BIREUEN, KabarViral79.Com - Ribuan masyarakat korban banjir dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Bireuen yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin pagi, 06 Maret 2026.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambannya penyaluran bantuan serta ketidakmerataan pendataan korban terdampak banjir yang terjadi beberapa bulan lalu.
Massa yang didominasi warga dari Kecamatan Peusangan, Jeumpa, Peudada, dan Gandapura itu datang dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah daerah segera memenuhi hak-hak mereka sebagai korban bencana.
Dalam orasinya, para demonstran menilai proses pendataan selama ini tidak transparan. Mereka menyebut banyak warga terdampak yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan karena dianggap Tidak Memenuhi Kriteria (TMK).
“Empat bulan telah berlalu sejak banjir melanda, namun sebagian besar korban belum menerima bantuan yang layak,” ujar salah satu perwakilan korban dari Kecamatan Peusangan.
Ia mengungkapkan, masih banyak warga yang kehilangan harta benda dan rumahnya terendam banjir, tetapi belum mendapatkan bantuan seperti Dana Tunggu Hunian (DTH), bantuan rumah rusak, maupun dana stimulan lainnya.
“Ada yang tidak terdata, ada juga yang dianggap tidak memenuhi syarat. Ini yang kami pertanyakan,” katanya.
Selain menuntut kejelasan bantuan, massa juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen untuk segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh dan transparan, serta membuka data penerima bantuan kepada publik.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Meski sempat diwarnai orasi secara bergantian, situasi secara umum tetap kondusif.
Setelah beberapa waktu berorasi, Bupati Bireuen Ir H Mukhlis ST bersama Wakil Bupati Ir H Razuardi MT dan jajaran pemerintah daerah akhirnya menemui massa untuk berdialog langsung. (Joniful Bahri)

