 |
| Anggota DPRK Bireuen, Mukhlis Rama. |
BIREUEN, KabarViral79.Com – Dilihat dari perjalanan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Jeumpa, Kabuapten Bireuen dua hari lalu.
Anggota DPRK Bireuen Dapil Jeumpa-Juli, Mukhlis Rama (PAN) ikut menyahuti terhadap berbagai keluhan masyarakat di kecamatan tertua di Kabupaten Bireuen itu.
Menurut Mukhlis Rama, dilihat agenda Musrembang di Jeumpa semakain hari semakain dewasa, dulu saat ada agenda Musrembang sempat saling bersitengang. Tapi kita sedikit telah dewasa dalam kegiatan musyarawah terhadap pembangunan di daerah.
Musrembang ini merupakan tempat curhatnya para Keuchik dengan pemerintahan, kalau ingin disalahkan, ya salahkan pemerintah. Artinya sesuai dengan Undang-Undang, perencanaan daerah itu ada eksekutif dan legeslatif. Kalau misalnya disuatu daerah itu pembangunannya kurang, maka ekseuktif dan legeslatif juga ikut salah. Tentu kita harus menerima dengan jiwa besar.
Terlepas dari itu, tentu kita harus memahami dengan kondisi daerah saat ini, begitu banyak regulasi yang harus diikuti dari pemerintah pusat, sehingga arah pembangunan saat ini belum terfokus dengan sempurna di daerah.
Terkait usulan pengadaan tanah areal pembangunan Mapolsek di Jeumpa, mungkin bukan sifatnya mendahului atau apa, kita sudah pernah dilakukan diskusi dengan bapak Bupati Bireuen, bahkan bapak Bupati sendiri menyambut positif tentang hal itu.
“Menyahuti kondisi ini, pada Pra Musrembang lalu, kami juga sempat membicarakan tentang arah pembangunan di Kecamatan Jeumpa dengan bapak Bupati Bireuen, Muzakkar A Gani,” katanya.
 |
| Kepala Dinas PUPR Bireuen, Fadhli Amir ST, MT. |
Kata Mukhlis Rama, di Jeumpa, berbicara pembangunan jalan, hingga sejauh ini pembagunan beberapa ruas jalan sedang dilaksanakan, baik itu di Mukim Paloh dan Kota Jeumpa.
Tapi di Musrembang kali ini, bukan lagi berbicara masalah pembangunan sarana jalan, tetapi ikut berbicara masalah akses pelayanan publik, yakni bicaralah pengadaan tanah Polsek.
“Perlu saya sampaikan, dalam anggaran APBD tentu diatur oleh regulasi. Yang pertama ada urusan wajib dan juga ada urusan pilihan,” ungkapnya.
Dijelaskanya, pilihan wajib itu jalan, rumah sekolah, kesehatan, itu urusan wajib dan daerah itu tidak mengalokasi ke lain, apabila ketiga hal wajib ini belum terpenuhi.
Sementara ada satu lagi, masalah urusan pilihan, sementara kalau pengadaan tanah Polsek ini kan kewanangan vertikal, dalam hal ini tentu pemerintah juga harus memberi kontribusi kepada persoalan ini.
“Kendati demkian, kita sangat berharap dengan adanya Musrembang ini, akan lahir sebuah pembangunan yang merata, seimbang sehingga dapat mendongkrat perekonomian masyarakat di kecamatan,” tutupnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Bireuen, Fadhli Amir ST,MT menyebutkan, bila dilihat dari perjalanan pembangunan di Kecamatan Jeumpa, Bireuen mulai terlihat meningkat di tahun 2022 ini, dibandingkan tahun 2021 lalu.
Begitupun sebut Fadhi Amir, bila kita melakukan pembahasan di DPRK Bireuen, maka terasa sangat alot, apalagi dengan Anggota DPRK dari Dapil Jeumpa dan Juli, karena mereka rata-rata sangat kritis.
“Namun perlu juga diketahui tahun ini, untuk wilayah Kecamatan Jeumpa sebagian besar pembangunannya akan terlaksana melalui PUPR, baik sarana jalan, lalu menyangkut program stanting serta infrastruktur lainnya,” jelasnya.
Dikatakanya, untuk pembangunan stanting tersebut akan dilaksanakan seperti di Desa Mon Jambe dan Cot Ulim. Nantinya akan dibangun sanitasi dikawasan itu.
Begitupun terhadap keluhan tergenangnya dan luapan air, selama ini kebanyakan plat pembuangan dinilai sangat kecil, sehingga sering tersumbang. Nantinya akan kita ubah terhadap beberapa plat pembagunan saluran.
“Begitupun lanjutan jalan di Blang Gabdai Alue limeng, dengan harapan infrastruktur di Kecamatan Jeumpa tersahuti pada tahun ini, tentunya masyarakat juga kita berharap tetap bersabar,” imbuh Fadhli Amir. (Joniful)