 |
| Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD). |
BIREUEN, KabarViral79.Com – Akibat terbentuknya dan belum keluarnya Peraturan Bupati (Perbub) terkait Penggunaan Dana Desa (DD) oleh Bupati Bireuen, ratusan Keuchik di 17 Kecamatan di Kabupaten setempat kelabakan.
Belum cairnya dana DD tersebut membuat pemerintahan desa mengalami hambatan, termasuk menyangkut pembayaran gaji perangkat desa, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD) menyatakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Bupati Bireuen.
Menurutnya, Bupati sejatinya dapat mengambil kebijakan yang cepat dan tepat demi kepentingan masyarakat banyak.
“Kami dari PKB siap membantu pemerintahan yang baru. Bupati bukan hanya pemimpin perusahaan, tetapi pemimpin bagi seluruh rakyat Bireuen, dari Samalanga hingga Gandapura. Seharusnya ada kebijakan yang jelas terkait Perbub, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ujar HRD, Senin, malam, 17 Maret 2025.
Ke depan, HRD akan berusaha mengusulkan, dana desa langsung ditransfer ke rekening desa tanpa harus melalui pemerintah daerah. Dengan demikian, pencairan dana tidak lagi bergantung pada Perbub yang kerap menjadi hambatan dan masalah di pemerintahan desa.
Di samping itu, HRD juga ikut menyoroti kebijakan yang mewajibkan setiap desa membangun rumah layak huni menggunakan dana desa.
Dirinya khawatir kebijakan tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik di tengah masyarakat, apabila mekanismenya tidak diatur dengan adil.
Di bagian lain, HRD mendorong pemerintah daerah agar melobi pemerintah pusat, terutama di bidang perumahan, sehingga bisa diberikan langsung tanpa membebani anggaran desa.
“Kami berharap, Perbub tersebut segera ditangani, sehingga pencairan dana desa dapat dilakukan secepatnya, apalagi beberapa hari ke depan merupakan hari yang paling sakral bagi masyarakat, terutama penyaluran dana BLT,” imbuhnya. (Joniful Bahri)