunduran Etika Publik dan Kekuasaan

Kondisi saling lempar tanggung jawab dan ketidaktransparanan di tubuh institusi penegak hukum ini sejalan dengan kritik para filsuf dunia mengenai penyalahgunaan kekuasaan. 

Filsuf pencerahan asal Prancis, Montesquieu (1689-1755), dalam teorinya _The Spirit of the Laws_, menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi dan tidak diawasi secara terbuka cenderung mengalami pembusukan (power tends to corrupt). 

Ketika lembaga penegak hukum menyembunyikan hasil sanksi disiplin anggotanya dari korban, institusi tersebut telah gagal menjalankan prinsip transparansi yang menjadi pilar keadilan publik. 

Sementara itu, filsuf Thomas Hobbes (1588-1679) dalam Leviathan mengingatkan bahwa wewenang dan monopoli hukum diberikan masyarakat kepada negara semata-mata untuk menjamin perlindungan serta rasa aman. 

Jika oknum aparat justru memanfaatkan wewenang tersebut untuk memeras dan memaki warga negara, maka ikatan sosial (social contract) telah dirusak secara sepihak oleh oknum penegak hukum itu sendiri. 

Di sisi lain, konsep Banalitas Kejahatan dari Hannah Arendt (1906-1975) menggambarkan bagaimana kejahatan atau pembiaran administratif yang dilakukan berulang kali oleh pejabat publik dapat dianggap sebagai hal lumrah ketika hati nurani dan rasa tanggung jawab moral telah hilang dari tatanan birokrasi. 

Masyarakat kini menantikan ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi jajaran Polda Sumsel demi mengembalikan rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (TIM/Red)

DPC PKB Bireuen Gelar Musancab, Perkuat Struktur Partai hingga Tingkat Gampong

By On Minggu, September 20, 2026

DPC PKB Kabupaten Bireuen, Aceh, menggelar Sosialisasi Struktur Kepengurusan dan Musancab DPAC PKB se-Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031, di Aula DPC PKB setempat, Minggu, 20 September 2026.

BIREUEN, KabarViral79.Com - Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Bireuen, Aceh, menggelar Sosialisasi Struktur Kepengurusan dan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) DPAC PKB se-Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031. 

Kegiatan yang berlangsung di Aula DPC PKB Bireuen, Minggu, 20 September 2026 tersebut diikuti sekitar 115 peserta dari perwakilan pengurus DPAC 17 kecamatan di Kabupaten Bireuen. 

Selain Musancab, kegiatan konsolidasi internal partai itu juga dirangkai dengan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon pimpinan partai di tingkat kecamatan. 

Sekretaris DPC PKB Bireuen, Zulfikar Muhammad mengapresiasi dukungan para ulama dan pimpinan dayah terhadap perjalanan PKB di Kabupaten Bireuen. 

Ia mengatakan, pada periode kepengurusan 2026–2031, PKB mulai menerapkan pendekatan berbeda dalam mekanisme pemilihan pimpinan organisasi. 

"PKB di awal kepengurusan ini sudah mulai melakukan pendekatan pemilihan yang tidak lagi semata-mata mengandalkan jumlah suara seperti metode lama, baik untuk pemilihan di tingkat kecamatan maupun kabupaten," ujar Zulfikar. 

Sementara itu, Ketua DPC PKB Bireuen, Amiruddin M. Daud atau Dek Gam menekankan pentingnya memperkuat struktur dan mesin partai hingga ke tingkat bawah. 

Menurutnya, Musancab menjadi momentum untuk menata organisasi, memperkuat koordinasi, serta menyatukan langkah seluruh kader. 

"Kita ingin seluruh struktur partai dari DPC, PAC, sampai ranting semakin solid. Musancab ini bukan sekadar pergantian atau penataan kepengurusan, melainkan bagaimana kita membangun kekuatan organisasi dan memperkuat pengabdian kepada masyarakat," kata Dek Gam. 

Koordinator Zona (Korzon) Bireuen DPW PKB Aceh, Muhammad Iqbal, yang hadir mewakili Ketua DPW PKB Aceh H. Ruslan M. Daud, mengimbau seluruh kader menjaga persatuan setelah Musancab. 

Ia meminta tidak ada kelompok-kelompok kecil yang berjalan sendiri setelah kepengurusan baru terbentuk.

Iqbal yang juga anggota DPR Aceh itu menegaskan, konsolidasi partai tidak boleh berhenti pada pelaksanaan Musancab, tetapi harus dilanjutkan hingga tingkat gampong. 

"Partai harus hadir sepanjang waktu di tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan warga, bukan hanya hadir menjelang pemilihan umum. Kader PKB harus menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga legislatif," ujarnya. 

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi internal DPC PKB Bireuen untuk menata struktur organisasi masa bakti 2026–2031 sekaligus memperkuat koordinasi kepartaian hingga tingkat gampong. (Joniful Bahri)

Jembatan Kutablang Bireuen Resmi Dibuka, Jalur Nasional Medan–Banda Aceh Kembali Lancar

By On Minggu, September 20, 2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pemkab Bireuen resmi membuka akses lalu lintas Jembatan Krueng Tingkeum, Kutablang, Bireuen, Aceh, pada Sabtu, 20 September 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen resmi membuka akses lalu lintas Jembatan Krueng Tingkeum, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Aceh, pada Sabtu, 20 September 2026. 

Pembukaan atau open traffic jembatan tersebut menjadi bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir yang menerjang Kabupaten Bireuen pada akhir November 2025. 

Direktur Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Gatot Sukmara mengatakan, Jembatan Krueng Tingkeum yang baru telah memenuhi persyaratan teknis, mulai dari desain, konstruksi hingga mutu pekerjaan. 

"Jembatan ini juga telah lulus uji beban. Oleh karena itu, sudah siap untuk dilakukan open traffic bagi masyarakat umum,” kata Gatot di lokasi. 

Menurut Gatot, pengoperasian jembatan baru dilakukan untuk mengalihkan arus kendaraan dari jembatan lama yang berada di sekitar lokasi. 

Sementara itu, pekerjaan penyempurnaan pada jembatan lama masih terus dilanjutkan. 

Dibukanya jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa di jalur lintas timur Aceh. 

Jembatan Krueng Tingkeum dibangun kembali setelah mengalami kerusakan akibat banjir bandang pada akhir November 2025. 

Bencana tersebut juga berdampak terhadap sedikitnya 12 jembatan di sepanjang aliran Krueng Peusangan, mulai dari wilayah Peusangan Siblah Krueng, Peusangan Selatan hingga Pante Peusangan. 

Sementara Bupati Bireuen, Mukhlis mengatakan, Jembatan Krueng Tingkeum merupakan salah satu dari tiga jembatan yang menjadi prioritas penanganan pada tahun ini. 

"Tahun ini ada tiga jembatan yang ditangani, yaitu Jembatan Krueng Tingkeum dan Jembatan Teupin Mane yang menjadi kewenangan pusat, serta Jembatan Pante Lhong yang ditangani Pemkab dengan dukungan pusat,” ujar Mukhlis. 

Ia menyebutkan, Jembatan Krueng Tingkeum memiliki posisi strategis karena menjadi bagian penting dari jalur penghubung lintas timur menuju wilayah tengah Aceh, termasuk Kabupaten Bener Meriah dan Gayo Lues. 

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnaini mengatakan, Jembatan Krueng Tingkeum memiliki bentang sekitar 200 meter dan menjadi salah satu jalur penting bagi pergerakan kendaraan serta distribusi logistik. 

"Jalur ini sudah bisa dilintasi masyarakat umum. Kami berharap akses ini kembali memulihkan arus transportasi barang dan jasa,” kata Zulkarnaini. 

Selain tiga jembatan yang ditangani tahun ini, Pemkab Bireuen juga telah mengusulkan pembangunan tiga jembatan lainnya untuk dikerjakan pada tahun depan. 

Ketiga jembatan tersebut, yakni Jembatan Peusangan–Peusangan Siblah Krueng dengan panjang sekitar 200 meter, Jembatan Ulee Jalan, serta Jembatan Alue Limeng. (Joniful Bahri)

Pererat Silaturahmi Incu Putu, Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek Gelar Seren Taun 2026

By On Minggu, September 20, 2026

 



LEBAK,Kabarviral79.com — Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek kembali menggelar ritual adat Seren Taun sebagai wujud rasa syukur, kebersamaan, dan penghormatan terhadap warisan leluhur.


Tradisi tahunan ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 19 hingga 21 September 2026, bertempat di kawasan adat Kasepuhan Citorek, Kabupaten Lebak, Banten.


Seren Taun menjadi momentum sakral bagi masyarakat adat, khususnya para incu putu (anak cucu keturunan) Kasepuhan Citorek, untuk berkumpul dan bersilaturahmi. 


Selain mempererat tali persaudaraan, esensi utama dari ritual ini adalah mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya hasil pertanian selama satu musim ke belakang.


Ketua Barisan Pemuda Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek, Asep Suparman (Aka Amang), menegaskan bahwa Seren Taun memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat kuat, bukan sekadar seremonial tahunan.


"Seren Taun ini adalah ruang silaturahmi akbar bagi seluruh incu putu Kasepuhan Wewengkon Citorek sekaligus bentuk totalitas rasa syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa," ujar Aka Amang kepada media, Minggu (20/09/2026).


Ia menambahkan, tradisi ini sukses mempertemukan kembali keluarga besar masyarakat adat yang tersebar di berbagai wilayah. 

Kebersamaan yang terbangun diharapkan mampu menjaga kekompakan dan melestarikan nilai-nilai adat secara turun-temurun.


Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Barisan Pemuda Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek, Johar (Mang Oang), menyebutkan bahwa acara ini menjadi perayaan kebahagiaan bersama setelah melewati masa lelahnya masa panen.


"Melalui Seren Taun, kami merayakan berkah pascapanen. Ini adalah ajang terbaik untuk mempererat keakraban dan menjaga keharmonisan di antara sesama warga adat," ungkap Johar.


Pelaksanaan Seren Taun 2026 membuktikan bahwa hukum dan tradisi adat masih memegang peranan krusial di era modern. 


Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya purba, tetapi juga menjadi motor penggerak gotong royong dan penguat hubungan sosial antargenerasi.


Melalui rangkaian acara yang berjalan hingga Senin (21/09/2026), masyarakat Kasepuhan Citorek kembali meneguhkan identitas budaya mereka. 


Di tengah arus modernisasi, Seren Taun menjadi alarm pengingat bahwa kemajuan zaman tidak boleh mengikis akar budaya dan kearifan lokal.


(Cup)

Kades Cirebon Baru Dorong Posyandu Rutin, Perkuat Upaya Pencegahan Stunting

By On Minggu, September 20, 2026

 


KEPAHIANG — Komitmen Pemerintah Desa Cirebon Baru, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terus diwujudkan melalui pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) secara rutin.


Kepala Desa Cirebon Baru menjadi salah satu penggerak dalam mendorong keberlangsungan kegiatan Posyandu sebagai bagian dari perhatian pemerintah desa terhadap kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam upaya pencegahan stunting.


Kegiatan Posyandu tidak hanya menjadi tempat pemeriksaan kesehatan balita, tetapi juga menjadi sarana pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Pelaksanaannya turut melibatkan tenaga kesehatan atau bidan dari Puskesmas setempat.


Salah satu kegiatan Posyandu dijadwalkan pada 16 Agustus pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Cirebon Baru.


Melalui pelayanan yang dilakukan secara rutin, Pemerintah Desa Cirebon Baru mendorong masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki balita, untuk aktif memanfaatkan Posyandu.


Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah desa dalam membangun kesadaran masyarakat bahwa pemantauan kesehatan anak sejak dini merupakan hal penting dalam mendukung tumbuh kembang generasi penerus.


Kepala Desa Cirebon Baru menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan dan masyarakat agar pelayanan Posyandu dapat terus berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat langsung bagi warga.

Sawah Produktif Terancam, Tokoh Ketahanan Pangan Soroti Maraknya Batching Plant di Lebak Selatan

By On Minggu, September 20, 2026

 



LEBAK,Kabarviral79.com- Maraknya alih fungsi lahan persawahan produktif menjadi kawasan industri dan batching plant (pabrik pencampuran beton) di wilayah Lebak Selatan menuai sorotan tajam. Senin (19/9/2026)


Alih fungsi lahan yang terjadi di Jalan Baru, Desa Rahong, Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, ini memicu keprihatinan mendalam dari tokoh masyarakat sekaligus penggiat ketahanan pangan setempat, Syaeful Jaro Komarudin (SJK).


Menurut SJK, lahan pertanian produktif memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat. 


Oleh karena itu, konversi lahan sawah menjadi bangunan industri dinilai akan membawa dampak buruk jangka panjang terhadap kemandirian pangan daerah.


"Saya sangat menyayangkan apa yang terjadi di depan mata kita. Lahan sawah yang seharusnya menghasilkan pangan bagi masyarakat kini berubah menjadi bangunan batching plant.

Ini merupakan kerugian besar bagi petani dan generasi mendatang," ujar SJK kepada awak media, Sabtu (19/9/2026).


SJK menjelaskan bahwa area yang dialihfungsikan tersebut merupakan lahan subur yang selama ini menjadi sumber produksi padi utama sekaligus tumpuan ekonomi warga. 


Jika tren alih fungsi ini terus dibiarkan tanpa kendali, penurunan produksi pangan daerah tidak akan terhindarkan.Secara rinci, SJK memetakan beberapa risiko fatal dari maraknya alih fungsi lahan ini, di antaranya:


Penurunan drastis produksi padi akibat berkurangnya luas lahan tanam.


Melemahnya kemandirian pangan di tingkat regional.


Hilangnya mata pencaharian utama para petani lokal.


Meningkatnya ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar wilayah Lebak.


Melihat ancaman nyata tersebut, SJK mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak untuk memperketat pengawasan dan menjaga keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).


"Kami berharap pemerintah daerah bertindak tegas dan memperkuat perlindungan terhadap sawah-sawah produktif agar tidak mudah dialihfungsikan.


Pangan adalah kebutuhan dasar. Jangan sampai kita kehilangan sumber pangan kita sendiri," tegasnya.


Dilindungi Undang-Undang


Secara hukum, perlindungan terhadap kawasan pertanian telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 


Regulasi ini melarang keras alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pangan berkelanjutan, kecuali untuk kepentingan umum yang sangat terbatas.


Selain itu, setiap aktivitas industri wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 


Pembangunan infrastruktur maupun industri tidak boleh menabrak zonasi yang telah ditetapkan.


SJK mengingatkan agar semua pihak mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.


Investasi dan pembangunan memang penting, namun tidak boleh mengorbankan hajat hidup orang banyak yang bersumber dari sektor pertanian.Kekhawatiran senada juga diungkapkan oleh sejumlah warga di sekitar lokasi proyek. 


Mereka berharap pemerintah daerah segera turun tangan mengevaluasi izin operasional industri di kawasan tersebut demi menyelamatkan masa depan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak.


(NK/Tim/Red)

Jembatan Baru Kutablang Bireuen Resmi Dibuka Besok, HRD Pastikan Kesiapan Akhir

By On Sabtu, September 19, 2026

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), bersama Kepala Satker BPJN Wilayah II Aceh, Rizki Anugrah, meninjau langsung kesiapan akhir jembatan, Sabtu, 19 September 2026. 

BIREUEN, KabarViral79.Com - Jembatan baru Krueng Tingkeum, Kutablang, Kabupaten Bireuen, dipastikan mulai dioperasikan dan dibuka secara resmi pada Minggu, 20 September 2026. 

Jembatan tersebut dibangun sebagai pengganti sekaligus duplikasi infrastruktur yang sebelumnya rusak akibat banjir. 

Menjelang pengoperasian, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), bersama Kepala Satker BPJN Wilayah II Aceh, Rizki Anugrah, meninjau langsung kesiapan akhir jembatan, Sabtu, 19 September 2026. 

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh bagian jembatan dan fasilitas pendukung telah siap serta aman digunakan masyarakat. 

Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum, HRD turut menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan pemulihan infrastruktur, termasuk Jembatan Krueng Tingkeum yang menjadi jalur penting penghubung lintas Bireuen. 

"Jembatan ini sudah lama dinantikan masyarakat. Sebelumnya, masyarakat harus menghadapi antrean panjang setelah jembatan lama putus akibat banjir. Karena itu, mari kita sama-sama menjaga dan merawat jembatan ini demi keselamatan dan kenyamanan bersama agar dapat digunakan dalam jangka panjang," ujar HRD. 

Dalam peninjauan tersebut, HRD mengecek sejumlah bagian penting, di antaranya kondisi pengaspalan pada segmen tengah, pemasangan marka jalan, lampu penerangan, serta fasilitas keselamatan bagi pengguna jalan. 

"Kami ingin memastikan jembatan ini benar-benar siap dan aman untuk dilalui masyarakat mulai besok. Ini merupakan infrastruktur vital yang dinantikan masyarakat Aceh maupun pengguna jalan lintas Sumatera," katanya. 

HRD mengapresiasi percepatan pembangunan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Wilayah II Aceh. Pekerjaan jembatan baru tersebut dilaporkan telah mencapai sekitar 99 persen dan ditargetkan dapat difungsikan sesuai jadwal. 

"Dengan rampungnya jembatan baru Kutablang Bireuen, kita berharap angkutan barang dan orang kembali normal, ekonomi masyarakat juga terus membaik dan harga barang kembali normal," harap HRD. 

Sementara itu, Kepala Satker BPJN Wilayah II Aceh, Rizki Anugrah mengatakan, pekerjaan struktural utama jembatan, termasuk pengaspalan menggunakan lapisan AC-WC, telah rampung. 

Pada H-1 pengoperasian, tim di lapangan masih melakukan pembersihan material serta menyelesaikan sejumlah fasilitas pelengkap. 

"Besok jembatan baru ini akan langsung dibuka untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Dengan beroperasinya jembatan baru, sistem buka-tutup kendaraan yang selama ini diterapkan di jembatan darurat atau bailey otomatis berakhir," ujar Rizki. (Joniful Bahri)

Gubernur Andra Soni Doa Bersama Keluarga Korban, Harap Ada Petunjuk Delapan Orang yang Hilang

By On Sabtu, September 19, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri doa bersama dengan keluarga delapan korban hilang kontak kapal Arupadhatu I, Kamis, 17 September 2026. 

PANDEGLANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni menghadiri doa bersama dengan keluarga delapan korban hilang kontak kapal Arupadhatu I. 

Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu penginapan di kawasan Carita, Kabupaten Pandeglang, Kamis, 17 September 2026. 

​Doa bersama ini digelar sebagai bentuk dukungan moral dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kepada keluarga korban. 

Kegiatan ini sekaligus memanjatkan permohonan kepada Tuhan agar segera diberikan petunjuk terkait keberadaan kelima jurnalis, dua Anak Buah Kapal (ABK), dan seorang pemandu wisata yang hilang di perairan Selat Sunda. 

​Gubernur Andra Soni menyampaikan, kehadirannya merupakan bentuk komitmen Pemprov Banten untuk terus mendampingi keluarga. 

Meski operasi pencarian aktif oleh Tim SAR telah resmi ditutup pada hari ke-10, ia memastikan pemantauan di perairan Selat Sunda akan terus berjalan. 

​“Pemantauan tetap dilakukan dan kami akan terus berkoordinasi dengan Tim SAR,” ujarnya. 

​Ia memastikan, Pemprov Banten akan proaktif meneruskan setiap perkembangan informasi dari Tim SAR maupun pihak terkait. 

Hal ini dilakukan agar keluarga korban selalu mendapatkan pembaruan informasi yang akurat dan tepat waktu. 

​“Sekecil apa pun informasi yang kami peroleh, akan segera kami sampaikan kepada keluarga,” kata dia. 

​Andra Soni menegaskan, penghentian pencarian aktif bukan berarti harapan dan komunikasi terputus. 

Pihaknya berjanji akan mengawal setiap perkembangan di lapangan dan menjaga komunikasi intensif dengan berbagai pihak. 

​Suasana haru dan penuh harap menyelimuti kegiatan tersebut. Pemprov Banten berharap doa yang dipanjatkan dapat memberikan kekuatan bagi keluarga dan membuka jalan terbaik bagi para korban yang hingga kini masih dalam pencarian. (Welfendry) 

Jaga Kondusifitas Wilayah, Polsek Cikande Konsisten Gelar Patroli Rutin dan Dialogis di Cikande dan Kibin

By On Sabtu, September 19, 2026

Personel Polsek Cikande Polres Serang secara konsisten melaksanakan kegiatan patroli rutin pada Jumat, 18 September 2026. 

SERANG, KabarViral79.Com Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif, personel Polsek Cikande Polres Serang secara konsisten melaksanakan kegiatan patroli rutin pada Jumat, 18 September 2026. 

Patroli ini menyasar berbagai titik strategis di wilayah hukum Polsek Cikande yang mencakup Kecamatan Cikande dan Kecamatan Kibin. 

Dalam kegiatan patroli tersebut, petugas menyiagakan kendaraan patroli Subsektor Kibin di jalur utama guna mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. 

Tak hanya melakukan pemantauan wilayah dan arus lalu lintas, personel di lapangan juga mengedepankan pendekatan humanis dengan berdialog langsung bersama petugas keamanan (Satpam) dan warga. 

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri menyampaikan bahwa kehadiran personel di lapangan merupakan bentuk pelayanan prima kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. 

"Kegiatan patroli ini kami laksanakan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh wilayah hukum Polsek Cikande, meliputi Kecamatan Cikande dan Kecamatan Kibin. Melalui patroli dialogis ini, kami ingin memastikan kehadiran Polri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta menjalin sinergitas dalam menjaga keamanan lingkungan," ujar Kompol Rudika Harto Kanajiri. 

Melalui imbauan Kamtibmas yang disampaikan secara langsung, petugas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa waspada dan turut serta menjaga kondusifitas lingkungan sekitar. 

Komitmen Polsek Cikande ini diharapkan dapat terus mewujudkan situasi wilayah yang aman, nyaman, dan tertib. (*/red)

Kapolri Ajak Jawara Banten Jadi Sabuk Kamtibmas

By On Sabtu, September 19, 2026

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan Balai Latihan Seni Silat dan Peringatan Milad PTBI. 

SERANG, KabarViral79.Com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengajak para jawara dan perguruan silat di Banten untuk menjadi bagian dari Sabuk Kamtibmas. 

Dia mengajak semua pihak bersinergi bersama Polri menjaga keamanan, memberantas penyakit masyarakat, dan melindungi warga. 

"Yang namanya pendekar, yang namanya jawara selalu membela kebenaran, membela yang lemah, dan tentunya bersama-sama dengan Polri kita titip untuk sama-sama menjaga kamtibmas, sama-sama memberantas penyakit masyarakat, dan sama-sama kita jaga wilayah Banten," kata Kapolri, Jumat, 18 September 2026. 

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat meresmikan Balai Latihan Seni Silat sekaligus memperingati Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI). 

Dia menegaskan, jawara dan pendekar memiliki peran penting di tengah masyarakat. 

Kemampuan bela diri yang dimiliki harus digunakan untuk membela kebenaran, melindungi kelompok yang lemah, serta menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. 

Menurutnya, sinergi antara Polri dan para jawara menjadi kekuatan penting untuk menjaga Banten tetap aman dan kondusif. 

Kebersamaan tersebut juga harus didukung dengan kekompakan serta soliditas seluruh perguruan silat. 

Kapolri mengingatkan, pencak silat Tjimande dan seni budaya debus merupakan kekhasan Banten yang harus terus dijaga, dikembangkan, dan diwariskan. 

Pelestarian tersebut menjadi tanggung jawab bersama para pimpinan perguruan dan seluruh pesilat agar nilainya tidak hilang di tengah perkembangan zaman. 

Ia juga mendorong agar keberadaan padepokan dan balai latihan tidak hanya terpusat di satu tempat. 

Ke depan, kata Kapolri, dia meminta agar setiap kabupaten di Banten memiliki tempat pembinaan serupa sehingga seni budaya, kearifan lokal, serta tradisi pencak silat dapat terus dilatih dan dikembangkan. 

"Jadi saya minta nanti di setiap kabupaten didirikan hal seperti ini sehingga kemudian semua budaya yang ada di Banten bisa dijaga, dilatih, dan dilestarikan," ujarnya. 

Sigit menjelaskan, pesanggrahan bukan hanya tempat latihan bela diri. Tempat tersebut harus menjadi ruang belajar, berdiskusi, mempererat silaturahmi, serta menyelesaikan persoalan bersama melalui semangat kebersamaan. 

Balai Latihan Seni Silat PTBI pun diharapkan terbuka tidak hanya bagi anggota PTBI, tetapi juga seluruh perguruan silat dan masyarakat. 

Selain sebagai tempat pembinaan pencak silat, balai tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seni budaya dan pelestarian berbagai kearifan lokal Banten. 

Dia berharap para jawara dan perguruan silat terus menjaga semangat persatuan dalam mengembangkan pencak silat Tjimande dan debus hingga ke tingkat nasional. 

Jika dikelola dengan baik, kekayaan budaya tersebut tidak hanya memperkuat identitas Banten, tetapi juga dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. 

"Ini menjadi sumber kekuatan yang tentunya apabila kita kelola dengan baik, tidak hanya sekadar budaya saja, tetapi juga bisa kita kembangkan dan perkenalkan," pungkasnya. (*/red)

Tim SAR Setop Pencarian Jurnalis Hilang di Hari ke-10

By On Sabtu, September 19, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni. 

PANDEGLANG, KabarViral79.Com - Proses pencarian terhadap lima orang jurnalis, dua Anak Buah Kapal (ABK), dan satu guide hilang di Gunung Anak Krakatau di Perairan Selat Sunda resmi dihentikan. 

Penghentian itu dilakukan karena tim SAR gabungan tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kapal Arupadhatu I, yang ditumpangi rombongan. 

"Tadi disampaikan bahwa sejak pelaksanaan hari pertama operasi gabungan pencarian dan pertolongan sampai dengan hari ke-10, setelah perpanjangan tiga hari, secara umum tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun penumpang atau awak yang berada di kapal tersebut," ujar Gubernur Banten, Andra Soni, di Carita-Pandeglang, Kamis, 17 September 2026. 

Selama proses pencarian, kata dia, tim SAR menemukan 13 objek, seperti life jacket, terpal, helm, hingga galon. Namun objek tersebut tidak mengarah pada kapal Arupadhatu I. 

"Bahwa kemudian ada beberapa temuan material atau objek dicatat ada 13 objek yang ditemukan selama operasi, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Polairud. Setelah dicek dan diteliti, dinyatakan bahwa saat ini temuan tersebut tidak terhubung dengan Arupadhatu I," tuturnya. 

Andra Soni mengatakan, proses pencarian dinyatakan dihentikan. Namun, kata dia, pencarian terhadap lima jurnalis yang dinyatakan hilang saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, akan dilakukan dengan pemantauan. 

"Kemudian telah perpanjangan pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya, dalam pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan dan pertolongan ini oleh pihak yang berkepentingan atau pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan," ujar Andra Soni. 

Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad menambahkan, pihaknya akan melakukan pemantauan. 

Jika ada informasi terkait tanda-tanda keberadaan kapal Arupadhatu, pencarian akan kembali dilanjutkan. 

"Operasi SAR ini tidak berhenti sampai di sini, setelah pencarian ini kita hentikan, kita lakukan dengan pemapelan melalui srop vts, termasuk lanal, termasuk dari Polairud yang melakukan patroli, yang melakukan pencarian, termasuk aktivitas kapal yang melintas di Selat Sunda yang akan menjadi ujung tombak apabila menemukan informasi lebih lanjut," tuturnya. 

"Apabila itu ada tanda-tanda, operasi SAR akan dinyatakan dibuka kembali," pungkasnya. (*/red)

Geledah Kantor Summarecon, KPK Sita Dokumen soal Kasus Suap HGB

By On Sabtu, September 19, 2026

KPK menggeledah kantor Summarecon Agung Tbk terkait kasus suap HGB. (dok.istimewa) 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) saat menggeledah PT Summarecon Agung Tbk yang berlokasi di Jakarta Timur, Jumat, 18 September 2026. 

Sejumlah dokumen itu, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terkait dengan perkara; dokumen terkait keuangan PT Summarecon Agung Tbk dan kaitannya dengan PT KCJA; serta BBE terkait pemblokiran atas sengketa tanah di wilayah Bogor. 

"Seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa oleh penyidik untuk dilakukan telaah dan analisis lebih lanjut guna membantu pendalaman konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kementerian ATR BPN dimaksud,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat, 18 September 2026. 

Menurutnya, rangkaian penggeledahan belum usai.Penyidik masih terus bergerak untuk titik-titik penggeledahan berikutnya. 

Budi mengatakan, penyidik melanjutkan penggeledahan di rumah pribadi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN Lampri yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. 

"Petang ini, tim penyidik beranjak melanjutkan penggeledahan di rumah tersangka LMP, yang berlokasi di daerah Bekasi,” ujarnya. 

“Penggeledahan masih berlangsung,” imbuhnya. 

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan Dirut Summarecon Adrianto Pitojo Adi dalam kasus suap pengurusan SHGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Adrianto diduga memberikan suap Rp 1,5 miliar untuk mengurus pembukaan blokir dan pemecahan SHGB atas tanah di Kabupaten Bogor. 

Suap tersebut diberikan kepada orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nusron Wahid, Erwin. 

"Pada 27 Agustus 2026, Sudara ADR (Adrianto Pitojo Adi) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon melalui YA (Yaser) dan LEV (Riza Pahlevi) diduga menyerahkan uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada ERW (Erwin)," kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Taufik Husein, Selasa, 15 September 2026. 

Taufik mengatakan, Rp 200 juta dari Rp 1,5 miliar yang diterima Erwin itu kemudian diberikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Bogor I Sontang Coin Manurung. 

"Selanjutnya, Erwin menyerahkan sebagian dari uang tersebut yaitu senilai Rp 200 juta kepada Sontang Coin di sebuah kafe di Jakarta Selatan, untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon," kata Taufik. (*/red)

Dari Kampus, Literasi Bergerak ke Masyarakat: RELIMA Amar Salahuddin Hadirkan Inovasi “RELIMA Goes to Campus” di UNDHARI

By On Sabtu, September 19, 2026

 


Dharmasraya - Gerakan literasi menemukan ruang baru untuk tumbuh di perguruan tinggi. Di Universitas Dharmas Indonesia (UNDHARI), potensi kampus, organisasi kemahasiswaan, dan kekuatan mahasiswa dipadukan menjadi sebuah model gerakan yang tidak berhenti di lingkungan akademik, tetapi diarahkan untuk memperluas manfaat literasi hingga ke masyarakat.


Inilah gagasan yang dikembangkan melalui “RELIMA Goes to Campus: Dari Kampus, Menggerakkan Mahasiswa, Menyalakan Literasi Masyarakat”, sebuah inovasi literasi yang digagas dan dikembangkan oleh Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA) Perpustakaan Nasional RI, Assoc. Prof. Dr. Amar Salahuddin, M.Pd., di Universitas Dharmas Indonesia (UNDHARI), Dharmasraya, Sumatera Barat, Sabtu (19/9/2026).


Bukan sekadar membawa kegiatan literasi masuk ke kampus, RELIMA Goes to Campus mengembangkan kampus sebagai simpul gerakan dan mahasiswa sebagai penggerak. Literasi diintegrasikan ke dalam berbagai ruang akademik dan kemahasiswaan yang telah hidup, kemudian mahasiswa dibekali, dilibatkan, dan digerakkan agar manfaat literasi dapat menjangkau ruang yang lebih luas.


Berbagai agenda seperti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM), Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) bagi mahasiswa calon guru. kegiatan BEM, UKM, organisasi kemahasiswaan, serta berbagai kegiatan akademik dan pembinaan mahasiswa menjadi ruang strategis untuk mengintegrasikan literasi.


Materinya pun tidak dibuat seragam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter sasaran, mulai dari literasi akademik dan digital, membaca kritis, keterampilan menulis dan komunikasi, hingga kemampuan mengolah informasi dan gagasan menjadi karya serta aksi nyata.


*Bukan Membuat Banyak Acara, tetapi Menghidupkan Banyak Ruang*


Amar Salahuddin mengatakan, gagasan RELIMA Goes to Campus berangkat dari besarnya potensi perguruan tinggi yang dapat dioptimalkan sebagai kekuatan gerakan literasi.


Menurutnya, kampus memiliki mahasiswa lintas disiplin ilmu, dosen, perpustakaan, BEM, UKM, organisasi kemahasiswaan, fasilitas, jejaring, hingga agenda rutin yang dapat menjadi ekosistem untuk memperluas gerakan.


 “Inovasinya bukan pada membuat sebanyak-banyaknya acara literasi. Kami justru ingin membuat literasi hadir di sebanyak-banyaknya ruang yang sudah hidup di kampus. Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi peserta; mereka perlu dibekali, dilibatkan, lalu digerakkan menjadi penggerak literasi,” ujar Amar.


Amar yang juga merupakan Wakil Rektor III UNDHARI Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Humas, dan Kerja Sama menyebut, pendekatan tersebut memungkinkan kegiatan literasi menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa.


Mahasiswa kependidikan, kesehatan, teknologi, maupun bidang ilmu lainnya tidak harus menerima bentuk literasi yang sama. Literasi dapat dikontekstualisasikan sesuai disiplin ilmu, kebutuhan, dan ruang aktivitas masing-masing.


*Rektor UNDHARI: Kampus Harus Melahirkan Penggerak*


Assoc. Prof. Dr. Gunawan, Ali, M.Kom. Rektor UNDHARI menyambut positif pengembangan RELIMA Goes to Campus. Menurutnya, penguatan literasi merupakan bagian penting dalam membentuk mahasiswa yang kritis, kreatif, adaptif, sekaligus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.


“Kami mendukung RELIMA Goes to Campus karena perguruan tinggi bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan. Kampus juga harus menjadi tempat lahirnya generasi yang mampu membawa pengetahuan itu menjadi manfaat bagi masyarakat. Literasi menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkannya,” ungkapnya.


Dukungan tersebut tidak diarahkan berhenti pada kegiatan di lingkungan universitas. UNDHARI juga membuka ruang pengembangan gerakan melalui KKN Literasi serta penguatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa yang dapat menyasar sekolah, perpustakaan desa/nagari, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), komunitas, dan berbagai simpul literasi lainnya.


*Literasi Bukan Hanya Urusan Mahasiswa Bahasa*


Sementara itu, Wulan Andang Purnomo, M.Kom. Wakil Rektor I UNDHARI menilai pendekatan lintas disiplin menjadi salah satu kekuatan RELIMA Goes to Campus.


 “Kemampuan membaca secara kritis, menulis, mengolah informasi, dan mengomunikasikan gagasan dibutuhkan mahasiswa dari semua bidang ilmu. Karena itu, literasi tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan mahasiswa bahasa. Ketika literasi terintegrasi dengan proses akademik dan pengembangan mahasiswa, manfaatnya menjadi jauh lebih luas,” tuturnya.



Menurutnya, penguatan literasi juga memiliki hubungan erat dengan kualitas akademik mahasiswa. Kemampuan memahami sumber informasi, membangun argumentasi, menulis secara baik, serta mengomunikasikan gagasan merupakan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi maupun ketika terjun ke masyarakat.


*Mahasiswa Merasakan Literasi yang Lebih Dekat*


Bagi mahasiswa, model tersebut membuat literasi tidak lagi terasa sebagai aktivitas yang berdiri sendiri dan kaku, tetapi hadir di ruang yang memang dekat dengan kehidupan mereka.


Mahasiswa UNDHARI, Mufid, mengungkapkan bahwa mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya literasi, tetapi juga memperoleh ruang untuk mengembangkan kemampuan dan terlibat secara langsung.


“Kami tidak hanya diajak membaca atau mendengar materi. Kami dilatih menulis, menyampaikan gagasan, berkomunikasi, dan terlibat dalam kegiatan. Dari sini kami memahami bahwa mahasiswa juga bisa menjadi bagian dari gerakan literasi dan membawanya ke masyarakat,” ujarnya.


Hal senada disampaikan Radhita. Menurutnya, literasi yang hadir melalui aktivitas mahasiswa membuat pesan dan praktik literasi lebih mudah diterima.


 “Literasi menjadi dekat dengan kehidupan kami. Bukan hanya tentang buku, tetapi bagaimana kami berpikir kritis, memahami informasi, berani menyampaikan gagasan, menghasilkan karya, dan kemudian memberi manfaat kepada orang lain,” katanya.


*Dari “Literasi untuk Mahasiswa” Menjadi “Literasi Bersama Mahasiswa”*


RELIMA Goes to Campus juga ditopang oleh ekosistem yang tersedia di UNDHARI, mulai dari sumber daya dosen dan mahasiswa, perpustakaan, organisasi kemahasiswaan dan UKM Literasi, dukungan anggaran Bidang Kemahasiswaan dan UKM Literasi, fasilitas akademik, kendaraan operasional dan bus kampus, hingga 16 gedung asrama mahasiswa.


Sebagai kampus berasrama, UNDHARI memiliki potensi besar untuk menjadikan literasi bukan hanya bagian dari aktivitas di ruang perkuliahan, tetapi juga tumbuh dalam kehidupan keseharian dan interaksi mahasiswa.


Model RELIMA Goes to Campus pun relatif sederhana untuk dikembangkan. RELIMA membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, memetakan kebutuhan mahasiswa, mengintegrasikan literasi ke dalam agenda yang telah berjalan, membekali dan melibatkan mahasiswa, kemudian mendorong mahasiswa membawa praktik baik literasi menuju masyarakat.


Karena berbentuk model dan pendekatan, inovasi tersebut juga memungkinkan untuk diadaptasi oleh perguruan tinggi di daerah lain. Bentuk kegiatannya tidak harus sama. Kampus kependidikan dapat memperkuat literasi sekolah, kampus kesehatan dapat mengembangkan literasi kesehatan, kampus teknologi dapat memperkuat literasi digital, sementara perguruan tinggi lainnya dapat menyesuaikan dengan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.


Bagi Amar, tujuan akhirnya bukan sekadar memperbanyak kegiatan.

 “Kami ingin bergerak dari ‘literasi untuk mahasiswa’ menjadi ‘literasi bersama mahasiswa untuk masyarakat’. Kampus menjadi simpulnya, mahasiswa menjadi penggeraknya, dan masyarakat menjadi ruang tempat manfaat literasi itu diperluas,” tegasnya.


Dari Dharmasraya, RELIMA Goes to Campus membawa satu pesan kuat: literasi tidak harus selalu menciptakan ruang baru. Terkadang, yang dibutuhkan adalah menghidupkan ruang-ruang yang sudah ada, menghubungkannya, lalu melahirkan lebih banyak penggerak.


Dibekali, Dilibatkan, Digerakkan. Mengabdi. Lalu melahirkan penggerak berikutnya. Itulah denyut RELIMA Goes to Campus UNDHARI, dari kampus, literasi bergerak menuju masyarakat.

Nestapa Penambang Rakyat di Lebak Selatan, Akankah Indonesia Emas 2045 Terwujud?

By On Jumat, September 18, 2026

Aktivis Banten Selatan, yang juga Ketua SMSI Lebak, Deni Ismayadi.

LEBAK, KabarViral79.Com - Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat kian terhimpit oleh terbatasnya lapangan pekerjaan dan lonjakan harga kebutuhan pokok. 

Pemandangan antrean panjang di sejumlah SPBU menjadi salah satu potret nyata kesulitan tersebut. Di sisi lain, keberadaan tambang rakyat hadir menjadi solusi instan bagi perputaran ekonomi warga, meskipun para penambang menyadari aktivitas mereka masih dikategorikan ilegal. 

Ironisnya, para penambang rakyat ini kerap dihadapkan pada operasi penertiban oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang datang hampir setiap pekan dengan dalih penegakan hukum. 

Aktivis Banten Selatan sekaligus Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Lebak, Deni Ismayadi, membenarkan bahwa keberadaan tambang rakyat ini sangat krusial dalam menopang perekonomian warga sekitar. 

Berkat aktivitas tersebut, penduduk setempat tidak lagi kesulitan mencari penghidupan. 

"Sektor UMKM di sekitar lokasi pun mulai bergairah kembali karena dampak positifnya sangat terasa. Namun, saya juga perlu menegaskan bahwa akhir-akhir ini para penambang merasa risih dan resah dengan intensitas penertiban yang terlalu sering," ujar Deni, Jumat, 18 September 2026. 

Menurut Deni, semua pihak harus bersikap adil dan bijak dalam menyikapi persoalan ini, tidak hanya melihat dari satu sisi hukum semata. Bagi penduduk sekitar, para penambang ini adalah penyelamat ekonomi di tengah kelesuan pasar. 

Ia menilai kontribusi mereka dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran justru patut diapresiasi, bukan malah ditekan. 

"Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran saat kampanye berjanji akan menciptakan 19 juta lapangan kerja. Namun hingga saat ini, tampaknya realisasi dari janji tersebut belum mencapai setengahnya," ungkap Deni. 

Deni menambahkan, pemerintah seharusnya hadir untuk membina dan melegalkan para penambang rakyat ini agar kesejahteraan mereka lebih terjamin, bukan justru terus-menerus melakukan penertiban tanpa solusi konkret. 

"Pertanyaannya, jika kondisi rakyat kecil terus diombang-ambingkan seperti ini tanpa pembinaan, akankah visi Indonesia Emas 2045 bisa benar-benar terwujud?" pungkas Deni. (Tim/Red)

KPK Tahan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Trans Sumatra Rp.205 Milyar. Dirkeu BPJS TK, Bambang Joko Sutarto Tidak Terlibat

By On Jumat, September 18, 2026

 


Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan dua pejabat PT Hutama Karya yaitu Bintang Perbowo (Dirut PT HK) dan M. Rizal Sucipto, tersangka korupsi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahun anggaran 2018–2020 senilai Rp.205 milyar. IZ Pemilik PT Sanitarindo Tanggon Jaya (PT STJ), yang lebih dulu jadi tersangka meninggal dunia


Sementara Bambang Joko Sutarto, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan (2026-2031) yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan anak perusahaan (PT HK Realtindo/HKR), selaku pembayar tagihan dalam proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), tidak terlibat dalam penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara Rp. 205 milyar itu


Sebagai mantan Direktur Keuangan anak perusahaan (PT HK Realtindo/HKR), Bambang Joko Sutarto memang mengetahui dan mengurusi aliran dana operasional serta biaya-biaya proyek tersebut, tetapi hal itu menurit KPK tidak serta-merta membuatnya menjadi tersangka karena posisinya dinilai menjalankan fungsi administratif kedinasan sesuai prosedur pembayaran formal.


Dalam hukum pidana korupsi, mengetahui aliran dana atau menandatangani pembayaran kas keluar belum cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, kecuali ditemukan bukti bahwa ia ikut berniat jahat (mens rea) atau memalsukan dokumen untuk memperkaya diri sendiri.


Masalah Bambang Joko Sutarto yang ikut seleksi Dirut BPJS Ketenagakerjaan, periode 2026-2031 sempat memanas, setelah Koordinator Forum Jamsos, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH mengkritik Pansel BPJS Kerenagakerjaan dan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional), sebab kasus Korupsi Trans Sumatra senilai Rp.205 milyar belum berkeputusan tetap.


Kepada media Jusuf Rizal mengomentari status hukum Direktur Keuangan Bambang Joko Sutarto yang sudah ditetapkan tidak terlibat korupsi alias bebas demi hukum, menyebutkan Forum Jamsos menghargai keputusan hukum KPK. Dengan keputusan KPK itu, sebagai Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto dapat bekerja tenang


Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahun anggaran 2018–2020 yang diusut oleh KPK menetapkan beberapa tersangka, yang melibatkan pejabat tinggi PT Hutama Karya (PT HK) serta pihak swasta dengan kerugian negara mencapai Rp205 miliar.


Daftar Tersangka


Bintang Perbowo (BP): Mantan Direktur Utama PT Hutama Karya M. Rizal Sucipto (RS): Mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Hutama Karya sekaligus Ketua Tim Pengadaan Lahan.


Satu orang berinisial iZ: Pemilik PT Sanitarindo Tanggon Jaya (PT STJ), yang perkaranya dihentikan karena yang bersangkutan meninggal dunia.


Sementara Bambang Joko Sutarto yang sempat diperiksa sebagai saksi bebas dan dinyatakan tidak terlibat dalam korupsi itu.