-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Mudik dan Tekanan yang Dinormalisasi

By On Kamis, Maret 19, 2026

Ilustrasi arus mudik sepeda motor. 

Oleh: Sasi Indudewi

Mudik selalu dibayangkan sebagai perjalanan pulang yang hangat, jalanan yang padat, rumah yang kembali ramai, dan meja makan yang penuh cerita. Namun, bagi banyak orang, pulang tidak selalu berarti tenang. Di balik senyum yang dipaksakan dan basa-basi yang terasa akrab, tersimpan kelelahan yang jarang diakui, kelelahan fisik sekaligus batin. 

Setiap musim Lebaran, jutaan orang bergerak menuju kampung halaman. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan angka pemudik bisa melampaui 120 juta jiwa. Angka yang besar ini sering dibaca sebagai keberhasilan mobilitas dan kuatnya tradisi keluarga. 

Tetapi, jarang kita bertanya: berapa banyak dari jutaan itu yang pulang dengan hati yang benar-benar ringan? Perjalanan panjang, macet berjam-jam, jadwal yang tidak pasti, hingga tubuh yang dipaksa tetap terjaga, semua itu bukan sekadar persoalan teknis. 

Dalam kondisi lelah, seseorang menjadi lebih rapuh. Hal-hal kecil lebih mudah memicu emosi. Kata-kata sederhana bisa terasa menyakitkan. Dan dalam ruang keluarga, kerentanan itu sering kali bertemu dengan ekspektasi. 

Di banyak rumah, mudik bukan hanya soal pulang, tetapi juga soal “menjawab”. Menjawab pertanyaan tentang pekerjaan, tentang pasangan, tentang pencapaian hidup. Pertanyaan yang mungkin dimaksudkan sebagai perhatian, tetapi sering kali terasa seperti penilaian. 

Tidak semua orang pulang dalam kondisi “siap”. Ada yang masih berjuang, ada yang sedang kehilangan arah, ada pula yang sekadar ingin beristirahat dari kerasnya hidup di kota. 

Di titik inilah mudik berubah menjadi ruang yang ambigu. Yang awalnya diharapkan menjadi tempat pulang, tetapi bisa terasa seperti ruang ujian. 

Seseorang yang datang dengan harapan diterima apa adanya, justru dihadapkan pada standar-standar yang tidak selalu bisa dipenuhi. Kesehatan mental menjadi aspek yang sering terabaikan dalam dinamika ini. Kita terlalu fokus pada keselamatan perjalanan, yang tentu penting, tetapi lupa bahwa perjalanan batin juga membutuhkan perhatian. 

Padahal, berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kecemasan masyarakat meningkat dalam situasi sosial yang penuh tekanan, termasuk saat berkumpul dalam lingkar keluarga besar. 

Di sisi lain, kita juga perlu jujur bahwa keluarga sering kali tidak menyadari dampak dari cara mereka berkomunikasi. Budaya bertanya tanpa batas, memberi komentar tanpa empati, atau membandingkan satu anggota keluarga dengan yang lain masih dianggap hal biasa. Padahal, dalam banyak kasus, justru hal-hal inilah yang meninggalkan luka paling dalam. 

Mudik seharusnya menjadi ruang aman. Tempat di mana seseorang bisa kembali tanpa harus menjadi siapa-siapa selain dirinya sendiri. Namun, untuk sampai ke sana, dibutuhkan kesadaran bersama, bahwa setiap orang membawa beban yang tidak selalu terlihat. 

Solusinya tidak harus rumit. Bisa dimulai dari hal-hal kecil, tetapi mendasar. Pertama, menurunkan ekspektasi. Tidak semua mudik harus sempurna. Tidak semua pertemuan harus berjalan tanpa gesekan. Menerima bahwa kelelahan dan emosi adalah bagian dari perjalanan justru membantu kita lebih siap menghadapinya. 

Kedua, memberi ruang untuk jeda. Di tengah padatnya agenda silaturahmi, penting untuk menyediakan waktu istirahat, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran. Sekadar menarik napas, berjalan sebentar, atau mengambil jarak dari keramaian bisa menjadi cara sederhana menjaga keseimbangan. 

Ketiga, mengubah cara bertanya. Keluarga perlu mulai belajar mengganti pertanyaan yang menekan dengan percakapan yang menguatkan. Daripada bertanya “kapan menikah” atau “sudah punya apa”, mungkin lebih baik bertanya, “apa yang sedang kamu jalani sekarang?” atau “apa yang bisa kami dukung?”. Perubahan kecil dalam bahasa bisa menghadirkan perbedaan besar dalam rasa. 

Keempat, menetapkan batasan pribadi. Setiap individu berhak menentukan sejauh mana dirinya ingin berbagi. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tidak semua percakapan harus diikuti. Menjaga batas bukan berarti menjauh, tetapi bentuk menjaga diri agar tetap utuh. 

Kelima, mengembalikan makna mudik itu sendiri. Bahwa pulang bukan tentang menunjukkan keberhasilan, melainkan tentang merawat hubungan. Tentang hadir, bukan dinilai. Tentang diterima, bukan dibandingkan. 

Pada akhirnya, mudik adalah cermin. Yang memperlihatkan bukan hanya seberapa jauh kita pergi, tetapi juga seberapa dalam kita memahami satu sama lain. 

Jika selama ini mudik lebih banyak menguras energi daripada memulihkan, mungkin yang perlu diubah bukan tradisinya, melainkan cara kita menjalaninya. 

Sebab, pulang yang sesungguhnya bukan sekadar tiba di alamat yang sama, tetapi menemukan kembali rasa aman, di tengah orang-orang yang kita sebut keluarga.

Penulis adalah penulis biografi, novelis, kisah inspiratif, penari Bali. 

Sumber: kompas.com

HRD Ingatkan Bupati Bireuen: Kritik Publik Harus Jadi Evaluasi, Bukan Alasan Turun Semangat

By On Kamis, Maret 19, 2026

Ruslan M Daud dan Bupati Bireuen dalam suatu pertemuan saat penanganan pasca banjir dan longsor di Bireuen

BIREUEN, KabarViral79.Com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan Daud, menanggapi pernyataan Bupati Bireuen, Mukhlis, yang mengaku kehilangan semangat dalam membantu korban banjir akibat kritik yang berkembang di media. 

Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Mukhlis saat kegiatan buka puasa bersama awak media di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu 18 Maret 2026. 

Menanggapi hal itu, Ruslan Daud yang akrab disapa HRD menegaskan, dalam situasi bencana, kritik seharusnya dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah, bukan sebagai tekanan yang melemahkan. 

“Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang kuat dan responsif. Kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki,” ujar HRD kepada wartawan, Kamis, 19 Maret 2026. 

Menurutnya, kritik yang berkembang di tengah masyarakat dan media mencerminkan kondisi nyata di lapangan, terutama terkait penanganan banjir di Kabupaten Bireuen yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan. 

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara Kepala Daerah dan masyarakat terdampak. 

HRD menilai, pendekatan yang hanya mengandalkan laporan internal tidak cukup untuk memahami kondisi riil di lapangan. 

“Kalau tidak turun langsung berdialog dengan masyarakat dan bermusyawarah di desa, maka sulit menemukan solusi. Informasi yang diterima tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya,” tegasnya. 

Selain itu, HRD menyoroti lemahnya komunikasi pemerintah daerah yang dinilai turut memperkeruh situasi. 

Ia menyebut, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme bantuan akibat kurangnya sosialisasi secara langsung. 

HRD juga menyinggung sejumlah persoalan teknis yang dinilai belum tertangani optimal, seperti polemik Dana Tunggu Hunian (DTH), pendataan korban yang belum akurat, hingga belum adanya langkah konkret pembangunan hunian sementara (Huntara) sebagai bagian dari transisi menuju hunian tetap (Huntap). 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dalam sistem penanggulangan bencana, status bencana sangat menentukan pola penanganan dan keterlibatan pemerintah pusat. Untuk bencana berstatus daerah, tanggung jawab utama berada pada pemerintah kabupaten/kota. 

Namun demikian, pemerintah pusat tetap dapat memberikan dukungan melalui berbagai skema, sepanjang pemerintah daerah aktif mengajukan usulan dan melengkapi administrasi yang dibutuhkan. 

“Pemerintah pusat bukan tidak hadir, tetapi mekanismenya harus melalui usulan dari daerah. Artinya, daerah harus cepat, tepat, dan aktif,” jelasnya. 

HRD menegaskan, dukungan pemerintah pusat pada prinsipnya siap diberikan secara maksimal, namun sangat bergantung pada kesiapan dan kinerja pemerintah daerah. 

Ia juga mengingatkan, dalam sistem pemerintahan yang terbuka, kritik publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat dan harus diterima sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan. 

“Memimpin daerah tidak sama dengan memimpin perusahaan. Ada tanggung jawab publik yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya. 

Sebagai penutup, HRD menegaskan pentingnya keberanian pemimpin dalam menghadapi kritik serta hadir langsung di tengah masyarakat, terutama dalam situasi krisis. 

“Menjadi pemimpin itu penuh risiko dan sorotan. Namun yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk turun langsung, mendengar masyarakat, serta mengambil keputusan yang tepat,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

Diserang AS-Israel, Iran Balas Gempur Fasilitas Gas Negara Teluk

By On Kamis, Maret 19, 2026

Fasilitas pengolahan gas bumi di Ras Laffan, Qatar. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Iran melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas dan ladang gas negara-negara Teluk usai ladang gasnya di Pars Selatan diserang oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel

Kebakaran hebat dilaporkan terjadi di fasilitas gas di Qatar. 

Dilansir dari Al Jazeera, Kamis  19 Maret 2026, Kementerian Dalam Negeri Qatar mengumumkan bahwa tim pertahanan sipil saat ini sedang berupaya memadamkan kebakaran di Kota Industri Ras Laffan setelah serangan Iran. 

Tidak ada korban luka yang dilaporkan menurut pernyataan Kementerian. 

Sebelumnya, pertahanan sipil mengatakan telah berhasil mengendalikan kebakaran di Ras Laffan. 

Kementerian Luar Negeri Qatar telah mengeluarkan pernyataan lain menyusul serangan Iran terhadap fasilitas gas Ras Laffan. 

"Serangan brutal Iran terhadap negara-negara di kawasan ini telah melanggar semua garis merah dengan menargetkan warga sipil, infrastruktur sipil, dan fasilitas vital," tulis pernyataan itu. 

Sementara itu, QatarEnergy mengatakan, kebakaran besar telah terjadi di beberapa fasilitas gas alam cair (LNG) miliknya menyusul serangan terbaru Iran di Kota Industri Ras Laffan. 

Serangan ini "merupakan tambahan dari serangan sebelumnya di Kota Industri Ras Laffan pada hari Rabu" yang "mengakibatkan kerusakan luas pada fasilitas Pearl GTL (Gas-to-Liquids)," kata QatarEnergy. 

"Terdapat kerusakan lebih lanjut yang luas akibat serangan baru ini, dengan tim tanggap darurat segera dikerahkan dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan," tambah QatarEnergy. 

Negara lainnya, UUEA mengutuk serangan Iran terhadap fasilitas gas Habshan dan ladang Bab

Kementerian Luar Negeri UEA mengatakan, serangan Iran yang menargetkan fasilitas gas Habshan dan ladang minyak Bab merupakan eskalasi berbahaya dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional. 

Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka berhak sepenuhnya untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan nasionalnya, dan untuk menjaga prestasi nasionalnya. 

Pernyataan itu menyebutkan bahwa pertahanan udara UEA berhasil mencegat serangan tersebut, dan tidak ada korban jiwa yang tercatat. 

Pernyataan itu juga menekankan bahwa penargetan infrastruktur energi vital merupakan ancaman langsung terhadap stabilitas regional dan pasar energi global. (*/red)

Bupati Mukhlis Minta Pers Bireuen Kedepankan Kritik Solutif dan Membangun

By On Kamis, Maret 19, 2026

Bupati Bireuen, Mukhlis menggelar temu pers bersama wartawan liputan Bireuen di Meuligo Bupati, Rabu, 18 Maret 2026 malam, usai kegiatan buka puasa bersama. 


BIREUEN, KabarViral79.Com Bupati Bireuen, Mukhlis mengharapkan insan pers yang bertugas di wilayah tersebut dapat menyampaikan kritik yang konstruktif serta disertai solusi, guna mendukung kinerja pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Bireuen

Harapan itu disampaikan Mukhlis saat menggelar temu pers bersama wartawan liputan Bireuen di Meuligo Bupati, Rabu, 18 Maret 2026 malam, usai kegiatan buka puasa bersama. 

“Mari kita berkolaborasi peduli kepada Bireuen, sehingga program-program yang telah direncanakan dapat tercapai, termasuk dalam upaya mensejahterakan masyarakat,” ujar Mukhlis. 

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Razuardi, Penjabat Sekretaris Daerah Hanafiah, Juru Bicara Bupati Muhajir Juli, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Bireuen, Mursyidin. 

Mukhlis mengakui, berbagai hujatan dan kritik yang disampaikan melalui media selama ini kerap memengaruhi semangat kerjanya sebagai Kepala Daerah. 

Ia menilai, kritik yang tidak disertai solusi justru berpotensi menurunkan motivasi dalam menjalankan tugas untuk masyarakat. 

“Sebagai manusia biasa, saya juga merasakan bagaimana dihujat dan dicaci, bahkan sampai menyangkut orang tua,” ungkapnya. 

Karena itu, ia berharap media dapat menyajikan kritik yang membangun dan tidak bersifat menyerang secara personal. 

Menurutnya, kritik yang solutif akan lebih membantu pemerintah dalam melakukan perbaikan kebijakan. 

Mukhlis juga menegaskan, keterbukaannya terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk insan pers. 

Ia mempersilakan wartawan untuk berkomunikasi langsung melalui juru bicara maupun datang ke pendopo. 

“Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, silakan disampaikan. Saya tidak menutup diri,” katanya. 

Selain itu, ia mengingatkan agar media tidak memelintir informasi dalam pemberitaan, serta dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah. 

“Mudah-mudahan kita terus menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan media,” pungkasnya. (Joniful Bahri)

Lapas Serang Berikan Sentuhan Kebahagiaan Menjelang Lebaran

By On Kamis, Maret 19, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – Kebahagiaan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dirasakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang, hal ini selain akan dikunjungi keluarganya saat momen lebaran nanti, mereka juga mendapatkan baju lebaran.

Baju lebaran memang selalu menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Indonesia sesuai tradisi usai menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

Warga binaan di Lapas Serang yang tidak berharap mendapatkan baju lebaran setiap datangnya Idul Fitri, kini dengan suka cita mereka menerima baju lebaran.

Pemberian baju lebaran kepada WBP Lapas Kelas IIA Serang, dipimpin langsung Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Serang Riko Stiven, Rabu 18 Maret sore kemarin.

Kalapas menjelaskan, kegiatan pemberian baju lebaran berupa baju Koko ini, merupakan bentuk perhatian dan kepedulian serta sentuhan persaudaraan Lapas Serang kepada warga binaan

“Dalam kegiatan Lapas Serang berbagi ini, seluruh warga binaan mendapatkan baju lebaran berupa baju Koko secara antusias dan penuh rasa syukur,” jelas Kalapas Serang Riko Stiven.

Riko menambahkan, bahwa dirinya selaku Kalapas terus mengajak warga binaan agar patuh, disiplin dan mengikuti aturan di Lapas.

“Saya selalu menekan bahwa warga binaan harus patuh, taat aturan , disiplin dan tidak melanggar. Sehingga kami pun sebagai pegawai Lapas menghargai usaha tersebut, dan dalam kegiatan berbagi ini kami Lapas Serang selalu ada untuk kalian warga binaan dan ini baju lebaran untuk saudaraku,” terang Riko.

Pembagian baju Koko lebaran, dilakukan pihak Lapas Serang di lapangan secara tertib oleh petugas kepada warga binaan.

Riko berharap, dengan pembagian baju lebaran ini seluruh warga binaan Lapas Serang tidak melakukan hal hal negatif saat menjalani hukuman.

“Kami mencoba mengajak warga binaan secara psikologis dan humanis yang berkelanjutan, dimana momen lebaran itu berkumpul merayakan bersama keluarga tercinta. Nah dengan pemberian baju Koko ini diharapkan selain memotivasi untuk beribadah lebih baik lagi, juga tidak bersedih hati saat merayakan lebaran, meski di dalam penjara. Dan yang terpenting yaitu mentaati peraturan di Lapas dan mengikuti pembinaan secara berkesinambungan,” pungkasnya

Ratusan Jurnalis Geruduk Mapolda Jatim, Desak Usut Dugaan OTT “Settingan” dan Tangguhkan Penahanan Jurnalis Amir

By On Kamis, Maret 19, 2026

SURABAYA, KabarViral79.Com - Gelombang solidaritas Insan Pers menggema di halaman Polda Jawa Timur (Jatim), saat ratusan Jurnalis dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Jawa Timur dan Aliansi Jawa Timur Peduli Jurnalis mendatangi Mapolda Jatim untuk menyampaikan laporan resmi, Rabu, 18 Maret 2026..

Aksi tersebut merupakan bentuk protes sekaligus upaya Advokasi atas penangkapan rekan mereka, Muhammad Amir, yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh jajaran Polres Mojokerto Kabupaten

Para Jurnalis menilai, proses OTT tersebut sarat kejanggalan dan diduga kuat sebagai operasi yang “disetting”. 

Dengan membawa aspirasi kolektif, massa Jurnalis secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jatim, Wassidik Krimum Polda Jatim, serta Irwasda Polda Jatim. 

Koordinator Aksi, Bung Taufik, yang turut hadir bersama elemen Jurnalis dan organisasi masyarakat, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas apa yang mereka anggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap wartawan. 

“Ini bukan sekadar penangkapan biasa. Kami melihat ada indikasi kuat dugaan rekayasa dalam OTT tersebut. Sangat tidak masuk akal seorang wartawan memeras seorang pengacara dengan nilai yang disebutkan. Ini harus dibongkar secara terang,” tegasnya dengan nada keras. 

Lebih lanjut, Bung Taufik mendesak agar Kapolres Mojokerto Kabupaten beserta Kasat Reskrimnya segera dicopot dari jabatannya dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. 

“Kami minta Kapolres Mojokerto Kabupaten dan Kasatreskrimnya dicopot. Lakukan pemeriksaan intensif. Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan yang mencederai hukum dan kebebasan pers,” tambahnya. 

Selain itu, pihak Aliansi juga mendesak agar Muhammad Amir segera mendapatkan penangguhan penahanan demi menjamin hak-haknya sebagai warga negara dan insan pers. 

Aksi solidaritas ini turut dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk organisasi masyarakat seperti Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) serta ratusan wartawan dari berbagai media di Jawa Timur. 

Setibanya di Mapolda Jatim, perwakilan massa diterima langsung oleh salah satu perwira dari Propam. Dalam pertemuan tersebut, laporan pengaduan resmi disampaikan dan diterima untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di internal kepolisian. 

Para jurnalis berharap, laporan ini tidak hanya menjadi formalitas semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara transparan dan profesional. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk satu orang, melainkan untuk menjaga marwah dan kemerdekaan pers di Indonesia. 

“Kalau hari ini wartawan bisa diduga dijebak, besok siapa lagi? Ini bukan hanya soal Amir, ini soal keadilan dan kebebasan pers,” pungkas Bung Taufik. 

Aksi ini menjadi penegasan bahwa solidaritas Jurnalis di Jawa Timur tetap solid dalam menghadapi segala bentuk dugaan kriminalisasi, serta berkomitmen mengawal proses hukum hingga tuntas dan berkeadilan. (*/red)

Kapolresta Tangerang Bersama Bhayangkari Sambangi Pospam Mudik, Bagikan Parsel Hingga Takjil

By On Rabu, Maret 18, 2026

TANGERANG, KabarViral79.Com - Jajaran Polresta Tangerang bersama Bhayangkari Cabang Kota Tangerang melakukan aksi sosial di tengah pengamanan arus mudik Lebaran 1447 Hijriah

Dipimpin langsung oleh Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi M Indra Waspada, rombongan menyambangi sejumlah Pos Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan (Posyan), Rabu  18 Maret 2026. 

Kegiatan ini menyasar titik-titik krusial seperti Posyan Km 43, Posyan Km 45, hingga Pospam Terpadu Citra Raya. Selain memberikan parsel untuk menyemangati petugas gabungan Operasi Ketupat Maung, jajaran juga membagikan sembako kepada pedagang kaki lima dan petugas kebersihan, serta takjil bagi pengguna jalan. 

"Ini merupakan wujud nyata program Bhayangkari Peduli untuk memberikan semangat kepada personel yang bertugas menjaga keamanan dan kelancaran mudik masyarakat," ujar Kombes Pol Andi M Indra Waspada. 

Kasi Humas Polresta Tangerang, Ipda Sandro Tree Bahara menambahkan, kehadiran pimpinan di lapangan bertujuan memastikan moral anggota tetap tinggi. 

"Bapak Kapolresta dan Ketua Bhayangkari ingin memastikan petugas merasa didukung penuh. Kami juga berbagi kebahagiaan dengan warga sekitar lewat pembagian takjil dan sembako. Alhamdulillah, hingga pukul 18.00 WIB tadi, situasi terpantau aman dan kondusif," ujarnya. (Reno)

Soroti Kewenangan JPN, Muhammad Ridwan Ajukan Keberatan dalam Sidang Gugatan Sekda Kota Serang di Pengadilan Negeri

By On Rabu, Maret 18, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – Sidang Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2026/PN Srg terkait dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Serang resmi digelar di Pengadilan Negeri Serang pada Senin, 16 Maret 2026.

Pihak Penggugat, Arie Budiarto, hadir didampingi kuasa hukumnya, Muhammad Ridwan, S.H., M.H., M.M., yang secara aktif menyampaikan sikap hukum dalam jalannya persidangan.

Sementara itu, Tergugat 1 (Sekretaris Daerah Kota Serang), Tergugat 3 (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Serang), serta Tergugat 4 (Inspektorat Kota Serang) tidak hadir dan diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri Serang. Adapun Tergugat 2 (Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara) juga tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya.

Selain itu, Turut Tergugat 1 (Wali Kota Serang) tidak hadir dan diwakili oleh JPN dari Kejaksaan Negeri Serang, sedangkan Turut Tergugat 2, yakni Tim Evaluasi Kinerja Sekda Kota Serang, tidak hadir tanpa keterangan.

Majelis hakim kemudian menunda persidangan dan menjadwalkan pemanggilan kedua, dengan sidang lanjutan ditetapkan pada Kamis, 2 April 2026.

Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Penggugat, Muhammad Ridwan, mengajukan keberatan secara terbatas terhadap keterlibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN), khususnya terkait pemberian kuasa oleh Tergugat 1 (Sekretaris Daerah Kota Serang).

Menurutnya, keberatan tersebut disampaikan secara proporsional dan tidak ditujukan kepada seluruh pihak.

“Kami tidak mempermasalahkan keterlibatan JPN terhadap Tergugat 3, Tergugat 4, maupun Turut Tergugat 1. Namun, dalam konteks Tergugat 1, perlu ada kejelasan batas kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kepentingan jabatan dan kepentingan personal,” ujar Muhammad Ridwan.

Ia juga menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga tertib hukum serta memastikan proses persidangan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Keberatan tersebut telah dicatat secara resmi oleh Panitera Pengganti dalam berita acara persidangan untuk menjadi perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Serang. Ungkapnya.

Muhammad Ridwan menegaskan bahwa perkara ini bukan sekadar persoalan formalitas, melainkan menyangkut integritas jabatan publik serta kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

“Kami akan terus mengawal perkara ini hingga tuntas sebagai bagian dari komitmen terhadap penegakan hukum dan kepentingan masyarakat,” tutupnya.

PPNI Banten Santuni 52 Anak Yatim dan Gelar Buka Puasa Bersama dalam Rangka HUT ke-52

By On Rabu, Maret 18, 2026

 


Serang, KabarViral79.Com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-52, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPNI Provinsi Banten menggelar kegiatan santunan anak yatim dan buka puasa bersama. Kegiatan ini mengusung tema “Perawat Profesional sebagai Modal Ekonomi Bangsa untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

Acara yang berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan tersebut dihadiri oleh Ketua DPW PPNI Provinsi Banten H. Sayuti, SKM., S.Kep., MM.Kes., Sekretaris DPW PPNI Provinsi Banten Ns. Endang Komarudin, SKM., S.Kep., M.A., serta para Ketua DPD PPNI se-Provinsi Banten.

Turut hadir pula Ketua BAPENA DPW PPNI Provinsi Banten, Ketua BADIKLAT DPW PPNI Provinsi Banten, para ketua ikatan dan himpunan perawat se-Provinsi Banten, serta pimpinan institusi pendidikan keperawatan dari berbagai wilayah di Provinsi Banten.

Dalam kegiatan sosial tersebut, sebanyak 52 anak yatim menerima santunan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen PPNI dalam memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan.

Ketua DPW PPNI Provinsi Banten, H. Sayuti, SKM., S.Kep., MM.Kes., menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-52 PPNI tidak hanya menjadi momentum refleksi bagi para perawat, tetapi juga sebagai penguatan peran perawat dalam pembangunan bangsa.

“Perawat merupakan bagian penting dari sistem kesehatan nasional. Profesionalisme perawat bukan hanya berdampak pada pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi modal ekonomi bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan santunan dan buka puasa bersama ini, kami ingin menegaskan bahwa PPNI hadir tidak hanya dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,” ujar H. Sayuti, Selasa 17/3/2026).



Sementara itu, Ns. Rangga KF, S.Kep, Ketua BPD Desa Dahu, Kecamatan Cikeusal, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara yang sarat dengan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

“Kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami dalam kegiatan yang sangat mulia ini. Terima kasih kepada Ketua DPW PPNI Provinsi Banten beserta jajaran sekretariat, serta rekan sejawat Ns. Fauzan, S.Kep. Semoga PPNI DPW Banten semakin maju, semakin kompak, dan terus aktif dalam kegiatan sosial maupun berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan santunan anak yatim dan buka puasa bersama ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar perawat, organisasi profesi, serta masyarakat luas, sekaligus memperkuat peran PPNI sebagai organisasi profesi yang peduli terhadap lingkungan sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW PPNI Provinsi Banten juga menyampaikan ucapan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh perawat dan masyarakat.

“Atas nama Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Banten, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebersamaan di bulan suci Ramadan ini semakin mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta memberikan semangat baru bagi para perawat untuk terus mengabdi kepada masyarakat,” tutup H. Sayuti.

Contraflow Km 55-70 Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diberlakukan

By On Rabu, Maret 18, 2026

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho (kanan).  

JAKARTA, KabarViral79.Com - Korlantas Polri telah melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi meningkatnya volume kendaraan mudik Lebaran

Penerapan Contraflow telah dilakukan di Tol Kilometer (Km) 55 hingga 70 yang mengarah ke Trans Jawa pada malam ini. 

"Malam ini juga di kilometer 55 hingga 70 kami lakukan contraflow untuk bisa mengatur flow yang menuju ke, trans Jawa," ujar Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho kepada wartawan, di Command Center PJR Korlantas Polri di Km 29 Cikarang, Jawa Barat, Selasa, 17 Maret 2026. 

Pada sore tadi, one way sepenggal juga telah diterapkan sejak Km 70 hingga 263 Tol Trans Jawa

Irjen Agus menegaskan, pihaknya akan terus mengevaluasi perkembangan volume kendaraan

"Apakah malam ini nanti ada puncak arus, nanti kami akan koordinasi dengan Dirut Jasa Marga, manakala ada bangkitan arus lagi, kemungkinan nanti akan bisa kita perpanjang untuk one way-nya itu. Tetapi kalau sudah landai, nanti akan tetap kita evaluasi," ujarnya. 

Sejauh ini volume kendaraan disebut masih terus meningkat. 

Irjen Agus mengatakan, penerapan one way nasional akan diberlakukan besok, rencananya sejak pukul 12.00 WIB. 

"Nanti bisa dimonitor dan tadi barusan kita monitor juga bahwa cukup terkendali dan bangkitan arus semakin malam juga semakin meningkat," ujarnya. 

"Jadi one way kira-kira demikian ya. Yang jelas besok, mungkin langsung dipimpin oleh Pak Menteri (Perhubungan) juga akan dilakukan flag off one way nasional arus mudik yang dilaksanakan pukul 12.00," imbuhhnya. 

Operasi Ketupat 2026 dijadwalkan berlangsung dua pekan, mulai dari 13 hingga 25 Maret 2026. 

Diprediksi akan ada 143,9 juta perjalanan masyarakat yang melakukan mudik Lebaran tahun ini. (*/red) 

Gubernur Andra Soni Sebut BCF Jadi Bukti Nyata Kekuatan Kreativitas Anak Muda Banten

By On Rabu, Maret 18, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan bahwa Banten Creative Fest (BCF) Ramadan Sale 2026 merupakan bukti nyata kekuatan kreativitas generasi muda Banten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. 

​Hal tersebut disampaikan Andra saat mengunjungi BCF di Alun-Alun Barat Kota Serang, Selasa, 17 Maret 2026, bersama Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) RI Teuku Riefky Harsya, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah dan Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim

​Andra mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pengembangan industri kreatif di Provinsi Banten. 

Menurutnya, kehadiran Menekraf menjadi bentuk dukungan konkret bagi para pelaku ekonomi kreatif lokal. 

​“Kita lihat bagaimana kehadiran Pak Menteri di Banten ini merupakan dukungan nyata bagi anak-anak muda dalam industri kreatif. Kita melihat langsung bagaimana anak-anak muda di Banten mengembangkan kreativitasnya,” ujar Andra. 

​Ia menilai, BCF bukan sekadar ajang pameran, melainkan ruang kolaborasi dan inovasi bagi pelaku ekonomi kreatif lintas subsektor. Sebanyak 17 subsektor ekonomi kreatif diklaim hadir dalam gelaran BCF Ramadan Sale 2026 ini. 

Andra berharap konsistensi penyelenggaraan BCF dari tahun ke tahun dapat terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerahnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Menekraf Teuku Riefky Harsya menyatakan optimismenya terhadap potensi pelaku ekonomi kreatif asal Banten. 

Ia menilai, mereka mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun global.

​“Saya sangat bangga dan yakin bahwa produk dan jenama (brand) anak-anak muda di Banten sudah terbukti menasional hingga mendunia. Ini memberikan ruang bagi jenama lokal untuk berkembang lebih luas,” tuturnya. 

​Riefky juga mengungkapkan bahwa Banten telah ditetapkan sebagai salah satu provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun ke depan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto

​“Pemerintah pusat telah menetapkan Banten sebagai proyek percontohan (pilot project) pengembangan ekonomi kreatif,” tambah Menekraf. 

​Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pusat terus mendorong akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, salah satunya melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis kekayaan intelektual agar industri ini dapat berkembang lebih cepat. 

​Sebagai informasi, BCF Ramadan Sale 2026 digelar pada 11 s.d 17 Maret 2026 di Alun-Alun Barat Kota Serang. 

Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran jenama lokal, festival kuliner Ramadan, pertunjukan musik, hingga ruang kolaborasi komunitas kreatif. 

Acara ini menjadi wadah strategis untuk memperluas jejaring sekaligus memperkuat posisi Banten sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. (Welfendry)

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Resmi Tahan Gus Alex

By On Rabu, Maret 18, 2026

Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas saat menjabat sebagai Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (rompi orange), setelah diperiksa sebagai tersangka kasus kuota haji, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 17 Maret 2026.  

JAKARTA, KabarViral79.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji sejak Selasa pagi, 17 Maret 2026. 

Pantauan awak media di lokasi, Gus Alex turun dari lantai 2 gedung Merah Putih dengan mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol pada pukul 14.44 WIB. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Gus Alex sudah tiba di gedung KPK sejak pukul 08.20. 

"Saudara IAA (Ishfah Abidal Aziz) pagi ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik,” ujarnya. 

Dalam kasus itu, Gus Alex diduga merupakan representasi dari Yaqut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut, Gus Alex memiliki peran dominan dalam pengumpulan fee percepatan ibadah haji khusus dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). 

"GA adalah Dtafsus dari sdr YCQ. Jadi para pejabat di sana pada saat itu menganggap bahwa apa yang disampaikan GA, karena dianggap sebagai representasi dari YCQ, dianggap itu adalah perintah YCQ," kata Asep saat Konferensi Pers yang dikutip dari siaran Youtube KPK RI, Jumat, 13 Maret 2026. 

"Artinya, kalau misalkan saya mau kasih uang kepada misalkan si A dan ada representasi si B ya enggak perlu langsung ke A langsung aja kasih ke B karena itu sama dengan kasih ke A," imbuhnya. 

Penyidik meyakini, uang yang dikumpulkan Gus Alex diduga akan diserahkan kepada Yaqut dan digunakan untuk banyak kebutuhan. 

Asep mengatakan, penyidik juga menemukan indikasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Gus Alex diduga berlangsung atas perintah serta sepengetahuan Yaqut. 

"Hal itu dikuatkan dengan keterangan lainnya serta bukti-bukti baik berupa bukti elektronik maupun bukti fisik lainnya,” kata Asep. (*/red)

Serap Aspirasi Mahasiswa, Gubernur Andra Soni Dialog Pembangunan dengan Cipayung Plus

By On Rabu, Maret 18, 2026

SERANG, KabarViral79.Com - Gubernur Banten, Andra Soni melakukan dialog pembangunan dengan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus

Dalam dialog itu, Gubernur menyampaikan delapan program unggulan serta upaya kolaborasi bersama seluruh elemen dalam mendukung pembangunan. 

“Ini adalah dialog berbagai hal dengan teman-teman Kelompok Cipayung, salah satunya terkait dengan satu tahun kepemimpinan,” kata Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten Jl Brigjen KH Syam’un No. 5 Kota Serang, Senin, 16 Maret 2026. 

“Kedua adalah keresahan teman-teman mahasiswa dalam beberapa hal. Tadi sudah disampaikan komitmen bersama untuk mengkaji bersama-sama, kemudian menindaklanjutinya bersama-sama,” imbuhnya. 

Andra Soni mengungkapkan, dirinya juga mengajak para kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk membuka ruang dialog dengan kelompok pemuda dan mahasiswa. Khususnya dalam rangka memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan. 

Andra Soni mengatakan, beberapa upaya kontribusi kelompok mahasiswa ada di beberapa bidang. Misalnya upaya dari kelompok Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang peduli dengan dengan angka putus sekolah

“Kemudian kepedulian mereka terhadap ijazah yang masih tertahan oleh sekolah. Apa korelasinya Sekolah Gratis dengan ijazah-ijazah tersebut,” ucapnya. 

Andra Soni menjelaskan, lewat Sekolah Gratis, otomatis tidak ada lagi kasus ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah yayasan. Selanjutnya, sekolah mitra Sekolah Gratis diajak dialog untuk membicarakan persoalan ijazah. 

“Kami memahami bahwa mereka juga punya sistem keuangan yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kita ajak dialog, semoga mereka bisa memberikan solusi,” ujarnya. 

Andra Soni menjelaskan, ke depan Sekolah Gratis akan menjangkau penerima manfaat yang lebih luas. Rencananya program ini akan menjangkau ke sekolah berbasis agama atau madrasah. 

Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga memaparkan perkembangan program unggulan Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang banyak dilaksanakan di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang

Menurutnya, respon masyarakat cukup baik terbukti dengan inisiatif pengajuan masyarakat yang mencapai 2.000 lebih proposal pengajuan program. 

Selain itu, Gubernur juga memaparkan percepatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan dan RSUD Uwes Qorny Cilograng. Keduanya baru bisa operasional setelah tiga tahun berdiri. 

Menurutnya, program-program itu sebagai bagian untuk mengikis kesenjangan antara wilayah utara dengan wilayah selatan Banten. Melalui program berbasis kemasyarakatan, kesenjangan produktivitas dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat diminimalisir. 

“IPM Provinsi Banten termasuk tinggi ditopang oleh wilayah utara. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten yang kini mendekati Rp1.000 triliun,” jelasnya. 

Kepada para mahasiswa, Andra Soni juga menegaskan sikapnya bahwa berdemonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Baginya, demonstrasi adalah proses pendewasaan serta menjadikannya merasa diawasi. 

“Kalian adalah pewaris Banten ke depan. Proses kalian berorganisasi sebagai sebuah kepedulian,” ujarnya. (Welfendry) 

Istana Minta Maaf soal Macet Ekstrem Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk

By On Rabu, Maret 18, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi

JAKARTA, KabarViral79.Com Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas kemacetan ekstrem yang terjadi di Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk saat musim mudik Lebaran 2026

Menurut Prasetyo, pemerintah telah bekerja keras untuk mengantisipasi dan memastikan seluruh kegiatan mudik atau pulang kampung dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

“Memang ada beberapa kejadian yang, apa namanya, kami mohon maaf. Terjadi penumpukan karena volume lalu lintas yang cukup luar biasa di penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Maret 2026

Prasetyo menegaskan, pemerintah terus melakukan pemantauan. Ia juga memastikan, petugas di lapangan bekerja keras mencari solusi guna mengurangi kemacetan dan antrean. 

"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memanfaatkan rentang masa liburan ini dengan memilih waktu mudik yang lebih merata, sehingga tidak terjadi penumpukan di satu hari tertentu,” ujarnya. 

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan dan kelancaran arus mudik. 

"Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kepolisian, Kementerian Perhubungan, serta seluruh BUMN terkait seperti Pelindo, ASDP, dan lainnya yang telah bekerja keras. Termasuk TNI yang juga diminta oleh Bapak Presiden, apabila diperlukan, untuk menyediakan sarana transportasi yang dimiliki, termasuk kapal laut, guna membantu kelancaran arus mudik maupun arus balik,” pungkasnya. (*/red)

Pemkab Bireuen Salurkan Insentif Rp 1,59 Miliar untuk Pimpinan dan Guru Dayah Jelang Idul Fitri

By On Rabu, Maret 18, 2026

Kadis Pendidikan Dayah Bireuen, Anwar, S.Ag, M.A.P.  

BIREUEN, KabarViral79.Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen menyalurkan insentif kepada pimpinan dan guru dayah di seluruh wilayah kabupaten menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah

Berdasarkan data resmi, sebanyak 173 pimpinan dayah menerima insentif masing-masing Rp 3 juta, sementara 715 guru dayah memperoleh Rp 1,5 juta per orang. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp 1.591.500.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun 2026. 

Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, mengatakan, penyaluran insentif tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan pendidikan dayah, terutama di tengah kondisi pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bireuen. 

“Ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi bentuk penghormatan kepada pimpinan dan guru dayah yang terus berperan dalam membina generasi, meski dalam situasi sulit,” ujar Mukhlis. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen, Anwar, S.Ag, M.A.P, menambahkan, banyak dayah terdampak banjir, baik dari sisi sarana prasarana maupun aktivitas belajar mengajar. Meski demikian, proses pendidikan tetap berjalan. 

Menurutnya, insentif tersebut diharapkan dapat membantu sekaligus memotivasi para pimpinan dan guru dayah agar terus menjalankan peran pendidikan di tengah keterbatasan. 

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat dayah sebagai pilar pendidikan Islam dan pembinaan moral masyarakat,” kata Anwar. 

Pemkab Bireuen, lanjutnya, akan terus meningkatkan dukungan terhadap dayah melalui berbagai program, termasuk bantuan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan berbasis kemandirian. 

Penyaluran insentif ini diharapkan dapat membantu para penerima dalam memenuhi kebutuhan menjelang Idul Fitri, sekaligus menjaga semangat dalam mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak. (Joniful Bahri)

Kegagalan Peramalan Transportasi: Pelajaran dari Macet Ekstrem Ketapang-Gilimanuk

By On Rabu, Maret 18, 2026

Pelabuhan Gilimanuk

Oleh: Dr. Eng. IB Ilham Malik

Kemacetan panjang kembali terjadi di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Kemacetan yang terjadi saat musim mudik kali ini dinilai paling buruk. Ribuan kendaraan mengantre berjam-jam untuk menyeberang dari Jawa ke Bali maupun sebaliknya. 

Peristiwa seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Hampir setiap musim libur panjang atau hari raya, antrean kendaraan terjadi di titik yang sama. Termasuk di Penyeberangan Jawa - Sumatera. Bahkan pada hari-hari biasa, kepadatan lalu lintas di sekitar pelabuhan juga sering muncul karena pergerakan kendaraan barang yang cukup tinggi. 

Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: mengapa kemacetan seperti ini selalu berulang, padahal kita sudah memiliki cukup banyak pengetahuan dan teknologi untuk memprediksi pergerakan lalu lintas? 

Dalam ilmu transportasi modern, salah satu fondasi utama perencanaan sistem transportasi adalah kemampuan melakukan pemodelan dan peramalan atau forecasting.

Melalui pemodelan transportasi, pergerakan kendaraan dan penumpang dapat diperkirakan dengan menggunakan berbagai variabel seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, peningkatan kepemilikan kendaraan, perubahan pola perjalanan, hingga perkembangan wilayah. 

Dengan pendekatan ini, para perencana transportasi dapat memperkirakan berapa volume lalu lintas yang akan muncul, lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun ke depan. 

Tujuan dari proses ini sangat jelas: memastikan bahwa kapasitas layanan transportasi selalu berada di atas atau setidaknya seimbang dengan permintaan perjalanan. 

Jika prediksi menunjukkan bahwa volume kendaraan akan meningkat secara signifikan, maka pemerintah dan operator dapat segera mengambil langkah penyesuaian. 

Kapasitas pelabuhan dapat diperluas, jumlah kapal dapat ditambah, sistem antrean dapat diperbaiki, atau bahkan pola distribusi lalu lintas dapat diatur ulang. 

Dengan kata lain, forecasting bukan sekadar latihan akademik, melainkan instrumen penting untuk mencegah krisis transportasi sebelum krisis itu benar-benar terjadi. 

Kemampuan teknis untuk melakukan pemodelan transportasi sebenarnya sudah lama dimiliki oleh para ahli dan lembaga transportasi di Indonesia. 

Banyak perguruan tinggi mengajarkan metode pemodelan transportasi, mulai dari model generasi perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda, hingga pembebanan jaringan. 

Di tingkat kebijakan, berbagai kementerian juga memiliki unit analisis yang mampu melakukan kajian proyeksi lalu lintas. 

Namun, dalam praktiknya, pendekatan berbasis peramalan ini belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. 

Kemacetan parah di lintas Ketapang–Gilimanuk menjadi contoh nyata dari persoalan tersebut. 

Lintas penyeberangan ini merupakan salah satu simpul transportasi paling penting di Indonesia karena menghubungkan Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi nasional dengan Bali yang menjadi salah satu destinasi wisata utama dunia. 

Setiap hari, ribuan kendaraan pribadi, bus pariwisata, dan truk logistik melintasi jalur ini. Dengan karakter seperti itu, seharusnya lintas ini diperlakukan sebagai koridor transportasi strategis yang memerlukan perencanaan kapasitas jangka panjang. 

Jika dilakukan pemodelan secara serius, peningkatan volume kendaraan pada lintas ini sebenarnya sangat mudah diprediksi. 

Pertumbuhan kendaraan di Pulau Jawa terus meningkat setiap tahun. Sektor pariwisata Bali juga terus berkembang. Selain itu, aktivitas logistik antarwilayah juga semakin intensif. 

Semua variabel tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan tekanan terhadap kapasitas pelabuhan penyeberangan. 

Artinya, antrean kendaraan yang terjadi sekarang bukanlah kejadian yang tiba-tiba muncul, melainkan hasil dari proses pertumbuhan permintaan perjalanan yang telah berlangsung lama. 

Masalah yang lebih mendasar justru terletak pada cara kita memandang perencanaan transportasi. 

Di banyak lembaga transportasi, perencanaan sering kali bersifat reaktif. Kebijakan baru biasanya diambil setelah masalah muncul dan menimbulkan tekanan publik yang besar. 

Ketika kemacetan terjadi, barulah berbagai langkah darurat dilakukan, seperti penambahan kapal sementara, pengaturan jalur antrean, atau pembatasan kendaraan tertentu. 

Pendekatan seperti ini memang dapat meredakan masalah dalam jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan. 

Situasi ini juga berkaitan dengan cara kerja birokrasi transportasi yang masih sangat bergantung pada arahan administratif. 

Dalam banyak kasus, institusi transportasi lebih sering bekerja berdasarkan instruksi pimpinan politik daripada berdasarkan kebutuhan teknokratis jangka panjang. 

Di tingkat pusat, misalnya, sering muncul pernyataan bahwa kebijakan hanya dijalankan sesuai dengan arahan presiden atau program pemerintah pusat. 

Di tingkat daerah, jawaban yang sering muncul juga serupa: pemerintah daerah hanya melaksanakan perintah gubernur, wali kota, atau bupati. 

Pendekatan semacam ini pada akhirnya membuat proses perencanaan transportasi kehilangan basis analitisnya. 

Transportasi adalah sistem yang sangat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, demografi, dan ruang wilayah. Karena itu, pengelolaannya tidak bisa hanya bergantung pada perintah administratif yang bersifat jangka pendek. 

Tanpa analisis masa depan yang kuat, kebijakan transportasi akan selalu tertinggal satu langkah di belakang perkembangan permintaan perjalanan. 

Jika pemerintah benar-benar ingin mencegah kemacetan seperti yang terjadi di Ketapang–Gilimanuk, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun sistem forecasting transportasi yang kuat di semua moda. 

Sistem ini harus mampu memantau perkembangan permintaan perjalanan secara berkala dan menerjemahkannya menjadi proyeksi kapasitas infrastruktur yang dibutuhkan. 

Dengan dukungan data yang memadai, pemerintah dapat mengetahui sejak awal kapan suatu simpul transportasi akan mencapai titik jenuh. 

Langkah kedua adalah membangun integrasi data transportasi lintas moda. 

Saat ini, data transportasi di Indonesia masih tersebar di berbagai institusi. Data lalu lintas jalan berada di satu lembaga, data pelabuhan di lembaga lain, sementara data logistik dan pariwisata berada di instansi yang berbeda. Padahal, pergerakan transportasi modern bersifat multimoda. 

Kemacetan di pelabuhan penyeberangan tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang pelabuhan itu sendiri, tetapi juga harus dilihat dari pola pergerakan kendaraan di jaringan jalan nasional yang terhubung dengannya. 

Langkah ketiga adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lembaga transportasi. 

Pemodelan transportasi bukan pekerjaan sederhana. Dibutuhkan tenaga analis yang memahami statistik, ekonomi transportasi, teknik lalu lintas, dan perencanaan wilayah. 

Tanpa SDM yang kuat, berbagai sistem data dan teknologi yang tersedia tidak akan menghasilkan analisis yang berguna bagi pengambilan keputusan. 

Selain itu, pemerintah juga perlu membangun budaya kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy dalam sektor transportasi. 

Setiap keputusan strategis seharusnya didasarkan pada hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Dengan cara ini, kebijakan transportasi tidak lagi sekadar respons terhadap tekanan situasional, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. 

Dalam konteks lintas Ketapang–Gilimanuk, pendekatan ini dapat diterapkan dengan melakukan kajian kapasitas jangka panjang terhadap sistem penyeberangan Jawa–Bali. 

Kajian tersebut harus mencakup proyeksi pertumbuhan kendaraan, kebutuhan jumlah kapal, kapasitas dermaga, hingga sistem manajemen antrean. 

Jika hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas eksisting akan segera terlampaui, maka pemerintah harus segera merancang langkah penambahan kapasitas sebelum kemacetan besar kembali terjadi. 

Pada akhirnya, persoalan kemacetan transportasi bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga masalah cara berpikir dalam mengelola masa depan. 

Infrastruktur transportasi memiliki umur layanan yang panjang dan membutuhkan investasi besar. 

Karena itu, setiap keputusan yang diambil hari ini harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. 

Prinsip dasar yang harus dipegang sejak sekarang adalah sederhana, tapi fundamental: setiap simpul transportasi harus direncanakan berdasarkan proyeksi permintaan jangka panjang, bukan sekadar berdasarkan kondisi saat ini. 

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat bergerak dari pola penanganan masalah menuju pola pencegahan masalah. 

Jika prinsip ini benar-benar dijadikan pegangan dalam pengelolaan transportasi nasional, maka kemacetan yang selalu berulang di berbagai simpul transportasi, termasuk di lintas Ketapang–Gilimanuk, tidak lagi menjadi kejadian yang harus diterima sebagai rutinitas tahunan. 

Sebaliknya, ia dapat diantisipasi sejak awal melalui perencanaan yang cermat, analisis kuat, dan keberanian mengambil keputusan strategis jauh sebelum krisis benar-benar terjadi. 

Penulis adalah Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITERA

Sumber: kompas.com