JAKARTA, KabarViral79.Com – Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) meminta agar Novel Baswedan berhenti menebarkan ujaran kebencian terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun opini yang dapat menyudutkan KPK.
“Akhir-akhir ini di media sosial sering kali terlihat pernyataan dari Novel Baswedan yang secara terang-terangan menebarkan ujaran kebencian terhadap pimpinan KPK untuk membangun opini yang dapat menyudutkan KPK,” kata Kordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi dalam siaran persnya yang diterima media ini, Kamis, 28 Oktober 2021.
Terkini, kata Azmi, yang menjadi sorotan tajam Novel adalah mengenai adanya pelaksanaan kegiatan rapat pimpinan KPK untuk melakukan harmonisasi pimpinan KPK yang digelar di Hotel Yogjakarta.
“Novel menuding bahwa pimpinan KPK berpotensi menghambur-hamburkan uang negara saat pandemi dan dapat merugikan negara. Justru tuduhan itu tidak benar dan bisa jadi sebaliknya, dan malah hal ini bisa berpotensi menimbulkan keuntungan naiknya pendapatan daerah Yogyakarta,” kata Azmi.
Perlu diingat, kata Azmi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang aparaturnya menyewa hotel untuk urusan kedinasan pejabat negara.
“Justru dengan adanya rapat pimpinan KPK di Yogyakarta sangat menguntungkan daerah, dan perlu diketahui bahwa pendapatan asli daerah terbesar Yogyakarta selama ini berasal dari pajak sektor perhotelan, di seluruh hotel banyak para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan itu,” pungkas Azmi.
Untuk itu, kata Azmi, pihaknya mendukung kegiatan rapat pimpinan KPK di Hotel Yogyakarta.
“Karena bagaimanapun Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata nasional dan memberikan pemasukan pendapatan bagi pemerintah daerah maupun UKM setempat,” ujarnya.
“Tentunya Novel tidak selayaknya menebarkan kebencian dan menggoreng isu rapat pimpinan KPK tersebut yang bisa memicu konflik dan kegaduhan,” sambung Azmi.
Menurut Azmi, isu tersebut santer terlihat di hampir seluruh media sosial, terlihat Novel pun secara intensif menggoreng isu ini di media untuk tujuan mendiskreditkan pimpinan KPK.
“Kegiatan pimpinan KPK itu telah lama diagendakan, namun tertunda akibat pandemi Covid-19, maka pasca pelantikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, kemudian pimpinan KPK perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK,” paparnya.
Azmi menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019. Artinya, sudah 2 tahun berlaku. Sesuai dengan amanat UU tentang peralihan pegawai harus selesai dalam 2 tahun.
“Nah, KPK telah berhasil melaksanakan amanat UU terkait peralihan pegawai KPK. KPK tentu perlu melakukan evaluasi dalam 2 tahun pada pelaksanaan UU 19 Tahun 2019. Maka perlu untuk mengetahui apa yang telah dicapai oleh KPK selama 2 tahun. Apakah secara kelembagaan KPK sudah pas dengan tugas pokok, fungsi dan peran untuk capai tujuan dan kinerja KPK. Serta KPK juga mengkaji dan mengevaluasi strategi pemberantasan korupsi dengan trisula. Apakah perlu dilakukan penyempurnaan. Semoga KPK terus bergerak dinamis. KPK terus melakukan perubahan untuk perbaikan,” jelasnya.
Azmi menambahkan, motif Novel terkesan reaktif melakukan politisasi untuk kepentingan menyerang KPK. Novel sengaja menggoreng isu terkait rapat pimpinan KPK di Hotel Yogyakarta. Sementara tidak ada Undang-Undang yang dilanggar oleh pimpinan KPK. Sampai saat ini tidak ada aturan yang tegas melarang kegiatan maupun acara pejabat negara, dan pegawai instansi perusahaan pelat merah dilaksanakan di hotel mewah.
“Masyarakat sendiri sudah muak dengan pernyataan Novel di media yang selalu membangun narasi yang provokatif serta membuat keresahan di masyarakat. Masyarakat sudah muak, dan sudah terjebak dalam permainan yang dibuat Novel cs yang hanya untuk mencari sensasi semata,” tutup Azmi. (*/red)