 |
| Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma. |
BIREUEN, KabarViral79.Com - Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen (Pemkab) menyusul temuan dalam Laporan Akhir Panitia Khusus (Pansus) DPRK terhadap LKPJ Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2025.
Menurut Surya Dharma, berbagai capaian yang selama ini diklaim pemerintah daerah dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia bahkan menyebut sejumlah persoalan tersebut sebagai bentuk kegagalan tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar kekurangan teknis. Ini kegagalan tata kelola yang berdampak langsung pada masyarakat,” kata Surya Dharma, Rabu, 07 Mei 2026.
Sorotan utama diarahkan pada rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya mencapai sekitar 25,36 persen, padahal Kabupaten Bireuen pada 2025 dilanda bencana hidrometeorologi.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya respons pemerintah daerah dalam menangani situasi darurat.
“Ketika rakyat butuh negara hadir secara cepat, anggaran justru diam di tempat. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi kegagalan respons pemerintah daerah dalam situasi darurat,” ujarnya.
Ia menilai rendahnya penyerapan anggaran itu mencerminkan lemahnya kesiapsiagaan, buruknya koordinasi, serta minimnya sense of urgency dari Kepala Daerah beserta jajarannya.
Selain itu, Pansus DPRK juga menyoroti rendahnya realisasi program pada Dinas Kesehatan, termasuk program penyediaan sediaan farmasi yang hanya terserap sekitar 20,87 persen.
“Kalau anggaran kesehatan saja tidak mampu diserap, maka wajar jika kualitas layanan kesehatan stagnan. Ini menyangkut nyawa dan keselamatan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegas politisi PKB tersebut.
Dalam sektor pengelolaan sampah, Surya Dharma menilai pemerintah masih menggunakan pola lama tanpa inovasi dan konsep pengelolaan modern.
“TPA hari ini lebih mirip tempat penumpukan masalah, bukan solusi. Tidak ada konsep pengelolaan modern, tidak ada inovasi, dan tidak ada keberpihakan pada lingkungan maupun masyarakat sekitar,” ujarnya.
Ia memperingatkan, apabila pola tersebut terus dipertahankan, maka Kabupaten Bireuen berpotensi menghadapi krisis lingkungan yang lebih besar di masa mendatang.
Di bidang pendapatan daerah, meski realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara agregat mencapai 96,22 persen, namun sektor pajak daerah hanya berada di kisaran 80,47 persen.
Surya Dharma juga menyoroti belum optimalnya kinerja Badan Pendapatan Daerah yang telah dibentuk, lantaran minimnya pengisian struktur organisasi dan penguatan fungsi kelembagaan.
“Setiap saat bicara peningkatan PAD, tapi perangkatnya sendiri tidak disiapkan. Ini bukan sekadar inkonsistensi, ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dalam membangun kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Surya Dharma menegaskan seluruh catatan Pansus DPRK merupakan sinyal bahaya bagi jalannya pemerintahan daerah.
“Cukup dengan narasi dan pencitraan. Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah kerja nyata. Jika pola ini terus dipertahankan, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan daerah, tetapi masa depan Bireuen itu sendiri,” pungkasnya.
Ia memastikan DPRK Bireuen akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi Pansus dijalankan pemerintah daerah.
“Ini peringatan keras. Pemerintah daerah harus segera berbenah, atau bersiap menghadapi konsekuensi politik dan publik,” tegasnya. (Joniful Bahri)