SERANG – Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Serang dalam waktu dekat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keras terhadap buruknya kualitas pelayanan serta kondisi fasilitas di RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara yang dikeluhkan masyarakat.
Ketua Umum GMAKS, Saeful Bahri, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari warga mengenai berbagai masalah di rumah sakit daerah tersebut. Mulai dari pelayanan medis yang lambat, serta fasilitas dan peralatan kesehatan yang dinilai tidak memadai dan tidak terawat dengan baik.
"Kami menerima keluhan dari berbagai kalangan masyarakat yang merasa kecewa dan dirugikan. Pasien sering kali harus menunggu lama ketua mengadu kepada ruang jaga perawatan, ruang perawatan kotor. serta fasilitas yang ada tidak terawat . Padahal RSUD ini adalah rujukan utama warga Kabupaten Serang, " tegas Saeful Bahri, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan bertentangan dengan harapan masyarakat serta fungsi rumah sakit daerah yang seharusnya memberikan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu. GMAKS menilai, manajemen RSUD maupun Pemerintah Kabupaten Serang tidak serius dalam menangani masalah ini meski keluhan sudah disampaikan berkali-kali.
Dalam aksi yang direncanakan, massa GMAKS akan mendatangi Kantor Bupati dan DPRD untuk menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain:
1. Evaluasi total terhadap kinerja Direksi dan manajemen RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara.
2. Perbaikan dan penambahan fasilitas serta peralatan medis yang memadai.
3. Peningkatan kualitas dan responsivitas pelayanan kepada pasien.
4. Transparansi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk RSUD khususnya anggaran pemeliharaan.
"Jika dalam waktu dekat tidak ada respon nyata , kami akan turun ke jalan bersama elemen masyarakat lainnya. Kami minta Bupati dan DPRD segera bertindak, jangan biarkan nyawa rakyat dipertaruhkan karena buruknya pelayanan publik," ancamnya.
GMAKS juga menegaskan bahwa aksi ini murni untuk mengawal kepentingan masyarakat dan menuntut akuntabilitas pemerintah daerah. Mereka berharap pihak terkait segera merespons dan memprioritaskan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar warga negara.