 |
| Kadis PUPR Bireuen, Ir. Fadhli Amir, S.T.,M.,T. |
BIREUEN, KabarViral79.Com – Guna terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi terkait pengelolaan proyek, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bireuen menggagas pembentukan Aplikasi Sistem Pemantauan Proyek Berbasis Aplikasi (Sispampro) dalam bentuk Web Geographic Information System (GIS).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Bireuen, Ir. Fadhli, ST.,M.,T kepada wartawan, Selasa, 08 Oktober 2024 menjelaskan, kehadiran aplikasi Sispampro ini sendiri akan mendukung pengendalian proyek infrastruktur berbasis digital.
Di samping itu, sambung Fadhli Amir, aplikasi ini juga sebagai bentuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dengan peniadaan penggunaan kertas beralih ke dokumen digital.
“Gagasan atau rancangan terbentuknya Aplikasi SispamproI ini merupakan bagian dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Angkatan XII yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang Khan LAN RI),” katanya.
Diakui Fadhli Amir, belakangan ini Dinas PUPR Bireuen masih menghadapi berbagai tantangan, mulai pengelolaan proyek infrastruktur, termasuk keterlambatan pengadaan hingga efesiensi operasional.
Ia berharap, dengan adanya sistem yang dirancang ini menjadi solusi inovatif untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas pengendalian proyek yang dikelola Dinas PUPR Bireuen ke depan.
“Melalui Aplikasi Sispampro ini nantinya kita berharap, setiap langkah proyek dapat dipantau dengan mudah dan akan lebih efektif dan terarah,” sebutnya.
Aplikasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat melalui proses akses data secara real time serta visualisasi interaktif.
Jadi, implementasi Sispampro itu tujuannya agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan proyek di Bireuen.
“Tujuan utama kita, Sispampro yang sedang digagas ini menjadi langkah strategis menghadapi tantangan masa depan, terutama pembangunan daerah. Ini juga salah satu bentuk dukungan penerapan good governance agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik disektor infrastruktur daerah kita ke depan,” imbuhnya. (Joniful Bahri)