 |
| Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud (HRD) ikut membahas anggaran bersama tujuh Menteri Koordinator (Menko), pada rapat Badan Anggaran (Banggar), di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin, 02 Desember 2024 kemarin. |
BIREUEN, KabarViral79.Com – Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud (HRD) ikut membahas anggaran bersama tujuh Menteri Koordinator (Menko), pada rapat Badan Anggaran (Banggar), di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin, 02 Desember 2024 kemarin.
HRD yang juga anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bersama Ketua dan para Anggota Banggar lainnya juga membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025 dengan tujuh Menteri Koordinator dari Kabinet Merah Putih.
Disebutkan HRD, ketujuh Menko yang hadir dalam rapat kerja itu meliputi, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang juga Ketum DPP PKB, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Lalu, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Selanjutnya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
HRD mengatakan, Ketua dan seluruh Anggota Banggar akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian dan Lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah Prabowo - Gibran.
Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa.
Tokoh penggerak pembangunan Aceh ini juga menyebutkan beberapa anggaran yang akan dialokasikan untuk masing-masing Kementerian Koordinator, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp 268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp 9,03 miliar.
“Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp 456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp 345,5 miliar,” ujarnya.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp 230 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 139,73 miliar.
Ditambahkan HRD, dengan anggaran tersebut, tentunya akan dirasakan oleh masyarakat di seluruh nusantara, khususnya masyarakat Aceh.
“Tujuan utama, kita masyarakat Aceh tidak jadi penonton, tapi harus bisa menikmati atau merasakannya demi untuk kesejahteraan masyarakat di Serambi Mekkah secara menyeluruh,” imbuh HRD. (Joniful Bahri)