Pada tahun anggaran 2019 Penyediaan Makanan harian gubernur Propinsi Banten dari bulan April-Desember tahun anggaran 2019 sebesar Rp.460.3 juta sedangkan makan minum harian wakil gubernur sebesar Rp.433.9 juta sementara tambahan bahan baku makanan gubernur dan wakil gubernur pada bulan april-desember sebesar Rp.540 juta ditambah bahan baku makanan sekertaris daerah sebesar Rp.236.8 juta.
Dalam rilisnya ke Media, Amok Banten menuding bahwa pekerjaan ini dilakukan sangat kental dengan KKN serta perbuatan melawan hukum.
Aji fatulaah ketua Amok Banten saat di komfirmasi terkait hal diatas mengatakan bahwa permohonan ke pihak ARTP sudah kita lakukan namun jawaban tidak memuas,alasaan mereka masih di periksa oleh pihak inspektorat dan BPK,”ujar Aji.
,”kami melayangkan surat keberatan kembali ke ARTP tetapi dibalas oleh pihak Kominfo sebagai PPID, dimana dalam surat tersebut kami diminta datang ke ARTP agar mendapat jawaban yang diinginkan,tetapi dua kali kami mendatangi ARTP selalu tidak ada orangnya, tadinya kita akan melayangkan gugatan ke KPID sehubungan dengan adanya wabah covid 19 kami batalkan,karena tidak mungkin,akhirnya kami melayangkan surat pengaduan dugaan korupsi ke Kejati Banten,ini sudah sangat lucu,sebab setiap kegiatan dari tahun ke tahun itu sama,sementara saat ini juga berdasarkan data yang kami punya bahwa ARTP membuat kegiatan juga,tetapikan sekarang ada wbah covid 19”kata Aji Fatullah ketua AMOK Banten pada media.
Aji fatulah menegaskan bahwa ini sangat kental KKNnya sebab berdasarkan data yang kami dapat terdapat kegiatan penyediaan makanan harian gubernur dan wakil gubernur Banten yang sangat fantastis dengan adanya penambahan anggaran kegiatan penyediaan operasional tambahan bahan baku makanan gubernur dan wakil gubernur Banten dari bulan April –Desember tahun anggaran 2019,”ketusnya.
,”sementara yang kami lihat agak janggal yaitu adanya kegiatan penyediaan operasional tambahan bahan baku makanan sekertaris daerah dari bulan April-Desember tahun anggaran 2019 yang anggarannya berada di biro Administrasi Rumah Tangga Propinsi ( ARTP ) Banten,sementara di tahun 2019 juga tidak ada anggaran makanan harian sekertaris daerah Propinsi Banten,”imbuh Aji Fatullah.
,”Kami juga menyoroti terkait tidak adanya anggaran penyediaan makanan Harian Gubernur Banten dan wakil gubernur banten pada bualn Januari-Maret 2019,”hal ini besar dugaan adanya rekayasa aministrasi realisasi penyerapan anggaran penyediaan makanan harian gubernur dan wakil gubernur Banten,”terangnya.
Sementara itu Kepala biro ARTP Propinsi Banten Beni Ismail saat di komfirmasi melalui pesan whastaap membantah semua hal itu,menurut Beni bahwa pekkerjaan makan minum gubernur dan wakil gubernur Banten sudah di tangani pihak perusahaan chatering yang sesuai dengan aturan,”terang Karo ARTP Banten Beni Ismail pada (sumber srbnews.id)
,”Tidak ada kalau di kerjakan orang dalam,setahu saya tidak ada staf yang punya usaha chatering om,kalo chateringnya jelas dan memenuhi unsure higienis pengalaman dan masuk criteria testernya kita kasih peluang kok om untuk mereka,”tegas Beni Ismail Karo ARTP Banten.(Dy/red)