-->
BREAKING NEWS

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Anggota DPR RI Asal Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa, Sebut Ingat Pesan Megawati

By On Jumat, November 20, 2026

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Bonnie Triyana. 

JAKARTA, KabarViral79.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Bonnie Triyana!menolak wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim). 

Dia meminta pemerintah mengutamakan perlindungan habitat asli Badak Jawa. 

"Sebagai kader PDI-Perjuangan (PDI-P), saya berpegang pada pesan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar kita senantiasa memelihara lingkungan dan satwa. Ujung Kulon adalah rumah terakhir Badak Jawa di dunia dan bagian dari identitas Banten," kata Bonnie kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026. 

Bonnie memahami upaya melindungi Badak Jawa dari ancaman bencana alam. 

Namun dia menilai pemindahan satwa langka harus didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam. 

"Jika memang kekhawatirannya adalah bencana alam, maka yang harus diperbaiki adalah sistem mitigasi bencana di kawasan tersebut, bukan melakukan generalisasi sumber masalah hingga kemudian berpotensi mengorbankan eksistensi satwa langka dengan melakukan pemindahan," tuturnya. 

Anggota DPR RI asal Banten ini mengingatkan Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. 

Kawasan tersebut, kata dia, punya nilai ekologis penting, termasuk sebagai habitat alami Badak Jawa. 

"Keberadaan Badak Kawa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai ekologis Ujung Kulon. Status tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya mempertahankan dan memperkuat fungsi ekologis kawasan sebagai habitat alami spesies tersebut," ujar dia. 

Menurut Bonnie, Badak Jawa telah hidup di sana selama berabad-abad. Pelestariannya, kata dia, tidak hanya menyelamatkan populasi, tapi juga menjaga ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. 

"Kalau terdapat perbedaan kondisi geografis antara Ujung Kulon dan Alas Purwo, termasuk pola musim dan curah hujan, justru akan berpotensi memengaruhi kemampuan adaptasi badak dan tidak bertahan lama," ujarnya. 

Bonnie juga menyinggung kematian Badak Jawa bernama Musofa setelah dipindahkan dari Semenanjung Ujung Kulon ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), fasilitas konservasi semi-in-situ di dalam kawasan TNUK. 

Menurutnya, peristiwa tersebut harus jadi bahan evaluasi. 

"Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pengingat bahwa pemindahan satwa, bahkan dalam lingkup kawasan habitat asal, tetap memiliki risiko yang tidak sederhana," kata dia. 

Untuk itu, Bonnie meminta pemerintah memperkuat mitigasi bencana, pengamanan kawasan, serta perlindungan habitat asli Badak Jawa di Ujung Kulon. 

Dia juga meminta wacana pemindahan tidak dilanjutkan tanpa kajian ilmiah yang terbuka dan melibatkan para ahli. 

"Keberadaan Badak Jawa di habitat aslinya harus tetap dijaga. Perlindungan kawasan, penguatan sistem pengamanan, serta upaya mitigasi bencana menjadi hal penting agar kelangsungan hidup satwa langka tersebut tetap terjamin," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, pemerintah menegaskan tidak akan memindahkan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jatim, sebelum ada kajian ilmiah lengkap yang membuktikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru. 

Ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. 

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat mengatakan, Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji lebih mendalam. 

Menurutnya, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru membahayakan kelangsungan hidup satwa langka tersebut. 

"Keselamatan setiap individu Badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 17 November 2026. (*/red)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »