 |
| Ketua Fraksi PKB DPRK Bireuen, Nanda Rizka, S.Pd.I, M.Pd. |
BIREUEN, KabarViral79.Com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRK Bireuen, Nanda Rizka, S.Pd.I, M.Pd, menanggapi pernyataan anggota DPRK Bireuen dari Partai NasDem, Fadli M. Yusuf, yang dinilai menyudutkan anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD), di salah satu media online.
Nanda Rizka yang akrab disapa Abi Nanda kepada wartawan, Rabu, 22 Oktober 2025 menegaskan, Fadli sebaiknya tidak asal berbicara (asbun).
Ia menilai, pernyataan HRD bukanlah bentuk kritik destruktif, melainkan masukan konstruktif dan ajakan untuk berbenah bersama demi kemajuan daerah.
“Sebagai wakil rakyat di tingkat nasional, HRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyampaikan kondisi objektif di daerah pemilihannya, termasuk Bireuen,” ujar Abi Nanda.
Menurutnya, sorotan HRD terhadap keterbatasan kemampuan keuangan daerah bukan untuk menjatuhkan pihak manapun, melainkan mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif mencari sumber pendanaan alternatif.
Abi Nanda menambahkan, pernyataan HRD yang meminta Pemkab Bireuen tidak hanya mengandalkan APBK adalah wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kondisi pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal nasional.
“Dalam kapasitasnya sebagai anggota Banggar DPR RI, HRD justru berusaha membuka ruang komunikasi dan peluang program dari pemerintah pusat agar Bireuen tidak tertinggal dibanding daerah lain,” jelasnya.
Abi Nanda juga menyinggung Fadli Yusuf agar lebih berperan aktif dalam mendorong pembangunan.
“Fadli juga punya anggota DPR RI dari NasDem yang satu dapil. Ajaklah mereka membangun Aceh, khususnya Bireuen. Jangan hanya jadi corong pemerintah daerah, tapi tidak bisa menjemput program dari pusat seperti yang sudah dilakukan HRD,” ujarnya menegaskan.
Kritik Bukan Berarti Menyerang
Abi Nanda menilai, kritik dan saran yang disampaikan HRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan representasi rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.
“Kritik tidak boleh dimaknai sebagai serangan pribadi atau bentuk penentangan terhadap pemerintah daerah, tapi sebagai upaya memperkuat sinergi dan mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penyusunan Detail Engineering Design (DED) dalam setiap usulan program pembangunan, karena menjadi dasar teknis untuk memastikan kelayakan dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
Tanpa DED, kata Nanda, usulan program berisiko ditolak atau tertunda.
Komitmen HRD untuk Bireuen
Politikus PKB itu menyebut, HRD selama ini dikenal konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh, khususnya Bireuen, di tingkat nasional.
Berbagai program pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, rumah layak huni, rusunawa, beasiswa, bus sekolah, hingga bantuan untuk pesantren dan pemberdayaan masyarakat telah diperjuangkan melalui berbagai Kementerian, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kemendes PDT, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Hasil nyata seperti peningkatan jalan lintas, bantuan rumah layak huni, hingga dukungan bagi daerah tertinggal merupakan bukti bahwa HRD tidak hanya berbicara, tetapi bekerja nyata,” tegasnya.
Abi Nanda menilai tudingan bahwa pernyataan HRD menimbulkan kegaduhan adalah keliru dan tidak berdasar.
“Sebaliknya, HRD ingin menyadarkan semua pihak agar tidak terlena dengan kondisi fiskal yang terbatas, dan bersama-sama mencari solusi terbaik untuk masyarakat,” tutupnya. (Joniful Bahri)